BPK PERWAKILANPROVINSI

JAWA TIMUR

SEKILAS TENTANG

2

APA & SIAPA BPK?Lembaga negara yang memeriksapengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negara secara bebas

dan mandiri.

berkedudukan di ibu kotanegara

memiliki perwakilan disetiap provinsi.

Sembilan anggota yang dipilih olehDPR

Setelah pertimbanganDPD

Diresmikan oleh Presiden

Memilih 1 Ketua & 1 Wakildari & oleh anggota.

ANGGOTA BPK RI

KETUAMoermahadi Soerja Djanegara

WAKIL KETUABahrullah Akbar

ANGGOTA IAgung Firman Sampurna

ANGGOTA IIAgus Joko Pramono

ANGGOTA VIsma Yatun

ANGGOTA IIIAchsanul Qosasi

ANGGOTA VII---

ANGGOTA VIHarry Azhar Azis

ANGGOTA IVRizal Djalil

UUD 1945 Bab VIIIA Pasal 23E, 23 F dan 23G

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksakeuangan

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

ApaDASAR

HUKUMBPK

Memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangannegara yang dilakukan olehPemerintah Pusat, PemerintahDaerah, Lembaga NegaraLainnya, Bank Indonesia,BUMN, BLU, BUMD, danlembaga/badan lain yangmengelola keuangan negara

SISTEM KERJA BPK

MelakukanPemeriksaanKeuanganNegara

MemantauTindak LanjutPemeriksaanBPK

HasilPemeriksaandiserahkankepada DPR,DPRDdan DPD

Kerjasamadengan AparatPenegakHukum dalamPKN/PKDdan PKA

FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMURperumusan danpengevaluasian

rencana aksi dankegiatan BPK

Perwakilan

perumusan kebijakanpelaksanaanpemeriksaan

penyusunan program,pelaksanaan,pengendalian dan pengevaluasiankegiatan pemeriksaan

penetapan timpemeriksa

pemerolehan keyakinanmutu hasil pemeriksaan

pengompilasian hasilpemantauan

penyelesaian kerugiandaerah

penyusunan bahanpenjelasan kepada

Pemerintah Daerah danDPRD

penyusunanSumbangan IHPS

pembahasan danpemantauan

pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan

penyiapan bahanperumusan pendapatBPK dan konsultasi

hukum hasilpemeriksaan

penyiapan hasilpemeriksaan yangberindikasi tindakpidana dan/ataukerugian daerah

pengelolaan SDM,keuangan, hukum,

hubungan masyarakat,teknologi informasi,

prasarana dan sarana,serta administrasi

umum

WILAYAH PEMERIKSAANPROVINSI JAWA TIMUR

• PemerintahProvinsi1

• PemerintahKabupaten29

• PemerintahKota9

KEGIATAN PEMERIKSAANBPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Semester IPemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) 39 Entitas

Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pemantauan Kerugian Semester I

Pembahasan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Semester I

Pemberian Keterangan Ahli

Semester IIPemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pemeriksaan Kinerja

Pemantauan Kerugian

Pembahasan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Semester II

Pemberian Keterangan Ahli

Kasubbag HukumIWAN FAJARNUGROHO

Kasubbag KeuanganMARI MAHARANI

Kasubbag HumasSHINTA LAMRIA

Kasubbag TU KalanMADE YUNI

HARTIWI

Kasubbag Umum & TIR. PASTARA

SAPUTRA

Kasubbag SDMALFRISTA FITRIA

SARI

PEJABATBPK PERWAKILAN

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala BPK PerwakilanHARRY PURWAKA

PejabatFungsionalPemeriksa

Kasubaud Jatim IIIBERNADETTA

ARUM DATI

Kasubaud Jatim IIRUSDIYANTO

Kasubaud Jatim IABDUL CHOLIQ

Kepala SekretariatPUJO SUMEKTO

Kasubaud Jatim IVARIS LAKSONO

STATISTIK PEGAWAI DI BPK PERWAKILANBERDASARKAN JENIS JABATAN

Total pegawaiBPK Perwakilan

Jawa Timur260 orang

* Data per Januari 2019

Non Pemeriksa92

(35,38%) Pemeriksa156

(60 %)

Struktural12

(4,62%)

JABATAN JUMLAH

Struktural 12

Pemeriksa 156

Non Pemeriksa 92

JENIS PEMERIKSAAN• Pemeriksaan atas laporan

keuangan• Menghasilkan Opini

PEMERIKSAANKEUANGAN

• Pemeriksaan atas pengelolaankeuangan negara yang terdiri ataspemeriksaan aspek ekonomi danefisiensiserta pemeriksaan aspekefektivitas

• Menghasilkan rekomendasi

PEMERIKSAANKINERJA

• Pemeriksaan yang tidak termasukdalam pemeriksaan keuangan danpemeriksaan kinerja. PDTT dapatberbentuk pemeriksaan kepatuhandan pemeriksaan investigatif

• Menghasilkan simpulan

PEMERIKSAANDENGANTUJUAN

TERTENTU

TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018

1725 29 31 37 36

2114 10 8

23

1

WTP WDP TW TMP

OPINI ENTITAS5 TAHUN TERAKHIR

WTPWajar TanpaPengecualian

WDPWajar DenganPengecualian

TWTidak Wajar

TMPTidak MemberikanPendapat

Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan TertentuSemester II Tahun 2014-2018

14 14 15

12 13

19 18

13

6

13

2014 2015 2016 2017 2018

Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Data Pemantauan TLRHP per Semester II Tahun 2018(Berdasarkan Jumlah Rekomendasi)

87,81%

11,06% 1,08%0,04%

Sesuai Rekomendasi

Belum Sesuai dan dalamproses tindak lanjut

Belum ditindaklanjuti

Tidak dapatditindaklanjuti denganalasan yang sah

URAIAN JUMLAH %NILAI

Rp. USDTEMUAN 13.696REKOMENDASI 28.434STATUS :Sesuai dengan rekomendasi 24.970 87,81% 1,06 Triliun 294.542Belum Sesuai dengan rekomendasi 3.145 11,06% 599,50 Miliar 32.519Belum Ditindaklanjuti 308 1,08% 7,70 Miliar 54.457Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah 11 0,04% 28,60 Miliar

WhistleBlowing System(WBS) &ProgramPengendalianGratifikasi(PPG) BPK RI

Aplikasi Whistle Blowing System (WBS)dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPKdi-launching oleh Ketua BPK tanggal 19 Juni 2017

Strategi Nasionaldalam Pencegahan dan

Pemberantasan KorupsiInpres No. 9 Tahun 2011tentang Rencana Aksi PPKTahun 2011

Inpres No. 17 Tahun 2011tentang Aksi PPK Tahun2012

Perpres No. 55/2012tentangStranas PPK 2012-2025

Keputusan Sekjen BPKNo 507/K/X-

XIII.2/12/2011 yangmengatur pelaporan

pelanggaran(whistleblowing),

mekanisme penyampaianpengaduan, dan

penanganan pengaduan.

Keputusan SekjenBPK No 305a/K/X-XIII.2/7/2014tentang ProgramPengendalianGratifikasi padaPelaksana BadanPemeriksa Keuangan.

WBS & PPG sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dilingkungan BPK untuk kemudian ditindaklanjuti

What isWBS &PPG

! ??!!!

INFORMASI

DITINDAKLANJUTI

APLIKASI

What

Where

When

Who

How

bentuk perbuatan yang didugaberindikasi pelanggaran yangdiketahui

dimana perbuatan dilakukan

kapan perbuatan dilakukan

siapa yang terlibat dalamperbuatan tersebut

bagaimana perbuatan tersebutdilakukan

Agar dapat segeraditindaklanjuti

pengaduan yangdisampaikanhendaknya

memperhatikan unsur

4W dan 1H

ZONA INTEGRITASBPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tahun 2015 Predikat WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK)

Hasil reviu dan penilaian atas Implementasi Pembangunan Zona Integritasoleh KEMENPAN RB

Tahun 2017 ditunjuk sebagai Unit Kerjayang akan dinilai untuk mendapatkan predikat

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI(WBBM)

MAJELISKEHORMATAN

KODE ETIK(MKKE)

Peraturan BPK No. 4Tahun 2018 tentang Kode

Etik BPK

Undang-Undang No.15 Tahun2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan Pasal 29 Ayat (1)BPK wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggotaBPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnyauntuk menjaga martabat, ke-hormatan, citra, dankredibilitas BPK.Keanggotaan MKKE terdiri dari Anggota BPKserta unsur profesi dan akademisi.

Majelis Kehormatan Kode Etik BPK (MKKE)

Ketua:Dr. Agus Joko Pramono,

S.ST., M.Acc., Ak., C.A.

Anggota:Ir. Isma Yatun, M.T.

Anggota:Prof. Dr.Rusmin, M.B.A.

Anggota:Prof Dr. IndriyantoSeno Adji, S.H., M.H.

Anggota:Dr. Jusuf Halim, S.E.,

Ak., M.H., CA.

AKADEMISI AKADEMISI ANGGOTA BPK ANGGOTA BPK PROFESI

Peraturan BPK No. 5Tahun 2018 tentang

Majelis Kehormatan KodeEtik Badan Pemeriksa

Keuangan

FASILITASKANTOR

PENINGKATAN KAPASITAS SDM(Minimal Diklat 80 jam dalam 2 tahun, di antaranya 40 jam di tahun pertama)

KERJA SAMADENGAN

APARAT PENEGAKHUKUM

HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDER

PELAPORANPEMERIKSAAN

http://surabaya.bpk.go.id/