Seminar Nasional FEKON 2015...Seminar Nasional FEKON 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya maka pada tahun 2015 ini

Seminar Nasional FEKON 2015




BUKU PROGRAM

SEMINAR NASIONAL

TEMA :

CURRENT ISSUES OF THEORETICAL AND PRACTICAL ON ECONOMICS,

BUSINESS / MANAGEMENT AND ACCOUNTING

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TERBUKA

10 September 2015


DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi

Kata Pengantar

Ririn Triani …………………………………………………………… 4

Mayang Arum Paramita …………………………………………………………… 13

Febrian Adhi Pratama Ishak …………………………………………………………… 35

Dedy Suryadi …………………………………………………………… 55

Dewi Pudji Rahayu …………………………………………………………… 70

Noorina Hartati …………………………………………………………… 102

Setho Prananggalih …………………………………………………………… 118

Siswandaru K …………………………………………………………… 142

Siti Puji Astuti …………………………………………………………… 153

Sri Kasembadan W. P. …………………………………………………………… 163

Tulus Suryanto …………………………………………………………… 188

Raden Yessy Cinthia Dewi …………………………………………………………… 198

Yetty Murni Dan Nelyumna …………………………………………………………… 227

Yohana, Msi …………………………………………………………… 236

Asa Bhakti …………………………………………………………… 250

Brenda Hadiana Adiwijaya …………………………………………………………… 263

Carmel Meiden …………………………………………………………… 278

Gayatri …………………………………………………………… 287

Muhammad Khafid …………………………………………………………… 316

Muhamad Irpan Nurhab …………………………………………………………… 327

Purtanto …………………………………………………………… 338

Yoshia Christian …………………………………………………………… 348

Eko Prasetyo …………………………………………………………… 370


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kasih dan

karunia-Nya maka pada tahun 2015 ini Fakultas Ekonomi bisa kembali

menyelenggarakan Seminar Nasional. Seminar Nasional merupakan agenda dari

Fakultas Ekonomi (FEKON-UT) yang diselenggarakan secara periodik setiap tahun.

Pada tahun ini, Seminar Nasional mengangkat tema tentang “Current Issues of

Theoretical and Practical on Economics, Bussiness/Management and Accounting”.

Seminar Nasional Fakultas Ekonomi ini mengkaji berbagai pemikiran dan pandangan

dari berbagai sektor serta permasalahan yang terkait dengan berbagai perspektif

subtema yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok

Manajemen dan Bisnis, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan.

Tema sekaligus tujuan dari Seminar Nasional ini terinspirasi dari adanya isu

pelemahan ekonomi global yang diproyeksikan masih akan menjadi tantangan bagi

perekonomian Indonesia. Tantangan tesebut hadir dari sisi domestik dan sisi

perusahaan yang berlangsung secara berkelanjutan. Melalui cara-cara konvensional,

banyak dunia usaha yang mengalami frustasi karena perubahan berlangsung begitu

cepat tanpa dapat diprediksi sebelumnya, persaingan yang semakin sempit, tidak saja

dari industri yang sama, namun seringkali muncul pesaing baru dari industri yang

berbeda. Konsekuensi logis dari itu semua, marjin pun semakin menipis sehingga

mengurangi fleksibilitas dan kemampuan dunia usaha untuk terus bertumbuh. Akhirnya

muncullah berbagai teori dan pemikiran, baik dalam ilmu ekonomi, manajemen, atau

akuntansi. Melalui seminar ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi

forum diseminasi yang dapat dijadikan masukan bagi peningkatan pembangunan sosial,

ekonomi dan politik di Indonesia.

Kami selaku panitia berharap agar partisipasi pada Semnas Fekon-UT 2015

dapat memberikan pengalaman dan dapat bertukar pikiran dengan sesama peserta,

sehingga dapat digunakan atau menjadi acuan untuk pemunculan ide-ide kreatif yang

akan berguna bagi perekonomian Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan terima

kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa

disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan

seminar nasional ini.

Pondok Cabe, 10 September 2015

Ketua Seminar

Arief Rahman Susila, SE., M.Si

NIP 19820213 200501 1 002


287

KONFLIK ANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Gayatri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar

[email protected]

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengungkap konflik anggaran pemilihan umum kepala daerah. Pengumpulan

data dilakukan melalui observasi partisipan dan dialog dengan partisipan. Analisis data dilakukan dengan

menggunakan teori konflik Dahrendorf. Teori konflik Dahrendorf menilai keteraturan yang terdapat

dalam masyarakat disebabkan oleh adanya tekanan kekuasaan dari golongan yang berkuasa kepada

golongan yang tidak berkuasa. Kekuasaan adalah sumber langka. Konflik kekuasaan timbul untuk

mempertahankan legitimasi kekuasaan.

Penelitian ini menemukan bahwa konflik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pemilihan umum kepala

daerah. Konflik pemilihan umum kepala daerah berada diseputar kekuasaan eksekutif, legislatif dan

Komisi Pemilihan Umum. Salah satu sumber kekuasaan adalah anggaran. Organisasi yang mengalami

konflik dapat menggunakan anggaran untuk mempertahankan kekuasaan. Konflik anggaran pemilihan

umum kepala daerah terjadi pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban

anggaran. Konflik perencanaan anggaran diakhiri dengan kekuasaan tim anggaran untuk memotong

honor penyelenggara. Konflik pelaksanaan anggaran ditunjukkan dengan kekuasaan petahana dan

kekuasaan komisioner yang berlebihan. Dan konflik pertanggungjawaban anggaran diakhiri dengan

kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengembalikan kelebihan penggunaan anggaran.

Implikasi dalam penelitian ini adalah perubahan regulasi untuk menghindari konflik. Perubahan regulasi

dilakukan atas sumber anggaran pemilihan umum kepala daerah dari APBD ke APBN dan perubahan

kewenangan komisioner untuk mengganti pejabat struktural Komisi Pemilihan Umum.

Kata kunci: kekuasaan, anggaran, dan konflik.

ABSTRACT The purpose of the research is to reveal the conflict of regional election budgeting. The data were

collected through observations and dialogues with participants. Data analysis was conducted using

Dahrendorf‘s conflict theory. Dahrendorf‘s conflict theory perceives regularities in society as a result of

authority from super-ordinates to sub-ordinates. Authority is a rare resource. The conflicts of authority

emerge to maintain the legitimacy of authority.

The research finds that conflicts cannot be separated from the regional elections. Conflicts linger in the

executive, legislative, and regional election commission. Conflict occurs because the authority of the

governor is restricted for five years. One of the main resources of authority is a budget. Organizations

experiencing conflicts can use budget to maintain authority. The conflict occurs from the budget

planning, budget implementation, and budget accountability. The conflict ended by the authority of super-

ordinates to organize the sub-ordinates.

The implications of this study are the changes in the regulation of budgetary resources of regional

elections from local (APBD) to state expenditure budget (APBN) as well as the changes in the regulation

of commissioners‘ authority to replace the structural officials of the General Elections Commission.

Keywords: authority, budget, and conflicts.

mailto:[email protected]


287

PENDAHULUAN

Kehadiran demokrasi dalam tatanan kekuasaan yang bermartabat tidak bisa

dilepaskan dari sejarah panjang pengelolaan kekuasaan yang terpusat dan sewenang-

wenang. Pengelolaam kekuasaan bisa bersumber dari keturunan, dominasi kekuatan

militer maupun oligarki politik lainnya. Suatu kebenaran menjadi milik penguasa,

sehingga perbedaan pendapat dianggap sebagai suatu tindakan kriminal atau subversi

yang harus ditindak oleh negara (Finer, 1962). Ketidakadilan politik di masa lalu

semakin lama semakin dirasakan dan menimbulkan berbagai gejolak di kalangan

masyarakat yang merasa tidak puas dengan pemerintahan orde baru (Sanderson, 2003).

Ketidakadilan tersebut menyebabkan terjadinya reformasi tahun 1998 (Rasyid, 1997).

Reformasi menghasilkan Amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945, tentang

pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara langsung. Demikian pula diadakan

pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) provinsi dan kabupaten/kota. Pemilukada

didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Republik Indonesia, 2004).

Pemilukada merupakan tradisi baru dalam sistem berdemokrasi. Dikatakan baru karena

mulai bulan Juni 2005 Bangsa Indonesia mulai melakukan sistem rekrutmen pimpinan

eksekutif di daerah secara langsung (Rasyid, 1997). Pemilukada akan menghasilkan

kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas dan memiliki akseptabilitas politik yang

tinggi serta derajat legitimasi yang kuat (Suparman, 2010).

Jabatan kepala daerah memiliki daya tarik yang hebat. Pelaksanaan pemilukada

akan membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi calon kepala daerah. Adu

kekuatan untuk merebut kekuasaan terjadi. Adu kekuatan ini melibatkan pemain lokal

dan pemain nasional. Ibaratnya ―power is a net and a fish‖. Kekuasaan adalah jala

sekaligus ikannya. Maksudnya adalah barang siapa yang memiliki kekuasaan, dengan


mudah memperoleh segalanya termasuk kekayaan, kehormatan, kesenangan,

kenikmatan, dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kemudahan (Kemendagri,

2010).

Perebutan kekuasaan melalui pemilukada menimbulkan kelas baru yaitu kelas

menengah. Kelas merupakan sekelompok orang yang menempati kedudukan yang sama

dalam proses produksi, distribusi maupun perdagangan. Marx membagi kelas menjadi

dua yaitu kelas borjuis dan kelas proletar (Robinson dan Kelley, 1979; Rummel, 1977).

Untuk memperbesar proses produksi, kelas borjuis menggunakan mesin-mesin baru

(Rummel, 1977). Akibatnya terjadi dekomposisi modal dan dekomposisi tenaga kerja

(Beteille, 1970). Dekomposisi modal menyebabkan terjadinya pemisahan antara pemilik

modal dan pengendalian alat produksi. Mulai terjadi korporasi dimana saham dapat

dimiliki oleh orang banyak. Tenaga kerja juga mengalami perubahan. Buruh tidak lagi

homogen. Buruh terbagi menjadi kelompok buruh terampil yaitu kelompok profesional

yang berada di jenjang atas dan kelompok buruh biasa tetap berada di bawah.

Kelompok profesional ini akan membentuk kelas baru yaitu kelas menengah (Poloma,

1994).

Dahrendorf (1959) menggantikan konsep kelas menurut Marx dengan kelompok

kepentingan yang nyata dan semu. Kelompok ini saling bertarung untuk

memperjuangkan kepentingannya. Kelompok kepentingan mempunyai struktur,

organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Pertarungan antara kelompok

kepentingan melahirkan kekuasaan dan wewenang dari kelompok yang memenangkan

pertarungan (Poloma, 1994). Menurut Dahrendorf (1959), masyarakat tidak selalu

dalam kondisi terintegrasi, harmonis dan saling memenuhi. Masyarakat juga

memperlihatkan adanya konflik dan perubahan. Perubahan masyarakat dipengaruhi oleh


gerakan-gerakan sosial individu dan kelompok yang menjadi bagian dari masyarakat

(Susan, 2010). Perubahan sosial terjadi baik pada nilai dan strukturnya. (Wallace dan

Wolf, 1995). Suasana konflik terjadi karena keterbatasan sumber daya. Pada saat

konflik individu cenderung mementingkan diri sendiri dibandingkan melakukan

konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat ini menyebabkan terjadinya diferensiasi

kekuasaan. Diferensiasi kekuasaan menimbulkan sekelompok orang menindas

kelompok lainnya (Lockwood, 1956).

Konflik terjadi karena menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan

kepentingan yang saling berhadapan (Dahrendorf, 1959). Konflik hanya muncul melalui

relasi sosial dalam sistem. Relasi sosial ditentukan oleh kekuasaan (authority).

Hubungan kekuasaan ini ditandai dengan beberapa kelompok mempunyai peran untuk

memaksakan (super-ordinate) kepada kelompok lainnya (sub-ordinate). Setiap individu

atau kelompok yang tidak berhubungan dengan sistem, maka tidak akan terlibat dalam

konflik. Kekuasaan memungkinkan mereka untuk memerintah dan mendapatkan apa

yang mereka inginkan. Esensi kekuasaan yang dimaksud adalah adanya kekuasaan

kontrol dan sangsi. Kelompok yang berkuasa (super-ordinate) diharapkan dapat

mengontrol perilaku kelompok yang tidak berkuasa (sub-ordinate) melalui permintaan,

perintah, peringatan dan larangan. Kekuasaan (authority) menjadi hubungan yang

terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah otoritatif dan dapat diberi sangsi. Saat

kekuasaan merupakan tekanan satu sama lain maka kekuasaan dalam hubungan

kelompok terkoordinasi akan memeliharanya menjadi legitimate (Turner, 1991).

Kekuasaan adalah sumber langka yang membuat kelompok-kelompok saling bersaing.

Kekuasaan adalah “lasting source of friction” (Wallace dan Wolf, 1995). Kesadaran

kelompok sub-ordinate dari ketertindasan menumbuhkan perjuangan untuk lepas dari


ketertindasan. Pada saat inilah terjadi pembentukan kelompok terorganisasi yang siap

melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan kelompok organisasi lainnya

(Dahrendorf, 1959)

Konflik dalam kenyataannya lebih mudah di amati di bidang politik (Rauf,

2001). Konflik politik berhubungan dengan pergantian kekuasaan. Pergantian

kekuasaan di daerah dilakukan melalui pemilukada (Gaffar, 1999). Pemilukada

diharapkan akan menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, lebih berkualitas,

memiliki akseptabilitas politik tinggi dan derajat legitimasi yang kuat (Suparman,

2010). Tetapi pelaksanaan pemilukada di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari konflik.

Sumber konflik adalah kedekatan calon kepala daerah, karena calon merupakan tokoh-

tokoh yang ada di daerah tersebut (Harris, 2005). Disamping itu konflik terjadi karena

keterbatasan sumber daya yaitu kekuasaan dan anggaran. Kekuasaan kepala daerah

dibatasi selama lima tahun (Firmanzah, 2008).

Salah satu sumber konflik dalam pemilukada adalah anggaran. Anggaran

pemilukada sangat besar, kadangkala harus dicadangkan beberapa tahun sebelumnya.

Anggaran pemilukada juga merupakan perjuangan untuk merebut kekuasaan

(Wildavsky, 2004). Anggaran merupakan substansi dan sekaligus dampak dari proses

tawar menawar politik yang berguna untuk melegitimasikan dan mempertahankan

sistem kekuasaan dan kendali dalam organisasi (Covaleski dan Dirsmith, 1986).

Proses penyusunan kebijakan anggaran dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi

di lingkungan politik. Pihak yang berkepentingan atas anggaran adalah peserta pemilu

yang diwakili oleh partai politik, masyarakat dan birokrat (Brown dan Jackson, 1986).

Birokrat merupakan pemain kunci dalam proses penganggaran (Shafer et al., 2001).

Kebijakan anggaran merupakan keputusan tentang kekuasaan, siapa yang


memegangnya, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tidak diuntungkan (Covalesky

dan Dirsmith, 1986). Organisasi yang mengalami konflik di dalam bisa menggunakan

anggaran untuk membentuk dan mempertahankan hubungan kekuasaan (Wildavsky,

2004).

Penyusunan anggaran pemilukada didasarkan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 57 Tahun 2009 (Republik Indonesia, 2009). Penyusunan anggaran

pemilukada dimulai dengan pengajuan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) provinsi/kabupaten/kota kepada pemerintah daerah (Pemda).

Pemda akan membentuk tim anggaran yang terdiri dari unsur Bappeda, Biro Keuangan,

Biro Hukum, Biro Tata Pemerintahan, Badan Kesbangpolinmasda. Tim anggaran

bersama-sama dengan KPU akan membahas RKB tersebut berkali-kali. Pembahasan

juga dilakukan dengan legislatif yaitu DPRD. Pada saat pembahasan inilah terjadi

konflik kepentingan antara KPU provinsi/kabupaten/kota, tim anggaran bentukan

Pemda, serta DPRD provinsi/kabupaten/kota. KPU berkepentingan agar semua

anggaran pemilukada disetujui, tim anggaran lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas

anggaran, dan DPRD berkepentingan agar calon yang diwakili oleh partai politik

memenangkan pemilukada. Konflik menjadi bertambah berat jika calon petahana

sebagai penguasa ikut maju dalam pemilukada.

Konflik anggaran pemilukada terjadi di Kabupaten Jembrana Bali Tahun 2010.

Konflik ini terjadi karena Pemda belum menyetujui anggaran pemilukada yang diajukan

oleh KPU Kabupaten Jembrana Bali. Pada saat itu Bupati Jembrana sedang mengajukan

judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk bisa menggunakan e-voting saat

pemungutan suara. Alasan lainnya adalah anak Bupati Jembrana akan maju sebagai

calon kepala daerah. Belum adanya anggaran pemilukada menyebabkan KPU


Kabupaten Jembrana Bali mengundurkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilukada.

Akibatnya Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran menyatakan bahwa KPU

Kabupaten Jembrana Bali tidak sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo pasal 70 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 tentang pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemungutan suara diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan

kepala daerah berakhir (KPU Jembrana, 2010).

Konflik anggaran pemilukada juga terjadi di Kabupaten Takalar Sulawesi

Selatan. Konflik terjadi antar KPU Kabupaten Takalar dengan Pemda karena tidak

tersedianya anggaran pemilukada. Disamping itu anak Bupati Takalar akan maju dalam

pemilukada. Konflik anggaran pemilukada ini menyebabkan tahapan penyelenggaraan

pemilukada harus diundur oleh KPU Kabupaten Takalar dari bulan Juni 2012 menjadi

bulan Oktober 2012.

Konflik anggaran pemilukada juga terjadi di internal organisasi KPU Provinsi

Bali dimulai tahun 2012. Konflik terjadi karena kekuasaan komisioner yang berlebihan

untuk mengganti sekretaris dan kepala bagian keuangan pada saat tahapan pemilukada

sedang berlangsung. Kedua pejabat tersebut memegang peranan yang sangat penting

dalam pengelolaan anggaran pemilukada. Sekretaris KPU Provinsi Bali menjabat

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pergantian kedua pejabat ini tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu

(Republik Indonesia, 2011). Akibatnya konflik internal tersebut maka organisasi KPU

Provinsi Bali menjadi terganggu.

Selain itu juga terjadi konflik ekternal pada Pemilukada Provinsi Bali. Konflik

terjadi karena kedua calon petahana maju sebagai calon kepala daerah. Pada pemilukada


2008 kedua calon petahana ini berpasangan dan didukung oleh partai terbesar di Bali

yaitu PDI Perjuangan. Pada pemilukada 2013 kedua calon petahana didukung oleh

partai yang berbeda. Kepala daerah didukung oleh koalisi delapan partai politik

sedangkan wakil kepala daerah didukung oleh PDI Perjuangan. Konflik terjadi saat

pencetakan surat suara sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara diantara kedua

calon petahana dengan penyelenggara pemilukada. Saat kekuasaan merupakan tekanan

satu sama lain, maka kekuasaan dalam kelompok-kelompok terkoordinasi akan

memeliharanya menjadi legitimate (Turner, 1991). Berdasarkan uraian tersebut maka

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik anggaran

pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bali. Tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengungkap konflik anggaran pemilihan umum kepala

daerah Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena

sosial menurut apa yang dipikirkan, diyakini, dan dimengerti oleh peneliti (Hughes,

1990). Penelitian ini dirancang untuk mengungkap fenomena aktual mengenai

kekuasaan (authority) dari proses anggaran pemilukada. Penelitian ini menggunakan

pendekatan teori kritis (Chua, 1986; Burrel dan Morgan, 1979), karena teori kritis

mendiskusikan tentang ketersilauan atau selubung yang membutakan manusia terhadap

kenyataan sebenarnya yang perlu disobek (Carr dan Brower, 2000). Komitmen yang

tinggi diberikan oleh teori kritis terhadap tata kehidupan sosial yang lebih adil

(Muhadjir, 2000). Dengan tujuan untuk menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan

mendorong kebebasan demi tercapainya keadilan dan persamaan.


Informan dalam penelitian ini adalah anggota dari kelompok yang diteliti yang

akan mengantarkan peneliti ke jantung persoalan yang ingin diketahui dan diselidiki

(Salim, 2006). Tehnik penentuan key informan menggunakan metode purposive, artinya

pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki

cukup informasi, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan berkaitan

dengan anggaran pemilukada (Sugiyono, 2003). Informan yang dipilih dalam penelitian

ini adalah ketua, komisioner, dan sekretaris KPU Provinsi Bali, Gubernur Provinsi Bali

dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemilukada Provinsi

Bali. Tempat penelitian dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Tahun

anggaran yang diteliti dalam penelitian ini adalah “tahun anggaran 2012 dan 2013”.

Tahun anggaran 2012 dipilih karena tahap pelaksanaan pemilukada sudah dimulai sejak

1 November 2012 (KPU Bali, 2012). Provinsi Bali dipilih karena terdapat kedekatan

emosional yang sudah ada sejak dahulu dengan salah satu partai terbesar di Indonesia

yaitu PDI Perjuangan. Disamping itu Bali juga merupakan basis fanatik PDI

Perjuangan. Keunikan lain yang ditunjukkan dalam pemilukada adalah kedua calon

petahana maju dalam pemilukada. Kedua calon petahana didukung oleh partai politik

yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan untuk mendapatkan

data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti (observer) benar-

benar berada dalam keseharian pelaku yang diteliti atau informan (Bungin, 2007).

Dialog dengan partisipan (Gadamer, 1976) juga dilakukan melalui pertanyaan terbuka

(open ended) tentang fakta-fakta dari suatu peristiwa yang terjadi. Juga dilakukan studi

dokumentasi dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan


hal-hal lain yang sudah didokumentasikan seperti laporan kegiatan pemilukada, berita

pemilukada di media massa, undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan

pemilukada.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori konflik Dahrendorf (1959).

Penelitian ini mencoba merespon realitas sosial yang sedang berlangsung dalam proses

penganggaran pemilukada yaitu: kekuasaan, perlawanan dan dominasi (Cresswell,

2007) dari kelompok yang berkuasa (super-ordinate) dan kelompok yang dikuasai (sub-

ordinate) (Dahrendorf, 1959).

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan anggaran pemilukada dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Bali. Perencanaan anggaran pemilukada sudah dimulai sejak tahun 2009,

karena anggaran daerah tidak mampu membiayai pemilukada sekaligus sehingga harus

dicadangkan dalam APBD selama 3 tahun. KPU Provinsi Bali harus membuat

perencanaan anggaran berdasarkan pemilukada sebelumnya tahun 2008 dan

memperhatikan kenaikan harga serta kenaikan jumlah pemilih. Perencanaan anggaran

pemilukada menggunakan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2009 tetang Hibah Daerah. Pemerintah daerah harus membentuk tim anggaran.

Anggaran pemilukada juga dibahas di legislatif yaitu DPRD yang dalam hal ini diwakili

oleh komisi anggaran. KPU Provinsi Bali, tim anggaran dan DPRD bersama-sama

membahas perencanaan anggaran pemilukada.

Pemilukada tidak bisa dipisahkan dari konflik. Salah satu sumber konflik adalah

anggaran. Konflik perencanaan anggaran terjadi atas kenaikan anggaran pemilukada

dari tahun 2008 sebesar Rp 43 miliar menjadi Rp 132 miliar di tahun 2013. Konflik

perencanaan terjadi atas honor penyelenggara karena menyedot hampir 44% dari total


anggaran. KPU Provinsi Bali (sub-ordinate) tetap mempertahankan agar honor

penyelenggara di tingkat desa (PPS) dan di Tempat Pemungutan Suara (KPPS) agar

tidak diturunkan. Tujuannya untuk mempermudah mencari penyelenggara yang

memenuhi syarat. Konflik diakhiri oleh kekuasaan tim anggaran (super-ordinate)

dengan menurunkan honor komisioner tingkat provinsi dan menaikkan honor

komisioner tingkat kabupaten/kota. Sedangkan honor di tingkat PPS dan KPPS tidak

berubah.

Konflik honor juga timbul di internal KPU antara sekretariat provinsi dengan

sekretariat KPU kabupaten/kota. Kesembilan sekretaris KPU kabupaten/kota

menyatakan bahwa perencanaan honor kurang proporsional. Karena beban pekerjaan

terberat ada di kabupaten/kota. Kabupaten/kota harus melakukan koordinasi sampai ke

tingkat TPS. Wajar jika honor kabupaten/kota dinaikkan. Konflik honor diakhiri dengan

kekuasaan sekretaris provinsi (super-ordinate) untuk menurunkan honor sekretariat

provinsi dan menaikkan honor sekretariat kabupaten/kota (sub-ordinate).

Konflik perencanaan juga terjadi atas pembentukan Tempat Pemungutan Suara

(TPS). Sembilan KPU kabupaten/kota tidak mau merubah usulan TPS, karena mau

menggunakan semua petuga yang sudah bekerja untuk pemilu sejak tahun 2004. Sesuai

dengan regulasi, jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak 600 pemilih. Usulan yang

diajukan sembilan KPU kabupaten/kota masih memungkinkan untuk penggabungan

pemilih kecuali untuk daerah yang mengalami konflik atau secara geografis sangat jauh.

Konflik diakhiri oleh kekuasaan KPU Provinsi (super-ordinate) dengan menurunkan

TPS yang ada di sembilan KPU kabupaten/kota (sub-ordinate) demi efisiensi anggaran.

Konflik internal pelaksanaan anggaran pemilukada dimulai pada saat

pembentukan tim survei untuk mencari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Tim survei


hanya melibatkan komisioner divisi keuangan dan logistik. Komisioner ini bertugas

sebagai ketua kelompok kerja logistik dan sudah memiliki sertifikat ahli pengadaan

barang/jasa pemerintah. Sedangkan empat komisioner lainnya bukan ahli dalam bidang

keuangan dan tidak memiliki sertifikat keahlian. Tim survei HPS bertugas melakukan

survei harga logistik pemilukada. Survei HPS sangat penting dilakukan. Kesalahan

dalam penyusunan HPS akan berakibat fatal pada anggaran pemilukada. Tugas

penyusunan HPS ada pada pejabat pembuat komitmen yaitu sekretaris KPU Provinsi

Bali (super-ordinate). Konflik terjadi karena semua komisioner (sub-ordinate) ingin

dilibatkan dalam tim survei. Konflik diakhiri dengan kekuasaan sekretaris KPU

Provinsi Bali (super-ordinate) melalui surat keputusan dan hanya melibatkan

komisioner divisi keuangan dan ligistik serta PNS di lingkungan KPU Provinsi Bali

(sub-ordinate).

Konflik tim survei HPS berimbas atas pengadaan buku panduan pemilukada.

Menurut pagu anggaran pengadaan buku panduan pemilukada harus dilakukan melalui

pelelangan sederhana. Komisioner divisi sosialisasi (super-ordinate) meminta

pengadaan buku panduan dilakukan secepatnya karena tahapan pemutakhiran data

pemilih akan segera dilakukan. Jika lelang sederhana dilakukan maka diperlukan waktu

28 hari kerja sampai diperoleh pemenang lelang. Alternatif lain atas pengadaan buku

panduan adalah melalui pengadaan langsung. Untuk itu sekretaris KPU Provinsi Bali

(sub-ordinate) sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meminta perintah

pleno komisioner KPU provinsi. Komisioner divisi keuangan dan logistik menolak

pleno, karena kewenangan pengadaan barang/jasa pemerintah menurut regulasi terletak

di sekretaris KPU Provinsi Bali. Komisioner divisi sosialisasi menjadi emosional dan

menyatakan sekretaris KPU Provinsi Bali tidak bisa memfasilitasi kebijakan


komisioner. Komisioner divisi sosialisasi juga menolak penyedia barang yang ditunjuk

sekretaris karena dianggap tidak bisa bekerja secara maksimal. Akhirnya konflik

pengadaan buku panduan pemilukada diakhiri dengan kekuasaan sekretaris KPU

Provinsi Bali (sub-ordinate) untuk melakukan pengadaan langsung dengan resiko

ditanggung oleh sekretaris.

Kemudian secara diam-diam empat orang komisioner melakukan rapat tertutup

tanpa melibatkan komisioner divisi keuangan dan logistik dan sekretaris KPU Provinsi.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan dan dituangkan dalam surat Nomor:

388/KPU.Prov-016/XII/2012 tertanggal 4 Desember 2012 tentang penyegaran pejabat

sekretaris eselon IIa serta kepala bagian keuangan eselon III. Ketua KPU Provinsi Bali

melanjutkan surat tersebut kepada Gubernur Provinsi Bali. Surat pergantian ini

menyebabkan terjadinya ketegangan hubungan antara sekretaris dengan empat orang

komisioner. Surat pergantian tersebut tidak memberikan alasan kenapa harus dilakukan

pergantian secara mendadak. Sesuai regulasi pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No. 15

Tahun 2011, komisioner hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pergantian

sekretaris KPU provinsi dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Kewenangan untuk mengatur PNS dibawahnya bukan merupakan kewenangan

komisiner. Pergantian kepala bagian keuangan tidak sesuai dengan regulasi.

Kewenangan pergantian kepala bagian keuangan terletak di sekretaris KPU selaku

atasan langsung PNS. Komisioner divisi keuangan dan logistik sengaja tidak dilibatkan

karena sudah pasti tidak menyetujui pergantian.

Konflik internal meningkat karena empat orang komisioner sudah mempunyai

calon internal sebagai pengganti sekretaris KPU Provinsi Bali. Calon internal tersebut

menjadi orang kepercayaan dari empat komisioner. Adanya calon internal ini


menyebabkan sekretariat KPU Provinsi Bali terpecah menjadi dua yaitu berpihak

kepada calon internal atau berpihak kepada sekretaris KPU Provinsi Bali selaku atasan

langsung. Mulai terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja karena rasa saling mencurigai

antar pegawai dan saling melapor, kerjasama tim menjadi terganggu.

Konflik bertambah berat karena mulai diketahui oleh media massa. Media massa

(super-ordinate) mulai menulis dalam headline. Konflik semakin memanas dengan

“perang pernyataan” di media massa oleh sekretaris dan lima orang komisioner.

Polemik dimulai tanggal 22 Desember 2012 berjudul “KPUD Bali Ngotot Ganti

Sekretaris”; “Pelengseran Sekretaris KPU Bali, Komisi I minta ditunda”; “BKD Tunggu

Disposisi Gubernur, Kisruh Pelengseran Sekretaris KPU Bali”; “Usulan Pergantian

Sekretaris KPU Bali Digantung”; “Satu Komisioner Ngaku Tak Dilibatkan”; “Internal

KPU Bali Pecah”; ”Jelang Pilgub Bali, KPU Provinsi Bali Bergolak. Komisioner Minta

Dua Pejabat Dicopot”; “Panwaslu Sayangkan Konflik Komisioner dan Sekretaris KPU

Provinsi Bali”.

Konflik internal berlanjut ke Gubernur Provinsi Bali. Komisioner divisi

keuangan dan logistik (sub-ordinate) serta sekretaris KPU Provinsi Bali (sub-ordinate)

menghadap Gubernur Provinsi Bali (super-ordinate) tanggal 23 Desember 2012.

Komisioner ini menyerahkan surat pernyataan kepada Gubernur Provinsi Bali. Dalam

dialog tersebut komisioner divisi keuangan dan logistik menyatakan:

”…sekretaris KPU Provinsi Bali mempunyai peranan yang sangat penting untuk

mendukung suksesnya Pemilukada Provinsi Bali. Anggaran hibah Rp 132 miliar

harus dipertanggungjawabkan dengan benar dan akurat. Pergantian sekretaris

KPU Provinsi Bali merupakan kebijakan strategis, sehingga harus dilakukan

melalui rapat pleno. Pergantian sekretaris karena alasan pensiun tidaklah tepat

saat ini. Sekretaris KPU Provinsi Bali sudah menyatakan kesanggupannya diatas

meterai untuk menjadi pegawai KPU RI sejak tahun 2011 hanya masih dalam

proses…”.


Sekretaris KPU Provinsi Bali merupakan pejabat struktural eselon IIa dengan

batas usia pensiun 60 tahun sedangkan pada saat itu usia sekretaris baru 55 tahun. KPU

Provinsi Bali sejak didirikan tahun 2003 sudah mengalami tiga kali pergantian

sekretaris. Pergantian sekretaris ini dilakukan karena terjadi konflik internal. Pergantian

sekretaris KPU tidak pernah memecahkan konflik secara permanen. Pada saat tahapan

pemilukada sudah dimulai maka tidaklah tepat untuk mengganti sekretaris KPU

Provinsi Bali. Sekretaris baru tidak mempunyai waktu lagi untuk belajar karena

aktivitas penyelenggaraan pemilukada berbeda dengan aktivitas rutin SKPD pada

umumnya.

Dalam dialog tersebut, Sekretaris KPU Provinsi Bali menyatakan:

”…konflik internal KPU Provinsi Bali disebabkan oleh faktor emosional sesaat.

Gubernur Provinsi Bali selaku pembina PNS di lingkungan Pemda berwenang

melakukan mutasi PNS. Sekretaris KPU Provinsi Bali akan menerima segala

keputusan Gubernur Provinsi Bali. Sekretaris KPU Provinsi Bali bersedia

dipindahkan secepatnya di instansi manapun dalam lingkungan Pemda Provinsi

Bali”.

Gubernur Provinsi Bali dalam dialog tersebut menyatakan:

“…kinerja sekretaris KPU Provinsi Bali sampai saat ini sangat baik, siapa tidak

kenal bapak sekretaris? Mari kita tunggu hasil kajian BKD”.

Empat orang komisioner (super-ordinate) dan calon internal sekretaris

membawa surat pergantian nomor 388/KPU.Prov-016/XII/2012 beserta dokumen

kepegawaian tentang mutasi PNS di lingkungan sekretariat KPU

provinsi/kabupaten/kota Ke KPU RI Jakarta. Kelima orang tersebut berusaha

mempengaruhi KPU RI agar usulan pergantian sekretaris segera ditindaklanjuti.

Sekretaris Jenderal KPU RI (super-ordinate) akhirnya menurunkan tim klarifikasi

melalui surat Nomor 279/SJ/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013. Tim klarifikasi


bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU RI. Akhirnya Sekretaris Jenderal

KPU RI mengeluarkan dua surat keputusan; pertama, Keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/Kpts/setjen/Tahun 2013 menetapkan terhitung

mulai tanggal 1 Maret 2013 sekretaris KPU Provinsi Bali ditetapkan sebagai PNS

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; kedua, Keputusan Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum Nomor 280/Kpts/Setjen/Tahun 2013 menetapkan sekretaris

KPU Provinsi Bali diperpanjang batas usia pensiun sampai dengan 31 Oktober 2013

dalam jabatan sekretaris KPU Bali.

Konflik anggaran pemilukada menjadi semakin kacau dengan kewenangan

penuh komisioner divisi sosialisasi (super-ordinate) untuk mengatur anggaran

sosialisasi. Komisioner ini mulai menunjuk langsung penyedia barang/jasa pemerintah

dengan mengabaikan kewenangan sekretaris KPU Provinsi (sub-ordinate). Negosiasi

teknis dan negosiasi harga tidak bisa dilakukan oleh pejabat pengadaan. Penunjukan

langsung penyedia jasa tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah

yaitu Perpres 70 tahun 2012. Pagu anggaran juga dibuka oleh komisioner ini kepada

penyedia barang/jasa pemerintah. Setelah pekerjaan dilaksanakan, komisioner ini

memerintahkan sekretaris KPU Provinsi untuk melakukan pembayaran secepatnya.

Sekretaris KPU Provinsi Bali belum bisa melakukan pembayaran sebelum semua syarat

administrasi terpenuhi. Keterlambatan pembayaran ini menyebabkan sekretaris KPU

Provinsi menerima tekanan yaitu akan memberitakan di media massa ketidakmampuan

membayar tepat pada waktunya. Akhirnya konflik diakhiri oleh Sekretaris KPU

Provinsi dengan mempercepat pemenuhan syarat administrasi.

Puncak konflik internal terjadi atas desain surat suara. Kelompok Kerja logistik

(sub-ordinate) dalam rapat koordinasi internal sudah menjelaskan bahwa desain surat


suara mengalami tiga kali perubahan yang dilakukan oleh tim kampanye (super-

ordinate) pasangan calon. Tim kampanye yang berhak menyetujui desain surat suara

adalah ketua atau sekretaris tim kampanye. Desain surat suara diatur dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum. Semenjak tahun 2005, tidak ada Peraturan KPU yang berisi

gambar surat suara pemilukada yang dikeluarkan oleh KPU RI. Persetujuan desain surat

suara diatas meterai Rp 6.000 sudah diterima dari kedua tim kampanye tanggal 11 April

2013. Paket “PAS” ditandatangani oleh ketua tim kampanye, sedangkan paket “PASTI-

KERTA ditandatangani oleh sekretaris tim kampanye. Berdasarkan persetujuan

tersebut, proses produksi mulai dilaksanakan sejak tanggal 15 April 2013. Karena

terbatasnya waktu, pemenang lelang hanya mempunyai waktu satu minggu untuk

melakukan proses produksi dan satu minggu untuk distribusi surat suara langsung ke

KPU kabupaten/kota. Kemudian KPU kabupaten/kota akan melakukan proses sortir,

pelipatan dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Permasalahan mulai timbul sejak

tanggal 20 April 2013 dimana paket “PASTI-KERTA” menganggap desain surat suara

menyalahi peraturan KPU karena berisi logo partai di antara foto paket “PAS”.

Panwaslu Provinsi Bali (super-ordinate) yang hadir di perusahaan percetakan

menganggap keberadaan logo partai paket “PAS” bertentangan dengan Peraturan KPU

Nomor 66 tahun 2009 pasal 6 ayat 2 yaitu “surat suara sebagaimana dimaksud dalam

ayat 1 untuk memuat atau berisi nomor, foto dan nama pasangan calon”. Panwaslu

Provinsi Bali menyatakan kata “dan” menjelaskan bahwa surat suara hanya berisi tiga

hal yaitu nomor, foto, dan nama. Panwaslu Provinsi Bali pada saat itu memerintahkan

perusahaan percetakan (sub-ordinate) untuk menghentikan proses produksi. Tim

logistik tetap pada ketentuan dan kesepakatan yang telah dilakukan tanggal 11 April

2013 oleh kedua tim kampanye. Tim logistik berpatokan pada persetujuan diatas


meterai yang sudah dilakukan oleh kedua calon tersebut serta terbatasnya waktu

penyediaan logistik sampai ke TPS. Proses produksi surat suara tetap dilanjutkan karena

Panwaslu Provinsi Bali tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan proses

produksi.

Panwaslu Provinsi Bali (super-ordinate) memanggil komisioner divisi keuangan

dan logistik (sub-ordinate) untuk memberikan klarifikasi. Komisioner divisi keuangan

dan logistik menjelaskan bahwa desain surat suara mengalami tiga kali perubahan.

Perubahan desain surat suara sudah menjadi catatan dari tim kampanye paket “PAS”

sejak tanggal 30 Maret 2013. Desain surat suara sudah disepakati sebagai satu kesatuan

utuh oleh kedua tim kampanye pasangan calon. Komisioner ini menunjukkan barang

bukti yang dimiliki atas perubahan desain surat suara. Atas klarifikasi tersebut,

Panwaslu Provinsi Bali merekomendasikan: pertama, meminta kepada KPU Bali untuk

melakukan perbaikan terhadap surat suara dan/atau melakukan langkah-langkah

strategis yang diyakini dapat menjamin tidak terjadinya gugatan terhadap keberadaan

surat suara pasca pengumuman hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

Provinsi Bali; kedua, meminta kepada pleno KPU Bali untuk memberikan pembinaan

kepada ketua pokja logistik untuk lebih berhati-hati dalam berkoordinasi dan

mengambil keputusan.

Ketegangan berlanjut di internal organisasi KPU Provinsi Bali. Komisioner

divisi keuangan dan logistik menolak melakukan pencetakan kembali surat suara karena

sudah disepakai oleh kedua tim kampanye. Pencetakan kembali surat suara mempunyai

resiko yang sangat tinggi dan menyebabkan pemborosan anggaran negara. Ketua dan

tiga komisioner KPU Provinsi Bali (super-ordinate) melarang komisioner divisi

keuangan dan logistik (sub-ordinate) untuk mengikuti acara apapun yang


diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali. Empat orang komisioner (super-ordinate)

KPU Provinsi Bali melakukan rapat pleno tanggal 27 April 2013 tanpa mengundang

komisioner divisi keuangan dan logistik (sub-ordinate) serta sekretaris KPU Provinsi

Bali. Dalam berita acara No. 370/BA/IV/2013 tanggal 27 April 2013. Rapat pleno

tersebut memutuskan “membebastugaskan komisioner divisi keuangan dan logistik dari

tugas-tugasnya”. Tugas komisioner divisi keuangan dan logistik diserahkan kepada

divisi sosialisasi. Dominasi ketua dan tiga orang komisioner ini melanggar Peraturan

KPU tentang rapat pleno. Undangan untuk melakukan rapat pleno harus disebarkan tiga

hari sebelumnya. Undangan harus diberikan kepada lima orang komisioner dan

sekretaris KPU Provinsi Bali. Demikian pula pemberhentian sebagai komisioner KPU

Provinsi hanya bisa dilakukan oleh KPU RI. Perlawanan dilakukan oleh komisioner

divisi keuangan dan logistik atas putusan rapat pleno. Komisioner divisi keuangan dan

logistik melaporkan kronologis logistik pemilukada pada tanggal 30 April 2013 kepada

Ketua KPU RI selaku atasan langsung.

Konflik desain surat suara bertambah berat saat KPU Provinsi Bali mengundang

tim kampanye kedua pasangan calon dan Panwaslu Provinsi Bali tanggal 23 April 2013.

Rapat terbuka berlangsung panas, saling memukul meja rapat dan mengalami dead lock.

Seperti dikutip dari Chanelsatu.com (2013), Tim kampanye paket “PASTI-KERTA”

menyatakan:

“… desain surat suara melanggar peraturan KPU. Logo partai dalam desain surat

suara harus dihilangkan. Surat suara harus dicetak kembali. Tim kampanye

paket “PASTI-KERTA” meminta semua pihak mematuhi ketentuan hukum yang

berlaku. Hanya saja kesepakatan memasang logo PDI Perjuangan pada surat

suara paket “PAS” telah ditandatangani sekretaris tim kampanye paket “PASTI-

KERTA”. Mengenai hal itu tim pemenangan “PASTI-KERTA” berdalih, saat itu

tidak memperhatikan dengan seksama desain surat suara paket “PAS”. Setelah

ada keberatan dari sebagian masyarakat dan diperkuat pernyataan Panwaslu

Provinsi Bali bahwa hal itu tidak baik, tidak benar, sehingga pihaknya


menyampaikan hal itu kepada KPU Provinsi Bali dengan harapan agar

pemilukada berjalan jujur dan adil …“.

Seperti dikutip dari Chanelsatu.com (2013), wakil ketua tim kampanye paket “PAS”

menyatakan:

“… paket “PAS” menolak perubahan desain surat suara. Saat pendaftaran di

KPU Provinsi Bali hanya gambar awal dan terus mengalami perubahan. Ada

tanda tangan kesepakatan hasil akhir diatas meterai dan mempunyai kekuatan

hukum. Simbul partai dalam desain surat suara merupakan hal “prinsip” bagi

PDI Perjuangan, bahkan sudah “harga mati”. Tidak ada landasan yang melarang

penggunaan simbul partai, apalagi sudah ada penandatanganan kesepakatan

sebelumnya oleh kedua tim kampanye tentang desain surat suara. Pemilukada

Provinsi Bali yang aman dan tentram bagi PDI Perjuangan juga sudah harga

mati yang tidak bisa ditawar, namun jangan kemudian pihaknya diotak-atik soal

prinsip. Kami ingin memberi tahu soal itu. Kami akan melakukan perlawanan

jika hal itu dihilangkan. Jika mau fair, pihaknya telah memberi toleransi dan

tidak mempermasalahkan ketika warna merah dipakai pada latar belakang paket

“PASTI-KERTA” yang diusung Golkar-Demokrat. Secara etika hal itu tidak

pantas. Merah identik dengan PDI Perjuangan…”

Rapat berakhir dead lock dan ketua tim kampanye paket “PAS” mengundang media

massa untuk masuk kedalam ruang rapat KPU Provinsi Bali dan memberikan

pernyataan pers tentang desain surat suara. Ketua tim kampanye paket “PAS” juga

merupakan Ketua DPRD Provinsi Bali dan ketua DPD PDI Perjuangan.

Konflik desain surat suara berlanjut ke Jakarta KPU RI. Ketua KPU Provinsi

Bali berkoordinasi dengan ketua KPU RI (super-ordinate) melalui surat nomor

322/KPU Prov-016/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal kronologis surat suara.

Koordinasi dilakukan karena hari pemungutan suara semakin dekat sedangkan surat

suara masih bermasalah. Akhirnya Ketua KPU RI dengan surat edaran No.

277/KPU/IV/2013 tanggal 26 April 2013 menyatakan “surat suara yang, memuat foto

pasangan calon yang didalamnya terdapat gambar partai politik pengusung pasangan

calon merupakan bagian dari foto pasangan calon, yang tidak melanggar ketentuan

pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009”. KPU Provinsi Bali dapat


menggunakan surat suara yang telah dicetak dan melanjutkan distribusi surat suara ke

kabupaten/kota agar tidak mengganggu pelaksanaan hari pemungutan suara. Akhirnya

konflik logo surat suara berakhir secara eksternal.

Puncak konflik eksternal terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara. Konflik

semakin memanas pada saat rekapitulasi dari tingkat kecamatan sampai tingkat

provinsi. Mulai terjadi selisih perolehan suara dari kedua calon pemilukada.

Rekapitulasi di tingkat provinsi dilakukan tanggal 26 Mei 2013. Paket “PAS” meminta

agar tim asistensi sebanyak 9 orang bisa hadir dalam ruangan rapat rapat dan membantu

saksi paket “PAS” melakukan rekapitulasi. Ketua KPU Provinsi Bali (super-ordinate)

menolak karena sesuai dengan tata tertib, yang boleh hadir sebagai saksi hanyalah dua

orang. Hujan interupsi dari saksi “PAS” dan “PASTI-KERTA” silih berganti dilakukan.

Pengamanan sangat ketat terjadi. Proses rekapitulasi berlangsung sangat tegang. Ketua

KPU Provinsi Bali diserang habis-habisan oleh saksi paket “PAS”. Rekapitulasi di

tingkat provinsi bisa diselesaikan dan saksi paket “PAS” tidak mau menandatangani

berita acara. Hasil rekapitulasi penghitungan suara dimenangkan oleh paket “PASTI-

KERTA” dengan perolehan 50,02% sedangkan paket “PAS” memperoleh 49,98%.

Proses rekapitulasi disiarkan secara langsung oleh TV nasional dan TV lokal sehingga

semua masyarakat mengetahui konflik pemilukada dengan jelas. Pelaksanaan

rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota sampai di tingkat provinsi dijaga sangat ketat.

Demi keamanan pemilukada berdampak pada membesarnya anggaran konsumsi

rekapitulasi penghitungan suara.

Konflik rekapitulasi dilanjutkan ke ranah hukum. Paket “PAS” mengajukan

gugatan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (super-ordinate) atas

pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali (sub-ordinate) beserta jajarannya


yaitu: lima orang komisioner KPU Kabupaten Badung, lima orang komisioner KPU

Kabupaten Tabanan, empat orang komisioner KPU Kabupaten Buleleng, lima orang

komisioner KPU Kabupaten Karangasem, dan lima orang komisioner KPU Provinsi

Bali. Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (super-ordinate)

menyimpulkan bahwa, “telah terbukti terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

KPU Kabupaten Buleleng (sub-ordinate), KPU Kabupaten Karangasem (sub-ordinate)

dan KPU Provinsi Bali (sub-ordinate) terkait perbuatan kurang memberikan akses dan

tidak memberikan perlakuan layak terhadap saksi dan tim asistensi data pengadu,".

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan teguran tertulis berupa

peringatan keras kepada Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten Buleleng dan

Ketua KPU Kabupaten Karangasem. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

memberikan peringatan ringan kepada empat komisioner KPU Provinsi Bali, tiga

komisioner KPU Kabupaten buleleng, dan empat komisioner KPU Kabupaten

Karangasem. Juga merehabilitasi nama baik lima komisioner KPU Kabupaten Badung

dan empat komisioner KPU Kabupaten Tabanan. Memerintahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini (DKPP, 2013). Gugatan hukum ini

menyebabkan bertambahnya pengeluaran anggaran pemilukada terutama untuk

menghadirkan semua komisioner KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi sebagai

teradu.

Gugatan sengketa hasil penghitungan suara juga diajukan ke Mahkamah

Konstitusi oleh paket “PAS” atas pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota

dan provinsi. Mahkamah Konstitusi (super-ordinate) melalui amar putusannya menolak

gugatan paket “PAS” (sub-ordinate) untuk seluruhnya. Sehingga hasil Pemilukada


Provinsi Bali tetap dimenangkan oleh paket “PASTI-KERTA”. Gugatan hukum ke

Mahkamah Konstitusi menyebabkan bertambahnya anggaran perjalanan dinas untuk

menghadiri sidang di Jakarta terutama untuk biaya pengacara, biaya perjalanan dinas

untuk menghadirkan saksi-saksi dari tingkat desa, kecamatan, komisioner KPU

kabupaten/kota dan KPU Provinsi, biaya penggandaan berkas persidangan.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali menandai selesainya

seluruh tahapan penyelenggaraan pemilukada. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

mulai melakukan pemeriksaan atas anggaran hibah pemilukada sejak tanggal 15

November sampai dengan 20 Desember 2013. Konflik terjadi atas anggaran biaya

perjalanan dinas dalam negeri. Telah terjadi perbedaan persepsi antara KPU Provinsi

Bali dengan tim pemeriksa BPK. Menurut KPU Provinsi Bali (sub-ordinate), biaya

perjalanan dinas dibayar berdasarkan lump sum kecuali untuk perjalanan dinas semester

II tahun 2013. Menurut tim pemeriksa BPK (super-ordinate), semua biaya perjalanan

dinas dibayar berdasarkan at cost. Tim pemeriksa BPK dalam dialog tersebut

menyatakan:

“…sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, semua biaya perjalanan dinas

dari APBN maupun APBD dibayar berdasarkan at cost‖.

Sekretaris KPU Provinsi Bali dan seorang komisioner KPU Provinsi Bali menyatakan:

“…sesuai dengan pemahamam kami, kegiatan yang dibiayai dari APBN

semuanya sudah berdasarkan at cost. Sedangkan untuk pemilukada biaya

perjalanan dinas dibayar sesuai dengan lump sum, kecuali perjalanan dinas yang

dilakukan sejak semester II tahun 2013 dibayar berdasarkan at cost. Bendahara

kami baru dikumpulkan oleh Pemda pada bulan April 2013”.

Demikian pula konflik pembayaran honor penyelenggara pemilukada. Tim

pemeriksa BPK memeriksa apakah tidak terjadi duplikasi pembayaran honor

penyelenggara pemilukada yang bersumber dari APBD dengan uang kehormatan rutin

yang bersumber dari APBN. Dalam dialog tim pemeriksa BPK menyatakan:


“…Permendagri 57 Tahun 2009 menyebutkan, honor pemilukada bisa

dibayarkan sepanjang tidak ada duplikasi. Hasil pemeriksaan BPK di seluruh

Indonesia memberikan catatan atas pembayaran honor penyelenggara khususnya

di KPU provinsi dan kabupaten/kota”.

Sekretaris KPU Provinsi Bali menyatakan:

“…honor penyelenggara pemilukada sudah dibayar sejak tahun 2005 dan

berlaku di seluruh Indonesia. Pembayaran honor penyelenggara disesuaikan

dengan honor pemilu terakhir dan kemampuan keuangan daerah. Pembayaran

honor pemilukada juga didukung oleh Peraturan Gubernur Provinsi Bali. Jadi

tidak ada duplikasi dalam pembayaran honor penyelenggara pemilukada”.

Konflik anggaran honor juga terjadi atas honor kelompok kerja pemilukada.

Telah terjadi perbedaan persepsi untuk memaknai peraturan tentang keanggotaan dalam

kelompok kerja. Menurut BPK honor hanya diberikan sebagai anggota. Sedangkan

KPU Provinsi Bali membagi honor kelompok kerja sesuai dengan klasifikasi yang

diberikan KPU RI yaitu pengarah, ketua, sekretaris dan anggota. Jika klasifikasi KPU

RI dipakai maka telah terjadi efisiensi pembayaran honor kelompok kerja. Konflik

pertanggungjawaban anggaran hibah pemilukada diakhiri dengan terbitnya Laporan

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Bali (super-ordinate)

dengan hasil temuan KPU Provinsi Bali (sub-ordinate) harus mengembalikan kelebihan

perjalanan dinas ke kas daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik terjadi dalam penyelenggaraan pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013.

Konflik kekuasaan internal partai terjadi antara kedua calon petahana karena didukung

oleh partai politik yang berbeda. Konflik internal terjadi karena keterbatasan sumber

daya yaitu kekuasaan kepala daerah. Kekuasaan kepala daerah dibatasi waktu selama

lima tahun. Konflik kekuasaan kedua calon petahana terjadi untuk mempertahankan


legitimasi kekuasaan. Konflik calon petahana berimbas kepada penyelenggara

pemilukada yaitu KPU Provinsi Bali. Untuk menyelenggarakan pemilukada, KPU

Provinsi Bali memerlukan anggaran yang sangat besar. Anggaran pemilukada

bersumber dari APBD. Disamping itu salah satu sumber kekuasaan adalah anggaran.

Anggaran berfungsi sebagai alat politik dan merupakan bentuk komitmen eksekutif

serta kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

Pertarungan politik dan negosiasi antar aktor dilakukan dengan mendayagunakan basis

kekuasaannya untuk menguatkan daya tawar sebagai pemenang pemilukada.

Konflik anggaran pemilukada dimulai sejak pembahasan anggaran pemilukada

antara tim anggaran bentukan pemerintah daerah dengan KPU Provinsi Bali. Tarik

menarik kepentingan terjadi atas perencanaan anggaran pemilukada karena terjadi

kenaikan yang sangat besar dibandingkan dengan pemilukada sebelumnya. Konflik

anggaran pemilukada diakhiri oleh kekuasaan tim anggaran (super-ordinate) kepada

KPU Provinsi Bali (sub-ordinate) dengan penandatanganan anggaran hibah

pemilukada.

Konflik internal pelaksanaan anggaran terjadi antara empat orang komisioner

(super-ordinate) melawan komisioner divisi keuangan dan logistik dan empat orang

komisioner melawan sekretaris KPU Provinsi Bali. Konflik internal ini menyebabkan

keluarnya usulan untuk mengganti sekretaris KPU Provinsi Bali dan kepala bagian

keuangan (sub-ordinate). Konflik internal ini juga menyebabkan pembebastugasan

komisioner divisi keuangan dan logistik (sub-ordinate)

Konflik eksternal terjadi diantara kedua calon petahana atas desain surat suara

yang sudah disepakati diatas meterai Rp 6.000 sebagai satu kesatuan utuh. Konflik

kekuasaan terjadi karena kekuasaan yang melekat dari kedua calon petahana. Konflik


ekternal ini menyebabkan penyelenggara menerima tekanan akan penghentian anggaran

pemilukada. Konflik eksternal diakhiri oleh kekuasaan KPU RI yang menyatakan

bahwa desain surat suara tidak melanggar Peraturan KPU dan dapat digunakan dalam

pemungutan suara.

Konflik rekapitulasi penghitungan suara terjadi dari tingkat kecamatan sampai

tingkat provinsi. Konflik terjadi karena kedua calon petahana menginginkan

kemenangan dalam pemilukada. Konflik ini berakibat gugatan dari paket “PAS” kepada

KPU Provinsi Bali di Mahkamah Konstitusi dan DKPP. Mahkamah Konstitusi menolak

gugatan paket “PAS”. Hal ini menegaskan bahwa paket “PASTI-KERTA” telah

memenangkan pemilukada Provinsi Bali. DKPP memutuskan bahwa telah terjadi

pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada oleh KPU Provinsi Bali beserta

jajarannya dan memberikan teguran keras dan teguran ringan kepada KPU Provinsi

beserta jajarannya.

Konflik pertanggungjawaban anggaran terjadi atas perbedaan persepsi Peraturan

Menteri Dalam Negeri antara BPK dengan KPU Provinsi Bali. Konflik terjadi atas

honor penyelenggara dan perjalanan dinas. Konflik diakhiri oleh kekuasaan BPK

Provinsi Bali untuk mengembalikan kelebihan perjalanan dinas ke kas daerah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilukada yang

terjadi di Provinsi Bali tidak hanya menimbulkan konflik kekuasaan yang ada dalam

struktur kekuasaan (authority) tetapi juga menimbulkan konflik wewenang (power)

yang dimiliki individu dalam struktur kekuasaan tersebut. Konflik dalam struktur

kekuasaan (authority) terjadi antara KPU Provinsi Bali dengan tim anggaran

(eksekutif); KPU Provinsi Bali dengan pasangan calon kepala daerah yang didukung

partai politik; KPU Provinsi Bali dengan Panwaslu Provinsi Bali; KPU Provinsi Bali


dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; serta KPU Provinsi Bali dengan

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bali.

Konflik pemilukada juga berhubungan dengan konflik wewenang individu

(power) yang terjadi di dalam struktur kekuasaan itu sendiri yaitu antara empat orang

komisioner dengan komisioner divisi keuangan dan logistik; antara empat orang

komisioner dengan sekretaris KPU Provinsi Bali; dan antara kedua calon petahana.

Implikasi dalam penelitian ini adalah wewenang komisioner yang berlebihan

menjadi penyebab utama konflik internal. Untuk menghindari konflik kewenangan

maka regulasi yang mengatur tentang kewenangan komisioner dalam mengusulkan

pergantian sekretaris KPU harus diubah. Kewenangan ini diberikan kepada Sekretaris

Jenderal KPU selaku atasan langsung pegawai negeri sipil.

Implikasi lainnya adalah sumber anggaran pemilukada dari APBD. Sumber

anggaran ini menimbulkan konflik kekuasaan pada saat petahana menjadi calon kepala

daerah/wakil kepala daerah. Kekuasaan yang melekat dengan calon petahana

menyebabkan independensi dan kemandirian KPU Provinsi sebagai penyelenggara

menjadi terganggu. Untuk itu maka regulasi yang mengatur sumber pembiayaan

pemilukada dirubah dari APBD ke APBN. Dari sisi administrasi keuangan, dengan

berubahnya sumber pembiayaan pemilukada maka KPU RI harus membuat petunjuk

teknis pelaksanaan anggaran hibah pemilukada. Perubahan ini memberikan kewenangan

kepada KPU RI untuk mengontrol biaya kegiatan pemilukada yang selama ini tidak bisa

dilakukan.

Penelitian ini terbatas hanya pada penyelenggaraan pemilukada yang bersifat

lokal di Provinsi Bali. Karena keunikannya yaitu ikatan emosional yang kuat dengan

salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Sehingga saran untuk penelitian


selanjutnya dikembangkan dengan penyelenggaraan pemilukada dengan ragam budaya

yang berbeda sehingga akan menghasilkan konflik yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Beteille, A. 1970. Social Inequality. Penguin Education. California.

Brown, Charles Victor dan Peter M. Jackson. 1986. Public Sector Economics, 3rd

ed,

Basil: Blackwell-British Ltd. p. 169.

Bungin, Burhan. 2007. Metodelogi Penelitian Sosial Format-Format Kualitatif dan

Kuantitatif. Airlangga University Press. Surabaya.

Burrel, Gibson dan Gareth Morgan. 1979. Sociological Paradigms and Organizational

Analysis: Elements of the Sociology of Corporate Life. Heinemann Educational

Books. England.

Carr, J. B. dan Brower, R.S. 2000. Principled Opportunism: Evidence from the

organizarional middle. Public Administration Quarterly, 24:1

Covaleski, M. dan M.W. Dirsmith, 1986. “The Budgeting Process of Power and

Politic”. Accounting Organisation and Society.

Creswell, John W. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among

Five Approach. Sage Publications, California.

Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford

University Press. Stanford, California.

DKPP. 2013. Putusan. Tidak dipublikasi.

Finer, Herman. 1962. The Major Governments of Modern Europe. Harper & Row

Publishers, New York.

Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideology

Politik di Era Demokrasi. Yayasan Obor. Jakarta.

Gadamer, Hans Geog. 1976. Truth and Method (trans). Continuum: xxv-xxvi

Gaffar, Affan. 1999. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar

Offset, Yogyakarta.

Harris, Syamsuddin. 2005. Mengelola Potensi Konflik Pilkada. Kompas tanggal 10 Mei

2005.

Hughes, John A. 1990. The Philosophy of Social Research. Second Edition. Longman,

London and New York.

Kemendagri. 2010. Dualisme dalam Pemilukada. Naskah Akademik. Jakarta. KPU. 2009. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang

Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

----------. 2012. Surat Edaran No. 493/KPU/XII/2012. Tidak dipublikasi.

KPU Bali. 2012. Surat Nomor 388/KPU.Prov-016/XII/2012. Tidak dipublikasi.

----------. 2013. Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013. Tidak dipublikasi.

KPU Jembrana. 2010. Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jembrana.

Tidak dipublikasi.


Lockwood, David G. 1956. Some Remarks of The Social System. British Journal of

Sociology. Vol. 7. No. 2. June: 134-146.

Muhadjir, Noeng. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, Yogyakarta.

Poloma, Margaret M. 1994. Sosiologi Kontemporer. PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta.

Rasyid, M. Ryass. 1997. Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Masalah dan

Prospeknya. “Laporan Penelitian‖. Depdagri-LIPI, Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah.

-------. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah.

-------. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

-------. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

-------. 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum.

Robinson, Robert V.dan Jonathan Kelley. 1979. Class as Conceive by Marx and

Dahrendorf: Effect on Income Inequality and Politics in The United States and

Great Britain. American Sociological Review, Vol. 44 (February): 38-58.

Rummel, R. J. 1977. Understanding Conflict and War: Conflict in Perspectives Vol. 3.

Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. Tiara Wacana, edisi Kedua,

Yogyakarta.

Sanderson, Stephen K. 2003. Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas

Sosial. Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shafer, William E., Roselyn E. Morris dan Alice A. Ketchand. 2001. Effects of Personal

Values on Auditors Ethical Decisions. Journal of Accounting, Auditing, and

Accountability, Vol. 14 (3): 254.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.

Suparman, Marzuki. 2010. Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu:

Melanggengkan Impunity. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 (17).

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Turner, J. C. 1991. Social influence. Brooks/Cole: Pasific Grove, CA.

Wallace dan Wolf. 1995. Reading in Contemporary Sociological Theory from

Modernity to Post-Modernity. Prentice Hall, New Jersey.

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Free Press, New

York.

Wildavsky, A dan N. Caiden. 2004. The New Politics of The Budgetary Process. 5th

Edition, Addison Wesley, New York. http://www.chanelsatu.com diunduh 23 April 2013.

http://www.chanelsatu.com/

Documents

Seminar Nasional FEKON 2015...Seminar Nasional FEKON 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya maka pada tahun 2015 ini