1

YANG LEBIH BERKUALITAS DISAMPAIKAN OLEH DIRJEN ANGGARAN

BUDGET DAY

22 NOVEMBER 2017

APBNPENGELOLAAN

SINERGI

2

01

02

03

PENGANTAR

SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PUSAT DAN DAERAH

DUKUNGAN UNTUK TERWUJUDNYA SINERGI

OUTLINE

Proses penyusunan APBN melibatkan banyak pihakDibutuhkan sinergi dalam pengelolaannya

3

PERTUMBUHAN EKONOMI

MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA

TEKNOKRATIK POLITIK ADMINISTRATIF

• EFISIENSI VS PARTISIPASI,

• AKURASI INFORMASI DAN TEKNIK

TANTANGAN

• AKOMODASI PROSES POLITIK

• GOVERNANCE• CAPAIAN SASARAN

• KECEPATAN VS GOVERNANCE• TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

TANTANGAN

FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

3MENGURANGI KESENJANGAN

MENGENTASKAN KEMISKINAN

KL, Kemenkeu, Bappenas DPR, DPD, Pemerintah KL, Kemenkeu, Bappenas

4

Volume Belanja Negara terus meningkat, dengan komposisi belanja K/L dan Transfer ke Daerah semakin berimbang

4

0

400

800

1200

2014 2015 2016 2017 2018

Belanja K/L Belanja Non KL

TKDD Pengel. Pembiayaan

Perkembangan Belanja K/L, Non KL, TKDD, dan Pengeluaran Pembiayaan

60

80

100

120

2013 2014 2015 2016

Belanja K/L Belanja Non KL

TKDD Pengel. Pembiayaan

Penyerapan Belanja K/L, Non KL, TKDD, dan Pengeluaran Pembiayaan

Output 2015 2016

Pembangunan Jalan (km) 512 559

Pembangunan Jembatan (m) 7,970 6.982

Jaringan Irigasi Rawa (km) 318 195

KIP (juta siswa) 19,9 19,4

BOS KL (juta siswa) 16,9 17,7

Rehab/Bangun Ruang Kelas KL (ruang) 20,7 rb 31,4 rb

PBI dalam rangka JKN (juta jiwa) 86,4 91,1

Program Keluarga Harapan (juta KK) 3,5 6,0

Pusat 2015 2016

LKPP WDP WTP

Laporan

Keuangan K/L

1. WTP 56 73

2. WDP 25 8

3. TMP 4 6

Capaian output Belanja K/LOpini BPK atas Laporan Keuangan

Pemda 2015 2016

Prov

1. WTP 29 31

2. WDP 5 3

Kab/Kota

1. WTP 283 347

2. WDP 182 138

3. TMP 30 23

4. TW/Belum

Mendapat Opini

13

SINERGI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

Diperlukan sinergi agar transmisi belanja Pusat ke Daerah optimal untuk pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan

Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Pelaporan

Melalui Angg K/L

BelanjaPemerintah

Pusat

TransferKe Daerah

& Dana Desa

Mendanai kewenangan

di luar 6 Urusan

Mendanaikewenangan

6 Urusan

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

APBN

Dana Vertikaldi Daerah

Pinjaman

• Dana Perimbangan• Dana Otsus dan

Penyesuaian

Dana DekonsentrasiDana Tgs Pembantuan

Subsidi dan Hibah

Masuk APBD

Mendanaikewenangan

Daerah(Desentralisasi)

PE

NG

AL

OA

SK

I D

ILA

KU

KA

N S

ES

UA

I K

EW

EN

AN

GA

N

MelaluiAngg

Non K/L

Pemerintah Pusat Daerah

Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan Anggaran Infrastruktur

375,4 408,5 416,6 426,8

444,1

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016 2017 2018

Rp triliun

Belanja K/L Non K/L TKDD Pembiayaan .

61,0

74,8

104,1 106,7 111,0

0

50

100

150

2014 2015 2016 2017 2018

Rp triliun

Belanja K/L Non K/L TKDD Pembiayaan .

%

154,7

256,1 269,1

400,9 410,7

0

125

250

375

500

2014 2015 2016 2017 2018

Rp triliun

Belanja K/L Non K/L TKDD Pembiayaan .

Sasaran 2018

Program Indonesia Pintar 19,7 Juta Siswa

Bantuan Operasional Sekolah 56 juta Siswa

Beasiswa Bidik Misi

Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas

401,5 ribu mahasiswa

61,2 ribu

Program Indonesia Sehat 92,4 juta jiwa

Kesertaan ber-KB melaluipeningkatan akses dan kualitaspelayanan KBKR

1,8 juta orang

Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan 92,5%

Sertifikasi obat dan makanan 74,0 ribu

Sasaran 2018

Pembangunan jalur KA

Pembangunan bandara udara baru

865 km• Pembangunan Jalan Baru

25 km• Pembangunan jalan tol

620 km’sp

8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)

13.405 unit• Pembangunan Rusun

• Pembangunan Jembatan 8.695 m

Sasaran 2018

Beberapa bidang pembangunan strategis (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur), dilaksanakan melalui sinergi pendanaan belanja

K/L dan transfer ke daerah

Sinergi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBN dilakukan melaluitahapan-tahapan proses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

KONSEP KEBIJAKAN RAPBN

Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan Nasional

PENYUSUNAN KEM PPKF DAN

RESOURCE ENVELOPE Review Baseline K/L dan

Indikasi Transfer ke Daerah

SURAT BERSAMA

Pagu Indikatif

Sinkronisasi Program Prioritas

SURAT MENKEU & BAPPENASPagu Anggaran

JAN

FEB

MAR

APR TRILATERAL MEETINGSinkronisasi Program dan

Anggaran

MEI

JUNI

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

KEM, PPKF, Prioritas AnggaranRUU DAN

NOTA KEUANGAN

UNDANG-UNDANG

Pembicaraan Tingkat I

PERPRES RINCIAN APBNPenelahaan

RKAKL

DIPA

DIPA K/L dan

Non-K/L

PELAKSANAAN

ANGGARAN

JAN-DES

JUL

AGT

PENYUSUNAN DAN

PENELAHAAN RKAKL

DES

NOV

OKT

SEPPEMBAHASAN RAPBN

Pengesahan UU APBN

Siklus

Penyusunan

dan

Pelaksanaan APBN

Perubahan DIPA

Monitoring dan Evaluasi

Beberapa bidang pembangunan strategis (Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur), dilaksanakan melalui sinergi pendanaan belanja

K/L dan transfer ke daerah

KONSEP KEBIJAKAN RAPBN

Arah Kebijakan dan Prioritas

Pembangunan Nasional

PENYUSUNAN KEM PPKF DAN RESOURCE ENVELOPE

Review Baseline K/L dan

Indikasi Transfer ke Daerah

SURAT BERSAMA

Pagu Indikatif

Sinkronisasi Program Prioritas

SURAT MENKEU & BAPPENASPagu Anggaran

JAN I. Sinergi untuk melakukan evaluasi atas kinerja penganggaran tahun sebelumnya secara komprehensif K/L dan Transfer ke Daerah

sebagai dasar penganggaran tahun berikutnyayang dimulai sebelum Penetapan ArahKebijakan Nasional

II. Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja K/L dan Transfer ke Daerah, agara. Tidak terjadi duplikasib. Sinkronisasi kegiatan K/L dan Pemda

FEB

MAR

APRTRILATERAL MEETING

Sinkronisasi Program dan Anggaran

MEI

JUNI

PEMBICARAAN PENDAHULUAN

KEM, PPKF, Prioritas Anggaran

9

Sinergi yang dilakukan pada tahapan pembahasan dan pelaksanaanAPBN dilakukan untuk menjaga agenda yang direncanakan dapat

dilaksanakan dengan optimal

RUU DANNOTA KEUANGAN

UNDANG-UNDANG

Pembicaraan Tingkat I

PERPRES RINCIAN APBN

Penelahaan

RKAKL

DIPA

DIPA K/L dan

Non-K/L

PELAKSANAANANGGARAN JAN-

DES

JUL

AGT

PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN RKAKL

DES

NOV

OKT

SEPPEMBAHASAN RAPBN

Pengesahan UU APBN

I. Sinergi untuk penyusunan RUU yang komprehensif

II. Sinergi untuk menjaga rencana anggaran Pemerintah dalam NK RAPBN dapat disetujui DPR

III. Sinergi untuk pelaksanaan APBN dapat berjalan optimala. Monitoring pelaksanaan kegiatan K/L dan

Pemda secara komprehensifb. Pencairan DAK yang mengacu pada

progres capaian kinerja kegiatan

DUKUNGAN UNTUK TERWUJUDNYA SINERGI

Area Sinergi Internal Pemerintah untuk APBN Berkualitas

Memastikan Sinergi Kemenkeu (DJA) dan Bappenas dapat berjalansebaik-baiknya tanpa melanggar UU No.17/2003 tentang KeuanganNegara bagi Kemenkeu (DJA) dan UU No.25/2004 tentang SistemPerencanaan Nasional.

Kemenkeu (DJA) sedang menterjemahkan secara detailPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2017 tentangSinkronisasi Proses Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Nasional ke dalam peraturan tentangpenganggaran agar selaras dengan Amanah UU 17/2003tentang Keuangan Negara.

01

02

Area Sinergi Internal Pemerintah untuk APBN Berkualitas

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Kemenkeu c.q. DJA, saat ini telah ditetapkanketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA) dimana saatini proses impassing pada DJA. Selanjutnya, JFAA akan dikembangkan keseluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dimana DJA sebagai Pembina jabatandimaksud.

Hal ini dilakukan agar DJA dan K/L memiliki kesepapahamanBahasa/frekuensi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitasAPBN sebagai upaya meningkatkan kualitas APBN yang berkeadilan

01

02

TERIMA KASIH

14