Embed Size (px)
Citation preview
SENGKETA ATAS HAK MEREK ALLADDIN DENGAN ALADIN
(Analisis Putusan M.A.R.I Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013)
Oleh :
Feby Adelia Paramita Sari
NIM : 1112048000027
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1438H/2017M
v
ABSTRAK
Feby Adelia Paramita Sari, “Sengketa Atas Hak Merek ALLADDIN dengan
ALADIN (Analisis Putusan MA No. 501K/PDT.SUS-HKI/2013)”, Konsentrasi
Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438 H/2017 M.
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hokum terhadap
suatu merek terkenal dan untuk mengetahui interpretasi hakim dalam
pertimbangan hokum dalam kasus ALLADDIN dan ALADIN ini telah sesuai
dengan ketentuan pada undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statutory approach),
pendekatan kasus (case approach dan pendekatan konseptual (conseptual
approach). Pendekatan Perundang-undangan mengacu pada Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Sedangka Pendekatan kasus adalah
pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang telah menjadi
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan MA No.
15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dan pendekatan konseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu
hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus
sengketa merek ini telah keliru dan kurang tepat, sebab terjadinya ketidaksesuaian
dengan fakta hokum dan alasan-alasan hokum yang dikemukakan dalam putusan
kasasi dengan kenyataannya. Pada hakikatnya Indonesia sebagai salah satu negara
anggota Konvensi Paris harus tunduk dengan peraturan yang berlaku, sehingga
merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia tetap mendapat perlindungan
hukum.
Kata Kunci : Sengketa, hak, merek.
Daftar Pustaka : dari tahun 1977 sampai 2013.
Pembimbing : Dewi Sukarti,M.A
H. Syafrudin Makmur, S.H., M.H.
vi
KATA PENGANTAR
سم هلل ب رحمن ا يم ال رح ال
Puji Syukur Penelit panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan segala petunjuk dan kemudahan
kepada penelit sehingga penelit dapat menyelesaikan penelitan skripsi ini.
Shalawat serta salam penelit panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW
beserta keluarga, para sahabat dan para umat-Nya.
Skripsi yang berjudul “SENGKETA ATAS HAK MEREK ALLADDIN
DENGAN ALADIN(Analisis Putusan M.A.R.I Nomor 501 K/PDT.SUS-
HKI/2013)” Penelit susun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana
Hukum pada Konsentrasi Hukum Bisnis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelit sadari bahwa tanpa dukungan, bimbingan, nasihat dan motivasi
dari berbagai pihak, maka bukanlah hal yang mudah bagi Penelit untuk menyusun
dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penelit mengucapkan terimakasih
kepada Yang Terhormat :
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H.,M.H, dan Drs. Abu Tamrin, SH.,M. Hum
Ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
vii
3. Dewi Sukarti, MA, dan Syafrudin Makmur, S.H., M.H. dosen pembimbing
yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan dan
memotivasi selama membimbing Penelit.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang memberikan ilmunya kepada Penelit.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pengelola Perpustakaan Utama
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
fasilitas buku-buku, jurnal dan sumber kepustakaan lainnya kepada Penelit.
Serta Kepala dan Staf bagian Umum, Bagian Akademik dan seluruh civitas
akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Terimakasih yang amat besar kepada Ayahanda Totok Adrianto dan Ibunda
Novi Sulasmi Handayani yang telah memberikan nasihat, doa dan kasih
sayang yang luar biasa besar kepada Penelit.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat pada peneliti
yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Penelit mengucapkan terimakasih atas bantuan, motivasi dan doa yang
telah diberikan semua pihak. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.
Alhirnya Penelit dengan senang hati menerima segala teguran, kritik maupun
saran demi kesempurnaan karya ini.
Jakarta, 27 Februari 2017
Penelit
ix
DAFTAR ISI
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................ ..ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ................................................................ ..iii
LEMBAR PERNYATAAN................................................................................... ..iv
ABSTRAK .............................................................................................................. ..v
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ..vi
DAFTAR ISI .......................................................................................................... .viii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... ..1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. ..1
B. Identifikasi Masalah ....................................................................... ..9
C. Pembatasan dan Rumusan Masalah ................................................ 10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 11
E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu .............................................. 12
F. Kerangka Teori dan konseptual ...................................................... 14
G. Metode Penelitian ........................................................................... 20
H. Sistematika Penulisan ..................................................................... 24
BAB II DEFINISI DAN PENGATURAN MEREK DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.......... .26
A. Pengertian Merek ............................................................................ .26
B. Persyaratan Merek .......................................................................... .31
C. Pendaftaran Merek .......................................................................... .33
D. Penghapusan dan Pembatalan Merek ............................................. .36
E. Lisensi Merek ................................................................................. .36
BAB III PROFIL KASUS ................................................................................. .40
A. Duduk Perkara ................................................................................ .40
B. Profil DKSH Malaysia Sdn. Bhd .................................................... .44
x
C. Merek ALLADDIN dan ALADIN ................................................. .49
D. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal .......................... .51
E. Amar Putusan M.A.R.I Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013 ......... .58
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA MEREK
ALLADDIN DENGAN ALADIN PADA PUTUSAN M.A.R.I
NOMOR 501 K/PDT.SUS-HKI/2013 ................................................ .61
A. Pertimbangan Hakim ...................................................................... .61
B. Pertimbangan Hukum Sengketa Merek ALLADDIN dengan
ALADIN Pada Putusan M.A.R.I Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013
........................................................................................................ .83
C. Penafsiran hakim terhadap Sengketa Merek ALLADDIN dengan
ALADIN Pada Putusan M.A.R.I Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013
........................................................................................................ .86
BAB V PENUTUP ........................................................................................... .94
A. Kesimpulan ..................................................................................... .94
B. Saran ............................................................................................... .95
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ .97
LAMPIRAN ........................................................................................................... .100
1. Tentang Putusan M.A.R.I Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013 .................. .100
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada era globalisasi ini, produk-produk yang ditawarkan pasar
semakin banyak dan beragam sehingga menyebabkan para produsen sulit
dalam mendapatkan pangsa pasarnya. Terlebih lagi media massa dan
masyarakat yang saat ini sudah semakin berkembang dan maju.
Masyarakat yang semakin maju mulai memperdagangkan produknya
melalui pengiklankan yang merujuk pada mereknya. Merek dalam hal ini
sangat penting dalam penentuan kualitas barang atau produk yang
ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Merek juga sangat
berpengaruh penting dalam pengiklanan dan pemasaran karena publik
sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa
dengan merek tertentu.1
“Merek” sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam Pasal 1
Ayat (1) Undang-undang (UU) Tentang Merek, berbunyi: “Merek adalah
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa”.2
1 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,(Bandung: PT. Aliumni,
2013), h.131.
2 C. S. T. Kansil, Hak Milik Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 150.
2
Merek secara umum berfungsi sebagai cara promosi terhadap
barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasarannya, di bidang
industri merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan
mensinergiskan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan
semua pihak.
Merek mempunyai peran penting bagi pemegang hak atas
mereknya. Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas
kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari
hak atas intelektual. Khusus mengenai hak merek secara eksplisit disebut
sebagai benda immaterial dalam konsideran Undang-undang (UU) Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek, bagian menimbang butir a, yang berbunyi :
“bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-
konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan mereka
menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang
sehat”3
Di Indonesia hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang
peranan yang vital bagi perlindungan terhadap penerapan suatu ide yang
memiliki nilai komersial sejak diratifikasinya standar perlindungan yang
ditetapkan Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property
3 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004), h.329.
3
Rights (TRIP’s) Agreement, seiring dengan era World trade Organization
(WTO) di mana Indonesia merupakan anggota/bagian di dalamnya.4
Semakin berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan
juga semakin meningkatnya keinginan masyarakat dalam memiliki suatu
barang, semakin banyak pula para pelaku usaha yang mulai melakukan
kecurangan dalam perdagangannya atau dengan kata lain para pelaku
usaha ini melakukan persaingan usaha tidak sehat demi mendapatkan suatu
profit.
Merek merupakan suatu tanda yang sangat penting dalam suatu
penjualan produk. Karena di era yang sudah semakin maju ini, masyarakat
melihat kualitas suatu produk berdasarkan mereknya. Merek yang sudah
terkenal di pasaran luas dianggap memiliki kualitas tinggi atau aman
dikonsumsi untuk konsumen. Tahapan di mana perusahaan menjadikan
suatu merek itu menjadi terkenal dan sangat diminati oleh masyarakat
menimbulkan banyak para pesaing yang beritikad tidak baik dengan
melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara pemalsuan, peniruan,
pembajakan produk bermerek dengan mendapatkan keuntungan dagang
yang besar dalam waktu yang singkat, baik kesamaan merek dalam
pokoknya ataupun keseluruhan. Sehingga jika perusahaan menggunakan
merek yang sama dengan perusahaan lain, maka para konsumen mungkin
4 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, h.23.
4
merasa tertipu karena telah membeli dan menggunakan produk dengan
kualitas yang lebih rendah.5
Salah satu contoh yaitu sengketa merek dagang ALLADDIN untuk
produk pemantik api milik DKSH Malaysia Sdn. Bhd (Penggugat). Merek
ALLADDIN memproduksi pemantik api berbahan dasar gas yang dapat
dibuang, pemantik-pemantik lain yang seluruhnya tergolong dalam kelas
barang 34. DKSH Malaysia Sdn. Bhd yang berkedudukan di 74 Jalan
University 46200, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia. Merek
ALLADDIN telah terdaftar di Malaysia dan di berbagai negara Asia.
DKSH Malaysia Sdn. Bhd saat ingin mendaftarkan mereknya di
Indonesia, ternyata merek serupa dengan merek ALADIN No.
IDM000035246 milik Muktar (Tergugat) sudah terdaftar di Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 18 April 2005.
Merek ALADIN milik Tergugat memproduksi korek api, geretan,
korek pemantik gas (gas lighter) batu api dan tergolong dalam kelas
barang 34. Bila dibandingkan dengan merek milik Tergugat pendaftaran
merek ALLADDIN milik DKSH Malaysia Sdn. Bhd (Penggugat) di
negara asalnya Malaysia sudah didaftarkan pada tahun 1981. DKSH
Malaysia Sdn. Bhd mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar
terhadap Muktar sebagai pemilik merek ALADIN dan Pemerintah R.I.,
Cq. Departemen Kehakiman dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual.
5 Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual, h.132.
5
DKSH Malaysia Sdn. Bhd (Penggugat) keberatan dengan adanya
merek “ALADIN” pada kelas yang sama dengan sertifikat miliknya yang
tentunya sangat bertentangan dengan pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 4
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi
“mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek
pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang
sejenis.”
Merek milik Penggugat sudah didaftarkan diberbagai negara seperti
Kamboja, Thailand, India, Singapura. Merek milik Penggugat juga
mengajukan permohonan pendaftaran merek “ALLADDIN” di Drektorat
Merek, Ditjen HKI, Dep. Hukum & HAM R.I. pada tanggal 6 Januari
2010 dan tercatat dengan Agenda Nomor D00 2010 000387.
Merek “ALLADDIN” khususnya untuk jenis barang pemantik api
yang diproduksi Penggugat telah beredar dan digunakan di berbagai
negara Asia termasuk Indonesia. Merek dagang “ALADIN” juga terdaftar
dengan Nomor IDM 000035246 pada tanggal 18 April 2005. Perbuatan
Muktar yang telah mendaftarkan mereknya “ALADIN” yang terdapat
persamaan pada pokoknya dengan merek “ALLADDIN” milik DKSH
Malaysia Sdn. Bhd untuk barang/jasa yang sejenis, merupakan perbuatan
yang beritikad tidak baik dan tidak jujur yang membonceng, meniru atau
menjiplak ketenaran merek milik Penggugat demi kepentingan usaha
Tergugat yang berakibat kerugian bagi Penggugat atau menimbulkan
6
kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan
pelanggan/konsumen.
Merek memberikan sejumlah manfaat baik bagi produsen maupun
konsumen. Bagi produsen, merek berperan sangat signifikan sebagai :
1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau
pelacakan produksi bagi perusahaan;
2. Wujud proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik;
3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka
bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi lain waktu;
4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk
dari para pesaing;
5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum,
loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak
konsumen; serta
6. Sumber financial returns, terutama menyangkut pendapatan masa
datang dan peluang melakukan ekstensi merek.
Sementara bagi konsumen, merek juga memiliki beberapa manfaat
yang dikelompokan dalam 8 manfaat, antara lain :
1. Indentifikasi, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan atau dicari;
2. Praktikalitas, memfasilitasi penghematan waktu dan energi melalui
pembelian ulang identik dan loyalitas;
7
3. Garansi, memberikan jaminan bahwa konsumen bisa mendapatkan
kualitas yang sama sekalipun pembelian dilakukan pada waktu atau di
lokasi manapun;
4. Optimisasi, memberikan kepastian bahwa konsumen dapat membeli
alternatif terbaik dalam kategori produk tertentu dan pilihan terbaik
untuk tujuan spesifik;
5. Karakterisasi, mendapatkan konfirmasi mengenai citra diri konsumen
atau citra yang ditampilkan ke[ada orang lain;
6. Kepuasan terwujud melalui familiaritas dan intimasi dengan merek
yang telah digunakan atau dikonsumsi selama bertahun-tahun;
7. Hedoistik, pesona berkaitan dengan daya tarik merek, logo, komunikasi,
dan imbalan eksperiensial; dan
8. Etika, kepuasan berkaitan dengan perilaku bertanggung jawab merek
bersangkutan dalam hubungannya dengan masyarakat.6
Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai cara bukti bahwa
seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut
kemudian juga sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan
hukum lain yang ingin mendaftarkan merek tersebut serta mencegah orang
atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama, sistem
pendaftaran merek di Indonesia adalah “First to file” atau bisa disebut juga
“First to register” yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan
maka dialah pemilik yang berhak menggunakan mereknya yang disebut
6 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), h. 16.
8
juga “Hak Eksklusif” yakni hak yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka
waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau
memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.7
Manfaat pendaftaran merek adalah sebagai komersialisasi merek
melalui penjualan ataupun lisensi serta meningkatkan nilai atau jaminan
kualitas dimata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan
dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan dan
membantu perlindungan dan penegakkan haknya, karena itulah bahwa
merek bukanlah suatu hal yang dapat dilihat sebelah mata, pemerintah
Indonesia sebetulnya telah menerapkan peraturan perundangan yang
mengatur tentang merek.
Di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek
memuat segala hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek itu
sendiri mulai dari syarat dan tata cara permohonan, pengalihan hak atas
merek terdaftar, lisensi, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek,
penyelesaian sengketa merek hingga ketentuan pidana.
Merek dapat didaftarkan dengan memenuhi persyaratan
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi, “Merek tidak dapat didaftar
7 . Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 12
9
atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.
Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang
berbunyi, “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung
salah satu unsur di bawah ini :
a. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undanganan yang berlaku,
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. tidak memiliki daya pembeda;
c. telah menjadi milik umum; atau
d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang
dimohonkan pendaftarannya.”8
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk
membahas permasalahan mengenai tahapan pemeriksaan merek dalam
bentuk skripsi dengan judul SENGKETA ATAS HAK MEREK
ALLADDIN DENGAN ALADIN (Analisis Putusan M.A.R.I Nomor 501
K/PDT.SUS-HKI/2013).
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi
masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Adanya perbedaan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001
Tentang Merek dan pertimbangan hakim tentang ketentuan kriteria
merek terkenal.
8 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h.335.
10
b. Unsur itikad tidak baik dalam menjalankan dan mengembangkan
usahanya. Menurut pertimbangan hakim Mahkamah Agung tidak
terdapat adanya unsur itikad tidak baik karena merek Alladdin bukan
merek terkenal sedangkan menurut Undang-undang merek yang sudah
terdaftar lebih dari 4 negara dikatakan merek terkenal.
c. Ketentuan Pasal 11 mengenai hak prioritas dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak diterapkan dengan baik.
Sehingga merek yang telah terdaftar di Negara asalnya tidak mendapat
perlindungan di Indonesia.
C. Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini, penulis membatasi penelititian yang akan
dilakukan dengan hanya membahas penerapan perlindungan hukum
terhadap pendaftar pertama (first to file) hak merek dalam kaitannya
dengan kasus sengketa merek antara merek “ALLADDIN” dengan
“ALADIN” yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan
Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013.
D. Perumusan Masalah
Sebagaimana latar belakang dan pembatasan masalah yang telah
penulis kemukakan, perumusan masalah untuk judul penelitian diatas
sebagai berikut :
a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Pada
Sengketa Merek Antara Merek “ALLADDIN” dengan Merek
“ALADIN” ?
11
b. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Persamaan Merek
ALLADDIN dengan ALADIN Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
501 K/PDT.SUS-HKI/2013?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penulisan adalah untuk medalami tentang
permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan
masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada
pemegang hak merek dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 501
K/PDT.SUS-HKI/2013.
b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap persamaan
merek ALLADDIN dengan ALADIN.
2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya
penelitian ini secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Bisnis dalam bidang
Hak Kekayaan Intelektual, utamanya mengenai segala aspek yang
menyangkut tentang merek. Manfaat khusus yang bersifat teoritis
maupun praktis :
12
a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan
penerapan perlindungan hukum bagi pendaftaran pertama (first to
file) atas suatu hak merek di Indonesia menurut Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hasil penelitian ini berguna
bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat dijadikan
sebagai pengetahuan terhadap permasalahan pendaftaran merek
serta kepemilikan hak merek.
b. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran kepada lembaga atau instansi terkait dalam
upaya permohonan dan pendaftaran merek. Dapat dijadikan sebagai
bahan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan
putusannya, sehingga dapat diketahui apakah keputusan yang
diambil telah tepat. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna
khususnya bagi para akademisi, dapat dijadikan bahan bacaan dan
referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
F. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu
Untuk menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis
telah melakukan penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :
1. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2015, disusun oleh Febyo Hartanto yang
berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang
Asing di Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor :
13
69/PDT.SUS/Merek/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Penulis di atas
membahas mengenai perlindungan merek dagang asing milik Advance
Beauty Systems Inc.(produk kecantikan) di Indonesia. Selain
membahas mengenai perlindungan merek dagang asing, dalam skripsi
di atas juga membahas mengenai perkembangan investasi asing di
Indonesia. Di mana jika perlindungan merek asing yang ada di
Indonesia tidak dilindungi secara tepat berdasarkan Undang-undang,
maka hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap investasi asing
terhadap Indonesia. Sedangkan skripsi ini hanya membahas mengenai
perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing
ALLADDIN (pemantik api) di mana terdapat merek lain yang
memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.
2. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2015, disusun oleh Clara Fenty Zahara
yang berjudul “ Persamaan Merek Cardinal dengan Cadinar
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt.Sus/2012
dalam kasus PT. Multi Garmenjaya dengan PT. Gaisha Cahaya
Mandiri)”. Penulis di atas membahas mengenai persamaan merek
dagang Cardinal dengan Cadinar dimana menurut penulis kedua merek
tersebut tidak mempunyai persamaan keseluruhan. Sedangkan skripsi
ini membahs mengenai persamaan merek ALLADDIN dengan
ALADIN di mana menurut penulis, kedua merek tersebut memiliki
14
persamaan pada pokoknya. Perbedaan dari skripsi diatas jelas terdapat
pada objek penelitian dan pertimbangan hakim.
3. Buku karya Prof. Tim Lindsey, B.A., LL.B., Blitt, Ph.D, dkk yang
berjudul Hak Kekayaan Intelektual diterbitkan oleh PT. Alumni tahun
2013. Buku ini memberikan pengantar mengenai definisi merek,
jangka waktu perlindungan merek, dan merek terkenal.
4. Jurnal Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 Nomor 3,
Desember 2011 yang diulis oleh Nur HidAyati (staf pengajar teknik
mesin Politeknik Negeri Semarang) mengenai “Perlindungan Hukum
pada Merek yang Terdaftar”. Jurnal ini membahas lebih menyeluruh
terhadap tindakan penjiplakan (passing off) dalam suatu merek dan
kajiannya lebih banyak fokus pada dasar hukum penjiplakan (passing
off) secara internasional. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai
perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang terdaftar dan fokus
pada dasar hukum nasional.
G. Kerangka Teori dan Konseptual
1. Kerangka Teori
Hukum merupakan aturan yang sengaja diciptakan oleh
masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan
tentram.9 Termasuk di dalamnya yaitu hukum perlindungan atas hak
kekayaan intelektual yang salah satunya adalah merek. Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang terdaftar dalam
9 Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992, (Jakarta
: Djambatan, 1996), h.1.
15
Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus
dilindungi. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual perlu dipahami
makna Hak Kekayaan Intelektual (HKI) itu sendiri sebagai hak milik
atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan dan
berbentuk immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi
yang tinggi dan mahal. Salah satu produk Hak Kekayaan Intelektual
adalah merek. Merek memiliki nilai yang berarti dan tinggi bagi
pemiliknya, terlebih lagi merek tersebut menjadi merek yang terkenal.
Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual didasarkan
pada beberapa teori tentang hak milik. Hak milik dikenal dalam
hukum perdata pada dasarnya berasal dari konsep kebendaan. Hak
Kekayaan Intelektual sebagai sebagian dari kebendaan yang tidak
berwujud dimana disebutkan dalam Pasal 449 KUHPerdata “Barang
adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak
milik”. Yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang
dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis dan
wujudnya.
Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond yaitu
bertujun mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas
16
kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat
dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.10
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah
memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang
dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum.11
Hak atas kepemilikan merek merupakan hak eksklusif yang
diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dan memiliki
jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat dipergunakan
sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak
lain untuk menggunakannya. Merek yang dilindungi oleh hukum
harus didaftarkan dengan itikad baik melalui permohonan pendaftaran
merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktoret Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual) yang secara
khusus menangani merek adalah Direktorat Merek. Merek yang telah
terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dapat dibatalkan atau
tidak dapat diterima karena terdapat unsur pendaftaran merek yang
beritikad tidak baik.
10
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.53.
11 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum,h.54.
17
Terkait dengan kerangka teori tersebut di atas dan rumusan
masalah dalam penulisan ini, penulis menjelaskan beberapa konsep
dasar yang terdiri atas definisi-definisi yang penulis kutip dari bahan
primer, yaitu :
1. Merek
Definisi merek menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek terdapat dalam (Pasal 1 Ayat (1)). Dalam
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek
didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari gambar, nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Hak Atas Merek
Hak atas merek diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun
2001 tentang Merek. Hak atas merek terdapat dalam Pasal 3
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Yang
dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh
Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum
Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri
merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk
menggunakannya (Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001).
18
3. Merek Dagang
Merek dagang menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2). Merek
dagang didefinsiskan sebagai merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
berang-barang sejenis lainnya.
4. Merek Jasa
Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-
jasa sejenis lainnya. Definisi mengenai merek jasa terdapat dalam
Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang
Merek.
5. Perlindungan Merek
Perlindungan merek adalah kekuatan hukum yang melindungi
pemilik merek untuk kepentingan suatu merek. Mengenai
perlindungan merek terdapat dua bagian dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pada Pasal 28 Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat aturan
mengenai Jangka Waktu Perlindunggan Merek Terdaftar. Pada
Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
19
terdapat pengaturan mengenai Perpanjangan Jangka Waktu
Perlindungan Merek Terdaftar.
6. Persamaan Pada Pokoknya
Persamaan Pada Pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan
oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu
dengan merek yang lain. Beberapa hal dapat menimbulkan kesan
adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara
penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan
bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.12
7. Itikad tidak baik
Itikad tidak baik adalah suatu tindakan pihak lain atau pihak
ketiga yang akan mendaftarkan merek dagangnya di Ditjen Hak
Kekayaan Intelektual. Itikad tidak baik diindikasikan dengan tidak
memiliki unsur pembeda dengan merek yang telah terdaftar dan
merek itu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, serta
ketertiban umum. Mengenai itikad tidak baik terdapat dalam Pasal
4,5, dan 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
8. Pembatalan merek
Pembahasan mengenai pembatalan merek terdapat dalam Pasal
68 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.
Pembatalan merek adalah tindakan oleh pihak yang berwenang
(Ditjen Hak Kekayaan Intelektual) untuk tidak menerima merek
12
Ahmadi Miru, Hukum Merek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.16.
20
yang bersangkutan atas prakarsa sendiri, karena merek yang
didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya atau kesluruhan
dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu.
Pembatalan juga dilakukan apabila tidak ada unsur pembedanya
sama sekali serta adanya niat buruk dari pendaftar untuk
melakukan persaingan tidak sehat dengan merek pihak lain.
H. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan pengumpulan data-data yang
dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan. Soerjono Soekanto
dalam bukunya menjelaskan bahwa “penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kosntruksi yang
dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis
berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-
hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.13
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan
mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-
undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di
13
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3, (Jakarta: Universitas
Indonesia Press, 1986), h.42.
21
masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di
masyarakat.14
2. Pendekatan Masalah
Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis
normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
Perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case
approach dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Pendekataan Perundang-undangan (statutory approach) yaitu dilakukan
dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkut-
paut dengan isu hukum yang akan dihadapi dan dipecahkan. Dalam
Pendekatan Perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari
kesesuaian dan konsistensi antara satu undang- undang dengan undang-
undang lainnya, atau antara undang- undang dengan Undang-undang
dasar, atau antara regulasi dengan Peraturan Perundang-undangan. 15
Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.16
14
Soerjono Seokanto dan Sri Mahmudji, Peranan dam Penggunaan Kepustakaan di
Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1997), h.18.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (jakarta : Kencana Prenada Media, 2008),
h. 93.
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 94.
22
Pendekatan konseptual (conseptual approach) beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam
ilmu hukum.17
3. Sumber Data
a. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoritatif yang
artinya mempunyai otoritas. Bahan-sumber data primer meliputi
Perundang-undangan, dan Putusan-putusan Hakim Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber
data primer, yaitu :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 279
PK/Pdt/1992;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19
K/HaKI/2013/PN/Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 87/Pdt.Sus-
Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501
K/PDT.SUS-HKI/2013. 18
b. Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang
17
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 95.
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 141.
23
hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan pengadilan.19
c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar sumber data primer dan
sumber data sekunder yang dipandang perlu20
seperti buku-buku
merek.
4. Metode Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga jenis cara
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan
pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka cara
pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah studi kepustakaan.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
data melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan
melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-
buku yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, Merek dan
Putusan Pengadilan.
5. Pengolahan dan Analisis Data
Adapun data hukum, baik data hukum primer, data hukum
sekunder maupun data non-hukum diuraikan dan dihubungkan
sedemikian rupa, sehingga ditampilkan penulis dalam penulisan yang
19
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 141.
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 143.
24
lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
Cara pengolahan data hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik
kesimpulan dari suatu permasalahan yang ada. Sehingga pertanyaan
atas masalah dapat teruraikan dan terjawab.
6. Teknik Penulisan
Skripsi ini disusun dengan teknis penulisan yang berpedoman
pada buku “Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012”.
I. Sistematika Penulisan
Sistematika skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab
terdiri atas beberapa subbab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.
Adapun perinciannya sebagai berikut :
BAB I Pada bagian pertama, penulis akan membahas mengenai
Pendahuluan, yang memuat: Latar Belakang Masalah,
Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu, Kerangka
Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.
BAB II Bagian kedua, penulis akan membahas mengenai Tinjauan
Hak Atas Merek, yang akan mengulas tentang Pengertian
Merek, Persyaratan Merek, Peraturan Perundang-undangan
tentang Pendaftaran Merek, Penghapusan dan Pembatalan
Merek dan Lisensi Merek.
25
BAB III Profil Kasus, pada bab ini penulis akan membahas
mengenai Profil DKSH Malaysia Sdn. Bhd, membahas
mengenai ALLADDIN dan ALADIN, Duduk Perkara dan
terakhir membahas mengenai Amar Putusan Mahkamah
Agung Nomor. 501 K/PDT.SUS-HKI/2013.
BAB IV Analisi Putusan, pada bab ini penulis akan membahas
mengenai pertimbangan Hakim terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013,
Pertimbangan Hukum dan metode penafsiran hakim .
BAB V Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Bab ini
merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, untuk itu
penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian,
disamping itu penulis menengahkan beberapa saran yang
dianggap perlu.
26
BAB II
DEFINISI DAN PENGATURAN MEREK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
A. Pengertian Merek
Definisi merek berdasarkan prespektif hukum yang disepakati
secara internasional adalah: “tanda atau serangkaian tanda yang
menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para
pesaing”.1 Secara yuridis definisi serupa juga tertera di dalam ketentuan
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 mendefinisikan :
“bahwa merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa. Penjelasan mengenai unsur-unsur merek
adalah sebagai berikut” :2
1. Gambar
Gambar adalah semua objek yang dapat dilukis/digambar, hasil karya
berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau
elektronik.
1 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, cet.I, (Yogyakarta : Graha Ilmu,
2009), h.8.
2 M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia
Berdasarkn Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), h.182.
27
2. Nama
Nama meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk
hidup atau benda mati. Selain itu nama juga meliputi nama perorangan,
keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti
gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat. Dari uraian di atas
menunjukkan banyaknya macam nama :
a. Nama keluarga (family name) Sering dipergunakan sebagai unsur
merek, meruoakan hak yang melekat secara alami pada tahap orang.
Suatu nama juga mengandung berbagai ragam pengertian sesuai azas
yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian.
Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai
masyarakat. Nama yang dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena
potensial dapat mengaburkan identitas khusus seseorang sebab banyak
nama yang sama. Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai
sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang
mempunyai nama. Nama jenis (generic name) adalah mengandung
kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis
barang atau jasa.
b. Nama dagang (trade name) identitas dari Corporation Name.
c. Nama bisnis (business name).
d. Nama badan hukum terdaftar (registered company names) yang
disingkat Company Names.
28
3. Kata
Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional,
maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil
dalam bidang tertentu. Yang memiliki patokan harus memiliki daya
pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkata, kata-kata
keterangan barang atau jasa, perkataan sugesti dan perkataan yang
mengandung fantasi.
4. Angka-angka
Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk
tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka
memerluka kombinasi dengan unsur lain. Pada prinsipnya merek yng
terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.3
Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya
pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas
mandiri yang terlalu umum. Merek yang hanya terdiri dari titik-titik,
garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segitiga dianggap tidak
mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.4
3 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung : Alumni, 1977), h. 32.
4 Djoko Prakoso, Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia ( Jakarta : Dhara Prize,
1991), h.51.
29
5. Susunan Warna
Susunan warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel,
diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku, atau
bundaran. Unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih
potensial memiliki daya pembeda.5
6. Kombinasi dari unsur-unsur
Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai
tanda untuk menciptakan suatu merek barang dan atau jasa. Unsur-
unsur yang dimaksud adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri
sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan yang lainnya atau seluruh
unsur dapat dikombinasikan.
Selain beberapa batasan juridis yang sudah di jelaskan diatas, para
sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :
1. H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan pendapat bahwa, “Merek
adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan,
sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.6 Pendapat
H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., menekankan kepada suatu tanda tertentu
yang dipribadikan untuk membedakan dengan benda lain yang sejenis.
5 Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia (Bandung : Alumni, 1977), h.34.
6 H.M.N Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta :
Djambatan, 1984) h. 82.
30
2. Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan pendapat bahwa, “ merek
adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan
sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang
atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-
barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau
badan-badan perusahaan lain”.7 Pendapat R. Soekardono serupa dengan
pendapat H.M.N. Purwo Sutjipto namun beliau menambahkan tanda
yang dipribadikan asal barangnya atau menunjukkan kualitas dari
barang tersebut agar berbeda dengan barang-barang sejenis yang dibuat
oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.
3. Mr. M..H Tirtaamidjaya, memberikan pendapat, “suatu merek pabrik
atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas
abrang atau di atas bungkusnya, gunanya membedakan barang itu
dengan barang-barang sejenis lainnya”. 8 pendapat Mr. Tirtaamidjaya
suatu tanda yang berada di atas barang atau bungkusnya berguna untuk
membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
4. Drs. Iur Suryatin, memberikan pendapat, “ Suatu merek dipergunakan
untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis
lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek
7 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cet.VIII, (Jakarta : Dian Rakyat,
1983), h. 149.
8 Mr. M.H Tirtaamidjaya, Pokok-pokok hukum Perniagaan, (Jakarta : Djambatan, 1962),
h.82.
31
tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.9
Beliau memberikan pendapat merek dipergunakan untuk membedakan
dengan barang sejenis lain yang mempunyai tanda asal, nama, dan
jaminan mutunya.
Berdasarkan pendapat dari para sarjana di atas, dapat disimpulkan
bahwa merek merupakan suatu tanda yang dimiliki oleh seseorang atau
pengusaha yang digunakan untuk membedakan benda/barang yang
dimiliki dengan merek-merek lainnya.
B. Persyaratan Merek
Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan
hukum ketika ingin mendaftarkan merek tersebut yakni merek tersebut
harus mempunyai daya pembeda yang cukup.10
Jika suatu barang atau
hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan
dianggap tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya
bukan merupakan merek.11
Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek telah disebutkan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila
mengandung salah satu unsur di bawah ini :
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas, kesusilaan, dan ketertiban umum;
9 Suryatin, Hukum Dagang I dan II, ( Jakarta : Prad Paramita, 1980), h. 84.
10 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h.384.
11 Sudagro Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993),
h.26.
32
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya.
Selanjutnya Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran,
pendaftaran merek ditolak apabila:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek lain dari pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis;
b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis;
c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi geografis yang sudah dikenal;
d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama
badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis
dari yang berhak;
e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional
maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang
berwenang;
33
f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi
yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas
persetujuan tertulis pihak yang berwenang.
C. Pendaftaran Merek
Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum
dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Hal ini berarti bahwa
hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor
merek dalam hal ini Direktorat Jemderal Hak Kekayaan Intelektual.
Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya, tanpa didaftarkan hak
itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh Negara
atas dasar pendaftaran.
Terdapat dua sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia
yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif, Undang-undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem konstitutif. Sistem
pendaftaran merek secara konstitutif ini merupakan perubahan mendasar
dalam Undang-undang Merek Indonesia yang selalu menganut sistem
deklaratif (Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek). 12
Dalam sistem konstitutif (first to file principle), hak atas merek
diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak ekslusif atas suatu merek
diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration). Pada
sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek
12
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h. 362.
34
yang tidak didaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.13
Sedangkan sistem deklaratif (first to use principle) menitik beratkan pada
pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama kali suatu merek maka
pemakai pertama merupakan yang berhak menurut hukum atas merek
yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas
merek, bukan karena adanya pendaftaran.14
Urgensi pendaftaran merek di Indonesia diberikan kepada pemilik
merek yang mendaftarkan mereknya, artinya bahw hak atas merek lahir
sejak tanggal penerimaan permohonan (filing date) merek. Pengukuhan
pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kekayaan Intelektual memiliki fungsi diantaranya:15
1. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek;
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau
sama pada pokoknya dan dimohonkan pendaftaran oleh orang lain
untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama
keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang
dan/atau jasa sejenis;
13
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi
Hukumnya di Indonesia, (Badung: Alumni 2003), h. 331.
14 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, h.363.
15 http://ww.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2016,
Pukul 17.57 WIB.
35
Tata cara permohonan pendaftaran merek di Indonesia telah
termuat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek yakni Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
dengan mencantumkan:
a. Tanggal, bulan, dan tahun;
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui
kuasa;
d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
menggunakan unsur-unsur warna;
e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam
hal permohonan diajukan degan Hak Prioritas.
Permohonan selanjutnya ditandatangani oleh Pemohon atau
Kuasanya, yang dimaksud dengan Pemohon dapat terdiri dari satu orang
atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum, kemudian untuk
pemohonan yang diajukan lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-
sama berhak atas merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan
dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dan
permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang
berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari
para Pemohon yang mewakilkannya. Sedangkan untuk permohonan yang
36
diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh
semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
D. Pembatalan Merek
Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
mengatur mengenai pembatalan merek. Guagatan pembatalan pendaftaran
merek hanya dapat diajukukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal pendaftaran merek atau gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa
batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana termuat
dalan Pasal 69 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari
Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan alasan dan tanggal
pembatalan tersebut. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari daftar Umum
Merek akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian
pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya
perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.16
E. Lisensi Merek
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar
kepada pihak lain dengan melalui suatu perjanjian berdasarkan pada
16
Ahmad M. Ramli, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republiik Indonesia, 2013).
37
pemberi hak untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh ataupun
sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu
dan syarat tertentu.17
Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual dan
dicatat dalam Daftar Umum Merek (DUM) serta diumumkan dalam Berita
Resmi Merek. Akibat hukum yang timbul dari adanya pencatatan perjajian
lisensi tersebut adalah perjanjian lisensi tersebut selain berlaku bagi para
pihak juga berlaku bagi pihak ketiga.18
Dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek disebutkanbahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh
penerima lisensi dianggap sama dengan pengguna merek tersebut di
Indonesia oleh pemilik merek. Namun, jika perjanjian lisensi memuat
ketentuan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau
memuat pembatasan yang menghambat teknologi pada umumnya maka
Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual wajib untuk menolak
17
Adrian Sutedi, S.H., M.H., Hak Atas Kekayaan intelektual , (Jakarta : Sinar Garafika,
2013), h.94.
18 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,396.
38
melakuka pencatatan perjanjian lisensi tersebut, dengan memberikan alasan
yang jelas kepada pemilik merek dan/atau kuasanya.19
19
Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Lisensi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada,2003). H. 3.
40
BAB III
PROFIL KASUS ALLADDIN DENGAN ALADIN
A. Duduk Perkara
Kasus merek antara Muktar yang beralamat di Jalan Mandong Lubis
No.55, Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Harles Sihombing,
S.H., dan kawan-kawan Advokat, disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat. Melawan DKSH Malaysia Sdn.Bhd, sebuah perusahaan yang
didirikan berdasarkan Undang-undang Malaysia yang beralamat di 74
Jalan University 46200, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia,
yang diwakili oleh Direktur Perseroan LIAN TENG HAI. Dalam hal ini
memberi kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, para
Advokat pad Firma Pulungan, Wiston & Partners, disebut sebagai
Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
Bermula saat Penggugat menggugat Tergugat melalui Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berakhir dengan amar
Putusan Nomor 87/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst menyebutkan bahwa
mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa
merek ALLADDIN milik Penggugat sebagai merek terkenal, kemudian
Putusan tersebut telah menyatakan adanya pembatalan merek milik
Tergugat dengan mencoretnya dari Daftar Umum Merek melalui
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan terdapat
persamaan pada pokoknya dengan merek ALLADDIN. Terhadap amar
Putusan tersebut Tergugat keberatan menerima hasil Putusan tersebut dan
41
akhirnya melalui kuasa hukum pihak Tergugat/Pemohon Kasasi
melakukan pengajuan ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia dengan
menggugat Penggugat/Termohon Kasasi dengan maksud menjelaskan dan
menyatakan keberatan serta ketidakpuasan terhadap Putusan Pengadilan
negeri sebelumnya.
DKSH Malaysia Sdn. Bhd sebagai pemilik merek ALLADDIN telah
terdaftar di Negara asalnya Malaysia pada tanggal 01 Desember 1981, di
bawah daftar nomor M/093149. Merek ALLADDIN juga telah terdaftar di
berbagai Negara di wilayah Asia, yaitu :
1. Merek ALLADDIN dalam kelas 34 untuk melindungi jenis
barang : pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang.
Terdaftar di Negara Thailand pada tanggal 25 Maret 1987, di
bawah Daftar Nomor TM55926.
2. Merek ALLADDIN dalam kelas 34 untuk melindungi jenis
barang : pemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang.
Terdaftar di Negara Singapura pada tanggal 29 Agustus 1988, di
bawah Daftar Nomor T8804639A.
3. Merek ALLADDIN dalam kelas 11 dan 34 untuk melindungi
jenis barang : pemantik api berbahan dasar gas yang dapat
dibuang. Terdaftar di Negara Kamboja pada tanggal 30 April
2010, di bawah Daftar Nomor KH/36641/11 dan KH/36642/11.
Merek ALLADDIN telah didaftarkan untuk perlindungan jenis
barang kelas 34. Jenis barang kelas 34 adalah tembakau, barang-barang
42
keperluan merokok, dan korek api.1 Merek ALLADDIN telah digunakan
oleh Penggugat diberbagai Negara termasuk di Indonesia dan secara terus-
menerus dan mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan promosi
merek tersebut.
DKSH Malaysia Sdn. Bhd sebagai pemilik merek ALLADDIN
mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek ALLADDIN di Direktorat
Merek, Ditjen HaKI, Dep. Hukum & HAM R.I. (Kantor Merek) pada
tanggal 6 Januari 2010 dan tercatat dengan Agenda Nomor D00 2010
000387, untuk melindungi jenis barang : pemantik api berbahan dasar gas
yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain, seluruhnya tergolong
dalam kelas 34.
DKSH Malaysia Sdn.Bhd sebelumnya telah mengetahui bahwa di
dalam Daftar Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (di Direktorat
Merek, Ditjen HaKI, Dep. Hukum & HAM R.I.) telah didaftarkan merek
atas nama Muktar/Tergugat atas merek :
Merek : ALADIN
Daftar Nomor : IDM000035246
Tanggal Penerimaan : 6 Februari 2002
Tanggal pendaftaran : 18 April 2005
Kelas Barang : 34
Muktar/ Tergugat telah mendaftarkan Merek ALADIN untuk
melindungi jenis barang dalam kelas 34 yaitu korek api, geretan, korek
1 http://Staruphki.com/kelas-barang-untuk-merek.html. Diakses pada tanggal 16
November 2016, Pukul 15.07 WIB.
43
pemantik gas (gas lighter) batu api. Dengan adanya pendaftaran merek
milik Tergugat, Penggugat merasa sangat keberatan karena merek
Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ALLADDIN
milik Penggugat. Persamaan antara merek milik Tergugat dengan merek
milik Penggugat adalah sebagai berikut:
a. Visual :
Merek ALLADDIN milik
Penggugat
Merek ALADIN milik
Tergugat
b. Pengucapan :
Bunyi pengucapan Merek “ALADIN” adalah sama pada
pokoknya dengan Merek “ALLADDIN”. Kata-kata kedua merek
tersebut bila dibaca akan menimbulkan kesan yang sama karena
diawali dan diakhiri dengan huruf yang sama.
c. Persamaan jenis barang :
Tergugat telah mendaftarkan merek ALADIN untuk melindungi
jenis barang yang sama dengan merek Penggugat.
Merek ALLADDIN Merek ALADIN
Pemantik api berbahan bakar Korek api, geretan, korek
44
gas yang dapat dibuang,
pemantik api yang lain;
seluruhnya tergolong dalam
kelas 34.
pemantik gas (gas lighter) batu
api.
Berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai dengan Pasal 4
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek, pendaftaran merek
milik Tergugat harus dibatalkan karena Tergugat mendaftarkan merek
tersebut dengan itikad tidak baik.
B. Profil DKHS Malaysia Sdn. Bhd
1. Sejarah DKHS Malaysia Sdn. Bhd
DKHS Malaysia merupakan perusahaan yang pada awalnya
menjalankan usaha di bawah nama Diethelm dengan kantor cabang
pertama didirikan di Penang pada tahun 1923. Kantor cabang
berikutnya didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 1935. Sejak saat itu
DKHS tumbuh semakin kuat dengan Kantor Pusatnya yang berada di
Petaling Jaya, Selangor dan 19 Kantor Wilayah di seluruh Negeri.
DKHS Malaysia Sdn. Bhd sebelumnya bernama Diethelm
Holding (Malaysia) Berhad, dibentuk pada tanggal 24 Desember 1991.
Terbentuknya DKHS Group berawal dari penggabungan Diethelm
Service Asia dan SiberHegner. Pada tanggal 13 Desember 1994
perusahaan ini tercatat dalam Dewan Utama Bursa Malaysia Securities
45
Berhad, yang kemudian dikenal dengan nama Kuala Lumpur Stock
Exchange.
DKHS merupakan perusahaan jasa global dengan jaringan
wilayah Asia. DKHS adalah Penyedia Layanan Pengembangan Pasar
Nomor 1. DKHS membantu perusahaan-perusahaan dan Brand-brand
lokal maupun Internasional untuk menumbuhkan bisnisnya baik di
pasar yang baru maupun yang sudah ada. DKHS mewakili klien dan
mendistribusikan produk-produk ke lebih dari 13.000 pelanggan yang
berkisar dari toko-toko kelontong setempat hingga Hypermart, dari
balai-balai pengobatan hingga rumah sakit, dari peternakan-peternakan
hewan hingga Laboratorium ilmiah dengan spesialisasi tinggi.
DKHS juga menawarkan porto-folio layanan terpadu yang luas
dan khas bersama dengan seluruh rantai nilai setiap produk, mulai dari
sumber daya, penelitian dan analisa, pemasaran dan penjualan, hingga
kepada distribusi dan logistik, serta layanan purna jual. Dalam Segmen
Pemasaran dan Distribusi, DKHS menyediakan portro-folio layanan
mulai dari pemasaran hingga penyediaan tenaga penjualan, distribusi
dan logistik, penagihan dan credit control, penanganan gudang dan
barang-barang retur serta layanan-layanan bernilai tambah lainnya.
Usaha dalam segmen ini diwakili dengan barang-barang konsumsi dan
bahan-bahan pengerjaan.
Layanan-layanan logistik DKHS difokuskan pada layanan-
layanan rantai pasok yang berkisar dari import, pengantaran,
46
pergudangan dan distribusi, pemrosesan pemesanan, dan pengelolaan
pengambilan barang. Usaha dalam segmen ini diwakili dengan
perawatan kesehatan dan sebagian barang-barang konsumsi.
DKHS menyediakan sistem transportasi yang diberi nama DKHS
Transport Agencies yang menangani usaha ekspedisi untuk usaha
sendiri maupun pihak ketiga.DKHS memiliki kantor-kantor
indepens=den yang berlokasi di Pelabuhan-pelabuhan besar seperti
Port Klang, Pasir Gudang, Tanjung Pelepas, Kuantan Port dan Prai.
Layanan luasnya meliputi ekspedisi, ekspedisi barang, inklaring dan
pemeliharaan kapal, pengangkutan kontainer dan layanan truk
konvensional dari Port Klang, serta layanan konsolidasi kargo dari Port
Kalang ke seluruh pelabuhan di Malaysia Timur. DKHS Transport
Agencies adalah agen ekspedisi barang yang mendapat lisensi dari
Pabean Diraja Malaysia.
DKHS juga melakukan usaha-usaha lainnya yaitu usaha kue
keripik cokelat Famous Amos. Famous Amos adalah ritel kue keripik
cokelat serta aneka produk pelengkap pilihan seperti parsel, kado,
cokelat, serta gula-gula. Terdapat 70 Outlet Famous Amos yang
terletak di Malaysia Barat dan Timur. 2
2http://dksh.com/cs/Satellite?c=Page&childpagename=dksh_my%2FPage%2Fdksh_Page
_Default&cid=1412866635201&packedargs=childpagename%3Ddksh_my%252FPage%252Fdks
h_Page_Default%26d%3Dtouch&pagename=dksh%2Fdksh_Wrapper_Default. Diakses Pada
tanggal 16 November 2016, Pukul 21.07 WIB.
47
2. Country Management
No. Name
1. Nicholas McLaren Head Country Management &
Group Finance Director
2. Chua Chong Hoon Vice President, Consumers
Goods
3. Dr Varun Sethi Vice President, Healthcare
4. Carol Tan General Manager, Performance
Materials
5. Robert Puschmann Managing Director, Technology,
Malaysia & Singapore
6. Monique Yong Director, Country Human
Resources
7. Rajes Seghal Vice President, Supply Chain
Management
8. Andre Chai Senior Legal Counsel
9. Andreas Kristanto Senior Manager, IT Country
3. Broad of Directors
No. Name
1. Michael Lim Hee Kiang Independent
48
Non- Executive Chairman
Member of the Audit
Committee and Chairan of the
Nominating Committee
2. James Armand Menezes Independent
Non- Executive Director
Chairman ofthe Audit
Committee and Member of the
Nominating Committee
3. Datuk Haji Abdul Aziz
bin Ismail
Independent
Non-Executive Director and
Member of the Audit
Committee
4. Alexander Stuart Davy Independent
Non- Executive Director and
Member of the Nominating
Committee
5. Lee Chong Kwee Independent
Non- Executive Director
6. Jhon Peter Clare Non- independent
Non- Executive Director
7. Nicholas McLaren Non- independent Executive
Director/Group Finance
49
Director
8. Lian Teng Hai Non- independent Executive
Director
C. Merek ALLADDIN dan ALADIN
Kemiripan antara merek satu dengan yang lain dikarenakan adaya
unsur-unsur yang menonjol dari merek-merek tersebut. Unsur-unsur
menonjol itu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek terdiri dari nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
Persamaan pada pokoknya pada suatu merek hanya hampir sama atau
serupa bentuknya. Jadi semua elemen pada merek tidak harus sama persis
ataupun sama secara utuh.3
Pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15
tahun 2001 tentang Merek hanya menyebutkan unsur-unsur tersebut
dikatakan menonjol apabila menimbulkan kesan adanya persamaan pada
bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut. Maka dikatakan dalam “persamaan pada pokoknya” kemiripan
itu bersifat substansial, yaitu meskipun merek-merek tersebut tidak sama
persis, namun perbedaannya masih dapat dilacak, dan persamaan yang
muncul dari merek-merek itu hanya berupa “kesan” dan tidak ada
3 Emmy Yuhassarie, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, (Jakarta : Pusat
Pengkajian Hukum, 2005), h. 184.
50
persamaan secara utuh antara merek-merek tersebut. Dengan kata lain
merek-merek tersebut menurut pandangan umum terkesan mirip.
Berdasarkan teori tersebut, penulis menganggap penting untuk
mengajukan tampilan merek dari kedua belah pihak yang menjadi
sengketa pada kasus ini. Kedua merek tersebut memiliki unsur huruf yang
sama dan pengucapan yang sama.berikut adalah tampilan merek kedua
pihak :
1. Merek milik Penggugat.
Gambar 3.1 ALLADDIN
2. Merek milik Tergugat.
Gambar 3.2 ALADIN
Dilihat secara visual antara merek ALLADDIN dengan ALADIN
dapat diukur dari segi tampilan itu sendiri, baik cara penempatan, bentuk
atau kombinasi yang menimbulkan kesan adanya persamaan yang dapat
51
membuat orang lain keliru, mengecoh atau bahkan menyesatkan konsumen
terhadap asal-usul merek yang satu dengan yang lainnya. Dari segi secara
fonetik berdasarkan cara pengucapannya atau bunyi merek sehingga
menimbulkan kesan adanya persamaan. Adanya persamaan bunyi antara
merek yang berbeda dapat menimbulkan kesan tumpang tindih dan
menyebabkan terkecohnya konsumen.
D. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing dan Terkenal
Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat banyak tindakan
dalam persaingan tidak sehat terhadap merek asing yang sudah terkenal.
Banyak industri yang memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-
produknya dengan alasan mudah dijual dan tidak perlu repot-repot
mengurus mengenai nomor pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual untuk membangun citra produknya. Pengaturan
mengenai merek terkenal diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 “permohonan harus ditolak oleh Direktorat
Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk
barang dan jasa sejenis”.4
Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari
perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat yaitu perbuatan
melanggar hukum di bidang perdagangan. Perlindungan hukum terhadap
merek dalam hal ini guna melindungi merek yang telah didaftarkan
4 Sudargo Gautama, . Hukum Merek Indonesia, h. 43.
52
dijauhkan dari orang-orang yang memiliki itikad buruk. Perlindungan
hukum tersebut bersifat perlindungan preventif dan perlindungan represif.5
1. Perlindungan hukum atas merek secara preventif merupakan sebuah
bentuk perlindungan yang mengarah pada perlndungan yang bersifat
pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya
pelanggrana merek dagang.
2. Perlindungan hukum atas merek secara represif merupakan
perlindungan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan atau
menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yatitu
berupa pelanggaran hak atas merek.
Perlindungan hukum terhadap merek terkenal terdapat dalam
konvensi Internasional dan di Indonesia sendiri perubahan Undang-undang
Merek telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan Undang-undang
sebanyak empat kali menunjukkan eksistensi merek asing yang sudah
terkenal dilindungi di Indonesia.
1. Paris Convention
Secara keseluruhan konvensi Internasional dibidang merek
dimulai pada tahun 1883 dengan ditanda-tangani The Paris Convention
for the Protection of Industrial Property yang merupakan salah satu
konvensi intelektual pertama dan terpenting. Awalnya konvensi ini
ditanda-tangani oleh 11 Negara peserta, kemudian hingga tahun 976
5 Indonesia Legal Center Publishing, Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, (
Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2010), h.99.
53
anggota bertambah menjadi 82 negara, dan Indonesia termasuk di
dalamnya. Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi : paten,
utility model, industriaal design, trademarks, service marks, trade
competition (Pasal 1 Provision of the Paris Convention for the
Protection of Industrial Property 1976, mentioned in the TRIPs
Agreement, WIPO, Geneva).
Tujuan dari Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi di
bidang perundang-undangan merek, dengan harapan agar tercipta satu
macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur
mengenai merek secara seragam di seluruh dunia. Terdapat tiga hal
penting yang diatur dalam Konvensi Paris, yaitu:
a. National treatment yang artinya setiap warga negara peserta
Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia
diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal
pemberian perlindungan merek.
b. Priority rights yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap
warga negara peserta konvensi untuk mendaftarakan mereknya
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
pendaftaran mereknya di negara peserta Konvensi Paris.
c. Registration yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan
dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.6
6 Dwi Rezeki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung : PT. Alumni,
2009), 62.
54
Indonesia menjadi anggota dari Paris Convention melalui
Keppres Nomor 24 tahun 1979 dengan disertai pengecualian terhadap
Pasal 1 sampai Pasal 12 dan Pasal 28 ayat (1). Terhadap pengecualian
Pasal 1 sampai Pasal 12 kemudian dicabut dengan Keppres Nomor 15
Tahun 1997 tentang perubahan Keppres Nomor 24 Tahun 1979,
sehingga Pasal 1 sampai Pasal 12 kemudian diberlakukan juga di
Indonesia.
Pada pasal 2 dan 3 Konvensi Paris, berlaku prinsip non
diskriminasi, sehingga hukum yang berlaku di negara sendiri berlaku
juga untuk warga negara perserta Konvensi Paris.
Pada Pasal 4 Konvensi Paris pendaftaran merek dapat dberikan
hak prioritas. Jadi seseorang yang sudah mendaftarakan hak milik
intelektualnya di suatu negara akan diberi prioritas dengan bentuk
kelonggaran waktu untuk mendaftarkan haknya di negara lain selama 6
bulan.
Bentuk perlindungan terhadap merek terkenal terletak pada Pasal
6 bis, yang menyebutkan bahwa masing-masing anggota disuatu negara
harus menolak permohonan pendaftaran yang sama atau mirip dengan
merek yang dianggap terkenal di negara itu. Konvensi Paris ini juga
tidak menyebutkan tentang defiinisi itikad tidak baik, namun pada
Pasal 6 bis ayat (3) disebutkan bahwa pembatalan merek terdaftar yang
55
dipalsukan tanpa itikad tidak baik dapat diajukan kapan saja tanpa ada
batas waktu.
2. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)-
World Trade Organization (WTO)
Perjanjian mengenai pembentukan World Trade Organization
(WTO ditanda-tangani tanggal 15 April 1994 di Marakesh sebagai
hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun
1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem
perdagangan Internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap
memperhatikan kepentingan-kepentingan khusus negara
berkembang. Salah satu topik yang dibag=has dalam putaran
Uruguay adalah TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights) atau aspek dagang yang terkait dengan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai salah satu bagian persetujuan
pembentukan WTO, TRIPs telah memicu perubahan yang sangat
fenomenal dalam perkembangan sistem perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Persetujuan TRIPs menentukan standar-standar Internasional
tertentu bagi penegakan yang bersifat perintah dan mengharuskan
Negara anggota menyediakan perangakat kerja hukum yang efektif
untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk
didalamnya merek. Setiap negara anggota memiliki kewajiban
56
internasional untuk memasukkan TRIPs ke dalam hukum nasional
tentang hak kekayaan intelektual.7
Indonesia menjadi negara anggota dalam TRIPs melalui
Undang-undang Nomor 7 tahun 1994. Ketentuan tentang merek
dapat dilihat pada bagian 2 Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan “ Article
6 bis of the paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis,
to services. In determining wether a trademark is well-known,
Members shall take account of the knowledge in the Member
concerned which has been obtained as a result of the promotion of
the trademark”. Pasal 16 Ayat (2) TRIPs mengatur mengenai unsur
penting yang harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah suatu
merek itu adalah merek terkenal atau tidak. Mengenai terkenal atau
tidaknya suatu merek dipertimbangkan dari pengetahuan masyarakat
tentang merek tersebut dalam sektor publik yang relevan.8
Yurisprudensi9 Mahkaham Agung Republik Indonesia Nomor
1486/K/1991 menyatakan bahwa pengertian merek terkenal adalah
apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai
7 Normin Pakpahan, Pengaruh perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional,
(Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998), h. 41.
8 Suyud Margono, Hak Milik Industri :Pengaturan dan Praktik di Indonesia,( Bogor:
Ghalia Indonesia, 2011), h.106. 9 Yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan huum
tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus
yang sama. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta :
Lencana, 2004), h. 10.
57
kepada batas-batas transnasional, dimana telah beredar keluar negara
asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang
bersangkutan di beberapa negara.
Suatu merek dikatakan merek terkenal apabila pengetahuan umum
masyarakat dibidang usaha yang bersangkutan tinggi. Untuk menilai suatu
merek dapat dilihat berdasarkan eksistensi merek tersebut dalam
menjalankan bidang usahanya dan penyebar luasan distribusi dari produk
tersebut. Selain dari pengetahuan masyarakat, di;ihat pula reputasi merek
terkenal yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran.
Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek,
dan disertai bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Perlindungan hukum terhadap merek terkenal merupakan
kepentingan negara-negara tempat merek terkenal itu didaftar pertama
kali supaya memperoleh perlindungan hukum yang lebih ekstensif. Dalam
hal ini Indonesia terkondisikan untuk emngikuti tuntutan kepentingan
global. Bahwa pada hakikatnnya, merek terkenal membawa dimensi
perlindungan hukum yang bersifat lintas batas negara. 10
Perlindungan terhadap merek terkenal tidak hanya diberikan pada
barang atau jasa yang sejenis, melainkan juga terhadap barang atau jasa
yang tidak sejenis.11
Hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang
10
Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Pasca perjanjian TRIPs, (Bandung : P.T. Alumni, 2011), h. 96. 11
Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia
(Dalam Rangka WTO,TRIPs) (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997), h.46.
58
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebtkan bahwa
perlindungan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis dapat
diberlakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan mengacu kepada Konvensi Internasional yang telah
diratifikasi oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 7 Tahun 1994
tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
yaitu Pasal 6 Ayat (3) TRIPs dapat digunakan sebagai dasar perlindungan
hukum terhadap pemilik hak merek terkenal untuk barang dan/atau jasa
tidak sejenis dari merek pihak lain.
E. Amar Putusan MA No. 501 k/pdt.sus-hki/2013
Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara
yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Maka, hakim dalam
membuat Putusan harus mempertimbangkan segala aspek di dalamnya.12
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam
menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan hakim yang
mengandung keadilan (ex aequo et bono), mengandung kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum.
Pada kasus ini Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
12
Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h.94.
59
1. Bahwa meskipun terbukti antara Merek Penggugat dengan Merek
yang digunakan Tergugat “mempunyai persamaan pada pokoknya”,
dan kelas barang yang sama yaitu kelas barang Nomor 34, akan tetapi
tidak terlihat ada itikad buruk Tergugat karena meskipun Penggugat
telah mendaftarkan Mereknya di 4 (empat) Negara Asia, belum cukup
syarat untuk menyatakan Merek Penggugat adalah Merek terkenal
sebagaimana kriteria yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 (dalam penjelasan), karena
tidak ada bukti kalau untuk produksi tersebut Penggugat telah
mengeluarkan biaya promosi secara besar-besaran dan tidak ada bukti
semua masyarakat mengenal merek Penggugat;
2. Bahwa lebih dari itu Tergugat sudah jauh lebih dahulu mendaftarkan
mereknya di Indonesia yaitu pada tanggal 18 April 2005, sedangkan
Penggugat baru melakukan pendaftaran pada tangal 6 januari 2010;
3. Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi
pada tahun 2010 pernah mengajukan pendaftaran merek
Penggugat/Termohon Kasasi pada Ditjen HKI dan adanya penolakan
(vide Bukti P1-3), maka dengan mengacu pada Pasal 69 ayat (1)
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maka tenggang
waktu pengajuan pembatalan merek (5 Tahun) telah terlampaui
sehingga gugatan menjadi daluarsa dan Judex facti13
Pengadilan Niaga
telah keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu amar
13
Judex facti : Yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara.
Judex juris : memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa
fakta dari perkara.
60
Pengadilan negeri dalam konvensi tidak dapat dipertimbangkan dan
gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan (Merek
Tergugat/Pemohon Kasasi sudah diperpanjang sampai dengan tahun
2012).
Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah
Agung memberikan keputusan sebagai berikut :
1. Mengadili:
a. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MUKTAR
tersebut;
b. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 87/ Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18
April 2013.
2. Mengadili Sendiri:
a. Dalam Konvensi : -
b. Dalam Eksepsi :
1) Menolak eksepsi turut Tergugat
c. Dalam Pokok Perkara :
1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
d. Dalam Rekonvensi :
1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
e. Dalam Konvensi dan rekonvensi :
61
1) Menghukum termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat
Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
61
BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SENGKETA MEREK
ALLADDIN DENGAN MEREK ALADIN
Berdasarkan Putusan M.A.R.I. Nomor. 501 K/PDT.SUS-HKI/2-013
A. Pertimbangan Hakim
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi
pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan
peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan
militer dan peradilan tata usaha negara, telah memutuskan bahwa hakim
harus membuat putusan yang ideal yang memuat idee des recht. Putusan
hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis,
filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan,
dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang
berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral
justice), dan keadilan masyarakat ( social justice).
Tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan
memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di suatu sidang
pengadilan, dengan menjatuhkan suatu putusan yang disebut dengan
putusan hakim.1 Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu
perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Seorang
1 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 52.
62
hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan dan
mempertimbangkan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-
hatian, sedikit mungkin menghindari adanya ketidakcermatan, baik
bersifat formal maupun materiil sampai dengan kecakapan teknik
membuatnya.2 Dalam hal menjalankan tugas pokok seorang hakim, dalam
Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
kekuasaan kehakiman menentukan bahwa: “hakim dan hakim konstitusi
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam penjelasan pasal 5
tersebut disebutkan: “ ketentuan ini dimaksud agar putusan hakim dan
hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.
Putusan perkara merek antara merek ALLADDIN dengan merek
ALADIN dijadikan salah satu gambaran dalam memutuskan perkara
merek khususnya dalam hal persamaan pada pokoknya. Pada kasus ini,
DKSH Malaysia Sdn, Bhd selaku pemegang merek ALLADDIN dan
selaku Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek yang dimiliki
Tuan Muktar selaku pemegang merek ALADIN.
Pada tanggal 10 Desember 2012 DKSH Malaysia Sdn, Bhd selaku
pemegang merek ALLADDIN mengajukan surat Gugatan Pembatalan
Merek ALADIN kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dengan Register Perkara Nomor:87/
Pdut.Sus/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.Dalam Kasus Merek ALLADDIN
2 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h. 94.
63
dengan Merek ALADIN Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
memutuskan :
1. Dalam Konvensi : -
2. Dalam Eksepsi :
Menolak Eksepsi Turut Tergugat
3. Dalam Pokok Perkara :
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menyatakan Merek ALLADDIN &Lukisan milik Penggugat sebagai
merek terkenal untuk bidang usaha yang bersangkutan;
Menyatakan bahwa merek Tergugat ALADIN & Lukisan :daftar No
IDM000035246 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek terkenal’ALLADDIN & Lukisan milik Pennggugat untuk
melindungi barangs sejenis;
Menyatakan merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat telah
didaftarkan dengan itikad tidak baik;
Menyatakan Penggugat sebagai pemilik tunggal dan satu-satunya
yang berhak untuk menggunakan Merek Dagang ALLADDIN &
Lukisan di Indonesia untuk jenis barang : Pemantik api berbahan
dasar gas yang dapat dibuang, dan pemantik-pemantik yang lain
yang tergolong dalam kelas 34;
Membatalkan Merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat yang
terdaftar dalam dafyar Umum Merek No. IDM000035246 Tanggal
18 April 2005 dan menggumumkannya dalam Berita Negara;
64
4. Dalam Rekonvensi :
Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara; yang hingga kini ditetapkan sebesar
Rp. 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
Amar Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat berdasarkan pertimbangan :
1. Dalam Konvensi :
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai
berikut :
- Bahwa pemilik Merek Dagang ALLADDIN dalam kelas 34
yang telah terdaftar di Negara asal Malaysia sejak tahun 1981
dan merupakan merek terkenal;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2002 Tergugat telah
mendaftarkan merek ALADIN dalam kelas 34 untuk jenis
barang yang sama yaitu korek api, geretan korek pemantik api,
batu api;
- Bahwa merek ALADIN milik Tergugat tersebut mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek ALLADDIN milik
Penggugat;
- Bahwa pendaftaran merek ALADIN milik Tergugat harus
dibatalkan karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik
65
berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek;
Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat dengan mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :
- Bahwa antara merek Penggugat dengan merek Tergugat terdapat
perbedaan yang mencolok baik dari segi tampilan maupun huruf;
- Bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya dengan itikad baik
karena Tergugat telah memakai merek tersebut sebagai nama
usaha dan telah menggunakan ijin-ijin dengan nama ALADIN
sejak tahun 1996;
Menimbang, bahwa Turut Tergugat membantah dalil gugatan
Penggugat dengan mengemukakan alasan yang padapokoknya
sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Bahwa merek Tergugat tersebut telah terdaftar sejak tahun 2002
dan telah diperpanjang pendftarannya, karena itu gugatan
Penggugat sudah daluwarsa atau lewat waktu 5 (lima) tahun
sejak didaftarkan;
Dalam Pokok Perkara :
- Bawa merek Tergugat telah terdaftar lebih dahulu dari merek
Penggugat;
66
- Bahwa merek Penggugat telah ditolak pendaftarannya karena
memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Terguggat;
2. Dalam Eksepsi :
Menimbang, bahwa Turutr Tergugat mengajukan Eksepsi Gugatan
Penggugat telah daluwarsa;
Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban para
pihak dan mendengar tanggapan Penggugat, Majelis berpendapat
bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat mendalilkan
pendaftaran merek Tergugat tersebut diajukan dengan itikad tidak
baik sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang merek, yang menurut
ketentuan tidak mengenal lampau waktu, maka eksepsi Turut
Tergugat harus ditolak;
3. Dalam Pokok Perkara :
a. Pertimbangan Hakim Mengenai Bukti-bukti
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-27 termasuk
contoh etiket merek pada produk yang diperdagangkan, oleh
Penggugat dan Tergugat, untuk membuktikan dalil bantahannya
Tergugat mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T-1 s/d T-13;
sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti;
Manimbang, bahwa untuk membuktikan merek ALLADDIN adalah
merek terkenal, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;
67
- Bukti yang diberi tanda P-5 s/d P-5e yang menunjukkan merek
Penggugat telah didaftarkan di Malaysia sejak tanggal 01
Desember 1981 sampai sekarang;
- Bukti P-6 s/d P-6c menunjukkan merek Penggugat telah terdaftar
di Thailand pada tanggal 28 Maret 1988;
- Bukti P-7 menunjukkan bahwa merek Penggugat telah terdaftar
di Singapura tanggal 29 Agustus 1988;
- Bukti P-8a s/d P-8b menunjukkan bahwa merek Pnggugat telah
didaftarkan di Negara Kamboja pada tanggal 30 April 2010;
- Bukti P-9, P-10 dan P-11, P-12, P-14 s/d P-18 menunjukkan
Penggugat telah melakukan promosi dan publikasi mereknya;
- Bukti P-20, P-22, P-24 a s/d P-24 c menunjukkan produk
Penggugat yang menggunakan merek tersebut telah
diperdagangkan secara luas di Singapura, India, China, Myanmar
dan Malaysia sendiri;
b. Pertimbangan hakim Mengenai Merek Terkenal
Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek tidak memberikan definisi secara tegas pengertian merek
terkenal, namun Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf b dapat dijadikan
pedoman untuk menggolongkan suatu merek itu adalah sebagai
merek terkenal, dengan memperhatikan:
- Pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di
bidang usaha yang bersangkutan;
68
- Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena : promosi yang
gencar dan besar-besaran, karena investasi dibeberapa negara di
dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
Menimbang, bahwa meskipun belum terdaftar di Indonesia merek
Penggugat tersebut ternyata telah terdaftar di Negara asalnya,
Malaysia sejak tahun 1981, terdaftar di Thailand, di Singapura,
Kamboja dll;
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kriteria merek terkenal di
bidang usaha yang bersngkutan, khususnya korek gas (mancis), dan
dengan melihat bukti-bukti serta fakta tersebut Majelis berpendapat
bahwa merek ALLADDIN milik Penggugat adalah merek terkenal di
bidang usaha yang bersangkutan;
c. Pertimbangan Hakimm Megenai Persamaan Merek
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada
persamaan antara merek Pengggugat dengan merek Tergugat,
Majelis akan menyatakan terlebih dahulu bahwa berdasarkan fakta
tersebut jenis barang yang dilindungi oleh merek Penggugat dengan
merek Tergugat adalah sama dan berada pada kelas barang/jasa yang
sama yaitu 34;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan adalnya
persamaan pada pokoknya antara merek ALLADDIN milik
Penggugat dengan merek ALADIN milik Tergugat karena :
69
- Tampilan secara visual merek ALLADDIN milik Penggugat
dengan merek ALADIN milik Tergugat adalah sama;
- Bunyi pengucapan ALLADDIN dengan ALADIN adalah sama;
- Jenis barang Tergugat tersebut sendiri dari barang-barang yang
sama dan/atau sejenis dengan jenis barang Penggugat;
Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat tersebut dengan mengemukakan dalil yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa dari segi tampilan adalah berbeda karena merek Tergugat
disertai lukisan/logo teko sedangkan merek Penggugat tidak;
- Bahwa merek Tergugat menggunakan satu huruf L dan satu
huruf D yaitu ALADIN, sedangkan merek Penggugat
menggunakan double L dan double D, yaitu ALLADDIN dan
huruf (I) nya berupa gambar pensil, tanpa lukisan teko;
Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang
Nomor 15 tahun 2001 tentang merek, Persamaan Pada Pokoknya
adalah “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang
menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang
dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur
atau persamaan bunyi pengucapan yang terdapat dalam merek
tersebut”;
70
Memnimbang, bahwa dari definisi tersebut jika dihubungkan dengan
pengertian merek, dapat ditafsiirkan bahwa yang dimaksud unsur-
unsur yang menonjol disini adalah keseluruhan dari unsur-unsur
yang tertera pada merek iu sendiri, seperti unsur gambar, unsur
nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, usnur
susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan;
Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 279
PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 dapat ditarik pedoman bahwa
untuk menentukan suatu merek memiliki persamaan secara
eseluruhan atau mempunyai oersamaan pada pokoknya adalah jika
ada persamaan pada bentuk, persamaan pada komposisi atau
persamaan pada ucapan ataupun persamaan penampilan;
Menimbang, bahwa selain memperbandingkan kedua merek tersebut
secara berdampingan, Majelis juga memperbandingkan etiket merek
pada porduk-produk yang dipasarkan oleh Penggugat maupun
Tergugat yang masing-masing telah diajukan sebagai bukti di
persidangan;
Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan merek dan etiket
merek pada produk-produk kedua merek tersebut Majelis
berpendapat ada persamaan unsur-unsur yang menonjol pada nama,
unsur kata, maupun unsur huruf-huruf antara merek ALLADDIN
milik Penggugat dengan Merek ALADIN milik Tergugat yang
71
menimbulkan kesan kemiripan ditambah lagi dengan adanya bukti
bahwa tergugat dalam memproduksi barangnya ternyata tidak benar-
benar menggunakan merek atau tampilan seperti didaftarkannya
melainkan menggunakan merek dengan huruf dan oenempatan yang
aman dengan merek Penggugat yaitu ALLADDIN;
Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapa ada
persamaan pada pooknya antara Merek Penggugat denganmerek
Tergugat untuk barang yang sejenis;
d. Pertimbangan Hakim Mengenai Itikad Tidak baik
Menimbang, bahwa Pasal 68 Ayat (1) jo. Pasal 6 Ayat (11) huruf b
Undang-undang Merek, pada pokoknya menentukan bahwa gugatan
pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak
yangberkepentingan berdasarkan alasan bahwa pendaftaran merek
yang dimaksud telah diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak
baik dan atau merek yang didaftarkan tersebut mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa pemohon yang beritikad
baik adalah “Pemohon yang mendaftarkan merek-nya secara layak
dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau
menjiplak, “ketenaran” Merek pihak lain demi kepentingan usahanya
72
yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan
kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah
membonceng keterkenalan merek Penggugat karena :
- Tergugat telah mengetahui keberadaan merek ALLADDIN milik
orang lain dengan maksud mengambil kepentingan atas goodwill
dan reputasi merek Penggugat tanpa berusaha sedikitpun
membangun track record, goodwill, dan reputasi sendiri;
- Banyak kata dan ungkapan yang dapat dipakai oleh Tergugat
selain menggunakan merek ALADIN untuk merek produk dalam
kelas barang 34;
Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajebutukan bukti-bukti
berupa sertifikat mereknya yang telah mengalami perpanjangan, bukt
izin usaha dan surat pernyataan dari para agen atau toko yang telah
menjual produk dengan merek Tergugat tersebut (bukti T-1 s/d T-3)
bahkan Tergugat telah menerima penghargaan untuk mereknya
(Bukti T-7, T-8, dan T-9);
Menimbang,bahwa Tergugat sebagai pengusaha yang bergerak di
bidang usaha korek api (mancis), dipandang mengetahui adamerek
ALLADDIN untuk produk korek gas meskipun belum didaftarkan di
Indonesia;
Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Tergugat yang
menggunakan dan mendaftarkan merek ALADIN&Lukisan untuk
73
produk yang sama dan sejenis dengan merek Penggugat tersebut
dipandang memiliki nilai untuk membonceng, meniru, atau
menjiplak, “ketenaran” Merek pihak lain demi kepentingan usahanya
yang mmenimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau
menyessatkan konsumen sebagai diatur di dalam Pasal 4 Undang-
undang Merek;
Menimbang, bahwa pendapat Majelis ini diperkuat lagi dengan
adanya bukti bahwa Tergugat di dalam kenyataannya tidak benar-
benar menggunakan merek sebagaimana yang ada di dalam sertifikat
mereknya, melainkan menggunakan merek Penggugat; (vide bukti P-
23 dan P-26)
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat harus
dinyatakan telah mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik
dan atas dasar dan alasan ini pula merek Tergugat dapat dimintakan
pembatalannya tanpa batas waktu atau daluwarsa (Pasal 69 Ayat (2)
Undang-undang Merek dan penjelasannya serta Artikel 6 bis
Konvensi paris);
Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh gugatan Penggugat
dikabulkan maka gugatan harus dinyatakan dikabulkan sebagian;
4. Dalam Rekonvensi :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi
Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;
74
Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat
adalah sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar dinyatakan sebagai
pemilik sah Merek ALLADDIN & Lukisan sebagaimana
tercantum dalam sertifikat Merek No. IDM000035246;
- Bahwa sebagai akibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi usaha Penggugat Rekonvensi telah terganggu yang
menimbulkan kerugian dan mencemarkan nama baik Penggugat
Rekonvensi;
Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil
gugatan Penggugat rekonvensi dengan dalil-dalil sangkalan
sebagaimana tersebut diatas;
Menimbang, bahwa dali-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh
kedua belah pihak didalam gugatan Rekonvensiini pada dasarnya
sama dengan gugatan Konvensi;
Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan konvensi telah
dipertimbangkan secara lengkap dan telah diputus bahwa Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendaftarkan mereknya dengan
itikad tidak baik dan mereknya harus dibatalkan, makan Penggugat
Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil
gugatannya dan karenanya tuntutan-tuntutannya garus ditolak
seluruhnya;
75
5. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
Menimbang, bahwa mengenai pembelaan biaya perkara, Majelis
berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi
dikabulkan, maka Tergugat KonvensiPenggugat Rekonvensi harus
dihukum untuk membayar biayaperkara;
Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat, Hakim Mahkamah Agung tidak sependapat dengan judex
facti pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pertimbangan
Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :
1. Walaupun merek ALLADDIN belum terdaftar di Indonesia, merek
ALLADDIN telah terdaftar di Negara asalnya Malaysia sejak tahun
1981. Disamping itu merek ALLADDIN juga telah terdaftar di
Thailand, Singapura dan Kamboja. Oleh karena itu merek ALLADDIN
adalah merek terkenal.
2. Tergugat yang emnggunakanmerek ALADIN &Lukisan untuk produk
yang sama dan sejenis dengan merek yang dimiliki Penggugat
dipandang memiliki niat untuk membonceng, meniru dan menjiplak
ketenaran merek ALLADDIN demi kepentingan usahanya. Perbuatan
ini merupakan persaingan curang yang mengecoh atau menyesatkan
konsumen.
Setelah meneliti secara seksama pertimbangan judex facti Hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak
sependapat dengan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat . Majelis Hakim
76
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Nomor 501
K/PDT.SUS-HKI/2013 memutuskan bahwa Mahkamah Agung memiliki
tiga pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusannya, yaitu :
1. Bahwa meskipun terbukti antara Merek Penggugat dengan merek yang
digunakan Tergugat “mempunyai persamaan pada pokoknya”, dan
kelas barang yang sama yaitu kelas barang Nomor 34, akan tetapi tidak
terlihat adanya itikad buruk Tergugat karena meskipun Penggugat telah
mendaftarkan Mereknya di 4 (empat) Negara Asia, belum cukup syarat
untuk menyatakan Merek Penggugat adalah Merek terkenal sebagimana
kriteria yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 (dalam penjelasan) karena tidak ada bukti kalau
untuk produksi tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya promosi
secara besar-besaran dan tidaka ada bukti semua masyarakat mengenal
merek Penggugat;
2. Bahwa lebih dari itu Tergugat sudah jauh lebih dahulu mendaftarkan
Mereknya di Indonesia yaitu pada tanggal 18 April 2005, sedangkan
penggugat baru melakukan pendaftaran pada tanggal 6 Januari 2010;
3. Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi pada
tahun 2010 pernah mengajukan pendaftaran merek
Penggugat/Termohon kasasi pada Ditjen HKI dan adanya penolakan
(vide Bukti P1-3),karena memiliki persamaan pada pooknya dengan
merek lainnya yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau
jasa, maka dengan mengacu pada Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang
77
Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek maka tenggang waktu pengajuan
pembatalan merek 5 (lima) tahun telah terlampau sehingga gugatan
menjadi Daluarsa dan judex facti Pengadilan Niaga telah keliru dalam
menerapkan hukum. Oleh karena itu amar Pengadilan Niaga dalam
Konvensi tidak dapat dipertimbangkan dan gugatan Rekonvensi tidak
perlu dipertimbangkan (Merek Tergugat/Pemohon Kasasi sudah
diperpanjang sampai dengan 2012).
Pada pertimbangan pertama hakim menyatakan “Bahwa merek milik
tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek
penggugat dalam kelas barang yang sama yaitu kelas 34, namun tidak
terlihat adanya itikad buruk tergugat dikarenakan merek milik penggugat
belum cukup syarat untuk dikatakan sebagai merek terkenal sebagaimana
kriteria yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, serta tidak memiliki bukti
mengenai promosi yang besar-besaran terhadap produknya”.
Penulis dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 501
K/PDT.SUS-HKI/2013 berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 6 Ayat (1)
butir (a) dan (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Merek,
serta Pasal 4 dan Pasal 6 bis Paris Convention. Persamaan pada pokoknya
antara merek ALLADDIN dengan merek ALADIN sangat jelas terlihat.
Dasar yang menjadi alasan penulis dalam menganalisis yaitu beberapa
bukti di Pengadilan sebagai berikut : Pertama, merek ALLADDIN dan
merek ALADIN memiliki persamaan bentuk, cara penempatan dan cara
78
penulisan yang sangat kecil perbedaannya yaitu huruf ganda L dan D pada
merek ALLADDIN. Sehingga kemiripan ini dapat menimbulkan asumsi
masyarakat jika merek ALLADDIN sama dengan merek ALADIN, atau
masyarakat akan beranggapan bahwa merek ALLADDIN telah berubah
menjadi ALADIN.
Beberapa perbedaan diatas merupakan suatu taktik atau strategi
agar tidak terdapat persamaan secara keseluruhan terhadap merek
ALADIN milik Pemohn Kasasi dan dapat menyesatkan masyarakat atau
membingungkan konsumen serta menimbulkan kesan kepada masyarakat
seolah-olah barang atau jasa yang diproduksikannya sama dengan merek
yang sudah ada dan sudah terkenal. Hal tersebut selaras dengan
ketegasan Agama Islam yang melarang umat manusia memakan harta
orang lain dengan jalan yang batil, sebagaimana firman Allah SWT yang
berbunyi :
Al-Baqarah ayat 188 :
“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada
79
harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahuinya.”
Pendapat penulis yang Kedua yaitu,, penyebutan merek ALADIN
secara fonetik diucapkan a-la-din. Maka antara “ALADIN” (dibaca: a-la-
din) dan ALLADDIN (dibaca: al-la-ddin) membuktikan adanya kesan
yang sama dalam pengucapan. Penyebutan lafal yang hampir menyerupai
akan membuat masyarakat terkecoh dan mengaitkan merek tersebut satu
sama lain.
Kedua hal tersebut terbukti jika pihak pemohon Kasasi atau merek
ALADIN jelas tidak beritikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 4 sehingga berdampak pada kerugian bagi pihak termohon Kasasi
atau merek ALLADDIN.
Mengenai merek terkenal, penulis berpendapat bahwa merek
ALLADDIN sudah dapat disebut sebagai merek terkenal. Dasar yang
menjadi alasan penulis dalam menganalisis yaitu berdasarkan bukti di
pengadilan sebagai berikut: Pertama, merek ALLADDIN sudah
didaftarkan di negaranya Malaysia sejak 1 Desember 1981 di bawah
Daftar Nomor M/093149. Merek ALLADDIN juga sudah terdaftar di tiga
negara lain yaitu:
1. Thailand pada tanggal 25 Maret 1987 di bawah Daftar Nomor
TM55926.
80
2. Singapura pada tanggal 29Agustus 1988 di bawah Daftar Nomor
T8804639A.
3. Kamboja pada tanggal 30 April 2010 di bawah Daftar Nomor
KH/36641/11 dan KH/36642/11.
Hal tersebut jelas membuktikan bahwa merek ALLADDIN telah
memenuhi kriteria merek terkenal dengan terdaftarnya merek ALLADDIN
di berbagai negara dan investasi besar yang dikeluarkan oleh DKSH
Malaysia Sdn, Bhd dengan cara promosi, sehingga merek ALLADDIN
pantas untuk dikatakan sebagai merek terkenal.
Pertimbangan hakim yang kedua menyebutkan “Bahwa lebih dari itu
Tergugat sudah jauh lebih dahulu mendaftarkan Mereknya di Indonesia
yaitu pada tanggal 18 April 2005, sedangkan penggugat baru melakukan
pendaftaran pada tanggal 6 Januari 2010”. Mengenai pertimbangan hakim
tentang pendaftaran merek di Indonesia, dimana Indonesia menggunakan
sistem pendaftaran pertama “First to file” dalam pemberian perlindungan
merek, pada umumnya negara-negara dengan sistem hukum Civil Law
menganut sistem First to file dalam memberikan hak atas mereknya,
termasuk Indonesia. Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik
merek harus mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak ekslusif atas mereknya dan
perlindungan hukum.
81
Mengenai perlindungan hukum terhadap merek asing atau merek
terkenal di Indonesia, dasar yang menjadi alasan penulis dalam
menganalisis yaitu : Indonesia dan Malaysia sama-sama merupakan negara
anggota dari Konvensi Paris dan Perjanjian TRIP’s. Pertimbangan hakim
tentang pendaftaran merek ALADIN yang lebih dulu dilakukan di
Indonesia sejak tahun 2005, dan lebih berhak atas perlindungan mereknya,
menurut penulis pertimbangan hakim tersebut kurang tepat. Jika melihat
adanya perjanjian internasional yang ditanda tangani oleh Indonesia
seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIP’s, seharusnya hakim bisa
melihat dan mempertimbangkan Pasal 4 Konvensi Paris dalam mengambil
pertimbangan.Dimana dalam Konvensi Paris Pasal 4 menjelaskan bahwa “
pendaftaran merek dapat diberikan hak prioritas” dengan lebih jelas
bahwa, jika suatu negara sudah mendaftarkan mereknya di negara asalnya,
maka hak prioritas sudah diperoleh oleh pemilik merek tersebut dan
mendapat perlindungan di negaranya maupun di Negara-negara anggota
Konvensi Paris maupun Perjanjian TRIP’s.
Selain dalam Pasal 4, dalam Pasal 6 juga mengatur mengenai
penolakan pendaftaran merek di suatu negara yang sama atau mirip
dengan merek yang dianggap terkenal di negara tersebut. Berdasarkan
pertimbangan diatas, sebagai negara anggota, Indonesia diwajibkan untuk
memberikan perlindungan terhadap merek asing seperti merek
ALLADDIN yang berhak atas perlindungan merek di Indonesia karena
82
telah terdaftar di negaranya dan mendapat hak prioritas atas mereknya
sejak tahun 1981.
Pada pertimbangan hakim yang ketiga menyebutkan “Bahwa
dengan demikian oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi pada tahun
2010 pernah mengajukan pendaftaran merek Penggugat/Termohon kasasi
pada Ditjen HKI dan adanya penolakan (vide Bukti P1-3), maka dengan
mengacu pada Pasal 69 (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang
Merek maka tenggang waktu pengajuan pembatalan merek (5tahun) telah
terlampau sehingga gugatan menjadi Daluarsa dan judex facti Pengadilan
Niaga telah keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu amar
Pengadilan Niaga dalam Konvensi tidak dapat dipertimbangkan dan
gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan (Merek
Tergugat/Pemohon Kasasi sudah diperpanjang sampai dengan 2012).”
Mengenai tenggang waktu pengajuan pembatalan merek, dalam Pasal 69
ayat (2) Undang—undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek
menyebutkan bahwa “gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas
waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas
agama, kesusilaan atau ketertiban umum” dalam penjelasan pasal 69 ayat
(2) tersebut yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum
adalah itikad tidak baik.3
3 Ahmadi Miru, Hukum Merek, h.85.
83
Pertimbangan hakim mengenai tenggang waktu pembatalan merek
yang daluarsa karena telah lebih dari 5 (lima) tahun menurut penulis
kurang tepat. Karena jelas tertulis dalam Paal 69 ayat (2), jika pengajuan
pembatalan merek tidak terdapat batas waktu apabila bertentangan dengan
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini jelas
merek ALADIN telah bertentangan dengan Pasal 69 ayat (2) Karena telah
bertentangan dengan ketertiban umum, yaitu memiliki itikad tidak baik.
Terbukti dari adanya persamaan pada kedua merek yang bersengketa
antara ALADIN dengan ALLADDIN.
B. Pertimbangan Hukum Sengketa Merek ALLADDIN dengan ALADIN
pada Putusan MA No. 501 K/PDT.SUS-HKI/2013
Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam
memutus suatu perkara. Terdapat 2 (dua) jenis pertimbangan hukum yang
dilakukan oleh hakim, yaitu :
1. Aspek Yuridis
Dalam putusan kasus ALLADDIN dengan ALADIN,
pertimbangan aspek yuridis hakim berdasarkan pada Pasal 6 Ayat (1)
huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek,Mengenaipersamaan pada pokoknya antara merek ALLADDIN
dengan merek ALADIN terlihat dari segi visual dengan mengacu pada
penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 Tentang Merek bahwa yang dimaksud “persamaan pada
pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur
84
menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat
menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara
penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur
ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek
tersebut”.4 Sedangkan dalam PaSAL 6 Ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan bahwa
“mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan /jasa
sejenis.”
Persamaan pada pokoknya juga terdapat dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 PK/Pdt/1992
tanggal 6 Januari 1998 yang menyatakan bahwa merek yang
mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dapat
dideskripsikan sebagai sama bentuk (similarity of form), sama
komposisi (similarity of compotition), sama kombinasi (similarity of
combination), dan sama unsur elemennya ( similarity of elements).5
Selain berpedoman pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Hakim Mahkamah
Agung juga berpedoman padaPasal 69 Ayat (1) yang menyatakan
bahwa “gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek.”
4 OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, h. 359.
5 Casavera, 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009),
h.197.
85
Bentuk perlindungan terhadap merek terkenal terletak pada Pasal
6 bis, yang di dalamnya menyebutkan :
The countries of the union undertake, ex officio if their
legislation so permits, or at the request of an interested party, to
refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a
trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a
translation, liable to creat confusion, of a mark considered by
the competent authority of the country of registration or use to
be well known in that country as being already the mark of a
person entitled to the benefits of this convention and use for
identical or similar goods. These provisions shall also apply
when the essential part of the mark constitutes a reproduction of
any such well-known mark or an imitation liable to creat
confusion therewith.
Artinya :
Negara-negara Persatuan setuju secara ex-officio dan sepanjang
tidak bertentangan dengan perundang-undangan negaranya, atau
berdasarkan permohonan dari seorang pihak yang
berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan suatu
pendaftaran merek dan melanggar penggunaan dari s merek
dagang yang merupakan hasil penggandaan, pemalsuan, atau
terjemahan hingga menimbulkan kebingungan atas suatu merek
yang dianggap oleh pihak yang berwenang dari negara
pendaftar, atau menolak untuk menggunakan merek yang cukup
terkenal di negara itu dari seorang yang berhak atas manfaat
patennya berdasarkan konvensi ini dan menggunakan terhadap
barang dagangan yang identik atau hampir sama dengannya.
Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku apabila bagian penting
(utama) dari merek tersebut merupakan hasil gandaan dari
merek terkenal atau hasil pemalsuan yang dapat menimbulkan
kebingungan.
Selain Pasal 6 bis Konvensi Paris, dilegkapi pula dengan pasal
16 (2) Perjanjian TRIP’s yang menyebutkan :
In determining whether a trademark is well-known, members
shall take account of the knowledge in the Member concerned
86
which has been obtained as a result of the promotion of the
trademark.
Artinya :
“dalam menentukan merek dagang terkenal, anggotaharus
mempertimbangkan pengetahuan dari anggota yang
bersangkutan yang telah diperoleh sebagai hasil dari promosi
merek dagang.”
Ketentuan untuk melindungi merek terkenal di atas berlaku bagi
seluruh negara anggota Konvensi Paris dan penanda tangan Perjanjian
TRIP’s.
2. Aspek Sosiologis
Selain aspek yuridis, dalam Putusan Mahkamah Agung antara
Merek ALLADDIN dengan Merek ALADIN, hakim juga
menggunakan aspek sosiologis. Pertimbangan aspek sosiologis hakim
betdasarkan pada pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai
pemantik api merek ALLADDIN, bahwa tidak semua masyarakat
Indonesia mengenal merek ALLADDIN milik Penggugat.
C. Penafsiran Hakim Terhadap Sengketa Merek ALLADDIN dengan
ALADIN pada Putusan Mahkamah Agung No. 501 K/PDT.SUS-
HKI/2013
Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim
atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan
hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa
hukum yang konkret. Lebih konkret lagi dapat dikatakan bahwa penemuan
87
hukum merupakan proses konkretisasi, kristalisasi dan individualisasi
peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan
peristiwa konkret (das sein).6
Achmad Ali membedakan metode penemuan hukum menjadi dua
teori, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Perbedaan antara
dua metode penemuan hukum menurut Acmad Ali adalah pada
interpretasi , penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap
berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada konstruksi, hakim
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut
suatu teks undang-undang dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi
teks tersebut, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum
sebagai suatu sistem.7
Metode interpretasi (penafsiran) adalah metode untuk menafsirkan
terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-
undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.
Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh hakim, tetapi dilakukan juga oleh
peneliti hukum dan juga mereka yang berhubungan dengan kasus (konflik)
dan peraturan-peraturan hukum. Penafsiran oleh hakim adalah penafsiran
dan penjelasan yang harus menuju kepada diterapkan atau tidak
6 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta : Liberty,
2007), h. 37.
7 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta :UII Press, 2012), h. 107.
88
diterapkannya suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit
yang dapat diterima oleh masyarakat.8
Dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus sengketa Merek
ALLADDIN dengan Merek ALADIN, penulis menemukan bahwa Majelis
Hakim menggunakan metode interpretasi autentik, hakim tidak
diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang
telah ditentukan di dalam Undang-undang.9 Hal tersebut terlihat dari
pertimbangan hakim yang menyatakan “bahwa meskipun terbukti antara
Merek milik Penggugat dengan Merek digunakan Tergugat “mempunyai
persamaan pada pokoknya”. Pada pertimbangan tersebut majelis hakim
menginterpretasikan secara autentik Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang-
undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek terhadap merek Tergugat.
Dalam pertimbangan majelis hakim mengenai “persamaan pada
pokoknya” Majelis Hakim tidak perlu lagi menafsirkan arti pasal tersebut,
karena ketentuan dalam Pasal 6 Ayat 91) huruf b Undang-undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek sudah jelas dan tegas. Padapertimbangan
tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa adanya persamaan pada
pokoknya pada merek Tergugat dan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf b
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
8 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, h. 109.
9 Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.71.
93
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang tela dikemukakan pada bab I sampai bab IV
diatas, pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa :
1. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah
efektif dalam melakukan perlindungan terhadap merek asing dan
terkenal di Indonesia. Undang-undang juga telah mengakomodir
ketentuan-ketentuan mengenai hak prioritas sebagai bukti bahwa
Indonesia telah tunduk dan patuh terhadap Paris Convention.
Mengenai merek terkenal terdapat Pasal yang menyiratkan
ketermuatannya dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek, yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan Pasal 6 Ayat
(2). Selain dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001,
peraturan mengenai merek terkenal juga terdapat di dalam Pasal
6 bis Ayat (1) Paris Convention, Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 6
Ayat (3) Perjanjian TRIP’s.
2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara
antara merek ALLADDIN dengan merek ALADIN tidak tepat.
Majelis Hakim tidak teliti dalam mempertimbangkan bukti-bukti
yang ada di persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya
95
hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek,
pertimbangan hukum oleh hakim dapat berpedoman pada
perjanjian-perjanjian Internasional yang telah diratifikasi oleh
Indonesia, seperti Paris Convention dan Perjanjian TRIP’s serta
yurisprudensi yang ada.
B. SARAN
Pada akhir penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran
diantaranya sebagai berikut :
1. Penulis menyarankan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus yang
serupa dengan ALLADDIN dan ALADIN, agar dapat dilakukan
revisi terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek khususnya pada Pasal 6 di mana pasal tersebut perlu diatur
mengenai kriteria merek terkenal secara rinci. Agar ketentuan merek
terkenal dapat menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan
suatu perkara mengenai merek terkenal.
2. Penulis menyarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih teliti dalam
melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan.
Seorang Hakim dalam memeriksa sengketa merek perlu berhati-hati
dalam memberikan pertimbangan hukum. Dalam memberikan
pertimbangannya hakim tidak boleh hanya mengacu pada Undang-
undang Nasional saja, tetapi seharusnya hakim melihat Undang-
undang atau perjanjian-perjanjian lain seperti perjanjian Internasional
96
yaitu Paris Convention dan perjanjian TRIP’s dimana Indonesia telah
meratifikasi perjanjian Internasional tersebut dan dapat dijadikan
pedoman. Hal ini semata-mata untuk menghindari pandangan-
pandangan negative atas perlindungan merek di Indonesia di mata
dunia.
95
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Buku
Astarini, Dwi Rezeki sri. Penghapusan merek Terdaftar, Bandung :PT. Alumni,
2009.
Casavera. 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, cet. I. Yogyakarta : Graha Ilmu.
2009.
. 15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2009.
Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia. Bandung : PT. Alumni. 1977.
_______. Hukum Merek Indonesia. Bandung : Citra Aditya bakti. 1993.
_______. Dan Rizawanto Winata. Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam
Indonesia Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1992. Bandung : Citra
Aditya Bakti. 1996.
Harahap, M. Yahya. Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di
Indonesia Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 1992. Bandung : Citra
Aditya Bakti. 1996.
Indonesia Legal Center Publishing. Undang-undang Hak Atas Kekayaan
Intelektual. Jakarta : CV. Karya Gemilang. 2010.
Janed, Rahmi. Hukum Merek. Jakarta :Prenadamedia Group. 2015.
Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta :
Lencana. 2004.
Kansil, C.S.T. Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : SInar Grafika. 1997.
Kurnia, Titon Slamet. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di
Indonesia Pasca Perjanjaian TRIP’s. Bandung : PT. Alumni.2011.
Lindsey, Tim dkk. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Bandung : PT.
Alumni. 2013.
M. Ramli, Ahmad. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.2013.
Margono, Suyud. Hak Milik Industri : Pengaturan dan Praktik di Indonesia.
Bogor :Ghalia Indonesia. 2011.
96
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media.
2008.
Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyaarta :
Liberty.2007.
Miru, Ahmad. Hukum Merek. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006.
Prakoso, Djooko. Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia. Jakarta : Dhara
Prize. 1991.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
Rifai, Achmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam prespektif Hukum
Progresif. Jakarta : Sinar Grafika.2011.
Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet Ke-3. Jakarta : Universitas
Indonesia Press. 1986.
________. dan Sri Mahmudji. Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam
Penelitian Hukum. Jakarta : Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia.
1997.
Soekardono, R. Hukum Dagang Indonesia, jilid I, Cet.VIII. Jakarta : Dian
rakyat.1983.
Supramono, Gatot. Menyelesaikan Sengketa merek Menurut Hukum Indonesia.
Jakarta : RinekaCipta. 2008.
________. Pendaftaran merek Berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun
1992. Jakarta : Djambatan. 1996.
Suryatin. Hukum dagang I dan II. Jakarta : Prad paramita.1980.
Sutedi, Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
Sutiyoso, Bambang. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta : UII Press
Yogyakarta. 2012.
Sutjipto, H.M.N. Purwo. Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia.
Jakarta : Djambatan. 1984.
Tirtaamidjjaja, Mr. M.H. Pokok-pokok Hukum Perniagaan. Jakarta : Djambatan.
1962.
97
Usman, Rachmadi. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, cet. I. Bandung : PT.
Alumni. 2003.
Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
Yuhassarie, Emmy. Hak Kekayaan intelektual dan Perkembangannya. Jakarfta :
Pusat Pengkajian hukum. 2005.
Perundang-undnagan :
UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
Jurnal :
Hidayati, Nur. (Desember 2011). “Perlindungan Hukum pada Meret yang
Terdaftar", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 Nomor 3.
Politeknik Negeri Semarang.
Putusan Pengadilan :
Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 501 K/PDT.SUS-
HKI/2013.
Internet :
http://ww.dgip.go.id/fungsi-pendaftaran-merek, Diakses pada tanggal 1 Oktober
2016, Pukul 17.57 WIB.
http://Staruphki.com/kelas-barang-untuk-merek.html. Diakses pada tanggal 16 November
2016, Pukul 15.07 WIB.
http://dksh.com/cs/Satellite?c=Page&childpagename=dksh_my%2FPage%2Fdksh_Page_
Default&cid=1412866635201&packedargs=childpagename%3Ddksh_my%25
2FPage%252Fdksh_Page_Default%26d%3Dtouch&pagename=dksh%2Fdksh
_Wrapper_Default. Diakses Pada tanggal 16 November 2016, Pukul 21.07
WIB.
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N
Nomor 501 K/PDT.SUS-HKI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada
tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:
MUKTAR, bertempat tinggal di Jalan Madong Lubis Nomor 55,
Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HARLES
SIHOMBING, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor
Hukum “JS & Partner”, berkantor di Jalan Sumagung III Blok
R-2/6, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 19 April 2013, sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat;
m e l a w a n
DKSH Malaysia Sdn.Bhd, sebuah perusahaan yang didirikan
menurut Undang-Undang Negara Malaysia, berkedudukan di 74
Jalan University 46200, Petaling Jaya, Selangor, Dahrul Ehsan,
Malaysia, yang diwakili oleh Direktur Perseroan LIAN TENG HAI,
berkedudukan di 74 Jalan University 46200, Petaling Jaya,
Selangor, Dahrul Ehsan, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa
kepada H. AMRIS PULUNGAN, SH., dan kawan-kawan, para
Advokat pada Firma Pulungan, Wiston & Partners, berkantor di
Graha Intermasa Lt. 3 dan 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor
102, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10
Desember 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
D A N :
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM
RI Cq. Direktorat Jenderal HKI Cq. Direktorat Merek, beralamat di
Jalan Daan Mogot Km24 Tangerang 15119, sebagai Turut
Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut
Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya
sebagai berikut:
Adapun gugatan pembatalan ini diajukan terhadap pendaftaran merek atas
nama Tergugat sebagai berikut:
Merek : “ALADIN”;
Daftar Nomor : IDM000035246;
Tanggal Penerimaan : 6 Februari 2002;
Tanggal Pendaftaran : 18 April 2005;
Kelas Barang : 34;
Jenis Barang : Korek api, geretan, korek pemantik gas (gas
lighter), batu api;
Tampilan :
Alasan-alasan hukum dari gugatan pembatalan pendaftaran merek ini adalah
sebagai berikut:
A. Sejarah Perusahaan Penggugat:
1. Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahan telah
menjalankan usaha di Malaysia selama lebih dari 100
tahun. Pada awalnya menjalankan usaha di bawah nama
Diethelm, kantor cabang pertama didirikan pada tahun
1923 di Penang. Kantor cabang yang berikut didirikan
pada tahun 1935 di Kuala Lumpur. Sejak saat itu, DKSH
telah tumbuh semakin kuat dengan Kantor Pusatnya yang
saat ini terletak di Petaling Jaya, Selangor dan 19 Kantor
Wilayah di seluruh negeri;
2. Bahwa Penggugat/DKSH sebelumnya bernama Diethelm
Holding (Malaysia) Berhad, dibentuk pada tanggal 24
Desember 1991. Pada tanggal 13 Desember 1994,
Perusahaan ini tercatat dalam Dewan Utama Bursa
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Malaysia Securities Berhad, yang kemudian dikenal
dengan nama Kuala Lumpur Stock Exchange;
3. Bahwa Penggugat/DKSH mayoritas sahamnya dimiliki
oleh DKSH Group dari Swiss. Lembaga Tabung Angkatan
Tentera (LTAT), yang merupakan rekanan lokal dari
Perusahaan sejak tahun 1991, adalah para Pemegang
Saham yang sangat penting dan berharga dari
Perusahaan, dengan memegang sekitar 10% dari seluruh
saham Perusahaan;
4. Bahwa dengan pengalaman hampir 150 tahun
menjalankan bisnis di wilayah Asia, Diethelm Keller
Services Asia and SiberHegner menggabungkan
kekuatan pada tahun 2002 untuk membentuk DKSH
Group, menciptakan perusahaan jasa global dengan
jaringan wilayah Asia yang tiada bandingnya;
5. Bahwa Penggugat/DKSH adalah Penyedia Layanan
Pengembangan Pasar Nomor 1 yang fokus utamanya di
wilayah Asia. DKSH Holding Limited adalah perusahaan
global bermarkas di Zurich dan tercatat pada bursa saham
SIX Swiss Exchange sejak bulan Maret 2012. Dengan
lokasi usaha di 35 negara-630 di antaranya berada di
Asia-DKSH menghasilkan revenue sebesar CHF 7.3 miliar
pada tahun 2011. 24.000 staf khususnya berasal dari 24
negara dan melayani 500.000 pelanggan di seluruh dunia;
6. Bahwa sebagaimana arti “Layanan Pengembangan
Pasar”, Penggugat/ DKSH membantu perusahaan-
perusahaan dan brand-brand lokal maupun internasional
untuk menumbuhkan bisnis mereka baik di pasar yang
baru maupun yang sudah ada;
7. Bahwa di Malaysia, Penggugat/DKSH mewakili 130 klien
dan mendistribusikan produk-produk mereka ke lebih dari
13.000 pelanggan yang berkisar dari toko-toko kelontong
setempat hingga Hypermart, dari Balai-Balai Pengobatan
hingga Rumah-Rumah Sakit, dari Peternakan-Peternakan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hewan hingga Laboratorium-Laboratorium ilmiah dengan
spesialisasi tinggi;
8. Bahwa Penggugat/DKSH menawarkan porto-folio layanan
terpadu yang luas dan khas bersama dengan seluruh
rantai nilai setiap produk, mulai dari sumber-daya,
penelitian dan analisis, pemasaran dan penjualan, hingga
kepada distribusi dan logistic, serta layanan purna jual.
Rekanan-rekanan bisnis DKSH meningkatkan jaringan
distribusi DKSH, pengenal pasar setempat yang
mendalam serta keahlian dan jaringan rantai pasok yang
luas dari segala ukuran dan kedalaman untuk dapat
mengembangkan dan menumbuhkan usaha mereka;
9. Bahwa dalam Segmen Pemasaran dan Distribusi,
Penggugat/DKSH menyediakan porto-folio layanan mulai
dari pemasaran hingga penyediaan tenaga penjualan,
distribusi dan logistic, penagihan dan credit control,
penanganan gudang dan barang-barang retur serta
layanan-layanan bernilai tambah lainnya. Usaha-usaha
yang diwakili dalam segmen ini adalah barang-barang
konsumsi dan bahan-bahan pengerjaan;
10. Bahwa kunci utama dari model bisnis layanan penuh
Penggugat/DKSH terletak pada jangkauan layanan
penjualan dan pemasarannya, pengenalan dan
pengetahuan mendalam tentang akses pasar, hubungan-
hubungan yang telah lama terbangun, serta jangkauan
distribusi yang unik melalui jaringan tenaga penjualan
yang luas dan berpengalaman di 18 Kantor Wilayah yang
meliputi lokasi-lokasi di Barat dan Timur Malaysia dan
Brunei;
11. Bahwa kekuatan dari tenaga penjualan kami adalah
ditingkatkan oleh infrastruktur rantai pasok dengan ukuran
dan ke dalam yang unik, sementara tim-tim distribusi
setempat memastikan produk-produk yang diwakili oleh
Penggugat/DKSH dapat diterima luas di Hypermarket-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hypermarket, Supermarket-Supermarket, Toko-Toko,
Kios-Kios, Balai-Balai Pengobatan, dan Apotik-Apotik di
seluruh Malaysia;
12. Bahwa mayoritas tim-tim penjualan Penggugat/DKSH
diperlengkapi dengan alat-alat komunikasi genggam yang
menggunakan aplikasi IT berbasis web yang penuh daya
dan terhubung secara langsung dengan sistem SAP
Group untuk mengakses informasi gudang secara
langsung dan memproses pemesanan jarak jauh setiap
waktu. Selain daripada itu, pemesanan juga dapat
dilakukan oleh para pelanggan secara langsung melalui
Layanan Telepon Pelanggan;
13. Bahwa layanan-layanan Logistik Penggugat/DKSH
difokuskan pada layanan-layanan rantai pasok yang
berkisar dari impor, pengantaran, pergudangan dan
distribusi, pemrosesan pemesanan, dan pengelolaan
pengambilan barang. Usaha-usaha yang diwakili dalam
segmen ini terutama sekali adalah Perawatan Kesehatan
dan sebagian barang-barang konsumsi, yang
keseluruhannya berpusat pada rantai pasok. Secara lebih
khusus, ini meliputi distribusi kartu-kartu telepon dan
DKSH Transport Agencies;
14. Bahwa tulang punggung dari infrastruktur distribusi
Penggugat/DKSH adalah dua pusat distribusi
bersertifikasi ISO, satu di Bukit Kemuning dekat Klang,
dan yang lainnya di Petaling Jaya. Pusat distribusi di
Klang memiliki kapasitas 55.000 palet untuk produk-
produk beku yang didinginkan dengan pengatur suhu
ruang untuk barang-barang konsumsi. Pusat-pusat
distribusi Petaling Jaya memasok produk-produk
perawatan kesehatan dan mampu untuk menangani 5.000
palet. Untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dalam
waktu yang tepat, dua pusat distribusi selanjutnya
didukung oleh sembilan cabang di Malaysia Timur
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
(termasuk Brunei) yang memiliki gudang-gudang barang
konsumsi milik mereka sendiri, sedangkan, dua pusat
distribusi tambahan bersertifikasi ISO di Kuching dan Kota
Kinabalu menjamin pengiriman tercepat obat-obatan vital;
15. Bahwa Penggugat/DKSH menyediakan sistem
transportasi yang diberi nama DKSH Transport Agencies
yang menangani usaha ekspedisi untuk usaha sendiri
maupun untuk pihak ketiga. Penggugat/DKSH memiliki
kantor-kantor independen yang berlokasi di Pelabuhan-
Pelabuhan besar seperti Port Klang, Pasir Gudang,
Tanjung Pelepas, Kuantan Port dan Prai. Layanan
luasnya meliputi, ekspedisi, ekspedisi barang, inklaring
dan pemeliharaan kapal, pengangkutan kontainer dan
layanan Truk Konvensional dari Port Klang, serta layanan
konsolidasi kargo dari Port Klang ke seluruh Pelabuhan di
Malaysia Timur. DKSH Transport Agencies adalah agen
ekspedisi barang dan pengiriman yang mendapat lisensi
dari Pabean Diraja Malaysia;
16. Bahwa Penggugat/DKSH melakukan aktivitas usaha
utama lainnya yaitu usaha Kue Keripik Cokelat Famous
Amos. Famous Amos adalah ritel kue keripik coklat serta
aneka produk pelengkap pilihan seperti parsel, kado,
cokelat, serta gula-gula. Total terdapat 70 Outlet Famous
Amos yang terletak di Malaysia Barat dan Timur. Bahwa
segmen ini juga meliputi properti-properti yang digunakan
unit-unit operasional serta biaya-biaya yang belum
dialokasikan pada unit-unit operasional seperti biaya IT
untuk layanan-layanan yang menguntungkan seluruh
usaha Penggugat/DKSH;
B. Sejarah Kepemilikan Penggugat atas Merek ALLADDIN;
17. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam Kelas 34, untuk
melindungi jenis barang Pemantik api berbahan dasar gas
yang dapat dibuang, terdaftar di Negara asal Malaysia
pada tanggal 1 Desember 1981, di bawah Daftar Nomor
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
M/093149, atas nama Taxchem Consumer Sdn.Bhd dan
selanjutnya dialihkan kepada Penggugat;
18. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam Kelas 34, untuk
melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar
gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara Thailand
pada tanggal 25 Maret 1987, di bawah Daftar Nomor
TM55926, atas nama Taxchem Resourches Bhd dan
selanjutnya dialihkan kepada Penggugat pada tanggal 6
Agustus 2009;
19. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam Kelas 34, untuk
melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar
gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara Singapura
pada tanggal 29 Agustus 1988, di bawah Daftar Nomor
T8804639A atas nama Penggugat;
20. Bahwa Merek ALLADDIN, dalam kelas 11 dan 34, untuk
melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar
gas yang dapat dibuang, terdaftar di Negara Kamboja
pada tanggal 30 April 2010, di bawah Daftar Nomor
KH/36641/11 & KH/36642/11, atas nama Penggugat;
21. Bahwa merek “ALLADDIN & Lukisan” telah digunakan
oleh Penggugat di pelbagai Negara di dunia termasuk di
Indonesia dan secara terus menerus Penggugat juga
telah mengeluarkan biaya-biaya yang Sangat besar untuk
mempromosikan merek tersebut. Hak tersebut dapat
dibuktikan dengan bukti-bukti antara lain:
1. Purchase order, invoice, serta packing list di Negara Singapore;
2. Purchase order untuk pabrik, serta shipping document untuk
Customer list di Negara India;
3. Purchase order di Negara Myanmar;
4. Daftar harga produk-produk “ALLADIN“ di Negara Singapore;
5. Gambar kemasan-kemasan di Negara Singapore dan Malaysia;
C. Persamaan Pada Pokoknya Antara Merek Dagang ALLADDIN
& Lukisan Yang Sudah Dikenal Milik Penggugat Dengan Merek
Dagang ALADIN Milik Tergugat:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
22. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa di dalam Daftar
Umum Merek yang terdapat di Kantor Merek (Direktorat
Merek, Ditjen HaKI, Dep. Hukum & HAM R.I.) telah
didaftarkan atas nama Tergugat atas merek:
Merek : ALADIN;
Daftar Nomor : IDM000035246;
Tanggal Penerimaan : 6 Februari 2002;
Tanggal Pendaftaran : 18 April 2005;
Kelas Jasa : 34;
Tampilan Merek :
23. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran
merek Tergugat tersebut di atas, karena merek tersebut di
atas mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek yang sudah dikenal ALLADDIN & Lukisan milik
Penggugat;
24. Bahwa persamaan antara merek milik Tergugat tersebut
di atas dengan merek Penggugat adalah sebagai berikut:
a. Visual:
Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat Merek ALADIN & Lukisan milik Tergugat
ALLADDIN
ALADIN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
b. Pengucapan:
Bunyi pengucapan Merek “ALADIN“ adalah sama pada pokoknya
dengan merek “ALLADDIN“ dan kata-kata kedua merek tersebut bila
dibaca akan menimbulkan kesan yang sama karena diawali dan
diakhiri dengan huruf yang sama;
c. Persamaan jenis barang:
Tergugat telah mendaftarkan Merek ALADIN & Lukisan untuk
melindungi jenis barang yang sama dengan Penggugat sebagai
berikut:
Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat
Merek ALADIN & Lukisan milik TergugatPemantik api berbahan dasar gas yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain; seluruhnya tergolong dalam Kelas 34
Korek Api, geretan, korek pemantik gas (gas lighter) batu api
25. Bahwa berdasarkan kriteria persamaan merek sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
antara Merek “ALADIN & Lukisan” milik Tergugat baik
secara visual maupun penilaian yuridis, mempunyai
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
persamaan pada pokoknya dengan merek “ALLADDIN &
Lukisan” milik Penggugat, karenanya beralasan dibatalkan
pendaftaran Merek “ALADIN & Lukisan” daftar Nomor
IDM000035246 milik Tergugat dari dalam Daftar Umum
Merek;
26. Penggugat bermaksud untuk menggunakan merek
“ALLADDIN & Lukisan” tersebut dalam Kelas 34, dan
untuk keperluan itu Penggugat telah mengajukan
Permohonan Pendaftaran Merek “ALLADDIN & Lukisan”
tersebut di Direktorat Merek, Ditjen HKI, Dep. Hukum &
HAM R.I. (Kantor Merek) pada tanggal 6 Januari 2010 dan
tercatat dengan Agenda Nomor D00 2010 000387, untuk
melindungi jenis barang: Pemantik api berbahan dasar gar
yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain,
seluruhnya tergolong dalam Kelas 34;
D. Pendaftaran Merek Tergugat Harus Dibatalkan Karena
Tergugat Mendaftarkan Merek Tersebut Dengan Itikad Tidak
Baik (Pasal 4 Undang-Undang Merek):
27. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Merek dan
Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:
“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan
oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;
Penjelasannya:
“Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan
mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk
membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain
demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain
itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau
menyesatkan konsumen”;
Dalam hal ini, berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 4 Undang-
Undang Merek, maka tindakan Tergugat mendaftarkan Merek “ALADIN
& Lukisan”, telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengetahui
mengenai keberadaan dari Merek ”ALLADDIN & Lukisan” milik
Penggugat dan oleh karenanya bertindak dengan itikad tidak baik pada
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
saat mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang “ALADIN &
Lukisan” dengan niatan untuk mengklaim hak atas kepemilikan
terhadap mereknya tersebut di atas hanya dengan mengajukan
permohonan pendaftaran merek dagang tersebut tanpa izin dari
Penggugat;
28. Bahwa Tergugat adalah bukan Pemohon yang beritikad
baik yang telah mendaftarkan mereknya secara layak dan
jujur karena Tergugat telah mengetahui bahwa merek
dagang “ALLADDIN & Lukisan” telah diciptakan dan
dimiliki oleh Penggugat. Maksud dari tindakan Tergugat
tersebut di atas adalah untuk mengambil keuntungan atas
goodwill dan reputasi dari merek “ALLADDIN & Lukisan”
milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya promosi
apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk
membangun track record, goodwill dan reputasi yang solid
dan sehingga menyebabkan kerancuan atau kebingungan
di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4
Undang-Undang Merek, Penggugat berhak memohon
kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Cq. Majelis
Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo
berkenan untuk membatalkan Merek “ALADIN & Lukisan”
daftar Nomor IDM000035246 milik Tergugat;
29. Bahwa pernyataan Tergugat dalam Surat Pernyataan
Kepemilikan Merek yang dilampirkan pada permintaan
pendaftaran Merek “ALADIN & Lukisan” yang menyatakan
bahwa merek tersebut adalah mereknya sendiri dan tidak
meniru merek orang lain dengan demikian jelas
bertentangan dengan kenyataan, sehingga dapat
dikatakan apabila Tergugat telah mengajukan permintaan
pendaftaran tersebut dengan beritikad tidak baik.
Tergugat tidak mungkin menjadi pemilik dari Merek
“ALADIN & Lukisan”, karena Penggugatlah yang pertama
kali mulai memakai Merek ALLADDIN & Lukisan di
berbagai negara pada tahun 1981 sampai sekarang dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
telah mengekspor produknya tersebut ke berbagai negara
di dunia;
30. Bahwa Tergugat telah mengajukan pendaftaran merek
dagang ”ALADIN & Lukisan” dengan suatu niat yang jelas
untuk meniru dan mengambil keuntungan dari reputasi
dan goodwill dari merek yang sudah dikenal ALLADDIN &
Lukisan milik Penggugat tanpa mengeluarkan biaya
promosi apapun atau tanpa berusaha sedikit pun untuk
membangun track record, goodwill dan reputasi yang
solid;
31. Bahwa pendaftaran Merek “ALADIN & Lukisan” daftar
Nomor IDM000035246 atas nama Tergugat diperoleh
berdasarkan permohonan pendaftaran merek oleh
Pemohon yang beritikad tidak baik, karena meniru kata-
kata Merek ALLADDIN milik Penggugat. Dan berdasarkan
adagium Pirate Nomorn Mutat Dominium yang berarti
“Pembajak tidak mempunyai titel yang sah/hak atas
barang yang dikuasainya”, maka Merek ALADIN &
Lukisan yang diajukan oleh Tergugat sampai kapanpun
tidak dapat diakui secara hukum sebagai miliknya oleh
karena telah didaftarkan dengan itikad tidak baik, dengan
maksud untuk membonceng merek pihak lain yang sudah
dikenal;
32. Bahwa banyak kata dan ungkapan lain yang dapat dipilih
untuk digunakan sebagai merek-merek yang tergolong
dalam kelas barang 34, tetapi secara sengaja Tergugat
telah memilih Merek “ALADIN” yang mempunyai
persamaan secara keseluruhannya dengan Merek
“ALLADDIN ” milik Penggugat yang sudah terkenal secara
International;
33. Bahwa fakta-fakta tersebut di atas yang akan didukung
dengan bukti-bukti yang akan disampaikan dalam acara
pembuktian nanti akan membuktikan bahwa Tergugat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dalam mendaftarkan Merek ALADIN adalah dengan itikad
tidak baik;
34. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini
adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo.
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek, sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap
netral dalam hal ini;
Maka, atas dasar alasan-alasan hukum tersebut di atas serta bukti-bukti yang
tidak akan dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, dengan ini Penggugat
dengan segala hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara a quo berkenan
memberikan keputusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek ALLADDIN & Lukisan milik
Penggugat sebagai merek dagang yang telah terkenal
secara internasional;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tunggal
dan satu-satunya yang berhak untuk menggunakan merek
dagang ALLADDIN & Lukisan di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek “ALLADDIN & Lukisan” milik
Penggugat adalah merek terkenal dan digunakan untuk
melindungi barang-barang: Pemantik api berbahan dasar
gas yang dapat dibuang, pemantik-pemantik yang lain;
seluruhnya tergolong dalam Kelas 34“;
5. Menyatakan bahwa merek Tergugat “ALADIN & Lukisan”
daftar Nomor IDM000035246 mempunyai persamaan
pada pokoknya dengan merek terkenal “ALLADDIN &
Lukisan” milik Penggugat untuk melindungi barang
sejenis;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada
waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek
“ALADIN & Lukisan” di Kantor Turut Tergugat oleh karena
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dilandasi niat untuk meniru merek terkenal “ALLADDIN &
Lukisan” milik Penggugat;
7. Membatalkan pendaftaran Merek ALADIN & Lukisan”
daftar Nomor IDM000035246 atas nama Tergugat pada
Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumya;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan
taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan
melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek ”ALADIN
& Lukisan” daftar Nomor IDM000035246 dengan cara
mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar
Umum Merek dengan mencantumkan alasan pembatalan
dan tanggal pembatalan dan mengumumkannya dalam
Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Merek yang berlaku;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan
gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Tuan Muktar, selaku Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
(sekarang dan selanjutnya disingkat “Penggugat Rekonvensi”) dengan ini juga
hendak mengajukan gugatan Rekonvensi (gugat balasan/gugat balik) terhadap
DKSH Malaysia Sdn.Bhd., yang mengaku sebagai sebuah perusahaan yang
didirikan menurut Undang-Undang Negara Malaysia, beralamat di 74 Jalan
University 46200, Petaling Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, selaku
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (sekarang dan selanjutnya disingkat
“Tergugat Rekonvensi”);
Bahwa segala hal-hal dan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara Konvensi, mohon dapat
dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dalam perkara
Rekonvensi ini;
Adapun hal-hal dan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat
Rekonvensi adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendirikan usahanya
sejak tahun 1992 atau lebih kurang 21 (dua puluh satu)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun, yang bergerak dalam bidang usaha atau
memproduksi barang-barang “berupa korek api pemantik
gas (gas lighter)” disingkat “barang-barang”;
2. Bahwa sebagai akibat gugatan Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi ini, telah mengganggu usaha
Penggugat, serta menimbulkan dampak negatif serta
mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi yang
selanjutnya merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat
Rekonvensi adalah sebagai berikut:
A. Kerugian Materiil:
a. Kerugian karena biaya perjalanan Penggugat Rekonvensi
(Tergugat Konvensi), yaitu dari Medan-Jakarta-Medan,
berupa tiket pesawat, Hotel/akomodasi dan transportasi
sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
bukti-bukti terlampir;
b. Fee Advokat/Pengacara dan biaya-biaya perkara lainnya
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti-
bukti terlampir;
B. Kerugian Immateriil:
Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menginvestasikan dan membangun
nama baiknya selama lebih dari 20 (dua) puluh tahun di Indonesia
dengan reputasi yang dapat dibanggakan di kalangan pelanggan/
customer barang-barang (berupa: korek api pemantik gas (gas lighter) ini;
Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi pada perkara Konvensi,
Penggugat Rekonvensi telah menderita Kerugian Immateriil, yang apabila
dinilai dengan uang adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah);
Dengan penjelasan investasi dan membangun nama baik Penggugat
Rekonvensi diperlukan sebesar Rp1.000.000.000,00/tahun (satu miliar
pertahun);
4. Bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Tergugat
Rekonvensi telah diketahui oleh masyarakat ramai
(umum), dan untuk memulihkan atau mengembalikan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
nama baik Penggugat Rekonvensi diperlukan juga
diketahui masyarakat ramai, maka Penggugat Rekonvensi
juga mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum
Tergugat Rekonvensi membuat “pernyataan dan
permohonan maaf” kepada Penggugat Rekonvensi di
media massa ternama terutama di Kota Medan selama 3
(tiga) hari berturut-turut, setengah halaman penuh, yang
memuat antara lain mengakui kesalahan Tergugat
Rekonvensi dan mohon maaf kepada Penggugat
Rekonvensi, dan berjanji tidak akan mengulangi
kesalahan yang sama di kemudian hari;
5. Bahwa gugatan ini didasarkan hukum dan bukti-bukti yang
sah dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh
Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar kiranya Yang
Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memberikan putusan dalam perkara
Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun
ada verzet, banding maupun kasasi;
Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan hormat mohon kiranya Yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan
memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi pemilik yang sah
atas Merek ALADIN berikut Lukisan, yang terdaftar dalam
Daftar Nomor IDM000035246;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
3. Menolak permintaan pendaftaran Merek ALLADIN &
Lukisan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (DKSH
Malaysia Sdn.Bhd.) pada Turut Tergugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti
kerugian berupa uang tunai kepada Penggugat
Rekonvensi, atas:
A. Kerugian Materiil, yaitu:
a. Kerugian karena biaya perjalanan Penggugat Rekonvensi
(Tergugat Konvensi), yaitu dari Medan-Jakarta-Medan,
berupa tiket pesawat, Hotel/akomodasi dan transportasi
lebih kurang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) bukti-bukti terlampir;
b. Fee Advokat/Pengacara dan biaya-biaya perkara lainnya
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukti-
bukti terlampir;
B. Kerugian Immateriil: sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh
miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membuat “Pernyataan
dan permohonan maaf” kepada Penggugat Rekonvensi di
media massa ternama terutama di Kota Medan selama 3
(tiga) hari berturut-turut, setengah halaman penuh, yang
memuat antara lain mengakui kesalahan Tergugat
Rekonvensi dan mohon maaf kepada Penggugat
Rekonvensi, dan berjanji tidak akan mengulangi
kesalahan yang sama di kemudian hari;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan
terlebih dahulu, meskipun ada bantahan/verzet, banding
maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini menurut hukum;
Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 87/Merek/2012/
PN.Niaga.Jkt.PST., tanggal 18 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Eksepsi:
• Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
sebagian;
• Menyatakan Merek ALLADDIN & Lukisan
milik Penggugat sebagai merek terkenal
untuk bidang usaha yang bersangkutan;
• Menyatakan bahwa merek Tergugat
”ALADIN & Lukisan“ daftar Nomor
IDM000035246 mempunyai persamaan
pada pokoknya dengan merek terkenal
“ALLADDIN & Lukisan” milik Penggugat
untuk melindungi barang sejenis;
• Menyatakan Merek ALADIN & Lukisan
Milik Tergugat telah didaftarkan dengan
itikad tidak baik;
• Menyatakan Penggugat sebagai pemilik
tunggal dan satu-satunya yang berhak
untuk menggunakan Merek Dagang
ALLADDIN & Lukisan di Indonesia untuk
jenis barang: Pemantik api berbahan dasar
gas yang dapat dibuang, dan pemantik-
pemantik yang lain yang tergolong dalam
Kelas 34;
• Membatalkan Merek ALADIN & Lukisan
milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek Nomor IDM.000035246
Tanggal 18 April 2005;
• Memerintahkan kepada Turut Tergugat
untuk membatalkan Merek ALADIN &
Lukisan milik Tergugat yang terdaftar
dalam Daftar Umum Merek Nomor
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
IDM.000035246 Tanggal 18 April 2005 dan
mengumumkannya dalam Berita Negara;
• Menolak gugatan lain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
• Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi
untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
• Menghukum Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini ditetapkan
sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima
ratus enam belas ribu rupiah);
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Tergugat pada
tanggal 18 April 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2013 mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta
Permohonan Kasasi Nomor 19 K/HaKI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 87/
Pdt.Sus-Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti
dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 Mei 2013;
Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat
pada tanggal 10 Mei 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori
kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2013 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-
keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:
Dalam Konvensi:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:
Putusan Judex Facti Cacat Hukum, Karenanya Putusan Tersebut Haruslah
Dibatalkan:
Bahwa amar putusan Judex Facti pada halaman 43 alinea ke-4 dan 5
menyatakan sebagai berikut:
• “Membatalkan Merek ALADIN & Lukisan
milik Tergugat yang terdaftar dalam Daftar
Umum Merek Nomor IDM.00003525
tanggal 18 April 2005;
• Memerintahkan kepada Turut Tergugat
untuk membatalkan Merek ALADIN &
Lukisan milik Tergugat yang terdaftar
dalam Daftar Umum Merek Nomor
IDM.00003S25 Tanggal 18 April 2005 dan
mengumumkannya dalam Berita Negara;
Bahwa amar putusan Judex Facti tersebut jelas cacat hukum, karena objek
sengketa pada amar putusan Judex Facti yaitu “Merek ALADIN & Lukisan
terdaftar Nomor IDM.00003525”, bukanlah termasuk objek sengketa dalam
perkara a quo, dan bukan pula merek milik Pemohon Kasasi/Tergugat,
mengingat merek yang menjadi objek sengketa perkara a quo dan milik dari
Pemohon Kasasi/Tergugat adalah Merek ALADIN & Lukisan dengan Nomor
Pendaftaran IDM00035246 (Vide Bukti T-l) bukan Merek ALADIN & Lukisan
terdaftar Nomor IDM00003525 sebagaimana secara salah dinyatakan oleh
Judex Facti dalam putusan perkara a quo;
Bahwa Merek ALADIN & Lukisan dengan Nomor Pendaftaran IDM00003525
sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan Judex Facti pada poin 4 dan 5,
sangat berbeda secara significant dibandingkan dengan Merek ALADIN &
Lukisan milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM00035246 milik
sesungguhnya dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
Merek ALADIN & Lukisan terdaftar Nomor IDM00003525 sebagaimana
dinyatakan dalam amar putusan Judex Facti, terdiri dari: 4 (empat) angka nol,
1 (satu) angka 3, 2 (dua) angka 5 dan 1 (satu) angka 2, tanpa angka 4 dan 6;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Sedangkan pada Merek ALADIN & Lukisan terdaftar Nomor IDM00035246
milik Tergugat, terdiri dari: 3 (tiga) angka nol, 1 (satu) angka 3, 1 (satu) angka
5, dan 1 (satu) angka 2, 1 (satu) angka 4, dan 1 (satu) angka 6;
Bahwa oleh karena nomor pendaftaran merek objek sengketa perkara a quo
yaitu Merek ALADIN & Lukisan terdaftar Nomor IDM00035246 berbeda
dengan Nomor Pendaftaran Merek yang akan dibatalkan dalam Daftar Umum
Merek sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti dalam amar putusannya
halaman 43 alinea ke-4 dan 5 yaitu Nomor IDM00003525, maka putusan
Judex Facti a quo, jelas cacat hukum dan mengakibatkan putusan Judex Facti
tersebut batal demi hukum serta tidak dapat dieksekusi/dilaksanakan (Non
Executable);
Bahwa penyebutan amar putusan yang salah dan berbeda dengan objek
sengketa jelas-jelas merupakan kesalahan yang fatal dari Judex Facti
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
Kesalahan fatal ini bukan sekedar kesalahan ketik semata, dan kesalahan
yang sama juga dilakukan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya
(Vide halaman 41 alinea ke-5 putusan) yang berbunyi sebagai berikut:
“Bahwa Petitum agar merek Tergugat yang terdaftar dalam Daftar Umum
Merek Nomor IDMM003S25 Tanggal 18 April 2005 dibatalkan dapat
dikabulkan”;
Bahwa kesalahan fatal Judex Facti yang demikian, tidak dapat ditolerir, karena
apabila diakui sah oleh Judex Juris, maka hal tersebut akan menjadi preseden
buruk di kemudian hari bagi pencari keadilan, serta akan menimbulkan
hilangnya kepastian hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini. Oleh
karenanya kekeliruan Judex Facti dalam membuat amar putusan a quo, tidak
patut dilindungi dan haruslah dibatalkan;
Bahwa selain alasan-alasan di atas, Judex Facti pun telah melanggar Undang-
Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam membuat amar putusannya pada
butir ke-7 (ketujuh), karena telah mengabulkan Petitum Penggugat yang
menyatakan:
“Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan Merek ALADIN &
Lukisan milik Tergugat yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Nomor IDM.00003525 Tanggal 18 April 2005 dan mengumumkannya dalam
Berita Negara”;
Bahwa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur tentang
Pengumuman Pembatalan Merek Dalam Berita Negara. Undang-Undang
Merek Nomor 15 Tahun 2001 hanya mengatur/mengenal diumumkan dalam
Berita Resmi Merek (BRM) - Vide Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001, bukan dalam Berita Negara;
Bahwa amar putusan Judex Facti pada butir ke-7 (ketujuh) yang
memerintahkan Turut Tergugat untuk mengumumkan pembatalan pendaftaran
Merek ALADIN & Lukisan terdaftar Nomor IDM00003525 pada hal bukan
objek sengketa perkara a quo dan bukan milik Pemohon Kasasi/Tergugat,
merupakan amar putusan yang cacat hukum dan mengakibatkan putusan
Judex Facti tersebut batal demi hukum, karena putusan yang demikian tidak
dapat dilaksanakan/dieksekusi (Non Executable). Oleh karenanya, putusan
Judex Facti yang cacat hukum, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
Judex Facti Telah Melanggar Hukum Dalam Merubah Petitum Gugatan
Penggugat/Termohon Kasasi:
Judex Facti pada halaman 40 dan 41 putusannya memberikan pertimbangan
hukum sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis akan mempertimbangkan tiap-
tiap Petitum Penggugat demon melakukan perbaikan amar putusan sebagai
berikut di bawah ini:
Bahwa sebagian Petitum Penggugat tersebut merupakan dall yang menjadi
pokok perkara, maka tidak perlu dicantumkan dan dimuat di dalam amar
putusan ini;
Bahwa Petitum agar Merek ALLADDIN & Lukisan milik Penggugat
dinyatakan sebagai merek terkenal secara Internasional dipandang sebagai
Petitum yang berlebihan dan akan diganti dengan amar yang berbunyi
menyatakan merek Penggugat sebagai merek terkenal untuk bidang usaha
yang bersangkutan”;
Bahwa pertimbangan hukum tersebut menunjukkan Judex Facti telah
melampaui wewenangnya dalam membuat pertimbangan hukum putusannya
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dan melanggar hukum acara, karena Judex Facti tidak berhak untuk merubah
suatu Petitum gugatan;
Bahwa pada prinsipnya, perubahan gugatan sama artinya dengan perubahan
Petitum gugatan sebagaimana dilakukan oleh Judex Facti dalam perkara
a quo. Menurut hukum acara perdata, perubahan suatu gugatan hanya dapat
dilakukan oleh Penggugat yang dilakukan pada saat perkara mulai diperiksa di
persidangan (sidang pertama), itu pun harus atas persetujuan dari Tergugat
atau para Tergugat;
Dengan demikian, perubahan Petitum gugatan Penggugat dalam perkara
a quo, jelas bertentangan dengan hukum acara, oleh karenanya putusan
Judex Facti haruslah dibatalkan;
Bahwa pada pemeriksaan sidang pertama dalam perkara a quo, Penggugat/
Termohon Kasasi, tidak pernah mengajukan permohonan perubahan
gugatannya termasuk perubahan Petitum, akan tetapi perubahan Petitum
gugatan Penggugat dilakukan secara sepihak oleh Judex Facti pada saat
membuat putusannya;
Bahwa tindakan Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat,
menunjukkan adanya kepentingan tersembunyi dari Judex Facti untuk
membela kepentingan Penggugat/Termohon Kasasi, yang kemudian
dipaksakan dibuat dalam putusannya;
Bahwa tindakan Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat, sangat
merugikan Tergugat/Pemohon Kasasi, karena sesuai dengan pertimbangan
hukum Judex Facti, yang menyatakan “Petitum gugatan Penggugat yang
meminta agar Merek ALLADDIN & Lukisan dinyatakan sebagai merek terkenal
secara Internasional. dipandang sebagai Petitum yang berlebihan”,
menunjukkan adanya kesalahan Penggugat dalam membuat gugatannya, dan
atas kesalahan Penggugat tersebut maka Judex Facti seharusnya menolak
gugatan Penggugat, sekarang Termohon Kasasi atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Akan tetapi sebaliknya,
karena Judex Facti secara sepihak merubah amar Petitum gugatan
Penggugat, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga gugatan
Penggugat terhindar dari kesalahan dan kemudian dikabulkan oleh Judex
Facti;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, maka pertimbangan hukum
Judex Facti merubah Petitum gugatan Penggugat adalah melampaui
kewenangannya dan melanggar hukum acara, karenanya putusan Judex Facti
haruslah dibatalkan;
Pertimbangan Hukum Judex Facti Yang Menyatakan Merek ALLADDIN &
Lukisan Milik Penggugat Sebagai Merek Terkenal, Tidak Sesuai Dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek:
Judex Facti pada putusannya halaman 35 alinea ketiga dari bawah
menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa meskipun belum terdaftar di Indonesia, merek Tersueat
tersebut ternyata telah terdaftar di Negara asalnya, Malaysia sejak Tahun
1981, terdaftar di Thailand, di Singapore dan Kamboja”;
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang menyatakan
merek “Tergugat”, menunjukkan adanya kekeliruan Judex Facti, dimana
seyogyanya merek “Penggugat”. Karena Penggugatlah mungkin yang
dimaksudkan oleh Judex Facti, sebab Tergugat tidak berasal dari Negara
Malaysia, dan menurut dalil-dalil Penggugat, Penggugatlah yang
mendaftarkan mereknya di Negara Malaysia, Thailand, Singapore dan
Kamboja;
Bahwa jika pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, seyogyanya berbunyi
“...meskipun merek Penggugat belum terdaftar di Indonesia...”, maka
pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah bertentangan atau tidak
sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, karena
ternyata gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat untuk
mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek, karena dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, mewajibkan pemilik merek yang tidak
terdaftar di Indonesia, kemudian hendak mengajukan gugatan pembatalan
pendaftaran, maka Penggugat tersebut harus terlebih dahulu mengajukan
permohonan pendaftaran merek dimaksud di Indonesia;
Untuk lebih jelas dan tegas, Pemohon Kasasi mengutip Pasal 68 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berbunyi sebagai
berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
“Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat
Jenderal”;
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “... meskipun
merek Penggugat belum terdaftar di Indonesia...”, sesuai pula dengan
pertimbangan hukumnya pada halaman 33 alinea ke-5 (kelima) butir 5 yang
menyatakan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak maka
diperoleh fakta atau keadaan yang tidak perlu dinilai/dipertimbangkan lagi
sebagai berikut:
5. Bahwa merek Penggugat pernah ditolak pendaftarannya di Indonesia
karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat”;
Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti di atas,
menunjukkan bahwa Penggugat sebelum mendaftarkan gugatan a quo tidak
terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran Merek ALLADDIN di
Indonesia, sebagaimana disyaratkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut di atas. Dengan demikian,
putusan Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek), maka secara jelas putusan tersebut
bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek, oleh karenanya putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;
Judex Facti Berlebihan Dalam Mempertimbangkan Merek ALLADDIN & Lukisan
Milik Penggugat/Termohon Kasasi Sebagai Merek Terkenal:
Judex Facti pada putusannya halaman 35 alinea ketiga, keempat dan kelima
dari bawah menyatakan sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa meskipun belum terdaftar di Indonesia, merek Tergugat
(seyogyanya Penggugat) tersebut ternyata telah terdaftar di Negara asalnya,
Malaysia sejak Tahun 1981, terdaftar di Thailand, di Singapore dan
Kamboja;
Bahwa merek Penggugat tersebut juga telah dipasarkan di berbagai negara
di Asia , seperti India, Myanmar, Kamboja dll;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kriteria merek terkenal di bidang
usaha yang bersangkutan, khususnya korek gas (mancis), dan dengan
melihat bukti-bukti serta fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Merek
ALLADDIN milik Penggugat adalah merek terkenal di bidang usaha yang
bersangkutan”;
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan “Merek ALLADDIN
milik Penggugat adalah merek terkenal”, merupakan pertimbangan hukum
yang sangat berlebihan, karena pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai
dengan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Merek Nomor 15
Tahun 2001, yaitu untuk menentukan keterkenalan suatu merek harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
• Adanya pengetahuan umum masyarakat
mengenai merek tersebut di bidang usaha
yang bersangkutan;
• Adanya reputasi merek terkenal yang
diperoleh karena promosi yang gencar dan
besar-besaran;
• Adanya investasi di beberapa negara di
dunia yang dilakukan oleh pemiliknya;
• Adanya bukti pendaftaran merek di
beberapa Negara;
• Adanya bukti survey yang dilakukan oleh
Lembaga Mandiri atas perintah Pengadilan
Niaga guna memperoleh kesimpulan
mengenai terkenal atau tidaknya merek
tersebut;
Bahwa Judex Facti sangat keliru mempertimbangkan Merek ALLADDIN milik
Penggugat sebagai merek terkenal”, karena ternyata tidak ada bukti bahwa
masyarakat umum Indonesia mengenai Merek ALLADDIN milik Penggugat/
Termohon Kasasi;
Sebaliknya, masyarakat umum Indonesia tidak mengenai Merek ALLADDIN
milik Penggugat/Termohon Kasasi. Oleh karenanya, pertimbangan hukum dan
amar putusan Judex Facti menyatakan Merek ALLADDIN milik Penggugat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
sebagai merek terkenal, tanpa alasan yang jelas, maka pertimbangan hukum
yang demikian, tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b
Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tersebut di atas;
Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Judex Facti halaman 35
alinea ketiga dari bawah yang menyatakan “Menimbang, bahwa meskipun
Merek Penggugat belum terdaftar di Indonesia”, membuktikan bahwa
masyarakat umum Indonesia tidak mengenal Merek ALLADDIN milik
Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, karena bagaimana mungkin
masyarakat umum Indonesia mengenal Merek ALLADDIN milik Penggugat/
Termohon Kasasi, jika Merek ALLADDIN tersebut tidak terdaftar di Indonesia ?
Dengan demikian, syarat inipun tidak dipenuhi Penggugat untuk menyatakan
Merek ALLADDIN milik Penggugat/Termohon Kasasi sebagai merek terkenal,
oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Merek
ALLADDIN milik Penggugat/Termohon Kasasi sebagai merek terkenal,
haruslah dibatalkan;
Bahwa Judex Facti sangat berlebihan menyatakan Merek ALLADDIN milik
Penggugat/Termohon Kasasi sebagai merek terkenal, karena ternyata Merek
ALLADDIN milik Penggugat/Termohon Kasasi hanya terdaftar di 4 (empat)
empat negara Asia Tenggara saja. sedangkan di Negara-Negara Eropa,
Negara-Negara Arab maupun Asia lainnya, Merek ALLADDIN milik
Penggugat/Termohon Kasasi tidak terdaftar;
Bahwa banyak perkara merek yang hanya terdaftar di Negara-Negara Asia
Tenggara, ternyata tidak dinyatakan sebagai merek terkenal di Indonesia,
karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai merek terkenal. salah satu
contoh kasus diantaranya adalah Merek “NATIONAL” yang berasal dari
Negara Jepang. Merek NATIONAL tersebut tidak dinyatakan sebagai merek
terkenal, karena Merek NATIONAL hanya terdaftar di Negara Asia Tenggara
saja, sedangkan di Negara-Negara Eropa dan Asia lainnya pun tidak terdaftar;
Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan Merek
ALLADDIN milik Penggugat sebagai merek terkenal, sangat berlebihan, oleh
karenanya sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
Bahwa oleh karena Merek ALLADDIN milik Penggugat tidak memenuhi syarat
sebagai merek terkenal, maka seharusnya pertimbangan hukum Judex Facti
yang menyatakan Merek ALLADDIN milik Penggugat sebagai merek terkenal,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
seharusnya didasari dengan bukti adanya survey yang dilakukan oleh
Lembaga Mandiri atas perintah Pengadilan Niaga guna memperoleh
kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek ALLADDIN tersebut;
Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan Merek
ALLADDIN sebagai merek terkenal, tanpa adanya bukti adanya survey yang
dilakukan oleh Lembaga Mandiri, jelas bertentangan atau tidak memenuhi
syarat sebagaimana ditentukan Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-
Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Oleh karenanya pertimbangan hukum
Judex Facti yang menyatakan Merek ALLADDIN milik Penggugat sebagai
merek terkenal, haruslah dibatalkan;
Judex Facti Keliru Mempertimbangkan Merek ALADIN & Lukisan Milik Tergugat/
Pemohon Kasasi Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek
ALLADDIN & Lukisan Milik Penggugat/Termohon Kasasi:
Judex Facti pada halaman 37 putusannya memberikan pertimbangan hukum
yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa dengan membandingkan merek dan etiket merek pada
produk kedua merek tersebut Majelis berpendapat ada persamaan unsur-
unsur yang menonjol pada nama, unsur kata, maupun unsur huruf-huruf
antara Merek ALLADDIN milik Penggugat dengan Merek ALADIN milik
Tergugat yang menimbulkan kesan kemiripan ... dstnya”;
Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan “ada
persamaan pada pokoknya antara Merek ALLADDIN milik Penggugat dengan
Merek ALADIN milik Tergugat”, tidak cukup jelas karena tidak didasari dengan
alasan-alasan yang merinci dimana letak persamaan-persamaan dimaksud.
Judex Facti dalam menyatakan “ada persamaan pada pokoknya” hanya
bersandar kepada persamaan huruf, bentuk dan susunan huruf, serta bunyi
visual, tanpa membandingkan hal-hal lain seperti adanya perbedaan logo/
lukisan, perbedaan warna etiket merek, dan juga penggunaan sebagai nama
perniagaan/perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi;
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti menyatakan “ada persamaan pada
pokoknya antara Merek ALLADDIN milik Penggugat dengan Merek ALADIN
milik Tergugat”, dilakukan dengan cara membandingkan sebagian unsur yang
ada, padahal untuk membandingkan adanya persamaan pada pokoknya atau
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
keseluruhannya suatu merek, harus dilakukan secara menyeluruh atas unsur-
unsur yang melekat pada merek tersebut, seperti unsur kata, unsur bentuk
dan tata letak dan susunan huruf, warna etiket, bunyi visual, logo, dan lain-lain
pada merek tersebut;
Bahwa Judex Facti telah salah menafsirkan persamaan pada pokoknya antara
Merek ALLADDIN milik Penggugat dengan Merek ALADIN milik Tergugat”,
karena kedua merek tersebut (ALLADDIN dan ALADIN) sangat berbeda satu
sama lain, baik ditinjau dari segi bentuk dan susunan huruf, bunyi visual yang
dihasilkan, bentuk logo maupun warna etiket merek pada kedua merek
tersebut;
Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti yang menyatakan
“ada persamaan pada pokoknya antara Merek ALLADDIN milik Penggugat
dengan Merek ALADIN milik Tergugat”, adalah merupakan pertimbangan
hukum yang saling bertentangan dengan pertimbangan hukumnya pada
halaman 33 alinea kelima butir 5 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak maka
diperoleh fakta atau keadaan yang tidak perlu dinilai/dipertimbangkan lagi
sebagai berikut:
5. Bahwa merek Penggugat pernah ditolak pendaftarannya di Indonesia
karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat”;
Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, maka Judex Facti
seharusnya memberikan amar putusan, “menolak Petitum Penggugat tentang
adanya persamaan pada pokoknya tersebut”, karena berdasarkan fakta atau
keadaan yang tidak perlu dinilai/dipertimbangkan lagi telah terbukti bahwa
merek Penggugat sudah pernah ditolak pendaftarannya di Indonesia, karena
mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat;
Sebaliknya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, membuktikan justru
Merek ALLADDIN milik Penggugatlah yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau meniru Merek ALADIN milik Tergugat yang terdaftar lebih
dahulu. Dengan demikian, pertimbangan hukum dan amar putusan Judex
Facti yang saling bertentangan satu sama lain, haruslah dibatalkan;
Judex Facti Pun Keliru Mempertimbangkan Adanya Itikad Tidak Baik Tergugat/
Pemohon Kasasi Dalam Mendaftarkan Merek ALADIN & Lukisan:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Judex Facti pada halaman 40 aliena ke-4 (keempat) putusannya memberikan
pertimbangan hukum yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Tergugat yang
menggunakan dan mendaftarkan Merek ALADIN & Lukisan untuk produk
yang sama dan sejenis dengan merek Penggugat tersebut dipandang
memiliki niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak, “ketenaran” merek
pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi
persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen sebagaimana
diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek”;
Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak adil karena Judex Facti
hanya menyimpulkan berdasarkan dalil-dalil Penggugat tanpa
mempertimbangkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh
Tergugat/Pemohon Kasasi;
Bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan ada tidaknya itikad tidak baik
tersebut, seharusnya mempertimbangkan/menilai bukti-bukti yang diajukan
oleh Tergugat/Pemohon Kasasi. Judex Facti dalam mempertimbangkan itikad
tidak baik tersebut, telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan sama
sekali bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bukti-bukti penghargaan
yang diterima oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi terkait dengan pengakuan atas produk-produk Merek ALADIN
milik Tergugat/Pemohon Kasasi, karena penghargaan-penghargaan tersebut
telah diperoleh oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi jauh sebelum Penggugat/Termohon Kasasi mendaftarkan
Mereknya ALLADDIN di Indonesia yang kemudian ditolak;
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 33 alinea
kelima butir 5 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak maka
diperoleh fakta atau keadaan yang tidak perlu dinilai/dipertimbangkan lagi
sebagai berikut;
5. Bahwa merek Penggugat pernah ditolak pendaftarannya di Indonesia
karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat”;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menunjukkan justru Termohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensilah yang beritikad tidak baik. karena berdasarkan fakta hukum
yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana
dipertimbangkan oleh Judex Facti, bahwa Penggugat/Termohon Kasasilah
yang terbukti meniru pendaftaran Merek ALADIN milik Tergugat yang sudah
terdaftar lebih dahulu;
Dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak didasari
dengan pertimbangan bukti-bukti yang seimbang merupakan pelanggaran atas
hukum pembuktian, oleh karenanya putusan Judex Facti haruslah dibatalkan;
Dalam Rekonvensi:
Bahwa apa yang diuraikan pada pembahasan pada bagian Konvensi di atas,
mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan diuraikan pada
bagian Rekonvensi ini;
Bahwa Judex Facti pun telah keliru dalam memberikan pertimbangan
hukumnya “menolak gugatan Rekonvensi” Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi/Pemohon Kasasi, karena berdasarkan alasan-alasan di atas telah
terbukti secara jelas adanya kesalahan-kesalahan Judex Facti dalam
membuat pertimbangan-pertimbangan hukum putusannya, sehingga
pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti menolak gugatan
Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sekarang Pemohon
Kasasi, sangatlah tidak tepat atau keliru;
Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tentang
gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemohon
Kasasi, haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Judex Juris sangatlah patut dan
adil mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi/Pemohon Kasasi tersebut, karena gugatan Rekonvensi didasari atau
telah sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:
Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Mei 2013 dan kontra
memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex
Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa meskipun terbukti antara Merek
Penggugat dengan Merek yang digunakan
Tergugat “mempunyai persamaan pada
pokoknya”, dan kelas barang yang sama
yaitu kelas barang Nomor 34, akan tetapi
tidak terlihat adanya iktikad buruk Tergugat
karena meskipun Penggugat telah
mendaftarkan Mereknya di 4 (empat)
Negara Asia, belum cukup syarat untuk
menyatakan Merek Penggugat adalah
Merek terkenal sebagaimana kriteria yang
tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
(dalam penjelasan), karena tidak ada bukti
kalau untuk produksi tersebut Penggugat
telah mengeluarkan biaya promosi secara
besar-besaran dan tidak ada bukti semua
masyarakat mengenal Merek Penggugat;
• Bahwa lebih dari itu Tergugat sudah jauh
lebih dahulu mendaftarkan Mereknya di
Indonesia yaitu pada tanggal 18 April
2005, sedangkan Penggugat baru
melakukan pendaftaran pada tanggal 6
Januari 2010;
• Bahwa dengan demikian oleh karena
Penggugat/Termohon Kasasi pada tahun
2010 pernah mengajukan pendaftaran
merek Penggugat/Termohon Kasasi pada
Ditjen HKI dan adanya penolakan (vide
Bukti P1-3), maka dengan mengacu pada
Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek maka
tenggang waktu pengajuan pembatalan
merek (5 tahun) telah terlampaui sehingga
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
gugatan menjadi Daluarsa dan Judex Facti
Pengadilan Niaga telah keliru dalam
menerapkan hukum. Oleh karena itu amar
Pengadilan Negeri dalam Konvensi tidak
dapat dipertimbangkan dan gugatan
Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan
(Merek Tergugat/ Pemohon Kasasi sudah
diperpanjang sampai dengan 2012);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUKTAR tersebut dan membatalkan
putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/
Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2013 selanjutnya Mahkamah
Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan
di bawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar
biaya perkara pada semua tingkat peradilan;
Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUKTAR
tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 87/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 April 2013;
MENGADILI SENDIRI
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
• Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;
Dalam Rekonvensi:
• Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 oleh Prof.
Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, SH. MH. dan
Soltoni Mohdally, SH. MH. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh
Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Anggota-Anggota, Ketua Majelis,
ttd./ ttd./
Dr. Abdurrahman, SH. MH. Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.
MA.
ttd./
Soltoni Mohdally, SH. MH.
Biaya-Biaya : Panitera Pengganti,1. M e t e r a i. Rp 6.000,00 2. R e d a k s i. Rp 5.000,00 ttd./3. Administrasi Kasasi. Rp4.989.000,00 Jumlah Rp5.000.000,00 Reza Fauzi, SH. CN.
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS
(RAHMI MULYATI, SH., MH)
Nip. 195912071985122002
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
