Click here to load reader

Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara Di Pengadilan Berkaitan Dengan Asal Organisasinya

  • View
    327

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sikap hakim

Text of Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara Di Pengadilan Berkaitan Dengan Asal Organisasinya

  • Page 1 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    BUNGA RAMPAI:

    SIKAP HAKIM TERHADAP KEABSAHAN ADVOKAT BERACARA DI

    PENGADILAN BERKAITAN DENGAN ASAL ORGANISASINYA

    Oleh: Nurhadi, S.HI.1

    A. PENDAHULUAN

    1. Sejarah dan Peraturan Advokat Pada Masa Pra Kemerdekaan

    Profesi Advokat adalah profesi yang bebas (free profession; vrij

    beroep), yang tidak tunduk pada hirearkhi jabatan dan tidak tunduk pada

    perintah atasan dan hanya menerima perintah atau order atau kuasa dari

    klien berdasarkan perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak

    tertulis, yang tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat, tidak tunduk pada

    kekuasaan publik, seperti Notaris yang merupakan jabatan publik, yang

    mempunyai kewajiban dan tanggung jawab publik.

    Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan

    berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,

    selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di

    luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan

    pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin

    berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki

    kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

    Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam

    pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi

    sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan

    hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk

    dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

    Namun, seringkali dalam kenyataan, orang-orang yang menggeluti

    profesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu

    sendiri. Hal itu bisa karena faktor di luar dirinya yang begitu kuat, tetapi

    1 Hakim pada Mahkamah Syariyah Lhoksukon, Kab. Aceh Utara sejak Desember

    2011 sampai sekarang. Sebelumnya Cakim pada Pengadilan Agama Tigaraksa Kab. Tangerang, Banten sejak Mei 2009 sampai November 2011, dan sebelumnya juga Advokat pada Kantor Hukum Muchzan Yara & Rekan, Muchyar Yara & Associates (2008), dan Jawulaa & Associates (2007).

  • Page 2 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan

    terhadap esensi profesinya.2

    Padahal profesi Advokat sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini

    dikenal secara universal sekitar tahun 2000-an, ia sudah dijuluki sebagai

    officium nobile artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi Advokat

    itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat

    dan bukan kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut

    menegakkan hak-hak asasi manusia.

    Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak

    sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya,

    keadvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda.

    Maka konsekuensi logis apabila model Advokat Indonesia dengan

    sendirinya adalah seperti Advokat Belanda.

    Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi Advokat

    terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum anglo-saxon (common law) dan

    tradisi hukum eropa kontinental (civil law). Misalnya bagi Inggris dan

    Amerika dengan tradisi hukum common law memandang besarnya jumlah

    Advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Perancis,

    Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (civil law)

    justru sebaliknya.

    Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an,

    semua Advokat dan Notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang

    mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan

    Indonesia masih berjalan lambat. Mengenai hal ini, Daniel S. Lev

    berpendapat bahwa besar kecilnya jumlah Advokat pribumi tergantung

    kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi

    kolonialnya.

    Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul

    pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak

    langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite

    2 Yunasril Yuzar, Standar Kompetensi Profesi Advokat Indonesia, di

    http://www.advokatcirebon.com/detail_artikel.php?id_artikel=42

  • Page 3 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    priyayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah

    masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan

    ini seperti perkebunan hingga seperempat abad kesembilan belas.

    Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas,

    Belanda mengubah kebijaksaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai

    pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru

    diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan kehakiman dikembangkan dan

    dibenahi, serta pemerintahan dirasionalisasi dengan hukum dan peraturan

    yang cocok. Dengan demikian rechtsstaat diperkenalkan di tanah jajahan,

    meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial.

    Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah kolonial menganut

    kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan

    kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah

    kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun

    kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi.

    Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis

    peradilan yang berlainan. Pertama, pengadilan pemerintah untuk orang

    Eropa meliputi pengadilan tingkat pertama, residentiegerecht yang menjadi

    wewenang residen Belanda; pengadilan banding, raad van justitie di ibukota

    dan pengadilan tertinggi, hoogerechtshof. Kedua, pengadilan pemerintah

    untuk orang bukan berupa, pengadilan agama Islam, dan pengadilan adat.

    Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga

    tingkatan yakni districtsgerecht, regentschapsgerecht, dan landraad.

    Landraad inilah yang menjadi cikal bakal pengadilan negeri Indonesia. Pada

    tahun 1938, putusan landraad dapat dibanding pada raad van justitie

    Sebagian besar hakim landraad adalah orang Belanda, namun sejak 1920-

    an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan

    hukum diangkat sebagai hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH

  • Page 4 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Pidana dengan hukum acara yang dikenal HerzieneInlandse Reglement

    (HIR).3

    Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk

    bekerja sebagai Advokat, sehingga di Hindia Belanda (Indonesia) sampai

    pengetahuan tahun 1920-an, semua Advokat dan Notaris adalah orang

    Belanda tidak seorang pun dari golongan Indonesia Asli dan Cina yang

    terjun ke profesi ini pada awal dibukanya pendidikan hukum bagi orang

    Indonesia, kesempatan ini hanya terbuka bagi Kaum Priyayi Jawa oleh

    karena pendidikan hukum dipandang sebagai persiapan untuk menjadi

    pegawai pemerintah.

    Selama pertengahan Abad kesembilan belas, pendidikan yang

    tersedia adalah untuk jabatan pegawai, guru, dan perawat kesehatan. Pada

    saat Pemerintah di Batavia mengumumkan akan didirikan sekolah hukum

    bagi Orang Indonesia, para ahli hukum Belanda menentang gagasan itu

    dengan alasan bahwa orang Bumi Putera tidak siap untuk memenuhi

    tuntutan pendidikan dan pekerjaan hukum yang berat. Pemerintah

    mengesampingkan keberatan tersebut dan pada tahun 1909 membuka

    Rechtsschool di Batavia. Akan tetapi satu-satunya tujuan didirikannya

    Rechtsschool adalah untuk menyediakan Panitera, Jaksa, dan Hakim.

    Lulusannya tidak dapat menjadi Advokat atau Notaris. Pada tahun 1910-an

    akhir, para lulusan dari Rechtsschool diberi kesempatan untuk meraih

    gelar meester in de rechten di Belanda.

    Pada tahun 1924 sebuah fakultas hukum didirikan di Batavia,

    Rechtshogeschool. Dengan tersedianya pendidikan hukum ini, maka

    kesempatan bagi orang Indonesia untuk menjadi Advokat semakin terbuka.

    Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia

    asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat

    Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Diantara

    empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden,

    3 Khaerul H. Tanjung, Sejarah Hukum Advokat Indonesia, di

    http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia

  • Page 5 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    tidak kurang dari enam belas orang menjadi Advokat sepulang ke

    Indonesia.4

    Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan Advokat

    Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak satupun

    kantor Advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang,

    dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi Advokat Indonesia asli

    memulai praktek adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena Advokat

    Belanda mengganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

    Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah

    memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Advokat pribumi

    pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para Advokat

    Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadikan para Advokat

    Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.

    Dapat dikemukan berbagai pengaturan profesi Advokat pada masa

    pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:5

    a. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 dan Staatblad Tahun 1848 Nomor 57

    tentang Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in

    Indonesie atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur

    tentang advocatenen procureurs yaitu penasehat hukum yang bergelar

    sarjana hukum.

    b. Staatblad Tahun 1847 Nomor 40 tentang Reglement op de

    Rechtsvordering (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (Raad

    van Justitie) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang

    Advokat atau procureur.

    c. Staatsblad Tahun 1848 Nomor 8 tentang Bepalingen Bedreffende Het

    Kostuum Der Regterlijke Ambtenaren En Dat Der Advocaten, Procureur En

    Deurwaarders, yaitu Peraturan Mengenai Pakaian Pegawai Kehakiman

    Dan Para Advokat, Jaksa dan Juru Sita.

    4 Beberapa nama lain diantaranya; Mr. Iskak Cokroadisuryo, Mr. RM. Sartono,

    Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Ali Sastroamidjoyo, dan Mr. R. Sastro Mulyono. 5 Khaerul H. Tanjung, Ibid. dan Yunasril Yuzar, Ibid.

  • Page 6 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    d. Staatsblad Tahun 1922 Nomor 522 tentang Vertegenwoordiging Van Den

    Lande In Rechten, yaitu tentang mengenai Mewakili Negara Dalam

    Hukum.

    e. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang

    Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab

    I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan

    orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum

    permulaan pemeriksaan.

    f. Staatblad Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang

    Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap

    orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang

    dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah

    memberi bantuan.

    g. Staatblad Tahun 1927 Nomor 496 tentang Regeling van de bijstaan en

    vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden,

    mengatur tentang penasehat hukum yang disebut zaakwaarnemers

    atau pada masa tersebut dikenal dengan pokrol.

    h. Staatblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang Herziene Inlandsch Reglement

    (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh

    bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan

    hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya,

    maukah ia dibantu di pengadilanoleh seorang penasehat hukum. Dan

    Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang

    dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.

    i. Staatblad Tahun 1944 Nomor 44 tentang Het Herziene Inlandsch

    Reglement atau RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), menurut

    Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili

    oleh orang lain.

    Berbagai ketentuan hukum di atas mendasari profesi Advokat pada

    masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan Advokat Belanda.

  • Page 7 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Akan tetapi berbagai pengaturan itu sedikitnya telah mendasari

    perkembangan Advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

    2. Sejarah dan Peraturan Advokat Pada Masa Pasca Kemerdekaan

    Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan

    pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak

    melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti

    pada UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van

    strafrecht voor Nederlands Indie tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini

    memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan procureur dan orang-

    orang yang memberikan bantuan hukum.

    Pengaturan profesi Advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai

    ketentuan perundang-undangan termasuk di dalamnya ketentuan pada

    masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak

    proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini

    ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain

    yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS

    1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.6

    Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak

    mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum

    lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum.

    Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran

    menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum

    (authority of law) dan supremasi hukum (supremacy of law), maka profesi

    hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

    Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan

    yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai

    berikut:7

    6 Terdapat ketentuan pada bagian V tentang Hak-hak Asasi Manusia UUDS 1950

    Pasal 7 ayat 4: setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu.

    7 Khaerul H. Tanjung, Ibid. dan Yunasril Yuzar, Ibid., lihat juga Afdal Dzikri, Pelaksanaan UURI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Makalah disampaikan pada pendidikan Calon Hakim Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Mei 2010, Mega Mendung, Bogor.

  • Page 8 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    a. UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan

    Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil

    dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau

    penasehat hukum.

    b. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42

    memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.

    c. UU Drt. Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara

    Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat

    ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka atapun terdakwa.

    d. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang

    kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan

    bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh

    bantuan hukum.

    e. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan

    UU Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum

    adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum

    yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan.

    f. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 s/d 57 dan

    69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk

    mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum

    berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.

    g. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui

    keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada

    tersangka atau terdakwa.

    h. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73 (1).

    i. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 (13).

    j. UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 (30).

    k. UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

    Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

    Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Pasal 5.

  • Page 9 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    l. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan

    Menteri Kehakiman, dan sebagainya.

    Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah

    mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam UU tersendiri.

    Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya

    tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi

    Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui

    disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

    Sejak lahirnya UU Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan

    sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya.

    Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekturtmen Advokat secara

    sistematis sehingga diharapkan para Advokat nantinya dapat

    melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (officium

    nobile).

    B. NOMENKLATUR DAN PENGERTIAN ADVOKAT

    1. Istilah Pokrol Bambu, Advokat, Pengacara Praktek, Penasehat

    Hukum, Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum

    Sebelum lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003 terdapat beberapa

    nomenklatur Advokat, misalnya Pokrol Bambu, Pengacara Praktek,

    Advokat, Konsultan Hukum/legal consultant, Penasehat Hukum dan Kuasa

    Hukum.

    Istilah Pokrol Bambu merupakan sebutan profesi hukum zaman

    Belanda. Pokrol Bambu adalah julukan bagi siapa saja yang merasa

    mampu, berani dan telah atau tengah menjalani memberikan jasa bantuan

    hukum termasuk untuk bersidang di Pengadilan sekalipun bukan sarjana

    hukum (tidak resmi) atau Pokrol bambu adalah seorang yang memberi

    nasehat hukum tetapi belum memperoleh kwalifikasi atau pendidikan

    hukum. Dahulu pokrol bambu menjadi aktor penting dalam pelayanan

    hukum, karena masyarakat umum merasa berjarak dengan Advokat yang

    berizin/resmi. Kemudian istilah Pokrol diatur dalam Peraturan Menteri

    Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol, yaitu Pasal 1 "yang

    dimaksud pokrol dalam peraturan ini adalah mereka yang memberi

  • Page 10 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh

    Menteri Kehakiman, dan yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam

    Pasal 3. Pasal 3, berbunyi "untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus

    dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia; 2. Lulus

    ujian yang diadaikan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara

    perdata, hukum acara pidana, pokok pokok hukum perdata dan hukum

    pidana; 3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60

    tahun; dan 4. Bukan pegawai Negari atau yang disamakan dengan pegawai

    negeri".

    Setelah era Pokrol Bambu muncul istilah Penasehat Hukum. Sesuai

    maksud dari istilah Penasehat Hukum dalam Pasal 36 UU Nomor 14 tahun

    1970, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri

    Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 Nomor KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor

    M.03-PR.08.05 tahun 1987 ini atas dasar ukuran pejabat mana yang

    dasarnya telah mengeluarkan ijin untuk berpraktek hukum membedakan

    mereka yang sehari-hari berprofesi sebagai Penasehat Hukum hanya dalam

    dua golongan yaitu: a. Advokat yang telah diangkat oleh Menteri

    Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan

    berpraktek hukum di manapun di seluruh wilayah Indonesia; b. Pengacara

    Praktek yang diberi ijin oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek

    hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

    Baik Advokat mapun Pengacara Praktek tersebut masing-masing

    memiliki tempat kedudukan yang sudah ditentukan dalam surat keputusan

    pengangkatannya atau surat "ijin praktek" yang dikeluarkan oleh Ketua

    Pengadilan Tinggi setempat. Semenjak mereka mengucapkan sumpah

    profesinya di muka Ketua Pengadilan Tinggi setempat, nama mereka

    terdaftar baik kepada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tersebut maupun

    pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukannya

    (domisili hukum) ditentukan. Hanya penasehat hukum yang namanya

    terdaftar pada suatu Pengadilan Tinggi/Negeri sajalah yang dapat

  • Page 11 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    dibenarkan beracara di muka Pengadilan sesuai dengan maksud surat

    keputusan pengangkatannya atau "surat izin praktek" yang dipegangnya.8

    Ada juga istilah Konsultan Hukum/legal consultant adalah

    Advokat/pengacara yang memberikan jasa konsultasi hukum kepada

    kliennya dan tidak identik dengan litigator (di Kepolisian, Kejaksaan dan

    Pengadilan) melainkan memberikan jasa penanganan seputar aspek-aspek

    legal umumnya dalam dunia korporasi/perusahaan. Kuasa Hukum, adalah

    Advokat/pengacara yang menjalankan kuasa dari kliennya dan identik

    dengan litigator. Setelah lahirnya UU No. 18 Tahun 2003, semua profesi

    yang berkaitan dengan pemberian jasa bantuan hukum tersebut disebut

    Advokat (Pasal 1 angka 1).

    2. Pengertian Advokat

    Dalam praktek hukum di Indonesia, istilah-istilah (nomenklatur) di

    atas mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun

    dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai lawyer

    atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah antara peran yang

    diberikan oleh lawyer yang memakai istilah Advokat, pengacara dan

    penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut trial lawyer atau

    secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah attorney at law serta di

    Inggris dikenal istilah barrister, dan peran yang diberikan oleh lawyer yang

    menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan

    istilah counselor at law atau di Inggris dikenal dengan istilah solicitor.9

    Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin advocare, yang

    berarti to defend, to call to ones aid, to vouch or to warrant. Sedangkan

    dalam bahasa Inggris Advocate, berarti to speak in favor of or defend by

    argument, to support, indicate or recommend publicly.10

    8 Pengacara Praktek diangkat oleh Pengadilan Tinggi dan wilayah kerjanya hanya

    dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi tersebut. Advokat diangkat oleh Menteri Kehakiman dan wilayah kerjanya seluruh wilayah di Republik Indonesia.

    9 Yudha Pandhu, Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini, (Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), h. 11.

    10 Frans Hendra Winarta, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 19

  • Page 12 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Sedangkan menurut UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1

    menerangkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa

    hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi

    persyaratan berdasarkan undan-undang ini.

    Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian Advokat yang

    dapat didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan

    perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga

    sekarang.

    Ada yang mengartikan bahwa Advokat adalah orang yang mewakili

    kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang

    diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di

    pengadilan atau beracara di pengadilan.11

    Ada juga diartikan Advokat sebagai Seorang penasehat hukum

    adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau

    berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.12

    Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Advokat

    adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau

    kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan

    atau tidak mendapatkan honorarium/fee.

    C. SEJARAH ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA

    Berikut ini merupakan perkembangan Organisasi Advokat di

    Indonesia:13

    1. Pada Masa Pasca Kemerdekaan

    11 Yudha Pandu, Ibid., h. 11 12 Lihat, Pasal 1 butir 13 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

    Hukum Acara Pidana. 13 Annida Ramasari, Organisasi Advokat di Indonesia, di

    http://annida.harid.web.id/?p=350 dan lihat Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, (Jakarta: PSHK, 2001), h. 361. Lihat Welin Kusuma, Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat, di http://peradi-sby.blogspot.com http://welin-kusuma. wordpress.com/advokat/

  • Page 13 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Balie van Advocaten, yang anggotanya umumnya berkebangsaan

    Eropa. Persatuan Pengacara Indonesia (Perpi, 1927) beranggotakan para

    pokrol bambu.

    2. Pada Masa Orde Lama

    Tahun 1959-1960, Balie Jawa Tengah, Balai Advokat Jakarta,

    Bandung, Medan dan Surabaya. Pada tanggal 14 Maret 1963, Persatuan

    Advokat Indonesia (PAI) dalam Seminar Hukum Nasional merupakan

    embrio Peradin.

    Kepengurusan PAI dijabat oleh tin ad-hoc yang bertugas untuk:

    a. Menyelenggarakan kongres nasional Advokat Indonesia.

    b. Mempersiapkan nama organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah

    tangga dan kode etik.

    c. Merencanakan program kerja dan pengurusan definitif.

    Pada tanggal 30 Agustus 1964, dibentuk Persatuan Advokat

    Indonesia (PERADIN) dalam Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana

    Solo. Pada tanggal 3 Mei 1966, PERADIN ditunjuk sebagai pembela tokoh-

    tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI) dan sekaligus sebagai

    satu-satunya wadah organisasi para Advokat di Indonesia.

    3. Pada Masa Orde Baru

    Pada Kongres 1977, PERADIN mengadopsi beberapa Resolusi, yakni:

    a. Korps Advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum turut

    bertanggung jawab bersama dengan ahli hukum di bidang lainnya dan

    dengan masyarakat secara umum bagi pembangunan Indonesia sebagai

    negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945.

    b. Indonesia sebagai negara hukum harus bertanggung jawab untuk

    menjamin dan menghormati hak fundamental warga negara, baik dalam

    aspek politik, maupun sosialnya, sehingga dapat tercipta masyarakat

    adil makmur berdasarkan Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia;

    c. PERADIN harus meningkatkan perannya selaku organisasi perjuangan

    sebagai komitmen esensialnya untuk mencapai kebenaran, keadilan dan

    supremasi hukum.

  • Page 14 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Beberapa anggota PERADIN yang tidak setuju dengan Resolusi

    PERADIN mendirikan Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI).

    Dukungan pemerintah secara diam-diam dicabut kembali ditandai

    dengan berdirinya antar lain Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum

    (LPPH-1979), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Fosko

    Advokat (Forum Studi dan Komunikasi Advokat) dan Bina Bantuan Hukum

    (BBH).

    Pada tahun 1980-an pemerintah mulai melaksanakan strategi

    peleburan PERADIN dan Organisasi Advokat lainnya dalam IKADIN (Ikatan

    Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal. Pada 10 November 1985

    disepakati berdirinya IKADIN.

    Pada tahun 1987, Pemerintah memberikan ijin pendirian Ikatan

    Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah bagi pengacara praktek.

    Didirikan sebagai akibat dikotomi Advokat dan pengacara praktek.

    Timbul juga organisasi Advokat yang berdasarkan pada praktek

    kekhususan, seperti Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI-1988) dan

    Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM-4 April 1989).

    Tanggal 27 Juli 1990 sekitar dua ratusan anggota Ikadin dari kubu

    Gani Djemat-Yan Apul, yang pada waktu itu mengikuti Musyawarah

    Nasional Ikadin di Hotel Horison Ancol menyatakan keluar dari Ikadin dan

    berikrar mendirikan organisasi Advokat yang bernama Asosiasi Advokat

    Indonesia (AAI).

    4. Masa Rekonsolidasi dan Reformasi

    Pada tahun 1995, Pemerintah memfasilitasi dua seminar di Jakarta

    untuk IKADIN, AAI, dan IPHI. Hasilnya adalah Kode Etik Bersama dan

    pembentukan Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Belakangan,

    IKADIN menarik diri dan memberlakukan kembali Kode Etik IKADIN untuk

    para anggotanya.

    Diawali dengan tiga kali pertemuan di bulan Januari 2002, pada 11

    Februari 2002 dideklarasikan berdirinya Komite Kerja Advokat Indonesia

    (KKAI) yang beranggotakan IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, Serikat

  • Page 15 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia

    (HAPI).

    Kegiatan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) adalah:

    a. Panitia bersama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Ujian

    Pengacara Praktek tanggal 17 April 2002;

    b. Membuat Kode Etik Advokat Indonesia pada 23 Mei 2002;

    c. Mendesak diundangkannya Rancangan Undang-Undang tentang

    Advokat.

    Tanggal 18 Pebruari 2003 kelompok sarjana syariah mendirikan

    Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

    Setelah Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

    diundangkan 5 April 2003 dibentuk KKAI versi kedua pada tanggal 16 Juni

    2003 yang bertujuan sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat 3 dan memiliki

    kegiatan melaksanakan verifikasi atas Advokat sebagai pelaksanaan Pasal

    32 ayat 1 dan membentuk Organisasi Advokat (Pasal 32 ayat 4).

    Pada tanggal 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia

    (PERADI) dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-undang Advokat.

    Pada bulan Mei 2007 pada Musyawarah Nasional Ikadin IV yang

    berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur, berujung pada terbentuknya

    dua versi kepengurusan, yaitu versi Otto Hasibuan dan versi Teguh

    Samudera. Keduanya saling mengklaim diri sebagai pengurus yang sah.14

    Pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman, Jakarta, 4 (empat)

    Organisasi Advokat terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) versi

    Teguh Samudera, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan

    Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) dan Asosiasi Pengacara Syariah

    Indonesia (APSI) mendeklarasikan Pendirian Kongres Advokat Indonesia

    (KAI) sebagai wujud protes sebagian Advokat yang menilai Peradi tidak

    14 Isa, Rujuk Antar Dua Kubu di Ikadin, Mungkinkah?, http://pmg.

    hukumonline.com/berita/baca/hol16844/rujuk-antar-dua-kubu-di-ikadin-mungkinkah, dan lihat Afdal Dzikri, Kepengacaraan, Makalah disampaikan pada pendidikan Calon Hakim Agama Mahkamah Agung RI, tanggal 20 Oktober 2008, Mega Mendung, Bogor.

  • Page 16 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    dibentuk melalui mekanisme yang demokratis, akuntabel, dan

    transparan.15

    Kemudian sekitar tahun 2008, PERADIN bangkit kembali yang pada

    tahun 1985 sudah dilebur ke IKADIN, dan sudah terpecah menjadi dua

    versi Ropaun Rambe dan versi Frans Hendra Winarta.

    Sampai saat ini sedikitnya terdapat 3 (tiga) organisasi Advokat yang

    mengklaim sebagai organisasi wadah tunggal Advokat dengan argumentasi

    hukum masing-masing, yaitu Peradi, KAI, dan Peradin.16

    D. CARA PENGANGKATAN ADVOKAT

    Pasca lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, menurut Pasal 2, 3 dan 4

    UU tersebut prosedur dan mekanisme cara pengangkatan Advokat melalui

    tahapan-tahapan sebagai berikut:17

    1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) versi PERADI dan

    Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA) versi KAI;

    2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) versi PERADI dan Ujian Calon

    Advokat (UCA) versi KAI;

    3. Mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

    secara terus-menerus di kantor Advokat;

    4. Pengangkatan dan Sumpah Advokat.

    1. PKPA

    PKPA dilaksanakan oleh organisasi Advokat. Yang dapat mengikuti

    PKPA adalah sarjana yang berlatar belakang/lulusan (lihat penjelasan Pasal

    2 ayat [1] UU No. 18 Tahun 2003): Fakultas Hukum; 2. Fakultas

    Syariah; 3. Perguruan Tinggi Hukum Militer; dan 4. Perguruan Tinggi

    Ilmu Kepolisian.

    Persyaratan calon peserta PKPA:18

    a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi.

    15 Welin Kusuma, Sejarah Kongres Advokat Indonesia (KAI), di http://dppkai.

    blogspot.com/2009/09/sejarah-kongres-advokat-indonesia-kai.html 16 Lihat, surat Ketua MA Nomor 065/KMA/V/2009, tanggal 20 Mei 2009. 17 Diana Kusumasari, Prosedur Menjadi Advokat Sejak PKPA Hingga

    Pengangkatan, di http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3636, lihat juga http://www.peradi.or.id/ dan http://www.kongres-advokat-indonesia.org/

    18 Lihat, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat

  • Page 17 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    b. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar

    belakang pendidikan tinggi hukum dan yang telah dilegalisir.

    c. Menyerahkan 3 (tiga) lembar foto berwarna ukuran 4x6.

    d. Membayar biaya yang telah ditetapkan untuk mengikuti PKPA, yang

    dibuktikan dengan fotokopi bukti pembayaran.

    e. Mematuhi tata tertib belajar.

    f. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% (delapan

    puluh persen) dari seluruh sesi PKPA.

    Apabila peserta telah mengikuti PKPA sesuai dengan ketentuan-

    ketentuan di atas, maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh

    penyelenggara PKPA.

    2. UPA

    Setelah mengikuti PKPA, calon Advokat harus mengikuti UPA yang

    dilaksanakan oleh organisasi Advokat. Dalam UPA yang dilaksanakan oleh

    Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ditentukan bahwa yang dapat

    mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang

    diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain yang mendapat

    persetujuan dari PERADI.

    Persyaratan umum mengikuti UPA:

    1. Warga Negara Indonesia;

    2. Mengisi Formulir pendaftaran, dengan melampirkan:

    a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Bukti Setor Bank biaya ujian Advokat;

    c. Pas foto berwarna 3 X 4 = 4 lembar; d. Fotokopi Ijasah (S1)

    berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh

    perguruan tinggi yang mengeluarkannya; e. Fotokopi Sertifikat

    pendidikan khusus profesi Advokat.

    Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari

    organisasi Advokat.

    3. MAGANG

    Untuk dapat diangkat menjadi Advokat, seorang calon Advokat

    harus mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua)

  • Page 18 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    tahun secara terus-menerus di kantor Advokat. Magang tidak harus

    dilakukan pada satu kantor Advokat, yang penting adalah magang tersebut

    dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua)

    tahun.19

    Calon Advokat yang hendak menjalani magang wajib mengajukan

    permohonan magang kepada Kantor Advokat yang memenuhi persyaratan

    dengan syarat-syarat sebagai berikut:20

    a. Warga negara Indonesia.

    b. Bertempat tinggal di Indonesia.

    c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

    d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

    2 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003;

    e. Telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang

    diselenggarakan oleh PERADI dan telah lulus Ujian Advokat.

    Berikut adalah dokumen-dokumen yang harus diserahkan ke Peradi

    dalam rangka memenuhi prasyarat magang calon Advokat:

    a. Surat pernyataan Kantor Advokat.

    b. Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang.

    c. Fotokopi KTP calon Advokat magang.

    d. Pas foto berwarna (berlatar belakang warna biru) dari calon Advokat

    ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.

    e. Surat pernyataan tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI

    atau Kepolisian RI atau pejabat negara.

    f. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh

    perguruan tinggi hukum yang mengeluarkannya.

    g. Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang

    diselenggarakan oleh Peradi.

    h. Fotokopi sertifikat kelulusan Ujian Profesi Advokat yang

    diselenggarakan oleh Peradi.

    19 Lihat, Pasal 3 ayat [1] huruf g UU No. 18 Tahun 2003 20 Lihat, Pasal 5 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang

    untuk Calon Advokat

  • Page 19 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    i. Fotokopi kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) pimpinan kantor Advokat

    dan Advokat pendamping.

    j. Surat keterangan dari kantor Advokat.

    k. Laporan penanganan perkara bagi calon Advokat yang telah bekerja dan

    telah ikut membantu penanganan sedikitnya 3 (tiga) perkara pidana dan

    6 (enam) perkara perdata dari Advokat pendamping.

    l. Surat keterangan honorarium/slip gaji/bukti pemotongan PPh Pasal 21

    atau kartu Jamsostek dari kantor Advokat atau surat keterangan

    pengganti tidak mendapatkan gaji.

    Peradi akan mengeluarkan Izin Sementara Praktek Advokat segera

    setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang dari

    Kantor Advokat.21 Laporan sebagaimana disebut di atas harus pula disertai

    dengan pas foto berwarna Calon Advokat (lebih disukai yang berlatar

    belakang biru) berukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.

    Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipenuhi calon Advokat

    magang selama melaksanakan magang di kantor Advokat:

    1. Selama masa magang (2 tahun), Calon Advokat harus membuat

    sedikitnya 3 (tiga) laporan persidangan (Laporan Sidang) perkara pidana

    yang bukan merupakan perkara sumir dan 6 (enam) Laporan Sidang

    perkara perdata, dengan ketentuan;

    a. Laporan-laporan Sidang tersebut adalah laporan atas setiap sidang

    yang dimulai pada sidang pertama sampai dengan adanya putusan

    atas masing-masing perkara dimaksud.

    b. Perkara-perkara dimaksud tidak harus merupakan perkara-perkara

    yang ditangani oleh Kantor Advokat tempat Calon Advokat

    melakukan magang.

    2. Selama masa magang, calon Advokat dapat diberikan pembimbingan,

    pelatihan, dan kesempatan praktek di bidang lainnya kepada Calon

    Advokat, antara lain:

    21 Lihat, Pasal 7A Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

    Magang untuk Calon Advokat.

  • Page 20 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    a. Berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus atau proyek, baik di

    bidang litigasi maupun non-litigasi.

    b. Melakukan riset hukum di dalam maupun di luar Kantor Advokat.

    c. Menyusun konsep, laporan tentang pekerjaan yang dilakukannya

    berupa memo, minuta, korespondensi e-mail, perjanjian-perjanjian,

    dan dokumen hukum lainnya.

    d. Menerjemahkan peraturan, memo, artikel dari bahasa Indonesia ke

    bahasa asing ataupun sebaliknya; dan/atau

    e. Menganalisa perjanjian atau kontrak.

    Calon Advokat yang melaksanakan magang di kantor Advokat

    memiliki hak-hak sebagai berikut:22

    1. Berhak didampingi oleh Advokat pendamping selama masa magang di

    kantor Advokat.

    2. berhak tidak dimintai imbalan oleh kantor Advokat tempat melakukan

    magang.

    3. berhak diberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktek.

    4. berhak menerima Izin Sementara Praktek Advokat dari Peradi sesuai

    ketentuan.

    5. berhak diikutsertakan di dalam surat kuasa, dengan syarat bahwa di

    dalam surat kuasa tersebut, terdapat Advokat Pendamping.

    6. di akhir masa magang, calon Advokat berhak mendapatkan Surat

    Keterangan Magang dari kantor Advokat sebagai bukti bahwa Calon

    Advokat tersebut sudah menjalani magang untuk memenuhi

    persyaratan magang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1)

    huruf g UU Advokat.

    Calon Advokat yang melaksanakan magang dilarang melakukan hal-

    hal di bawah ini:23

    22 Lihat, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2006

    tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat dan Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

    23 Lihat, Pasal 7B Peraturan Peradi No. 2 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat

  • Page 21 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    1. Memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, tetapi semata-

    mata mendampingi/membantu Advokat Pendamping dalam

    memberikan jasa hukum.

    2. Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan

    praktek Advokat atas namanya sendiri.

    4. PENGANGKATAN DAN SUMPAH ADVOKAT

    Untuk dapat diangkat sebagai Advokat, calon Advokat harus telah

    memenuhi tahapan-tahapan dan persyaratan sebagaimana diuraikan di

    atas. Selain itu, ada syarat lain yakni telah berusia sekurang-kurangnya 25

    (dua puluh lima) tahun.24

    Setelah diangkat oleh organisasi Advokat, calon Advokat resmi

    berstatus sebagai Advokat. Namun, Advokat yang baru diangkat oleh

    organisasi Advokat belum dapat menjalankan profesinya sebelum melalui

    tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah

    Advokat.

    Saat mengucapkan sumpah/janji Advokat di sidang terbuka

    Pengadilan Tinggi, Advokat wajib mengenakan toga Advokat. Toga Advokat

    adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.07.UM.01.06

    Tahun 1983 Tanggal 16 Desember 1983.

    Menurut Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, setiap Advokat yang diangkat

    berdasarkan UU Advokat wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

    Nama Advokat yang menjadi anggota Organisasi Advokat

    dicantumkan dalam Buku Daftar Anggota. Di dalam Buku Daftar Anggota

    dicantumkan pula nomor induk/keanggotaan Advokat pada Organisasi

    Advokat.

    Tanda keanggotaan pada Organisasi Advokat juga ditunjukkan

    dengan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) yang mencantumkan nomor

    induk/keanggotaan Advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya sehari-

    hari, kartu tanda pengenal Advokat harus selalu dibawa oleh Advokat

    sebagai bagian dari identitas diri dan profesional Advokat.

    24 Lihat, Pasal 3 ayat [1] huruf d UU 18 Tahun 2003

  • Page 22 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    E. SIKAP MAHKAMAH AGUNG (MA) DAN HAKIM-HAKIM DI BAWAHNYA

    TERHADAP ADVOKAT BERKAITAN DENGAN ASAL ORGANISASINYA

    Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum lahirnya

    UU Nomor 18 Tahun 2003, baik Advokat maupun pengacara praktek

    disumpah sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sebagaimana telah telah

    ditentukan dalam surat MA tanggal 10 Juli 1987 Nomor

    MA/KUMDIL/6983/VII/1987.

    Setelah lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2003, MA mengeluarkan surat

    Nomor KMA/445/VI/2003, tanggal 25 Juni 2003, yang ditunjukkan kepada

    Ketua Pengadilan Tinggi, yang pada intinya MA memberitahukan beberapa

    petunjuk, sambil menunggu diterbitkannya peraturan-peraturan pelaksana

    Undang-Undang tersebut:25

    1. Terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan, kepada Ketua-Ketua

    Pengadilan Tinggi dilarang untuk melakukan pelantikan/pengambilan

    sumpah terhadap Advokat/pengacara praktek yang baru.

    2. Kartu tanda pengenal yang dimiliki oleh para Advokat/pengacara

    praktek yang diterbitkan sebelum undang-undang Advokat tersebut,

    dinyatakan tetap belaku sampai 6 bulan sejak surat ini dikeluarkan,

    untuk selanjutnya akan diurus dan ditangani serta diterbitkan oleh

    organisasi Advokat.

    3. Kepada saudara-saudara Para Ketua Pengadilan Tinggi diingatkan

    untuk mengisi daftar ulang (her registrasi) para pengacara dan Advokat

    yang terdaftar di wilayahhukum saudara sebagaimana yang sudah

    diperintahkan Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Mahkamah

    Agung Nomor MA/SEK/671/XI/2000 tanggal 23 November 2000.

    4. Sambil menunggu peraturan pelaksana lebih lanjut sesuai dengan

    Undang-Undang Advokat tersebut diatas, maka semua prosedur

    pemindahan, mutasi Advokat dan lain-lain disesuaikan dengan maksud

    penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Advokat tersebut yang pada

    25 Lihat, Surat Ketua MA Nomor KMA/445/VI/2003, tanggal 25 Juni 2003

  • Page 23 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    pokonya perpindahan atau mutasi Advokat tersebut wajib

    memberitahukan kepada:

    - Pengadilan Negeri setempat.

    - Organisasi Advokat ( dalam hal ini KKAI ), dan

    - Pemerintah Daerah setempat.

    Setelah terbitnya surat KMA tersebut, Pengadilan Tinggi tidak

    melaksanakan penyumpahan calon Advokat.

    Pada tanggal 11 Februari 2002 dideklarasikan berdirinya Komite

    Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan IKADIN, AAI, IPHI,

    AKHI, HKPM, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan Himpunan Advokat dan

    Pengacara Indonesia (HAPI) minus APSI karena pada saat itu APSI belum

    ada. Sejak tanggal tersebut KKAI-lah sebagai panitia bersama dengan

    Mahkamah Agung menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktek, membuat

    Kode Etik Advokat Indonesia, dan mendesak diundangkannya Rancangan

    Undang-Undang tentang Advokat.

    Setelah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan pada

    tanggal 5 April 2003 dibentuk KKAI versi kedua pada tanggal 16 Juni 2003

    yang bertujuan sebagai pelaksanaan Pasal 32 ayat 3 sampai Peradi

    dideklarasikan.

    Pada tanggal 21 Desember 2004, Perhimpunan Advokat Indonesia

    (PERADI) dideklarasikan oleh para Advokat Indonesia yang tergabung dalam

    IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM dan APSI sebagai pelaksanaan

    Undang-undang Advokat.26

    Kemudian MA melakukan sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat

    (KTPA) melalui suratnya Nomor 07/SEK/01/I/2007, tanggal 11 Januari

    2007, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, yang pada

    intinya bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya Kartu Tanda Pengenal

    Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia

    (KKAI) pada tanggal 31 Desember 2006, maka diberitahukan bahwa Dewan

    26 Lihat, Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI),

    Nomor 30, tanggal 08 September 2005, dihadapan Buntario Tigris Darmawang, SE.,SH., MH., Notaris di Jakarta.

  • Page 24 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) akan

    mengeluarkan pengganti dengan KTPA baru atas nama PERADI yang akan

    digunakan oleh para Advokat yang berpraktek di pengadilan dari semua

    lingkungan peradilan di seluruh Indonesia.27

    Pada tanggal 29 Maret 2007, Ketua MA menerbitkan SEMA 01

    Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah Advokat, sebagai

    jababan atas surat PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Nomor

    059/Peradi-DPN/II/07 tanggal 27 Februari 2007 perihal Sumpah Advokat,

    yang pada intinya Mahkamah Agung memandang perlu memberikan

    petunjuk sebagai berikut:28

    1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

    mewajibkan Advokat, sebelum menjalankan profesinya, untuk

    bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh

    di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

    2. Pengambilan sumpah dilakukan oleh ketua atau, jika berhalangan, oleh

    Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan memakai toga dalam suatu

    sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Panitera.

    3. Lafal sumpah atau janji adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 4

    ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003.

    4. Salinan berita acara sumpah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi

    yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan

    HAM dan Organisasi Advokat.

    PERADI sudah beberapa kali melantik dan mengajukan

    penyumpahan calon Advokat kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia

    mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.

    Pasca dideklarasikannya KAI pada tanggal 30 Mei 2008, kemudian

    PERADIN bangkit kembali dan selanjutnya terjadi perseteruan antara KAI,

    PERADI dan PERADIN yang mengklaim sebagai wadah tunggal, perseteruan

    tersebut semakin meruncing.

    27 Lihat, Surat Sekretaris MA Nomor 07/SEK/01/I/2007, tanggal 11 Januari

    2007 28 Lihat, SEMA 01 Tahun 2007 tentang petunjuk pengambilan sumpah advokat,

    tanggal 29 Maret 2007

  • Page 25 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Penyebabkan perseteruan PERADI, KAI dan PERADIN pasca

    diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003 adalah bahwa menurut Pasal 4

    (1) Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut

    agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka

    Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, Pasal 28 ayat (1)

    disebutkan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah

    profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan

    ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk

    meningkatkan kualitas profesi Advokat, kemudian Pasal 30 ayat (2)

    menegaskan bahwa Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-

    Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

    Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh Advokat yang sudah

    diangkat sebelum maupun sesudah diundangkannya UU Advokat wajib

    menjadi anggota Organisasi Advokat, yang mana organisasi Advokat

    tersebut merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, dan Advokat

    sebelum menjalankan profesinya, wajib bersumpah menurut agamanya

    atau berjanji di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

    Bahwa terhadap permasalahan sumpah Advokat tersebut dikaitkan

    dengan ketentuan yang menyatakan semua Advokat yang diangkat setelah

    berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 harus bersumpah menurut

    agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka

    Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana yang

    diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003, terdapat

    fakta bahwa usulan penyumpahan Advokat yang dimintakan ke Pengadilan

    Tinggi tidak hanya berasal dari PERADI, melainkan juga dari KAI dan

    PERADIN yang kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi Advokat

    yang sah.

    Melihat kondisi demikian, Mahkamah Agung mengeluarkan

    petunjuk yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh

    Indonesia pada Tanggal 01 Mei 2009 dengan Surat Ketua Mahkamah Agung

    RI Nomor 052/KMA/V/2009 telah terdapat banyak pertanyaan dari para

  • Page 26 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Ketua Pengadilan Tinggi beberapa daerah, yang pada intinya

    mempertanyakan bagaimana sikap para Ketua Pengadilan Tinggi

    sehubungan dengan adanya permintaan penyumpahan Advokat, begitu

    pula Mahkamah Agung Republik Indonesia banyak menerima surat dari

    organisasi Advokat, baik dari PERADI, KAI maupun dari PERADIN,yang

    kesemuanya menyatakan diri sebagai organisasi Advokat yang sah,

    sedangkan yang lain tidak sah.29

    Berkaitan dengan keadaan tersebut Mahkamah Agung RI melalui

    Surat Ketua Mahkamag Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009, tanggal 01 Mei

    2009 memerintahkan agar semua Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh

    Indonesia untuk sementara waktu tidak mengambil sumpah Advokat baru

    yang dimintakan penyumpahannya kepada Pengadilan Tinggi selama

    penyelesaian masalah pembentukan organisasi Advokat sebagai wadah

    tunggal para Advokat di Indonesia belum diselesaikan oleh para Advokat

    karena akan melanggar ketentuan Pasal 28 UU Nomor 18 Tahun 2003

    Tentang Advokat dan terhadap Advokat yang telah diambil sumpahnya di

    sidang Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor

    18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebelum adanya Surat Ketua Mahkamah

    Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tidak bisa

    dihalangi untuk beracara di Pengadilan terlepas dari organisasi manapun

    Advokat tersebut berasal.

    Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung RI

    Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009 tersebut menyebabkan

    Advokat yang diangkat setelah berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003

    Tentang Advokat tidak dapat lagi dimintakan penyumpahannya di sidang

    terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnnya terhitung sejak

    tangal 01 Mei 2009 sehingga ketika beracara di sidang Pengadilan

    seringkali menimbulkan permasalahan karena ditolak dengan alasan belum

    disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili

    29 Lihat, Surat Ketua MA Nomor 052/KMA/V/2009, tanggal 01 Mei 2009

  • Page 27 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    hukumnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU

    Nomor 18 Tahun 2003.

    Terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Surat Ketua

    Mahkamah Agung RI Nomor 052/KMA/V/2009 Tanggal 01 Mei 2009

    tersebut di atas, telah diajukan permohonan uji materiil terhadap

    ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

    kepada Mahkamah Konstitusi yang oleh Putusan MK Nomor 101/PUU-

    VII/2009 sebagaimana diucapkan dalam Sidang Pleno MK pada Hari Rabu

    Tanggal 30 Desember 2009 pada intinya menyatakan bahwa adalah

    mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika Pengadilan Tinggi atas

    perintah UU wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum

    menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi

    Advokat yang pada saat diputuskan oleh MK secara de facto ada, dalam

    jangka waktu 2 tahun sejak amar Putusan MK tersebut diucapkan.30

    Bahwa lebih lanjut terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung RI

    Nomor 052/KMA/V/2009 Tangal 01 Mei 2009 telah dicabut dengan Surat

    Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni

    2010 Perihal Penyumpahan Advokat yang di dalam surat tersebut

    dinyatakan dikarenakan perseteruan yang nyata terkait dengan organisasi

    Advokat yang sah adalah antara PERADI dan KAI yang keduaduanya

    dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada Tanggal 24 Juni 2010 telah

    melakukan kesepakatan yang pada intinya Organisasi Advokat yang

    disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat adalah

    Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang mana dalam kesepakatan

    tersebut tidak mengikutsertakan pihak PERADIN sebagai salah satu

    organisasi Advokat yang juga pernah disebutkan dalam SK

    052/KMA/V/2009.31

    30 Lihat, Putusan MK Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 31 Lihat, Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MA,

    tanggal 21 Februari 2011 kepada pengurus PERADIN. Lihat juga, Surat DPP-KAI Nomor 044/Eks/DPP-KAI/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua MA. Lihat juga, Surat Ketua MA Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010, yang ditujukan kepada Presiden KAI.

  • Page 28 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    Dan sebagai konsekuensinya Mahkamah Agung juga di dalam surat

    tersebut di atas menyampaikan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi di

    seluruh Indonesia untuk mengambil sumpah para calon Advokat yang telah

    memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut

    harus diajukan oleh Pengurus PERADI sesuai dengan jiwa kesepakatan

    Tanggal 24 Juni 2010 antara KAI dan PERADI di hadapan Ketua

    Mahkamah Agung RI.

    Bahwa antara amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang

    diucapkan pada Tanggal 30 Desember 2009 dengan Surat Ketua

    Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010

    Perihal Penyumpahan Advokat adalah saling bertentangan isinya, di satu

    sisi amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada

    Tanggal 30 Desember 2009 menyatakan sampai dengan kurun waktu 2

    tahun ke depan sejak Tanggal 30 Desember 2009 (yakni sampai dengan

    tanggal 29 Desember 2011) Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah

    atau janji Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan

    dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto

    ada (diantaranya KAI, PERADI, dan PERADIN) sedangkan Surat Ketua

    Mahkamah Agung RI Nomor 089/KMA/VI/2010 Tanggal 25 Juni 2010

    Perihal Penyumpahan Advokat menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi dapat

    mengambil sumpah para calon Advokat yang telah memenuhi syarat (harus

    dimaknai calon Advokat adalah Advokat vide frase Pasal 4 ayat 1 UU Nomor

    18 Tahun 2003 Tentang Advokat) dengan ketentuan bahwa usul

    penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi.32

    Berdasarkan hal tersebut terhadap permasalahan terkait tidak

    disumpahnya Advokat karena terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung RI

    Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, oleh karena merujuk pada

    Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 Pengadilan Tinggi wajib mengambil

    sumpah yang diusulkan oleh organisasi Advokat tanpa mengaitkan dari

    organisasi mana Advokat itu berasal, maka agar tidak terjadi polemik

    32 Lihat, Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010

  • Page 29 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    berkepanjangan sebagai salah satu alternatif penyelesaian untuk sementara

    waktu sampai adanya penyelesaian atas perselisihan organisasi Advokat

    yang oleh MK diberi tenggang waktu dua (2) tahun, Advokat dapat beracara

    di pengadilan bilamana sebagai berikut, yaitu:33

    1. Advokat yang sudah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang

    berwenang tanpa melihat dari organisasi Advokat mana yang

    bersangkutan berasal.

    2. Advokat yang belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang

    berwenang tapi dapat dibuktikan melalui suatu surat yang

    bersangkutan sudah dimintakan usulan penyumpahannya oleh suatu

    organisasi Advokat tapi ditolak penyumpahannya oleh Pengadilan

    Tinggi.

    3. Advokat yang belum disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang

    berwenang tapi dapat dibuktikan melalui suatu surat yang

    bersangkutan sudah dimintakan usulan penyumpahannya oleh suatu

    organisasi Advokat tapi sejak surat usulan tersebut diajukan belum ada

    jawaban atau kepastian mengenai penyumpahannya dari Pengadilan

    Tinggi.

    Dalam praktek di Pengadilan, Hakim harus menerima advokat

    tersebut beracara di Pengadilan selama advokat tersebut termasuk dalam 3

    (tiga) kategori tersebut. Apabila diperlukan Hakim dapat memerintahkan

    Advokat tersebut memperlihatkan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan

    oleh Pengadilan Tinggi, walaupun hal tersebut tidalah lazim untuk

    meyakinkan bahwa Advokat tersebut adalah Advokat yang diperkenankan

    beracara di Pengadilan.34

    F. PENUTUP

    Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu dicatat yaitu:

    33 Keabsahan Advokat Beracara disidang Pengadilan, Rumusan hasil diskusi yang

    dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Hakim PTUN Palembang menyikapi perselisihan Organisasi Advokat, tanggal 19 Oktober 2010, Lihat, http://www.ptun.palembang.go.id/ upload_data/RAKOR.pdf

    34 Lihat, Varia Advokat, Volume 11, Oktober 2009, h. 6-7, lihat juga, Pengacara Kasus Narkoba Ngamuk di Pengadilan, di http://news.okezone.com/read/2011 /10/20/340/518236/pengacara-kasus-narkoba-ngamuk-di-pengadilan

  • Page 30 of 30

    BUNGA RAMPAI:

    Sikap Hakim Terhadap Keabsahan Advokat Beracara di Pengadilan berkaitan dengan Asal

    Organisasinya

    1. Advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri, yang tidak tunduk pada

    hierarki jabatan dan tidak tunduk pada perintah atasan dan hanya

    menerima perintah atau order atau kuasa dari klien berdasarkan

    perjanjian yang bebas, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, yang

    tunduk pada Kode Etik Profesi Advokat.

    2. Urusan perselisihan antara organisasi Advokat adalah urusan internal

    mereka dan harus diselesaikan sendiri, yang faktanya terdapat tiga

    organisasi yang mengklaim sebagai organisasi satu-satunya yang sah,

    yaitu Peradi, KAI dan Peradin.

    3. Pengadilan harus mendorong para Advokat tersebut untuk bersatu,

    karena tidak bersatunya mereka akan menyulitkan dirinya sendiri dan

    juga Pengadilan. Pengadilan tidak dalam posisi untuk mengakui atau

    tidak mengakui suatu organisasi.

    4. Sikap Hakim terhadap keabsahan Advokat beracara di Pengadilan,

    harus menerima Advokat tersebut selama Advokat tersebut termasuk

    dalam 3 (tiga) kategori tersebut.