of 3 /3
12/15/2014 1 Sinergi BUMN secara normatif pengaturannya telah dirumuskan dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BUMN; Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN; serta dalam Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN Permen BUMN No. Per-05/MBU/2008 Sebagaimana telah dirubah dengan Permen BUMN No. Per-12/MBU/2012 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atau antar Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian (Vide pasal 2 ayat (4)). Dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barang dan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau Iayanan dari BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecil dan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggunjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral (Vide Pasal 9 ayat (3) huruf J). Penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan Perusahaan Terafiliasi BUMN , diprioritaskan kepada Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan (Vide pasal 9 ayat (4))

Sinergi BUMN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sinergi bumn dengan pihak eksternal

Text of Sinergi BUMN

  • 12/15/2014

    1

    Sinergi BUMN secara normatif pengaturannya

    telah dirumuskan dalam Pedoman Pengadaan

    Barang/Jasa BUMN; Pedoman Pendayagunaan

    Aset Tetap BUMN; serta dalam Tata Cara

    Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan

    Aktiva Tetap BUMN

    Permen BUMN No. Per-05/MBU/2008 Sebagaimana telah dirubah dengan Permen BUMN

    No. Per-12/MBU/2012

    Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMN mengutamakan sinergi antarBUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN atauantar Perusahaan BUMN dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi BUMN dalamrangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian (Vide pasal 2 ayat (4)).

    Dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada BUMN,Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, sepanjang barangdan/atau jasa dimaksud adalah merupakan produk atau Iayanan dari BUMN,Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau usaha kecildan mikro, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapatdipertanggunjawabkan, serta dimungkinkan dalam peraturan sektoral (VidePasal 9 ayat (3) huruf J).

    Penunjukan langsung kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, danPerusahaan Terafiliasi BUMN , diprioritaskan kepada Anak Perusahaan BUMNatau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan (Vide pasal 9 ayat (4))

  • 12/15/2014

    2

    Penjualan Aktiva Tetap BUMN dapatdilakukan melalui mekanismepenunjukan langsung kepada BUMN lainatau Anak Perusahaan BUMN yangsahamnya 90 % atau lebih dimilik olehBUMN

    Permen BUMN No. Per-13/MBU/09/2014 tentangPedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN

    Prinsip Pendayagunaan Aset Tetap BUMNmengutamakan Sinergi antar BUMN dan/atau AnakPerusahaan BUMN dan/atau Perusahaan TerafiliasiBUMN dan peningkatan peran serta usaha nasional(Vide Bab II angka 6).

    Pemilihan Mitra dalam rangka Pendayagunaan AsetTetap BUMN (BGS/BSG/KSO/KSU) dapatdilaksanakan melalui mekanisme PenunjukanLangsung kepada BUMN dan/atau Anak PerusahaanBUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN.

  • 12/15/2014

    3

    Permen BUMN No. Per-13/MBU/09/2014 tentangPedoman Pendayagunaan Aset Tetap BUMN

    1. BUMN dapat bekerjasama dengan BUMN lain atau AnakPerusahaan BUMN, untuk dan atas nama (Vehicle) BUMNyang bersangkutan melaksanakan Pendayagunaan Aset TetapBUMN bekerjasama dengan pihak lain sebagai Mitra.

    2. Penunjukan Mitra untuk kerjasama sebagaimana dimaksudpada angka 1, dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsungdengan memprioritaskan Anak PerusahaanBUMN yangbersangkutan.

    3. Penunjukan pihak lain sebagai Mitra oleh BUMN lain atauAnak Perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada angka 1,dilakukan oleh BUMN lain atau Anak Perusahaan BUMNdengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini