MATERI AJAR

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Oleh :

Anak Agung Nyoman Sri Wahyuni, SE, MSi

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STISIP MARGARANA TABANAN

2013

1

SISTEM EKONOMI INDONESIA

BAGIAN I

1. TEORI DAN SEJARAH GAGASAN EKONOMI

Tahun 1945–1966 Krisis ekonomi (inflasi, pengangguran, krisis politik, kemiskinan).

Tahun 1996 Ekonomi mulai tertata (investasi bergulir, pengangguran dapat ditekan).

Tahun 1974 Ekonomi terkoyak (isu malaria dipicu oleh sentimen investasi asing khususnya

Jepang).

Tahun 1981/ 1982 Krisis minyak (anjloknya harga minyak).

Tahun 1983 – 1988 Ekonomi bergeser ke sektor swasta (Perbankkan).

Tahun 1997 Krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan politik (jebolnya mata

uang rupiah).

Panggung Ekonomi Indonesia tidak pernah sepi dari hiruk pikuk peristiwa dramatis.

Sejak kemerdekaan, krisis ekonomi datang silih berganti. Tahun 1945 – 1966 masa

pancaroba perekonomian karena sebagian besar kegiatan domestik ditindih oleh krisis

politik yang tidak pernah bosan hadir di tengah-tengah mansyarakat. Tahun 1966 ekonomi

ambruk, yang ditandai dengan inflansi nyaris tanpa batas (650%), pengangguran tak

terbendung, dan kemiskinan kian menyeruak.

Orde Baru, ekonomi mulai ditata sehingga sedikit demi sedikit menghasilkan

capaian yang lumayan, misalnya investasi bergulir dan pengangguran dapat ditekan.

Tahun 1974, Ekonomi terkoyak kembali setelah peristiwa malaria meletus, yang dipicu oleh

sentimen investasi asing (khususnya dari Jepang). Kemudian kondisi stabil hingga tahun

1981/1982 situasi ekonomi mengalami krisis minyak, dimana harga minyak anjlok menjadi

sekitar 9 dollar AS/ barel. Padahal 70 – 80 penerimaan Negara saat itu tergantung dari

minyak.

Sejak itu, Pemerintah mulai menggeser beban kegiatan ekonomi ke sektor swasta,

salah satunya lewat deregulasi perbankkan dikeluarkan sejak tahun 1983 berpuncak tahun

1988. Kebijakan ini bersemangat memberikan keleluasaan kepada bank domestik maupun

asing untuk beroperasi dan membuka cabang di Indonesia, disamping aturan pelonggaran

pemberian kredit, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahun sekitar 7 %.Bersama

2

dengan Negara-negara Asian lainnya seperti Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand,

Hongkong, Taiwan dan China, Indonesia oleh Bank Dunia dianggap Negara yang

pertumbuhannya ajaib.

Rupanya pertumbuhan ekonomi ajaib itu hanya maya mirip buih (bubble economy)

yang gampang runtuh akibat gangguan-gangguan baik datang dari external maupun internal.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disokong oleh beberapa praktik negative seperti :

deregulasi perbankkan tidak dibarengi dengan instrumen pengawasan dan penegakan

regulasi (law enforcement) sehingga banyak perbankkan beroperasi secara tidak hati-hati

(unprudent) seperti pelanggaran legal lending limit (LLL).

1. Dunia bisnis di Indonesia tumbuh karena proteksi yang berlebihan dari pemerintah

sehingga ketika dihadapkan dengan kompetisi terbuka (pasar international) langsung

ambruk.

2. Dunia ekonomi Indonesia sangat tergantung dari bahan baku impor serta struktur

keuangan yang lebih besar utang ketimbang asetnya (khususnya dari utang luar

negeri), sehingga begitu utang jatuh tempo perusahaan tidak bisa membayar.

Situasi tersebut kemudian bersua dengan jebolnya tanggul mata uang rupiah yang

dinaikkan oleh para spekulasi di pasar valuta asing (valas). Peristiwa tahun 1997 memicu

krisis moneter berubah menjadi krisis ekonomi dan politik yang sungguh tidak gampang

untuk diredakan.

Alternatif pemecahan ekonomi politik sudah disusun, misalnya desentralisasi

ekonomi, perbaikan iklim usaha, tata kelola pemerintahan, independensi bank sentral dan

efisiensi BUMN, namun hasilnya tetap kurang mengembirakan. 10 tahun pasca krisis

ekonomi kondisi tetap belum banyak perubahan. Persoalan-persoalan itu masih bisa

diperpanjang dengan fakta kian memburuknya jumlah pengangguran terbuka dan setengah

mengganggur th 2006 mencapai 40 juta jiwa, sektor pertanian yang semakin tidak terawat

dan ludesnya kekayaan sumber daya alam (SDA) akibat proses eksploitasi yang tidak

terukur.

3

2. DARI ADAM SMITH SAMPAI EKONOMI PANCASILA

ADAM SMITH (1723 – 1790) Teori ekonomi pasar murni/ sistem ekonomi yang

terdesentralisasi.Krisis ekonomi Asia di samping telah menyadarkan Negara-negara yang

terkena krisis untuk mawas diri seraya mengenali kelemahan-kelemahan fundamental

ekonomi masing-masing, juga memaksa setiap Negara menyoroti kelemahan-kelemahan

sistem (sistemik) kapitalisme yang sudah mengglobal dan yang seakan-akan telah

menenggelamkan sistem sosialisme.

Teori ekonomi pasar murni dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith (1723-

1790) yang kelak disebut sistem kapitalis yang terdesentralisasi karena Negara (Pemerintah)

sama sekali tidak tertarik atau lebih tepat tidak boleh mengaturnya.

1. Invisible hand dianggap memadai untuk mengatur perekonomian dengan hasil yang

memuaskan semua orang.

2. Setia orang dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing maka tanpa disadari

keinginan setiap orang akan terpenuhi dengan sendirinya dan akan tercapailah

kesejahteraan umum (genera welfare).

Namun dalam kenyataan ada jurang besar antara teori dan praktek, antara das Sein

dan das Sollen. Banyak sekali halangan terwujudnya kesejahteraan umum melalui

pengejaran kepentingan perorangan, misalnya karena begitu mudahnya muncul monopoli,

kecendrungan produksi barang-barang yang cepat rusak (agar segera ditukar barang

penggantinya), eksternalitas berupa populasi, dan makin banyak produksi barang-barang

publik seperti keamanan nasional yang tidak dibayar oleh orang seorang.

Ketidak mampuan sistem kapitalis murni ala Adam Smith untuk mewujudkan

kesejahteraan umum melahirkan sistem tandingannya yaitu :

1. Sistem kapitalis (state capitalis atau economic nationalism) diusulkan oleh Friedrich

List (1789-1846) adalah sistem kapitalis yang diatur dan dipimpin oleh Negara.

Negara-negara Asia Tenggara dianggap berhasil menerapkan sistem ini, namun

ditolak oleh penulis-penulis lain seperti : Yoshihara Kunio yang melukiskannya

sebagai bukan kapitalis murni tetapi kapitalis semu (Ersatz Capitalism).

4

2. Welfare State adalah sistem kapitalis dengan pengaturan alokasi dana-dana

pemerintah untuk mengadakan redistribusi kekayaan nasional. Sistem ini merupakan

penyempurnaan state capitalis oleh Adolf Wagner.

3. Ekonomi Campuran (mixed economy) disempurnakan oleh J.M. Keynes (1936).

Sistem yang berseberangan dengan tiga sistem kapitalis di atas adalah sistem

sosialisme baik sosialisme murni yang diterapkan secara penuh di Uni Soviet dan sejumlah

Negara Eropa Timur mulai tahun 1922 (Lenin) sampai 1991 maupun sistem sosialisme yang

bercampur dengan sistem pasar (mixed socialism) yang diterapkan di RRC, Yogoslavia

serta sejumlah Negara Afrika.

1. Kapitalisme : Negara-negara nonblock seperti Chile, Kenya dan Singapura.

2. Kapitalisme Negara : Mexico, Negeria, Indonesia.

3. Kapitalisme Campuran : Hampir semua Negara Eropa Barat.

4. Sosialisme : semua Negara Eropa Timur.

Kelak ditambah sistem yang kelima yaitu :

5. Sistem Pasar Sosialis (socialist market economy).

Sistem ekoonomi ditujukan untuk :

Mewujudkan kesejahteraan warganya, maka dalam praktek setiap Negara bebas mengatur

kebijakan ekonomi yang dianggap paling cocok untuk mencapainya.

Pengaturan-pengaturan ini mencakup 4 hal yaitu :

1. Pengorganisasian putusan-putusan ekonomi penting (sentralisasi atau desentralisasi).

2. Penyediaan informasi dan koordinasi bagi warga masyarakat (pasar atau

perencanaan terpusat).

3. Pemilikan faktor-faktor produksi (pribadi, koperasi atau kolektif).

4. Sistem perangsang (moril atau materiil).

5

Sesudah 1989, setelah rubuhnya tembok Berlin, Jerman Barat menyatu dengan

Jerman Timur kemudian merupakan perubahan fundamental sistem ekonomi Rusia dan

Negara Eropa Timur, maka sistem Kapitalisme dan variasi-variasinya diterapkan di

beberapa Negara. Sistem ekonomi sejumlah Negara Komunis tidak diubah secara radikal

seperti Rusia sesudah 1991, RRC dab Vietnam tetap berpegang pada sisitem Sosialisme

(dengan pasar, sistem pasar sosialisme).

Di Negara-negara sosialis memiliki faktor-faktor produksi oleh perorangan mulai

dilonggarkan, tetapi perencanaan terpusat tetap dipertahankan dan perusahaan Negara

berperan besar dalam struktur ekonomi nasional. Selama 54 tahun kemerdekaan Indonesia

mengalami 3 tahap pembangunan nasional yaitu : 1. Pembangunan Politik (1945-1969)

adalah pembangunan bangsa (nation building).

2. Pembangunan ekonomi (1969-1994) menekankan pada peningkatan pendapatan

per kapita (pangan, sandang, papan)

3. Pembangunan sosial (1994-2019) pembangunan Indonesia seutuhnya,

pendidikan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya.

3. PEMBANGUNAN SOSIAL ADALAH PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam satu artikel yang kini sudah menjadi klasik Nancy Birdsall dari Bank Dunia

menguraikan secara meyakinkan bahwa investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan

yang biasanya masuk kategori pembangunan sosial, dalam waktu relatif singkat mempunyai

dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, maksudnya pengeluaran-pengeluaran

sosial atau pembangunan sosial sebenarnya tidak berbeda dengan pembangunan ekonomi

karena pengeluaran-pengeluaran nasional yang berupa investasi-investasi sosial telah

memungkinkan manusia meningkatkan kualitasnya sebagai sumberdaya yang mampu

menghasilkan produk materiil yang lebih tinggi dari pada sebelumnya.

……………investments in people, in human and social development, have among the

highest economic return of all possible spending directed to long term economic

development.

6

Pengertian ini ditekankan karena : agar penerapan ilmu ekonomi tidak kebablasan

yang terlalu spesialistis yang mengabaikan sama sekali aspek-aspek non ekonomi dari

perilaku manusia. Artinya model-model (pembangunan) ekonomi hanya memasukkan

variable-variabel ekonomi saja dan variable non ekonomi dianggap tidak penting atau tidak

ada artinya sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang hasilkan dari teori-teori ekonomi

yang demikian juga menjadi tidak realistis dan sekaligus tidak relevan.

Perkembangan teori atau ilmu ekonomi yang tidak realistis dan tidak relevan pada

awalnya bersumber dari reaksi spontan pemikiran deduktif rasional yang mengkhawatirkan

bahwa system ekonomi kapitalisme ajaran Adam Smith tidak menghasilkan kesejahteraan

umat manusia. Kekhawatiran akan terjadinya jurang kesejahteraan antara dua klas

masyarakat merupakan keprihatinan Karl Mark yang tercantum dalam tulisan pertamanya

bersama Friedrich Engle, Manifesto Komunis (1848), yang dikembangkan lebih lanjut

dalam tiga jilid bukunya Das Kapital (1867 dst).

Meskipun teori ekonomi sosialisme Marx terbukti keliru setelah diterapkan 70 tahun

di Uni Soviet (dengan akibat bubarnya Uni Soviet itu sendiri tahun 1991), tetapi kritik

terhadap kelemahan mendasar teori ekonomi kapitalisme tidak pernah kendor. Dengan

puncaknya terjadi tahun 1936 pada saat system kapitalisme mengalami depresi sangat parah

dan bersifat global yang menyengsarakan tidak saja kaum buruh, tetapi juga para

pengusaha, tuan tanah, dan pemodal itu sendiri. Teori ekonomi J.M. Keynes yang bersifat

umum (general theory) tidak hanya menunjukkan kekeliruan teori pendahulunya yang

sempit dan khusus (klasik dan neoklasik) tetapi juga merupakan kesadaran total dan

menyeluruh tentang kelemahan mendasar dari teori ekonomi kapitalisme ala Adam Smith.

Dengan teori barunya Keynes dianggap berjasa menyelamatkan kapitalisme itu

sendiri, dan system kapitalisme yang sudah disempurnakan akhirnya mengalami

perkembangan yang mengglobal dan merajai system ekonomi dunia, terbukti dengan

takluknya system sosialisme pada tahun 1991.

Yang cukup menakjubkan adalah bahwa koreksi total teori ekonomi kapitalisme

oleh Keynes masih dianggap oleh sementara pakar ekonomi arus utama sebagai tidak apa-

apa. Meskipun selamatnya system kapitalisme dunia dari kebangkrutan adalah berkat

perubahan fundamental dari teori banyak pakar ekonomi masih merasa teori ekonomi murni

ala Adam Smith yaitu Laissez Faire masi tetap berlaku (tak tergoyahkan). Dan di fakultas-

7

fakultas ekonomi tidak mudah menyadarkan dosen-dosennya bahwa ilmu ekonomi benar-

benar sudah berubah. Teori ekonomi yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi banyak

Negara dan diajarkan kepada para mahasiswa adalah teori ekonomi “klasik” dan “Nei-

Klasik” lama, padahal kemudian sudah banyak buku ditulis tentang “New Economics”.

Empat buku dapat disebutkan disini sebagai contoh :

1. Is Economics Relevan ? (R. Heilbroner & A.M. Ford, 1971).

2. What,s Wrong With Economics ? (Benjamin Ward, 1972).

3. Economics in the Future : toward a new paradigm (Kurt Dopter, editor 1981).

4. Toward the Next Economics and Other Essays (Peter Drucker, 1981).

Kejengkelan yang memuncak dari sejumlah pakar ekonomi reformis tentang keras

kepalanya rekan-rekan mereka mempertahankan teori-teori ekonomis yang sudah usang dan

ketinggalan zaman ini, tercermin antara lain dalam buku Paul Ormerod “ The Death of

Economics (1994) yang disadur ke dalam bahasa Indonesia oleh Parakitri Simbolon dengan

judul sama “Matinya Ilmu Ekonomi” (Gramedia, 1997).

Mayoritas pakar ekonomi termasuk yang berada di perguruan-perguruan tinggi bias

disebut ekonom arus utama (mainstream economist). Yang menyedihkan adalah bahwa para

ekonom arus utama tdak mau tahu betapa besar peranan kekeliruan kebijaksanaan

pembangunan nasional disebabkan oleh kekeliruan teori ekonomi sangat tidak merata

(timpang) dan secara tidak langsung menyumbang pada terjadinya krisis ekonomi seperti

yang dialami Indonesia sekarang. Kegelisahan macam inilah pada tahun 30an melahirkan

teori Revolusioner J.M. Keynes.

4. KRISIS EKONOMI DAN KRISIS ILMU EKONOMI

Buku Paul Ormerod “The Deat of Economics (1994) dengan 10 bab dimulai dengan

bab Krisis Ekonomi dab diakhiri dengan Ilmu Ekonomi ditinjau kembali (Economics

Revisited). Tanggal 15 Januari 1998, Presiden Suharto menyerah pada IMF yang

memaksakan dipakainya resep-resep ekonomi kapitalis untuk mengatasi krisis moneter

Indonesia. Buku di atas cukup menyadarkan adanya hubungan erat antara ilmu ekonomi dan

system ekonomi dengan krisis ekonomi yang sudah dua tahun melanda Indonesia dan Asia

Timur, akibat dari investasi berlebihan (over investment) terutama dalam sector real estate

yang sesungguhnya kurang produktif tetapi sangat menguntungkan. Sektor ini dibiayai

dengan kredit-kredit perbankkan, maka krisis ekonomi ini sebagai krisis perbankan dengan

8

akibat banyak bank harus tutup dan pemerintah terpaksa turun tangan dengan program

restrukturisasi dan rekapiralisasi perbankkan.

Penyimpangan yang amat besar dengan konsekuensi analitik yang serius adalah

tentang peranan individu dalam masyarakat yang tidak dianggap penting oleh ekonom masa

kini, padahal dianggap sangat penting oleh Adam Smith.

Adam Smith was a philosopher as well as an economist, famous in his time as much

for his theory of moral sentiments as for the wealth of nation. And as he understood so well,

society is more than the sun of its individual parts.

Pandangan asli Adam Smith inilah yang meyakinkan kita tentang kebenaran asas

kekeluargaan (brotherhood) dan bentuk usaha bersama yang tercantum dalam pasal 33

UUD 1945 yang juga diartikan sebagai asas demokrasi ekonomi atau asas kerakyatan kita.

Frabs Seda yang ikut terlibat dalam diskursus tentang Ekonomi Pancasila pada tahun

1981, dan sebagai ekonomom yang ikut langsung berkiprah dalam kegiatan ekonomi praktis

sebagi materi baik dalam Orde Lama maupun Orde Baru, menyatakan bahwa Ekonomi

Pancasila lahir dari suatu political will, benar-benar merupakan tanggapan terhadap amanat

penderitaan rakyat.

Ekonomi Pancasila mempunyai rasionalitas sendiri, yakni sejarahnya dan cita-

citanya. Bukan rasionalitas ilmiah dan teori-teori. Tetapi ini tidak berarti bahwa ia tidak bias

menjadi obyek studi penelaahan dan penelitian ilmiah, dengan menjadikan perumusan

political will bangsa tersebut suatu bangunan hokum-hukum ekonomi yang menjadi dasar

pengaturan tata laku dan tata hubungan ekonomi.

5. SEJARAH GAGASAN EKONOMI INDONESIA

Satu konsep buku teks tentang sejarah ekonomi Indonesia yang disusun oloeh 4

ekonomm 3 dari anggota tim adalah ahli asing dan hanya seorang yaitu Dr. Thee Kian Wie

dari Indonesia baru saja dibahas di satu seminar di Universitas Gadjah Mada,

Dalam kenyataan studi tentang sejarah ekonomi sungguh amat besar manfaatnya

karena disamping begitu banyak masalah-masalah ekonomi masa kini bersumber pada masa

lalu, sejarah ternyata banyak berulang.

9

6. PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Rumusan UUD 1945 (gagasan Moh. Hatta) berbunyi :“Perekonomian Indonesia

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Negara menguasai

bumi, air dan segala kekayaan alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dan cabang-

cabang produksi yang penting serta menguasai hajat kehidupan orang banyak, dikuasai

Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ekonomi rakyat adalah : Landasan ekonomi nasional yang harus dilindungi dan

dikembangkan menuju ketahanan ekonomi nasional yang andal dan tangguh.

Ir. Soekarno menunjukkan :

Sistem kapitalis – liberalisme telah benar-benar menyengsarakan rakyat Indonesia,

isme yang paling tepat untuk melawannya adalah Marhaenisme yaitu Marxisme yang

diterapkan di Indonesia, yang mengajarkan cara-cara perjuangan dan asas untuk mengusir

kapitalisme dan imperialisme.

Selama 21 tahun pertama Indonesia merdeka (1945-1966) perekonomian bangsa

menghadapi tantangan dan ujian berat termasuk didalamnya rongrongan politik baik dari

dalam maupun dari luar, yang nyaris meruntuhkan sendi-sendi ekonomi nasional.

Tahun 1956 : Perpecahan kepemimpinan politik nasional sehingga Moh. Hatta

mengundurkan diri sebagai wakil Presiden RI.

Tahun 1957 : Terjadinya upaya pemisahan diri sebagian wilayah RI di Sumatra dan

Sulawesi.

Tahun 1959 : Meskipun paham kapitalisme-liberalisme secara konstitusional ditolak dengan

diberlakukannya lagi UUD 1945, tetapi sistim ekonomi nasional berkembang menjadi

system etatistik (serba Negara) yang mematikan segala daya kreasi masyarakat.

Tahun 1959-1966 : Berlangsung ekonomi komando selama 7 tahun.

Tahun 1966 : Perekonomian Indonesia mencapai titik paling kritis dengan heperinflasi 650

%.

Tahun 1963 : Soekarno menyampaikan konsep ekonomi terkenal yaitu Dekon (Deklarasi

Ekonomi) yang berisi janji atau tekad untuk menggunakan system ekonomi pasar, sebagai

koreksi atas praktek-praktek ekonomi komando. Tekad ini tidak dapat dilaksanakan karena

partai-partai politik sesuai aspirasinya menafsirkan pengertian secara berbeda-beda,

sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengikutinya tidak ada yang dapat berjalan.

Ekonomi Orde Baru 1966 secara radikal mengembalikan arah perjalanan system

ekonomi Indonesia. Paradigma pembangunan mengarah pada penerapan demokrasi

10

ekonomi, dan politik ekonomi diarahkan pada upaya dan cara-cara mengerakkan kembali

roda ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- percetakan uang yang telah berlangsung hampir tanpa kendali dihentikan.

- Anggaran belanja pemerintah dibuat berimbang.

- Produksi dalam negeri, khususnya pangan, dirangsang untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi penduduknya yang terus bertambah.

- Sistem ekonomi pasar bebas mulai berjalan normal.

- Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian REPELITA dimulai dg repelita I

(1969-1974).

- Pertumbuhan ekonomi selama lima Repelita mamapu meningkatkan posisi Indonesia,

dari Negara miskin menjadi Negara berpendapatan menengah.

7. EKONOMI ORDE BARU

H.W. Arndt memberikan garis-garis besar pergeseran paragdima pembangunan

berdasarkan perubahan tekanan kebutuhan umat manusia yang menjagat (global) sebagai

berikut :

1. Kemajuan materi

2. Pertumbuhan ekonomi

3. Tujuan-tujuan social (kemiskinan, kesenjangan, pengangguran).

4. Pembangunan berkelanjutan.

Paradigma pembangunan ekonomi Indonesia telah diwadahi dengan baik dalam

konsep politik “Trilogi Pembangunan” yaitu :

Tiga persyaratan yang terkait erat secara saling memperkuat dan saling mendukung yaitu :

- Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik dan ekonomi.

- Pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

- Pemerataan pembangunan.

8. PEMBANGUNAN YANG MENYEJAHTERAKAN RAKYAT

Selam 54 tahun usia RI dapat kita kenali trilogi pembangunan dalam konteks sejarah

perjalanan bangsa sbb:

1. Tahap pembangunan bangsa (nation building), 1945-1969.

2. Tahap pembangunan ekonomi (1969-1994)

3. Tahap pembangunan manusia (1994-2019)

11

Dari segi teori ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi disebut berhasil apabila ada

kenaikan besar dalam volume dan nilai produksi barang dan jasa, sehingga kesejahteraan

masyarakat meningkat.

Emil Salim pernah mengajukan analisis bahwa perekonomian Indonesia sejak akhir

masa penjajahan cendrung bergerak ke kiri berarti peranan pemerintah lebih besar

(sosialistis), dank e kanan berarti kekuatan pasar bebas lebih berperanan, Jamie Mackie dan

Andrew Mac Intyre mewadahi berbagai kepentingan yang berkontes ke dalam 3 mazhab

politik ekonomi sbb:

1. Kaum teknokrat (ekonom) yang kompak dan berpaham pasar bebas (free-

marketers) dan mereka merada di 3 pusat kekuasaan yaitu: Departemen Keuangan,

Bappenas, dan Bank Indonesia.

2. Kaum intervensionis yang menginginkan peran besar dari Negara dalam

pembangunan khususnya dalam proses menuju industrialisasi.

3. Kaum nasionalis pola lama (old style Nationalist) yang ingin selalu berpegang teguh

pada idiologi bangsa sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Dalam kenyataan sulit membedakan ketiganya, maka ada 2 alternatif keterangan:

1. Teori tentang eksistensi tiga mazhab tidak tepat, berarti para teoritis belum mampu

memahami prilaku ekonomi dan politik bangsa Indonesia dengan teori-teori mereka.

2. Bangsa/ manusia Indonesia memang prilakunya tidak dapat dianalisis dengan teori-

teori yang berkembang di dunia Barat.

9. EKONOMI PANCASILA

Pada th 1981 terjadi perdebatam nasional tentang konsep Ekonomi Pancasila.

Dengan tajam ekonom Moh Hatta, yang mantan wakil presiden dan guru para teknokrat,

mengkritik bahwa politik ekonomi pemerintah Orde Baru memang masih berdasarkan UUD

1945, tetapi dibawah teknokrat sering menyimpang karena politik liberalisme dipakai

sebagai pedoman.

12

BAGIAN II

1. GLOBALISASI DAN KEAJAIBAN EKONOMI ASIA

Globalisasi merupakan saudara kembar perdagangan bebas.

Globalisasi adalah :

Perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional

dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa termasuk buruh (tenaga kerja),

modal, teknologi dan informasi melalui perdagangan.

Globalisasi Melelahkan.

Tajuk rencana harian Kompas tanggal 26 Oktober 1998 tentang “Pause” globalisasi

mewakili rasa kesal banyak pihak menghadapi kondisi ekonomi di dalam maupun di luar

negeri. Globalisasi Ekonomi: telah membuat senang sejumlah kecil orang, tetapi lebih

banyak orang yang dibuat susah, report dan sangat capai. Tahun 1994 pertemuan APEC di

BOGOR :

Globalisasi meskipun tidak bakal disukai tokh tidak dapat kita hindari, suka tidak

suka, siap tidak siap, globalisasi harus kita terima.

Globalisasi Ekonomi merupakan:

Gerakan yang datang dari kalangan Negara-negara industri maju dengan sistem

kapitalisme yang mulai jenuh di dalam batas-batas Negara mereka, sehingga harus

bergerak keluar mencari lebensraum yang lebih luas, maka batas-batas Negara lain

mereka terjang (borderless world) demi keleluasaan modal global untuk beroperasi.

Inilah paham fundamentalisme pasar bebas.

Meskipun banyak yang menerangkan bahwa krisis ekonomi disebabkan KKN yang

merajalela, namun perlu diteliti jangan-jangan krisis ini disebabkan ketidak berdayaan

sistem ekonomi yang selama ini tidak kita dukung dengan ideologi bangsa yang mantap dan

kukuh yaitu Pancasila. Pancasila yang telah menyelamatkan Bangsa Indonesia dari

kehancuran politik tahun 1965, ternyata dalam bidang ekonomi telah kita sia-siakan

kemampuannya sebagai senjata menghadapi (sistem) ekonomi kapitalis yang rakus yang

merajalela menjarah seluruh dunia. Jika Pancasila berhasil melawan kemunis th 1965,

ternyata ideologi ini kita ragukan kemampuannya melawan kapitalisme – liberal yang sama

rakusnya.

13

2. PEMBANGUNAN EKONOMI YANG KEBABLASAN

Krisis benar-benar memporak- porandakan perekonomian Indonesia para pemimpin

khususnya dari dunia bisnis dan orang setelah menyadari kemudian memang benar-benar

menyesalinya. Negara-negara Asia yang berkaitan dengan krisis ekonomi dibagi 2 :

1. Negara yang terkena krisis secara hebat dan amat menyakitkan (Thailand, Korea

Selatan, Indonesia, Malaysia).

2. Negara yang terkena krisis biasa-biasa saja (Cina, Vietnam, Taiwan, Hongkong).

Jepang salah satu Negara pemasok modal jangka pendek yang terlalu royal

(generous) yang menyebabkan Negara-negara yang disebut di atas over borrowing. Filipina

sedikit tergores krisis karena sejak awal tidak ikut serta dalam klab Asian Miracle.

Asian Miracle artinya :

Negara-negara Asia yang terkena krisis adalah Negara-negara yang ekonominya

telah tumbuh secara berlebihan tanpa pernah menghitung biaya yang harus

dibayarnya (growth at any prices).

Makin besar aliran modal dari luar negeri lebih-lebih jika modal asing ini sebagian besar

berjangka pendek (dan tidak dijamin) maka resikonya sangat besar dan dengan mudah

menggoncangkan kurs rupiah kita terhadap dollar dan sulit sekali untuk mengendalikannya.

Globalisasi tidak pernah diprakarsai oleh Negara-negara berkembang yang miskin,

tetapi oleh para pemodal besar (Capitalist) yang memerlukan ekspansi pasar atas barang-

barang yang di negeri asalnya semakin sumpek (jenuh).

Abad 18 dan 19 globalisasi dimulai saat revolusi industri di Inggris : meningkatkan hasil-

hasil industri yang mencari pasar.

Akhir abad 20 globalisasi jauh lebih agresif karena tidak saja menyangkut barang-barang

dan teknologi tetapi sekarang dalam bentuk modal dan teknologi informasi.

Dewasa ini terutama di Asia, Jepang menjadi pemain utama melampaui peranan Amerika

Serikat. Jepang dianggap sebagai model pembangunan yang sukses yang patut ditiru, dan

sudah benar-benar dijadikan panutan oleh banyak Negara Asia Timur dan Asia Tenggara,

tetapi sekaligus dianggap sebagai “biang keladi” krisis ekonomi di Asia.

14

3. GLOBALISASI DAN GOMBALISASI

Globalisasi adalah :

Perluasan perdagangan dan investasi yang dari asal katanya saja jelas prakarsanya

dating tidak dari Negara-negara terbelakang yang ingin maju, tetapi dari Negara-

negara industri maju yang ingin ke luar dari batas-batas Negara asalnya, karena

pasar negaranya cendrung/ bahkan sudah mencapai kejenuhan. Hal yang mendukung

globalisasi: revolusi teknologi komunikasi yang melalui komunikasi elektronik amat

memudahkan perpindahan modal dari satu Negara ke Negara lain dalam hitungan

detik.

Proses globalisasi menimbulkan akibat :

Meningkatkan ketimpangan antara wilayah yang langsung terlibat seperti Jabotabek

di Indonesia dan Shenzhen di RRC dengan wilayah yang tidak terjangkau globalisasi

walaupun kaya sumberdaya seperti Kalimantan dan Irian Jaya, sehingga daerah-daerah yang

terisolasi menjadi relative lebih miskin lagi karena tidak memperoleh perhatian dan

pembangunannya, dengan kata lain : setiap proses globalisasi selalu ada wilayah yang

menglobal yang pertumbuhan ekonominya meningkat, tetapi ada yang menjadi lebih

gombal atau terjadi proses gombalisasi (lebih miskin dari sebelumnya).

Proses inilah yang memberi inspirasi pada Michel Chossudovsky dengan bukunya

“The globalization of poverty: impacts of IMF and Word Bank Reforms (1997) dengan

kasus 10 negara yaitu:

2 di Afrika : Somalia dan Rwanda

3 di Asia : India, Bangladesh dan Vietnam

3 di America Latin : Brazil, Peru dan Bolivia

2 Negara bekas system ekonomi “Sosialis-Komunis” : Rusia dan Bosnia Herzegovina.

4. KEMISKINAN GLOBAL (global poverty atau world poverty)

Misi Bank Dunia memerangi kemiskinan global diucapkan dalam pidato penting

Presiden Bank Dunia Robert McNamara tahun 1973 di Nairobi, Kenya.

Tetapi dalam praktek proyek-proyek pembangunan yang dibantu Bank Dunia di

Negara-negara berkembang masih lebih banyak diarahkan pada proyek-proyek ekonomi

yang layak yang menjamin kembalinya dana yang ditanam dibandingkan proyek-proyek

anti kemiskinan yang lebih bersifat proyek-proyek social sulit bersaing dalam

pembiayaannya.

15

5. AKHIR KEAJAIBAN EKONOMI ASIA

Amat menarik membandingkan dua buku yang terbit dua tahun berturut-turut

dengan tema yang sama namun isinya berbeda seperti bumi dan langit. Tahun 1997 buku I

berjudul Harimau (Tiger: leader of the new Asia-Pacific).

Memuji-muji para pemimpin Negara-negara Asia yang telah dengan pragmatisme

luar biasa membawa negaranya menempuh revolusi damai membangun ekoonomi. Dengan

bangga pengarang menyebut abad 20 hanya ada 3 peristiwa besar yang patut dicatat dalam

sejarah yaitu :

1. Pembangunan ekonomi pasca perang Dunia I (1914-1918).

2. Pembangunan ekonomi pasca perang Dunia II (1939-1945).

3. Kebangkitan ekonomi Asia Timur dan Asia Tenggara (1966-1990).

Tahun 1998 buku II berjudul Harimau Jinak (Tigers Tamed : The end of the asian

miracle). Penulis barat selalu kagum secara berlebihan pada angka pertumbuhan ekonomi

sebagai satu-satunya indicator kemajuan, dan sebagai pembuka cerita keajaiban Asia adalah

selalu kasus Korea Selatan dan Taiwan. Korea Selatan naik pendapatan perkapitanya dari

US $ 80 menjadi US $ 10.000 dalam 25 tahun, demikian juga Taiwan.

Bahwa kini terbukti ketimpangan ekonomi menjadi bom waktu meledak krisis Asia,

pada waktu itu ditolak sebagai “omong kosong” dan jelas dianggap tidak penting.

Kasus pembangunan yang melewati rakyat jelas merupakan ironi terhadap idiologi

Pancasila yang telah diterima sebagai idiologi bangsa. Faktor lain yang telah memperburuk

situasi krisis ekonomi kita adalah bahwa pemerintah Orde Baru begitu yakin bahwa

kebijaksanaan yang telah dilaksanakan sudah benar dan arahnya telah benar. Kepercayaan

diri pemerintah Orde Baru yang bias dikatakan “Kebablasan” inilah yang menjadi awal atau

telah memicu meledaknya bom waktu krisis ekonomi. Indonesia sebaiknya percaya bahwa

ada model Indonesia yang cocok bagi Bangsa Indonesia yaitu model Pancasila.

5. SISTEM EKONOMI TRANSISI ATAU REFORMASI SISTEM EKONOMI

Tahun 1993 Bangsa Indonesia bersiap-siap memasuki PJP II dan Repelita VI, terbit

satu buku “Laporan Penelitian” Bank Dunia, yang bagi mereka yang waspada merupakan

perangkap berbagai keterlanjuran yang kemudian kita perbuat. Saat itu rakyat Indonesia

sudah diperingatkan agar hati-hati GBHN 1993 mengingatkan bahwa:

16

Pembangunan telah berhasil meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan

rakyat pada umumnya walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social

yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya, agar tidak berkelanjutan

dan berkembang kea rah keangkuhan dan kecendrungan social.

Pernyataan keras tidak diperhatikan karena tahun yang sama Bank Dunia

menganggap perekonomian Indonesia merupakan salah satu dari “East Asian Miracle” yang

diberi definisi sebagai kombinasi dari “Rapid, substainable growth with highly equal

income distribution”. Dalam bacaan kita secara kristis atas Buku Bank Dunia, amat sulit

menemukan alas an keajaiban Indonesia, kecuali:

- Keberhasilan penurunan pertumbuhan benduduk.

- Keberhasilan mencapai swasembada beras tahun 1984.

- Konsistensi Indonesia dalam mempertahankan APBN yang selalu

berimbang.

- Indonesia dipuji pintar memanfaatkan bonanza minyak dan dalam

menyesuaikan kebijakan ekonomi makro pada saat harga ekspor minyak anjlog

tahun 1982-1986.

- Selebihnya ukuran keajaiban banyak didasarkan pada ukuran

konvensional pertumbuhan ekonomi (GDP & GNP).

17

BAGIAN 111

SISTEM EKONOMI & PENGALAMAN SEJARAH

1. ANTARA KAPITALISME & SOSIALISME

* Tahun 1978 – 1979 : RRC sebagai Negara komunis terbesar di dunia sudah mulai

menganut system socialist market economy dalam bentuk contract/ production

Responsibility system dalam pertanian.

Tahun 1986 : 5 tahun sebelum sistem pasar bebas diterapkan di Rusia, Vietnam sebagai

Negara-negara satelit Uni Soviet melaksanakan Renovasi (Doi Moi).

* Tahun 1991 (bangkrutnya Uni Soviet) : Banyak orang mulai bicara tentang sistem-sistem

ekonomi yang berubah ke arah satu sistem dominan yang berorientasi pasar dan

meninggalkan sistem ekonomi dengan perencanaan sentral.

Negara Asia Timur dan Tenggara yang menerapkan sistem pasar tetapi dengan arahan

dan pimpinan langsung dari pemerintah adalah :

- Indonesia - Korea Selatan

- Malaysia - Taiwan

Tugas Pemerintah di semua Negeri ini adalah :

Memadukan (integrasi) dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi perorangan dan

kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (unifiel social

purpose).

ADAKAH SISTEM EKONOMI BARAT ?

Konsep sistem ekonomi Barat tidak banyak disebut dalam buku-buku

karena :Kapitalisme itulah sistem ekonomi yang diajarkan & dianut di Eropa/ Barat

berasal dari ajaran-ajaran klasik Neoklasik yang mendasarkan pada ajaran pasar bebas.

Perkembangan awal ajaran pasar persaingan bebas langsung ditentang oleh ajaran

sosialisme Karl Marx (Marxisme dan kemudian Leninisme) karena dianggap tidak akan

menghasilkan kebahagiaan manusia dan Manusia akan menjadi sekedar alat produksi

yang diatur oleh para pemilik modal yang sangat berkuasa.

Uni Soviet yang percaya pada kebenaran Marxisme – Leninisme memutuskan

menerapkan langsung paham yang bukan kapitalisme ini dari 1922-1991 selama 70 th.

Rusia tidak tanggung-tanggung berbalik 180 derajat mengubah sistem ekonominya

menjadi sistem persaingan pasar bebas seperti yang dijalankan di dunia Barat. Hasilnya

18

suatu malapetaka : produksi nasional Rusia th 1991 – 1994 jatuh 56 % dan laju inflasi

tahunan adalah 880 % yang dampaknya terus berlanjut bagi kehidupan politik dan sosial

warga Rusia.

Tahun 1991 dengan diterimanya sistem ekonomi pasar bebas di Rusia dan Eropa Timur,

berarti tidak dikenal lagi sistem ekonomi Timur, maka sistem ekonomi kapitalisme

dianggap telah menjadi sistem ekonomi global yang diterapkan di mana-mana.

Kesimpulan di atas dianggap Naif, tidak begitu saja diterima oleh Kyoko

Sheridan dalam bukunya Emerging Economic System in Asia yang menguraikan kasus

8 Negara Asia yaitu : Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, Vietnam,

Rusia dan Cina, disertai pembahasan khusus sistem ekonomi ASEAN dan peranan

bisnis pengusaha-pengusaha Cina perantauan.

JAPAN

Japan sebuah model sistem ekonomi dapat ditelaah sejarahnya sejak

Restorasi Meiji tahun 1868. Para pemimpin Meiji mempercepat pembangunan ekonomi

Jepang melalui industrialisasi tanpa menanyai rakyat terlebih dahulu.

Tiga Pemimpin Meiji

1. OKUBO TOSHIMICHI (1833).

Menggelorakan semangat rakyat Jepang untuk membangun agar menjadi Negara yang

perkasa. Awal dari “Regulated Capitalism|” kapitalisme dengan pimpinan Negara.

2. FAKUZAWA YUKICHI (1835 – 1901)

Menekankan pentingnya pendidikan menuju peradaban modern. Fukuzawa mendirikan

sekolah yang menarik para mantan samurai belajar ilmu ekonomi dan perdagangan

untuk kemudian mendirikan industri-industri modern seperti : kereta api, telkom, Bank,

asuransi, percetakan, pertambangan dan industri-industri baja.

3. SHIBUSAWA EIICHI (1840 – 1931)

Meneladani bangsa Jepang membangun industri-industri besar disegala bidang. Etika

bisnis harus didasarkan pada kejujuran, kebebasan dan semangat berkoperasi serta

perasaan tanggung jawab sosial (cooperative spirit and a sense of social responsibility).

Pendekatan Meiji adalah upaya dan program-program yang terarah untuk meningkatkan

motivasi manusia dan individu dengan mengkaitkan mereka dengan motivasi nasional.

19

Hasil kerja keras terlihat dalam bentuk kekuatan industri baru dan

hasilnya, hanya dinikmati oleh yang kaya berupa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non

esensial, yang miskin terlupakan.

Tahun 60-an rakyat menuntut perubahan kebijaksanaan ekonomi nasional yang lebih

menekankan pada produksi kebutuhan-kebutuhan masyarakat banyak dan perbaikan

lingkungan.

Memuncak tahun 1971 dalam bentuk jeritan “ to hell with GNP”.

Tahun 1995 MITI menerbitkan “Policy Guidelines” yang menegaskan perlunya

reformasi sistem ekonomi (building a new economy community).

Menghadapi masa depan disusun empat skenario :

1. Natural – trend Japan

2. Mend Japan

3. Advance Japan 4. Reform Japan

Hanya Mend Japan yang tidak menginginkan peranan Negara dalam pembangunan.

Mereka menghendaki sistem ekonomi yang lebih bebas lagi yang merangsang semangat

wiraswasta dan membantu transformasi ekonomi ke arah struktur produksi yang lebih

efisien.

Natural-Trend Japan, Advance Japan dan Reform Japan lebih menyukai keterlibatan

Negara dalam perekonomian termasuk dalam program pembangunan sosial

membuktikan bahwa sistem ekonomi campuran (mixed economy) dianggap lebih cocok

bagi rakyat dan Bangsa Japang.

RUSIA

Pembubaran Uni Siviet tahun 1991 telah menghancurkan perekonomian Rusia,

permasalahan pada liberalisasi total yang terlalu cepat dan tidak tepat termasuk

privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang tanpa perhitungan.

Perubahan semacam ini disebut shock therapy strategy (Januari 1992) dengan dampak

negative yang luar biasa.

Otoritas Rusia berdasarkan nasehat dari IMF, Bank Dunia dan pakar-pakar ekonomi

Barat yang ortodoks, terlalu disiplin menetapkan “the prices and policies right” bukan

pada “getting the institution right” dan karena penerapan teori-teori ortodoks terhadap

perekonomian transisi.

20

Teori –teori Ekonomi Neoklasik Ortodoks adalah : Teori yang hanya sesuai bagi

perekonomian yang sudah maju dengan menganggap lembaga-lembaga yang diperlukan

sudah ada, berfungsi baik, dan pelaku-pelaku ekonomi bertindak rasional dan etik.

Yang sesungguhnya diperlukan adalah pembangunan dan pengembangan kelembagaan

selangkah demi selangkah secara terencana sehingga transisi dapat berjalan mulus &

lancar.

RRC

RRC berdiri tahun 1949, perekonomiannya diatur melalui perencanaan sentral. Hak

milik atas faktor-faktor produksi berada di tangan Negara dan pertanian diselenggarakan

secara kolektif.

Perbedaan besar antara Rusia tahun 1917 dan RRC tahun 1949 adalah : RRC merupakan

Negara amat miskin dan belum memiliki industri-industri maju seperti halnya Rusia

(sebelumnya Uni Soviet). Meskipun Uni Soviet sebagai Negara Sosialis lebih tua dan

lebih maju dibandingkan RRC, ternyata RRC memiliki daya tahan lebih kuat sebagai

sistem ekonomi sosialis karena berangkat dari sistem ekonomi yang rendah dan

kemajuannya dicapai secara gradual, sehingga sistem (pasar) ekonomi rakyatnya yang

bersifat kekeluargaan tidak pernah hilang sama sekali, maka saat dilakukan reformasi

dan liberalisasi tidak diperlukan perubahan drastis ke sistem ekonomi pasar yang baru

seperti halnya di Rusia.

Pada Kongres Nasional ke 14 bulan October 1992 sebagai tindak lanjut bubarnya sistem

ekonomi Komunis Uni Soviet, RRC menetapkan sistem ekonomi baru yang disebut

Ekonomi Pasar Sosial (Socialist Market Economy) dengan tekanan pada pasar dan

bukan pada sosialisnya.

VIETNAM

Kemerdekaan Vietnam dari Perancis tahun 1945 diikuti perang dengan

Amerika Serikat yang berlangsung 30 tahun sampai 1975.

Bersatunya kembali Vietnam, muncul masalah baru dalam sistem

pengelolaan perekonomian 2 Vietnan yang amat berbeda.

Tahun 1986 menjelang tahun-tahun penarikan tentara Vietnam dari

Kamboja (kondisi damai), kongres partai ke 6 memutuskan DOI MOI (renovasi) yang

berarti diterapkannya sistem ekonomi pasar sosialis.

21

Keputusan ini mampu membangkitkan kembali pertanian Vietnam

sehingga produksi padi meningkat 80 % dan Vietnam mampu memperoleh devisa dari

ekspor 2,5 juta ton beras.

Doi Moi tidak saja berarti reformasi ekonomi, tetapi juga mendefinisikan

kembali tujuan sosial dan politik sosialisme.

Para pemimpin Vietnam ingin menghindari situasi transisi ekonomi ke

sistem ekonomi kapitalisme dan bertekad menggunakan kekuatan Negara untuk

menyelamatkan hasil-hasil positif bidang sosial (equity) yang dicapai sebelumnya,

sekaligus untuk menjamin bahwa pertumbuhan (growth), tidak perlu terjadi dengan

mengorbankan pembangunan (development).

TAIWAN

Cina Taiwan Negara amat kecil dengan penduduk 21, 4 juta , tahun 1995.

Dalam periode hanya 30 tahun Cina berkembang sangat cepat dari Negara pertanian

miskin menjadi Negara industri yang mengglobal karena : kerja keras rakyatnya,

pemerintah yang kuat dengan kebijaksanaan ekonomi yang fragmatis (memimpin

langsung usaha-usaha swasta baik di dalam/ ke luar negeri), dukungan awal yang all out

dari pemerintah (penduduk) Amerika Serikat.

Land Reform : kunci utama sehingga pertanian benar-benar bangkit untuk memberi

cukup pangan bagi penduduknya.

Taiwan adalah kisah sukses sistem kapitalis/ ekonomi pasar dengan campur tangan

Negara.

Selanjutnya industrialisasi mengikuti secara runtut petunjuk text book ekonomi

neoklasik yaitu :

- Kebijakan substitusi impor (1950 – 1960).

- Perangsangan ekspor (1960 – 1973).

- Pendalaman basis industri (1973 – 1980).

- Inovasi & teknologi tinggi (mulai 1980)

- Internasionalisasi ekonomi modern (mulai 1987).

KOREA SELATAN

22

Korea Selatan adalah kisah sukses system kapitalis/ ekonomi pasar dengan campur

tangan Negara.

Tahun 1960 Korea Selatan merupakan salah satu Negara termiskin di dunia.

Tahun 1980 tahun melampaui banyak Negara dalam tingkat GNP per kapita (US$ 100 –

US$ 5.000) yaitu : Malaysia, Thailand, Filipina, Argentina, Brasilia dan Mexico.

Demikian besarnya peranan Negara dalam memberikan perangsang-perangsang pada

dunia usaha swasta, sampai-sampai sistem ekonominya disebut “Kapitalisme

Terkomando” (command capitalism) atau “Guide capitalism with command

components”.

Ciri khas ekonomi Korea yang berbeda jauh dengan sistem ekonomi Taiwan adalah

dalam peranan Chaebol (konglomerat) atau di Jepang disebut Zaibatsu, memang

Chaebol banyak mengandalkan KKN dalam mengembangkan bisnisnya, sehingga 2

orang Presidennya diadili dan dihukum penjara karena korupsi.

FILIPINA

Filipina merupakan Negara paling kapitalistik di ASEAN dan bahkan lebih buruk lagi

bersifat kapitalisme perkoncoan (crony capitalism). Di bawah Presiden Marcos yang

berkuasa selama 23 tahun, pertumbuhan ekonomi di Filipina adalah paling lamban,

jurang kaya – miskin yang lebar dan kemiskinan yang parah.

Program Land Reform atau agrarian reform yang dianggap bisa mengurangi

ketidakmerataan ekonomi dan sosial tidak berjalan lancar karena para pemilik tanah

(landlords) sering berusaha membatalkannya dengan berbagai cara. Dan program

pengurangan kemiskinan juga menjadi tersendat. Program “ASEAN Tiger by 2000”

yang dicanangkan Presiden Ramos sulit tercapai jika dominasi politik keluarga-

keluarga, tuan-tuan tanah dan sistem perkoncoan masih terus berlaku. Maka kemerataan

dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita Bangsa dan rakyat Filipina hanya akan

tercapai melalui perubahan budaya.

ASEAN

Kyoko Sheridan dengan sangat tepat menyatakan bahwa “Keajaiban Asia” tidak boleh

diasumsikan akan berlangsung terus, karena pada dasarnya sistem kapitalisme bukan

sistem yang stabil, sebaliknya sistem kapitallisme mengandung unsur-unsur

ketidakstabilan.

2. SISTEM EKONOMI PASAR SOSIAL

23

Model Ekonomi Pasar Sosial Jerman

Banyak ekonom arus utama menolak konsep ekonomi kerakyatan yang telah

menjadi ketetapan MPR RI (No. XVI/1998), dengan alasan bahwa konsep itu hanya berciri

normatif, tidak positif, artinya belum ada data ilmiah empirik apapun yang dapat

mendukung hukum-hukumnya. Ekonom lain berkeberatan untuk menerima konsep ekonomi

rakyat yang diskriminatif. Ekonom yang dengan sengit keberatan mengacu pada pasal-pasal

Undang-undang Dasar atau Idiologi karena hanya merupakan konsep gagah-gagahan,

padahal banyak contoh Negara-negara yang tanpa konsep gagah-gagahan malah bisa lebih

maju seperti Taiwan, Thailand, dll.

Idiologi suatu bangsa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar tidak sepatutnya

diremehkan dalam penyusunan sistem ekonomi yang dianggap cocok bagi bangsa yang

bersangkutan.

Cabang ilmu ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang mengoreksi

paham ekonomi ortodok, dengan menganggap penting kelembagaan masyarakat seperti

idiologi, agama dan moral. Dalam kaitan dengan moral, Adam Smith dalam bukunya The

Theory of Moral Sentiments (1759) mengemukakan sifat-sifat manusia yang bersimpati satu

sama lain adalah sama pentingnya dengan sifat manusia yang egois. Manusia tidak hanya

bersemangat bersaing tetapi juga bekerjasama sehingga bukan hanya pengertian competitive

advantage, yang dianggap penting tetapi konsep cooperative advantage juga untuk

mencapai efisiensi ekonomi. Dengan moral dan semangat kerjasama (social cooperation),

maka tekanan yang berlebihan pada upaya mencapai efisiensi, sebaiknya dilengkapi dengan

upaya mencapai keadilan (justice, equity) yang harus dianggap sama pentingnya dalam

kehidupan ekonomi dan sosial setiap masyarakat.

Sistem Ekonomi Pasar Sosial (SEPS)

Buku Social Market Economy: An Economic System for Developing Countries

diterbitkan tahun 1990 dan disunting oleh ekonom muda Jerman (lahir 1948) Winfried

Jung. Buku yang disunting merupakan keprihatinan anak muda terhadap sistem ekonomi

Negara-negara sedang berkembang. Semangatnya adalah bahwa ada jalan ke tiga yang tidak

harus berupa sistem ekonomi komando (sosialis) yang sudah bangkrut di Eropa Timur

(1991), tetapi juga bukan sistem kapitalis liberal.

Dasar-dasar Intelektual dan Sejarah

24

Landasan ilmiah SEPS adalah kombinasi prinsip-prinsip kebebasan dengan

kemerataan sosial, jadi bukan pasar bebas yang liberal dan juga bukan paham ekonomi

monetaris yang tidak menghendaki campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun. Ada 6

kriteria SEPS.

1. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha.

Persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecil maupun menengah (ekonomi

rakyat) harus dikembangkan.

2. Prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat.

3. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

4. Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial)

yang terkait dengan pembangunan ekonomi.

5. Kebijaksanaan struktural.

6. Komunitas pasar dan komunitas persaingan.

Salah satu faktor lain yang mendukung keberhasilan penerapan SEPS di Jerman

adalah keberhasilan Mentri Ekonomi Federal Ludwig Erhard, pendukung utama konsep ini,

yang berhasil membabat hambatan dari banyak orang yang menentang pikiran-pikiran

tentang SEPS ini.

Peranan Pemerintah

Intervensi ekonomi pemerintah hanya diperlukan jika persaingan yang efektif

ternyata tidak berjalan, dan jika produksi dan pengembangan nilai serta prinsip-prinsip

dasar tidak dapat dipercayakan kepada pihak-pihak swasta. SEPS memerlukan pemerintah

yang kuat, yang harus melakukan campur tangan (menguasai) jika benar-benar diperlukan

(prinsip subsideritas).

Fungsi Persaingan

Persaingan yang efektif merupakan unsur sentral dan tak terpisahkan dalam SEPS.

Persaingan efektif memerlukan perlindungn usaha dan dorongan pemerintah, dan

merupakan instrumen yang paling efisien untuk mencapai alokasi sumberdaya yang

optimal, dan produktivitas yang optimal.

Aspek Sosial

Aspek sosial sangat penting dalam SEPS yaitu :

1. Peningkatan standar hidup kelompok bependapatan rendah.

2. Perlindungan semua warga masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah-masalah

sosial lain sebagai akibat dari resiko-resiko kesulitan hidup.

Tujuan-tujuan sosial dapat dicapai melalui :

25

1. Pertumbuhan ekonomi

2. Distribusi pendapatan yang adil (tingkat upah dan keuntungan perusahaan yang layak

dan wajar, sistem perpajakan antar strata pendapatan yang adil dan menjaga stabilitas

harga untuk mewujudkan keadilan sosial).

3. Asuransi sosial

4. Kesejahteraan sosial.

Pembagian pendapatan yang adil harus selalu dijaga dengan cara memberi

perhatian pada

1. Tingkat dan pertumbuhan upah.2. Sistem perpajakan yang adil.3. Stabilitas Harga.4. Persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua warga masyarakat.

Dalam asuransi sosial minimal harus ada :

1. Asuransi pengangguran.2. Asuransi hari tua.3. Asuransi kesehatan.4. Asuransi kecelakaan.

Dalam Kesejahteraan sosial dikenal dengan program-program :

1. Bantuan sosial.

2. Bantuan perumahan.

3. Bantuan sosial lain-lain (bantuan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak).

Aspek Regional dan Internasional

Tujuan SEPS secara global adalah :

1. Meningkatkan standar hidup penduduk semua Negara di dunia melalui pertumbuhan

ekonomi international yang didorong melalui perdagangan bebas.

2. Kenaikan standar hidup yang lebih cepat bagi warga Negara-negara miskin melalui

bantuan pembangunan dari Negara-negara kaya kepada Negara-negara miskin.

Penerapan SEPS di Negara Sedang Berkembang.

Sistem ekonomi diberi definisi sebagai :

A set of rules and institutions which may be considered as an attempt to find a solution for

certain economic and social problems in a society.

Aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang khas dalam SEPS didasarkan pada 3

prinsip:

26

1. Individualitas (personality) yang menekankan pada hak asasi dan kehormatan

perkembangan kepribadian (kebebasan berproduksi, konsumsi, pemilihan profesi

dan pekerjaan).

2. Solidaritas, didasarkan pada ketergantungan individu pada masyarakat. Setiap

manusia mempunyai kewajiban social satu sama lain.

3. Subsideritas, setiap individu berkembang antara 2 kutub individualitas dan

solidaritas, dan proses ini harus dilindungi aturan-aturan kelembagaan.

Modul SEPS dibentuk dalam prinsip-prinsip yang mencakup 4 bidang yaitu :

1. Perencanaan dan kemampuan perusahaan-perusahaan dan kemampuan dalam

pengambilan keputusan produksi dan investasi.

2. Koordinasi dari rencana-rencana ekonomi yang sudah terdesentralisasi melalui

pasar persaingan.

3. Perkembangan dan perlindungan lembaga-lembaga pasar oleh Negara (hukum

persaingan, aturan-aturan moneter dan keuangan).

4. Kebijakan yang aktif dari Negara, yang disamping menghormati dasar-dasar

komunitas dengan pasar, juga bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi yang

setabil yang menghasilkan keseimbangan sosial.

3. Sistem Ekonomi Dualisme

Sejak jaman penjajahan sampai sekarang ini perekonomian Indonesia masih juga

menunjukkan cirri-ciri adanya dualism, baik dualism yang bersifat teknologis maupun yang

bersifat ekonomis, sosial dan cultural. Masalah dualism telah dibahas secara mendalam oleh

ahli ekonomi Indonesia dan ahli ekonomi asing J. Boeke, yang mengadakan penelitian

untuk program doctor ekonominya di Indonesia pada thun 1953 memberikan definisi yang

termasyhur mengenai masyarakat dualistis sebagai :

“Masyarakat yang mempunyai gaya sosial berbeda, yang masing-masing hidup

berdampingan. Dalam proses evolusi ke dua gaya sosial tersebut mewakili tahap

perkembangan sosial yang berbeda, dipisahkan oleh satu gaya sosial lain yang

mewakili suatu tahap transisi, misalnya masyarakat sebelum kapitalisme dan

masyarakat kapitalisme maju yang dipisahkan oleh masyarakat kapitalisme awal.

….Di dalam masyarakat dualistis …. Satu dari kedua system sosial yang hidup

berdampingan itu, dan selau yang lebih maju, berasal dari luar masyarakat tersebut

dan mengalami perkembangan di lingkungan yang baru tanpa menggeser atau

berasimilasi dengan system sosial yang asli. Dan akhirnya tidak akan timbul atu ciri

27

umum yang berlaku di masyarakat tersebut secar keseluruhan”.ualisme adalah

kkonsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar

antara Negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin

pada berbagai tingkatan di setiap Negara. Pada dasarnya konsep ekonomi dualisme

ini terdiri dari empat elemen kunci sebagai berikut:

1. Beberapa kondisi berbeda, terdiri dari elemen “superior” dan “inferior”, hadir

secara bersamaan (atau berkoeksistensi) dalam waktu dan tempat yang sama.

Inilah hakikat dari konsep dualism. Contoh penerapan konsep dualism ini antara

lain dapat dilihat pada pemikiran A. Lewis tentang koeksistensi metode-metode

produksi modern di kota dan metode tradisional di pedesaan, koeksistensi

kelompok elit yang kaya raya dan terdidik dengan banyaknya orang-orang

miskin yang buta huruf, adanya koeksistensi antara Negara-negara industri yang

serba makmur yang berkuasa dengan Negara-negara agraris kecil yang miskin

serta lemah di dalam perekonomian internasional.

2. Koeksistensi tersebut bukanlah satu hal yang bersifat sementara atau tradisional,

melainkan satu hal yang bersifat baku, permanen atau kronis. Koeksistensi ini

juga bukan merupakan fenomena sesaat yang akan mengikis seiring dengan

berlalunya waktu. Artinya, elemen yang superior memiliki kekuatan untuk

mempertahankan superioritasnya, sedangkan elemen yang inferior tidaklah

mudah untuk meningkatkan posisinya. Dalam kalimat lain, koeksistensi

internasional antara kaya dan miskin bukanlah hanya merupakan sesuatu

fenomena sejarah yang akan membaik dengan sendirinya bila saatnya sudah tiba.

3. Kadar superioritas serta inferioritas dari masing-masing elemen tersebut bukan

hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, melainkan bahkan

cenderung meningkat. Sebagai contoh, kesenjangan produktivitas antara para

pekerja di Negara-negara maju dengan para pekerja di Negara-negara

berkembang tampaknya semakin lama semakin lebar.

4. Hubungan saling keterkaitan antara elemen-elemen yang superior dengan

elemen-elemen yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian

rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama

sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemen-elemen

yang inferior. Dengan demikian apa yang disebut sebagai prinsip “penetesan

kemakmuran ke bawah” (trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima.

Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justru tidak

28

jarang memanfaatkan, memanipulasi, mengekploitasi ataupun menggencet

elemen-elemen yang inferior. Jadi, yang mereka kembangkan justru

keterbelakangannya.

Unsur pemikiran pokok yang terkandung pada masyarakat dualistis telah secara

implicit terkandung dalam teori perubahan struktural dan secara eksplisit telah dinyatakan

dalam teori ekonomi pembangunan ketergantungan internasional, sehingga konsep

masyarakat dualistis telah merupakan dasar teori pembangunan ekonomi.

4. Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia

Istilah sistem ekonomi sosialis ala Indonesia muncul ada periode akhir dari

kepemimpinan Presiden Sukarno, yakni sekitar tahun 1960. Pada periode tersebut kiblat

politik Indonesia adalah ke Negara-negara sosialis Eropa Timur, Rusia dan RRC, tidak ke

Negara-negara kapitalis Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada periode tersebut Indonesia

adalah anti neo kolonialisme dan neo liberalism, dan malahan keluar dari Perserikatan

Bangsa-bangsa, dan membentuk masyarakat baru yang disebut New Emerging Forces.

Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan system perekonomian Negara sosialis,

yang antara lain, sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Semesta Berencana Delapan

Tahun 1960-1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sector dan

seluruh wilayah (semesta), namun belum sempat dilaksanakan.

2. Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh Negara.

3. Sistem perbankan; semula adalah bank-bank swasta milik Belanda yang telah

dinasionalisasi menjadi milik pemerintah, kemudian diubah menjadi sistem

perbankan Rusia, dengan cara mengubah nama-nama bank pemerintah menjadi satu

nama dengan unit-unit tertentu. Contoh : Bank Indonesia diubah menjadi Bank

Negara Indonesia Unit I.

4. Sistem Devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum

dipakai oleh Negara-negara sosialis, yakni Exchange Control.

5. Sistem Ekonomi Pancasila

29

Istilah sistem ekonomi Pancasila ini muncul pada periode penggal ke dua dari masa

Pemerintahan Orde Baru, yakni setelah Pelita III (1974-79). Muncul wacana, system

ekonomi apakah yang dianut oleh Indonesia pada saat itu. Ada sekelompok pakar yang

mengatakan system ekonomi kita adalah system ekonomi Pancasila. Kubu dari kelompok

ini dasarnya di Universitas Gajah Mada dan Institut Pertanian Bogor. Pelopornya

diantaranya Profesor Mubyarto. Namun tidak sedikit ahli yang tidak setuju dengan wacana

tersebut. Mereka pada umumnya berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan

Universitas Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa di Universitas Gajah Mada dan IPB

sendiri pun tidak kurang ahli yang tidak sependapat dengan wacana bahwa sistem

perekonomian yang dianut Indonesia saat itu adalah sistem Ekonomi Pancasila.

Sistem perekonomian pada saat itu ditandai, antara lain oleh hal-hal berikut :

1. Perencanaan ekonomi.

2. Peranan perusahaan asing.

3. Peranan perusahaan domestic.

4. Peranan IGGI (Inter Gobermental Group on Indonesia) dan IMF (Internasional

Monetary Fund).

5. Sistem devisa.

Terlepas dari beberapa keberatan terhadap konsep sistem ekonomi Pancasila yang

bergema pada waktu itu, kelompok Prof Mubyarto tetap berpandangan bahwa Indonesia

nantinya/ seharusnya menganut system ekonomi Pancasila, meskipun mereka sadar bahwa

keadaan perekonomian saat itu lebih menyerupai ekonomi kapitalis/ liberal. Menurut

mereka setidaknya ada 5 ciri-diri dari system ekonomi Pancasila tersebut yang harus

diperhatikan, yakni :

1. Adanya peran dominan koperasi dalam kehidupan ekonomi.

2. Diterapkannya rangsangan-rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral

untuk menggerakkan roda perekonomian.

3. Ada kecendrungan dan kehendak sosial yang kuat kea rah egalitarianism atau

pemerataan sosial.

4. Diberikannya prioritas utama pada terciptanya suatu perekonomian nasional

yang tangguh.

5. Pengandalan pada sistem desentralisasi

6. Sistem Ekonomi Kerakyatan

30

Demontrasi mahasiswa (rakyat) yang menuntut turunnya Suharto dari pemerintahan pada

tahun 1997 dan meminta agar dilaksanakan reformasi. Reformasi yang dituntut adalah,

antara lain, reformasi di bidang politik dan reformasi di bidang ekonomi. Reformasi di

bidang politik adalah kebebasan bersuara, berpolitik, atau secara singkatnya adalah

kebebasan demokrasi, yang selam pemerintahan Suharto (1965-1997) sangat dikekang atau

dipasung. Reformasi di bidang ekonomi dikatakan bahwa di bawah presiden Suharto

pemerintah terlalu memihak kepada perusahaan besar, pada hal terbukti dari krisis yang lalu

(1997) bahwa usaha kecil dan menengah atau usaha rakyat terbukti tahan banting. Yang

mengalami kehancuran pada krisis 1997 adalah usaha besar, PHK juga dilakukan oleh

perusahaan besar, perusahaan multinasional. Kredit diarahkan terutama untuk kepentingan

perusahaan besar. Dominasi asing dalam perekonomian, seperti misalnya peranan Bank

Dunia, IMF dan lembaga asing lainnya, dianggap sebagai satu hal yang berlebihan dan

rakyat menginginkan agar perekonomian lebih bersifat berdiri di atas kaki sendiri. Oleh

karena itu hutang kepada IMF dan Bank Dunia dibayar lunas. Namun hutang luar negeri

tidak seluruhnya lunas dan dalam waktu setahun, dan ironisnya adalah bahwa sementara

hutang luar negeri berkurang ternyata hutang dalam negeri meningkat dengan tajam.

Beberapa hal berikut ini merupakan kebijakan pemerintah selama dalam system ekonomi

kerakyatan :

1. Peranan IGGI dikurangi, semula diganti dengan CGI (consultative Group on

Indonesia) sehingga badan tersebut hanya bersifat konsultasi dalam menyusun

kebijaksanaan ekonomi.

2. Investasi asing dengan UUPMA dan investasi dalam negeri dengan UUPMDN, yang

memberikan prioritas pada pengusaha besar tidak banyak mendapat sorotan, tidak

dihapuskan, namun berjalan seperti semula.

3. Tampak adanya usaha swastanisasi perusahaan Negara namun belum selesai dan

usaha swastanisasi ini merupakan isu internasional dan bukanlah disebabkan oleh

karena system ekonomi kerakyatan.

4. Dari tinjauan di atas dan pengamatan yang mendalam, system ekonomi kerakyatan

ini masih mempunyai cirri sangat kental sebagai system ekonomi pasar.

KESIMPULAN

Secara ekstrem sistem ekonomi di dunia dapat dibedakan menjadi suatu sistem pasar

(kapitalis) dan sistem perencanaan pusat (komunis-sosialis), namun tidak ada kapitalis

murni maupun komunis murni. Semua Negara di dunia ini mengakui pentingnya peranan

31

Negara dalam perekonomian. Dengan peran Negara yang penting ini,Negara-negara

kapitalis telah menjadi Negara kesejahteraan (welfare state). Di lain pihak, dengan

kehancuran Uni Soviet dan RRC yang telah mendekati system pasar dalam

perekonomiannya, maka system perekonomian baik bagi Negara kapitalis maupun Negara

sosialis makin mendekat satu sam lainnya, kesemuanya merupakan Negara yang

memntingkan kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Indonesia dari sejak penjajahan Belanda sampai sekarang ini masih

tetap ditandai oleh perekonomian yang bersifat dualistis. Pada masa pemerintahan Sukarno,

perekonomian tidak mendapatkan perhatian yang semestinya, sehingga terjadi kemerosotan

ekonomi. Pada akhir pemerintahannya (Sukarno) sebagain besar aktivitas ekonomi dikuasai

oleh Negara (perusahaan Negara) dan koperasi, sehingga sistem perekonomian mendekati

sistem sosialis, yang bersifat agak berbeda dengan sistem sosialis pada umumnya sehingga

disebut sistem Perekonomian Sosial Ala Indonesia.

Pada masa pemerintahan Suharto, ekonomi merupkan komando. Sistem

perekonomian pasar bebas, swasta memegang peran penting dalam perekonomian, namun

memakai perencanaan lima tahun. Pada akhir pemerintahan Suharto, perekonomian sangat

mencirikan pasar bebas. Keadaan yang demikian ini menggugah semangat juang beberapa

ekonom untuk merumuskan bagaimana idealnya perekonomian Indonesia diatur. Akhirnya

muncul istilah ekonomi Pancasila. Istilah itu tidak begitu lama bergaung, akhirnya dilanda

oleh arus reformasi yang memunculkan istilah ekonomi kerakyatan.

Sesungguhnya sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia dapat dimasukkan

pada salah satu dari sistem perekonomian yang berlaku di dunia. Pemberian istilah ekonomi

Sosialis ala Indonesia, ekonomi Pancasila, dan ekonomi Kerakyatan sesungguhnya lebih

bersifat akademis dan angan-angan dibandingkan dengan ekonomi praktis. Sifat akademis

ini telah muncul pada saat perekonomian Indonesia dibayangkan akan take-off, satu istilah

yang berangkali tidak diperlukan oleh rakyat banyak. Demikian juga sistem Ekonomi Sosial

ala Indonesia, sistem Ekonomi Pancasila, dan sistem Ekonomi Kerakyatan.

BAGIAN IV

32

EKONOMI KELEMBAGAAN INDONESIA

1. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perekonomian Indonesia merdeka selama 54 th belum mengikuti pola

perkembangan yang mantap dan berkelanjutan karena polanya sering berubah-ubah

mengikuti perkembangan berbagai factor luar (eksternal) yang kadang tak terduga,

misalnya:

Krisis energi dunia 1970-an telah menaikkan harga ekspor minyak bumi Indonesia

secara mendadak dan luar biasa tingginya sehingga Repelita I (1969-1974) dengan

anggaran awal yang moderat sepat berubah menjadi ekonomi manja yang boros

devisa pada Repelita II (1974-1979).

Ekonomi Bonansa Minyak, APBN didominasi penerimaan Negara dari minyak

bumi dan gas, telah mengubah upaya-upaya awal peningkatan pemerataan pada

Repelita II menjadi ekonomi yang lebih mengarah kepada ekspansi kegiatan

ekonomi.

Pertengahan Repelita III (1979-1984) Akhir ekonomi bonanza minyak, Ketika

harga ekspor minyak bumi Indonesia kembali anjlok, yang memaksa pemerintah

mengambil kebijaksanaan drastic mengurangi anggaran pembangunan (1x dalam

sejarah), dan mengadakan devaluasi yang cukup menyakitkan (1983).

Akhir Repelita III (1983) untuk pertama kali pemerintah memperkenalkan

kebijaksanaan deregulasi (dan debirokratisasi) yang disamakan dengan pengertian

leberalisasi, karena memang didisain untuk memberukan kebebasan lebih besar

pada dunia usaha. Deregulasi dan leberalisasi berjalan semakin intensif pada

Repelita IV yang mencapai puncaknya pada tahun 1988 dengan Pakto 88 dan

menghasilkan iklim usaha yang sangat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional.

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESENJANGAN SOSIAL

- PJP I (1969-1994) perekonomian Indonesia secara keseluruhan tumbuh amat pesat

(hampir 7 % per tahun), karena kebijakan leberalisasi telah sangat merangsang

kegiatan ekonomi.

- Repelita V (1969-1994, periode akhir PJP I) bahkan berkembang proses

konglomerasi dari sejumlah perusahaan swasta besar yang dikenal sebagai

konglomerat yang dianggap sebagai berkah dan juga ancaman, karena pesatnya

konglomerasi berarti pula meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan

33

sosial yang merisaukan dan mengganggu ketentraman kehidupan ekonomi

masyarakat.

Laporan Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia tahun 1992 berjudul Indonesia:

Sustaining Development, dibahas 3 dimensi komplementer pembangunan berkelanjutan

yaitu :

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memanfaatkan

kesempatan membanglun dan diversifikasi pembangunan yang semakin meningkat.

2. Meningkatkan pemerataan dengan cara mengurangi kemiskinan dan memperluas

atau memperlebar partisipasi masyarakat dalam membangun.

3. Melindungi lingkungan hidup melalui konservasi sumberdaya dan membatasi

polusi.

Masalah monopoli dan oligopoly, yang bagi masyarakat luas sulit dilacak factor-

faktor penyebabnya, telah diingatkan dalam GBHN 1993 sebagai berikut :

Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, disamping

dihindarkan system free-fight liberalism dan etatism, juga harus dihindarkan

persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam

berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan

bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

PERAN NEGARA DALAM PEREKONOMIAN

Menganalisis peran Negara dalam perekonomian teknokrat ekonomi Emil Salim

menyimpulkan perekonomian Indonesia selama 65 tahun (1931-1995) memang bergejolak

terus-menerus dari ekonomi liberal ke ekonomi komando meskipun periodenya tidak selalu

sama:

I 1930 - 1942 (12 tahun) Liberal

II 1942 –1950 ( 8 tahun) Komando

III 1950 –1959 ( 9 tahun) Liberal

IV 1959 - 1968 ( 9 tahun) Komando

V 1968 – 1978 (10 tahun) Liberal

VI 1978 – 1983 ( 5 tahun) Komando

VII 1983 - 1993 (10 tahun) Liberal

34

Radius Prawiro dalam buku “sejarah” Pembangunan Ekonomi Indonesia berjudul

“Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi : Pragmatisme Dalam Aksi” membagi periode

Ekonomi Orde Baru menjadi tiga, sebagai berikut :

I 1966-1970 (14 th) Mencari stabilitas pada titik balik

II 1970 – 1983 ( 13 th) Pertumbuhan di tengah kemelut global.

III 1983 – 1993 (10 th) Dekade Deregulasi : Mengarah kepada

consensus.

Pembagian dalam tiga periode ini terkesan bahwa system pembangunan ekonomi

Indonesia sekedar mengikuti atau tunduk pada apa yang terjadi dan berkembang dalam

perekonomian global. Indonesia memang terlalu lemah untukikut menentukankancah

percaturan ekonomi dunia, juga untuk menetapkan model pembangunan yang sesuai dengan

kepribadian Indonesia.

Rasa percaya diri bangsa Indonesia saat bertekad merdeka tahun 1945 dengan cara

penegasan cirri-ciri nasional dari system ekonomi yang dipilih yaitu “usaha bersama” yang

berasas kekeluargaan sebagaimana termuat jelas dalam pasal 33 UUD 1945.

Dalam versi dari Emil Salim maupun Radius Prawiro, dengan secara empiric

menganalisis ekonomi-politik sejak Indonesia merdeka, disimpulkan terjadinya siklus

ekonomi tujuh tahunan sebagai berikut:

I 1945-1952 Ekonomi Perang

II 1952-1959 Awal penyusunan ekonomi nasional

III 1959-1966 Ekonomi Komando

IV 1966-1973 Awal Demokrasi Ekonomi

V 1973-1980 Ekonomi Bonansa Minyak

VI 1980-1987 Ekonomi Keprihatinan

VII 1987-1994 Ekonomi Konglomerasi

VIII 1994-2001 Menuju Ekonomi Kerakyatan

Secara singkat 25 tahun pertama kemerdekaan (1945-1970) dapat kita sebut sebagai

tahap awal pembangunan bangsa (nation building), 25 tanun berikutnya (1970-1995)

sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan 25 tahun mendatang (1995-2020) sebagai tahap

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

35

IDEOLOGI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Idiologi Negara dan bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang secara tegas tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945, tidak diragukan lagi. Pancasila dan UUD 1945 menentukan

eksistensi Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Setelah perekonomian Indonesia mengalami banyak kemajuan, menjadi amat

terbuka dan menyatu dengan ekonomi global, banyak di antara teknokrat ekonomi kita

merasa tidak perlu mengartikan pasal 33 UUD 1945 sebagai mengkoperasikan seluruh

kegiatan ekonomi. Pada sector ekonomi modern asas kekeluargaan harus kita beri

penafsiran lain. Namun Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah sokoguru ekonomi

Indonesia, karena koperasi mendidik self help dan tertuju untuk membela kepentingan

bersama sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa koperasi adalah wadah kegiatan ekonomi

rakyat.

Ekonomi rakyat adalah landasan dan sekaligus sumber ketahanan ekonomi nasional,

maka bertemulah pengertian asas kekeluargaan dalam UUD 1945 dengan pengalaman

sejarah perekonomian kita sejak kemerdekaan, bahwa ekonomi rakyat hanya dapat

bertahan dan berkembang melalui pengorganisasian usaha bersama berlandaskan asas

kekeluargaan.

Organisasi Koperasi adalah organisasi yang mengandung jiwa dan semangat demokrasi

ekonomi dengan kemakmuran masyarakat lebih diutamnakan ketimbang kemakmuran

orang seorang.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang maju melalui usaha-usaha

bekerjasama, bukan dengan cara bersaing saling mematikan.

Dalam kondisi riil perekonomian Indonesia, ketika suasana kekeluargaan antarbisnis

memang tidak mudah ditemukan , yang mudah ditemukan justru persaingan bebas yang

tidak sehat dengan monopolis atau monopsonis selalu memenangkan persaingan, dan yang

kecil atau lemah tergusur dari kancah persaingan.

Kondisi ketidakseimbangan dalam persaingan pasar inilah yang dicoba dikoreksi

oleh pemerintah melalui upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pada awal Repelita

VI, melalui:

Dukungan-dukungan permodalan dan kemudahan-kemudahan pada ekonomi rakyat.

36

Sikap pemihakan dari birokrasi pemerintah. Pemihakan pada ekonomi rakkyat dan

koperasi sebagai wadahnya adalah amanat konstitusi sekaligus misi ideologis untuk

mewujudkan masyarakat ekonomi yang adil dan merata, suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

AKAN BERKELANJUTANKAH PEMBANGUNAN KITA

Pada awal pembangunan berencana (Repelita), dua per tiga bangsa kita masih hidup

dalam tingkat kesejahteraan yang amat rendah, namun dalam periode 30 tahun banyak

kemajuan kehidupan yang telah kita capai seperti :

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah berhasil kita

turunkan dalam jumlah besar.

Dalam bidang pemenuhan kebutuhan pokok sandang pangan, yang tahun

1975 lalu kita masih bergantung pada Negara lin, ki sebagian besar sudah

dapat kita penuhi dari prosuksi dalam negeri.

Mutu kesehatan dan pendidikan sudah meningkat secara mencolok, bahkan

ada wilayah-wilayah di Negara kita seperti DI Yogyakarta yang status

kesehatannya sudah hampir setara dengan Negara maju.

Tugas kita melanjutkan secara konsisten dan terus menerus kemajuan-kemajuan

yang telah kita raih tersebut, dan berusaha jangan sampai muncul lagi factor-faktor yang

menghambat. Salah satu masalah lain yang merupakan kerisauan nasional adalah kesulitan

mencegah membesarnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.

Bulan Maret 1995 Indonesia berpartisipasi penuh dalam KTT Pembangunan sosial di

Kopenhagen yang menyepakati 10 komitmen nasional dan internasional untuk

pembangunan sosial , mencakup :

Penghapusan kemiskinan

Penciptaan kesempatan kerja penuh dan produktif.

Meningkatkan integrasi sosial.

Komitmen setiap Negara untuk menjamin bahwa anggaran dan

kebijaksanaan nasional makin diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan

dasar, mengurangi ketimpangan dan mengatasi kemiskinan sebagai tujuan

strategis.

37

Pembangunan Berkelanjutan adalah

Pembangunan yang tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kecil warga dan

golongan ekonomi kuat, tetapi harus dinikmati secara merata oleh seluruh anggota

masyarakat, termasuk generasi mendatang atau pembangunan yang hyarus terus berlanjutk

yang tidak mengandung kemungkinan berhenti mendadak, tanpa dapat diantisipasi yang

berkaitan dengan daya dukung fisik lingkungan hidup manusia dan ketahanan sosial.

Ketahanan Sosial (social sustainability) adalah :

Daya dukung kelembagaan sosial yang dapat menjamin kesinambungan kehidupan

masyarakat.

PEMBANGUNAN DENGAN MEMPERCAYAI RAKYAT MISKIN

Inpres No. 5/1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan (PPK) yang

terkenal sebagai program IDT adalah salah satu upaya pemerintah untuk menerapkan

strategi pembangunan yang berkelanjutan. Melihat hasil-hasil pelaksanaan program IDT di

berbagai daerah, contoh yang berhasil baik sesuai konsep/ filsafat dasarnya adalah DI

Yogyakarta dan Bali, karena pengaruh lembaga-lembaga adapt yang kuat dan mapan.

Sosialisasi atau persiapan sosial masyarakat miskin yang dilaksanakan beberapa bulan

sebelumnya dimulainya program dipahami dengan baik oleh penduduk miskin maupun

pejabat dan aparat pemerintah desa dan kecamatan.

Birokrasi yang amat kuat dapat menjadi musuh pembangunan berkelanjutan karena

kekakuannya, kelambanannya, koordinasi yang buruk, sifat korupsinya, maupun daya

tanggapnya yang rendah terhadap control sosial maupun umpan balik dari masyarakat.

Dampak positif perkembangan IDT adalah :

Kesejahteraan penduduk miskin baik berupa peningkatan pendapatan,

maupun membeli barang-barang tahan lama atau kemampuan yang meningkat dalam

pembiayaan pendidikan anak-anak dan peningkatan kualitas kesehatan keluarga.

MEMBANGUN SECARA TIDAK BENAR

KASUS IRIAN JAYA

Sejak persiapan program IDT pada akhir 1993 dan awal 1994 para penggagas program

yakin akan kesulitan besar yang akan dihadapi dalam pelaksanaanya di Irian Jaya, karena:

38

Misi utama program IDT adalah mengembangkan ekonomi rakyat yang sudah ada,

namun kebanyakan desa di Irian Jaya ekonomi rakyat yang akan dikembangkan

memang benar-benar belum ada.

Banyak ditemukan dana IDT dipakai untuk membeli bibit/ anak babi, karena babi

diperlukan untuk mas kawin atau pesta/upacara adat.

Karena belum berkembangnya ekonomi rakyat inilah, maka pemerintah daerah

propinsi Irian Jaya menempuh kebijaksanaan menunda atau mengangsur pecairan dana IDT

dua kali masing-masing 50%, dengan harapan dana IDT tahap I terjamin pemamfaatannya.

Karena tahap pencairan ini didak disertai upaya membina, memantau dan mendampingi

pokmas IDT dalam mengembangkan usaha/ kegiatan ekonomi sehingga laporan dari

lapangan tidak mengenai hasil dan masalah pengembangan usahan tahap I mengakibatkan

pencairan tahap II tidak terjadi/ tertunda.

Pendamping.

Bahwa pendampingan atas pokmas-pokmas IDT mutlak perlu dalam pengembangan usaha-

usaha ekonomi anggota pokmas juga sudah diakui dan menjadi kesepakatan semua pihak,

namun beratnya medan dan lokasi desa yang sulit dijangkau sehingga program

pendampingan di Iruan Jaya tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Pendekatan Partisipatif

Kegiatan Kaji Tindak Partisipatif (KTP) pada empat kecamatan di Jayawijaya yang sudah

berjalan 16 bulan dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat desa tertinggal

(MDT) memacu kegiatan ekonomi mereka menjadi tumbuh dan berkembang secata

berkelanjutan (sustainable economy).

2. SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

Ekonomi Kerakyatan adalah :

Istilah yang relatif baru, yang menggantikan istilah ekonomi rakyat yang konotasinya

dianggap negatif dan bersifat diskriminatif.

Pakar-pakar ekonomi muda (arus utama) merasa muak (fed up) dengan istilah-

istilah sistem ekonomi Pancasila, karena :

Istilah-istilah ekonomi ditunggangi pesan-pesan politik dari pemerintah

atau pejabat-pejabat pemerintah, tidak saja kata rakyat atau ekonomi kerakyatan

39

dicurigai bahkan kata Pancasila dianggap terlalu berat untuk dipakai sebagai nama

sistem ekonomi yang cocok atau tepat bagi Indonesia.

Pemerintah Orde Baru telah secara sepihak memonopoli pengertian dan

memanfaatkannya sebagai pembenaran (justification) atas berbagai kebijaksanaan atau

politik ekonomi liberal yang berpihak pada ekonomi konglomerasi.

EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI SISTEM EKONOMI

Sri-Edi Swasono dosen sistem ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang

berani dan tegas berbicara tentang Sistem Ekonomi Indonesia yang seharusnya secara

mantap disebut Sistem Ekonomi Pancasila, dalam pidato pengukuhan Guru Besar Juli 1988

dengan judul Demokrasi Ekonomi: Komitmen dan pembangunan Indonesia Sri-Edi

mengatakan :

Sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas Demokrasi Ekonomi itu akan lebih cepat

terwujud jika dalam setiap penyusunan kebijaksanaan dikaitkan lebih langsung dengan

butir-butir demokrasi ekonomi. Dengan demikian perencanaan pembangunan sekaligus

perencanaan sistem, dan pembangunan ekonomi sekaligus merupakan pembangunan

sistemnya.

Widjojo Nitisastro, pemimpin teknokrat ekonomi pemerintah Orde Baru, menaruh perhatian

besar pada nasib ekonomi rakyat, untuk membangunnya dikembangkan sistem ekonomi yg

mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.

…..pembangunan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama di antara soal-soal

nasional……Landasan idiil dalam membina Sistem Ekonomi Indonesia dan yang sementara

harus tercermin dalam kebijaksanaan ekonomi ialah Pancasila dan UUD 1945. Hakekat

dari landasan idiil ini adalah pembinaan sistem ekonomi terpimpin berdasarkan pancasila.

Pada sidang istimewa MPR Nopember 1998 dihasilkan Sejumlah ketetapan

reformatif yang mengamanatkan pemerintah Reformasi Pembangunan untuk mengadakan

berbagai koreksi fundamental dan total terhadap tatanan-tatanan ekonomi Orde Baru.

Ketetapan ini berjudul Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, berarti ada

perintah untuk menyusun Politik Ekonomi Baru yang berbeda, karena politik ekonomi lama

yang diterapkan pemerintah Orde Baru tidak membangun dan mengembangkan ekonomi

rakyat. Sebaliknya politik ekonomi dalam bentuk deregulasi bersifat liberal (kebablasan)

yang lebih menguntungkan sejumlah kecil perusahaaan swasta konglomerat. Inilah pola

pembangunan ekonomi konglomerasi.

40

Tentang liberalisasi yang kebablasan ini Frans Seda selalu menunjuk pada kelalaian

kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran Bung Hatta.

“yang lebih prihatin lagi, bahwa sementara tantangan-tantangan secara fundamental itu

terjadi pemerintah sepertinya tidak siap, dan datang dengan konsep-konsep pragmatis dan

piecemeal seperti kebijakan deregulasi, debirokrasi,join grup ini, join grup sana, tanpa ada

suatu visi yang konsepsional komprehensif dan strategis. Dalam hal ini kita dapat berguru

pada Bung Hatta”.

TAP No. XVI/1998 menegaskan perlunya penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang

berpihak pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Perberdayaan ekonomi rakyat dianggap urgen karena :

1. Terjadinya ketertinggalan sektor ekonomi rakyat dari sektor ekonomi menengah dan

besar.

2.Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial atara keduanya (miskin-kaya) sudah

terlalu besar sehingga menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial.

Kita mencemaskan bahwa tekad para pakar ekonomi untuk berpikir rasional obyektif

mengakibatkan mereka menolak mengacu pada sistem nilai bangsa Indonesia yaitu

Pancasila.

Sistem Ekonomi Idonesia adalah :

Sistem ekonomi kerakyatan yang mampu mewujudkan demokrasi ekonomi dalam tata

ekonomi nasional.

Berbagai pikiran (ideas) dari para ekonom adalah penting, namun yang lebih penting adalah

kesepakatan tentang aturan kelompok orang serta organisasi-organisasi ( resmi dan

kebiasaan) dalam produksi, distribusi dan penggunaan barang dan jasa.

Sistem nilai atau ideologi suatu bangsa menentukan sistem ekonomi melalui

bekerjanya lembaga-lembaga ekonomi yang dibentuk masyarakat.

Ideologi Ekonomi adalah : Himpunan gagasan yang menjadi landasan tindakan-tindakan

ekonomi warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan secara bersama

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Inilah paham demokrasi ekonomi ala Indonesia sebagaimana termuat dalam penjelasan

pasal 33 bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau

pemilikan anggota-anggota masyarakat.

EKONOMI KERAKYATAN DAN GLOBALISASI

41

Dalam kancah persaingan global yang makin kompetitif maka peningkatan daya saing

ekonomi nasional mutlak dibutuhkan dan tak mungkin ditawar – tawar lagi untuk

menyelamatkan negara. Yang terasa aneh adalah ungkapan yang mucul dalam sidang

APEC di Bogor Nopember 1994 yaitu “siap tidak siap, suka tidak suka”, kita harus ikut

globalisasi karena kita sudah berada didalamnya. Ungkapan ini bisa diartikan adanya rasa

percaya diri dan optimisme Indonesia bakal mampu bersaing dalam kancah prekonomian

global, namun yang juga dapat dibantah adalah bahwa Indonesia “dipaksa” melaksanakan

tindakan-tindakan ekonomi yang mungkin tidak kita sukai karena jelas-jelas merugikan

ekonomi nasional atau melemahkan ketahanan nasional. Sudah diperingatkan oleh Hadi

Soesastro bahwa globalisasi adalah berbahaya, mahal, dan resikonya besar bagi Negara-

negara berkembang seperti Indonesia. Jika memang demikian, mengapa kita harus

melaksanakannya juga?

Diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan yaitu yang demokratis dan benar-benar sesuai

dengan sistem nilai bangsa Indonesia ( sistem ekonomi atau aturan main yang kita buat

sendiri ) tentunya memberikan peluang bahwa aturan main itu lebih sesuai dan lebih tepat

bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Kita merasa pesimis menghadapi kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa dari luar, sehingga

untuk berpikir beda saja sudah dianggap tidak wajar.

“Mengapa dalam suasana globalisasi kita justru bertumpu pada ekonomi rakyat yang

sudah jelas tertinggal dan rendah efisiensinya?”.

Adalah amat keliru menjadikan persaingan bebas secara global sebagai tujuan.

Pembangunan nasional adalah mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh

yang sudah terbukti tidak dapat diandalkan pada sejumlah kecil pengusaha konglomerat ,

tetapi justru harus mengandalkan kekuatan dan ketahanan ekonomi rakyat. Jika dalam krisis

ekonomi yang kini masih berlangsung ekonomi rakyat terbukti tahan banting dan banyak

yang justru dapat lebih berkembang, maka jika kita berhasil memberdayakannya, ketahanan

ekonomi nasional akan lebih kuat dan lebih tangguh lagi dimasa depan.

EKONOMI KELEMBAGAAN DAN EKONOMI KERAKYATAN

Dengan teori-teori ekonomi yang konvensional yang bertumpu pada paradigma

persaingan bebas liberal terbukti bangsa Indonesia tidak mampu dan tidak berdaya

mengembangkan politik ekonomi yang menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Ada teori

ekonomi yang berbeda yang lebih mengandalkan upaya-upaya manusia untuk bekerjasama

(cooperation) dan bukan persaingan (competition). Bung Hatta yang pakar ekonomi dan

42

sekaligus perumus pasal-pasal kesejahtraan sosial dalam UUD 1945 menganjurkan koperasi

sebagai bangun/ bentuk perusahaan yang sesuai dengan bentuk usaha bersama berdasar atas

asas kekeluargaan.

Douglas C. North, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 1993 yang Guru besar

Ekonomi Kelembagaan generasi baru, meneruskan tokoh-tokoh ekonomi kelembagaan

sebelumnya yaitu J.R. Commons, Thornstein Veblen, dan Gunnar Myrdal dari Swedia .

Tekanan dari ilmu ekonomi kelembagaan yaitu :

Manusia menciptakan dan menggunakan lembaga-lembaga tertentu untuk

memecahkan berbagai konflik ekonomi di dalam masyarakat.

Mencari kemungkinan-kemungkinan tindakan bersama (collective action) dan

kerjasama antar manusia (human cooperation) untuk mengatasi konflik-konflik

sosial-ekonomi.

Ekonomi Ortodoks :

Percaya bahwa persaingan bebas akan menghabiskan “harmoni” dan efisiensi.

Terjadinya krismon dan krisis ekonomi di Indonesia tidak diduga siapapun hanya

menunjukkan kurangnya perhatian ekonom pada peranan lembaga-lembaga ekonomi, sosial

dan budaya masyarakat.

Perhatian para ekonom lebih tertuju pada indicator-indikator ekonomi makro kuantitatif

(dapat diukur dengan angka-angka) seperti :

o Angka-angka inflasi.

o Pertumbuhan ekonomi

o Cadangan devisa yang dikenal sebagai fundamental ekonomi.

Budaya suatu bangsa merupakan factor utama pembentuk lembaga yaitu aturan-aturan yang

melarang atau membolehkan suatu tindakan dilakukan seseorang. Douglas North

menegaskan tiga komponen lembaga, yaitu :

1. Batasan-batasan informal (informal constraints),

2. Aturan-aturan formal (formal rules), dan

3. Paksaan pematuhan terhadap keduanya (enforcement of both).

Ekonomi Kelembagaan adalah :

Cabang ilmu ekonomi yang percaya adanya peran lembaga-lembaga dalam kinerja ekonomi

suatu masyarakat, karena batasan-batasan dan aturan-aturan yang dibuat masyarakat yang

bersangkutan dipatuhi atau dapat dipaksakan pematuhannya.

Lembaga adalah : aturan main.

43

Organisasi adalah : pemain, yaitu kelompok-kelompok masyarakat dan perorangan warga

masyarakat yang terikat dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, seperti badan-

badan politik, ekonomi, sosial dan pendidikan.

PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI KERAKYATAN

Peranan positif lembaga dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan,

atau dalam hal koperasi mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-

anggotanya, maka pemerintah atau Negara (the state) yang demokratis harus mampu

berperanan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga

atau sekedar meningkatkan kepastian hokum.

Berbagai organisasi bentukan pemerintah menurut Douglas North mungkin saja efisien

tetapi efisien dalam membuat suatu masyarakat tidak produktif.

Contoh: pemberian uang sogok (korupsi) kepada pejabat-pejabat/ instansi pemerintah untuk

mempercepat suatu urusan bisnis.

EKONOMI KERAKYATAN MENGISI OTONOMI DAERAH

TAP No. XVI/ 1998 tentang Politik Ekonomi.

TAP No. XV tentang Otonomi Daerah.

UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Kedua UU yang akan efektif berlaku tahun 2000 ini akan berarti kenaikan yang sangat besar

dari dana-dana pembangunan daerah berupa bagian daerah dari penerimaan PBB, bea

peerolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan daerah dari sumberdaya alam

minyak, hutan dan perikanan, sehingga daerah yang kaya akan sumberdaya alam tidak saja

akan menguasai lebih banyak untuk pembangunan daerah, tetapi juga akan mempunyai

wewenang jauh lebih besar dari sebelum reformasi untuk mengarahkan pemanfaatannya.

Dengan demikian penerapan sistem ekonomi kerakyatan akan mampu mengembangkan

program-program kongkrit bagi pemerintah daerah yang lebih mandiri, dan lebih mampu

mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.

TEORI BESAR EKONOMI KELEMBAGAAN

Ilmu ekonomi kelembagaan generasi kedua sebagai teori besar ekonomi dengan tokoh

utamanya Dauglas North nampak lebih dekat pada teori ekonomi Neoklasik ketimbang

44

ekonomi kelembagaan generasi pertama (Veblen dkk), terutama dalam teori pilihan rasional

(rational choice).

Dalam kaitan krisis ekonomi Indonesia dengan peranan besr dari pengusaha konglomerat,

yang bekerjasama secara kolusif dengn pejabat-pejabat Negara, teori ekonomi kelembagaan

mampu menjelaskan berfungsinya apa yang disebut Negara pemangsa (predatory state)

yang perlu dalawan dan ditundukkan dengn lembaga-lembaga buatan masyarakat sendiri

yaitu masyarakat madani (civil society). Akhirnya yang baru dari teori kelembagaan adalah

kemungkinan adanya keseimbangan ganda (multiple equilibria) sebagai lawan dari teori

keseimbangan umum (general equilibrium theory).

EKONOMI KELEMBAGAAN BAGI INDONESIA

Cabang ilmu ekonomi kelembagaan di Amerika Serikat lahir dan berkembang

bersamaan dengan kondisi kacau yaitu terjadinya perubahan-perubahan besar dalam

perekonomian menjelang akhir abad 19.

1. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar.

2. Tekanan atas harga hasil-hasil pertanian.

3. Tumbuhnya serikat-serikat buruh dan tekanan terhadapnya.

4. Krisis keuangan yang silih berganti.

5. Masalah migrasi, urbanisasi dan korupsi dalam pemerintahan.

Titik balik yang amat penting dari ajaran ekonomi baru adalah keterlibatan langsung

pemerintah dalam perekonomian, pemerintah harus memihak pada golongn ekonomi lemah

yang dikenal dengan ekonomi rakyat.

Tekad ini kemudian melalui reformasi diatur dalam TAP MPR RI No. XVI/1998 dengan

konsideran antara lain sebagai berikut:

a. bahwa pelaksanaan amanat Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal

33 UUD 1945 belum terwujud.

b. Bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan Pembangunan

Nasional, diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan

kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup

koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi

nasional.

45

PENUTUP

Sistem ekonomi yang berjiwa kerakyatan tidak lahir dalam reformasi ekonomi

akhir-akhir ini, tetapi sudah sejak gerakan kemerdekaan dan kebangkitan nasional 1908 dan

1928.

Sistem ekonomi kerakyatan yang dikembangkan melalui proklamasi kemerdekaan

17 Agustus 1945 adalah untuk melepaskan rakyat dari belenggu kapitalisme global abad 19

dan 20. Perlawanan terhadap globalisasi dan liberalisasi akhir abad 20 dan awal 21 yang

kembali mengancam kehidupan ekonomi rakyat hanya dapat dilakukan melalui penguatan

sestem ekonomi (aturan main) yang berjiwa kerakyatan.

46

DAFTAR PUSTAKA

Mubyarto, 1961, Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia, LP3ES Jakarta.

--------, 1997, Ekonomi Pancasila : Landasan Pemikiran Mubyarto, Aditya Media,

Jakarta.Haryono

--------, 1999, Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan,

Aditya Media, Jakarta.

--------, 2000, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.

Nehen, 2012, Perekonomian Indonesia, Udayana University Press, Denpasar

47