SERTIFIKASI AUDITOR FORENSIK

Untuk menunjang kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar dan sebagai pemenuhan

atas salah satu pernyataan formulir isian kapabilitas APIP di level 3, maka Inspektur

diperintahkan oleh Bupati Banjar untuk mengikuti pelatihan audit forensik di

Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) dan sertifikasi auditor forensik atau

Certified of Forensic Auditor (CFrA) di Lembaga Sertifikasi Profesi-Auditor Forensik

(LSP-FA). Hal ini adalah bentuk komitmen pimpinan untuk berperan dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good

governance) melalui dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan

profesional dibidang pencegahan, pendeteksian dan investigasi fraud serta

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Sampai saat ini, standar

internasional yang dijadikan rujukan bagi para auditor dalam mengembangkan

kompetensinya adalah sebagai fraud auditor yang standar kualitasnya dapat diukur

dengan menjadi seorang Certified Fraud Examiner (CFE). Sedangkan untuk Auditor

Forensik diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Menakertrans) Nomor Kep. 46/Men/II/2009 tentang Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. CFE dan CFrA merupakan

pembuktian pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikasi tersebut sebagai

seorang profesional dibidang anti-fraud. 

SKKNI adalah rumusan kemapuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,

ketrampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan

tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. dengan dikuasainya kompetensi tersebut oleh

seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu mengerjakan suatu tugas atau

pekerjaan, mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan,

mengetahui apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda

dengan rencana semula dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk

memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

standar kompetensi tersebut di formulasikan dengan menggunakan format Regional

Model Competency Standard (RMCS) yang merupakan standar kompetensi yang

dikembangkan berdasarkan pada fungsi dan tugas yang ada pada bidang pekerjaan

bukan berdasar pada jabatan. Standar kompetensi ini dapat dipergunakan oleh

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap profesi tersebut.

 

Latar belakang diterbitkannya SKKNI Bidang Audit Forensik dikarenakan semakin

berkembangnya bentuk kecurangan, ketidakjujuran, penggelapan dan berbagai

macam bentuk serta modus kejahatan lainnya yang mengakibatkan hilangnya uang

dan kemampuan baik di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Audit forensik

merupakan keahlian audit yang diperlukan untuk mebuktikan dan mengingkapkan

eksistensi kasus samapi penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan

terhadap aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan (fraud).

Begitu besarnya manfaat dari audit forensik terutama sejak terungkapnya kasus-

kasus besar dan menghebohkan dunia seperti kasus Enron, World.com, Sosiale

Generale Bank, maupun kasus-kasus di dalam negeri yang menghilangkan uang

negara dan privat hingga trilyunan rupiah, menjadi dasar bagi para ahli dibidang

akunting dan auditing untuk mengembangkan jenis audit forensik. Berdasarkan

kenyataan dan tantangan besar yang akan dihadapi di masa mendatang tersebut,

maka perlu adanya standar kompetensi yang tidak saja diakui secara nasional akan

tetapi juga diakui oleh dunia internasional. 

Standar kompetensi merupakan suatu standar bagi auditor yang melakukan audit

forensik atau disebut auditor forensik yang memiliki kemampuan untuk menyajikan

bukti-bukti (evidences), informasi keuangan dan bukti-bukti lain yang dapat diterima

oleh pengadilan dalam proses litigasi yang mampu bersaing secara internasional.

Standar kompetensi seorang auditor forensik meliputi bidang-bidang kemampuan

mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemapuan melaksanakan audit

forensik, kemapuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan

perhitungan kerugiaan keuangan dan penelusuran aset. Sebagai prasyarat terhadap

bidang kompetensi dimaksud, maka seorang auditor harus memiliki pemahaman

dan pengetahuan atas bidang-bidang ilmu seperti perilaku menyimpang, penilaian

risiko fraud, valuasi bisnis, pencucian uang, penelusuran aset, pemberian

keterangan ahli, teknik audit atas transaksi keuangan, kecurangan pengadaan

barang dan jasa, kerangka hukum dan perundang-undangan, pencegahan dan

deteksi fraud, teknik wawancara dan komunikasi lanjutan, komputer dan teknologi

informasi serta 4 (empat) bidang materi CFE yaitu Financial Transaction ang Fraud

Schemes, Criminology and Ethics, Law and investigation. 

Berdasarkan standar kompentensi dari SKKNI, untuk menjadi Auditor Forensik harus

memiliki 27 kompetensi dari 4 sub bidang yang masing-masing adalah pertama

untuk pencegahan dan pendeteksian fraud (kecurangan) terdiri dari 6 kompetensi

yaitu melakukan presentasi anti-fraud; mengapresiasi peraturan perundang

undangan yang terkait dengan fraud; mengapresiasi standar profesi yang terkait

anti-fraud; mengevaluasi sistem pengendalian intern; mengevaluasi keberadaan

sistem anti-fraud; melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud.

Kedua berkaitan dengan pelaksanaan audit forensik harus memiliki 6 kompetensi

yaitu melakukan identifikasi dan penelaahan masalah; melakukan perencanaan

audit forensik; melakukan pengumpulan bukti; melakukan evaluasi bukti; menyusun

dan mereviu kertas kerja; dan menyusun laporan hasil penugasan audit. Ketiga

pemberian pernyataan secara keahlian terdiri dari 3 kompetensi yaitu Melakukan

pemberian keterangan ahli di depan penyidik; melakukan pemberian keterangan ahli

di depan persidangan dan melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan

ahli.

  

Keempat perhitungan kerugiaan keuangan dan penelusuran aset terdiri dari 12

kompetensi yaitu komptensi untuk perhitungan keuangan adalah melakukan

penelaahan awal melalui ekspose; mempersiapkan penugasan dan pengumpulan

bukti-bukti; melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara; melakukan

pemaparan hasil penghitungan kerugian serta menyusun dan mereviu kertas kerja

Menyusun dan mereviu laporan. Sementara untuk penelusuran aset kompetensinya

terdiri dari mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau

pengkonversian aset; melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait;

melakukan penyitaan aset; melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah

disita dan menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset Menyusun dan

mereviu laporan penelusuran aset. Dari total 27 unit kompetensi tersebut, SKKNI

Auditor Forensik membagi dalam 94 elemen kompetensi yang dijabarkan dalam 332

Kriteria Unjuk Kerja. Sebagai lembaga yang berhak melakukan pengujian dan

pemberian sertifikat Auditor Forensik adalah LSP-AF. Materi materi ini didapat dari

jenjang pelatihan di Fraud auditing dan audit forensik dari lembaga atau badan diklat

seperti LPFA.