Upload
doandien
View
240
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Sistem Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Nasional
Disampaikan oleh :Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
Bappenas
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
OUTLINE
1• Latar Belakang
2 • Mandat Evaluasi Kinerja Pembangunan
3 • Monitoring dan Evaluasi Kinerja
4• Hasil Monev
5• Permasalahan dan Tindak Lanjut
2Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LATAR BELAKANG
3Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Gambaran Monev Kinerja Pembangunan Nasional di Indonesia Saat ini
Terdapat beberapa peraturan per-UU-an yang terkait Sistim Monitoring Evaluasi pembangunan (K/L dan pemerintah daerah) dengan tujuan utama untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Peraturan per-UU-an tersebut memandatkan kepada beberapa K/L tertentu untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Monev sesuai tupoksi masing-masing
Selama ini sistim yang dikembangkan oleh masing-masing K/L koordinator berbeda namun sebenarnya berkaitan satu sama lain, khususnya terkait dengan data/informasi dasar yang sama.
Karena sistim yang berbeda, K/L yang menjadi obyek monev harus melakukan pelaporan hasil monev yang serupa secara berulang, sehingga menimbulkan beban yang tidak perlu; selain itu selama ini hasil monev masih belum jelas pemanfaatannya sehingga sering diabaikan oleh K/L dan pemda; akibatnya pelaksanaan monev oleh K/L ybs menjadi kurang berkualitas baik dari sisi data/informasi yang disampaikan maupun dari sisi kepatuhan penyampaian hasil monev;
Mengingat akan hal tersebut diatas, ke depan perlu dikembangkan sistim Monev terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan pengendalian pelaksanaan pembangunan yang dimandatkan kepada beberapa K/L (Kemenkeu, Bappenas, Kemenpan, Kemendagri, UKP4, BPKP), namun tidak perlu membebani K/L yg menjadi obyek monev secara berlebihan;
Untuk tujuan pengembangan Sistem Monev terpadu tersebut, diperlukan komunikasi dan koordinasi bersama antara K/L sehingga kebutuhan masing-masing K/L dapat diakomodasikan dalam sistem yang dikembangkan.
BAPPENAS, 12/08/2011Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Pelaku dan Peraturan Terkait Monev
K/L Peraturan Perundangan
BAPPENAS PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
UKP4 Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011)
KemenPAN • PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah• Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP)• Rancangan Perpres SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP/LAKIP) Ket: Peraturan Pengganti Inpres No. 7/1999 dan pelaksanaan PP 8/2006 (inisiasi dari KemenKeu)
KemenKeu • PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)
• Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
KemenDagri • PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah
• PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pemda
BPKP PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
K/L Fokus Waktu Pemanfaatan Hasil Monev
Bappenas - Pemantauan dan Evaluasi RKP, Renja KL, RPJMN , Renstra KL
- Pelaporan Pengukuran Kinerja aplikasi E-Monev (Revisi/penyempurnaan PP 39/2006).
- Kerangka kerja evaluasi meliputi: pengukuran kinerja, evaluasi pelaksanaan rencana kerja, evaluasi program, evaluasi kebijakan/program strategis.
Monitoring:Triwulan; dan Evaluasi :Tahunan,Mid-term dan Akhir Periode 5 thn.
- Input untuk : Perencanaan&Penganggaran Berbasis Kinerja, Perbaikan Program, Perbaikan Manajemen Koordinasi Kebijakan Nasional.
- Rentang : Jumlah KL 76, Program Nasional 178, Jumlah Kegiatan 10,000, dan Jumlah indikator kinerja dalam RPJMN: 6.440, (sumber: WB). Dan Renja KL : 19.000
UKP4 - Pemantauan untuk membantu terlaksananya janji kampanye dan prioritas presiden.
- Mengawasi KL dalam pelaksanaan Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.
Dwibulan/Triwulan
- Penilaian terhadap kinerja dari Pimpinan K/L (Kabinet) berdasarkan ranking warna.Kinerja Program/Kegiatan yang dipantau.
KemenPAN & RB
- Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan dan akuntabilitas institusi pemerintahan.
- Kinerja perencanaan, pengukuran, pelaporan dan pencapaian.
- Setiap aspek dinilai dan dibobot, kemudian setiap institusi akan di beri penilaian.
Tahunan - Penilaian Ranking Institusi dalam Penyelenggaraan Akuntabilitas Organisasi Kelembagaan KL
Kementerian Keuangan
- Kemenkeu merancang sistem pemantauan dan evaluasi RKA-KL.
- 8 Kriteria pengukuran, diantaranya realisasi anggaran, realisasi target output, kualitas perencanaan dan kualitas pengeluaran.
Bulanan/ Triwulan
- Informasi evaluasi kinerja akan digunakan sebagai bahan untuk mekanisme “reward” dan “punishment” penganggaran.
KemenDagri - Pemantauan dan evaluasi daerah- Terdapat 3 jenis pelaporan evaluasi : (i) evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD); (ii) Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKOPD); (iii) evaluasi daerah otonom baru (EDOB)
Hasil dilaporkan pada interval yang berbeda kepada presiden (sumber:WB)
EKOPD menggunakan 119 indikator kesejahteraan sosial, Daya Saing, dan penyampaian pelayanan publik . Namun tidak jelas tindak-lanjut manfaat dari Laporan evaluasi yang diterima dari daerah.
FUNGSI MONEV BERBAGAI K/L
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tumpang Tindihnya Fungsi Monev
Subjek
Lingkup
Pemerintah Nasional
Lintas Sektor
Individual Sektor/KL
Pemerintah Daerah
Perencanaan Kebijakan/ Program/ Kegiatan
Penganggaran
Manajemen Kinerja
Akuntabilitas
KemenDag
ri
KemenPAN
UKP4
BAPPENAS
TNP2K
Bappenas
BAPPENASKemenkeu
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
MANDAT EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
8Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
MANDAT TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN NASIONAL
• Pemerintah melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran,salah satunya melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaranberbasis pada informasi kinerja (performance based planning andbudgeting).
• Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja untuk menjadimasukan bagi proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
• Evaluasi Kinerja pembangunan nasional dilakukan untuk menilaipelaksanaan Renja KL, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Renstra KL danRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaiterjemahan dari komitmen visi dari Presiden beserta kabinetnya.
UU No. 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)PP 39/2006 (Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
MONITORING DLM PP 39/2006
Ps 8 & 9. Laporan triwulanan disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir kepada Men PPN/Bappenas, Menkeu, & Mendagri/Menpan.
Ps 10. Bappenas menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan Triwulanan untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.
10Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
EVALUASI DLM PP 39/2006
Ps 13. K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi Renja-KL kepada Bappenas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran (akhir Februari).
Ps 14. Evaluasi RKP dilakukan oleh Bappenas berdasarkan hasil evaluasi Renja-KL, & hasilnya digunakan utk penyusunan RKP periode 2 tahun berikutnya.
Ps 15. K/L menyampaikan evaluasi Renstra ke Bappenas paling lambat 4 bulan sebelum RPJMN berakhir. Selanjutnya, MenPPN/Bappenas melakukan evaluasi RPJMN menggunakan evaluasi Renstra-KL & evaluasi RKP.
Penjelasan Umum. Evaluasi dilakukan untuk menilai: Efisiensi: output/outcome vs input Efektivitas: outcome/impact vs sasaran Manfaat: impact vs need
11Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Evaluasi Kinerja
Pasal 2 ayat 4 UU 25/2004 tentang SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:
1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang,
antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
• Penetapan indikator kinerja• Evaluasi Dokumen Rencana • Cost Benefit Analysis
Ex-Ante
• Pengukuran kinerja (output indikator ) dan AnggaranPengendalian (On-Going)
• Evaluasi output, outcome, impactEx-Post
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERSPEKTIF MANAJEMEN & LEGAL FORMAL MONEV
PERSPEKTIF MANAJEMEN Berguna untuk memberikan umpan balik terhadap
pelaksanaan pembangunan Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembangunan
karena dibiayai oleh dana publik Membantu pemangku kepentingan untuk belajar mendalami
dan menghayati kebijakan/kegiatan pembangunan
PERSPEKTIF LEGAL FORMAL UU 25/2004 (SPPN) Ps 29: Bappenas melakukan evaluasi
rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi K/L, dan hasilnya digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya
PP 39/2006 (Tatacara Pengendalian & Evaluasi) Evaluasi penting dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program
13Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
4
3
2
Planning
Budgeting
Implementation1
M&E4
3
2
Planning
Budgeting
Implementation1
M&E
MONEV SEBAGAI BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN
14
PP 40/2006 ttg Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan NasionalRPJMNPs. 10 (3): Rancangan rencana
pembangunan secara teknokratik meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral & kewilayahan dihimpun dari hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan dan aspirasi masyarakat.
RKPPs 19 (2): Rancangan Awal RKP
memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
MONEV - BAGIAN DARI SIKLUS PERENCANAAN
15
Evaluasi Kinerja Pembangunan- Pencapaian Kinerja- Kendala/Hambatan- Langkah Tindak Lanjut
Monitoring/Pengendalian
Bappenas: Memonitor& MengevaluasiPelaksanaan Pembangunan Dokumen RPJMN & RKP PERENCANAAN/
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
EVALUASI
Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran
Penetapan indikator kinerja dengan
memperhatikan kaidah SMART agar
kegiatan/program yang direncanakan dapat
dievaluasi
Pengembangan sistem dan mekanisme
monitoring sebagai early warning pelaksanaan
kegiatan/program pembangunan
Pelaksanaan post evaluation dengan membandingkan apa yang sudah
dikerjakan dengan yang direncanakan
Evaluasi OutputEvaluasi OutcomeEvaluasi Impact
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tahap Perencanaan
(ex-ante)
- Dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
- Untuk melihat rasionalitas pilihan, target dan kesuaian antar dokumen perencanaan
Tahap Pelaksanaan (on-going)
Dilakukan saat pelaksanaan Kegiatan
Untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
Menilai pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
menilai efisiensi, efektivitas dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat dari suatu
program.
Periodisasi Pelaksanaan Evaluasi
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
03/26/09 Seite
RENSTRAK/L
RENJA K/L
RPJMN2010-2014 RKP APBN
APBDRKPDRPJMD
RPJPN2005-2025
RPJPD
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
SPPN
Evaluasi
Evaluasi
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Alur Laporan Pemantauan dan Pengendalian (PP 39/2006)
Kemendagri Bappenas Kemenkeu KemenPAN
Pemda Prop. K/L
Revisi RPJM atau
RKPAPBN-P
Kemendagri Bappenas
Pemda Kab.
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA :(INDIKATOR KINERJA, EVALUASI OUTPUT, OUTCOME
DAN IMPACT)
19Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
BAGAN MODEL LOGIKA
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin dirubahDAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu
sebagai hasil dari outputApa yang ingin dicapaiOUTCOME
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani
(jasa)OUTPUT
Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakanKEGIATAN
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan
output
Apa yang digunakan dalam bekerjaINPUT
Metode Pelaksanaan
Met
ode
Pen
yusu
nan
20Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
21
INDIKATOR
IMPACTS (DAMPAK/OUTCO
ME AKHIR)
PRIORITAS NASIONAL(POLICY)
KELUARAN (PRODUK)
MASUKAN (INPUT)
PERMASALAHAN UTAMA(Permasalahan Pokok Nasional Yang Akan
diselesaikan)
INDIKATOR OUTCOMES
KEGIATAN(PROYEK)
INDIKATOR OUTPUTS/
KELUARAN
SUMBER DAYAINDIKATOR
INPUTS / MASUKAN
INDIKATOR IMPACTS
FOKUS PRIORITAS
(ISU STRATEGIS
LINTAS BIDANG/K-L)
PR
OG
RA
M
OUTCOMES (HASIL)
Rele
van
si
Keb
erl
an
juta
n
PengukuranKinerja
Penilaian ProsesPelaksanaan
Kriteria Evaluasi
Dam
pak
Efe
kti
fita
sEfi
sien
si
HUBUNGAN ANTARA KRITERIA PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI DAN STRUKTUR KEBIJAKAN
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
INDIKATOR DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
Secara umum, RPJMN 2010-2014/RKP 2010 sudah lebih baik dari RPJMN/RKP sebelumnya karena sudah memiliki indikator capaian
Namun, indikator baru terbatas pada indikator Kegiatan (output) dan belum indikator Fokus Prioritas (outcome).
Di samping itu, masih banyak ditemukan indikator yang rumusannya kurang tepat (lebih sebagai bahasa sasaran), dan belum memenuhi kaidah SMART
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KINERJA: KONSEP DASAR
KINERJA: terkait erat dengan istilah seperti “penyelesaian”, “pencapaian”, “realisasi” atau “pemenuhan”.
Menunjukkan hal yang bersifat obyektif tercapainya suatu tujuan karena suatu tindakan publik
Menunjukkan hal yang bersifat subyektif tingkat kepuasan atas suatu tindakan.
Literatur-literatur manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat obyektif karena mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat kepuasan yang bersifat subyektif lebih sulit untuk diukur
PENGUKURAN KINERJA: membandingkan tujuan yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan Vs perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu
23Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
INDIKATOR KINERJA
INDIKATOR: alat ukur untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran/target yang telah ditetapkan
Indikator dapat merupakan variabel kuantitatif atau kualitatif INDIKATOR KINERJA: ukuran mengenai
masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah
Jenis-jenis indikator secara hierarkis: Indikator Input: mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan
untuk melaksanakan kegiatan. Indikator Output: mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari
suatu pelaksanaan kegiatan Indikator Outcome: mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam
suatu program yang telah selesai dilaksanakan. Mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada jangka menengah.
Indikator Impact: menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dan asumsi yang telah digunakan
24Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
SMART, KRITERIA INDIKATOR YANG BAIK
25
1. Simple (sederhana): Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam penghitungan untuk mendapatkannya.
2. Measurable (dapat diukur): Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya.
3. Attributable (bermanfaat): Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan.
4. Reliable (dapat dipercaya): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti.
5. Timely (tepat waktu): Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Evaluasi Output Base
• Metode Evaluasi menggunakan basis PP 39, untuk kementerian dan Daerah
• Waktu kegiatan triwulanan• Sumber Data K/L dan Daerah• Evaluator : Bappenas• Bappenas melaksanakan setiap tahun; pada
tahun 2009 juga dilakukan untuk program stimulus fiskal dan beberapa program lainnya
26EKPD
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Evaluasi Program Prioritas
• Metode yang digunakan Performance Evaluation dengan Comparative Analysis
• Waktu tahunan• Sumber Data (outcome level) BPS, K/L dan
Daerah• Data yang digunakan target yang telah
ditetapkan dalam RPJM dan Capaiannya serta penjelasannya
• Evaluator : Bappenas• Bappenas melakukan untuk Pelaksanaan
program RPJM
27EKPD
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Impact Evaluation
Metodologi : Social Impact : DID Infrastructur : NPV, CBA, IRR
Waktu Kegiatan : atas permintaan Sumber Data : Survey Evaluator : Task Force Contoh: Bappenas melakukan untuk evaluasi
pelaksanaan BLT 2008 dan BLT 2009
28EKPD
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
HASIL MONEV
29Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
KEPATUHAN K/L DLM MENYAMPAIKAN LAPORAN PP 39/2006
30
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
BULAN 2009 2010
BULAN 2009 2010
BULAN 2009 2010
BULAN 2009 2010
Σ 2009
% 2009
Σ 2010
% 2010
Σ 2009
% 2009
Σ 2010
% 2010
Σ 2009 % 2009
Σ 2010
% 2010
Σ 2009
% 2009
Σ 2010
% 2010
April 19 24.68 35 46.05 Juli 26 33.77 38 50.00 Oktober 25 32.47 34 44.74 Januari 27 35.06 22 28,57
Mei 38 49.35 52 68.42 Agustus 43 55.84 43 56.58 November 43 55.84 49 64.47 Februari 45 58.44 38 49.35
Juni 47 61.04 58 76.32 September 45 58.44 43 56.58 Desember 51 66.23 49 64.47 Maret 54 70.13 40 51.95
Juli 48 62.34 59 77.63 Oktober 48 62.34 43 56.58 Januari 52 67.53 49 64.47 April 56 72.73 40 51.95
> Juli 58 75.32 61 80.26 > Oktober 51 66.23 43 56.58 > Januari 53 68.83 49 64.47 > April 56 72.73 40 51.95
Tidak Masuk
19 24.68 15 19.74 Tidak Masuk
26 33.77 33 43.42 Tidak Masuk
24 31.17 27 35.53 Tidak Masuk
21 27.27 37 48.05
Total 77 100.00 76 100.00 77 100.00 76 100.00 77 100.00 76 100.00 77 100.00 77 100.00
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Evaluasi RKP 2010
31Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
32
RUANG LINGKUP EVALUASI
Evaluasi Kinerja Pembangunan RKP 2010 menggunakan Laporan Triwulan-4 TA 2010 40 K/L berdasarkan PP 39/2006Analisis dilakukan terhadap:
1.Tingkat keluaran pencapaian fisik(output)
2.Realisasi penyerapan anggaran3.Kinerja Kementerian/Lembaga4.Kinerja Program
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
33
CARA ANALISIS (1/2)
1. Realisasi FisikRata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Rata-rata Realisasi Fisik =Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)
X 100Σ Total Pagu Anggaran K/Lii = 1,2…..,40
2. Realisasi Anggaran
Rata-rata realisasi anggaran dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Rata-rata Realisasi Anggaran =Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)
X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Lii = 1,2…..,40
3. Kinerja K/LKinerja K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
Kondisi 1: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2: K/L dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama
dengan rata-rataKondisi 3: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4: K/L dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di
bawah rata-rata
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
34
4. Kinerja Program Per K/L
Kinerja program per K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
CARA ANALISIS (2/2)
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
35
Kondisi 1 : K/L atau Program mempunyai kapasitas/kemampuan melaksanakan kegiatan yang TINGGI. (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata)
Kondisi 2 : K/L atau Program cenderung TIDAK EFISIEN dalammelaksanakan kegiatan. (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata)
Kondisi 3 : K/L atau Program mempunyai kapasitas/kemampuanmelaksanakan kegiatan RENDAH. (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata)
Kondisi 4 : K/L atau Program cenderung EFISIEN dalampelaksanaan kegiatan. (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata)
PENGERTIAN KUADRAN (KONDISI)KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
36
3 K/L ( 7.50%)
21 K/L(52.50%)
6 K/L(15.00%)
10 K/L(25.00%)
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Keuangan Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Keuangan Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Keuangan Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-Rata Realisasi Keuangan Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
POSISI KEMENTERIAN/LEMBAGA
I2
3 4
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA (3/3)
No K/LPersentase Program K/L pada Kondisi Total
Program1 2 3 4
1 Kemendiknas 50.00% 7.14% 35.71% 7.14% 142 POLRI 62.50% 0.00% 37.50% 0.00% 83 Kemenhub 88.00% 8.00% 4.00% 0.00% 254 Kemenhan 76.92% 0.00% 23.08% 0.00% 13
5 Kemenkes 42.86% 14.29% 14.29% 28.57% 76 Kemenkeu 16.67% 16.67% 66.67% 0.00% 127 Kemenlu 62.50% 0.00% 37.50% 0.00% 88 MA 63.64% 0.00% 9.09% 27.27% 119 Kemensos 30.77% 38.46% 15.38% 15.38% 13
10 Kemenpora 57.14% 0.00% 42.86% 0.00% 711 Setneg 33.33% 0.00% 22.22% 44.44% 912 Kemenperin 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 913 Kemenbudpar 70.00% 0.00% 30.00% 0.00% 1014 Kemenakertrans 70.00% 0.00% 20.00% 10.00% 10
15 BKMG 33.33% 0.00% 16.67% 50.00% 6
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
37 Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
No K/LPersentase Program K/L pada Kondisi Total
Program1 2 3 4
16 BPKP 50.00% 0.00% 25.00% 25.00% 4
17 LEMSANEG 33.33% 0.00% 66.67% 0.00% 318 BAPPENAS 80.00% 0.00% 20.00% 0.00% 519 Kemen KUKM 75.00% 0.00% 16.67% 8.33% 12
20 Basarnas 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 221 KPK 16.67% 0.00% 66.67% 16.67% 622 BAKOSURTANAL 86.67% 0.00% 13.33% 0.00% 1523 Perpusnas 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 624 BATAN 6.67% 0.00% 53.33% 40.00% 1525 BNN 25.00% 0.00% 50.00% 25.00% 426 LAPAN 62.50% 12.50% 25.00% 0.00% 8
27 ANRI 60.00% 20.00% 20.00% 0.00% 5
28 LAN 57.14% 0.00% 28.57% 14.29% 729 MK 57.14% 0.00% 14.29% 28.57% 730 LEMHANNAS 80.00% 0.00% 0.00% 20.00% 5
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
38
KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA (2/3)
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
39
No K/LPersentase Program K/L pada Kondisi Total
Program1 2 3 4
31 Kemenko Polhukhankam 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 3
32 BSN 28.57% 14.29% 57.14% 0.00% 7
33 Kemenko Perekonomian 0.00% 54.55% 45.45% 0.00% 11
34 KPU 37.50% 12.50% 50.00% 0.00% 8
35 PPATK 0.00% 50.00% 0.00% 50.00% 2
36 LKPP 33.33% 33.33% 16.67% 16.67% 6
37 Kemenko Kesra 50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 2
38 BAKORKAMLA 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 3
39 KY 66.67% 0.00% 33.33% 0.00% 3
40 Komnas HAM 28.57% 0.00% 28.57% 42.86% 7
KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
KINERJA PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA (3/3)
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Secara umum pencapaian kinerja pembangunan nasional tahun 2010 telahsesuai dengan sasaran pembangunan yang telah direncanakan, seperti : Meningkatnya APK pendidikan tinggi 26,34% dari target 24% Meningkatnya APM pendidikan setingkat SMP 75,64 dari target 74% Pengembangan Desa Mandiri Pangan mencapai 1994 desa dari target 1750
desa Puskesmas melayani penduduk miskin mencapai 8967 unit dari target 8481
unit Namun demikian masih terdapat beberapa pencapaian pembangunan yang
belum sesuai dengan target yang telah ditentukan, seperti : Peningkatan kapasitas energi alternatif geothermal yang termanfaatkan baru
mencapai 1.189 MW dari target 1.261 MW, Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi,
NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km (target RPJM), dgn capaian 2.530 Km (2010) dari target 3.660Km.
Jangkauan akses sumber air bersih, baru mencapai 45,7 % dari target 62 % Pemberian imunisasi dasar kpd bayi, baru mencapai 53,8 % dari target 80 %
(Lihat data pencapaian Prioritas Nasional dalam lampiran)
BEBERAPA CAPAIAN KINERJA RKP 2010 (Outcome 14 Prioritas Nasional)
40Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERMASALAHAN & TINDAKLANJUT
41Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
PERMASALAHAN UMUM
42
1.Perencanaan Kegiatan: Revisi dokumenanggaran (DIPA), kegiatan dibintang, pemindahan lokasikegiatan.
2.Pelaksanaan kegiatan: Keterlambatan dalampenetapan KPA dan PPA, mundurnya waktu pelaksanaankegiatan, lemahnya kapasitas pelaksana kegiatan, kurangnya koordinasi dengan instansi lain, pelaksanaantender, kegiatan tergantung pada lembaga lain, ketersediaan uang muka yang tidak mencukupi.
3.Organisasi: Perubahan struktur organisasi.
4.Pembebasan Tanah: Sertifikasi belum dapatdilakukan dikarenakan kepemilikan tanah yang tidakjelas.
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TINDAK LANJUT
43
1. Perencanan Kegiatan: Memperbaiki proses perencanaan melalui peningkatankapasitas SDM dan penyiapan perencanaan yang lebih matang (perencanaan teknis sudah disiapkan T-2), koordinasi dan sinergi program (antar K/L).
2. Pelaksanaan kegiatan:
• Meningkatkan konsolidasi/sinergi dan koordinasi program sejak tahap perencanaan utk mengurangi ketergantungan dalam pelaksanaan.
• Menyiapkan organisasi pelaksanaan yang andal (PPA, bendahara dan staf teknis)
• Mempercepat proses pelelangan pekerjaan untuk kegiatan pada tahun berikutnya.
• Revisi dokumen anggaran, pencairan bintang, kontrak tahun jamak (MYC), dll
• Perlu ditingkatkan besarnya uang muka untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Pembebasan Tanah:
Meningkatkan koordinasi penyediaan tanah dengan pihak-pihak terkait, shg permasalahan tanah dapat diselesaikan sebelum TA berjalan
4. Lain-lain:
Monev diprioritaskan pada K/L yang bertanggung jawab thd pencapaian Prioritas Nasional dan mempunyai pagu anggaran besar (misal K/L dgn pagu > 10 Triliun)
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
LAMPIRAN:
45Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
DAFTAR K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI ATAS 10 TRILIUN T.A. 2011
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA APBN(Miliar)
1 2 31 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 57,960.70 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 55,623.11 3 KEMENTERIAN PERTAHANAN 47,498.50 4 KEMENTERIAN AGAMA 32,109.40 5 KEPOLISIAN NEGARA RI 29,781.78 6 KEMENTERIAN KESEHATAN 27,657.06 7 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 22,111.72 8 KEMENTERIAN KEUANGAN 17,570.74 9 KEMENTERIAN PERTANIAN 16,724.40 10 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 15,298.59 11 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 14,754.80
Jumlah 337,090.80 Jumlah Pagu Keseluruhan Kementerian/Lembaga 432,779.30
% 11K/L Terhadap Jumlah Keseluruhan K/L 77.89
46 Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
1. Evaluasi Dampak Pemberian BLT 2008
2. Monitoring dan Evaluasi Stimulus Fiskal 2009
Contoh Evaluasi Bappenas
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Evaluasi Dampak Pemberian BLT 2008
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
49
Latar Belakang
• Tujuan utama Program BLT adalah menjaga agar tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (sangat miskin, miskin, dan dekat miskin/near poor) tidak menurun pada saat Pemerintah meningkatkan harga BBM.
• Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah program BLT tahun 2008 mencapai tujuan yang diinginkan.
• Pada tahun 2008 BLT dilaksanakan selama 7 bulan, dengan dua kali pembayaran. Pembayaran tahap pertama adalah Rp. 300.000 untuk bulan Juni-Agustus. Pembayaran tahap kedua adalah Rp, 400.000 untuk bulan September-Desember.
• Evaluasi ini dilakukan dalam rangka melihat dampak pemberian BLT terhadap tingkat konsumsi rumah tangga sasaran.
• Survei dilakukan pada bulan Juli-Agustus dimanan penyaluran BLT adalah baru untuk pembayaran tahap pertama.
• Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara konsumsi rumah tangga sasaran penerima BLT dengan konsumsi rumah tangga sasaran yang tidak menerima BLT (control group).
• Metodologi menggunakan Double Different (Diffferent in Differences)
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
Hasil Evaluasi Dampak Pemberian BLT Kepada Rumah Tangga Sasaran
50
Tabel 2Pergeseran Status RTS Penerima BLT dan RTS Bukan-Penerima BLT(Dalam %)
Turun Tetap Naik Naik + Tetap(Tidak Miskin
Menjadi Miskin)(Miskin Menjadi Tidak Miskin)
Menerima BLT 5,3 59,7 35,0 94,7Tidak Menerima BLT 8,1 63,7 20,5 91,9Catatan:Periode pelaksanaan BLT: Mei-Juli 2008RTS baru menerima pembayaran pertama sebesar Rp. 300.000,-
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Evaluasi Ex-Post Stimulus Fiskal 2009
Pemotongan Anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesr Rp. 74M
Dilakukan bulan Juni – Agustus 2010 Menggunakan Metodologi Computable General
Equilibrium (CGE) Hasil Stimulus Infrastruktur memberikan
pengaruh positif sebesar 0.06% terhadap PDB 2009
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Tabel 1.Perkembangan Penyerapan Anggaran Stimulus Fiskal 2009
52
No Kementerian/LembagaBulan (%)
Mei JulI Agustus Sept. Okt. Nop. Des.
1 Pekerjaan Umum 0,00 5,38 15,08 27,36 50,12 65,72 97,46
2 Perhubungan 0,00 6,86 17,19 26,68 37,19 49,83 94,58
3 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,17 22,86 23,84 43,60 86,62 98,47
4 Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Negara Perumahan Rakyat 0,06 17,28 26,54 42,52 58,37 74,06 99,29
6 Kelautan dan Perikanan 0,00 2,13 6,18 8,63 13,31 44,39 96,78
7 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,74 3,59 6,49 14,76 22,69 84,43
8 Kesehatan 0,00 0,00 35,62 76,70 94,57 99,00 99,86
9 Perdagangan 0,00 0,83 6,20 10,80 17,00 45,14 94,26
10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 6,44 14,48 20,76 28,56 59,69 93,44
11 Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 Bendahara Umum Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
53
No Kementerian/LembagaBulan (%)
Mei Juli Agust Sept. Okt. Nop. Des.
1 Pekerjaan Umum 0,00 4,89 14,01 30,85 50,61 72,76 97,53
2 Perhubungan 0,00 6,35 19,88 30,38 48,84 68,73 95,95
3 Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 12,73 17,68 19,71 26,77 45,90 99,72
4 Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Perumahan Rakyat 0,00 5,04 29,59 44,43 67,17 90,17 99,97
6 Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 7,96 22,58 49,67 78,27 99,33
8 Kesehatan 0,00 0,00 0,00 72,41 94,62 94,62 100,00
9 Perdagangan 0,00 1,32 1,75 16,06 25,43 71,82 94,63
10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 27,00 44,00 56,00 86,00 100,00
11 Badan Usaha Milik Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
12 Bendahara Umum Negara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tabel 2.Perkembangan Fisik Stimulus Fiskal 2009
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
REKAPITULASI KINERJA PELAKSANAAN BULANAN PROGRAM STIMULUS FISKAL 2009BULAN : DESEMBER 2009
No Instansi
Alokasi Anggaran Penyerapan Anggaran Perkembangan Fisik (%)Penyerapan Tenaga Kerja
(orang)
Rp (milyar) % Rp (milyar) % Rencana Realisasi Rencana Realisasi
Orang Terlibat
1 Departemen Pekerjaan Umum 6.601,00 57,15 6.433,43 97,46 100,00 97,53 1.235.936 952.674a. Sekretariat Jenderal 5,00 0,04 4,91 98,18 100,00 98,18 9 9b. Ditjen. Penataan Ruang 15,00 0,13 13,57 90,45 100,00 90,45 73 73c. Ditjen. Sumber Daya Air 1.535,00 13,29 1.484,93 96,74 100,00 96,74 439.014 137.171d. Ditjen. Bina Marga 1.772,00 15,34 1.751,52 98,84 100,00 98,85 12.420 16.003e. Ditjen. Cipta Karya 290,00 2,51 272,45 93,95 100,00 94,25 9.674 7.461f. Daerah 2.984,20 19,85 2.906,05 97,38 100,00 97,51 774.746 791.957
2 Departemen Perhubungan 2.198,80 19,04 2.079,73 94,58 100,00 95,95 45.962 72.898a. Ditjen. Perhubungan Darat 61,81 0,54 59,22 95,81 100,00 100,00 640 520b. Ditjen. Perkeretaapian 601,90 5,21 594,71 98,80 100,00 100,00 14.286 62.278c. Ditjen. Perhubungan Laut 675,90 5,85 602,35 89,12 100,00 91,88 6.741 5.105d. Ditjen. Perhubungan Udara 859,19 7,44 823,45 95,84 100,00 96,02 24.295 4.995
3 Departemen Pertanian 650,00 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 04 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 500,00 4,33 492,36 98,47 100,00 99,72 6.434 6.434
a. Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusra 230,00 1,99 230,00 100,00 100,00 100,00 2.532 2.532
b. Inkitring Sulawesi, Maluku dan papua 195,00 1,69 195,00 100,00 100,00 100,00 2.641 2.641
c. Desa Mandiri Energi 75,00 0,65 67,36 89,82 100,00 97,97 1.261 1.2615 Departemen Kelautan dan Perikanan 100,00 0,87 96,78 96,78 100,00 99,33 12.450 12.5906 Departemen Perdagangan 335,00 2,90 315,76 94,26 100,00 94,63 8.013 7.653
a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi 215,00 1,86 195,76 91,05 100,00 94,16 5.143 4.532
b. Pembangunan Gudang SRG 120,00 1,04 120,00 100,00 100,00 96,74 2.870 3.1217 Departemen Kesehatan 150,00 1,30 149,78 99,86 100,00 100,00 150 146
8 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 300,00 2,60 253,30 84,43 100,00 95,19 23.261 10.983
9 Kementerian Negara Perumahan Rakyat 400,00 3,46 397,15 99,29 100,00 99,97 5.000 5.000
10Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
100,00 0,87 93,44 93,44 100,00 100,00 5.720 4.234
11 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 500,00 4,33 500,00 100 100,00 100,00 0,00 0,00
12 Bendahara Umum Negara 365,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah*) 11.550 100,00 10.811,72 93,61 96,84 94,73 1.342.926 1.072.612Sp
imna
s Bida
ng K
epem
impin
an
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
0,00 0,17
22,86 23,84
43,60
86,62
98,47
0,00 0,00
35,62
76,70
94,57
99,00 99,86
0,00
5,38
15,08
27,36
50,12
65,72
97,46
0,00 0,83
6,20
10,80
17,00
45,14
94,26
0,00
6,86
17,19
26,68
37,19
49,83
94,58
0,00 0,743,59
6,49
14,76
22,69
84,43
0,002,13
6,18 8,63 13,31
44,39
96,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00
0,00
6,44
14,48
20,76
28,56
59,69
93,44
0,06
17,2826,54
42,52
58,37
74,06
99,29
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Mei-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09Bendahara Umum Negara Departemen ESDM Departemen Kesehatan
Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perdagangan Departemen Perhubungan
Departemen Pertanian Depnakertrans DKP
Meneg BUMN (untuk KUR) Menkop dan UKM Menpera
PERKEMBANGAN PENYERAPAN ANGGARAN (%) STIMULUS FISKAL 2009
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
0,00
12,73 17,68 19,71
26,77
45,90
99,72
0,00 0,00 0,00
72,41
94,6294,62
100,00
0,004,89
14,01
30,85
50,61
72,76
97,53
0,00 1,32 1,75
16,06
25,43
71,82
94,63
0,00
6,35
19,88
30,38
48,84
68,73
95,95
0,00 0,00 0,00 0,00
27,00
40,00
95,19
0,00 0,00
7,96
22,58
49,67
78,27
99,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00
0,00 0,00
27,00
44,00
56,00
86,00
100,00
0,005,04
29,59
44,43
67,17
90,17
99,97
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
Mei-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09
Bendahara Umum Negara Departemen ESDM Departemen Kesehatan
Departemen Pekerjaan Umum Departemen Perdagangan Departemen Perhubungan
Departemen Pertanian Depnakertrans DKP
Meneg BUMN (untuk KUR) Menkop dan UKM Menpera
PERKEMBANGAN REALISASI FISIK (%) STIMULUS FISKAL 2009
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
0,064,83
14,72
24,95
42,10
57,45
93,61
0,004,51
13,93
27,79
47,45
62,85
94,73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09
Pers
en
(%
)
Persentase Penyerapan Perkembangan Fisik
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN STIMULUS FISKAL 2009
Spim
nas B
idang
Kep
emim
pinan