SINERGITAS PROGRAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

ANTAR SEKTOR DALAM OPERASIONALISASI KPH

Wahyuningsih Darajati

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 21 November 2017

2

OUTLINE

Wewenang, Tugas dan Fungsi KPH

Potret Pembangunan KPH Saat Ini

Permasalahan, Tantangan dan Peluang

Sinergitas Program dalam Operasionalisasi KPH

Penutup (Tindak Lanjut)

A

B

C

D

E

3

A. WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI KPH

Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 10

“Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan serta

penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan juga mencakup

pengawasan.”PENGURUSAN HUTAN

Pengawasan

PerencanaanKehutanan

• Inventarisasi hutan

• Pengukuhan kawasan

• Penatagunaan kawasan

hutan

• Pembentukan wilayah

pengelolaan hutan

• Penyusunan rencana

kehutanan

Pengelolaan Hutan

• Tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan

• Pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan

hutan

• Rehabilitasi dan reklamasi

hutan

• Perlindungan hutan dan

konservasi alam

Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan

Selanjutnya pada pasal 12 secara lebih detail menjelaskan tentang perencanaan

kehutanan yang salah satunya mencakup pembentukan wilayah pengelolaan

hutan

KP

H

4

Lanjutan… (1)

Tugas dan Fungsi UPTD KPH (Permen LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016)

1. Tata Hutan;

2. Penyusunan RPH KPH;

3. Kegiatan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;

4. Rehabilitasi dan Reklamasi ;

5. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

6. Kegiatan Pengelolaan Hutan (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan

WASDAL);

7. Pemantauan dan Penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;

8. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan;

9. Kebijakan Kehutanan Nasional dan Daerah ;

10. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;

11. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Perpetaan;

12. Kegiatan bidang kehutanan diluar kawasan hutan.

5

Lanjutan… (2)

Prasyarat Minimum agar KPH dapat Beroperasi

KPH

Penetapan Wilayah dan

Kelembagaan

Rencana Pengelolaan

Sumber Daya Manusia

Aset Sumber Daya Hutan

Infrastruktur

Dana Investasi

Regulasi/ NSPK/

Panduan

6

B. POTRET PEMBANGUNAN KPH SAAT INI

Target dan Capaian Pembangunan KPH

Indikator Kinerja Satuan Target RPJMN di

akhir 2019

kumulatif

Target RPJMN, RKP dan Capaian (Kumulatif)

2015 2016 2017 2018

Target RPJMN

Target RKP

Capaian Target RPJMN

Target RKP

Capaian Target RPJMN

Target RKP

Perkiraan Capaian

Target RPJMN

Target RKP

Jumlah KPH yang memiliki PetaPenetapan dan Kelembagaan KPH

KPH 409 109 109 114 209 209 214 309 309 314 409 401

Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan

KPH 409 109 109 97 209 149 137 309 189 177 409 254

Jumlah KPHL yang Beroperasi sebanyak 182 KPHL

KPHL 182 40 40 40 80 80 60 120 80 80 160 80

Jumlah KPHP Beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP

KPHP 347 80 80 80 149 149 111 209 148 148 269 206

Catatan: Pada RKP 2017 dan 2018, operasionalisasi KPH diterjemahkan dalam tiga output:1. KPH yang dilindungi dari ancaman dan gangguan keamanan (seluruh KPHP dan KPHL yang telah berlembaga)2. KPH yang dilindungi dari ancaman kebakaran hutan (seluruh KPHP dan KPHL yang telah berlembaga di 7 provinsi rawan karhutla)3. KPH yang memproduksi barang dan jasa berbasis kerjasama/kemitraan dengan masyarakat (KPHP dan KPHL yang telah berlembaga dan memiliki RPHJP yang disahkan)

7

C. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan dan Tantangan dalam Pembangunan KPH

1. Penetapan kawasan hutan belum selesai (termasuk tata batas kawasan hutan) konflik di lapangan

2. Ketergantungan yang tinggi pada anggaran Pemerintah Pusat untuk operasionalisasi KPH diperlukan cost sharing dan sinergitas pembiayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

3. Adanya gap/deviasi standar fasilitasi kegiatan antara 1) KPHP vs KPHL, dan 2) hutan produksi vs hutan lindung

4. Penempatan SDM belum sesuai kompetensi dan kualifikasinya ketergantungan pada tenaga kontrak temporer

5. Belum seluruh KPH berlembaga memiliki RPHJP yang operasional lacking di assessment, desired condition, forest management objectives yang terukur

6. ‘Overemphasis’ pada self-financing (KPH Mandiri) perlu diseimbangkan dengan tujuan pengelolaan hutan sebagai ‘public land’

7. Peraturan/regulasi seringkali tumpang tindih (nasional dan provinsi) apakah masih ada gap antara NSPK yang diperlukan vs NSPK eksisting?

8. Belum sinerginya antara Rencana Pengelolaan Hutan KPH dengan perencanaan lanskap sekitarnya (RTRW, RPJM Kabupaten, dan RPJM Desa) misalnya dalam pengembangan wisata alam

8

Peluang dalam Pembangunan KPH

Lanjutan… (1)

• Germany – Forclime• ADB – Forest Investment

Program (FIP) I• World Bank – Forest Investment

Program (FIP) II

• EU – Support to Indonesian Climate Change Response

• USAID – Terrestrial Biodiversity• UK – Multistakeholders Forest

Programme

1. 65% dari daratan adalah kawasan hutan kehutanan dapat menjadi benchmarking pembangunan berkelanjutan Indonesia

2. Penyusunan RPJMN 2020-2024 momentum untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan KPH untuk lima tahun ke depan

3. Adanya kesepakatan di berbagai tingkatan bahwa KPH merupakan kunci peningkatan pengelolaan hutan berkelanjutan

4. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah untuk pembangunan KPH

5. Dukungan yang besar dari para pihak terutama mitra pembangunan untuk pembangunan KPH

6. Legitimasi keberadaan KPH dari masyarakat semakin kuat

7. Perencanaan pembangunan KPH yang semakin terkonsolidasi di tingkat Provinsi.

9

D. SINERGITAS PROGRAM DALAM OPERASIONALISASI KPH

KPH

Penetapan Wilayah &

Pembentukan Organisasi

Pengelolaan SDM KPH

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Research and Development

Rencana Kelola

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (HHK,

HHBK, Jasling)

Kemitraan KPH dengan

masyarakat dan swasta

Pemasaran Produk Hasil

Hutan

• Pemetaan DAS/Ekosistem• Penunjukkan kawasan hutan• Penataan batas kawasan hutan• Penetapan wilayah KPH• Pembentukan organisasi KPH• Legitimasi kelembagaan dan areal KPH

• Rekruitmen SDM KPH berdasarkan keahlian• Pendayagunaan SDM KPH• Peningkatan kapasitas SDM KPH• Standar kompetensi SDM KPH• Pembagian tugas SDM KPH

• Operasional kantor• Penataan Areal Kerja• Pengadaan peralatan teknis• Sarpras pengamanan hutan• Sarpras pengendalian kebakaran hutan• Sarpras pengolahan hasil hutan• Sarpras jalan • Tracking• Visitor Center• Nursery

• Assessment menyeluruh• RPHJ Panjang (Kondisi yang diharapkan, tujuan pengelolaan hutan)• RPHJ Pendek (tahunan) (silviculture prescription memuat

management objective & threshold target)• Monitoring dan Evaluasi

HHK/HHBK:• Penyusunan NSPK pengelolaan berkelanjutan• Penyiapan lahan• Regenerasi/penanaman• Manajemen vegetasi (release, slash)• Penjarangan (HHK) • Pemanenan• Pengolahan kayu• Pengolahan HHBK• Jasa Wisata

• Litbang pengembangan Forest Estate Growth Model• Litbang pengelolaan hutan peningkatan

produktivitas hutan sebagai sumber pangan, sumber energi, sumber obat-obatan

• Litbang peningkatan nilai tambah hasil hutan

pengolahan hasil hutan

• Penyiapan areal kelola• Pembentukan dan

penguatan kemampuan kelompok usaha perhutanan sosial

• Pendampingan masyarakat desa

• Penyediaan alat ekonomi produktif perhutanan sosial

• Supply chain management• Analisa permintaan penentuan jenis dan

volume produk unggulan• Product positioning one village one

product?• Promosi• Perluasan jaringan untuk target pasar

KEGIATAN Untuk

didiskusikan

10

Lanjutan… (1)

KPH

Penetapan Wilayah &

Pembentukan Organisasi

Pengelolaan SDM KPH

Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Research and Development

Rencana Kelola

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (HHK,

HHBK, Jasling)

Kemitraan KPH dengan

masyarakat dan swasta

Pemasaran Produk Hasil

Hutan

• PKTL • Pemprov• Kemendagri• Kemen ATR/BPN• Kemen Desa

• BP2SDM• PHPL• PDASHL• Pemprov• KemenPAN

• PHPL• PDASHL• PPI• Gakum• Pemprov• Kemen PU-PR

• BLI• LIPI• Pemprov• Universitas

PIHAK

Untuk

didiskusikan

• PKTL• PHPL• PDASHL• PSKL• KSDAE

• Pemprov• BLI • Universitas• Masyarakat

• PHPL• PDASHL• PSKL• BLI• Kemen Desa

• Kemen Koperasi dan UKM• KemenPAR• Pemprov• Masyarakat

• PHPL• PDASHL• PSKL• BP2SDM• Kemen Desa

• Kemen Koperasi dan UKM

• Pemprov• Pemkab• Swasta

• PHPL• PDASHL• Kemen Perdagangan• Kemen Perindustrian

• Kemen Pariwisata• Kemen Desa• BEKRAF• Pemprov

11

E. PENUTUP (TINDAK LANJUT)

1. Akan dilakukan Evaluasi Dampak Investasi Pemerintah dalam Pembangunan KPH dampaknya terhadap

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan bahan Background Study RPJMN 2020-2024

2. Penyusunan Background Study RPJMN 2020-2024 untuk Sektor Kehutanan diskusi multi pihak di tahun 2018

3. Pengembangan toolkits Multiple Uses Forest Planning referensi tambahan untuk KPH dalam melakukan

penilaian/assessment, penyusunan RPHJP, monitoring dan evaluasi, melakukan partisipasi publik piloting KPH

V Aceh dan KPHP Gunung Mas Kalteng untuk implementasi toolkits

4. Pengembangan toolkits multiple uses forest planning and budgeting perencanaan program dan anggaran

KPH yang berorientasi pada multiple uses

5. Pengembangan performance measures KPH terkait dampaknya untuk pembangunan ekonomi, sosial dan

lingkungan

6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk KPH (dari tingkat tapak hingga nasional)

12

TERIMA KASIHkehutanan@bappenas.go.id