SilabusMata Kuliah : Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah

Jurusan Ilmu Administrasi NegaraFisipol - UGM---------------------

Pendahuluan

Mata kuliah ini hendak membahas berbagai dimensi penting dari kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Setelah pembahasan silabus dan “kontrak belajar”, pertemuan berikutnya akan mencermati berbagai kasus riil yang terjadi di Indonesia setelah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, sejak 2001. Kejadian yang mutakhir, misalnya, kasus “pemecahan” wilayah Provinsi Sumatera Utara (usulan pembentukan Provinsi Tapanuli), yang pada salah satu episodenya berlangsung anarkis sehingga membawa korban jiwa pada Selasa 03 Februari 2009 (baca Tempo, Edisi 9-15 Februari 2009). Kuliah-kuliah selanjutnya akan mendiskusikan definisi, visi, dan konsep-konsep dasar otonomi daerah (sering disebut dengan istilah desentralisasi).

Otonomi daerah bukanlah suatu kebijakan yang dirumuskan secara tiba-tiba. Ada berbagai preseden yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Selain itu pada era Orde Baru telah dilakukan berbagai eksperimentasi (proyek percontohan) pelaksanaan otonomi daerah. Pada titik ini pembahasan masuk pada dimensi historis kebijakan otonomi daerah. Dari segi produk kebijakan, telah ada berbagai perundangan-undangan tentang otonomi daerah; misalnya UU No.5 tahun 1974, UU No.22 tahun 1999, UU No. 32 tahun 2004, Perpu No.3 tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32/ 2004 (selanjutnya ditetapkan dengan UU No. 8 tahun 2005), dan Amandemen UU Pemerintahan Daerah 2008.

Implementasi kebijakan otonomi daerah membawa perubahan secara mendasar dalam model penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara singkat dapat dikatakan terjadi pergeseran yang amat mendasar dalam pola hubungan dan fungsi pemerintah pusat dan daerah. Terjadi pergeseran pola hubungan pemerintah pusat – daerah dari yang berwatak sentralistik dan paternalistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Kebijakan otonomi daerah juga meninggalkan

paradigma pembangunan sebagai landasan kerja pemerintah (era Orde Baru) yang telah melahirkan banyak “korban pembangunan”, menjadi paradigma pelayanan dan pemberdayaan. Hal ini dilakukan demi mengembalikan harga diri rakyat dan membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan (masyarakat) yang adil.

Implementasi kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi baik di pusat dan terutama di daerah. Studi Governance dan Decentralization Survay (GDS) 2002 mensinyalir dengan kuat terjadi “perebutan kewenangan” antar berbagai tingkatan pemerintahan (pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota, antara sesama pemerintah kabupaten/kota). Gejala ini dapat dibaca sebagai terjadi beberapa kecenderungan berikut. Pertama, ada kekeliruan dalam memahami filosofi, latar belakang, dan tujuan diterapkannya kebijakan otonomi daerah (baik di kalangan elit pusat maupun daerah, juga di kalangan masyarakat luas). Kedua, terjadi konflik kepentingan (vested interest) antarelit di tingkat pusat yang mengakibatkan munculnya sikap “setengah hati” dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah. Ketiga, adanya sikap berlebihan dari pejabat lokal dalam memaknai dan menjalankan kebijakan otonomi daerah, sehingga memunculkan gejala aroganisme daerah (Agus Dwiyanto, dkk. Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PSKK UGM, 2003, halaman 15-17). Selain itu muncul berbagai isu di seputar penataan struktur organisasi pemerintah, keuangan daerah, kinerja pelayanan publik, hubungan eksekutif-legislatif daerah, model pilkada, serta persoalan peningkatan efektivitas kerja pemerintah, dan seterusnya.

Materi Kuliah

1. Perkenalan dan pengenalan silabus2. Beberapa kasus implementasi Otonomi Daerah3. Konsep Negara dan Sistim Pembangian kekuasaan4. Konsep Desentralisasi: devolusi, dekonsentrasi,

delegasi/medebewind5. Sejarah desentralisasi di Indonesia

UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 diganti menjadi UU No 32 Tahun 2004 (selanjutnya ditetapkan

dengan UU No. 8 tahun 2005), dan Amandemen UU Pemerintahan Daerah 2008.

6. Model-model pemerintahan lokal : Inggris (autonomus), Perancis (integrated), Indonesia (?), Negara-negara Asia dan Afrika

7. Sistim pembagian kewenangan: fungsi dan struktur8. Sumber-sumber pendapatan dan sistim pembelanjaan daerah

di Indonesia9. Sistem pemilihan kepala daerah dan implikasi pada

pemerintah lokal10. Pemekaran wilayah: antara isu pelayanan publik,

ekonomi dan kepentingan politik11. Isu otonomi khusus Papua: etnisitas versus ekonomi12. Isu Otonomi khusus N A D : sistim pemerintah lokal

berbasis syariah13. Isu Otonomi D I Yogyakarta: pemerintah lokal berbasis

kultural

Metode Belajar:1. Ceramah2. Diskusi3. Tugas individu: paper pribadi, tugas mingguan

Evaluasi:1. Partisipasi kelas : 20%2. Tugas-tugas : 25%3. UTS : 25 %4. UAS : 30%

Literatur : menyusul