SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN PERKERETAAPIAN – JAKARTA 31 MARET 2011SEMINAR NASIONAL KESELAMATAN PERKERETAAPIAN – JAKARTA 31 MARET 2011

S A F E T Y

SEBELUM TERJADI SESUDAH TERJADI

ACCPREVENTIVEProaktif > Reg.& Oprtr.

* SEGALA UPAYA, KEGIATAN* MENCEGAH CELAKA

* TUGAS POKOK SELAMAT

* MAINTENANCE* KELAIKAN * MEETING -SURVEY -BRIEF.* PUBLIKASI, dll

REPRESSIVEreaktif > Invest.body

* SAR

* SURVIVAL

* INVESTIGASI

* RECOVERY-KOMPENS.

* REWARD - PUNISHMENT REKOMENDASIMASUKAN

DILUAR SABOTASE & SENGAJA

PENYEBAB KECELAKAAN

MANUSIAMATERIAL / MACHINE

MEDIA

UNSAFE ACTUNSAFE CONDITION

SIGNIFICANT FACTORS / FINDINGS

SYSTEM SAFETY MANAGEMENT

KOND. PHISIK

KOND. PSIKOL.

LINGKUNGAN

LEADERSHIPPERAN PELAKSANA

LEADERSHIPWASKAT MANAJER UNIT

LEADERSHIPWASKAT PIMP. PUSAT

PADUAN HARMONISMANAJEMEN

SYST. RESOURCES

PERAN INDIVIDUDLM MANAJEMEN

SYST. RESOURCES

NORMA STANDARDMENYIMPANG ?

ACCIDENTNO ACCIDENT

DIK. AWAL DIK. LANJUTAN PROSEDUR LAIK / STAND.

FAS.DUKLOG MAINT.

NO YES

KNKT berdasarkan :

Keputusan Presiden nomor 105 tahun 1999

Bab I Psl 1 ayat (1)

Lembaga non struktural di lingkungan DephubMelakukan investigasi dan penelitian kec. transportasi

Berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaMenhub

KNKT ?

TUGAS dan FUNGSI KNKT

a. melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab

terjadinya kecelakaan transportasi;

b. memberikan rekomendasi bagi penyusunanperumusan kebijaksaan keselamatan transportasidan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

c. melakukan kerjasama penelitian penyebabkecelakaan transportasi dengan organisasi profesi

yang memiliki kemampuan meneliti penyebabkecelakaan

TUJUAN INVESTIGASI KNKT

Untuk mengetahui APA, BAGAIMANA dan MENGAPAkecelakaan itu terjadi dengan mengindentifikasi kelemahan sistem transportasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari.

TIDAK bertujuan untuk mencari kesalahan atau melakukan tuntutan hukum atau menuntut ganti rugi

kepada individu atau institusi atas masalah ataukelemahan apapun yang diketemukan dalam

investigasi.

No Blame, No Judicial and No Liability Investigation

KNKT mengidentifikasi adanya malfungsisistem keselamatan transportasi, memberikanREKOMENDASI pada malfungsi tersebut untukdiperbaiki dalam rangka meningkatkan Safety transportasi

DO NOT JUMP TO CONCLUSION

Jateng - Kereta Api pertama di Indonesia

Semarang – Tanggung - 17 Juni 1864 – beroperasi 1867, >> YogyaKA Swasta & Pemerintah

1894 KA menghubungkan kota utama di Jawa > Jakarta – Surabaya 1920 system KA di Jawa menghubungkan hampir semua kota, dan kebun tebu ke pabrik gula

Sumatra : Aceh, (military railway) untuk "pacification" area, Deli khusus untuk perkebunan, Sumatra Barat untuk angkut batubara dari tambang ke Pelabuhan di Padang, Sumatra selatan, selesai 1930 untuk perkebunan dan batubara.

Depresi Ekonomi 1930 Sumatra terhubungkan KAmembatalkan rencana KA di Kalimantan dan Sulawesi ,

DASAR YURIDIS INVESTIGASI

UNDANG – UNDANGNO 22 TAHUN 2009

TENTANGLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

UNDANG-UNDANGUU No. 23 TAHUN 2007

TentangPERKERETAAPIAN

INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED

ANNEX

KEPUTUSAN MENTERINo. KSK.66/HK.60/PHB-99

Pembentukan KomisiPenelitian Penyebab

Kecelakaan Pesawat Udara

. M 82 HUN 2000

Kecelakaan Kereta Api

. / /

.

PERATURAN PEMERINTAH(PP)

No.1 Tahun1998Tentang

KAPAL

RESOLUTION A.849(20) Adopted on 27 Nov 1997

IMO

UU

PP

KONVENSI

KEPMEN

SKEP DITJEN

KERETAAPI

UDARA JALANRAYA

UNDANG-UNDANGNO 1 TH 2009

TENTANG PENERBANGAN

UNDANG-UNDANGNO 23 TH 2007

TENTANG PERKERETAAPIAN

UNDANG – UNDANGNO 17 TAHUN 2008

TENTANGPELAYARAN

LAUT

UU 23 TH 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Pasal 13

(1) Perkeretaapian dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.

(2) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengaturan; pengendalian; dan pengawasan.

(3) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar perpindahanorang dan / atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan

teratur, serta efisien.

Pasal 20

Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

Pasal 21

Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib:memenuhi standar perawatan prasaranaperkeretaapian; dan dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.

Pasal 27

Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib memenuhi standar kelaikanoperasi sarana perkeretaapian.

Pasal 28

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan sarana perkeretaapian tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin operasi.

Pasal 29

Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c wajib : memenuhi standar perawatansarana perkeretaapian; dan dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian.

BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN K A

PSL 175

(1) Pemeriksaan dan Penelitian penyebab kecelakaankereta api dilakukan oleh Pemerintah

(2) Pelaksanaan P & P sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atauditugaskan oleh Pemerintah.

(3) Hasil P & P yang dibuat dalam bentuk rekomendasiwajib ditindak lanjuti oleh Pemerintah, PenyelenggaraPrasarana Perkeretaapian, dan Penyelenggara SaranaPerkeretaapian serta dapat diumumkan kepada publik.

PSL 175

(1) Pemeriksaan dan Penelitian penyebab kecelakaankereta api dilakukan oleh Pemerintah

PENJELASAN:

Penelitian sebab-sebab terjadinya kecelakaan adalah bukandalam kaitan dengan penyidikan (penegakan hukum),melainkan semata-mata untuk mengetahui sebab-sebabterjadinya kecelakaan dalam rangka perbaikan teknologi danagar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Apabila dalam kecelakaan tersebut memang terdapat unsurmelawan hukum, pemeriksaannya juga dilakukan olehpenyidik dalam rangka penegakan hukum.

Pasal 187

(1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkankecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Penjelasan Pasal 187

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, yang dipidana adalah pengurusdari Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian sebagai korporasi. Pengurus dalam hal ini adalah orang-orangyang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 189

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 206

(1) Awak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan kereta api yang tidak mematuhi perintah petugas pengatur perjalanan kereta api, sinyal, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3) dan ayat (4), mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

DATA KNKT DATA KNKT KECELAKAAN KERETA APIKECELAKAAN KERETA API

Sumber : Ditjen Perkeretaapian, Desember2010

778161427030114427TOTAL

137251082935020104

198578214858220093

15145821107313920082

292341620117315620071

LUKA ‐ LUKAMENINGGALLAIN ‐ LAINTUMBURAN KA DGN ANGKUTAN 

LAIN

ANJLOKAN/TERGULING

TUMBURAN ANTAR KA

KORBAN JIWAJENIS KECELAKAAN

JUMLAH KECELAKAAN

TAHUNNO.

DATA KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA APITAHUN 2007 ‐ 2010  (DATA 21 DESEMBER 2010)

125420082102010

5306940251241TOTAL

355000112011

1376202482009

367104382008

197910112142007

LUKA - LUKAMENINGGAL

LAIN -LAIN

TUMBURAN DENGAN

ANGKUTAN LAIN

ANJLOKTUMBURAN ANTAR KA

JUMLAHKE

CELAKAAN

KORBAN JENIS KECELAKAAN

TAHUN

DATA KECELAKAAN KERETA API YANG DI INVESTIGASI KNKT TAHUN 2007 - 2011 (DATA 10 MARET 2011)

Sumber: Data Investigasi KNKT , Maret 2011

*) di tahun 2011  terdapat 1 kejadian yang masih dalam proses investigasi, sehingga belum dapat ditentukan faktor penyebab kejadiantersebut

373131441Jumlah

‐‐‐‐‐12011                       

(10 MARET) *)5

020531020104

23021820093

00323820082

120471420071

EksternalSDMOperasionalPrasaranaSarana

LETAK  MALFUNGSI  InvestigasiTahunNo.

REKAP LETAK MALFUNGSI PENYEBAB KECELAKAAN TRANSPORTASI KERETA API (2007 - 2011)

Ket: Sampai dengan akhir 2010, terdapat beberapa laporan yang belum difinalisasi. Sehingga jumlah rekomendasi belum dapatdiketahui –REKOMENDASI 2011 ADALAH REKOMENDASI SEGERA 

94781641JUMLAH

107312011                   

(10 MARET)5

302371020104

1156820093

2424‐820082

1919‐1420071

PT KERETA API (PERSERO)

DITJEN PERKERETAAPIAN

TOTAL REKOMENDASI

PIHAK YANG DIBERIKAN REKOMENDASI

JUMLAH INVESTIGASI KECELAKAAN TAHUNNO

TAHUN 2007‐2011

MODA TRANSPORTASI KERETA API

JUMLAH REKOMENDASI YANG DIKELUARKAN KNKT

41JUMLAH

12011  (10 MARET)5

0,21 / 1,0248.722.83310 / 5020104

0,166 / 1,8248.186.8338 / 8220093

0.168 / 2,9247.568.5798 / 13920082

0,30 / 3,3646.414.27114 / 15620071

RATE OF ACCIDENTMILEAGE

KM TEMPUHJUMLAH KECELAKAAN TAHUNNO

DATA RATE OF ACCIDENTMODA TRANSPORTASI KERETA API

TAHUN 2007‐2010

ANGKA INDEX 1000,000

PARTISIPASI IKHLAS SEMUANYA

LOGIKA & KETENTUAN

KETELADANAN PIMPINAN

PENGAWASAN BERLANJUT

REWARD & PUNISHMENT

KEBANGGAAN PROFESI

TANAMKAN AWAL DIKTUK

TANTANGAN

UNSAFE ACTS & CONDITIONS

Safety without Leadership is impossible

Leadership without Safety is impossible

Belum terwujudnya budaya safety

Penegakan hukum dan peraturan yang kurang konsisten

Training yang kurang memadai

Kurangnya reward and punishment

Training yang kurang memadai

Kurangnya reward and punishment

Regulasi yang perlu disesuaikan

Sarana transportasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan

Prasarana transportasi dan kelengkapannya kurang dari tuntutan

Kurangnya koordinasi antar instansi yang bertanggung jawab di bidang safety

Kebanggaan selaku Insan Perkeretaapian IndonesiaTuntutan Kualitas Profesionalisme

Penegakan Standard Kerja

Penerapan Regulasi yang Berlaku

Karakter / Tanggung jawab moral

Antisipasi Kerugian Lebih Besar

Perencanaan yang seriusInovasi / Rekayasa

Jiwa KorsaStick & carrot / reward & punishment

GRAFIK RATE OF ACCIDENT GRAFIK RATE OF ACCIDENT KECELAKAAN KERETA API 2007 KECELAKAAN KERETA API 2007 -- 20102010