Otonomi Daerah Dalam Perspektif Teori Kebijakan Dan Praktek 14378

Otonomi DaerahOtonomi Daerah dalam Perspektifdalam PerspektifOtonomi DaerahOtonomi Daerah dalam Perspektifdalam PerspektifTeori, Teori, Kebijakan Kebijakan dan Praktekdan Praktek

D H D d S lihi MAD H D d S lihi MADrs. H. Dadang Solihin, MADrs. H. Dadang Solihin, MA

STIASTIA--KawulaKawula Indonesia (STIAKIN)Indonesia (STIAKIN)Jakarta, 7 April 2007Jakarta, 7 April 2007

dadang-solihin.blogspot.com 2

Dadang holds a MA degree (Economics), University of Dadang Solihin’s ProfileDadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his


You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Otonomi Daerah di Indonesia

TeoriTeori TeoriTeori KebijakanKebijakan

1 2 3

TeoriTeori TeoriTeori KebijakanKebijakan

KebijakanKebijakan TeoriTeori

PraktekPraktek PraktekPraktek PraktekPraktekPraktekPraktek PraktekPraktek PraktekPraktek

4

TeoriTeori KebijakanKebijakan PraktekPraktek

4


Amanat KonstitusiAmanat Konstitusi

Pasal 18 UUDPasal 18 UUD

1) N K t R blik I d i dib i t1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, p , y g p p p ,kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2) P i t h d h i i d h k b t d2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas p gpembantuan.

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan k t iliki D P kil R k t D hkota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.


4) G b B ti d W lik t i i b i4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahundang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.


Pasal 18A UUDPasal 18A UUD

1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota ataupemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan d k d hdan keragaman daerah.

2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarasumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

d dundang-undang.


Pasal 18B UUDPasal 18B UUD

1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang undangbersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hakkesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


Perspektif Teori

Pemisahan dan Pembagian KekuasaanPemisahan dan Pembagian Kekuasaan

T i i h k k ( ti f Teori pemisahan kekuasaan (separation of power) oleh Montesquieu. Kekuasaan negara dipisahkan secara horizontalKekuasaan negara dipisahkan secara horizontal

melalui fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Konsep pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power).

K k dib ik tik l d l Kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan ‘atas-bawah’.

Biasa digunakan dalam mekanisme pembagian g p gkekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian.


Alasan Dianutnya Desentralisasi(The Liang Gie 1968)(The Liang Gie, 1968)

Dari sudut politik:• Untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak sajaUntuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja

yang akhirnya dapat menimbulkan tirani;• Untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri

dalam mempergunakan hak-hak demokrasi;p gDari sudut teknis organisatoris pemerintahan: Efisiensi• Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah

setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah. p p g y p• Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh

pemerintah pusat.Dari sudut kultural:• Supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada

kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya;sejarahnya;

Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi:• Pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung

membantu pembangunan tersebutdadang-solihin.blogspot.com 12

membantu pembangunan tersebut.

14 Manfaat Otonomi Daerah(Shabbir Cheema dan Rondinelli, 1983)

1 Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan1. Perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.

2. Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

3 Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.

4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi"penetrasi" yang lebih baik dari Pemerintah Pusat bagi Daerah-Daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, di mana seringkali rencana pemerintah tidak di h i l h k t t t t dih b t l hdipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elite lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.


5 Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok5. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dankesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.

6. Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitasmasyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial.

7. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat p g pdengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. p j

8. Dapat menyediakan struktur di mana berbagai departemen di pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOsbersama dengan pejabat Daerah dan sejumlah NGOs di berbagai Daerah. Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah


program pemerintah.

9. Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan p y gdiperlukan guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. p g

10. Dapat meningkatkan pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang seringkali tidak simpatik dengan programseringkali tidak simpatik dengan program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan kalangan miskin di pedesaan.

11 Ad i i t i i t h j di d h11. Administrasi pemerintahan menjadi mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif. Kalau mereka berhasil maka dapat dicontoh oleh Daerah yang l ilainnya.


12 Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan12. Memungkinkan pemimpin di Daerah menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasimemonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada yang dilakukan oleh pejabat di Pusat.

13 Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional13. Memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi

l d l b t k bij ksecara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepentingan mereka di dalam memelihara sistem

litikpolitik.14. Meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat

lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu g y y g ,tidak lagi menjadi beban pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah.


Mengapa Otonomi Daerah?Mengapa Otonomi Daerah?1 I d i ih b l ki k1. Indonesia masih belum memungkinkan

menganut federasi. H i k UUD b t k b h Harus mempersiapkan UUD baru untuk sebuah

Negara Federasi Indonesia Harus menetapkan mekanisme "Checks and Harus menetapkan mekanisme Checks and

Balances" antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatifyang mencakup Pemerintah Nasional serta Propinsi t N B iatau Negara Bagian.

Setiap propinsi atau negara bagian harus memiliki semacam "Konstitusi Negara Bagian "semacam Konstitusi Negara Bagian .

Dll.


2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state (negara bangsa)memelihara nation state (negara bangsa). Mengembalikan "Hak-Hak Dasar" masyarakat di

Daerah dengan memberikan kewenangan yang g g y gutuh dalam rangka rekrutmen politik lokal.

Memberikan supervisi agar Daerah tidak melakukan tindakan yang menyimpang darimelakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan nasional.

Daerah yang kuat di dalam membangun k t k d di i kmasyarakatnya, mereka dengan sendirinya akan

mendukung Negara Kesatuan, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mendukung gerakan

tiseparatisme.


3 S t li i t l h t b kti l t i k i i3. Sentralisasi telah terbukti gagal mengatasi krisis nasional. Tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan Tugas Pemerintah tidak lagi mengurus dan memikirkan

masalah-masalah Daerah, diserahkan saja sepenuhnya kepada Daerah.K ik b d k k h dik l l h Ketika sumber daya kekuasaan sepenuhnya dikontrol oleh Presiden, ternyata sama sekali tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 negara.

4. Untuk memantapkan kehidupan demokrasi di masa-masa yang akan datang Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi

sangat rapuh. Politik tidak seharusnya menjadi dominasi orang-orang di

Jakarta sajaJakarta saja.


5. Aspek keadilan Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah

terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber d di iliki d l b hdaya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Kebijakan desentralisasi/otonomi daerahdib l k k t k h tik l b t kdiberlakukan untuk menghentikan segala bentuk kebijakan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan denganmasyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam.


Perspektif Kebijakan

Tujuan Otonomi DaerahTujuan Otonomi Daerah

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta

masyarakat. Meningkatkan daya saing daerah Meningkatkan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerahpotensi dan keanekaragaman daerah

dalam sistem NKRI.

Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)


Sasaran OtodaSasaran Otoda1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan

perundang undangan pusat dan daerah termasuk yangperundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.

2 M i k t k j t i t h d h2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang

efektif, efisien, dan akuntabel;efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya

aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;kompeten;

5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan

f i l dprofesional; dan 6. Tertatanya daerah otonom baru.

Sumber: RPJM 2004-2009


Su be J 00 009

Pembagian Urusan PemerintahanPembagian Urusan Pemerintahan

U P i t hUrusan Pemerintah:1. Politik luar negeri.2 Pertahanan2. Pertahanan.3. Keamanan.4. Yustisi.5. Moneter dan fiskal nasional.6. Agama.

Urusan Pemerintahan Daerah:j l k t i l l t k t• menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


P i i t i l lPrinsip otonomi seluas-luasnya:• daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur

semua urusan pemerintahan di luar yang menjadisemua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah.

Asas otonomi:Asas otonomi:• pelaksanaan urusan pemerintahan secara langsung oleh

pemerintahan daerah itu sendiri,Asas tugas pembantuan:• penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah p g p p p

kabupaten/kota dan desa,• penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.


Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

1. Kriteria eksternalitas Pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan

dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebutpemerintahan tersebut.

Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadimaka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.


2. Kriteria akuntabilitasPertimbangan bahwa yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebutyang ditangani tersebut.

3. Kriteria efisiensiP ti b t di b d ( ilPertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapaikepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan.


Hubungan antar PemerintahanHubungan antar Pemerintahan

Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah Hubungan dalam bidang keuangan Hubungan dalam bidang pelayanan umum Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya Antarpemerintahan daerah Hubungan dalam bidang keuangan Hubungan dalam bidang pelayanan umum Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya


Perspektif Praktek

Kewenangan yang Tumpang TindihPelaksanaan otonomi daerah masih kental di arnai oleh• Pelaksanaan otonomi daerah masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang tindih antar intitusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah.yang lebih rendah.

Anggaran Dalam otonomi daerah paradigma anggaran telah bergeser ke arah• Dalam otonomi daerah, paradigma anggaran telah bergeser ke arah apa yang disebut dengan anggaran partisipatif.

• Dalam prakteknya, keinginan masyarakat akan selalu bertabrakan dengan kepentingan elit sehingga dalam penetapan anggarandengan kepentingan elit, sehingga dalam penetapan anggaran belanja daerah, lebih cenderung mencerminkan kepentingan elit daripada keinginan masyarakat.

Elit Lokal• Otonomi daerah diwarnai oleh kepentingan elit lokal yang mencoba

memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapaimemanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya, dengan cara memobilisasi massa dan mengembangkan sentimen kedaerahan, seperti “putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah.


P litik Id tit Di iPolitik Identitas Diri• Menguatnya politik identitas diri selama pelaksanaan otonomi

daerah yang mendorong satu daerah berusaha melepaskan diri dari induknya yang sebelumnya menyatuinduknya yang sebelumnya menyatu.

• Otonomi daerah dibayang-bayangi oleh potensi konflik horisontal yang bernuansa etnis.

Orientasi Kekuasaan• Otonomi daerah masih menjadi isu pergeseran kekuasaan di

k l lit d i d i t k l i k t l bihkalangan elit daripada isu untuk melayani masyarakat secara lebih efektif.

• Langkah-langkah desentralisasi belumlah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakatmanfaatnya oleh masyarakat.

• Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang diharapkan menjadi pintu masuk bagi demokratisasi politik, sosial dan ekonomi di tingkat lokal mengandung banyak peluang bagi proses peminggiranlokal, mengandung banyak peluang bagi proses peminggiran kepentingan rakyat dan menguntungkan kepentingan elit lokal.


Dimana Posisi Otoda?Dimana Posisi Otoda?

Visi Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otoda


Dimana Posisi Otoda?Dimana Posisi Otoda?

Sasaran Otoda

Strategi Otoda

Kinerja Otodaj


Permasalahan Otonomi DaerahPermasalahan Otonomi Daerah1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama

ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.

2 Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerahpemerintahan di daerah.

3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.

4 Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.

Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000


Permasalahan Otonomi DaerahPermasalahan Otonomi Daerah . . .

1. Belum Jelasnya Pembagian Kewenangan Antara P i t h P t D D hPemerintah Pusat Dan Daerah.

2. Berbedanya Persepsi Para Pelaku Pembangunan Terhadap Kebijakan Desentralisasi Dan Otonomi p jDaerah.

3. Masih Rendahnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.4 Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah4. Belum Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah Daerah

Yang Efektif Dan Efisien.5. Terbatasnya Dan Rendahnya Kapasitas Aparatur y y p p

Pemerintah Daerah.6. Masih Terbatasnya Kapasitas Keuangan Daerah.7 Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran7. Pembentukan Daerah Otonom Baru (Pemekaran

Wilayah) Yang Masih Belum Sesuai Dengan Tujuannya.

dadang-solihin.blogspot.com 35Sumber: RPJM 2004-2009

Urusan PemerintahanUrusan Pemerintahan

T j di t ti dih t ti k t i t h Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Otoda dengan UU Sektor.y g

Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue).

Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampukarena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal.


Kelembagaan DaerahKelembagaan Daerah

Ad k d d h t k k Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi

Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan

Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak yg g yg ysehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan sebagian besar alokasi APBD dibandingkan untuk pelayanan publikpublik.

Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu g g p y p ypenyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.


KepegawaianKepegawaianB k P d l i k l bih PNS d Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.Ad j l d “P t A li D h” t k Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme.Ad j l liti i PNS (t t d l t Pilk d ) Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).

Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah.

Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja.p g j

Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.


p

Keuangan DaerahKeuangan Daerah

1. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency).

2 Overhead cost pemda yang tinggi2. Overhead cost pemda yang tinggi. 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam

penyusunan APBD. 4. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 5 Kurangnya manajemen aset Pemda5. Kurangnya manajemen aset Pemda.6. Masih lemahnya kebijakan investasi di daerah


PerwakilanPerwakilan

1. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD.2. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD.3. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan

pejabat karir.4 M ih k h DPRD t h d4. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap

peraturan perundangan.5 Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya5. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya

networking.


Pelayanan PublikPelayanan Publik

1. Masih rendahnya kualitas pelayanan2. Masih besarnya peranan Pemda dalam penyediaan

lpelayanan.3. Tidak jelasnya standar pelayanan.4 R d h k t bilit l4. Rendahnya akuntabilitas pelayanan.


Terima KasihTerima KasihTerima KasihTerima Kasih


Documents

Otonomi Daerah Dalam Perspektif Teori Kebijakan Dan Praktek 14378