Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA AKSI KEGIATAN (RAK)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN 2015-2019
REVISI TAHUN 2017
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TAHUN 2017
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
Jalan Pajajaran No.156 Kompleks Area Parkir Bandara Husein Sastranegara Bandung Telepon/Faksimili (022) 6043378 E-mail : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II BANDUNG
NOMOR : HK. 02.03/VII.10/2654/2015
TENTANG
RENCANA AKSI KEGIATAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
TAHUN 2015-2019
Menimbang : bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
tahun 2015 – 2019 dan Rencana Aksi Program PP dan PL
tahun 2015 – 2019, perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan
tahun 2015 - 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003. Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
pengganti Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kesehatan (LembaranNegara Nomor 59 Tahun 2015);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang
Sistem Kesehatan Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
Tahun 2005- 2025;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang
Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II
BANDUNG TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS II BANDUNG TAHUN 2015-2019
KESATU : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
tahun 2015-2019 merupakan Dokumen perencanaan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung selama lima tahun yang berisikan upaya
yang akan dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
untuk mencapai indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun
waktu 5 tahun (2015-2019).
KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
tahun 2015-2019 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam penyusunan perencanaan
tahunan (RKAKL).
KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
tahun 2015-2019 digunakan sebagai salah satu pedoman penilaian
laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
seperlunya.
Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan
Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 22 Desember 2015
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung
dr Ananto Prasetya Hadi
NIP 197109242001121001
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan
karunia-Nya, maka dokumen Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung Tahun 2015-2019 dapat tersusun.
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung tahun 2015-2019 ini
disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 dan
Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penyehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit yang berisikan: 1) Gambaran umum tentang pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan; 2) Visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran strategis; 3) Arah
kebijakan dan strategi; 4) Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan; dan 5) Pemantauan,
Penilaian dan Pelaporan.
Dokumen ini merupakan uraian operasional dari kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan tahun 2015-2019 yang disusun agar dapat diimplementasikan oleh para
pengelola program di semua tingkatan.
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung, namun kami
menyadari masih terdapat kekurangsempurnaan dalam penyusunannya, untuk itu saran
dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan.
Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung Tahun 2015-2019
ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja pengendalian penyakit
dan penyehatan lingkungan di Indonesia.
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung
dr Ananto Prasetya Hadi
NIP 197109242001121001
DAFTAR ISI SK KEPALA KKP KELAS II BANDUNG ................................................................................................ KATA PENGANTAR ................................................................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................................................................. iii BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................................... 1 B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN .............................................................. 2 C. LINGKUNGAN STRATEGIS .............................................................................................................. 6 D. DASAR HUKUM ................................................................................................................................... 7 E. ORGANISASI ......................................................................................................................................... 9
BAB II. TUJUAN DAN SASARAN KERJA ............................................................................................. 15 A. TUJUAN ................................................................................................................................................. 15 B. SASARAN STRATEGI ........................................................................................................................ 16
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .................................................................................... 22 A. ARAH KEBIJAKAN ............................................................................................................................. 22 B. STRATEGI ............................................................................................................................................. 24
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...................................................... 27 A. TARGET KINERJA ............................................................................................................................... 22 B. KERANGKA PENDANAAN I ............................................................................................................ 24
BAB V. PEMANTAUAN, PENILAIAN, DAN PELAPORAN .............................................................. 95 BAB VI. PENUTUP ...................................................................................................................................... 95
LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) Tahun
2005-2025 sebagai rencana pembangunan kesehatan nasional di bidang kesehatan
untuk jangka waktu 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2025, ditetapkan
dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dan
masyarakat termasuk swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan
sesuai dengan dasar, visi, misi dan arah pembangunan kesehatan yang telah
disepakati. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-
2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden N0. 2 Tahun 2015. Pembangunan
Kesehatan Nasional adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan
tantangan global maupun spesifik lokal. Sesuai dengan amanat dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
maka salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Renstra Kementerian Kesehatan didasarkan pada perubahan struktur organisasi
Kementerian Kesehatan yang memberikan penekanan kepada pencapaian sasaran
Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di
kabupaten/kota dan Millenium Development Goals (MDG’s) dan permasalahan
kesehatan regional dan global.
Renstra Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra Kementerian
Kesehatan Tahun 2015-2019, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan
dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan maupun dengan mendorong
peran aktif masyarakat untuk kurun waktu 2015-2019, maka dalam pelaksanaannya
perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu Rencana Aksi Program (RAP) pada Unit
Utama dan Rencana Aksi kegiatan (RAK) pada setiap unit satuan kerja baik satuan
kerja ditingkat pusat maupun daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas
dan fungsi dengan tetap memperhatikan Visi, misi, tujuan, nilai-nilai dan sasaran
strategis Kementerian Kesehatan.
Dalam rangka memudahkan penjabaran di dalam dokumen Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) ini maka uraian rencana kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok
dan fungsi pada masing-masing seksi dan sub bagian yang ada pada Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2015 –
2019 menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi cegah tangkal
penyakit PHEIC yang mungkin masuk dari Negara atau daerah lain tanpa
menghambat perjalanan dan perdagangan melalui pelabuhan laut/udara maupun
lintas batas Negara.
B. Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan
1. Kondisi Umum
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung yang terdiri dari 1 (satu)
wilayah kerja pelabuhan udara/bandara (Kantor Induk) dan 7 (tujuh) wilayah
kerja pelabuhan laut dalam rangka melaksanakan tugas pokok yaitu
pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit poternsial wabah,
surveilans epidemiologi, kekarantinaan dan pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan
terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme,
unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah bandara, pelabuhan
dan lintas batas.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung tentunya didukung dengan sumber daya yang
memadai. Pada awal tahun 2015 jumlah sumber daya manusia di KKP Kelas II
Bandung sebanyak 59 PNS, 9 CPNS dan 32 Honorer. Penambahan dan
perubahan jumlah pegawai dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebanyak 13
pegawai dikarenakan berdasarkan kebutuhan Analisis Beban Kerja.
Dari sisi anggaran, komposisi pagu anggaran KKP Kelas II Bandung
selama periode 2010-2014 selalu mengalami kenaikan secara signifikan
khususnya pada komponen akun belanja modal. Adapun pada awal periode
RAK tahun 2015-2019, khususnya pada akhir tahun 2015, komponen akun
belanja modal mengalami kenaikan tertinggi yaitu adanya penambahan
anggaran untuk belanja modal (pembelian tanah) untuk Kantor Induk di
Bandung sebesar Rp 27 Milyar.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung selama 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014) hampir selalu mencapai
target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Aksi
Kegiatan tahun 2010-2014. Selama periode tersebut telah dilakukan surveilans
epidemiologi melalui pengawasan faktor risiko pada kedatangan alat angkut
(pesawat/kapal laut) baik dari luar maupun dalam negeri dan selama periode
tersebut tidak ditemukan suspek dan atau kasus PHEIC (Public Health
Emergency of International Concern).
2. Potensi dan Permasalahan
a. PHEIC
PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) adalah
kedaruratan kesehatan (KLB) yang meresahkan dunia.
PHEIC adalah KLB yang :
Dapat menjadi ancaman kesehatan bagi negara lain;
Kemungkinan membutuhkan koordinasi internasional dalam
penanggulangannya.
Core capacities KKP terhadap PHEIC:
1) Rencana emergency response
2) Melakukan assesment dan memberikan pelayanan bagi yang sakit dalam
ruang khusus
3) Menyediakan fasilitas karantina bila diperlukan
4) Melaksanakan deratting, desinfeksi, dekontaminasi pada bagasi, kargo,
kontainer dengan benar
5) Melaksanakan tindakan yang telah ditetapkan bagi penumpang yang
akan masuk dan keluar
6) Menyediakan akses terhadap peralatan yang diperlukan, menyiapkan
petugas dengan perlindungan diri guna merujuk penumpang dengan
infeksi.
Permasalahan yang dihadapi oleh KKP Kelas II Bandung sehubungan
dengan PHEIC adalah:
1) Belum semua tenaga yang dimiliki memahami SOP yang ada dan
memiliki keterampilan dalam menghadapi dan menangani kasus PHEIC
2) Tidak adanya forum komunikasi berkala baik antar KKP maupun di
lingkup Kementerian dan lintas sektor untuk membahas PHEIC
3) Belum lengkapnya peralatan medis yang dimiliki untuk menghadapi
kejadian PHEIC
4) Belum adanya ruang pemeriksaan khusus termasuk ruang isolasi baik di
bandara maupun pelabuhan untuk penderita kasus PHEIC.
b. Sumber Daya
1) SDM
Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu
dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang
diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan managerial yang baik,
namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di
dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di
lapangan. Distribusi pegawai KKP Kelas II Bandung sampai dengan bulan
Oktober tahun 2017 sebanyak 67 orang ditambah dengan tenaga staf
PPNPN sebanyak 37 orang (baik sebagai sopir, satpam maupun tenaga
pramubakti (tenaga teknis)). Adapun rincian sumber daya manusia di
KKP Kelas II Bandung, sebagai berikut:
Menurut jabatan
- Jabatan struktural : 5 orang
- Staf/Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional Tertentu : 7 orang
Jabatan Fungsional Umum : 55 orang
Menurut golongan
- Golongan II : 16 orang
- Golongan III : 49 orang
- Golongan IV : 2 orang
Menurut pendidikan
- SLTA : 2 orang
- D1 : 2 orang
- D3
D3 Kesehatan : 18 orang
D3 Man. Informatika : 2 orang
D3 Ekonomi : 2 orang
- D4 : 1 orang
- Sarjana (S1) : 26 orang
- Dokter : 10 orang
- S2 : 4 orang
2) Sarana dan Prasarana
Berikut ini merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
KKP Kelas II Bandung yang terdiri dari barang bergerak dan tidak
bergerak serta berbagai peralatan penunjang sampai dengan bulan
Oktober 2017:
(1) Barang Bergerak
Sarana prasarana berupa barang bergerak di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung per 31 Desember 2017 sebanyak 46 unit
yang terdiri dari 24 unit roda 4 dan 22 unit roda 2.
Tabel 3. Jenis dan Jumlah Barang Bergerak di KKP Bandung Per 31 Oktober 2017
NO URAIAN
KUANTITAS PER
31 DESEMBER
2016
KET
1 Roda 4 (Empat)
a. Minibus 10 unit
b. Pick up 4 unit
c. Ambulance 9 unit
d. Mobil Rontgen 1 unit
2 Roda 2 (Dua)
a. Sepeda Motor 22 unit
(2) Barang Tidak Bergerak
Aset tidak bergerak di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
per 31 Oktober 2017 berupa Bangunan Kantor, Rumah Dinas, Luas
Tanah, Alat Kesehatan Besar, dan Alat Perlengkapan Kantor.
KKP Kelas II Bandung memiliki sarana prasarana barang tidak
bergerak berupa tanah seluas 5.194 m2 dan bangunan seluas 3.397
m2. Kuantitas luas tanah dan bangunan berdasarkan lokasi dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2. Kuantitas Luas Tanah dan Bangunan berdasarkan lokasi
di KKP Bandung Per 31 Desember 2017
NO URAIAN
KUANTITAS PER
31 OKTOBER
2017
KET
1 Tanah
- Tanah bangunan rumah negara gol II (Cirebon) 200 m2
- Tanah untuk Wilker Indramayu 528 m2
- Tanah untuk Wilker Cirebon 1000 m2
- Tanah untuk Wilker Majalengka 1626 m2
- Tanah untuk Wilker Pelabuhan Ratu 1060 m2
- Tanah Untuk Kantor Induk (Cikapayang) 780 m2
2 Gedung dan Bangunan
a. Bangunan Gedung Kantor Permanen
1) Bangunan Gedung Kantor di Induk (Bandung) 231 m2
2) Bangunan Gedung Kantor di Wilker Cirebon 212 m2
b. Bangunan Gedung Garasi di Wilker Cirebon 80 m2
c. Rumah Negara di Cirebon Gol II Tipe A Permanen 130 m2
d. Bangunan Gedung Kantor Permanen Induk
(Cikapayang) 1.529 m2
e. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker
Cirebon 615 m2
f. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker
Indramayu 309 m2
g. Bangunan Gedung Kantor Permanen wilker
Pelabuhan Ratu 305 m2
(3) Peralatan Penunjang yang gambaran lengkapnya dapat dilihat pada
lampiran 4
3) Anggaran
Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai indikator yang telah
ditetapkan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya anggaran.
Berikut ini anggaran di KKP Kelas II Bandung dari tahun anggaran 2014
sampai dengan 2017:
Tahun Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran % Ket
2014 19,516,953,000 13,274,459,329 68.02
2015 45,551,261,000 40,543,512,824 89.01
2016 47,232,883,000 42,270,252,879 89.49
2017 28,438,469,000 17,833,480,770 62.71 realisasi s/d Okt 2017
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran KKP Kelas II Bandung
dari tahun ke tahun meningkat. Meningkatnya pagu anggaran pada tahun
2015 dikarenakan adanya anggaran belanja modal untuk pembelian
tanah kantor induk dan pembangunan tahap I wilker Cirebon KKP Kelas
II Bandung. Sedangkan pada tahun 2016 pagu anggaran sebesar
Rp1.681.622.000,- dimana pada tahun 2016 terdapat pagu belanja modal
yang cukup besar yaitu sebesar Rp30.049.917.000,- yang terdiri dari
pembangunan gedung di 4 (empat) lokasi yaitu kantor induk, kantor
wilker Cirebon, wilker Indramayu, dan wilker Palabuhan Ratu. Pada
tahun 2017 pagu anggaran tidak sebesar tahun sebelumnya dikarenakan
belanja modal hanya terdapat pembangunan gedung wilker Kertajati.
Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan sumber daya yang
dimiliki KKP Kelas II Bandung adalah :
1) Belum seluruh tenaga SDM terlatih dalam menghadapi kejadian-kejadian
penanganan dan penanggulangan PHEIC;
2) Jumlah tenaga yang ada belum sesuai dengan kebutuhan dalam
melaksanakan tupoksi;
3) Belum maksimalnya proses pencatatan dan pelaporan;
4) Belum optimalnya jejaring kerjasama dan kemitraan dalam rangka
menjalankan tupoksi;
5) Sarana dan prasarana yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
6) Legal aspek kurang mendukung tupoksi.
C. Lingkungan Strategis
Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja KKP semata-mata tidak ditentukan
oleh kemampuan dan hasil kerja yang dilaksanakan, namun juga dipengaruhi oleh
mitra kerja dengan segala kontribusinya yang bersinergi secara dinamis dalam
mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran.
Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang
negara tidak seluruh program atau kegiatan menjadi tanggung jawab dan berada
di bawah kendali sektor kesehatan, namun juga dukungan dari berbagai sektor
terkait, termasuk kondisi sosial ekonomi dan budaya maupun partisipasi
masyarakat dan swasta. Pemberdayaan terhadap masyarakat sebagai basis dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang negara juga sangat
penting, mengingat masyarakat bukan saja sebagai obyek tetapi juga sekaligus
sebagai subyek, sementara pemerintah dalam hal ini sektor kesehatan bertindak
sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator.
Pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang negara sebagai
salah satu pilar pembangunan bidang kesehatan, perlu mencermati isu-isu
strategis, dinamika wilayah, pola dan penyebaran penyakit, serta kecenderungan
menurunnya kualitas kesehatan lingkungan sebagai dampak pembangunan dan
fenomena alam.
Beberapa isu strategis yang perlu dicermati dan dijabarkan lebih lanjut
dalam pengelolaan program pencegahan dan pengendalian penyakit adalah
sebagai berikut: Perubahan iklim, Frekuensi KLB, Bencana alam, Pencemaran
lingkungan, Dinamika kependudukan, Keterbatasan aksesibiltas, Keterbatasan
Iptek dan Legal Aspek.
D. Dasar Hukum
1. International Health Regulation (IHR) 2005
2. International Maritime Organization (IMO)
3. International Civil Aviation Organization (ICAO)
4. UU 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
5. UU 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
6. UU 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
7. UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
8. UU 13 tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
9. UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
10. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
11. PP 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang
Jenis Penyakit tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara
Penyampaian Laporannya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya
13. Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan
14. Permenkes 2348 Tahun 2011 sebagai pengganti atas Permenkes 356 Tahun
2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
15. Kepmenkes 340 Tahun 1985 tentang Pembantuan Taktis Operasional Satuan
Organisasi Ditjen PPM & PLP Dalam Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut Utama
Keppel ADPEL
16. Kepmenkes Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
17. Kepmenkes Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan
Penyakit Tidak Menular Terpadu;
18. Kepmenkes 264 Tahun 2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan
Pelabuhan
19. Kepmenkes 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa
20. Kepmenkes Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
21. Kepmenkes 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan
22. Kep. Dirjen PPM & PLP 351 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Laporan
Kantor Kesehatan Pelabuhan
23. Kep. Dirjen PPM & PL No. 451 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyelidikan
Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
E. Organisasi
1. Struktur Organisasi
Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 356 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa
KKP Kelas II terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian Karantina
& Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Seksi Upaya
Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan
Instalasi.
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG
PERMENKES RI NOMOR: 2348/MENKES/PER/XI/2011
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA KANTOR
Dr. H. Ananto Prasetya Hadi
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
Agus Sutomo, SKM
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
KARANTINA & SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI
Juhana, S.Sos
Suyoko, S.T., M.M.
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN
RESIKO LINGKUNGAN
Boyke Tanaka, SKM
KEPALA SEKSI UPAYA KESEHATAN
& LINTAS WILAYAH
Yani Dwiyuli Setiani, SKM, MKM
WILAYAH KERJA
1. Pelabuhan Laut Cirebon
2. Pelabuhan Khusus Balongan
3. Pelabuhan Laut Indramayu
4. PelabuhanLaut (Palabuhan Ratu)
5. Pel. Laut Kejawanan, Pamanukan,
Brebes (tidak diaktifkan)
2. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Permenkes RI nomor 356 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan maka KKP mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak
kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta
pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,
bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP Kelas II Bandung
menyelenggarakan fungsi:
1) Pelaksanaan kekarantinaan;
2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3) Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara;
4) Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit
baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5) Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan
kimia;
6) Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai
penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan
internasional;
7) Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan
penduduk;
8) Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9) Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika,
dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10) Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11) Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12) Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13) Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14) Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan
surveilans kesehatan pelabuhan
15) Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara;
16) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Untuk mewujudkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki Visi yaitu:
“Tangguh dan Prima”.
Dalam rangka mewujudkan visi KKP Kelas II Bandung tersebut diwujudkan
dengan melaksanakan misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan
penyakit menular potensial wabah.
2. Meningkatkan Surveilans Epidemiologi di pelabuhan beserta alat angkut dan
muatannya.
3. Melakukan upaya pengendalian dampak risiko lingkungan.
4. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan-minuman, alat
kesehatan (OMKA).
5. Melakukan upaya pelayanan kesehatan di wilayah kerja pelabuhan dan bandara.
6. Mewujudkan lingkungan pelabuhan sesuai dengan standar yang terakreditasi
secara internasional.
7. Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan untuk hidup sehat.
8. Mewujudkan pelayanan dan penerbitan dokumen kesehatan yang berkaitan
dengan lalu lintas internasional di pelabuhan.
9. Mengoptimalkan jejaring kerja sistem kesehatan nasional dan internasional.
A. Tujuan
1. Tujuan Umum
Meningkatkan pengawasan yang optimal terhadap orang, barang alat angkut
dan lingkungan melalui upaya Karantina Dan Surveilans Epidemiologi,
Pengendalian Risiko Lingkungan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan serta
mewujudkan organisasi KKP Kelas II Bandung yang optimal dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
2. Tujuan Khusus
1) Meningkatkan pencegahan keluar masuknya penyakit karantina &
penyakit menular potensial wabah.
2) Meningkatkan pengawasan produk OMKA yang keluar masuk
pelabuhan di wilayah kerja KKP Bandung dari dampak negatif yang
menimbulkan gangguan kesehatan.
3) Meningkatkan sistem kewaspadaan dini (KLB) penyakit menular
berpotensi wabah dan penyakit tidak menular.
4) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Matra.
5) Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat pelabuhan dari
resiko penular penyakit akibat lingkungan tidak sehat.
6) Meningkatkan keterlibatan masyarakat pelabuhan yang lebih besar
untuk berperilaku sehat dalam rangka perwujudan pelabuhan/bandara
sehat.
7) Meningkatnya jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan
kesehatan di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019
sebesar 20 %.
8) Meningkatnya respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019
sebesar 50 %.
9) Meningkatnya deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan
keluarnya penyakit di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun
2019 sebesar 80 %.
10) Meningkatnya pelayanan kesehatan pada situasi khusus di wilayah
kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun 2019 sebesar 50 %.
11) Meningkatnya jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah di wilayah kerja KKP Kelas II
Bandung pada tahun 2019 sebesar 50 %.
12) Meningkatnya jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi
syarat-syarat sanitasi di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada
tahun 2019 sebesar 50 %.
13) Meningkatnya Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada
wilayah perimeter dan buffer area di wilayah kerja KKP Kelas II
Bandung pada tahun 2019 sebesar 50 %.
14) Meningkatnya Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit
menular langsung di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun
2019 sebesar 10 %.
15) Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas
tekhnis sebesar di wilayah kerja KKP Kelas II Bandung pada tahun
2019 sebesar 75 %.
B. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Bandung
tahun 2015-2019, yaitu :
1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan
matra.
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan
zoonotic.
3. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
langsung.
4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
langsung; Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular.
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya
pada program pencegahan dan pengendalian penyakit.
BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan
Strategi Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam pembangunan
kesehatan 2015-2019 adalah meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan melalui:
1. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit;
2. Peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru
penyakit dalam pengedalian penyakit menular terutama TB,HIV dan Malaria serta
penyakit tidak menular;
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
4. Pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
5. Peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
6. Penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
7. Peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor resiko penyakit tidak
menular (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya
konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
8. Peningkatan pemanfaaatan teknologi tepat guna untuk pencegahan dan
pengendalian penyakit;
9. Peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang
layak dan perilakuk hygiene; dan
10. Pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan.
Arah kebijakan dan strategi KKP Kelas II Bandung dalam program pencegahan dan
pengendalian penyakit di pintu gerbang negara didasarkan pada arah kebijakan dan
strategi Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan visi dan
misinya adalah :
1. Meningkatkan Kinerja Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
Menurut IHR tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan Port Health
Authority yang artinya bahwa segala urusan mengenai kesehatan di pelabuhan dan
bandara menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan, yaitu dalam
menyelenggarakan pengawasan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi.
Dengan meningkatnya perkembangan tekonologi alat angkut membuat jarak antar
negara seolah semakin dekat dan mobilisasi orang dan barang semakin cepat
melebihi masa inkubasi penyakit menular.kondisi tersebut berpengaruh terhadap
resiko penularan penyakit secara global.Untuk mengantisipasi masuk keluarnya
ancaman penyakit secara global tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KKP
Bandung maka perlu adanya peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans
epidemiologi.Salah satu upaya perlu dilakukan adalah meningkatkan Sistem
Kewaspadaan Dini (SKD).
2. Meningkatkan Pengendalian Resiko Lingkungan.
Guna mengantisipasi ancaman penyakit global serta permasalahan kesehatan
masyarakat yang merupakan masalah kedaruratan yang menjadi perhatian dunia,
kegiatan pengendalian resiko lingkungan merupakan salah satu upaya mencegah
penyebaran penyakit PHEIC melalui pemutusan mata rantai penularan penyakit.
Upaya pengendalian resiko lingkungan bertujuan untuk membuat wilayah
pelabuhan dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan ataupun habitat yang
subur bagi perkembangbiakan kuman/vektor penyakit.
3. Meningkatkan Kinerja Upaya Kesehatan Lintas Wilayah.
Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandung
adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah Pelabuhan dan
Bandara. Kegiatan pelayanan tersebut juga dalam rangka cegah tangkal penyakit
menular dan potensial wabah. Sebagai salah satu aspek fungsi kantor kesehatan
pelabuhan maka perlu dituntut peningkatan kinerja melalui kegiatan antara lain:
Pelaksanaan kegiatan Matra, Pelayanan Vaksinasi Internasional, Pengawasan
Kesehatan Kerja, Pelayanan Kegawatdaruratan, Pelayanan Kesehatan Haji dan
Pelayanan Klinik terbatas.
4. Meningkatkan Dukungan Administrasi dan Manajemen.
Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung perlu adanya dukungan administrasi dan manajemen. Dukungan
tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan
efektif, efisien, dan mempunyai daya ungkit. Dukungan administrasi dan manajemen
dapat berupa dukungan dana, SDM, sarana, dan prasarana serta pelatihan.
Disamping itu dukungan dapat dari instansi vertikal maupun horisontal.
B. Strategi
Berdasarkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam
pengelolaan program pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu gerbang negara,
dikembangkan strategi sebagai berikut:
1. Melaksanakan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program
4. Mengembangkan (investasi) sumberdaya manusia
5. Memperkuat jejaring kerja
6. Memperkuat logistik, distribusi dan manajemen
7. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi
8. Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan.
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
1. Target Kinerja
Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur
secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019 sasaran kinerja dihitung
secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Untuk
mendukung tugas pokok dan fungsi KKP Kelas II Bandung, diperlukan beberapa
target, antara lain:
1. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan dan kesehatan
matra, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan,
dimana untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator
pendukung yaitu:
a. Jumlah dokumen PHC yang diterbitkan dalam satu tahun
b. Jumlah dokumen SSCC yang diterbitkan dalam satu tahun
c. Jumlah dokumen SSCEC yang diterbitkan dalam satu tahun
Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di
wilayah layanan KKP, untuk mencapai indikator tersebut maka
ditetapkan indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah sinyal SKD KLB di pelabuhan/bandara yang direspon kurang dari
24 jam dibandingkan dengan jumlah SKD KLB dalam periode satu tahun
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik
layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit, dimana untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan
indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah dokumen Certificate of Pratique yang diterbitkan dalam satu
tahun
b. Jumlah dokumen GENDEC yang diperiksa dalam satu tahun
c. Jumlah hasil pemeriksaan surveilans rutin di klinik layanan lainnya
dalam satu tahun
Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus, untuk mencapai
indikator tersebut maka ditetapkan indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada saat situasi khusus
tertentu yaitu lebaran serta natal dan tahun baru dalam periode satu
tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah, dimana untuk mencapai indikator
tersebut maka ditetapkan indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang
diterbitkan dalam 1 tahun, untuk mencapai indikator tersebut maka
ditetapkan indikator-indikator pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah sertifikat izin laik terbang yang diterbitkan dalam satu tahun
b. Jumlah sertifikat izin angkut orang sakit yang diterbitkan dalam satu
tahun
c. Jumlah sertifikat izin angkut jenazah yang diterbitkan dalam satu tahun
d. Jumlah penerbitan/legalisasi ICV dalam satu tahun
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi,
untuk mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator-indikator
pendukung sebagai berikut:
a. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-tempat
umum dengan kriteria baik dalam satu tahun
b. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki TPM memenuhi syarat
layak/laik hygiene dalam satu tahun
c. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki tempat penyediaan air
bersih memenuhi syarat kesehatan dalam satu tahun
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan
zoonotic, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter
dan buffer area, yang dalam pencapaiannya memerlukan indikator
pendukung, antara lain:
a. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks pinjal ≤ 1, HI
perimeter = 0, HI buffer < 1, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan
kecoa rendah dan kepadatan lalat < 6
3. Menurunnya penyakit menular langsung, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung
4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak
menular, meningkatnya pencegahan dan penangulanggan penyakit tidak
menular, terdiri dari indikator kinerja:
Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan Posbindu
Jumlah tempat kerja yang melaksanakan implementasi KTR di wilayah
kerja KKP
5. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri
dari indikator kinerja:
Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, untuk
mencapai indikator tersebut maka ditetapkan indikator-indikator
pendukung yaitu:
a. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
b. Jumlah dokumen data dan informasi
c. Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan
d. Jumlah laporan keuangan
e. Jumlah Target dan Pagu PNBP
f. Jumlah laporan aset Negara (BMN)
g. Jumlah laporan kepegawaian
Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P, untuk mencapai
indikator tersebut maka ditetapkan indikator pendukung yaitu:
a. Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh SDM
KKP Kelas II Bandung dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah pengadaan sarana prasarana, untuk mencapai indikator tersebut
maka ditetapkan indikator-indikator pendukung yaitu:
a. Jumlah m2 gedung dan bangunan milik Kemenkes
b. Jumlah alat kesehatan penunjang tupoksi KKP Kelas II Bandung
c. Jumlah fasilitas pendukung perkantoran yang dimiliki KKP Kelas II
Bandung
d. Jumlah fasilitas pendukung pengelolaan data dan informasi KKP Kelas II
Bandung
2. Kegiatan
Untuk mencapai target tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:
1) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra
Dalam rangka mengimplementasikan target kinerja tersebut di atas
adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan Kesehatan Alat angkut (Kapal dan Pesawat);
b. Pemeriksaan dan Penerbitan dokumen kesehatan;
c. Pengawasan dan pemeriksaan angkut orang sakit di Pelabuhan/Bandara;
d. Pengawasan dan pemeriksaan angkut jenazah di Pelabuhan/Bandara;
e. Melaksanakan tindakan karantina;
f. Melaksanakan Pengawasan OMKABA;
g. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi baik di perimeter
maupun di buffer area;
h. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit kholera
terhadap penjamah makanan, dan penyakit malaria terhadap penumpang
di alat angkut (Kapal maupun pesawat) inter insulair;
i. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi pada sarana kesehatan;
j. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko Meningitis;
k. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko MERSCoV;
l. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit
tidak menular pada pengguna jasa Pelabuhan / Bandara maupun alat
angkut;
m. Melaksanakan kegiatan surveilans epidemiologi faktor risiko penggunaan
alkohol dan napza pada ABK dan Crew Pesawat;
n. Melaksanakan jejaring kerja / jejaring kemitraan;
o. Melakukan sosialisasi IHR 2005;
p. Melakukan Kajian kekarantinaan dan surveilans epidemiologi;
q. Mengikuti pelatihan teknis kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
2) Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan
Implementasi dari target kinerja tersebut berupa kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Pengamatan dan pengendalian vektor (Nyamuk, pinjal, lalat, kecoa dll)
dan binatang penular penyakit (tikus dll) di lingkungan Pelabuhan /
Bandara;
b. Pengamatan dan pengendalian vektor (Nyamuk, pinjal dll) dan binatang
penular penyakit (tikus dll) di alat angkut (Kapal/Pesawat);
c. Pengawasan (Inspeksi sanitasi kapal) dalam rangka penerbitan SSCEC;
d. Pengawasan dan pelaksanaan tindakan penyehatan (fumigasi, disinseksi
dan disinfeksi) kapal dalam rangka penerbitan SSCC;
e. Pengawasan Sarana penyediaan air bersih di Pelabuhan / Bandara;
f. Pengamanan makanan dan minuman di Pelabuhan / Bandara;
g. Inspeksi sanitasi gedung/bangunan dan TTU di Pelabuhan / Bandara;
h. Pemeriksaan Kualitas (Pengambilan dan pengiriman sampel) udara dan
limbah di Pelabuhan / Bandara;
i. Pengukuran tingkat kebisingan dan radisi non pengion di Pelabuhan /
Bandara;
j. Pengukuran pencahayaan (alami / buatan) di Pelabuhan / Bandara;
k. Pengawasan dan pembinaan TPM di Pelabuhan / Bandara;
l. Melaksanakan pengawasan pemusnahan limbah padat infectious;
m. Melaksanakan pengawasan penggunaan insectisida/pestisida di
Pelabuhan / Bandara;
n. Pengendalian dampak pencemaran lingkungan
o. Melaksanakan penyuluhan tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk
(PSN) di lingkungan Pelabuhan / Bandara;
p. Melaksanakan Jejaring dan kemitraan dalam rangka pengendalian risiko
lingkungan.
q. Melakukan Kajian teknologi sederhana pengendalian risiko lingkungan.
r. Mengikuti pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan
3) Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah
Implementasi dari sasaran tersebut berupa kegiatan sebagai berikut :
a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan
/ bandara;
b. Melaksanakan pelayanan kesehatan matra;
c. Melaksanakan pelayanan kesehatan haji dan umroh;
d. Melaksanakan sosialisasi kegiatan;
e. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan dengan lintas program dan
lintas sektor.
4) Dukungan Administrasi dan Manajemen
Implementasi dari sasaran tersebut adalah berupa kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
a. Perencanaan dan Informasi
a) Penyusunan Rencana Aksi kegiatan;
b) Penyusunan perencanaan melalui mekanisme bottom up planning;
c) Penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran Kementerian/ Lembaga
RKA KL);
d) Penyusunan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
e) Penyusunan Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja (Tapkin);
f) Penyusunan laporan Kinerja;
g) Penyusunan Profil;
h) Penyusunan laporan Bulanan, semesteran dan Tahunan;
i) Penyusunan Formasi Kepegawaian.
b. Peningkatan Urusan Organisasi dan Hubungan Masyarakat
a) Laporan Simak BMN;
b) Pemeliharaan Roda 4 dan roda 2;
c) Operasional Perkantoran;
d) Perbaikan peralatan kantor;
e) Perbaikan peralatan fungsional;
f) Pengadaan Barang dan jasa;
g) Perawatan gedung kantor dan halaman;
h) Sewa gedung / tanah;
i) Pengadaan pakaian dinas;
j) Pelaksanaan Diklat bagi mahasiswa;
k) Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran.
c. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
a) Laporan SAI tepat waktu, akurat dan akuntabel;
b) Laporan Bulanan PNBP;
c) Pembayaran Gaji dan Honorarium;
d. Urusan Kepegawaian dan Umum
a) Laporan SIMKA;
b) Pelaksanaan Diklat bagi Pegawai;
c) Pelaksanaan pembayaran jasa;
d) Pelaksanaan administrasi surat menyurat perkantoran.
5) Penyelenggaraan
Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk:
a. Karantina dan Surveilans Epidemiologi
a) Pengawasan alat angkut;
b) Deteksi dini penyakit tidak menular;
c) Sosialisasi faktor penyakit menular di pelabuhan/bandara;
d) Penguatan jejaring kemitraan maupun jejaring kerja dengan lintas
sektor atau lintas program
b. Upaya Pengendalian Risiko Lingkungan
a) Pengendalian dan pengawasan vektor di wilayah pelabuhan/ bandara
b) Pengendalian dan pengawasan air bersih, pencemaran (udara, air,
tanah), sanitasi tempat umum dan pengawasan dan pemeriksaan
tempat pengelolaan makanan
c. Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
a) Pelaksanaan pelayanan kesehatan terbatas, kegawatdaruratan,
pemeriksaan kesehatan jamaah haji dan umroh, kesehatan matra,
kesehatan kerja, kesehatan nahkoda/ABK, vaksinasi, pengawasan
orang sakit dan obat-obatan/P3K
d. Dukungan Administrasi dan Manajemen
a) Peningkatan perencanaan dan informasi
b) Peningkatan urusan, organisasi, dan hubungan masyarakat
c) Peningkatan pengelolaan keuangan
d) Peningkatan urusan kepegawaian dan umum
6) Jejaring Kerja
Pelaksanaan jejaring kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lintas sektor dan lintas
program, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun swasta dalam
rangka kerjasama dan koordinasi berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan
peranan masing-masing dalam mendukung upaya pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung. Upaya tersebut
diwujudkan dengan membentuk jejaring baik lokal, regional, nasional
maupun internasional.
Adapun jejaring kerja yang telah terlaksana di Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Bandung, antara lain dengan:
a. PT. Angkasa Pura II / Adband Husein Sastranegara Bandung
b. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di setiap domisili
Wilker
c. PT. Pelindo II Cirebon
d. Dinkes Propinsi Jawa Barat
e. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten
f. Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten
g. Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan
h. Badan Lingkungan Hidup
i. RSUD dan RS Swasta
j. Bea Cukai
k. Imigrasi
l. Kementerian Agama
m. Balai Karantina Pertanian
n. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah
o. Pelayanan kesehatan di pelabuhan
p. Biro Perjalanan Umroh/Haji
q. Agen pelayaran
Jejaring kerja yang dilakukan rutin setiap tahun adalah kegiatan
embarkasi dan debarkasi haji. Dalam kegiatan tersebut terjalin kerjasama
yang harmonis antara Kementerian Kesehatan yang terdiri dari Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, BBTKL PP
Jakarta, RSUD Kota Bekasi, RSPI Sulianto Saroso Jakarta dll dengan
Kementerian Agama yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Asrama Haji atau Pengelola
Asrama Haji (BPAH/PAH) Kota Bekasi.
B. Kerangka Pendanaan
Pendanaan pelaksanaan program KKP Kelas II Bandung selama 5 tahun berasal
dari APBN dalam bentuk rupiah murni dan mengoptimalkan penggunaan sumber
dana lainnya yang berasal dari PNBP.
BAB V
PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PELAPORAN
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses
kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar
dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang
berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas
pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya.
Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung
bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung selama 5
tahun ke depan. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap
hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan
keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan
atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi
pengelolaan program dan kegiatan.
Penilaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit serta kegiatan
di dalamnya dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja (Lampiran 1) yang telah
ditetapkan dalam pencapaian sasaran.
Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan pelaporan yang dibuat dalam
bentuk laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan.
Adapun pelaporannya antara lain :
Laporan Evaluasi Kinerja
Laporan Tahunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
BAB VI
PENUTUP
Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II
Bandung periode Tahun 2015-2019 ini disusun untuk menjawab dan memfokuskan
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Bandung dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan, dan diharapkan juga
untuk dapat digunakan sebagai acuan oleh semua sub bagian dan seksi-seksi yang ada
di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung dalam melakukan perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian kinerja dalam kurun waktu lima tahun (2015 – 2019).
Melalui Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan diharapkan dapat mewujudkan visi,
misi dan strategi yang telah ditentukan dan juga diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam rangka
cegah tangkal penyakit PHEIC berdasarkan komitmen nasional dan internasional serta
diharapkan pula bahwa hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Kelas II Bandung.
Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan terhadap substansi dari Rencana Aksi KegiatanKantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung sesuai dengan perkembangan, perubahan dan
dinamika perkembangan pembangunan kesehatan.
Bandung, November 2017
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Bandung
dr. H. Ananto Prasetya Hadi
NIP 197109242001121001
