SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Informasi lebih lanjut: Cris Kuntadi, Kabag Publikasi dan Layanan Informasi,

Telp. 021 5704395 Ext. 282/Hp. 08127897808

Fax. 021 57950285, Email : ksbhumas@bpk.go.id

Hasil Pemeriksaan BPK atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan

Dana Perimbangan

Jakarta, Jumat (28 Maret 2008) – Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 15 Tahun 2004, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat serta penerimaan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2006 dan Semester I TA 2007. Sehubungan dengan mandat tersebut, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I 2007 kepada DPR RI, DPD RI, dan Presiden, melalui Surat Ketua BPK No. 15/S/I-IV/03/2008 tanggal 10 Maret 2008. Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan dan instansi terkait lainnya), 33 Pemerintah Provinsi dan 210 Pemerintah kabupaten/kota. Pemeriksaan tidak mencakup penggunaan Dana Perimbangan yang telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah uintuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menilai: (1) apakah sistem pengendalian intern atas penetapan alokasi, penyaluran dan penerimaan Dana Perimbangan telah memadai, dan (2) apakah penetapan alokasi, penyaluran dan penerimaan Dana Perimbangan telah dilakukan secara tepat jumlah, tepat waktu dan tepat rekening serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, BPK menyatakan bahwa Pemerintah telah berupaya menyempurnakan mekanisme penetapan alokasi dan penyaluran Dana Perimbangan. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah berkaitan dengan desain pengendalian intern maupun pelaksanaannya. Hasil evaluasi atas sistem pengendalian intern menyimpulkan adanya kelemahan yang signifikan, di antaranya adalah: 1. Lemahnya koordinasi antara Pemerintah dan DPR dalam mengimplementasikan ketentuan Dana

Perimbangan, khususnya UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, sehingga terdapat penetapan alokasi Dana Perimbangan bertentangan dengan kedua ketentuan tersebut.

2. Masih kurang efektifnya koordinasi antara Departemen Keuangan, Departemen Teknis, dan Pemerintah Daerah dalam menentukan besarnya realisasi DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA) sehingga penyaluran DBH SDA terlambat.

3. Adanya peluang terjadi penyalahgunaan kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun 2006 yang memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah untuk segera mencairkan DAK pada akhir tahun tanpa melihat kesiapan Pemerintah Daerah untuk merealisasikannya.

SIARAN PERS BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Informasi lebih lanjut: Cris Kuntadi, Kabag Publikasi dan Layanan Informasi,

Telp. 021 5704395 Ext. 282/Hp. 08127897808

Fax. 021 57950285, Email : ksbhumas@bpk.go.id

Sedangkan temuan pemeriksaan yang signifikan, antara lain: 1. Tidak adanya harmonisasi dan konsistensi antara ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Presiden No. 104

Tahun 2006 tentang Penetapan Alokasi DAU dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga beberapa daerah mendapat alokasi DAU lebih dari seharusnya sebesar Rp168,46 miliar.

2. Penghitungan Alokasi DAK tidak mengikuti kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan sehingga alokasi DAK tahun 2006 sebesar Rp1,42 triliun dan tahun 2007 sebesar Rp1,07 triliun tidak mempunya dasar.

3. DBH SDA terlambat disalurkan dan terdapat DBH SDA tahun 2006 yang belum disalurkan sebesar Rp1,15 triliun.

4. Penerimaan Dana Perimbangan pada 45 Pemerintah Daerah senilai Rp1,54 triliun dilakukan tanpa melalui kas daerah, di antaranya sebesar Rp71,18 miliar digunakan secara langsung tanpa melalui mekanisme APBD dan sebesar Rp149,34 miliar belum disetorkan ke daerah.

Dari temuan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan antara lain: pemerintah daerah yang masih menyimpan Dana Perimbangan di luar kas daerah, agar segera menyetorkan sisa dana tersebut ke kas daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengendalian atas Dana Perimbangan tersebut; Pemerintah Pusat menyempurnakan mekanisme penetapan alokasi, monitoring, dan rekonsiliasi dalam pengelolaan Dana Perimbangan, menyempurnakan ketentuan yang saling bertentangan dan tidak konsisten, serta segera merealisasikan dana yang belum disalurkan sesuai ketentuan. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penetapan, Penyaluran, dan Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006 dan Semester I 2007, pada website resmi kami: www.bpk.go.id pada menu Hasil Pemeriksaan dengan sub menu Hasil Pemeriksaan Parsial. Biro Humas dan Luar Negeri BPK-RI