Evaluasi Atas Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Garut

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ilmu akuntansi berkembang pesat seiring peningkatan kebutuhan pelaporan keuangan bagi entitas swasta maupun pemerintah. Laporan keuangan telah menjadi kebutuhan penting sebagai bentuk penyajian informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan manajemen. Bagi pemerintah, laporan keuangan merupakansalah satu instrumen dalam mewujudkan good governance.

Citation preview

  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    TANGERANG SELATAN

    LAPORAN STUDI LAPANGAN

    EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN

    PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

    Diajukan oleh:

    Febrianto Dias Chandra

    NPM: 093060016262

    Mahasiswa Program Diploma III Keuangan

    Spesialisasi Akuntansi

    Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat

    Dinyatakan Lulus Program Diploma III Keuangan

    Tahun 2012

  • ii

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    TANGERANG SELATAN

    PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN STUDI LAPANGAN

    NAMA : FEBRIANTO DIAS CHANDRA

    NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060016262

    DIPLOMA III KEUANGAN

    SPESIALISASI : AKUNTANSI

    BIDANG LAPORAN : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

    JUDUL LAPORAN : EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI

    AKUNTANSI KEUANGAN PADA

    PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

    Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Laporan Studi Lapangan ini

    adalah hasil tulisan saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan

    yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila

    terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme, saya siap dinyatakan tidak lulus dan

    dicabut gelar yang diberikan.

    Tangerang Selatan, Agustus 2012

  • iii

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    TANGERANG SELATAN

    PERSETUJUAN

    LAPORAN STUDI LAPANGAN

    NAMA : FEBRIANTO DIAS CHANDRA

    NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060016262

    PROGRAM DIPLOMA TIGA : AKUNTANSI

    KEUANGAN SPESIALISASI

    BIDANG LAPORAN : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

    JUDUL LAPORAN : EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI

    AKUNTANSI KEUANGAN PADA

    PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

    Mengetahui,

    a.n. Direktur

    NIP 196210101983021001

    Menyetujui,

    Dosen Pembimbing

    Iqbal Islami, Ak., M.B.A.

    NIP 196312061984031001

  • iv

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    TANGERANG SELATAN

    PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

    LAPORAN STUDI LAPANGAN

    NAMA : FEBRIANTO DIAS CHANDRA

    NOMOR POKOK MAHASISWA : 093060016262

    PROGRAM DIPLOMA TIGA : AKUNTANSI

    KEUANGAN SPESIALISASI

    BIDANG LAPORAN : SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

    JUDUL LAPORAN : EVALUASI ATAS SISTEM INFORMASI

    AKUNTANSI KEUANGAN PADA

    PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

    Tangerang Selatan, Agustus 2012

    (Penilai I/Dosen Pembimbing)

    (Penilai II)

  • v

    KATA PENGANTAR

    Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Sang Sutradara alam, Pencipta, dan

    Pemelihara alam semesta ini. Rasa syukur penulis sampaikan atas berkat dan karunia

    Tuhan hingga dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas akademis di Sekolah

    Tinggi Akuntansi Negara. Laporan studi lapangan ini disusun dalam rangka

    memenuhi sebagian syarat kelulusan Program Diploma III Akuntansi Pemerintah

    Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun akademik 2011-2012.

    Segala bentuk bantuan dalam penyusunan laporan studi lapangan ini tentunya

    tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, penulis

    mengucapkan terima kasih kepada:

    1. Ayahanda dan Ibunda, atas dukungan dan pengorbanan yang diberikan

    kepada penulis selama ini;

    2. Bapak Kusmanadji, Ak., M.B.A. selaku Direktur STAN;

    3. semua dosen yang pernah mengajar penulis di kampus kuning UI dan

    STAN, atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan, terutama atas inspirasi-

    inspirasi yang diberikan oleh Bapak Muhtar Yahya, Bapak M. Nadief

    Khaelani, Bapak Marmah Hadi, dan Bapak Didik Kurniawan;

    4. Bapak Iqbal Islami, Ak., M.B.A., selaku dosen pembimbing yang begitu

    serius, sabar, dan perhatian memberikan waktu, pikiran, dan tenaga dalam

    membimbing penulis dimulai dari penulisan rencana laporan studi lapangan

    sampai dengan penulisan laporan ini;

  • vi

    5. seluruh jajaran pegawai DPPKA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut

    yang telah memberikan tempat bereksplorasi dan mempraktikan

    kemampuan;

    6. teman-teman seperjuangan angkatan 2009 specially for eks IY, II C, dan III

    E, almost specially for tim belajar yang selalu rame setiap menghadapi ujian

    mulai tingkat satu sampai tingkat tiga belajar bersama di basecamp;

    7. teman-teman volunteer Green Nusantara UI-STAN-SEBI (Novank, Susi,

    Grow, Rox, Berin, etc) yang telah rela diminta sibuk membangun MCK dan

    mengurus event di tengah-tengah kesibukan penyusunan outline;

    8. teman-teman geng baru (Brian, Aya, Fia, Dini, Nuning) yang telah bermain

    bersama di hari ultah JKT sebelum mulai menyusun laporan ini; dan

    9. semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

    membantu penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir. Terima kasih

    atas segala bentuk bantuan.

    Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari jauh dari sempurna. Untuk

    itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Saran dan kritik yang

    membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga

    laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi semua pihak.

    Tangerang Selatan, Agustus 2012

    Penulis

  • vii

    DAFTAR ISI

    hal

    HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

    HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN ................................ ii

    HALAMAN PERSETUJUAN......................................................................... iii

    HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI ....................... iv

    KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

    DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

    DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix

    DAFTAR GRAFIK .......................................................................................... x

    DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Penulisan ....................................................................... 1

    B. Tujuan Penulisan .................................................................................... 2

    C. Ruang Lingkup Masalah......................................................................... 3

    D. Metode Penelitian ................................................................................... 3

    E. Sistematika Penulisan ............................................................................. 4

    BAB II DATA DAN FAKTA

    A. Data Umum Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah .................... 5

    1. Visi dan misi. .......................................................................................... 6

    2. Tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. .............................................. 6

    3. Struktur organisasi, fungsi, dan wewenang. ........................................... 7

    4. Regulasi yang mengatur satuan kerja. .................................................... 10

    B. Sistem Informasi Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Garut ........... 11

    1. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi. ........................................ 12

    2. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 14

    C. Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengawasan .............................................. 22

  • viii

    1. Temuan pemeriksaan. ............................................................................. 22

    2. Tindak lanjut. .......................................................................................... 23

    BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

    A. Landasan Teori ....................................................................................... 24

    1. Sistem informasi akuntansi..................................................................... 24

    a. Kerangka kerja sistem informasi akuntansi. ........................................... 24

    b. Gambaran umum atas sistem pemrosesan transaksi. .............................. 25

    c. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 26

    2. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah. ........................................ 30

    a. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi. ........................................ 30

    b. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 32

    B. Pembahasan ............................................................................................ 50

    1. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi dan pencatatan transaksi . 50

    2. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan. .......................................... 57

    BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN

    Simpulan .......................................................................................................... 68

    Saran ................................................................................................................ 73

    DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 75

    LAMPIRAN ..................................................................................................... 77

  • ix

    DAFTAR TABEL

    Tabel-... hal

    Tabel II.1. Regulasi Pokok Pengatur Aktivitas DPPKA .............................. 10

    Tabel II.2. Penatausahaan Pendapatan Daerah ............................................. 13

    Tabel II.3. Proses Akuntansi SKPD/SKPKD ............................................... 16

    Tabel III 1. Ancaman dan Bentuk Pengendalian Sistem Pelaporan .............. 29

    Tabel III.2. Prosedur Akuntansi Pokok ......................................................... 31

    Tabel III.3. Prosedur Pembukuan Penerimaan SKPD ................................... 34

    Tabel III.4. Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD ................................... 35

    Tabel III.5. Prosedur Pembukuan Belanja PPKD .......................................... 37

    Tabel III.6. Prosedur Pelaporan Aset Daerah ................................................ 38

    Tabel III.7. Contoh Format Kertas Kerja SKPD ........................................... 39

    Tabel III.8. Contoh Format Kertas Kerja SKPKD ........................................ 42

    Tabel III.9. Contoh Format Kertas Kerja LRA .............................................. 43

  • x

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar-... hal

    Gambar III.1. Kerangka Kerja Sistem Informasi Akuntansi ........................... 24

    Gambar III.2. Diagram Sistem Pelaporan Buku Besar dan Keuangan ............ 27

  • xi

    DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran-... hal

    Lampiran 1. Rincian Misi DPPKA Pemkab Garut ..................................... i

    Lampiran 2. Dokumen Rekapitulasi Penerimaan BPHTB Bulanan ........... ii

    Lampiran3. Laporan Rekapitulasi Realisasi BPHTB Bidang

    Perimbangan s.d. 31 Mei 2012 .............................................. iii

    Lampiran 4. Buku Penerimaan/Penyetoran Bendahara Penerimaan .......... iv

    Lampiran 5. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran ............................. v

    Lampiran 6. Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran ............................... vi

    Lampiran 7. Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan .................... ix

    Lampiran 8. Laporan Rekapitulasi Harian Bendahara ............................... x

    Lampiran 9. Laporan Penutupan Kas Bulanan ........................................... xi

    Lampiran10. Laporan Pertanggungjawaban Administratif Fungsional

    Bendahara Pengeluaran .......................................................... xii

    Lampiran 11. Register STS Bendahara Penerimaan SKPKD ...................... xiii

    Lampiran 12. Register SP2D Bendahara Umum Daerah ............................. xiv

    Lampiran 13. Jurnal Khusus Penerimaan Kas .............................................. xv

    Lampiran 14. Jurnal Khusus Pengeluaran Kas ............................................. xvi

    Lampiran 15. Format Buku Besar Beberapa Akun Belanja dan Pendapatan xvii

    Lampiran 16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemkab Garut ......... xx

    Lampiran 17. Diagram Alir Pelaksanaan Belanja Daerah ............................ xxvi

  • xii

    Lampiran18. Diagram Alir Pembukuan dan Pertanggungjawaban Belanja

    SKPD ..................................................................................... xxvii

    Lampiran 19. Diagram Alir Penyusunan Laporan Keuangan ...................... xxviii

    Lampiran 20. Diagram Alir Pelayanan Pembayaran BPHTB ...................... xxix

    Lampiran 21. Format Dokumen Penatausahaan Aset .................................. xxx

    Lampiran 22. Menu Aplikasi SIPKD ........................................................... xxxii

    Lampiran 23. Menu Aplikasi SPBB/K DPPKA ........................................... xxxiii

    Lampiran 24. Usulan Jurnal Koreksi dan Reklasifikasi BPK atas Laporan

    Keuangan Pemkab Garut ....................................................... xxxiv

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang Penulisan

    Ilmu akuntansi berkembang pesat seiring peningkatan kebutuhan pelaporan

    keuangan bagi entitas swasta maupun pemerintah. Laporan keuangan telah menjadi

    kebutuhan penting sebagai bentuk penyajian informasi dan pertanggungjawaban

    pengelolaan keuangan manajemen. Bagi pemerintah, laporan keuangan merupakan

    salah satu instrumen dalam mewujudkan good governance.

    Pemerintah pusat menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP

    Nomor 71 tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan standar pelaporan yang

    berkualitas. Disamping itu, terdapat pemeriksa internal dan eksternal yang turut

    menentukan kualitas atas laporan keuangan. Pemeriksa internal dikerahkan untuk

    melaksanakan reviu atas laporan keuangan, sedangkan pemeriksa eksternal bertugas

    memeriksa, memberikan opini, dan memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan.

    Pemkab Garut turut merasakan pentingnya laporan keuangan dan opini atasnya

    sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Pemkab Garut

    berupaya memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya pada

    tahun 2014.

  • 2

    Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Garut telah mendapatkan opini wajar

    dengan pengecualian atas laporan keuangannya. Temuan material atas penilaian aset,

    apabila dapat ditindaklanjuti dengan baik, memungkinkan diperolehnya opini

    tersebut.

    Sistem Informasi Akuntansi (SIA) turut memegang porsi penting penentu

    kualitas laporan keuangan. Kualitas jaringan prosedur dan pengendalian internal

    pembentuk sistem menjadi komponen yang menentukan kualitas laporan keuangan.

    Oleh karena itu, melalui laporan ini, penulis memaparkan dan mengevaluasi

    pelaksanaan SIA di Pemkab Garut untuk menilai penerapan SIA dalam mendukung

    pelaporan keuangan yang berkualitas. Melalui proses studi lapangan, penulis

    mendalami aktivitas transaksi beserta bentuk pencatatan/pembukuan yang ada untuk

    menjawab permasalahan utama yang dibahas dalam laporan ini.

    B. Tujuan Penulisan

    Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan laporan ini adalah:

    1. memenuhi syarat kelulusan Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi

    Pemerintah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun akademik 2011/2012;

    2. menerapkan dan mengembangkan pengetahuan penulis yang diperoleh selama

    mengikuti pendidikan;

    3. memahami perbandingan teori dan praktik serta mengambil solusi atas

    permasalahan yang ada; serta

    4. agar dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan

    kandungan isi laporan studi lapangan ini.

  • 3

    C. Ruang Lingkup Masalah

    Dalam laporan ini, penulis mengemukakan kajian teoritis dan praktik Sistem

    Pelaporan Buku Besar Umum dan Keuangan (SPBB/K) di Pemkab Garut. Penerapan

    SPBB/K di Pemkab Garut kemudian dibahas untuk diteliti kelebihan dan

    kelemahannya. Sebagai pendahuluan, penulis menjelaskan secara umum kajian

    teoritis dan praktik siklus transaksi. Mengingat luasnya objek penelitian, penulis

    membatasi proses pelaksanaan sistem pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

    dan Aset (DPPKA) Pemkab Garut sebagai entitas akuntansi dan pelaporan.

    D. Metode Penelitian

    Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan ini terdiri dari

    metode penelitian kepustakaan dan lapangan.

    1. Metode penelitian kepustakaan.

    Penelitian kepustakaan dilakukan melalui proses membaca, mempelajari, dan

    menelaah berbagai literatur. Penelitian ini bertujuan untuk memeroleh pemahaman

    teoritis atas permasalahan yang dibahas.

    2. Metode penelitian lapangan.

    Penelitian lapangan dilakukan dengan ikut terlibat dalam proses transaksi

    maupun pelaporan keuangan pada objek penelitian. Penulis mengumpulkan dan

    menguji data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini

    bertujuan untuk mengetahui kondisi faktual atas penerapan SIA pada entitas objek

    penelitian.

  • 4

    E. Sistematika Penulisan

    Laporan ini disusun kedalam empat bab. Keempat bab tersebut terdiri dari

    pendahuluan, data dan fakta, landasan teori dan pembahasan, serta ditutup dengan

    kesimpulan dan saran.

    BAB I PENDAHULUAN

    Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik studi lapangan, tujuan

    penulisan laporan, ruang lingkup masalah yang dibahas, metode penelitian yang

    digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

    BAB II DATA DAN FAKTA

    Bab ini menjelaskan data umum Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

    (SKPKD), data lapangan atas sistem pemrosesan transaksi secara umum dan SPBB/K

    secara khusus, serta temuan pemeriksaan lembaga pengawasan dan tindak lanjut atas

    temuan tersebut.

    BAB III LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

    Bab ini terdiri atas dua subbab, yakni landasan teori dan pembahasan. Subbab

    landasan teori membahas teori SIA secara umum dan SIA keuangan daerah. Subbab

    pembahasan membahas hasil evaluasi penulis atas SIA keuangan daerah yang

    meliputi aspek fungsi yang terkait, jaringan prosedur, dokumen yang digunakan,

    pengendalian internal, dan rencana pengembangan sistem.

    BAB 4 SIMPULAN DAN SARAN

    Bab ini memaparkan simpulan atas laporan studi lapangan berikut saran

    perbaikan penulis kepada Pemkab Garut berdasarkan hasil studi lapangan.

  • 5

    BAB II

    DATA DAN FAKTA

    A. Data Umum Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

    Bupati sebagai kepala pemerintahan di kabupaten, membentuk Satuan Kerja

    Pemerintah Daerah (SKPD) untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan.

    Sebelum tahun 2012, jumlah SKPD di Pemkab Garut berjumlah sekitar 30 satuan

    kerja. Pada tahun 2012, seluruh kantor kecamatan ditetapkan menjadi SKPD sehingga

    saat ini jumlah SKPD melebihi 70 satuan kerja. Untuk mengkoordinasikan

    pengelolaan keuangan dan aset seluruh SKPD, dibentuk DPPKA selaku SKPKD.

    DPPKA terbentuk pertama kali dengan nama Dinas Pendapatan Daerah

    (Dipenda) pada tahun 1967. Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, tahun 2001

    Dipenda mengalami perubahan menjadi Dinas Pengelolaan Pendapatan (Dippenda)

    dan kembali menjadi Dipenda pada tahun 2003.

    Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Perda) Nomor 10 tahun 2006,

    Dipenda mengalami perubahan menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

    yang merupakan gabungan dari Dipenda dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

    Pada tahun 2008, BPKD berubah menjadi DPPKA berdasarkan Perda Nomor 23

    Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten

    Garut.

  • 6

    1. Visi dan misi

    DPPKA memiliki visi Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan

    Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

    Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, DPPKA menetapkan tiga misi jangka

    menengah organisasi sebagai berikut:

    a. meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi,

    b. meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur DPPKA, dan

    c. mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akurat dan akuntabel.

    2. Tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

    Ketiga misi jangka menengah organisasi di atas kemudian dijabarkan ke dalam

    tujuan, sasaran, kebijakan, dan program organisasi. Penjabaran atas tujuan, sasaran,

    kebijakan, dan program organisasi dapat dilihat dalam lampiran 1.

    Sesuai dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan

    Organisasi Dinas Daerah Pemkab Garut, DPPKA memiliki tugas pokok memimpin,

    mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.

    Dalam mendukung tugas pokok tersebut, DPPKA menetapkan tujuh program

    organisasi yang memuat beragam kegiatan sebagai bentuk aktivitas organisasi sehari-

    hari. Ketujuh progam tersebut, yakni program: pelayanan administrasi perkantoran,

    kapasitas sumberdaya aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, fasilitasi

    pindah/purna tugas PNS, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

    kinerja dan keuangan, peningkatan dan pengembangan keuangan daerah, serta

    pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

  • 7

    3. Struktur organisasi, fungsi, dan wewenang.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

    2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPPKA selaku SKPKD bertugas

    menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan

    sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, hingga menyajikan informasi

    keuangan daerah.

    Untuk memenuhi tugas tersebut, dibentuklah susunan organisasi serta

    pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPPKA Pemkab Garut berdasarkan

    Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas

    Daerah dan Peraturan Bupati Garut (Perbup) Nomor 413 Tahun 2008 tentang

    DPPKA. Susunan organisasi dan tupoksi masing-masing elemen organisasi dalam

    DPPKA dijabarkan sebagai berikut.

    a. Kepala Daerah

    Tugas pokok : memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan

    pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan,

    pengelolaan keuangan, dan aset.

    Fungsi : menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (APBD) beserta perubahannya; menyusun laporan keuangan daerah;

    pengkoordinasian, pengendalian, dan fasilitasi tugas pengelolaan

    keuangan daerah; pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,

    serta sarana dan prasarana pemerintah daerah; dan pelaksanaan

    koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan tugas.

  • 8

    b. Sekretariat

    Tugas pokok : merumuskan program kegiatan untuk pelayanan administrasi bidang

    umum, keuangan, dan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

    Fungsi : penyusunan dan perumusan kebijakan internal bidang,

    pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan program bidang-

    bidang, penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan

    internal bidang, dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama.

    Subbagian : Umum; Keuangan; serta Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

    c. Bidang Pendapatan

    Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.

    Fungsi : penyiapan rencana kebijakan pendapatan daerah, perencanaan dan

    pengendalian kegiatan bidang, penyelenggaraan koordinasi

    monitoring dan evaluasi dengan setiap SKPD penghasil PAD, dan

    pemungutan pajak dan retribusi daerah jenis tertentu.

    Seksi : Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, serta Penagihan.

    d. Bidang Perimbangan

    Tugas pokok : melaksanakan tugas dinas di bidang perimbangan keuangan.

    Fungsi : penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan rencana kebijakan;

    penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan; penyelenggaraan

    koordinasi dan kerjasama; dan penyusunan pedoman teknis.

    Seksi : PBB dan BPHTB, Pengelolaan Pendapatan Pusat dan Lain-lain, dan

    Ekstensifikasi.

  • 9

    e. Bidang Anggaran

    Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan anggaran.

    Fungsi : penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan rencana kebijakan;

    penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama; dan penyusunan

    pedoman teknis.

    Seksi : Penyusunan APBD, Pengendalian APBD, dan Pengolahan Data.

    f. Bidang Belanja

    Tugas pokok : melaksanakan pengelolaan belanja daerah.

    Fungsi : penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan rencana kebijakan;

    penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan; penyelenggaraan

    koordinasi dan kerjasama.

    Seksi : Perbendaharaan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan, dan

    Pembukuan.

    g. Bidang Aset

    Tugas pokok : melaksanakan kebijakan pengelolaan barang daerah.

    Fungsi : menyusun dan merumuskan rencana kebijakan; melakukan

    penatausahaan BMD; penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan;

    dan penyiapan bahan pembinaan teknis.

    Seksi : Analisis Kebutuhan, Inventarisasi Barang Bergerak, dan

    Inventarisasi Barang Tidak Bergerak.

    h. Kelompok Jabatan Fungsional

    Tugas pokok : melaksanakan kegiatan kedinasan berdasarkan kebutuhan.

    Fungsi : tidak ditetapkan.

  • 10

    4. Regulasi yang mengatur satuan kerja.

    Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPPKA terikat pada regulasi

    yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Regulasi

    tersebut berbentuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan

    Menteri (Permen), sampai kepada Perda dan Perbup. Tabel II.1 menyajikan beberapa

    peraturan perundangan yang mengatur aktivitas DPPKA baik dalam siklus transaksi

    maupun siklus pelaporan.

    Tabel II.1. Regulasi Pokok Pengatur Aktivitas DPPKA

    No Nama Peraturan Bentuk Aturan yang Mengikat

    1. UU 28 Tahun 2009 Pajak daerah dan retribusi daerah.

    2. UU 32 Tahun 2004

    Pembagian urusan pemerintahan,

    penyelenggaraan pemerintahan, hak dan

    kewajiban daerah, serta keuangan daerah.

    3. PP 24 Tahun 2005 SAP

    4. PP 54 Tahun 2005 Pinjaman Daerah

    5. PP 55 Tahun 2005 Dana perimbangan

    6. PP 56 Tahun 2005 Sistem informasi keuangan daerah

    7. PP 58 Tahun 2005 Pengelolaan keuangan daerah

    8. PP 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah

    (BMD)

    9. PP 8 Tahun 2006 Pelaporan keuangan dan Kinerja

    10. PP 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

    (SPIP)

    11. Permendagri 13 Tahun 2006 Pengelolaan keuangan daerah

    12. Permendagri 17 Tahun 2007 Pengelolaan BMD

    13. Permendagri 55 Tahun 2008 Laporan Bendahara

    14. Permendagri 21 Tahun 2011 Pedoman pengelolaan keuangan daerah.

    15. Permenkeu 175 Tahun 2009 Dana Alokasi Khusus

    16. Perda 19 Tahun 2008 Pengelolaan keuangan daerah

    17. Perda 23 Tahun 2008 Susunan organisasi

    18. Perda 1 Tahun 2011 Pajak dan retribusi daerah

    19. Perda 8 Tahun 2011 Retribusi jasa umum

    20. Perda 9 Tahun 2011 Retribusi jasa usaha

    21. Perda 10 Tahun 2011 Retribusi perizinan tertentu

    22. Perda 413 Tahun 2008 Tupoksi organisasi

  • 11

    B. Sistem Informasi Akuntansi pada Pemkab Garut

    Sebelum DPPKA dibentuk, siklus transaksi dan pelaporan di Pemkab Garut

    masih didominasi penggunaan sistem secara manual. Ketika sistem manual masih

    digunakan, laporan keuangan yang dihasilkan masih mendapat opini disclaimer dari

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seiring perkembangan teknologi, sistem

    terkomputerisasi mulai mereduksi penggunaan sistem manual.

    Kehadiran aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

    sangat membantu siklus transaksi dalam proses pencairan dana dan pencatatan

    dokumen belanja bagi seluruh SKPD. Sebelum diterapkannya SIPKD, Bendahara

    Pengeluaran SKPD harus beberapa kali mendatangi DPPKA untuk melaksanakan

    prosedur pencairan dana dan pengadministrasian belanja. Melalui SIPKD, waktu dan

    biaya yang ada dapat semakin direduksi.

    Sama seperti siklus transaksi, pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan

    telah menggunakan aplikasi komputer agar lebih memudahkan pengolahan data

    keuangan. Terlebih lagi, dengan menggunakan aplikasi komputer, keterbatasan

    kemampuan akuntansi pegawai menjadi tidak begitu menghambat proses akuntansi.

    Sayangnya, dualisme aplikasi dan tidak terintegrasinya seluruh perangkat

    organisasi kedalam satu sistem terpusat menyebabkan inefisiensi tenaga kerja. SIPKD

    seharusnya dapat mengintegrasikan seluruh siklus yang sampai saat ini belum

    tertampung, seperti pencatatan transaksi penerimaan harian, penatausahaan aset, dan

    penyusunan laporan keuangan. Selain itu, keterbatasan perangkat keras menyebabkan

    tidak seluruh SKPD dapat mengakses SIPKD di kantornya masing-masing.

  • 12

    1. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi.

    Secara umum, administrasi sistem pemrosesan transaksi (pendapatan dan

    belanja) telah mengikuti Permendagri 55 Tahun 2008 yang mengatur pembukuan

    pendapatan dan belanja bendahara. Tabel II.2 merepresentasikan diagram alir

    penatausahaan pendapatan di Pemkab Garut. Bendahara Penerimaan melakukan

    pembukuan berdasarkan dokumen Surat Ketetapan Pajak/Retribusi (SKP/R), Surat

    Tanda Setoran (STS), dan surat tanda bukti pembayaran lain yang sah dalam Buku

    Kas Umum (BKU) Penerimaan, Buku Pembantu (BP), dan Buku Rekapitulasi

    Penerimaan Harian (BRH).

    Berdasarkan dokumen tersebut (BKU, BP, dan BRH), Bendahara Penerimaan

    membuat SPJ Penerimaan. SPJ tersebut diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan

    Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk diolah. Setelah diolah, PPK-SKPD

    menyerahkan SPJ Bendahara Penerimaan kepada Kepala SKPD. Kepala SKPD

    mengotorisasi SPJ Bendahara Penerimaan. Setelah diotorisasi, Kepala SKPD

    menyerahkan SPJ Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

    BUD memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis SPJ yang diterima dalam rangka

    rekonsiliasi penerimaan.

    Diagram alir penatausahaan belanja Pemkab Garut dapat dilihat dalam lampiran

    17 dan 18. Dalam diagram alir tersebut, dijelaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

    (PPTK) mengajukan Nota Permintaan Dana (NPD) kepada Pengguna

    Anggaran/Kuasa (PA/KPA). PA/KPA memverifikasi NPD dan membuat memo

    persetujuan. Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang kepada PPTK sesuai memo

    persetujuan dan mencatatnya dalam BKU dan BP.

  • 13

    Berdasarkan BKU dan buku pembantu, Bendahara Pengeluaran membuat SPJ

    Pengeluaran. SPJ tersebut diserahkan kepada PPK-SKPD, Kepala SKPD, dan BUD.

    Kepala SKPD mengesahkan SPJ Pengeluaran dan menyerahkan Surat Pengesahan

    SPJ kepada Bendahara Pengeluaran.

    Tabel II.2. Penatausahaan Pendapatan Daerah

    Bendahara Penerimaan PPK-SKPD Pengguna Anggaran BUD

    Sumber: SPPKD Pemkab Garut

    Berkaitan dengan SPBB/K, Seksi Pembukuan Bidang Belanja DPPKA yang

    bertugas menyusun laporan keuangan, meminta setiap SKPD menyerahkan Laporan

    Rekapitulasi Transaksi Bulanan (LRTB) atas pendapatan dan belanja bulanan

    berdasarkan dokumen penatausahaan. Hanya saja, SKPD tertentu sering terlambat

    menyerahkan laporan yang menyebabkan terhambatnya proses rekonsiliasi saldo.

    Verifikasi, Evaluasi,

    dan Analisis

    (rekonsiliasi penerimaan)

  • 14

    2. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan.

    a. Fungsi yang terkait.

    1) PPK-SKPD dan Bendahara

    Berdasarkan Perda 19 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

    Daerah Kabupaten Garut, seluruh SKPD berkaitan dengan SPBB/K. PPK-SKPD

    selaku Fungsi Akuntansi SKPD bertugas melaksanakan akuntansi dan menyiapkan

    laporan keuangan disamping penatausahaan SPP/SPM dan verifikasi harian.

    Berdasarkan jawaban responden atas kuesioner penulis tentang penatausahaan

    keuangan, PPK-SKPD dipegang oleh seksi/subbagian yang berbeda-beda di setiap

    SKPD. Secara umum, responden menjawab pencatatan dan pelaporan keuangan

    dilaksanakan oleh Bidang Sekretariat (Subbagian Keuangan dan Subbagian Evaluasi

    dan Pelaporan). Beberapa SKPD menetapkan bidang lain seperti bidang urusan teknis

    (produksi, belanja) dan Bidang Tata Usaha (Seksi Keuangan).

    Tugas PPK-SKPD di DPPKA dijalankan oleh Subbagian Keuangan Bidang

    Sekretariat (bertugas meneliti kelengkapan SPP, menyiapkan SPM, dan verifikasi

    penerimaan harian) dan Seksi Pembukuan Bidang Belanja (bertugas melaksanakan

    akuntansi dan menyiapkan laporan keuangan).

    2) Fungsi Akuntansi PPKD/PPK-SKPKD

    PPK-SKPKD bertugas melaksanakan tugas seperti PPK-SKPD di tingkat

    SKPKD, yakni menyusun laporan keuangan PPKD dan laporan konsolidasi. PPK-

    SKPKD Pemkab Garut dijalankan oleh Seksi Pembukuan Bidang Belanja dibantu

    oleh bidang teknis seperti Bidang Aset dan Subbagian Keuangan.

  • 15

    b. Jaringan prosedur.

    Berdasarkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (SPPKD)

    Pemkab Garut, kegiatan akuntansi meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset,

    dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen

    yang diserahkan oleh bendahara.

    Tabel II.3 menampilkan prosedur akuntansi pokok SKPD dan SKPKD.

    Akuntansi SKPD dimulai dari proses penjurnalan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD

    menjurnal transaksi pendapatan menurut SPJ Penerimaan dalam register jurnal

    penerimaan kas, transaksi belanja menurut SPJ Pengeluaran dan Surat Perintah

    Pencairan Dana (SP2D) dalam register jurnal pengeluaran kas, transaksi aset menurut

    bukti memorial transaksi aset tetap dalam register jurnal umum, dan transaksi selain

    kas menurut bukti memorial transaksi selain kas dalam register jurnal umum.

    Setelah menjurnal, PPK-SKPD memposting jurnal ke register buku besar

    SKPD. Berdasarkan buku besar, PPK SKPD membuat Neraca Saldo SKPD. Proses

    akuntansi SKPD ini berlaku sama untuk proses akuntansi SKPKD. Perbedaan diantara

    keduanya terletak pada nama dokumen yang digunakan.

    Secara umum, prosedur akuntansi pokok SKPD dan SKPKD di Pemkab Garut

    telah menggunakan sistem terkomputerisasi. Di DPPKA sendiri, proses input data

    dilaksanakan dengan aplikasi yang dibuat melalui program Microsoft Access. Menu

    aplikasi yang digunakan meliputi menu perbendaharaan submenu entri data SP2D dan

    menu akuntansi submenu SPJ belanja. Menu aplikasi dapat dilihat pada lampiran 23.

    Di dalam submenu entri data SP2D, petugas memasukkan berbagai infomasi

    yang berada dalam berkas SP2D. Setelah entri data SP2D selesai, apabila SP2D yang

  • 16

    dientri berupa SP2D LS, dilanjutkan proses pembuatan SPJ dalam submenu SPJ

    Belanja. Dalam submenu tersebut, petugas entri data memasukkan kembali besaran

    nominal uang tiap-tiap rekening. Apabila SP2D yang dientri berupa SP2D

    UP/GU/TU, tidak diperlukan proses pembuatan SPJ.

    Tabel II.3. Proses Akuntansi SKPD/SKPKD

    PPK SKPD/SKPKD

    Akuntansi

    Penerimaan Kas Akuntansi Pengeluaran Kas Akuntansi Aset

    Akuntansi selain

    Kas

    Sumber: SPPKD Pemkab Garut

    Dalam praktiknya, penulis menemukan beberapa perbedaan prosedur akuntansi

    dengan sistem prosedur yang ada. Hasil pengamatan di DPPKA menunjukkan Seksi

    Pembukuan tidak mendasarkan SPJ dan bukti memorial sebagai dasar penjurnalan.

    Jurnal penerimaan kas/pendapatan didasarkan atas STS yang diterima dari

    Bendahara Pengeluaran/Subbagian Keuangan setelah direkonsiliasi dengan nota bank

    Register Jurnal

    Penerimaan Kas

    Register Buku Besar

    SKPD/SKPKD

    Neraca Saldo

    SKPD/SKPKD

  • 17

    oleh staf Seksi Pembukuan. Untuk pencatatan penerimaan dana perimbangan dan

    pendapatan lain-lain yang sah yang dikelola oleh Bidang Perimbangan, proses

    pencatatan didasarkan atas nota bank.

    Jurnal pengeluaran kas didasarkan atas SP2D yang diterima dari Seksi

    Perbendaharaan Bidang Belanja setelah direkonsiliasi dengan nota bank dan BKU

    oleh staf Seksi Pembukuan. Terkait transaksi aset dan selain kas, Seksi Pembukuan

    tidak menjurnal melainkan langsung dilaporkan pada saat penyusunan Laporan

    Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan daftar aset yang diterima dari

    Bidang Aset.

    Kelemahan lain yang ditemukan penulis dalam proses penjurnalan adalah

    ketidakmampuan entitas melaksanakan proses akuntansi secara real time. Padahal,

    pencatatan secara tepat waktu merupakan syarat sistem yang baik dalam mendukung

    kebutuhan penyediaan informasi yang tepat waktu (real time). Menurut Seksi

    Pembukuan, Seksi Perbendaharaan baru menyerahkan SP2D sekitar satu bulan dari

    kejadian transaksi. Setelah penulis mengkonfirmasi pernyataan tersebut kepada

    kepada Seksi Perbendaharaan, Seksi Perbendaharaan menyatakan senantiasa

    menyerahkan SP2D segera setelah diterbitkan.

    Di samping permasalahan SP2D, penulis menemukan kelemahan dalam

    pembagian tugas staf Seksi Pembukuan yang masih belum proporsional. Dari 10

    anggota Seksi Pembukuan, seorang staf memegang fungsi validasi SP2D, seorang staf

    memasukkan data penerimaan pendapatan, dan sisanya memasukkan data belanja.

    Realisasinya, hampir banyak berkas SP2D yang menunggu untuk divalidasi sementara

    staf entri data belanja tidak bekerja.

  • 18

    c. Dokumen yang digunakan.

    Dokumen yang digunakan dalam SPBB/K oleh PPK-SKPD/SKPKD DPPKA,

    antara lain:

    1) dasar entri jurnal dan posting: SP2D, STS, nota bank, dan daftar aset yang

    dibuat oleh bidang aset;

    2) dasar rekonsiliasi saldo: nota bank, BKU, BP bendahara, dan LRTB SKPD;

    3) dasar penyusunan laporan keuangan: file induk sistem, Laporan Keuangan

    SKPD (LK-SKPD), dan Laporan Aset Bidang Aset DPPKA.

    d. Pengendalian internal.

    Menurut SPPKD, pengendalian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

    semua unsur pengendali terhadap aktivitas untuk menjamin tercapainya tujuan dan

    sasaran pembangunan serta menjamin agar apa yang diprogramkan terlaksana dan

    semua penyimpangan dapat terkoreksi. Bentuk-bentuk pengendalian yang ditemukan

    penulis di lapangan berkaitan dengan SPBB/K antara lain sebagai berikut.

    1) Pengendalian input data transaksi.

    Pengendalian input data transaksi dilaksanakan melalui pengecekan atau

    rekonsiliasi nominal mata uang dalam SP2D dan STS dengan BKU dan nota bank. Di

    samping itu, terdapat LRTB SKPD sebagai bahan rekonsiliasi saldo.

    2) Otorisasi penggunaan aplikasi.

    Otorisasi penggunaan aplikasi dilaksanakan melalui sistem remote server dan

    password. Jejak audit penggunaan aplikasi diakomodasi melalui sistem login. Hanya

    saja seluruh staf menggunakan password yang sama atas masing-masing username.

  • 19

    3) Kehilangan data dan pengubahan data tanpa otorisasi.

    Sistem remote server memungkinkan pihak eksternal tidak dapat mengambil

    data yang berada dalam aplikasi. Untuk keperluan penyusunan laporan keuangan,

    pengembang sistem memberikan bentuk keluaran aplikasi dalam format Microsoft

    Excell berupa jurnal dan buku besar. Bentuk jurnal dan buku besar keluaran aplikasi

    dapat dilihat dalam lampiran 13-15. Keluaran inilah yang digunakan Seksi

    Pembukuan dalam menyusun LKPD.

    Selama studi lapangan, penulis mencoba pengujian mengubah instruksi

    pemrosesan data, input data transaksi, dan bentuk keluaran aplikasi. Hasilnya,

    instruksi aplikasi dan bentuk keluaran aplikasi tidak dapat diubah selain oleh pembuat

    aplikasi. Hal ini juga yang menyebabkan Seksi Pembukuan tidak dapat mengadakan

    perubahan mengikuti perubahan kebutuhan.

    Pengujian atas akses data yang telah diinput menunjukkan kontrol yang lemah.

    Dalam pengujian aplikasi, penulis berhasil mengubah data kode akun, menghilangkan

    daftar entitas akuntansi, dan mengubah serta menghapus data SP2D yang telah

    diinput. Alhasil, seluruh jaringan komputer terkena dampak perubahan tersebut.

    Untuk menghindari hal-hal tersebut, Seksi Pembukuan telah menyiapkan

    pengendalian berupa penyimpanan keluaran aplikasi setiap bulannya.

    e. Laporan yang dihasilkan.

    SPBB/K menghasilkan bentuk laporan berupa Laporan Realisasi Semester

    Pertama (LRSP) dan LKPD. LRSP dan LKPD terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi

    Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK). Rincian atas pos keuangan dalam

    LRSP dan LKPD dijabarkan yang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

  • 20

    Penjelasan atas masing-masing jenis laporan yang dihasilkan dijabarkan sebagai

    berikut.

    1) Neraca

    Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, Neraca memuat pos aset pada

    sisi debit dan pos kewajiban serta ekuitas dana pada sisi kredit. Mengikuti aturan

    SAP, Neraca sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos keuangan berupa: kas dan

    setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan,

    investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka

    panjang, dan ekuitas dana.

    2) LRA

    Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, LRA menyajikan

    perbandingan realisasi dan anggaran atas pendapatan, belanja, transfer, dan

    pembiayaan. Perbandingan atas realisasi dan anggaran disajikan pula dalam bentuk

    persentase ketercapaian. Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan berdasarkan

    kelompok pendapatan. Belanja disajikan menurut jenis belanja. Klasifikasi atas

    pendapatan menurut jenis dan belanja menurut fungsi disajikan pada CaLK.

    3) LAK

    Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, format LAK mengikuti format

    dalam SAP. Dalam kasus unik, arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat

    dilaporkan atas dasar arus kas bersih apabila lebih mencerminkan aktivitas pihak lain

    daripada aktivitas pemerintah daerah, misalnya hasil kerjasama operasional. Arus kas

    yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah disajikan secara terpisah

    dalam aktivitas pembiayaan.

  • 21

    4) CaLK

    Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Garut, CaLK meliputi penjelasan atau

    daftar terinci atau analisis nilai pos keuangan termasuk penyajian informasi yang

    diharuskan/dianjurkan SAP. Berdasarkan LKPD Pemkab Garut, CaLK berisi

    informasi sebagai berikut.

    (1) Penjelasan umum CaLK: maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum,

    organisasi, domisili dan bentuk entitas, ketentuan perundang-undangan,

    ekonomi makro, dan kebijakan keuangan.

    (2) Penjelasan pos-pos Neraca: aset lancar, piutang, piutang lainnya, persediaan,

    investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban

    jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana lancar, ekuitas dana

    investasi, dan ekuitas dana cadangan.

    (3) Penjelasan pos-pos LRA: Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer, lain-lain

    pendapatan yang sah, realisasi belanja dan transfer bagi hasil ke desa, realisasi

    pembiayaan, perhitungan anggaran.

    (4) Penjelasan pos-pos LAK: perubahan saldo kas, arus kas dari aktivitas operasi,

    arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas

    pembiayaan, arus kas dari aktivitas non anggaran.

    f. Rencana pengembangan sistem.

    Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembukuan Bidang Belanja, Kepala

    Seksi Penetapan Bidang Pendapatan, dan Kepala Seksi Pengawasan Inspektorat

    Daerah menegaskan bahwa sejauh ini masih belum ada rencana pengembangan sistem

    baik sistem transaksi maupun SPBB/K.

  • 22

    Namun, pembentukan fungsi atau bidang akuntansi secara khusus di tingkat

    SKPKD sudah mulai dibahas. Bidang akuntansi perlu dibentuk mengingat tupoksi

    Seksi Pembukuan Bidang Belanja yang dinilai tidak proporsional dalam koridor seksi

    di bawah bidang teknis. Pembentukan bidang akuntansi ini mengikuti pula

    rekomendasi pemeriksa BPK.

    Sekalipun tidak ada rencana pengembangan sistem, berdasarkan komunikasi

    selama studi lapangan, Bidang Perimbangan berniat mengembangkan sistem transaksi

    pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) untuk

    memperbaiki kontrol internal berdasarkan sistem yang diusulkan penulis.

    Secara mendasar, perbedaan sistem yang diusulkan penulis dengan sistem yang

    berjalan saat ini atas pembayaran BPHTB terletak pada formulir Surat Setoran Pajak

    Daerah (SSPD) pranomor dan munculnya dokumen tambahan berupa permohonan

    penerbitan SSPD. Selain itu, diterapkan validasi nominal nilai wajar atau harga pasar

    untuk BPHTB di atas 20 juta rupiah melalui pemeriksaaan lapangan oleh penilai.

    Diagram alir pengembangan sistem berdasarkan usulan penulis yang telah

    dipresentasikan dan diterima entitas dapat dilihat dalam lampiran 20.

    C. Hasil Pemeriksaan Lembaga Pengawasan

    1. Temuan pemeriksaan.

    BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian atas LKPD Pemkab Garut

    tahun 2011. Pengecualian tersebut mengacu pada belum tertibnya penatausahaan aset

    yang menyebabkan pelaporan aset tidak diyakini kewajarannya. Beberapa temuan

    BPK atas permasalahan aset, antara lain:

  • 23

    1. tidak adanya pencatatan buku inventaris, kartu inventaris, dan dokumen

    lainnya sesuai amanat undang-undang;

    2. penyajian aset tetap diyakini tidak wajar;

    3. penatausahaan persediaan belum memadai; dan

    4. pencatatan sumber perolehan aset tidak jelas (dana bantuan operasional

    sekolah, dana alokasi khusus, hibah, dan perolehan lain).

    2. Tindak lanjut.

    Atas temuan tersebut, BPK menyampaikan penyebab kondisi berupa kurangnya

    pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan aset. Selain itu, pengurus dan

    penyimpan barang kurang tertib dalam menjalankan tugasnya. Berkenaan dengan

    temuan tersebut, DPPKA bekerjasama dengan Sekretariat Daerah dan Inspektorat

    Daerah menyelenggarakan sosialisasi penatausahaan aset untuk beberapa SKPD

    selama periode tindak lanjut. Di samping sosialisasi, dibentuk tim gabungan untuk

    menyelesaikan beberapa permasalahan aset di lapangan.

    Untuk menyajikan pos aset secara wajar, BPK mengusulkan pendataan ulang

    seluruh aset, reklasifikasi aset, dan kodefikasi aset di seluruh SKPD. Selain itu,

    pelaporan penghapusan barang, mutasi barang, asal perolehan barang, dan sertifikat

    kepemilikan tanah perlu dilengkapi. Usulan BPK berupa jurnal koreksi dan

    reklasifikasi dapat dilihat dalam lampiran 24.

  • 24

    BAB III

    LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

    A. Landasan Teori

    1. Sistem informasi akuntansi.

    a. Kerangka kerja sistem informasi akuntansi.

    SIA adalah gabungan sumber daya yang digunakan untuk mengolah data

    keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan untuk menentukan keputusan

    bisnis. SIA sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas bisnis serta pertukaran dan

    penyajian informasi yang akurat dan tepat waktu. Menurut James A. Hall (2001), SIA

    terbentuk dari tiga kelas sistem utama, yakni sistem pemrosesan transaksi, sistem

    pelaporan buku besar/keuangan, dan sistem pelaporan manajemen.

    Gambar III.1. Kerangka Kerja SIA

    Sistem pemrosesan transaksi merupakan pusat seluruh fungsi sistem dengan

    mengonversi peristiwa ekonomi ke transaksi keuangan, mencatat transaksi tersebut ke

    dalam jurnal dan buku besar, serta mendistribusikan informasi ke personel operasi.

    Sistem Pemrosesan

    Transaksi

    Sistem Pelaporan

    Keuangan Sistem Pelaporan

    Buku Besar Umum

    Sistem Pelaporan

    Manajemen

  • 25

    Sistem pemrosesan transaksi menangani tiga siklus besar yang terdiri atas siklus

    pengeluaran, siklus pendapatan, dan siklus konversi. SPBB/K terbentuk dari dua

    subsistem, yaitu subsistem buku besar dan pelaporan keuangan. Subsistem buku besar

    berfungsi merangkum aktivitas siklus transaksi ke dalam akun-akun kontrol buku

    besar, sedangkan subsistem pelaporan keuangan berfungsi menyajikan status sumber

    daya keuangan dan perubahan dalam sumber daya tersebut kepada pemakai eksternal.

    Sistem pelaporan manajemen berfungsi menyediakan informasi keuangan internal

    yang diperlukan manajemen, seperti anggaran, laporan varian, analisis biaya-volume-

    laba, dan informasi internal manajemen lainnya.

    b. Gambaran umum atas sistem pemrosesan transaksi.

    Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem pemrosesan transaksi terdiri atas

    tiga siklus transaksi utama. Siklus pengeluaran berkaitan dengan aktivitas perolehan

    barang dan jasa dari pihak lain beserta penetapan kewajiban pembayaran. Siklus

    konversi berhubungan dengan perubahan sumber daya entitas. Siklus pendapatan

    berhubungan dengan aktivitas distribusi barang dan jasa kepada entitas lain beserta

    penagihan pendapatan.

    Sama seperti sistem lainnya, sistem pemrosesan transaksi terdiri atas tiga

    komponen, yakni masukan, pemrosesan, dan penyimpanan. Masukan berkaitan

    dengan dokumen sumber transaksi seperti order pelanggan dan order pembelian yang

    digunakan sebagai dasar pencatatan. Pemrosesan berkaitan dengan pencatatan

    transaksi dalam jurnal dan register. Penyimpanan berhubungan dengan media

    penyimpanan data baik manual maupun terkomputerisasi.

  • 26

    c. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan.

    Sistem ini dirancang untuk menghasilkan laporan periodik secara teratur dan

    mendukung kebutuhan informasi kapanpun diperlukan (real time). Buku besar dan

    buku pembantu merupakan catatan akuntansi pokok yang menampung ringkasan data

    yang sudah diklasifikasi dalam jurnal. Hasil ringkasan data akuntansi dalam buku

    besar dan buku pembantu digunakan subsistem pelaporan keuangan dalam menyusun

    laporan keuangan. Aktivitas dasar dari sistem ini adalah memperbarui buku besar,

    posting jurnal penyesuaian, mempersiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan

    laporan manajerial.

    1) Fungsi yang terkait

    James A. Hall (2001) mengutarakan bahwa SPBB/K berfungsi merangkum

    aktivitas transaksi dan menyajikannya dalam laporan keuangan. Pada dasarnya

    seluruh fungsi manajemen yang menyelenggarakan pembukuan berhubungan dengan

    SPBB/K. Sumber data yang dikumpulkan dan diolah SPBB/K berasal dari semua

    subsistem dalam sistem pemrosesan transaksi, bendahara, bagian anggaran, dan

    kontroler.

    2) Jaringan prosedur

    Sistem ini dapat dibagi kedalam lima tahap, yakni pengidentifikasian,

    pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Dari hasil

    identifikasi/pemeriksaan dokumen transaksi oleh bagian keuangan, dilaksanakanlah

    pencatatan (recording) dalam jurnal umum atau khusus berdasarkan dokumen

    transaksi. Jurnal transaksi kemudian diklasifikasikan kedalam masing-masing

  • 27

    rekening buku besar. Memasuki tahap pengikhtisaran, rekening buku besar dijadikan

    dasar penyusunan neraca saldo dan dilakukan penyesuaian atas pos-pos tertentu

    melalui jurnal penyesuaian. Hasil tahap ikhtisar digunakan dalam tahap pelaporan

    sebagai bahan penyusunan laporan keuangan.

    Gambar III.2. Diagram SPBB/K

    Sebagai subsistem yang merupakan titik berkumpulnya seluruh subsistem SIA,

    SPBB/K memerlukan sistem pengkodean untuk memberikan identitas bagi masing-

    masing pos transaksi. Sistem pengkodean menjadi penting karena dapat memenuhi

    kebutuhan identifikasi data akuntansi yang unik, memudahkan meringkas data,

    memudahkan proses klasifikasi rekening, dan berguna untuk menyampaikan makna

    tertentu.

    Untuk menyusun sistem pengkodean, pertama-tama harus dipisahkan antara

    akun nominal dan akun riil. Tiap kelompok akun nominal dan riil disediakan sejumlah

    pengkodean tertentu yang dapat berupa angka atau huruf, blok, kelompok, desimal,

    atau angka urut didahului dengan huruf.

    3) Dokumen yang digunakan

    Menurut James A. Hall (2001), dokumen yang digunakan dalam SPBB/K

    berbeda-beda tergantung kebijakan entitas menggunakan sistem manual atau sistem

    terkomputerisasi. Sistem manual menggunakan dokumen berupa dokumen, jurnal,

    dan buku besar. Sistem terkmputerisasi menggunakan berbagai macam file.

    Dokumen

    Sumber

    Entri

    Jurnal

    Posting Buku

    Besar

    Neraca

    Saldo

    Laporan

    Keuangan

  • 28

    Dokumen dalam sistem manual terbagi menjadi dokumen sumber, dokumen

    produk, dan dokumen turnaround. Dokumen sumber merupakan bukti transaksi dan

    digunakan sebagai sumber data primer bagi entri data jurnal. Hasil entri jurnal

    selanjutnya diposting kedalam buku besar yang merupakan dokumen ringkasan

    transaksi keuangan.

    Sistem terkomputerisasi menggunakan file berupa file induk, file transaksi, file

    referensi, dan file arsip. Dalam sistem terkomputerisasi, file induk merupakan wujud

    buku besar dan buku pembantu yang berfungsi sebagai penampung data-data

    akuntansi. File transaksi yang merupakan file sementara pencatatan transaksi

    digunakan untuk memperbarui file induk. File transaksi dapat berupa pesanan

    penjualan, penerimaan persediaan, atau penerimaan kas. File referensi berisi data-data

    yang digunakan sebagai standar pemrosesan transaksi seperti besaran pajak dan daftar

    harga. Untuk menyimpan data transaksi, digunakan file arsip sebagai referensi

    informasi di masa mendatang.

    4) Pengendalian internal

    Menurut Systrust yang diperkenalkan oleh AICPA, sistem yang andal adalah

    sistem yang memenuhi prinsip ketersediaan, keamanan, keterpeliharaan, dan

    integritas. Entitas harus menjamin sistem dapat dijalankan ketika dibutuhkan. Untuk

    itu, diperlukan upaya minimalisasi gangguan, pemeliharaan infrastruktur, dan

    prosedur alternatif apabila sistem utama tidak berfungsi. Pengamanan dan

    pemeliharaan atas sistem diupayakan melalui pemisahan tugas, perlindungan akses,

    dan pengembangan sistem. Integritas sistem dilaksanakan melalui pengendalian

    aplikasi mulai dari pengendalian sumber data hingga pengendalian output.

  • 29

    Pengendalian internal diperlukan karena dalam setiap proses selalu ada risiko

    kesalahan/ancaman. Pada akhirnya, pengendalian internal bertujuan agar semua

    catatan akuntansi dicatat dan diotorisasi dengan benar serta database dijaga dari

    kehilangan atau pencurian. Bentuk ancaman dan pengendalian ancaman beragam di

    tiap-tiap segmen proses sistem. Berikut tabel bentuk-bentuk ancaman dan

    pengendalian di tiap-tiap proses SPBB/K.

    Tabel III 1. Ancaman dan Bentuk Pengendalian Sistem Pelaporan

    Jenis Proses Ancaman Pengendalian

    Proses

    pemeriksaan

    dokumen

    transaksi

    Kehilangan dokumen

    transaksi

    Disediakan tempat atau wadah

    khusus untuk menyimpan semua

    dokumen transaksi

    Dokumen transaksi yang

    terjadi tidak riil

    Melakukan

    pemeriksaan/konfirmasi kembali

    terkait dokumen transaksi tersebut

    Tercampurnya dokumen

    transaksi entitas yang

    berbeda

    Harus ada pemisahan yang jelas

    Proses input

    dokumen

    transaksi/ posting

    buku besar/

    penyusunan

    laporan keuangan

    Kesalahan dalam input

    data

    Pengendalian input dan proses,

    laporan rekonsiliasi dan

    pengendalian, jejak audit

    Adanya ancaman virus

    komputer Proteksi dengan antivirus

    Kehilangan data dan/atau

    penyembunyian pencurian

    Pengendalian akses, back-up data,

    jejak audit

    Terjadinya pemadaman

    listrik Dilakukan saving/penyimpanan

    Diolah dari berbagai sumber

    5) Laporan yang dihasilkan

    SPBB/K menghasilkan laporan berupa laporan keuangan tradisional yang

    umumnya terdiri atas neraca, laporan laba/rugi, LAK, dan laporan perubahan modal.

    Selain laporan keuangan, entitas dapat menyusun laporan manajerial yang terdiri atas

    laporan pengendalian buku besar dan anggaran.

  • 30

    2. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah.

    a. Kerangka kerja sistem pemrosesan transaksi.

    Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas tiga tahapan besar, yakni perencanaan,

    pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan meliputi penyusunan

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

    hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

    SKPD bertugas menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat

    rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing program dan kegiatan. SKPKD

    bertugas menelaah RKA-SKPD serta menyusun nota keuangan dan rancangan APBD.

    Setelah APBD disahkan, SKPD melaksanakan program kegiatan berdasarkan APBD.

    Setiap pengeluaran dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan didukung

    oleh dokumen yang sah. Apabila pengeluaran tersebut menyebabkan timbulnya

    kewajiban pajak, bendahara wajib memungut pajak dan menyetorkannya ke rekening

    kas negara. Pembayaran atas beban pengeluaran didukung oleh Dokumen

    Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD atau Surat Pencairan Dana (SPD). Dalam proses

    pencairan dana, SKPD wajib mengikuti prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar

    (SPM) yang diterbitkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan prosedur

    penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan kuasa BUD.

    Sebelum penerbitan SP2D, BUD wajib meneliti dan menguji kelengkapan dan

    kebenaran dokumen.

    Untuk memudahkan transaksi belanja, dalam akuntansi pemerintah dikenal

    sistem uang persediaan. Di awal tahun anggaran, setiap SKPD mendapat sejumlah

  • 31

    uang persediaan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Uang persediaan

    tersebut dapat digunakan untuk berbagai jenis keperluan belanja. Untuk pengisian

    kembali, SKPD wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan

    melalui SPJ dan mengajukan permohonan pengisian kembali melalui SPM Ganti

    Uang Persediaan (SPM-GU).

    Terkait penerimaan daerah, seluruh penerimaan dilakukan melalui Rekening

    Kas Umum Daerah (Rekening Kasda). Sistem ini dikenal dengan istilah treasury

    single account. Penerimaan yang diterima tidak dapat langsung digunakan untuk

    belanja. Sebagai bentuk pengendalian, seluruh penerimaan yang diterima setiap hari

    oleh Bendahara Penerimaan wajib disetor selambat-lambatnya satu hari kerja untuk

    menghindari kecurangan lapping. Penerimaan daerah berupa barang diakui sebagai

    aset daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah.

    Berbeda dengan transaksi pendapatan dan belanja, transaksi pembiayaan hanya

    dilakukan oleh PPKD/SKPKD. Prosedur, dokumen, dan penggunaan Rekening Kasda

    serupa dengan transaksi pendapatan dan belanja. Perbedaannya hanya terletak pada

    nama dokumen dan pelaksana.

    Tabel III.2. Prosedur Akuntansi Pokok

    Dokumen Catatan Laporan

    Sumber: Modul Penyusunan LKPD

    SP2D & SPJ

    Bukti Penerimaan Kas

    Bukti Pengeluaran Kas

    Bukti Memorial

    Buku

    Jurnal

    Buku

    Besar

    Buku

    Pembantu

    Buku Jurnal Penerimaan Kas

    Buku Jurnal Pengeluaran Kas

    Buku Jurnal Umum

    Kumpulan

    Rekening

    (Ringkasan

    dan Rincian)

    Laporan Keuangan

    Kertas

    Kerja

  • 32

    b. Sistem pelaporan buku besar dan keuangan.

    Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) serupa dengan Sistem Akuntansi

    Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP terdiri atas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan

    Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN), sedangkan SAPD terdiri atas

    SAI dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah (SABUD). SAI digunakan

    SKPD untuk menyusun LRA, Neraca, dan CaLK. SABUD digunakan SKPKD untuk

    menyusun LAK dan CaLK.

    Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

    Daerah, SAPD terdiri atas empat prosedur akuntansi, yakni prosedur akuntansi

    penerimaan kas, pengeluaran kas, aset tetap, dan selain kas. Prosedur akuntansi adalah

    serangkaian proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi serta

    pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berkaitan

    dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, perolehan aset tetap, dan transaksi selain

    kas yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. SAPD disusun

    mengacu pada SAP dan ditetapkan dalam perbup. Sistem ini harus disusun

    berdasarkan asas pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan.

    LKPD yang merupakan keluaran SAPD tidak hanya berupa laporan keuangan

    tahunan. Menurut PP 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pemerintah daerah

    diwajibkan menyusun LRSP. Di samping itu, berdasarkan PP 54 Tahun 2005 tentang

    Pinjaman Daerah, Kepala Daerah wajib mempublikasikan laporan penggunaan dana

    yang diperoleh melalui penerbitan obligasi daerah, alokasi dana cadangan, serta

    laporan lain yang bersifat material.

  • 33

    1) Fungsi yang terkait

    Pada dasarnya, hampir seluruh bagian fungsi pemerintah daerah berkaitan

    secara langsung maupun tidak langsung dengan SPBB/K. Sekretariat Daerah, Kepala

    SKPD/SKPKD, PPTK, PPK-SKPD/SKPKD, bendahara, hingga Inspektorat Daerah

    berkaitan langsung dengan SPBB/K. Sekretariat Daerah selaku koordinator

    pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas penyusunan LKPD. Kepala

    SKPD bertanggung jawab atas penyusunan LK-SKPD yang dipimpinnya. PPTK

    bertanggungjawab atas pencatatan transaksi yang menjadi dasar pembukuan belanja.

    PPK-SKPD bertanggungjawab atas beragam fungsi termasuk menyelenggarakan

    akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Bendahara bertanggungjawab

    menatausahkan pembukuan yang menjadi wewenangnya. Inspektorat Daerah

    bertanggungjawab atas pelaksanaaan reviu laporan keuangan.

    2) Jaringan prosedur

    (1) Sistem Pencatatan

    Sistem pencatatan transaksi mengenal dua jenis pencatatan, yakni pencatatan

    tunggal (single entry) dan pencatatan berpasangan (double entry). Sistem pencatatan

    berupa debet dan kredit yang umumnya dipakai merupakan bentuk dari pencatatan

    berpasangan. Sistem pencatatan yang digunakan pemerintah daerah sesuai dengan

    Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

    sistem pencatatan berpasangan. Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal secara

    periodik dicatat ke dalam buku besar.

  • 34

    (2) Penerimaan pendapatan

    Prosedur pembukuan menurut Permendagri 55 Tahun 2008 dikembangkan

    dalam tiga prosedur berdasarkan cara penerimaan pendapatan, yakni pembukuan atas

    pendapatan yang dibayar tunai, pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui

    rekening Bendahara Penerimaan, dan pembukuan atas pendapatan yang dibayar

    melalui Rekening Kasda. Tabel III.3 merepresentasikan ketiga prosedur penerimaan

    pendapatan Bendahara Penerimaan.

    Tabel III.3. Prosedur Pembukuan Penerimaan SKPD

    Penerimaan

    Tunai

    Penyetoran

    Penerimaan

    Tunai

    Penerimaan

    Melalui

    Rekening

    Bendahara

    Penyetoran

    Penerimaan

    Melalui Rek.

    Bendahara

    Penerimaan di

    Rek. Kas Umum

    Daerah

    Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara Bendahara

    Sumber: Lampiran Permendagri 55 Tahun 2008

    Proses Penerimaan

    Tunai

    Surat Tanda Bukti

    Pembayaran/Bukti

    Lain yang Sah

    Melakukan Pengisian

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Proses Penyetoran

    Penerimaan Tunai

    ke Kas Umum

    Daerah

    Surat Tanda Setoran

    Melakukan Pengisian

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Melakukan Pengisian

    Register STS

    Register STS

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Proses

    Penerimaan

    di Bank

    Bendahara

    Penerimaan

    Surat Tanda Bukti

    Pembayaran/Bukti

    Lain yang Sah

    Melakukan

    Pengisian Buku

    Penerimaan dan

    Penyetoran

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Proses

    Penyetoran

    Penerimaan

    ke KUD

    Surat Tanda Setoran

    Nota Kredit

    Melakukan

    Pengisian Buku

    Penerimaan dan

    Penyetoran

    Melakukan

    Pengisian Register

    STS

    Register STS

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Proses

    Penerimaan

    di KUD

    Slip Setoran/Bukti

    Lain yang Sah

    Melakukan Pengisian

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

    Buku Penerimaan

    dan Penyetoran

  • 35

    Atas prosedur pembukuan tersebut, Bendahara Penerimaan wajib

    menyelenggarakan pembukuan penerimaan dan mendokumentasikan setiap STS yang

    menjadi dokumen dasar penyetoran penerimaan dalam register STS. Disamping itu,

    Bendahara Penerimaan wajib menyerahkan laporan penerimaan kepada PPKD paling

    lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagai bahan proses verifikasi, evaluasi, dan

    analisis oleh PPKD.

    Untuk penerimaan yang dikelola PPKD, bentuk dokumen dan prosedur

    pencatatannya sedikit berbeda. Dokumen yang digunakan dalam pembukuan PPKD

    berupa buku penerimaan pendapatan PPKD. Buku penerimaan pendapatan PPKD

    tersebut diisi berdasarkan nota kredit bank dan bukti penerimaan pendapatan PPKD

    lainnya yang sah.

    Tabel III.4. Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD

    Pembukuan

    Penerimaan PPKD Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD

    Bendahara PPKD PPKD Fungsi Verifikasi Bendahara PPKD

    Sumber: Lampiran Permendagri 55 Tahun 2008

    Proses

    Penerimaan di

    Kas Umum

    Daerah

    Nota Kredit/Bukti Lain

    yang Sah

    Melakukan Pengisian

    Buku Penerimaan PPKD

    Buku Penerimaan PPKD

    Buku Pendapatan PPKD

    Buku Penerimaan yang

    Sah

    Pertanggungjawaban

    Bendahara Penerimaan

    PPKD

    Pertanggungjawaban

    Bendahara Penerimaan

    PPKD

    Proses Verifikasi

    Pertanggungjawaban

    Bendahara Penerimaan

    PPKD

    Pertanggungjawaban

    Bendahara Penerimaan

    PPKD

  • 36

    (3) Pengeluaran/Belanja

    Berdasarkan Permendagri 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

    Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya,

    pembukuan belanja oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan dokumen BKU dan

    BP BKU. BP BKU meliputi BP Kas Tunai, BP Simpanan/Bank, BP Panjar, BP Pajak,

    dan BP Rincian Obyek Belanja. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan

    belanja adalah SP2D UP/GU/TU/LS, bukti transaksi yang sah dan lengkap, dan

    dokumen pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen

    pembukuan digunakan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan

    Bendahara Pengeluaran. Umumnya, pembukuan atas belanja cukup didasarkan atas

    dokumen SP2D.

    Pembukuan pengeluaran dibedakan menurut sumber dana yang digunakan,

    yakni pembukuan atas belanja uang persediaan dan belanja langsung. Pembukuan

    belanja uang persediaan dibedakan menjadi belanja yang menggunakan panjar dan

    tidak menggunakan panjar. Pembukuan belanja langsung dibedakan antara belanja

    pengadaan barang dan jasa dengan belanja gaji dan tunjangan. Prosedur pembukuan

    belanja dapat dilihat dalam lampiran 17-18.

    Untuk pengeluaran PPKD, proses pembukuannya tidak jauh berbeda dengan

    pembukuan belanja pada SKPD. Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD

    merupakan proses pencatatan transaksi belanja ke dalam BKU pengeluaran baik

    dalam kolom penerimaan maupun pengeluaran dan pencatatan transaksi ke dalam BP

    Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Obyek. Dokumen yang mendasari pembukuan

    belanja PPKD adalah SP2D LS.

  • 37

    Tabel III.5. Prosedur Pembukuan Belanja PPKD

    Penatausahaan Belanja

    SP2D LS Barang dan

    Jasa

    Penatausahaan Belanja

    SP2D LS Gaji

    Pembukuan Belanja

    SP2D LS PPKD

    Bendahara Bendahara Bendahara

    Sumber: Lampiran Permendagri 55 Tahun 2008

    (4) Aset

    Berdasarkan PP 6 Tahun 2006 dan Permendagri 17 Tahun 2007 tentang

    Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

    (PB/KPB) harus melakukan pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang

    (DBPB/DBKPB). Selain itu, KPB harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna

    Semesteran dan Tahunan (LBKPS/T) untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.

    Pengguna Barang selanjutnya menyusun Laporan Barang Pengguna

    Semesteran/Tahunan (LBPS/T) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.

    Proses Penerbitan

    SP2D

    SP2D LS

    Melakukan Pengisian BKU

    Kolom Penerimaan

    Melakukan Pengisian BKU

    Kolom Pengeluaran

    Melakukan Pengisian BP

    Rincian Obyek Belanja

    BKU

    BP Rincian Obyek

    Belanja

    Proses Penerbitan

    SP2D

    SP2D LS

    Melakukan Pengisian BKU

    Kolom Penerimaan

    Melakukan Pengisian BKU

    Kolom Pengeluaran

    Melakukan Pengisian BP

    Rincian Obyek Belanja

    BKU

    BP Rincian Obyek

    Belanja

    Proses Penerbitan

    SP2D

    SP2D LS

    Melakukan Pengisian BKU

    Kolom Penerimaan

    Melakukan Pengisian BKU

    Kolom Pengeluaran

    Melakukan Pengisian BP

    Rincian Obyek Belanja

    BKU

    BP Rincian Obyek

    Belanja

  • 38

    Berdasarkan laporan tersebut, Pengelola Barang menyusun Laporan BMD (LBMD)

    yang digunakan untuk menyusun neraca.

    Disamping pembukuan, penatausahaan aset mengenal proses inventarisasi dan

    penilaian BMD. Proses inventarisasi meliputi pencatatan BMD kedalam kartu

    inventarisasi barang, kartu inventarisasi ruangan, buku inventaris, buku induk

    inventaris, daftar buku inventaris, dan mutasi barang. Penilaian BMD dilaksanakan

    dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca. Penilaian BMD berpedoman pada

    SAPD dan didukung oleh data yang akurat atas seluruh kepemilikan BMD. Penilaian

    dilaksanakan oleh tim khusus dan dapat melibatkan lembaga independen.

    Tabel III.6. Prosedur Pelaporan Aset Daerah

    Penyimpan Barang Pengguna Barang Pengelola Barang

    Sumber: Bidang Aset DPPKA Pemkab Garut

    Buku Hasil

    Pengadaan

    Lap Semester I

    Hasil Pengadaan

    Lap Semester II

    Hasil Pengadaan

    Buku Hasil

    Pengadaan

    Buku Hasil

    Pengadaan

    Daftar

    Pemeliharaan

    Barang

    Daftar

    Pemeliharaan

    Barang

    Lap Semester I

    Hasil Pengadaan

    Lap Semester II

    Hasil Pengadaan

    Laporan

    Realisasi

    Anggaran

    (LRA)

  • 39

    (5) LK-SKPD

    PPK-SKPD/SKPKD bertanggungjawab atas proses penyusunan laporan LK-

    SKPD. Jurnal dan posting transaksi keuangan yang telah dilakukan menjadi dasar

    penyusunan laporan keuangan. Berikut prosedur penyusunan LK-SKPD menurut

    Modul Penyusunan LKPD.

    Langkah 1. Kertas Kerja

    a. PPK-SKPD menyiapkan kertas kerja (worksheet) sebagai alat bantu menyusun

    laporan keuangan secara manual.

    Tabel III.7. Contoh Format Kertas Kerja SKPD

    Ko

    Rek

    Xxxxxxxxxxxxxxx

    Uraian

    Xxxxxxxxxxxxx

    Neraca

    Saldo

    Laporan

    Realisasi

    Anggaran

    Jurnal

    Penyesuaian

    Neraca Saldo

    Setelah

    Penyesuaian

    Jurnal

    Penutup Neraca

    D K D K D K D K D K D K

    Kas di Bendahara Pengeluaran

    Kas di Bendahara Penerimaan

    Piutang Retribusi

    Persediaan

    Gedung/Bangunan

    Akumulasi Depresiasi

    RK PPKD

    EDL Cadangan Persediaan

    EDI Diinvestasikan dalam Aset

    Tetap

    PAD Retribusi

    Belanja Pegawai

    Belanja ATK

    Blnj Modal Pengadaan Konstruksi

    Gedung

    Jumlah

    EDL SiLPA

    Sumber: Modul Penyusunan LKPD

    b. PPK-SKPD merekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo.

    Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo.

  • 40

    c. Berdasarkan neraca saldo, PPK-SKPD mengidentifikasi akun-akun yang

    termasuk LRA dan memindahkannya ke kolom LRA.

    d. PPK-SKPD membuat jurnal penyesuaian.

    e. PPK-SKPD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal

    penyesuaian yang telah dibuat.

    f. Pembuatan jurnal penutup.

    g. Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD mengidentifikasi

    akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke

    kolom neraca.

    Langkah 2. Penyusunan LK-SKPD

    a. LRA

    1. Buatlah format LRA.

    2. Isilah setiap kolom LRA sesuai ketentuan.

    b. Neraca

    1. Buatlah format neraca.

    2. Isilah setiap kolom neraca sesuai ketentuan.

    c. LAK

    1. Buatlah format LAK.

    2. Isilah setiap kolom LAK sesuai ketentuan.

    d. Penyusunan CaLK

    CaLK disusun dan disajikan secara sistematis sesuai dengan ketentuan SAP.

  • 41

    (6) Penyusunan LKPD (laporan konsolidasi)

    LKPD disusun melalui proses konsolidasi atau penggabungan laporan keuangan

    seluruh SKPD. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

    Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, konsolidasi adalah cara

    menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas

    pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun

    timbal balik (reciprocal). Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun

    timbal balik, nama akun timbal balik dan estimasi besaran nominal dicantumkan

    dalam CaLK.

    Entitas pelaporan melalui PPK-SKPKD menyusun laporan keuangan dengan

    menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisator

    berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah digabungkan

    dengan lembaga teknis daerah (SKPD) yang membawahinya. Berikut prosedur

    konsolidasi penyusunan Neraca dan LRA menurut Modul Penyusunan LKPD.

    Langkah 1. Kertas kerja Neraca

    a. Fungsi Akuntansi di SKPKD menyiapkan kertas kerja.

    b. PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo neraca saldo masing-masing SKPD.

    Angka-angka tersebut diletakkan di kolom neraca SKPD.

    c. Fungsi Akuntansi SKPKD membuat jurnal eliminasi dengan mengeliminasi

    akun-akun resiprokal.

  • 42

    d. PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal eliminasi.

    Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom neraca saldo setelah

    eliminasi.

    e. Berdasarkan neraca saldo yang telah dieliminasi, PPKD mengidentifikasi akun-

    akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke kolom

    neraca pemda.

    f. Berdasarkan kolom neraca pemda, PPKD menyusun neraca gabungan

    pemerintah daerah.

    Tabel III.8. Contoh Format Kertas Kerja SKPKD

    Sumber: Modul Penyusunan LKPD

    Ko

    Rek

    Xxxxxxxxxxxxxxx

    Uraian

    Xxxxxxxxxxxxx

    Neraca

    SKPD

    Neraca

    PPKD

    Jurnal

    Eliminasi

    Neraca

    Saldo

    Setelah

    Eliminasi

    Neraca

    PEMDA

    D K D K D K D K D K

    Kas Umum Daerah

    Kas di Bendahara

    Pengeluaran

    Kas di Bendahara

    Penerimaan

    RK Dinkes

    Piutang Retribusi

    Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

    Persediaan

    Gedung/Bangunan

    Akumulasi Depresiasi

    Dana Cadangan

    EDL SILPA

    EDL Cadangan Piutang

    EDL Cadangan Persediaan

    EDI Diinvestasikan dalam Aset Tetap

    EDC Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

    RK PPKD

    Jumlah

  • 43

    Langkah 2. Kertas Kerja LRA

    a. Fungsi Akuntansi SKPKD menyiapkan kertas kerja.

    Tabel III.9. Contoh Format Kertas Kerja LRA

    Ko

    Rek Uraian LRA SKPD LRA PPKD

    LRA

    Gabungan

    4 Pendapatan

    4.1 PAD

    4.1.2 Retribusi Daerah

    4.2 Pendapatan Transfer

    4.2.1 Transfer DAU

    Jumlah Pendapatan

    5 Belanja

    5.1 Belanja Operasi

    5.1.1 Belanja Pegawai

    5.1.2 Belanja Barang (ATK)

    Jumlah Belanja Operasi

    5.2 Belanja Modal

    5.2.3 Konstruksi Gedung

    Jumlah Belanja Modal

    Jumlah Belanja

    Surplus/(Defisit)

    6 Pembiayaan

    6.1 Penerimaan Pembiayaan

    6.2 Pengeluaran Pembiayaan

    Pembentukan Dana Cadangan

    Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

    Pembiayaan Neto

    SILPA

    Sumber: Modul Penyusunan LKPD

    b. PPKD melakukan rekapitulasi jumlah total LRA masing-masing SKPD. Angka-

    angka tersebut diletakkan di kolom LRA SKPD.

    c. PPKD menjumlahkan seluruh akun LRA SKPD dan PPKD pada kolom LRA

    Gabungan.

    d. Berdasarkan kolom LRA Gabungan, PPKD dapat menyusun LRA pemerintah.

  • 44

    3) Dokumen yang digunakan

    (1) Dokumen akuntansi penerimaan kas

    Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah STS, nota kredit,

    bukti transfer, dan dokumen lainnya. Pencatatan atas penerimaan kas dilakukan dalam

    buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu.

    (2) Dokumen akuntansi pengeluaran kas

    Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah SP2D, SPJ, nota

    debet, bukti transfer, dan dokumen lainnya. Pencatatan atas pengeluaran kas

    dilakukan dalam buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu.

    (3) Dokumen akuntansi aset tetap

    Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial.

    Pencatatan atas aset dilakukan dalam jurnal umum, buku besar, dan buku pembantu.

    (4) Dokumen akuntansi transaksi selain kas

    Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial.

    Pencatatan atas transaksi selain kas dilakukan dalam buku jurnal umum, buku besar,

    dan buku besar pembantu.

    (5) Bendahara Umum Daerah (BUD)

    Berdasarkan Permendagri 55 tahun 2008 tentang Laporan Pertanggungjawaban

    Bendahara, BUD membuat Laporan atas Kas Umum Daerah dalam bentuk Laporan

    BUD (Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank). Dokumen-dokumen yang

    dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti transaksi pada kasda merupakan dasar dari

    penyusunan Laporan BUD. Selain Laporan BUD, BUD diwajibkan pula membuat

    Register SPP, SPM, dan SP2D.

  • 45

    4) Pengendalian internal

    Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal

    Pemerintah (SPIP), Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian

    Internal (SPI) atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Sama seperti unsur-unsur

    internal control yang diperkenalkan COSO, SPIP terdiri atas unsur lingkungan

    pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

    pemantauan pengendalian internal.

    Lingkungan pengendalian berhubungan dengan kondisi organisasi. Pimpinan

    dan pegawai instansi pemerintah harus memiliki perilaku yang positif dalam

    mendukung kondisi organisasi yang mendukung SPI. Struktur organisasi dan

    pendelegasian wewenang harus dapat mendukung SPI. Entitas pun harus memiliki

    hubungan kerja yang baik dengan pihak eksternal.

    Penilaian risiko berhubungan dengan identifikasi atau analisis risiko. Pimpinan

    entitas harus melakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kemampuan

    entitas dalam mencapai tujuannya. Penilaian risiko berguna agar entitas dapat

    mengelola risiko. Selain itu, penilaian risiko berguna untuk memenuhi ketersediaan

    mekanisme menghadapi perubahan yang mempengaruhi aktivitas entitas.

    Kegiatan pengendalian berupa kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme

    pengendalian. Kegiatan pengendalian yang memadai harus dikembangkan dan

    diterapkan dalam organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

    Informasi dan komunikasi berkaitan dengan sistem informasi. Sistem informasi

    dibangun untuk mendokumentasikan informasi operasional dan keuangan. Informasi

    tersebut selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak yang membutuhkan.

  • 46

    Pemantauan atau monitoring berhubungan dengan penilaian kualitas

    pelaksanaan sistem pengendalian internal. Pemantauan dilaksanakan secara terus-

    menerus untuk meneliti lebih lanjut, mengevaluasi, dan memperbaiki kelemahan yang

    ada.

    Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan

    akurasi dan kelengkapan informasi. Pengendalian dilakukan melalui pengendalian

    umum dan aplikasi. Pengendalian umum meliputi pengamanan sistem informasi,

    pengendalian akses, pengendalian pengembangan aplikasi (software), pengendalian

    software, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan. Pengendalian aplikasi meliputi

    pengendalian otorisasi, kelengkapan data, akurasi data, dan keandalan pemrosesan

    data.

    Pemisahan fungsi menjadi ikon penting dan umum dalam pengendalian internal.

    Tanggung jawab atas otorisasi, persetujuan, pencatatan, dan reviu/audit tidak

    dirangkap oleh satu orang melainkan dilimpahkan secara sistemik agar tersedia checks

    and balance.

    Pengendalian aset dilaksanakan dengan mengimplementasikan kebijakan dan

    prosedur pengamanan fisik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain; aset

    yang berisiko hilang/dicuri/rusak harus diamankan, formulir penting dipranomori, dan

    seluruh fasilitas dilindungi dengan sistem pemadaman kebakaran.

    SPIP yang telah disusun didokumentasikan untuk menggambarkan alur sistem

    informasi, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan aplikasi.

    Dokumentasi tersebut harus dikomunikasikan, diketahui, dan dipahami oleh seluruh

    pegawai.

  • 47

    5) Laporan yang dihasilkan

    (1) Neraca

    Berdasarkan PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, neraca

    menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,

    dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan

    asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajiban dalam

    kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana

    lancar, investasi, dan cadangan.

    (2) LRA

    Berdasarkan PSAP Nomor 2 tentang LRA, LRA menyajikan informasi realisasi

    pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing

    diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

    (3) LAK

    Berdasarkan PSAP Nomor 3 tentang LAK, pelaporan arus kas bertujuan untuk

    memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan, dan saldo kas

    beserta setara kas. Informasi ini berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa

    mendatang serta menilai kecermatan arus kas yang telah dibuat sebelumnya. LAK

    menjadi alat pertanggungjawaban arus masuk keluar kas selama periode pelaporan.

    LAK menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode

    tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset

    nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas dari aktivitas operasi

    berhubungan dengan penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, hibah,

  • 48

    penerimaan laba perusahaan daerah dan investasi lainnya, transfer masuk/keluar,

    belanja nonmodal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Arus kas dari aktivitas

    investasi aset non keuangan terdiri atas perolehan dan penjualan aset baik berupa aset

    tetap maupu aset lainnya. Arus kas dari aktivitas pembiayaan meliputi penerimaan/

    pengembalian/ pembayaran pokok/pemberian pinjaman, hasil penjualan surat utang,

    divestasi, pembentukan/pencarian dana cadangan, dan penyertaan modal. Arus kas

    dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan/pengeluaran PFK dan kiriman uang

    masuk/keluar.

    (4) CaLK

    Berdasarkan PSAP Nomor 4 tentang CaLK, CaLK disajikan secara sistematis

    sebagai referensi silang atas pos-pos keuangan dalam laporan keuangan. CaLK

    meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos keuangan serta

    informasi dan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar. CaLK

    menyajikan informasi berupa:

    a. kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD,

    berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

    b. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;

    c. informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan

    akuntansi yang dipilih;

    d. informasi yang harus disajikan berdasarkan PSAP dalam rangka penyajian

    wajar;

    e. informasi untuk pos-pos keuangan; dan

    f. informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar.

  • 49

    (5) LRSP

    Kepala SKPD menyusun LRSP melalui PPK-SKPD. Kepala SKPD

    menyerahkan laporan tersebut pada mingg