(Senyum Untuk Negeri)_(PRestigious)

8/17/2019 (Senyum Untuk Negeri)_(PRestigious)

http://slidepdf.com/reader/full/senyum-untuk-negeriprestigious 1/19



Senyum Untuk Negeri

(Aku, Kamu, Kita Tersenyum Untuk Indonesia)

Sebuah Proposal Social Marketing

Oleh:

PRestigious

Andi Pajolloi BateAndi Muhammad Tri Sakti

Anna Nurjanah

Mahasiswa Public Relations

Universitas Mercu Buana, Jakarta



Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional,

intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat

independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari

kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi

dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang

menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau

sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang

telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi

yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan

pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan

negara.

Dalam pelaksanaannya tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu:

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan

proposionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan

laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, dan BPK

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang

ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima

pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur

pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama

empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam

pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial



Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang

Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan

Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang

deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris

Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia,

namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa

sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas

dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK

mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

Visi KPK 2011-2015

Menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan

efisien!

Misi KPK adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2.

Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak

Pidana Korupsi

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi

5.

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Fungsi dan Tugas

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan

tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan

tindak pidana korupsi.



3.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak

pidana korupsi.

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

5.

Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi

berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak

pidana korupsi;

2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana

korupsi;

3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi

kepada instansi yang terkait;

4.

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang

berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana

korupsi.

Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi

Pemberantasan Korupsi, dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dari program kampanye ini antara lain:

1)

Menumbuh kembangkan nilai-nilai integritas dalam diri siswa seperti

kejujuran, komitmen yang tinggi, bertanggung jawab, disiplin, serta

percaya diri.

2)

Menjadi semangat baru dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia

yang dimulai dari anak-anak usia dini

3) Dapat menginspirasi lembaga negara ataupun organisasi lain untuk turut

serta melakukan upaya pencegahan korupsi dengan metode yang lebih

inovatif

4) Menjadi salah satu program unggulan pemerintah menyambut Indonesia

Emas 2045



5)

Anak-anak yang berkontribusi dalam program ini akan menjadi agen-

agen perubahan di lingkungan serta komunitasnya masing-masing.

6) Memotivasi seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut peduli dan berani

melawan segala tindakan korupsi.

Analisis Situasi

Tahun 2015 diperkirakan akan menjadi puncak dari memanasnya dinamika

politik di Negara kita. Belum cukup setahun tampuk kekuasaan Negara dipegang

presiden baru Joko Widodo, Indonesia kembali diguncang prahara politik,

ekonomi, hukum dan peradilan, dan bahkan sampai kepada yang paling miris ialah

praktek kriminalisasi terhadap salah satu lembaga negara. Satu demi satu kasus

pelanggaran hukum menjerat para pejabat public dan elit pilotik, salah satunya

korupsi. Coordinator Divisi Investigasi dan Publikasi Indonesian Corruption Watch

(ICW), Tama S Langkun mengatakan, pada semeter pertama 2014, terdapat 308

kasus korupsi dengan jumlah tersangka 659 orang. Sedangkan kerugian sebesar

Rp3,7 triliun. Pada semester kedua, terdapat 321 kasus korupsi dengan 669 orang

tersangka, serta kerugian yang ditaksir sebesar Rp1,59 triliun. Sehingga dalam

kurun 2014 terdapat 629 kasus, jumlah tersangka 1328 orang dan kerugian sebesar

Rp5,29 triliun.

Keleluasaan para pejabat publik dalam melakukan tindakan penyalahgunaan

fasilitas negara jelas menjadi cermin dari degradasi moral dan menurunnya

integritas para penyelenggara Negara. Hal tersebut kemudian berpotensi akan

semakin parah, menyusul adanya rencana dari oknum tertentu untuk

mengkriminalisasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat agresifnya

penegakan hukum korupsi yang dilakukan KPK dibanyak sektor dan aktor,

perlawanan balik dari para koruptor (corruptor fight back) dan para pendukungnya

mulai tampak nyata. Para koruptor bersama dengan beberapa politisi bermasalah

kini berupaya melemahkan dan bahkan membubarkan KPK dengan

menggunakan berbagai cara. Mulai dari membangun wacana publik untuk

membubarkan KPK, mengajukan pembatalan UU KPK melalui judicial review di



Mahkamah Konstitusi, melakukan kriminalisasi atau fitnah kepada pimpinan KPK,

memangkas kewenangan KPK melalui proses penyusunan regulasi, hingga

membajak proses seleksi calon pimpinan KPK.

Bahkan Indonesian Corruption Watch menyatakan bahwa Dinas Pendidikan

adalah salah satu institusi terkorup di Indonesia. Hal ini yang kemudian

menunjukkan adanya sebuah indikasi pencorengan terhadap nilai-nilai luhur dan

degradasi moral. Degradasi moral dapat diartikan sebagai penurunan atau

kemerosotan kualitas moral. Edward Gibbon mengatakan, kemerosotan moral

adalah penyebab utama hancurnya bangsa – bangsa di dunia. Jika kita lihat saat ini,

korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat

umum. Seperti memberikan hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau

keluarganya sebagai imbalan jasa atas sebuah pelayanan. Dan kebiasaan koruptif

inilah yang lama kelamaan akan menjadi bibit – bibit korupsi yang nyata. Hal

tersebutlah yang kemudian menyebabkan terbentuknya pola hidup modern yang

materialistik, orientasi hidup kebendaan, dikaitkan dengan foedalisme yang

ditandai dengan penghambaan rakyat terhadap penguasa, menjadi tolak ukur

rendahnya gengsi dan harga diri banyak orang, yang mengakibatkan semua ukuran

manusia di Indonesia hanyalah materi.

Tujuan penegakan hukum atas kasus korupsi yaitu untuk melahirkan efek

jerah. Efek jerah dirasa penting untuk menekan tingkat kejahatan korupsi supaya

tidak berkembang menjadi tindak pidana yang sistemik. Pasalnya, jika korupsi

sudah berada pada level sistemik, maka dampak yang ditimbulkan dari kejahatan

ini akan menjadi lebih serius dan bersifat masiv, karena bukan hanya menyebabkan

kerugian Negara yang sangat besar, melainkan juga akan melahirkan kemiskinan,

buruknya pelayanan publik, dan berujung kepada rusaknya pondasi ekonomi

Negara.

Namun, penanganan kasus korupsi di Negara kita tak kunjung menuai hasil

yang memuaskan, melihat realita bahwa para pelaku tindak pidana korupsi begitu

kebal terhadap sistem peradilan yang dijalankan. Lemahnya efek jera dalam

penegakan hukum kasus korupsi salah satu faktor terbesarnya disebabkan oleh

buruknya integritas penegak hukum. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam



berbagai praktek korupsi seperti pembekingan aktivitas ilegal, pemerasan, pungli,

setoran, suap-menyuap dan lain sebagainya menjadikan fungsi penindakan

menjadi tidak berjalan. Bahkan karena korupnya penegak hukum, berbagai kasus

korupsi yang ditangani mereka sering berujung SP3, dipetieskan atau bahkan

berakhir damai.

Oleh karenanya, usaha pencegahan korupsi dengan mengadakan perombakan

terhadap sistem sepertinya bukanlah solusi preventif untuk menghapus kasus

kejahatan korupsi secara komprehensif. Kita selalu saja terlena dengan rencana

pengubahan sistem tanpa menyadari bahwa sebenarnya ada hal yang jauh lebih

krusial dibanding hal tersebut, yaitu perbaikan dari segi integritas penyelenggara

negara dan penyelenggara hukum.

Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan definisi lain dari integritas

adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan

prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari

tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik).

Sangat disayangkan, melihat tingginya tingkat kasus kejahatan korupsi di Negara

kita yang bahkan sudah sampai kepada tataran corruption by design, integritas

sepertinya menjadi hal yang sangat langka ditemukan pada diri penyelenggara

Negara kita.

Melihat urgensi dari integritas, kita bisa menyimpulkan bahwasanya

integritas merupakan produk dari pembiasaan yang terus dilaksanakan secara

konsisten dalam waktu yang relatif lama. Sejenak melupakan pembenahan sistem

dan pelaksanaan birokrasi, kita melupakan bahwa sebenarnya penanaman integritas

sejak usia dini merupakan metode yang sangat preventif sebagai wujud usaha

pencegahan korupsi di Negara kita. Selain itu, kita juga tidak bisa memastikan

apakah para penyelenggara Negara dan hukum kita adalah manusia yang lahir dari

pendidikan yang mengutamakan integritas dan kejujuran atau tidak. Dan negara

melupakan bahwa sebelum para elit negeri menduduki shift mereka masing-

masing, mereka terlebih dahulu dipaksa melewati sebuah sistem pendidikan yang

memaksa untuk berlaku hipokrit atau munafik.



Berkaca pada pelaksanaan Ujian Akhir Nasioal yang diselenggarakan tiap

tahunnya, di mana kejujuran bukan lagi hal yang disakralkan, kami memandang

bahwa sistem yang diterapkan oleh negara kita ini sebagai salah satu sistem yang

berpotensi mencetak karakter – karakter yang tidak berintegritas. Pusat Psikologi

Terapan Jurusan Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan

survei online atas pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2004-2013. Ditemukan

bahwa kecurangan UN terjadi secara massal lewat aksi mencontek, serta melibatkan

peran tim sukses yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas. Adalah

sebuah ironi ketika sekolah yang seharusnya bertindak sebagai institusi pendidikan

yang melahirkan manusia – manusia jujur dan berintegritas yang kemudian

bertindak sebagai suksessor dari pelaksanaan tindak kecurangan Ujian Nasional.

Sehingga jika definisi korupsi tidak hanya terbatas pada penyalahgunaan anggaran

dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan golongan, maka tindak

kecurangan Ujian Nasional bisa dikatakan sebagai korupsi dalam skala minor.

Akhirnya, berawal dari keresahan kami atas problematika yang tengah

melanda negeri ini, kami yakin bahwa penanaman integritas adalah hal yang mutlak

harus diupayakan oleh kita semua. Melalui sebuah kampanye, kami mencoba

menawarkan sebuah solusi kreatif dan efektif dalam hal penanaman integritas.

Kampanye Senyum Untuk Negeri adalah sebuah kampanye yang kemudian akan

kami realisasikan dalam bentuk pemberian edukasi dan pembentukan sebuah

pembiasaan baik kepada anak usia dini (dalam hal ini siswa sekolah dasar) agar

pada akhirnya terbentuk sikap yang tegas menolak korupsi dan termanifestasikan

melalui sebuah prilaku jujur dan berintegritas. Sejalan dengan visi KPK, yaitu

menjadi lembaga penggerak pemberantasan korupsi yang berintegritas, efektif, dan

efisien, dengan salah satu misinya ialah melakukan tindakan-tindakan pencegahan

tindak pidana korupsi, kami meyakini bahwa Program Kampanye Senyum Untuk

Negeri adalah solusi yang sangat efektif dan relevan untuk diterapkan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan meningkatnya kasus

tindak kejahatan korupsi di negara kita untuk saat ini dan seterusnya.

ANALISIS SWOT

1.

Strenght



-

Kampanye ini merupakan program yang sifatnya baru dan belum pernah

diterapkan di tempat manapun sebelumnya, sehingga apabila kemudian

KPK mengadopsi ide kreatif ini, maka KPK dapat muncul sebagai

sebuah lembaga yang leading dan inovatif dalam hal pencegahan

korupsi

- Program ini sangat kreatif, inovatif, dan orisinil dari segi gagasan.

Segala unsur dan metode yang digunakan dalam menjalankan program

benar – benar tepat dan bersesuaian dengan segmentasi yang kami

jadikan khalayak sasaran, yaitu siswa/i kelas 1-3 sekolah dasar

-

Program ini juga sangat mudah untuk diimplementasikan, hanya

berorientasi pada kesadaran dua pihak inti, yaitu kesadaran guru untuk

lebih giat memotivasi siswanya dalam berbuat baik dan jujur, dan

kesadaran siswa akan pentingnya sebuah kebaikan dan prilaku jujur

- Pelaksanaan program ini tergolong efisien. Untuk

mengimplementasikan program ini, tidak dibutuhkan anggaran yang

banyak, yaitu hanya sekitar….yang didistribusikan ke setiap sekolah di

seluruh Indonesia

- Program ini bersifat inspiratif. Berangkat dari keresahan atas tingginya

kasus kejahatan korupsi, program kampanye ini kemudian muncul

sebagai program yang menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak

selalu terpaut pada pengubahan sistem, melainkan pada perbaikan

kualitas manusianya. Artinya, kami meyakini bahwa kampanye ini

kemudian akan menjadi inspirasi bagi pihak atau instansi lain untuk

mengatasi problematikanya masing-masing dengan skema program

yang serupa

2. Weakness

- Rendahnya kesadaran guru dalam hal pembenahan. Hal yang mungkin

akan kita hadapi dilapangan ialah banyaknya guru yang merasa bahwa

pemberian civic education sudah sangat cukup untuk pembentukan

moral siswa



-

Pemberian motivasi dari guru terhadap siswanya terlalu berorientasi

terhadap pentingnya meraih prestasi akademik, sementara mereka

mengesampingkan bahwasanya ada hal yang jauh lebih prinsipil, yaitu

arti penting dari sebuah integritas

- Akan ada sedikit hambatan dalam hal monitoring, dikarenakan jumlah

sekolah dasar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat

besar

3. Opportunity

- Program ini memiliki potensi untuk menjadi program unggulan

pemerintah dalam hal pendidikan karakter

-

4. Threat

-

Program ini rentan terhadap penyelewengan. Ada kemungkinan bahwa

dana yang dialokasikan untuk menjalankan program ini diselewengkan

oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab

-

Guru-guru yang bersifat apatis yang memandang program ini sulit untuk

direalisasikan atau memandang solusi ini mustahil untuk menekan

angka kejahatan korupsi di negara kita

-

Peserta didik rentan melakukan kecurangan terhadap regulasi yang

ditetapkan

Target Sasaran

Beberapa segmentasi khalayak yang menjadi sasaran dari program ini,

antara lain:

1.

Pemerintah

Sebagai regulator, pemerintah melalui dinas pendidikan kabupaten perlu

memberikan kontribusi aktif bagi kelangsungan program in seperti

mengarahkan setiap sekolah untuk ikut andil melaksanakan program ini.

2. Kepala Sekolah dan Guru

Kepala sekolah dan Guru berperan sebagai fasilitator yang akan secara aktif

mengarahkan dan mengevaluasi segala macam perubahan yang ditunjukkan

oleh siswa selama program kampanye ini berlangsung.



3.

Siswa

Siswa kelas 1 hingga 3 SD adalah eksekutor atau pelaku utama dari program

kampanye ini. Siswa-siswi tersebut akan menjalankan program ini selama

setahun dan difasilitasi oleh guru masing-masing kelas.

4. Orang Tua Siswa

Orang tua siswa juga harus turut andil dalam program ini sebagai pengawas

tingkah laku anak saat berada di rumah masing-masing dan melaporkan

segala perkembangan anaknya ke guru kelas.

5. Masyarakat Umum

Masyarakat dalam program ini berfungsi sebagai kontrol sosial untuk

memantau segala hal yang mencakup pengimplementasian program.

Strategi

Apa itu Senyum Untuk Negeri?

Senyum untuk Negeri adalah sebuah kampanye yang berfokus pada

pengembangan nilai-nilai integritas di kehidupan manusia yang dimulai dari anak-

anak usia dini. Program ini akan memfokuskan diri pada peserta didik kelas 1

hingga kelas 3 usia 6-9 tahun. Mengapa harus anak usia dini? Kami meyakini bahwa

pembenahan karakter manusia Indonesia tidak akan efektif jika menyasar kalangan

dewasa. Seyogyanya, seorang anak harus mulai diterpa isu integritas/pembenahan

karakter sejak mereka berada di usia dini sehingga mereka dapat menanamkan nilai

tersebut hingga mereka dewasa nanti. Melalui program ini, anak-anak akan

difasilitasi oleh guru mereka untuk mengidentifikasi hal-hal baik atau buruk apa

saja yang selama ini mereka lakukan di keseharian mereka. Selain itu, guru akan

memberikan punishment bagi setiap pelanggaran dan rewards bagi setiap kebaikan

yang dilakukan siswa.

Langkah-langkah strategis pengimplementasian gagasan

1) Permohonan izin kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan

serta Dinas Pendidikan Kabupaten

Kami menyadari bahwa kementerian pendidikan adalah regulator pendidikan di

Indonesia yang menjadi tonggak penerapan pendidikan moral.Program yang tujuan

utamanya ini adalah pembangunan karakter manusia, diharapkan mendapatkan



persetujuan dari kementerian sehingga dalam implementasinya seluruh pihak

terkait dapat diberi kemudahan akses baik persoalan legal maupun bantuan

material. Kementerian pendidikan dasar dan kebudayaan melalui Dinas Pendidikan

Kabupaten dapat mensosialisasikan program ini secara masif sehingga dirasakan

oleh seluruh siswa didik di Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya melakukan

permohonan izin kepada kementerian dan melakukan komunikasi yang

berkelanjutan.

2) Pelatihan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar

Setelah melalui tahap persetujuan oleh kementerian dan dinas pendidikan,

selanjutnya dilaksanakan pelatihan selama 3 hari kepada guru dan kepala sekolah

mengenai substansi program ini secara jelas. Para guru dan kepala sekolah ini akan

secara intensif diperkenalkan metode buku kebaikan yang akan diberikan kepada

siswa. Para guru nantinya akan diberi materi mengenai psikologi anak, peran guru

yang efektif dalam membangun karakter, serta apa saja implikasi yang diharapkan

setelah program ini terlaksana. Mereka juga akan dikumpulkan dalam beberapa

kelompok untuk berdiskusi dalam focus group discussion. Guru-guru dalam diskusi

ini akan mengemukakan gagasan serta keluhan mereka terhadap siswa didiknya

selama ini. Mereka secara natural akan berbagi informasi, keluhan , serta gagasan

yang secara jelas mencerminkan pola belajar siswa selama ini serta apa saja peran

pendidikan moral bagi kehidupan siswa didik.

3) Implementasi ke peserta didik.

Melalui makalah ini, kami memperkenalkan sebuah metode yang sangat baru

dan belum pernah dilaksanakan di tempat manapun.Program ini kami beri nama

“Senyum untuk Negeri”.



1.2.3 Skema dan Mekanisme Pelaksanaan Program

Skema Pelaksanaaan Program

Mekanisme Pelaksanaan Program:

a. Buku Ceria

Buku ceria adalah buku yang berisi dua bagian yang berbeda.Bagian

pertama berisi hal-hal kebaikan yang dilakukan sementara bagian kedua

berisi keburukan yang dilakukan. Setiap kebaikan akan dihadiahi satu cap

senyum oleh guru, begitupun dengan satu keburukan akan diganjar satu cap

cemberut.

b. Ceritakan kebaikanmu

Sebelum proses belajar mengajar dimulai, setiap guru mengalokasikan 15

menit waktunya untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk

menceritakan kebaikan apa saja yang dia lakukan kemarin. Sang guru

memiliki otonomi untuk memberikan berapa banyak senyum di Buku Ceria

siswa tergantung besar kecilnya kebaikan yang mereka lakukan.Misalnya

siswa bercerita tentang bagaimana dia membantu ibunya memasak di dapur

Award Tahunan

Pelatihan Kepala

Sekolahdan Guru

Sosialisasi ke

SiswaImplementasi

Kebaikan

Keburukan

Reward and

PunishmentEvaluasi

Bulanan



untuk makan malam, membantu ayah mencuci kendaraan, ataupun

menolong tetangga yang kesusahan.

c. Bagaimana jika siswa bersalah?

Cap cemberut akan diberikan kepada siswa yang atas sepengetahuan guru

atau laporan dari orang lain telah melakukan kesalahan. Semisal

mengganggu temannya, mencontek, datang terlambat ke sekolah, tidak

mengerjakan PR, dan lain-lain. Nantinya, sang guru tidak lagi memberikan

hukuman berupa strap, dipukul, dijewer, lari keliling lapangan, dan

hukuman lain yang hanya akan menjatuhkan mental dan fisik siswa.

d.

Reward and Punishment

Cap senyum dan cemberut memiliki bobot yang sama, artinya setiap

kebaikan yang dilakukan siswa senilai dengan keburukan yang dilakukan.

Setiap satu minggu sekali guru merekap hasil senyum dan cemberut yang

telah dikumpulkan oleh siswa. Selisih antara senyum dan cemberut akan

menjadi reward ataupun punishment bagi siswa. Sebagai contoh: seorang

siswa mengumpulkan 10 kebaikan dan 5 keburukan, maka ia mendapatkan

5 selisih kebaikan. 5 kebaikan ini akan diganti dengan hadiah oleh guru.

Sang anak boleh memilih apakah hadiah ini dia terima atau nanti

disumbangkan kepada orang-orang yang kesusahan. Sebaliknya, jika

keburukan yang didapatkan lebih besar dari kebaikan maka siswa akan

mendapatkan hukuman senilai dengan keburukan yang dilakukan. Dalam

program ini, hukuman yang diberikan kepada siswa tersebut adalah

melakukan kebaikan kepada beberapa orang sejumlah cap cemberut hasil

selisih yang mereka kumpulkan. Sebagai contoh; seorang siswa yang

mengumpulkan selisih cemberut sebanyak 5 sticker, maka ia harus

melakukan kebaikan kepada 5 orang yang akan dibuktikan dengan tanda

tangan orang yang dibantu tadi pada Kertas Maaf yang diberikan oleh guru.



TIMELINE PROGRAM KAMPANYE SENYUM UNTUK NEGERI



Budgeting Program “Senyum Untuk Negeri”

Periode 2016-2017

Keterangan Kuantitas Jumlah

Biaya Administrasi PerizinanSurat dan Proposal ke Kementerian

Pendidikan Dasar Rp300.000

Biaya Pelatihan

Biaya Penginapan 30 x Rp 200.000,- Rp3.000.000

Konsumsi 30 x Rp 150.000,- Rp4.500.000

Fee Pemateri 3 x Rp 1.000.000,- Rp3.000.000

Buku Panduan 30 x Rp 5.000,- Rp150.000

Goody Bag:Pulpen 30 x Rp 3.000,- Rp90.000

Notes 30 x Rp 10.000,- Rp200.000

Total Rp10.940.000

Biaya Operasional Program

Buku Ceria dan Form Maaf

360 siswa x 12 bulan x

Rp 3.000 Rp12.960.000

Stempel (Ceria dan Cemberut)

2 buah x 9 kelas x Rp

30.000 Rp540.000

Hadiah per pecan

40 siswa x 9 kelas x

Rp 3.000,- Rp1.080.000Total Rp14.580.000

Evaluasi Bulanan

Konsumsi Guru 30 x Rp 30.000,- Rp900.000

Konsumsi Penyelenggara 3 x Rp 30.000 Rp90.000

Total Rp990.000

Award Tahunan dan Pentas Seni

Anti Korupsi

Pengisi Acara:

Fee MC 2 x Rp 200.000,- Rp400.000

Dana Operasional Persiapan TimHiburan Rp5.000.000

Biaya Konsumsi 430 x Rp 25.000,- Rp10.750.000

Piala 3 set x Rp 105.000,- Rp315.000

Hadiah untuk Siswa Pemenang

Kategori 4 x Rp 50.000,- Rp200.000

Hadiah untuk Siswa Terbaik 3 x Rp 50.000,- Rp150.000

Goody Bag:

Gantungan Kunci Senyum 390 x Rp 5.000,- Rp1.950.000

Total Rp18.765.000

Total Biaya Seluruhnya Rp45.575.000



Seorang guru lebih berguna menamatkan

satu orang murid yang memiliki akal dan

budi pekerti yang mulia, dibandingkan

menamatkan seribu murid menjadi benalu

bangsa ”

(Adimir A. Baluka)



Documents

(Senyum Untuk Negeri)_(PRestigious)