Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat & Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat & DaerahKarakteristik Sistem Akuntansi Pemerintah Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabelSistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di IndonesiaDitetapkannya UU yang mengatur Keuangan Negara. Pasal 32 (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.Ditetapkannya UU tentang pemerintahan daerah dan UU tentang perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pasal 184 ayat I; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Profesi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah lama menginginkan adanva standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersiil.Birokrasi. Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus pemakai yang berkepentingan akan adanya suatu akuntansi pemerintahan yang handal. Dengan diundangkannya tiga paket keuangan negara mendorong birokrat secara serius menyiapkan sumber daya, sarana, dan prasarananya.Masyarakat (LSM dan wakil rakyat).Masyarakat melaiui LSM dan wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD juga menaruh perhatian terhadap praktik good governance pada pemerintahan di Indonesia.Faktor pendorong perkembangan akuntansi pemerintahan di IndonesiaSektor Swasta. Perhatian dari sektor swasta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak secara langsung atas kegiatan dari sektor swasta. Akademisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh perhatian yang cukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Dunia Internasional (lender dan investor). World Bank, ADB, dan JBIC, merupakan lembaga internasional (lender), yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Badan Pemeriksa Kcuangan (BPK). UU 17/2003 dan UU 15/2004 menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD diperiksa oleh BPK. Untuk dapat memberikan opininya, BPK memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) APIP yang meliputi Bawasda, Irjen, dan BPKP merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk terwujunya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah sekaligus mencegah praktek-praktek KKN.

Perkembangan sistem akuntansi pemerintahan pusatSurat Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.01/1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.Keputusan Presiden Nomor 35/1992 tanggal 7 Juli 1992 diresmikannya Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada Departemen Keuangan RI . Sebagai Penyusun standar dan prinsip penyusunan sistem akuntansi dan pembentukan pusat akuntansiKeputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KMK.012/2001 tentang Tata Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga dan diimplementasikan tahun 2001.UU Nomor 17 tahun 2003 tentang, Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, diperkuat dengan UU Pemeriksaan Keuangan Negara.UU No. 1 Tahun 2004 Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan dan disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menteri Keuangan menyusun laporan keuangan pmerintah pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam tiga bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir setidak-tidaknya meliputi Laporan realisasi APBN. neraca, laporan arus kas dan catatan atas lapuran keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara. Selanjutnya, BPK membuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dilengkapi dengan opini seperti umumnya dilakukan auditor eksternal.Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah PusatKelemahan sistem akuntansi pemerintah pusat terdahuluPada Pemerintah, sebagian aktivitasnya dibiayai melalui anggaran yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Pencatatan pelaksanaan anggaran tersebut terpisah-pisah dan tidak terpadu karena berdasarkan sistem tata buku tunggal (single entry bookeping). Akuntansi yang terpisah-pisah tersebut semakin mengakibatkan pelaporannya menjadi tidak bersesuaian satu dengan yang lain karena tidak menggunakan bagan perkiraan yang standar.Pengelompokan perkiraan yang digunakan pemerintah dirancang hanya untuk memantau dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran saja; tidak dirancang untuk menganalisis efektivitas pembiayaan suatu program atau memberikan informasi yang cukup untuk pengendalian pengeluaran suatu program.Pada akuntansi aset tetap, kelemahannya selain tidak terintegrasi dengan keuangannya juga dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran tidak dibedakan secara tegas antara belanja modal dan belanja operasional.Penyusunan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN yang dituangkan dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN) semula berdasarkan Sumbangan Perhitungan Anggaran/SPA dari seluruh Departemen atau Lembaga.Tidak ada standar dan prinsip akuntansi pemerintah untuk menjaga kewajaran dan keseragarnan perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan pcrncrintah.Khusus dalam pengelolaan keuangan Negara, semakin tahun jumlah APBN yang harus dikelola semakin besar dan masalah yang harus ditangani pemerintah scmakin kompleks dan beragam, sedangkan dalam sistem akuntansi pemerintah yang lama tersebut terdapat banyak kelemahan.

Dasar hukum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis double entryPenyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis double entry memiliki dasar hukum sebagai berikut :Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000, khususnya Bab VI tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran.Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.O1/1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1135/KMK.O1/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)Surat Menteri Keuangan RI No. S-984/KMK.018/1992 perihal Pengesahan Daftar Perkiraan Sistem Akuntansi Pemerintah

TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansiMenjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum;Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas;

TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

CIRI-CIRI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:Sistem yang terpadu;Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana;Sistem tata Buku Berpasangan;Basis kas untuk pendapatan dan belanja; Standard dan Prinsip Akuntansi;Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi, dan Perkiraan standar yang seragam. Ruang Lingkup SAPSistem Akuntansi Pusat (SiAP)Sistem Akuntansi Instansi (SAI)SiAPSistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan. Subsistem Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum NegaraSiAP terdiri dari:Sistem Akuntansi Umum (SAU). Sistem ini menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN).Sistem ini menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN. Proses Pelaksanaan SiAP :Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran;KPPN Khusus memproses data transaksi pengeluaran yang berasal dari Bantuan Luar Negeri (BLN );Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) mernproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran Bandahara Umurn Negara kantor pusat; danDirektorat informasi dan Akuntansi memproses data APBM serta melakukan verifikasi dan akuntuns,: untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui kantor pusat.Sistem Akuntansi Instansi (SAI)Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan menghasilkan Laporan Barang Milik Negara. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Subsistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari:A. Subsistem Akuntansi Keuangan (SAK). subsistem ini menghasilkan Laporan Keuangan Instansi. terdiri dari :Unit Akuntansi Pengguna Anggaran. disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga (pengguna anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnyaUnit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA, adalah unit akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)B. Subsistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Subsistem ini menghasilkan neraca dan laporan Barang Milik Negara (BMN) serta laporan manajerial lainnya SubSistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), terdiri dari :Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) adalah unit akuntansi pada tingkat kementrian/lembaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-E1-. yang penanggung jawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga.Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E I), adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-V dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnnya adalah pejabat Eselon IUnit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah, (UAPPB-W ) adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan BMN dari UAK1. penanggung jawabnya adatah Kepala Kantor Kepala unit kerja. ditetapkan sebagai UAPPB-W.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang menggunakan BMN

Laporan Keuangan Pemerintah PusatLaporan Keuangan Pemerintah Pusat(disingkatLKPP) adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negarayang terdiri dariLaporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuanganyang disusun sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan. LKPP Merupakan konsolidasi laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara. LKPP diterbitkan setiap tahun, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia.

Komponen LPKKLaporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dariLaporan Realisasi AnggarandanLaporan Perubahan Saldo Anggaran LebihLaporan Finansial, yang terdiri dariNeraca,Laporan Operasional,Laporan Perubahan EkuitasdanLaporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.Catatan Atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP

Tahun LaporanOpini BPK2004Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)2005Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)2006Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)2007Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)2008Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)2009Wajar Dengan Pengecualian2010Wajar Dengan Pengecualian2011Wajar Dengan Pengecualian2012Wajar Dengan Pengecualian2013Wajar Dengan PengecualianSumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat#cite_note-7PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN APBDPengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.Proses Pengelolaaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati.

APBD mempunyai fungsi :

Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.Terima kasih