SEMINAR NASIONAL - repository.unp.ac.idrepository.unp.ac.id/440/1/AKMAL.pdf · ideologi Pancasila. ... Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasil ... identitas budaya

PENERBIT UNP PRESS PADANG

ProsidingSeminar Nasional

70 Tahun Indonesia Merdeka (Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN 978-602-1178-15-7

Padang, 17 Oktober 2015

Asus

Typewritten text

Editor: Isnarmi Moeis

Asus

Typewritten text

PROSIDINGSEMINAR NASIONAL

Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)Padang, 17 Oktober 2015

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANO 19 TAHUN 2002

TENTANG HAK CIPTAPASAL 72

KETENTUAN PIDANA SANGSI PELANGGARAN

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan ataumemperbanyak suatu Ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipi-dana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dandenda paling sedikit Rp 1.000.000, 00 (satu juta rupiah), ataupidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda palingbanyak Rp 5.000.000.000, 00 (lima milyar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatuCiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau HakTerkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingbanyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

PROSIDINGSEMINAR NASIONAL

Tema: 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

dalam Menanggapi Persoalan Bangsa)Padang, 17 Oktober 2015

UNP PRESS2015

PROSIDINGSEMINAR NASIONALTema:70 TAHUN INDONESIA MERDEKA(Prospek dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraandalam Menanggapi Persoalan Bangsa)

ISBN:978-602-1178-15-7

PENERBITUNP Press

PENANGGUNG JAWABDr. Maria Montessori, M.Ed., M.SiDr. Fatmariza, M.Hum

EDITOR KEPALADr. Isnarmi Moeis, M.Pd, M.A

EDITOR PEMBANTUDr. Junaidi Indrawadi, S.Pd., M.PdAlia Azmi, S.IP., M.Si

EDITOR BAHASADr. Abdurahman, M.Pd.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan ke hadirat Allah swt,karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional PendidikanKewarganegaraan telah dapat diterbitkan. Seminar dengan tema“70 Tahun Indonesia Merdeka: Prospek dan TantanganPendidikan Kewarganegaraan dalam Menanggapi PersoalanBangsa,” telah dilaksanakan pada tanggal 17/18 Oktober 2015 diAula Fakultas Ilmu Pendidikan Lt. 4 Universitas Negeri Padang,yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegara-an Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang dihadirioleh 148 peserta.

Seminar nasional ini diselenggarakan sebagai bentukperhatian terhadap persoalan kebangsaan yang dihadapipemerintahan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan nilai dankarakter bangsa seperti; sikap boros dan konsumtif, kekerasanterhadap anak dan perempuan, melemahnya nilai-nilai kesan-tunan terhadap pemimpin dan orang tua, kasus-kasus korupsi,dan semakin maraknya ideologi sekuler yang merongrongideologi Pancasila. Seminar ini merupakan media saling menukarinformasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, sumbang sarandalam mengatasi persoalan kebangsaan.

Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasilpenelitian mengenai persoalan kebangsaan yang dibagi menjadiempat sub tema; pendidikan pembelajaran, sosial budaya dankemasyarakatan, politik hukum dan pemerintahan, filsafat danideologi negara. Makalah berjumlah 13 buah berasal dari dosenPPKn pada PTN dan PTS, guru PPKn dan alumni PPKn, baikyang berprofesi sebagai praktisi, politisi dan wiraswasta sertamahasiswa S1 dan S2.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagaibahan rujukan pembelajaran dalam membahas nilai-nilai dankarakter bangsa dalam pengembangan pendidikan kewarga-

ii

negaraan di masa yang akan datang. Akhir kata kepada semuapihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Padang, November 2015Ketua Panitia Seminar danMubes Alumni Pkn

Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................iDAFTAR ISI ....................................................................................... iii1. PROSPEK DAN TANTANGAN PENDIDIKAN

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)DALAM MENGHADAPI PERSOALAN BANGSAUdin S. Winataputra.....................................................................1

2. PENILAIAN AFEKTIF PADA PEMBELAJARAN PPKnDI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERIKOTA PADANGMaria Montessori, Ambiyar.....................................................52

3. INTEGRASI PANCASILA SEBAGAI CHARACTERBUILDING DI LINGKUNGAN PENDIDIKANFORMALAkmal Sutja, Irzal Anderson ....................................................67

4. URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARANDALAM MEMBANGUN KARAKTER KEBANGSAANPESERTA DIDIKSudirman ......................................................................................79

5. REDEFINISI KONSEP “KEWARGANEGARAAN”(CITIZENSHIP) DALAM PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DALAM UPAYAMENGHADAPI TANTANGAN BANGSAIsnarmi Moeis ............................................................................100

6. TANTANGAN PENDIDIKANKEWARGANEGARAAN DI MASA DEPAN (Ditinjaudari Prespektif Pembelajaran di Sekolah Tinggi IlmuKesehatan)Inge Angelia...............................................................................112

7. GENDER DAN PERTIMBANGAN MORAL (StrategiPengembangan Pembelajaran PPKn yang Bernilai)Fatmariza.....................................................................................119

iv

8. PENDANAAN PARTAI POLITIK UNTUKPENDIDIKAN POLITIK (Studi Terhadap Partai X danPartai Y di Kota Padang)Al Rafni, Suryanef, dan Aina..................................................140

9. ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN KOTAPADANG DAN KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF2014Nurman S., Al Rafni, dan Suryanef.......................................165

10. POLA RELASI KONSTITUEN DENGANPEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF HASILPEMILU 2014 DI KOTA PADANGSuryanef, Al Rafni ....................................................................185

11. MENGENAL NAGARI SUMPUR SEBAGAI NAGARIPUSAKA DI SUMATERA BARATSusi Fitria Dewi.........................................................................202

12. MODEL INSERT PEMBELAJARAN NILAI-NILAIKEBANGSAAN DALAM MATA PELAJARANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAHDASARAzwar Ananda, Junaidi Indrawadi........................................215

13. MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADAT DIINDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan HakAsasi Manusia)Akmal ..........................................................................................232

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan FIS UNP 2015

232

MODEL PERLINDUNGAN DESA/NAGARI ADATDI INDONESIA (Kajian Dari Aspek Hukum dan

Hak Asasi Manusia)Akmal

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

ABSTRACTThe purpose of this study are to: (1) identify the

essence of ‘nagari adat’ (customary village) (2) explaininternal and external factors that challenge and threatencommunities of customary law, and (3) initiate a model ofprotection of the traditional village (nagari) from the legaland human right aspects. This research used R & D(research and develoment) method. This study was locatedin two areas of “darek” (land); Agam and 50 Kota, and twoareas of “rantau” (shore); Pesisir Selatan and PadangPariaman. The data was processed with qualitativemethods. The result shows that: (1) the essence of Minang-kabau’s nagari customary villages remains visible incustomary law as evidenced by the presence of: customaryinstitution and law, justice system, natural resourcesmanagement, social structure, and the nagari adminis-tration, (2) the internal factors that challenge and threatencommunities of customary law are quality of humanresources and values inheritance system, meanwhileexternal factors include problems from the localadministration and investors, and (3) the protection modelof the nagari customary village is implemented forcustomary institution, territories of customary law, justicesystem, natural resources management, social structure,and Nagari administration such as creating nagariprotection bill in the local legislators. This studyrecommends the protection and fulfillment nagaricustomary village by KAN (Kerapatan Adat Nagari) court,while ‘Jorong/Korong/koto’ (administrative unit undernagari) become the centre of administration. The Jorongheads along with the local legislative organize the


233

governance and development of nagari. The Jorong headsare elected democratically and fit and proper tested byKAN, and later elected by consensus in local legislativecouncil DPRN.Key words: model, protection, nagari/traditional village,Indonesia

PENDAHULUANHak masyarakat hukum adat dilindungi negara dengan

pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yaitu: “Negara mengakui danmenghor-mati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adatbeserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Di wilayah negara Indonesia terdapat 19 wilayahhukum adat seperti Gampong di Aceh, Desa di Jawa/Bali,Nagari di Sumatera Barat, sampai ke Timur Indonesia memilikipuncak-puncak budaya daerah sebagai masyarakat hukum adatdan sekaligus sebagai unsur budaya nasional Indonesia. VanVollenhoven mengingatkan bahwa orang-orang pribumimemiliki hukumnya sendiri yang cukup penting untukdiperhatikan dan cukup potensial untuk dikembangkan, yaituhukum adat (Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Negaraberkewajiban melakukan perlindungan dan pemenuhan kearahitu, dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 dikatakan“bahwa dalam rangka penegakan hak asasai manusia perbedaandan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harusdiperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat, danpemerintah”, kemudian dalam ayat (2) dikatakan : bahwaidentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atastanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.Hal senada juga diungkap dalam Konvensi ILO No.169 tahun1990 tentang Indigenius people.

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa masyarakathukum adat terabaikan, tidak ada perlindungan dan pemenuhanterhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat,bahkan pemerintah secara sistematis melakukan pengusuran,


234

memisahkan masyarakat hukum adat dengan sistem nilai yangmereka yakini. Hasil pengkajian dan penelitian Saafruddin Bahar(2005) dan Komnas HAM Indonesia (2006) mengungkapkanbahwa terdapat 2 bentuk pelanggaran terhadap masyarakathukum adat yaitu (1) pelanggaran eksistensi dan identitaskultural, dan (2) pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakathukum adat. Untuk identitas budaya tergusur sebagai dampakpenyeragaman pemerintahan terendah melalui UU No.5 Tahun1979 (Pemerintahan Desa) Akmal. (1997). Sedangkanpelanggaran terhadap hak kolektif (ulayat) menurut ResourseCenter KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) sampai tahun2001 terdapat 1753 kasus besar konflik agraria antara masyarakathukum adat dengan pemerintah dan investor. Untuk tingkatprovinsi Sumatera Barat terdapat 33 kasus, 12 di kabupaten/kota,35 kecamatan dan 61 Desa/Nagar (Komnas HAM., 2005). Lebihlanjut diungkapkan bahwa konflik yang paling tinggifrekuensinya adalah akibat kebijakan publik berkaitan denganperkebunan besar 344 kasus, yang berkaitan dengan saranaumum dan fasilitas perkotaan 243 kasus, pembangunanperumahan dan kota baru 232 kasus, pengembangan kawasankehutanan produksi 141 kasus, pembangunan kawasan industridan pabrik 115, pembangunan sarana wisata 73 kasus,pembangunan bendungan dan sarana pengairan 77 kasus,pengembangan kawasan pertambangan besar 59 kasus,pengembangan kawasan pariwisata 73 kasus, dan pembangunansarana militer 47 kasus. Berdasarkan hasil Sensus Pertaniantahun 1983, rata-rata penguasaan tanah untuk setiap rumahtangga petani Indonesia adalah 0,98 Ha, di pulau Jawa seluas 0,58Ha dan 1,58 Ha di luar pulau Jawa. Hasil Sensus 1993 pemilikanrata-rata berkurang menjadi 0,83 Ha untuk setiap rumah tanggapetani, 0,47 Ha di pulau Jawa dan 1,27 Ha di luar Jawa.(KomnasHAM, 2004).

Di Sumatera Barat kepemilikan tanah ulayat oleh petanilebih berkurang lagi oleh kebijakan pemerintah daerah denganmengunakan sistem silih jarih yang tidak layak (kemudiandirubah menjadi ganti rugi oleh Pemda) terutama tanah ulayatnagari. Hal ini diungkapkan Komnas HAM Perwakilan Sumatera


235

Barat bahwa terdapat rata-rata 40 kasus pertahun pengaduantanah ulayat dan sengketa identitas budaya masyarakat hukumadat (terlibatnya Pemda dalam mengaburkan identitas budayalokal) masuk ke kantor perwakilan ini. Dampak lain adalahterjadinya kekerasan dalam bentuk korban jiwa dan harta setiaptahun baik yang dilakukan secara vertikal dan horizontal. Padaawalnya pelanggaran Hak Ekosob kemudian mengarah kepadapelanggaran Hak Sipol. Penyebabnya antara lain: (1) Violation byOmmision (pembiaran), pemerintah tidak membuat PeraturanDaerah (Perda) perlindungan terhadap identitas budaya dan hakulayat, (2) Violation by commision yaitu sengaja dilakukan olehpemerintah, seperti peralihan hak dengan tidak mengindahkanmekanisme hukum nasional dan hukum adat atau digantidengan cara tidak layak, (3) abous of power (melebihi wewenang),pemerintah bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkanmekanisme hukum hukum yang berlaku (Laporan Ketua DivisiPengkajian dan Penelitian Komnas HAM Indonesia PerwakilanSumatera Barat, 2004). Berangkat dari data di atas kenyataannyapemerintah belum menjalankan kewajiban sebagaimanamestinya sesuai yang diamanatkan pasal 8 UU No.39 tahun 1999yaitu: (1) to protec (melakukan perlindungan terhadap hak warganegara, (2) to fullfil (pemenuhan hak warga negara), (3) to respect(menghormati hak warga negara), dan (4) to promote (memajukankesejahteraan warga).

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari modelperlindungan terhadap keberadaan hak masyarakat hukum adat,yaitu menyangkut tentang (1) identitas budaya (simbol-simboladat dalam struktur masyarakat hukum adat, seperti sistempemerintahan nagari dan hal yang terkait dengan budaya adatMinangkabau), dan (2) hak kolektif masyarakat hukum adatyaitu perlindungan terhadap tanah ulayat kaum, suku, dannagari yang masih ada dan yang sudah beralih haknya danpenggunaannya), sehingga konfik antara pihak pemerintah,investor, dan masyarakat hukum adat dapat diselesaikan.Sekaligus memperjelas hak-hak dan kewajiban masyarakathukum adat serta pihak penegak hukum, termasuk birokrasi


236

pemerintahan dan kelompok-kelompok pemodal atau badanhukum lainnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:Identitas Budaya dan Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat.Istilah masyarakat hukum adat terjemahan dari rechtsgemeenschapbahasa Belanda dan bersumber dari ahli van Volenhoven dan TerHaar (Amri Marzuki, (2004) Hal-hal yang harus dilindungidalam masyarakat hukum adat itu ada dua: (1) eksistensi danidentitas kultur, dan (2) hak kolektif (tanah ulayat) darimasyarakat hukum adat. Selanjutnya dikatakan bahwa Eksistensidan identitas budaya adalah menyangkut tentang simbol-simbolbudaya dalam masyarakat hukum adat seperti gelar adat,peranan peminpin adat, hubungan hiranchi dalam kemasyakatanadat, dan fungsi masing-masing. Bahkan dalam konstitusi (UUD1945) diakui. Simbol-Simbol Budaya dalam Masyarakat HukumAdat. Simbol budaya masyarakat hukum adat dapat dijelaskanmelalui teori semiotik. Guirand menjelaskan bahwa semiotikadalah ilmu yang mempelajari sistem tanda berupa bahasa, kode-kode, perangkat sinyal, dan sebagainya. Sedangkan Cobley danJansz (2002) mendefisikan simiotik dengan kajian tentang tandayang ada dalam masyarakat. Tanda dalam masyarakat hukumadat itu menyangkut tentang identitas budaya, seperti:pemimpin adat, gelar adat, simbol-simbol budaya adat lainnya.Menurut Turner bahwa simbol sebagai suatu yang dianggap,dengan persetujuan bersama, sebagai suatu yang memberikansifat alamiah dan kualitas yang sama serta dapat mewakili,menggingatkan kembali atau dengan membayangkan dalamkenyataan atau pikiran Daryusti (2006).

Peranan Pemimpin Dalam Masyarakat Hukum Adat,Gramsci (2003) mengungkapkan bahwa dalam masyarakatmemang selalu ada yang memerintah dan yang diperintah.Dalam masyarakat adat Minagkabau ada tokoh adat (penghulu),tokoh agama (Alim Ulama), dan pemikir (Cerdik Pandai).Mereka memiliki kekuasaan sebagai kemampuan dalammemimpin masyarakat. Peranan pemimpin adat adalahmembangun dan mewujudkan sistem nilai yang disepakatibersama antara lain dalam memutuskan suatu aturan nagari


237

dibawa kedalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN), aturankaum dibawa kedalam rapat kaum, begitu juga aturan sukudibawa kedalam rapat suku. Sebagaimana juga dikatakanSoekanto (1993) bahwa kekuasan merupakan suatu kemampuandari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak-pihaklainnya.

Di masyarakat Minangkabau dikenal dengan peranan danfungsi tigo tungku sajarangan dalam penyelenggraan pemerin-tahan nagari, para penghulu diharuskan memiliki kapabilitasdan aseptabilitas.

Sedangkan hak kolektif masyarakat hukum adat atas tanahdalam kepustakaan hukum adat disebut hak komunal dan lebihpopuler dengan nomenklatur hak ulayat (Suriyaman MustariPide, 2004). Selanjutnya dikatakan walaupun masih diakui olehnegara tetapi tidak satupun produk hukum yang mengatur carapelaksanaan perlindungan, sehingga hak ulayat sering terancamkeberadannya seperti diganti rugi dengan tidak layak, bahkanada yang tidak diganti sama sekali oleh pemerintah atauinvestor. Kartohadikoesoemo mengungkapkan bahwa menuruthukum adat asli maka hak atas tanah sepenuhnya ditanganrakyat desa, tidak saja kekuasan atas tanah pertanian, akan tetapijuga atas tanah yang belum digarap (ditanami), malah juga hutanbelukar dan gunung-jurangnya. Raja-raja tidak mengambilkekuasan atas tanah itu (Amri Marzali, 2004). Kajian literatur lainmenunjukkan bahwa keberadaan hak kolektif masyarakathukum adat Minangkabau di Sumatera Barat masih ada, yangdibuktikan dengan adanya ulayat kaum, suku, dan nagari,seperti terungkap dalam penelitian terdahulu (Prof. Mr.Dr.C.VanVolenhoven), kemudian dilanjutkan oleh para akademisi sepertiantara lain: Muchtar Naim (1968), Josselin (1971), Sjofjan Thalib(1978), Tasjrif Aliumar (1986), Hermayulis (1988), Syahmunir AM(1998), M. Nazir (1999), dan Akmal (2004). Bukti lainmenunjukkan bahwa setiap pembuatan Rancangan PeraturanDaerah (Perda) yang bertentangan dengan masyarakat hukumadat selalu mendapat perlawanan, seperti Ranperda TanahUlayat (2002) sampai sekarang tidak bisa diloloskan (Pemdabersama DPRD), karena ditentang oleh masyarakat hukum adat,


238

karena tidak sesuai dengan asas-asas, struktur organisasi danmanejemen penggunaan hukum adat.

METODE PENELITIANJenis penelitian termasuk R & D. Penelitian ini

mengunakan rancangan penelitian kualitatif tahap pertama (1)mengidentifikasi kondisi keberadaan nagari adat (2) faktor-faktorapa yang menjadi tantangan, dan ancaman bagi masyarakathukum adat yang bersifat internal dan eksternal, dan tahapkedua (3) menciptakan model perlindungan terhadap kebera-daan nagari adat dari aspek hukum dan Hak Asasi Manusia.Pada tahun kedua digunakan rancangan penelitian untukmelakukan uji validitas model dengan pendekatan FGD. metodeyang digunakan: wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.Lokasi penelitian: Kabupaten 50 Kota, Agam, Pesisir Selatan, danPadang Pariaman. Data diolah secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASANKondisi Identitas Budaya Masyarakat Hukum AdatMinangkabau

Berdasarkan temuan penelitian menunjukan bahwa masihada yang dibuktikan melalui keberadaan: (a) masyarakatnyamasih dalam bentuk paguyuban (rechtgemeenshap); (b) masyara-kat masih dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) adanyawilayah hukum adat yang jelas; (d) adanya pranata danperangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati,dan (e) masih mengadakan pemungutuan hasil hutan di wilayahhutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Begitu juga terhadap simbol-simbol masyarakat hukumadat dalam aspek berideologi, sistem politik, sistem ekonomi,sistem budaya dan keamanan terpancar dalam kelembagaannagari dan struktur pranata kemasyarakatan. Yang menjadihambatan dan ancaman adalah sistem penyeragamanpemerintahan terrendah yang diberlakukan oleh Jakarta melaluiUU No.5 Tahun 1979 sampai tahun 1999. Hal ini sebagaipelanggaran terhadap eksistensi dan identitas kultural masya-rakat hukum adat. Pelanggaran yang dilakukan pemerintah


239

pusat dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Sipol masyarakatadat. Pelanggaran ini diulangi lagi oleh pemerintah daerahmelalui Perda No.9 Tahun 2000 jo Perda No.2 Tahun 2007,sehingga sistem birokrasi lokal yang dibangun di nagarimengabaikan kepemimpinan kultural (tokoh-tokoh adat dalamKerapatan Nagari) sebagai pemimpin non formal kurang diakuikeberadaannya oleh Pemda dan DPRD, hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur dalam Perda tersebut.

Menurut Thambun Anyang (2004) bahwa secara de jurekeberadaan masyarakat adat dan hukum adat serta hak-haknyasudah sedemikian rupa diakui dan dilindungi dalam hukumpositif, tetapi de facto tampaknya belum seperti yangdikehendaki oleh berbagai peraturan perundang-undangan,bahkan tidak diakui, tidak dihormati, terjadi pelecehan olehbanyak instansi pemerintah, termasuk kelangan aparat penegakhukum sendiri.

Kondisi Hak Kolektif (Ulayat) Masyarakat Hukum AdatHak kolektif masyarakat hukum adat adalah tanah ulayat

kaum, suku, dan nagari sebagian besar masih ada, dan ada yangsudah beralih haknya, dan ada dalam sengketa keperdataandengan pihak lain. Begitu juga penggunaannya

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukan bahwakeberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat masih ada dan sesuaidengan unsur-unsur yang terdir dari: (1) Tanah ulayat nagaridikelola oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) (himpunanpara penghulu adat). Merekalah yang diberi wewenang danbertanggungjawab dalam mengatur penggunaan ulayat nagari.Jenis tanah ulayat nagari ini antara lain: hutan nagari, sungainagari, lapangan nagari, dan lainnya. Menurut para pengurusKAN di Nagari terdapat beberapa penyimpangan ataupenyalahgunaan ulayat oleh KAN seperti memberikan kepadaPemda atau investor dalam bentuk silih jarih atau untuk digantirugi tanpa sepengetahuan masyarakat nagari. Penyimpangan inikecenderungan dalam hal peralihan hak, dan pengunaan tanahulayat untuk perkebunan tanpa ada musyawqarah dengan anaknagari, dan sebagainya (Wawancara dengan Mantan Wali Nagari


240

dan Pengulu di Nagari lokasi penelitian) ; (2) Tanah ulayat sukudikelola oleh kepala suku (sesuai dengan kesepakatan anggotasuku yang bersangkutan). Dalam nagari menimal ada 4 suku.Artinya terdapat menimal 4 suku sebagai pemilik ulayat sukudalam nagari. Ulayat ini sebagai sudah ada yang dibagi-bagi dandidaftarkan bahkan disertifikatkan; dan (3) Tanah ulayat kaumdikelola dan dikordinir oleh kepala kaum yang disebut denganmamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dikuasai olehanggorta kaum dengan sistem pemakaian bergiliran, yang diaturoleh mamak kepala waris. Mamak Kepala Waris kecenderunganmenyalahgunakan wewenang yang ada, dengan cara mengurussertifikat tanpa musyawarah, mengalihkan pengunaan tanahkepada pihak lain dengan cara melawan mekanisme hukumadat.

Thambun Anyang menjelaskan bahwa peran masyarakatadat dalam pelestarian sumber daya alam dan segala isinyadiperlukan dan bahkan merupakan conditio sine quo non (syaratmutlak/utama) sebab mereka hidup dari keberadaan sumberdaya alam dengan segala isinya itu. Oleh karena itu kearifantradisional dalam pengelolaan sumber daya alam (tanah, air danhutan) dan segalanya iisinya perlu dipertahankan sebagai contohpola kehidupan di desa atau kampung-kampung. Kenyataannyamenurut Saafruddin Bahar sering terjadi pelanggaran terhadaphak kolektif masyarakat hukum adat (ulayat), yang secara seriusdimulai semenjak tahun 1967 dengan keluarnya regulasi caraberinvestasi, kemudian diikuti dengan UU kehutanan,pertambangan dan UU lain sebagai penjabaran UUPA (UU No.5Tahun 1960).

Model Perlindungan Terhadap Identitas Budaya MasyarakatHukum Adat Identitas Budaya

Model perlindungan terhadap identitas budaya masyarakathukum adat identitas budaya yang dimaksud dalam penelitianini adalah terhadap:a. Perangkat Peguasa Adatb. Wilayah hukum adatc. Peradilan Adat


241

d. Pemungutan hasil sumber daya alame. Struktur masyarakat hukum adatf. Pemerintahan Nagari (Achmad Ali, 2005)

Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang berasaldari informan penelitian dan mengkombinasikan denganlandasan teori yang ada, dapat dirumuskan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi identitasbudaya. Langkah-langkah itu adalah:

Perangkat Penguasa AdatDi masyarakat Minangkabau terdapat 3 lapisan penguasa

adat yaitu: penguasa adat pada tingkat kaum, suku, dan nagari.Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dariberbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat dalamproduk penelitian.

Wilayah Hukum AdatYang dimaksud dengan wilayah hukum adat adalah bagi

siapa saja peraturan hukum adat itu diperlakukan, siapa yangmelakukan sanksi hukumnya, dan batas wilayah berlakunya.Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dariberbagai pihak diperlukan upaya perlindungan terlihat padapruduk penelitian.

Peradilan AdatYang dimaksud dengan peradilan adat dalam penelitian ini

adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang sudah ada sebelumkemerdekaan RI dan masih hidup sampai sekarang. Dimasyarakat Minangkabau hanya ada satu peradilan adat dalamsetiap nagari. Fungsinya adalah memeriksa, mengadili, danmemutus perkara/sengketa keperdataan dan pidana ringandalam nagari.

Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dariberbagai pihak diperlukan upaya perlindungan seperti lihat padapada produk penelitian.


242

Pemungutan Hasil Sumber Daya AlamYang dimaksud dengan sumber daya alam dalam

penelitian ini adalah semua SDA yang dapat diperbaharuimaupun yang tidak dapat diperbaharui. Artinya semuakekayaan alam yang ada di bumi, laut, dan udara dikeloladengan sebaik-baiknya oleh masyarakat hukum adat menurutalu dan patut. Antara lain hasil tambang, galian C, hutan, sarangburung walet, air, dan lainnya. Kondisi ini masih berlangsungsampai sekarang, dan ada sebagian yang bermasalah denganhukum nasional. Selanjutnya hasil penelitian Syahmunir Am(2001) menunjukan bahwa tanah ulayat di Minangkabau masihada dan sangat dihormati oleh masyarakat pendukungnya sertakeberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan.Buktinya masyarakat masih melakukan pemungutan terhadapsumber daya alam yang di ulayat mereka. Untuk tetapterpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihakdiperlukan upaya perlindungan terlihat pada produk penelitian

Struktur Masyarakat Hukum AdatYang dimaksud dengan struktur masyarakat hukum adat

dalam penelitian ini adalah pranata-pranata sosial yang masihhidup dalam masyarakat hukum adat, yaitu menyangkuthubungan kekerabatan menurut garis ibu (matrilinial), sepertiadanya keluarga, gabungan keluarga dalam satu paruik,gabungan paruik dalam satu kaum, dan gabungan kaum dalamsatu suku yang dipimpin oleh seorang penghulu adat. Fungsinyaadalah menentukan bentuk hubungan, batas wewenang setiapstruktur dalam pranata sosial yang ada dalam masyarakathukum adat. Untuk tetap terpelihara dan tidak mendapatancaman dari berbagai pihak diperlukan upaya perlindunganterlihat pada produk penelitian

Pemerintahan NagariYang dimaksud dengan Pemerintahan Nagari menurut

hukum adat Minangkabau. AA. Navis (1984) “Nagari sebagaisatu kesatuan hukum adat yang otonom dalam struktur masya-rakat Minangkabau minimal memenuhi persyaratan fisik: (1)


243

Babalai bamusajik, maksudnya mempunyai balai (balairung),tempat roda pemerintahan Nagari diselenggarakan dan mem-punyai mesjid, yang merupakan pusat peribadatan seluruhpenduduk Nagari itu, (2) Basuku banagari, maksudnya setiappenduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernamasuku. Setiap Nagari minimal mempunyai 4 ( empat ) buah sukudi bawah pimpinan Penghulunya masing-masing. Banagarimaksudnya ialah setiap penduduk harus jelas asal usulnya. (3)Bakorong bakampuang, maksudnya setiap nagari mempunyaiwilayah kediaman. Sedangkan bakampuang artinya mempunyaiwilayah perkampungan dilingkaran pusat disebut Korong atauJorong

Wilayah perkampungan dinamakan dengan berbagai namasesuai dengan urutannya yakni: Koto, Dusun, dan Taratak yangsemuanya disebut Kampuang, (4) Bahuma babendang, maksud-nya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dariluar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yangperlu diketahui, (5) Balabuah batapian, maksudnya ialahpengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan.Disamping itu Basawah baladang, maksudnya pengaturan sistemusaha pertanian dan harta benda, yang menjadi sumberkehidupan dan hukum pewarisannya. Sedangkan PemerintahanNagari menurut Perda 2 Tahun 2007 yaitu “wilayah yangditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakathukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendahlangsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakanrumahtangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan RepublikIndonesia

Data lapangan menunjukan terdapat dua pendapat dalammenyelengarakan pemerintahan yaitu kelompok masyarakathukum adat menginginkan ditempuh jalan tengah yaitu adaunsur legislatif, eksekutif dan peradilan adat, pendapatpemerintah cukup hanya legislatif dan eksekutif.

Fungsinya pemerintahan adalah mewujudkan kesejah-teraan dan keamanan bagi rakyat anak nagari. Untuk tetapterpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihakdiperlukan upaya perlindunganterlihat pada produk penelitian


244

Dt. Batuah dan Dt Madjhoindo dalam Nursyirwan (2003)mengemukakan bahwa Pemerintahan Nagari memiliki 3 hal: (1)pemimpin nagari berasal dari anak nagari yang terbaik, tidakharus dari kaum penghulu. Yang diharapkan sifat penghulu adapada dirinya seperti lurus (benar), berilmu, dewasa, sabar danpenyayang, (2) adanya nilai kesetaraan dan keterwakilan darianggota BPAN berasal dari segala golongan dalam masyarakatnagari, ada kebersamaan, dan (3) keterwakilan dari unsur ninikmamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, dan unsurlain. Selanjutnya Nursirwan mengemukan bahwa masalah besardari nagari adalah: tekanan ekonomi dan tantangan kebudayaan,seperti ekonomi pasar global. Untuk itu Pemerinthan Nagariharus bisa melakukan analisa SWOT pada semua aspekkehidupan Pemerintahan yaitu dengan menghitung kondisidemografi (SDM Nagari), geografi (potensi wilayah nagari), SDA,ideologi/kepercayaan masyarakat nagari, sistem politik yanghidup, sistem ekonomi, sistem budaya dan keamanan.

Model Perlindungan Terhadap Hak Kolektif (Ulayat)Masyarakat Hukum Adat

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaituperlindungan terhadap:a. Tanah ulayat kaum (yang masih dan yang sudah beralih hak)b. Tanah ulayat suku, (yang masih dan yang sudah beralih

beralih)c. Tanah ulayat nagari (yang masih dan yang sudah beralih

hak)d. Penggunaan tanah ulayat.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan yang berasaldari informan penelitian dan mengkombinasikan denganlandasan teori yang ada, dapat dirumuskan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi hak kolektif(ulayat). Langkah-langkah itu adalah:

Tanah Ulayat Kaum


245

Di masyarakat Minangkabau tanah ulaya kaum sudahbagagam bauntuk (jelas keluarga pemilk). Untuk tetap terpeliharadan tidak mendapat ancaman dari berbagai pihak diperlukanupaya perlindungan seperti terlihat produk penelitian.

Hak ulayat menurut Imam Sudiyat suatu hak yang melekatpada suatu masyarakat hukum Indonesia yang berhubungandengan tanah yang bersifat kekal, yang perwujudannya ke luarberupa integrasi yang harus dihormati oleh dunia luar,sedangkan berlaku kedalam berupa wewenang untuk mengaturdan mengurus tanah tersebut yang penyelenggaraaannyaditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dankebagian, kesejahteraan pada warga masyarakat tersebut.Pengatur ini diberi wewenang kepada Mamak Kepala Waris,dengan memperhatikan suara bundo kanduang sebagai dasarputusan.

Tanah Ulayat SukuDi masyarakat Minangkabau tanah ulayat suku dikuasai

oleh suku masing-masing yang ada dalam nagari. Batas ulayatsuku ini jelas dan terang dengan pembuktian haknya. Untuktetap terpelihara dan tidak mendapat ancaman dari berbagaipihak diperlukan upaya perlindungan terlihat pada produlpenelitian.

Hasil penelitian Syahmunir mengungkapkan bahwa 230orang (75%) responden menjawab untuk pemanfaatan ulayatdiutamakan bagi anggota kaum dan suku, 60 orang (15%) adalahpemerintah, sisanya 10% untuk investor. Sedangkan mengenaikewenangan mengatur pemanfaatan tanah ulayat: Penghulu 186orang (46,35%, KAN 132 orang (32,50%, pemerintah 75 orang(18,75%) dan sisanya menjawab tidak tahu. Artinya pemanfaatantanah ulayat didominasi oleh ninik mamak/pemangku adat dansangat kecil pengaturannya oleh pemerintah. Kemudiankewajiban pemakai tanah ulayat: 250 orang (62,50% menyatakanharus menjaga keutuhan tanah ulayat, 110 orang (25%) harusmembayar uang adat (siliah jariah) ditambah uang bungo kayu.Tujuannya adalah: (1) menjamin ketentraman masyarakat, (2)tanah ulayat tidak terpecah, (3) menjaga kelansungan sistem


246

matrilinial, dan (4) tanah sebagai pengikat yang kokoh bagikelangsungan hidup berkaum, bersuku dan bernagari diMinangkabau.

Tanah Ulayat NagariDi masyarakat Minangkabau tanah ulayat Nagari dikuasai

oleh para penghulu dalam nagari yang terhimpun dalamorganisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Batas ulayat nagaridapat dibuktikan melalui batas-batas antara nagari dengannagari dalam sebuah kecamatan. Ulayat nagari ini biasanyaberbentuk tanah yang luas, dan tidak produktif, sehingga banyaktanah ini yang dimanfaatkan oleh investor bersama pemerintahdaerah. Kompensasai lebih banyak diberikan dalam bentuk jilihjarih, dengan harga tanah yang sangat murah sekali, kemudianada yang sudah dialihkan menjadi tanah negara melalaui HGU(Hak Guna Usaha), ada yang masih status sewa sejak masaBelanda kemudian disertifikatkan oleh pemerintah secarasepihak. Untuk itu langkah-langkah yang dapat digunakandalam menyesekaiakan konflik agraria bagi ulayat nagari yangbersengketa dan ulayat yang belum dijamah investasi.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai modelpemeliharaan dan upaya perlindungan terlihat pada produkpenelitian. Lebih lanjut hasil penelitian Syahmunir mengung-kapan bahwa 46,25% responden menjawab tidak bolehdipindahtangankan, 47,05% boleh tetapi sifatnya sementarasebagai hak menikmati. Sedangkan pendaftaran tanah ulayatmengatakan 73,75% dapat didaftarkan, 20% tidak dapat, 6,25%tidak tahu. Kecenderungan responden mengatakan pendaftarantanah ulayat dilakukan oleh mamak kepala waris dan penghulusuku atas nama kaum atau suku. Sedangkan Tanah ulayat nagarididaftarkan oleh Pemerintahan Nagari bersama KAN sesuaidengan hukum adat yang berlaku.

PENUTUPBerdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian

maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:(1).Kondisi keberadaan identitas budaya masyarakat hukum adat


247

minangkabau berdasarkan temuan penelitian menunjukan masihada, yang dibuktikan melalui keberadaan: Perangkat PeguasaAdat, Wilayah hukum adat, Peradilan Adat, Pemungutan hasilsumber daya alam, Struktur masyarakat hukum adat, danPemerintahan Nagari. Simbol budaya masyarakat hukum adatdalam aspek kehidupan berideologi, sistem politik, sistemekonomi, sistem budaya dan sistem keamanan terlihat dalamkelembagaan struktur pranata kemasyarakatan (kaum, suku, dannagari) dan lembaga Pemerintahan Nagari, (2) Kondisi hakkolektif (ulayat) masyarakat hukum adat seperti tanah ulayatkaum, suku, dan nagari sebagian besar masih ada, dan sebagaianterjadi peralihan hak, dan ada dalam sengketa keperdataandengan pihak lain. Kondisi yang terjadi: Tanah ulayat nagaridikelola oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), Tanahulayat suku dikelola oleh kepala suku (sesuai dengankesepakatan anggota suku yang bersangkutan). dan) Tanahulayat kaum dikelola oleh kepala kaum (mamak kepala waris).Mamak Kepala Waris kecenderungan juga menyalahgunakanwewenang yang ada, (3) Model perlindungan terhadap identitasbudaya Masyarakat Hukum Adat dilakukan terhadap: PerangkatPenguasa Adat, Wilayah hukum adat, Peradilan Adat,Pemungutan hasil sumber daya alam, Struktur masyarakathukum adat, dan Pemerintahan Nagari. Terhadap PerangkatPenguasa Adat, upaya perlindungan diparakan dalam produkpenelitian, (4) Model perlindungan terhadap hak kolektif (ulayat)masyarakat hukum adat, yaitu perlindungan terhadap: tanahulayat kaum, suku, dan nagari. Upaya perlindungan dipaparkandalam produk penelitian, dan (5) Beberapa hal yang menjaditantangan, dan ancaman bagi masyarakat hukum adat adalahbersifat internal dan eksternal. Internal kebijakan yang berasaldari pemimpin kaum, suku, dan nagari dalam bentukpenyalahgunaan kekuasaan. Eksternal yaitu kebijakan yangdibuat pemerintah pusat dan daerah karena kebijakan yangdibuat dan perduk hukum yang dibuat. Sedangkan yang menjadikekuatan MHA adalah bahwa potensi MHA strategis dalammenunjang pembangunan daerah, sehingga keberadaan identitas


248

budaya dan tanah ulayat di Sumatera Barat sebagai kekuatanpendukung pelaksanaan pembangunan

Yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untukdapat melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadapidentitas budaya dan hak-hak masyarakat hukum adat diperlu-kan adanya model yang mapan dan efektif kearah itu, denganmenguji validitas model, (2) Untuk melakukan perlindunganawal sebagai penyelamatan menyelematkan hak-hak MHA,aparat negara (Pemerintah) dpt mengunakan asas affirmativeaction dan freies ermessen (asas hukum administrasi negara)yaitu wewenang pejabat pemerintah ambil kebijakan demikepentingan umum, artinya melakukan inventarisasi terhadapMHA secara utuh, (3) Pelanggaran yang bersumber dariperaturan perundang-undangan, MHA dapat mengajukanjudicial review ke MA atau pengujian ke MK atau mengunakanlembaga-lembaga PBB, dengan mengacu kepada perenunganPreambul DUHAM alenia ketiga : Jika tidak ingin memaksaorang untuk berontak sbg upaya terakhir untuk menentang tiranidan penindasan penting untuk menjamin HAM, termasuk hakMHA. Disamping itu merujuk kepada: Ps 28I ayat (4) UUD 1945dan Ps 8, 71, 72 UU No.39/1999, dan kewajiban pemerinatahdalam hal: To Protect (Perlindungan), To Respect (Menghormati),To Fullfill (Pemenuhan), dan To Promote (Pemajuan). KhususPemda Kabupaten/Kota dan Masyarakat Hukum adat dptmengunakan Ps 14 ayat (1), 200 UU No.32/2004 sebagai legalitasMHA untuk membela diri, dan (4) Model perlindungan terhadapidentitas budaya dan hak ulayat MHA perlu dikembangkanterus-menerus, dan digunakan sebagai uji coba terbatas padakabupaten/kota di Sumatera Barat.

REFERENSIAbdul Hakim Garuda Nusantara. (2005). Perlindungan dan

Pemajuan Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat. HasilSemiloka 13-14 Desember 2004.

Achmad Ali. (2005). Perlindungan Hak Asasi Manusia di BidangKepemilikan Tanah. Komnas HAM: Jakarta.


249

Akmal. (1995). Ketahanan Wilayah Sumatera Barat. MakalahPada PKN PPS UI:Jakarta.

--------. (1997). Budaya Politik Masyarakat Minangkabau danKetahanan Nasional. Tesis PPS Universitas Indonesia:Jakarta

---------. (2003). Model Sosialiassii Hukum Hak Asasi Manusia (UUNo. 39/1999) Dalam Rangka Pemberdayaan MasyarakatSumatera Barat. {Hasil Penelitian Hibah Bersaing X) DirjenDikti Diknas RI: Jakarta.

---------- (2004). Faktor Penghambat Persertifikatan Tanah. PushamUniversitas Negeri Padang. Hasil Kajian Tim PushamUNP: Padang

Aliumar, Tasjrif. (1986). Kekuatan Penguasa Adat Dalam PerkaraPidana Adat di Sumatera Barat. F. Hukum Unand: Padang

AM, Syahmunir. (1998). Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris.F.H Unand: Padang

Amri Marzuki. (2004). Konflik Hak Ulayat Di Kawasan HPH.Disampaikan Pada Semiloka Perlindungan dan PemajuanHak Asasi Masyarakat Hukum Adat. 13-14 Desember2004: Jakarta

Cobley, Paul dan Jansz, Litza. (2002). Mengenal Semiotika, forBeginners. Penerbit Mizan: Bandung.

Daryusti. (2006). Hegemoni Penghulu Dalam Perspektif Budaya.Penerbit Pustaka: Yokyakarta

De Jong, Joselin, P.E. (1971). Minangkabau and Negeri Sembilan.Bharata: Jakarta.

Gramsci, Antonio (2003). Negara & Hegemoni. Pustaka Pelajar:Yokyakarta

Hamka. (1953). Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. PustakaPanjimas: Jakarta.

Hermayulis (1988). Status Tanah Ulayat dan Sertifikat di SumateraBarat. FH. Unand.


250

-------------- (2000). Tanah Ulayat Dalam Problematik PembangunanTanah Ulayat Sebagai “Sosial Asset” dan Capital Asset’.Makalah Pasa Seminar Reaktualisasi ABSSBK DalamPembangunan Sumatera Barat. 22-23 Januari 2000 diPadang

Imam Sudiyat. (1971). Hukum Adat. Sketsa Azas, Liberty:Yokyakarta.

Jamarin, Azmi. (1982). Perbuatan dan Sanksi Adat Yang MasihHidup Dalam Hukum Adat Minangkabau Dewasa Ini.Laporan Penelitian Fakultas Hukum Unand: Padang

Kato, Tsuyoshi. (1982). Matriliny and Migration: EvolvingMinangkabau Tradition in Indonesia. Ithaca: CornelUniversity Press.

King, Russel. (1977). Land Reform: A World Survey. Boulder-Colorado: West View Press.

Komnas HAM. (2004). Perlindungan dan Pemajuan Hak AsasiMasyarakat Hukum Adat. Hasil Semiloka 13-14 Desember2004.

Komnas HAM (2005) Mewujudkan Hak KonstitusionalMasyarakat Hukum Adat.: Jakarta.

------------------ (2005). Konflik Agraria. Di Indonesia Sampai 30Desember 2001: Jakarta.

LKAAM. (2004). Konsep Sako dan Pusako di Masyarakat HukumAdat Minangkabau. LKAAM : Padang.

Lloyd, Dennis. (191981). The Law Idea. Penguin Books: New Yor

Malo, Manasse. (1986). Metode Penelitian Sosial. Modul 1-5.Universitas Terbuka. Karunike: Jakarta.

Marzali, Amri. (2004). Konflik Hak Ulayat Di Kawasan HPH.Disampaikan Pada Semiloka Perlindungan dan PemajuanHak Asasi Masyarakat Hukum Adat. 13-14 Desember2004: Jakarta.


251

Moleong, Lexy J. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. PTRemaja Rosdakarya: Bandung.

Muhammad Rajab. (1969). Sistem Kekerabatan di Minangkabau.Bahasa Melalu-Riau. Balai Pustaka. Batavia.

Naim, Mochtar. (1968). Mengali Hukum Tanah Huklum WarisMinangkabau. Center for Minangkabau Studies Press.Padang.

Nasrun, Mohd. (1971). Dasar Falsafah Adat Minangkabau. BulanBintang: Djakarta.

Navis, A.A. (1983). Dialektika Minangkabau Dalam KemelutSosial dan Politik. Genta Singgalang Press: Padang.

Nazir, M. (1999). Hukum Acara Adat Dalam Penyelesaian SengketaTanah Di Minagkabau. F.H Unand: Padang.

Noth, Winfried. (1990). Handbook if Semiotics. Indianapolis:Indiana University Press.

Nursyirwan (2003. Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan AdatSuatu Pemikiran. Lokakarya Nasional Menggali, Mengkaji,Memahami dan Mensosialisasikan Nilai Adat dan BudayaMinangkabau di Bandung Tanggal 24 Agustus 2003.

Parsons, Talcott. (1957). The Distribution of Power in AmericanSociety. New York: The Free Press.

--------------------. (1951). The Social System. New York: The FreePress.

Pemda Provinsi Sumatera Barat. (2002). Ranperda Tanah Ulayat.Usulan untuk Dijadikan Perda ke DPRD: Padang.

Pide, Suriyaman Mustari. (2004). Eksistensi Juridis dan RealitasSosial Hak Kolektif Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah PascaUndang-Undang Pokok Agraria. Pada SemilokaPerlindungan dan Pemajuan Hak Asasi MasyarakatHukum Adat. 13-14 Desember 2004: Jakarta.

Pokja PA-PSDA, dkk. (2004). Konflik Agraria dan PeluangPelembagaannya di Indonesia Secara Tuntas dan Menyeluruh


252

(Naskah Akademik). Semloknas tanggal 22-23 Juni 2004 diHotel The Acacia: Jakarta.

Saafruddin Bahar. (2006). Mewujudkan Hak KonstitusionalMasyaraklat Hukum Adat. Himpunan Dokumen PeringatanHari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9Agustus 2006. Komans HAM: Jakarta.

Sa’danur, Amiliyous. (1973). Peradilan Adat di Sumatera Barat.Laporan Penelitian Fakultas Hukum Unand: Padang.

Schrieke, B.J.O. (1973). Pergolakan Agama di Sumatera Barat. SebuahSumbangan Bibliografi. Bharata: Jakarta.

Sjofyan Thalib. (1978). Peranan Ninik Mamak Dalam Pembangunandi Sumatera Barat. Laporan Penelitian Fakultan HukumUnand: Padang.

------------------. (1999). Perkembangan Beberapa Ciri MasyarakatMinangkabau. Lemlit Unand: Padang.

Soekanto, Sorjono. (1993). Beberapa Teoi Sosiologi Tentang StrukturMasyarakat. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Transplantasi Hukum KeNegara-negara yang Tengah Berkembang KhususnyaIndonesia. HuMA: Jakarta.

Syaiful. (2005). Peranan Tungku Tigo Sajarangan. Laporan HasilPenelitian Balitbangda Provinsi Sumatera Barat.

Syarifuddin, Amir. (1984). Unsur Islam Dalam KepemimpinanMinangkabau. Makalah Pada Lokakarya KepemimpinanPancasila Tanggal 4-5 April 1984 di Bukittinggi.

Thahar, Basyaruddin. (2003). Analisis Hukum dan RedistribusiTanah (Studi Kasus di Kota Payakumbuh. Jurnal JustisiaUnes Padang: ISSN 1693-1564.

Thambun Anyang (2004) Peranan dan Kedudukan Masyarakat AdatDalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Daerah. MajalahHukum Nasional No. 2 Tahun 2004 ISSN 0126-0227.


253

Tim Divisi Pengkajian & Penelitian Komnas HAM PerwakilanSumatera Barat. (2004). Analisa Dasar Hukum dan HakMasyarakat Hukum Adat Di Sumatera Barat. Hasil PenelitianTim Divisi Komnas HAM: Padang.

Vredenbregt, J. (1979). Metode Dan Teknik Penelitian Masyarakat.PT Gramedia: Jakarta.

Westenenk, L.C. (1969). Minangkabau Sche Negeri. Diterjemahkanoleh Mahjudin Salim. Fakultas Hukum Unand: Padang.

Documents

SEMINAR NASIONAL - repository.unp.ac.idrepository.unp.ac.id/440/1/AKMAL.pdf · ideologi Pancasila. ... Prosiding ini memuat makalah seminar dari berbagai hasil ... identitas budaya