Click here to load reader

Selamat Datang Selamat Bekerja Presiden Baru

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Selamat Datang Selamat Bekerja Presiden Baru

20 | Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 21Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 |
Edisi No. 5 | Juli 2014
Selamat Datang Selamat Bekerja Presiden Baru
2 | Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 3Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 |
Membandingkan Visi dan Misi Capres Terkait Reforma Agraria Dan Penyelesaian Konflik Tenurial
Dalam Sembilan program pri- oritas atau Nawa Cita yang dirumuskan pasangan Jokowi
– JK, ada beberapa hal yang terkait dengan agraria, yakni point no 5 tentang peningkatan kualitas hidup rakyat melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hek- tar. Kemudian Point nomor 7 tentang mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Kemud- dian mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi dan jaringan irigasi di 3 juta hektar, 1 juta hektar sawah baru diluar jawa. Pengehentian konversi lahan produk- tif untuk usaha lain seperti industri, perumahan, perkebunan dan pertam- bangan.
Dalam program berdaulat secara politik, terutama terkait dengan desa. Program jokowi – JK yang menarik adalah menyiapkan dan menjalankan kebijakan regulasi baru tentang share holding antara pemer- intah, investor dan desa dalam pen- gelolaan sumber daya alam. Pasangan Jokowi – JK akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan dan regulasi baru tentang akses dan
hak desa untuk mengelola sumber daya alam skala lokal untuk kemak- muran rakyat. Kemudian pada point no 9 tentang melindungi dan me- majukan hak-hak masyarakat adat. Dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ini, bagi saya adalah program yang selangkah lebih maju dari program pasangan Prabowo - Hatta. Program pasangan Jokowi - JK dalam penge- lolaan sumber daya alam ini cukup maju namun bisa menjadi boomerang bagi pasangan Jokowi – JK jika tidak diimplementasikan.
Sebaliknya, program-program yang ditawarkan pasangan Prabowo – Hatta mengedepankan program-pro- gram yang merujuk pada pertumbu- han ekonomi. Dalam program terkait pengelolaan sumber daya alam dan di ranah agraria, pasangan Prabowo – Hatta menjadikan Masterplan Per- cepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai basis perumusan program mereka. Program MP3EI ini diluncurkan sejak 2011, dan program ini menuai kritik keras dari aktifis lingkungan dan sosial.
Lantas apa saja program-program yang ditawarkan pasangan Prabowo – Hatta yang bersinggungan den-
gan persoalan agraria? Dalam visi dan misi yang dimasukkan ke KPU, pasangan Prabowo – Hatta akan membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan salah satunya melaksanakan Reformasi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Industri dengan tujuan meningkat- kan nilai tambah dari sumber daya alam, mulai dari mineral, batu bara, minyak, gas, kehutanan hingga kelau- tan, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian terdapat program mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berker- akyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat. Untuk program kedaulatan pangan, Prabowo – Hatta akan mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedele dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta juta orang; dan mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas pertanian rakyat, terutama tana- man pangan (termasuk hortikultura), peternakan dan perikanan, melalui penambahan dana riset sebesar Rp
Tandan Sawit Edisi No. 5
Penanggung Jawab Jefri Gideon Saragih
Pemimpin Redaksi Jopi Peranginangin
Dewan Redaksi Bondan Andriyanu, Jefri
Gideon Saragih, Nurhanudin Ahmad, Ratri K, Yoka Eryono, Jumadi Jaya, Y. Hadiana, Jopi Peranginangin, Ronald Siahaan,
Eep Saifulloh, Harizuddin, Carlo Lumban Raja, Sukardi,
Maryo Saputra
Alamat Redaksi Perkumpulan Sawit Watch
Perumahan Bogor Baru Blok C1 No 10 kota Bogor, Jawa Barat. 17629 | Telp 0251-8352171 | Faks 0251-8352047 | Website:
www.sawitwatch.or.id | Twitter: @SawitWatch
Editorial
Solo, 1912. Zaman bergerak. Sarekat Islam tumbuh dan berkembang. Berawal dari Rekso Roemekso yang didirikan oleh Haji Samanhoedi. Rekso Roemekso awalnya adalah perkumpulan tolong-menolong dari para pengusaha batik dan pegawai ren-
dahan untuk menghadapi para kecu (berandalan: perampok) yang kerap mengancam keamanan daerah Lawean. Dari organisasi ronda dan serikat tolong-menolong, perkum- pulan ini bergerak menjadi organisasi yang memiliki pengaruh luas dalam pergerakan kebangsaan Indonesia.
Jakarta, 2014. Zaman terus bergerak. Setelah 102 tahun berselang, seorang pen- gusaha asal Solo mendapat mandat dari rakyat republik ini menjadi Presiden ketujuh. Pengusaha yang berhasil memimpin kota Solo ini menegaskan kehadirannya untuk Indo- nesia.
22 Juli 2014. Sunda Kelapa. Di atas kapal Phinisi. Mengenakan batik, didampingi oleh Muhammad Jusuf Kalla, putra saudagar Bugis-Makasar yang mendapat amanat sebagai wakil presiden untuk lima tahun ke depan, Joko Widodo menyampaikan taklimat.
“Inilah saatnya bergerak bersama. Petani kembali ke sawah, nelayan kembali ke laut, pedagang kembali ke pasar, buruh ke pabrik, karyawan ke kantor. Lupakan nomor 1 dan nomor 2. Mari kita bersatu untuk Indonesia Raya. Salam tiga jari, Persatuan Indo- nesia.”
Presiden terpilih Joko Widodo ingin mengusir rasa cemas. Bahwa, kita tak perlu kha- watir yang terlalu. Hidup akan kembali berjalan wajar. Kita adalah bangsa yang pernah besar, dan harusnya kembali besar. Bangsa yang menghormati tiap-tiap pilihan di satu pihak, dan di saat yang sama berkhidmat bahwa menjadi Indonesia adalah tekad yang mengikat kita.
Bangsa ini kerap terantuk prasangka, tapi selalu punya cara melewatinya. Hasutan mungkin sesekali menjadi riak gelombang atau kadang terasa macam badai dalam per- jalanan bersama ini. Tapi ia tak pernah mampu mematahkan tiang layar utama kebang- saan kita.
Kebangsaan ini penuh warna dan corak. Ia tiap saat digenapkan oleh guratan canting yang digerakkan oleh jutaan tangan yang mencintainya. Dalam gelora dan hasrat inilah Kebangsaan Indonesia dilukis dan ditulis. Kelamnya dusta juga syahwat kuasa mungkin sesekali menjadi bercak yang dalam satu bagian dapat mencemari kebangsaan ini, tapi ia bukan kutukan.
Hari ini, bangsa ini telah memiliki presiden baru. Presiden yang datang dari kalangan rakyat kebanyakan. Ia bukan bagian dari bercak kelam sejarah Orde Baru. Tak hanya kita yang bersuka-cita atas pilihan ini, dunia menunjukkan sikap dan mengamininya.
Alhasil, kita telah memilih jalan demokrasi. Meminjam ucapan selamat dari Rocky Gerung yang tersampir dalam cuitannya, “Jokowi unggul, selamat. Ada protes Prabowo, hormati haknya. Demokrasi adalah cara hidup bersama. Sulit, tapi hanya itu.” Demikian- lah. Zaman bergerak ke depan. Selamat bekerja.
Salam Redaksi
Redaksi menerima sumbangan tulisan atau artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Artikel atau tulisan yang dimuat bersifat sukarela dan tidak mendapatkan honor. Ketentuan ini diberlakukan karena media Tanda Sawit bukan media komersil.
Daftar Isi Membandingkan Visi dan Misi Capres Terkait Reforma Agraria Dan Penyelesaian Konflik.... Halaman 03 Sawit Watch Dan SPKS Menyambut Baik Kemenangan Jokowi – Jusuf Kalla..... Halaman 06 Menyoroti Program Capres Dalam Penyelamatan Hutan Dan Lingkungan..... Halaman 08 Visi Misi Capres dan Cawapres untuk Kedaulatan Pangan.... Halaman 10 Sengketa Lahan Di Eks HGU PTPN XIV: Komunitas Adat Keera menuntut Tanah..... Halaman 11 Ketika Negara “Hadir” Dalam Konflik Masyarakat vs Perkebunan Sawit..... Halaman 12 Kemana Arah Kawasan Kelola Rakyat? Posisi Sumberdaya Alam di Indonesia Terkini..... Halaman 14 Pelanggaran Hak-Hak Buruh Perkebunan...... Halaman 16 Menulis Itu Tidak Sulit........ Halaman 18 Pengusaha Sawit Main Pilpres, Harga Sawit Terus Melorot........ Halaman 19
LaporanUtama
4 | Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 5Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 |
LaporanUtama LaporanUtama
10 triliun dari APBN selama 2015- 2019, termasuk membangun Demplot Peningkatan Produktifitas Pertanian Rakyat di setiap Kabupaten mulai tahun 2015, disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi MP3EI. Dan masih ada lagi program- program terakait dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dan salah satu point yang cukup menjadi perha- tian saya adalah program reboisasi 77 juta hektar hutan yang sudah rusak dengan sistem tumpang-sari penana- man bambu, jabon, sengon, sagu, bakau dan tanaman lainnya serta konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam. Termasuk juga program mendo- rong usaha batubara, nikel, tem- baga, bauksit dan bijih besi menjadi pertambangan yang ramah lingkungan dan sosial.
Sejauh pemahaman saya, Prabo- wo dan kelompok pendukungnya sep- erti Aburizal Bakrie adalah kelompok pemodal yang mempunyai konsesi lahan berjuta-juta hektar luasnya. Apakah lahan-lahan yang dimiliki oleh Prabowo dan ARB akan masuk dalam kawasan-kawasan yang diakan re- boisasi seperti yang tercantum dalam program mereka? Entahlah…. Hanya Tuhan yang tahu. Kemudian pertam- bangan ramah lingkungan, seperti apa program ini? Sejauh ini saya belum menemukan praktek-praktek pertambangan yang ramah lingkun-
gan. Entahlah jika pasangan Prabowo – Hatta nanti berkuasa, mungkin mereka akan menemukan tekhnologi tepat guna yang ramah lingkungan.
Merujuk pada program-program yang ditawarkan kedua capres di atas, ada perbedaan yang cukup kontras terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Pasangan Jokowi – JK menempatkan manusia sebagai subjek dari programnya den- gan menghormati hak-hak manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem dan alam. Berbeda dengan pasangan Prabowo – Hatta yang tak secuil pun memasukan penghormatan dan perlindungan kelompok-kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, seperti penghor- matan terhadap masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.
Dalam tulisan ini, saya akan menggunakan indikator pembena- han konflik tenurial untuk menilai program-program para capres yang berhubungan dengan agraria. Konflik tenurial dalam pengelolaan sumber daya alam, tak bisa diingkari, adalah episentrum konflik dan silang seng- karut persoalan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk sektor perkebunan dan pertamban- gan. Tumpang tindih kepemilikan tanah, surat izin bertabrakan, bukan kisah baru di jagat industri ekstraktif
seperti pertambangan dan perkebu- nan. Sertifikat resmi pun tak jarang tak berpengaruh apa pun, penyerobot (perusahaan atau individu) bisa ber- aksi leluasa, terutama jika didukung kolusi dengan pemerintah dan aparat hukum.
Konflik tenurial pun mewujud dalam spektrum -- jenis sengketa maupun wilayah sebaran konflik— yang luas. Konflik tenurial sangat marak terjadi dalam 5 tahun tera- khir. Inilah persoalan kronis, yang menumpuk dan menumpuk selama puluhan tahun, yang siap meledak di ratusan titik di wilayah Indonesia. Data olahan Sawit Watch menunjuk- kan bahwa kurang lebih sekitar 396 komunitas berkonflik dengan peru- sahaan perkebunan di 8 provinsi. Kon- flik terjadi umumnya karena tumpang tindih kepemilikan lahan antara izin konsesi perusahaan dengan wilayah kelola rakyat. Sementara itu data KPA memperlihatkan dalam dua periode kepemimpinan SBY, konflik agraria cenderung mengalami peningkatan. Sepanjang 2013, KPA mencatat 369 konflik agraria dengan luasan la- han mencapai 1. 281.660.09 hektar melibatkan 139.874 keluarga. Konflik perkebunan di peringkat teratas dengan 180 kasus (48,78%), disusul infrastruktur 105 kasus (28,46%), per- tambangan 38 (10,3%), kehutanan 31 (8,4%), pesisir kelautan 9 (2,44%) dan lain-lain enama kasus (1,63%). Jadi, setiap hari terjadi lebih dari satu konflik agraria melibatkan 383 kelu- arga atau 1.532 jiwa dengan luasan wilayah sekiar 3.512 hektar.
Sektor kehutanan, area konflik agraria terluas sekitar 545.258 hektar disusul perkebunan 527.939,27 hektar dan pertambangan 197.365,90 hektar. Dibandingkan 2012, ada peningkatan areal konflik 318.248,89 atau naik 33,03 persen. Dari sisi jumlah kasus naik 198 atau 86,36 persen.
Selama lima tahun terakhir (2009-2013) terjadi peningkatan kon- flik sebanyak 314% atau tiga kali lipat jika dibandingkan 2009. Areal konflik meningkat drastis mencapai 861% dan keluarga terlibat konflik naik tajam sebesar 1.744%.
Untuk pembenahan ini, pasangan Jokowi – JK menawarkan program
reforma agraria, salah satunya adalah melaksanakan land reform. Land reform ini dapat dimaknai bahwa pasangan Jokowi – JK akan mendistri- busikan lahan ke rakyat, terutama ke petani gurem tak bertanah. Dari visi dan misi-nya, pasangan Jokowi – JK akan mendistribukan lahan seluas 9 juta hektar dan akan mencetak sawah baru seluas 1 juta hektar. Bagaimana dengan pasangan Prabowo – Hatta? Pasangan ini akan melakukan reforma agraria dan mencetak sawah baru seluas 2 juta hektar.
Jika ditelisik lebih jauh, program mencetak sawah baru seluas 1 juta hektar milik Jokowi – JK sedikit lebih maju dari program mencetak sawah baru seluas 2 juta hektar milik Prabo- wo – Hatta. Kenapa? Karena pro- gram 1 juta hektar sawah baru milik Jokowi – JK peruntukannya buat pet- ani, sementara program 2 juta hektar sawah baru milik Prabowo – Hatta tidak jelas peruntukannya. Apakah buat petani atau buat pengembangan agribisnis seperti MIFEE. Jika pruntu- kannya hanya untuk agribisnis, maka akan mengancam kehidupan dan produksi petani gurem tak bertanah. Jumlah petani akan jauh menyusut dan kemungkinan besar punah.
Terkait dengan penyelesaian kon- flik tenurial ini, pasangan Jokowi – JK menawarkan salah satu solusi yang keren yakni penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam program Jokowi – JK, ada 6 program perioritas terkait dengan hak-hak masyarakat adat (point 9). Bahkan salah satunya, Jokowi - JK berkomit- men akan membentuk komisi inde- penden yang akan melakukan kajian dan penilaian atas berbagai kebijakan yang terkait dengan masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam. Komisi ini yang akan menjadi kunci penting untuk membenahi berbagai konflik tenurial yang meledak diber- bagai wilayah, yang melibatkan ma- syarakat adat, Negara dan pemodal.
Salah satu program Jokowi – JK yang terdapat dalam visi – misinya adalah penyempuranaan Undang- Undang Pokok Agraia. Mungkin tim penyusun visi dan misi Jokowi – JK melakukan riset terkait dengan meletupnya konflik-konflik tenurial.
Konflik lahan kian menjadi karena pemerintah SBY dan DPR tak melirik UUPA 1960 sebagai solusi penyelesa- ian konflik lahan. UUPA adalah satu- satunya perundangan yang mengatur pertanahan. Setengah abad berlalu sejak UUPA disahkan, pemerintah dan para politisi di gedung DPR tidak juga menempatkan persoalan agraria sebagai agenda legislasi dengan ur- gensi tinggi. Sebuah paradoks getir di negeri yang katanya negeri agraris.
Nah, sejauh UUPA belum tergan- tikan, pasangan Jokowi - JK merujuk kembali spirit utama dalam produk legislasi tersebut. UUPA jelas menye- butkan batasan kepemilikan lahan, ketentuan Hak Guna Usaha, hak pakai, hak ulayat dan hak memungut hasil hutan. Semangat reformasi dan perlindungan pada rakyat jelas terasa dalam UUPA. Adalah tugas parlemen dan pemerintah untuk secara serius membuat revisi perundangan dan turunannya secara jelas mengatur teknis kepemilikan tanah, air dan udara seperti dimaksud UUPA.
Sebaliknya, tidak tampak pro- gram pembenahan konflik tenurial dalam program Prabowo – Hatta. Jika terpilih menjadi Presiden, entah instrument dan mekanisme apa yang akan digunakan pasangan Prabowo – Hatta dalam membenahi konflik tenurial ini. Pasangan Prabowo – Hatta mendasarkan program penge- lolaan sumber daya alam pada MP3EI, menempatkan sumber-sumber agraria seperti kelapa sawit sebagai salah satu sektor penting yang akan digen- jot habis-habisan.
Rencana MP3EI adalah mengge- mukkan pundi-pundi pendapatan neg- ara dari sumber daya alam. Caranya, dengan ekstensifikasi meluaskan kebun di berbagai area, membangun pelabuhan, jalan-jalan penghubung, rel kereta api, menumbuhkan industri hilir, serta meremajakan kebun den- gan bibit bagus, dan mempromosikan penggunaan pupuk berkualitas.
Namun, skenario gemilang pasan- gan Prabowo - Hatta tampak melu- pakan persoalan utama yang menjadi sumber kanker pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yakni penghor- matan atas hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta perubahan kebijakan
yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Program pasan- gan Prabowo - Hatta tidak sedikit pun menyiratkan strategi membasmi kanker itu secara tuntas. Visi dan misi pasangan Prabowo - Hatta nyata betul hanya menimbang pertumbu- han fisik, yang diwakili dengan rel kereta, pabrik CPO, bangun smelter, dan pelabuhan ekspor. Persoalan yang lebih subtil dilupakan, mungkin lan- taran membutuhkan kerja keras dan komitmen nyata pada rakyat dan pet- ani kecil. Padahal, perkara kualitatif, bukan sekadar statistik, itulah yang menentukan kualitas pengelolaan sumber daya alam di negeri ini.
Pada akhirnya, apabila pembena- han konflik tenurial tersebut dilaku- kan dengan serius, kita bisa berharap pada kembalinya marwah sumber daya alam yang akan mensejahter- akan rakyat. Dalam pandangan saya, rakyat bisa berharap pada program- program pasangan Jokowi – JK yang menempatkan manusia sebagai subjek dalam pengelolaan sumber daya alam dan agraria. Dan program- program Jokowi – JK tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan sengkarut kepemilikan tanah dan per- izinan. Ini semua memang melibatkan pembenahan sungguh-sungguh dalam tata kelola pemerintahan (terkait pemberian izin, sertifikasi lahan, dan supervisi pengelolaan sumber daya alam, menyehatkan iklim bisnis (investor yang tak main suap sana- sini), dan civil society yang kuat. Yang terakhir ini termasuk petani dan buruh yang kritis memperjuangkan haknya, riset komprehensif dari para akademisi tentang pengelolaan sum- ber daya alam, serta NGO dan media yang kompeten memantau apa yang terjadi di lapangan. Konflik tenurial memang sebuah kisah epik di negeri ini. Perjalanannya menyisakan peker- jaan rumah menggunung, yang sangat layak kita perjuangkan. Manusia, bumi dan isinya layak diperlakukan dengan respek. Hanya dengan begitu, alam akan membalas dengan sepadan dan bahkan jauh lebih baik.
Tulisan naik cetak sebelum Pilpres dilakukan.
Konflik Agraria antara Rakyat dengan Perkebunan Sawit harus segera dituntaskan
6 | Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 7Tandan Sawit, Edisi No. 5 | Juli 2014 |
LaporanUtama LaporanUtama
Kemenangan pasangan Jokowi- JK dalam rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU)
mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan masyarakat, salah satunya datang dari Perkumpulan Sawit Watch. Koordinator Perkum- pulan Sawit Watch Jefrie Gideon Saragih juga menyambut positif atas terpilihnya pasangan Jokowi – JK hasil perhitungan suara nasional KPU. Dalam video ucapan selamat terha- dap pasangan Jokowi – JK yang diung- gah ke situs youtube, Jefrie menyam- paikan beberapa persoalan di sektor sawit yang harus segera dibenahi oleh pasangan Jokowi – JK.
“Ada beberapa persoalan yang harus menjadi prioritas pasangan Jokowi – JK terkait dengan sektor sawit. Beberapa diantaranya adalah persoalan hak-hak buruh perkebunan sawit, dualisme lembaga sertifikasi RSPO dan ISPO, pembangunan indus- tri hilir perkebunan sawit, persoalan kerusakan hutan, ekologi dan lain- lain,” kata Jefrie.
Secara khusus Jefrie menyoroti persoalan buruh perkebunan sawit. Dari riset yang dilakukan perkumpu- lan Sawit Watch, masih ditemukan beberapa fakta adanya buruh anak, fasilitas kerja buruh yang tidak me- madai, upah tidak layak dan tidak ad- anya jaminan kesehatan bagi buruh.
“Menurut data Sawit Watch, hingga 2013 luas perkebunan kelapa
sawit di Indonesia mencapai 13,5 juta hektar. Alasan Pemerintah mem- buka usaha perkebunan adalah untuk kesejahteraan rakyat dan untuk lapangan kerja. Namun kenyataan saat ini buruh perkebunan dieksploi- tasi. Diperkirakan sekitar 70% buruh di perkebunan adalah Buruh Harian Lepas. Hubungan kerja ini mengaki- batkan buruh rentan dengan kese- wenang-wenangan, dan tidak adanya kepastian kerja,” kata Jefrie.
Dari beberapa penelitian yang dilakukan perkumpulan Sawit Watch terungkap adanya indikasi kerja paksa buruh di perkebunan kelapa sawit. Buruh mengalami perlakuan buruk, upah rendah, target kerja yang tinggi, pemberlakukan huku- man dan denda yang tidak adil, tidak diberikannya alat kerja dan alat keselamatan kerja yang mema- dai, minimnya fasilitas air bersih, kesehatan, sarana dan prasarana sekolah. Di perkebunan kelapa sawit juga masih banyak ditemukan pekerja anak. Akibat penerapan beban kerja dan target kerja yang tinggi, serta penerapan denda bagi buruh, buruh terpaksa melibatkan Anak dan Istri maupun keluarganya untuk memban- tu bekerja.
“Kondisi buruh perkebunan kelapa sawit ini kian suram dengan minimnya kebebasan berserikat di perkebunan kelapa sawit. Buruh yang mencoba mendirikan serikat buruh
diintimidasi, dipindahkan ke peker- jaan lain yang tidak disukai buruh, uapah dikurangi, bahkan terancam di-PHK,” lanjut Jefrie.
Salah satu akar masalah dari persoalan buruh perkebunan sawit adalah kebijakan Negara yang tidak berpihak pada buruh perkebunan sawit. Secara umum Undang-Undang perburuhan lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan. Kebijakan yang tidak adil terhadap buruh secara langsung melemahkan fungsi penga- wasan negara terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Dengan terpilihnya pasangan Jokowi – JK dalam pilpres, kami berharap adanya perubahan kebi- jakan pemerintah yang melindungi buruh perkebunan sawit. Peluang tersebut cukup besar mengingat apa yang tertuang dalam visi dan misi pasangan Jokowi – JK. Kami melihat, program-program pasangan Jokowi – JK yang terumuskan dalam visi dan misi mereka lebih mengedepankan pembangunan manusia, pemenuhan dan penghormatan hak-hak asasi manusia,” kata Jefrie.
Persoalan urgen lainnya yang disampaikan Jefrie melalui video berdurasi 8 menit tersebut adalah persoalan dualisme badan sertifikasi sawit berkelanjutan, yakni Round- table on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Berbeda dengan RSPO
yang digagasi oleh pasar sawit, ISPO digagasi oleh pemerintah, khususnya kementerian pertanian, tetapi den- gan tujuan yang diatas kertas sama: produksi sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Sertifikasi RSPO merupakan tuntutan dan keinginan konsumen negara maju sehingga korporasi se- cara sukarela (voluntary) mengubah cara produksi komoditinya, semen- tara sertifikasi ISPO adalah kewajiban (obligatory) bagi produsen sawit oleh pemerintah Indonesia. Persamaan kedua badan ini adalah sama sama bi- cara keberlanjutan sawit. Ini adalah poin kritis, artinya menghentikan ekspansi sawit tidak masuk dalam agenda kedua lembaga. Oleh karena itu suara ‘stop ekspansi sawit’ hanya merupakan suara pinggiran yang dianggap mengancam keberlanjutan industri ini, kata Jefrie.
Kehadiran kedua badan sertifikasi ini seharusnya tidak untuk diper- tentangkan. Namun seharusnya bisa disinergikan hal-hal baik dari ked- uanya.…