Sebelas Maret University file... · Perdes APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di ... Dokumen

Jurnal Parental, Vol. IV No. 2, Okt 2016 ISSN: 2303-0658

15

Urgensi Aplikasi Digital dan Legal Drafting Perdes BerdasarkanPerda No. 5 Tahun 2016 bagi Badan Permusyawaran Desa (BPD)

Mulyanto1

AbstractThe purpose of writing to know Bekonang BPD and BPD Plumbon able to useDigital village regulation Application Program. In addition, in order to formulateappropriate legal language Perdes concept of legal drafting. Methods usedinclude training, practice and mentoring. The results showed that, First, thedigitization process village regulation using OpenOffice software application intoPerdes digital archive management. Records management application is a web-based application built using opensource and legal tools to be used without alicense. So that the resulting application is an application that is legal. Secondly,in the process of preparation of Perdes as stipulated in Bylaw No. 5 of 2016which started from (a) Planning; (B) Preparation of the Village Head and BPD;(C) Discussion; (D) Determination; (E) promulgation; (F) Dissemination; and (g)Evaluation and Clarification of Village Regulations. Based on the questionnairevillage regulation concluded the drafting legal training gives benefit to BPDBekonang and Plumbon, Sukoharjo.

Keywords: legal drafting, Digital Perdes, village regulation

IntisariTujuan penulisan untuk mengetahui BPD Bekonang dan BPD Plumbon mampumenggunakan Program Aplikasi Perdes Digital. Selain itu, untuk merumuskanbahasa hukum Perdes sesuai konsep legal drafting. Metode yang digunakanmeliputi pelatihan, praktek dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa, Pertama, Proses digitalisasi perdes dengan menggunakan softwareopenoffice kedalam aplikasi manajemen arsip perdes digital. Aplikasi manajemenarsip merupakan aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan toolsyang opensource dan legal untuk digunakan tanpa perlu lisensi. Sehingga aplikasiyang dihasilkan merupakan aplikasi yang legal. Kedua, Dalam proses PenyusunanPerdes sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang dimulai dari(a) Perencanaan; (b) Penyusunan oleh Kepala Desa maupun BPD; (c)Pembahasan; (d) Penetapan; (e) Pengundangan; (f) Penyebarluasan; dan (g)Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa. Berdasarkan kuesioner disimpulkanpelatihan legal drafting Perdes tersebut memberi kemanfaatan bagi BPDBekonang dan Plumbon, Sukoharjo.

Kata kunci: draf hukum, aplikasi perdes digital, peraturan desa

A. PendahuluanSukoharjo sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah Daerah

Karisidenan Surakarta-Solo, merupakan kabupaten terkecil di Provinsi Jawa

1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, email: [email protected]


16

Tengah. Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O LS,Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 32O

BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O BT. Luas wilayah 46.666 Km2

atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah.Slogan kabupaten Sukoharjo adalah Makmur yaitu Maju, Aman,

Konstitusional, Mantap, Unggul dan Rapi. Moto inilah yang ingin dicapaikabupaten Sukoharjo sehingga tercapai masyarakat madani yang gemah ripahloh jinawi. Secara administratif Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatansebagai berikut: (1) Sukoharjo; (2) Grogol; (3) Baki; (4) Gatak; (5) Kartosuro;(6) Mojolaban; (7) Polokarto; (8) Bendosari; (9) Nguter; (10)Tawangsari; (11)Bulu; dan (12) Weru.

Kecamatan Mojolaban menjadi salah satu kecamatan yang berada diKabupaten Sukoharjo. Daerah tersebut termasuk dalam sub WilayahPembangunan III (www.sukoharjokab. go.id), meliputi wilayah KecamatanMojoKragilan, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Bendosari bagian utara,selatan dan timur dengan pusat pengembangan di Mojolaban. Adapun yangmenjadi potensi pengembangan wilayah tersebut meliputi: pertanian tanamanpangan, perikanan, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan,perhubungan, pemukinan/perumahan dan pariwisata.

Dalam rangka mencapai tujuan kemakmuran sebesar-besarnya bagirakyat, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Visi Bupati danWakil Bupati Sukoharjo Periode 2016–2021 yakni ”Terus MembangunSukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Di DukungPemerintahan Yang Profesional”(www.sukoharjokab. go.id). Manifestasiotonomi di tingkat desa menurut UU 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, berbasiskan pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa danBadan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua struktur pemerintah di levelbawah ini, memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat di tingkat paling bawah.

Perdes APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukandalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari prosespenyusunan dan pertanggungjawaban APB Desa. Perdes APB Desa yangdisusun harus berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desadan memenuhi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi,partisipasi, efektifitas dan akuntabel sesuai dengan prinsip good villagegovernance (Mustika Aji, 2008: iii).

Berdasarkan data rekapitulasi Perdes di Bagian Hukum PemerintahKabupaten Sukoharjo bahwa ada ketimpangan produktivitas Perdes yangdihasilkan BPD se-kecamatan Mojolaban tahun 2011-2015. Permasalahan


17

serius ini hendaknya segera ditangani demi menjaga public service. BPDbersama Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Perdes yang sesuai legaldrafting dan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Apalagi di eraotonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desadituntut bekerja secara optimal demi terwujudnya good village governance.Dengan mengambil sample BPD Desa Bekonang dan Plumbon untukmeningkatkan kompetensi anggota legislator desa tersebut. Daiharpakan dapatmenambah referensi teoretis legal drafting dan praktek perumusan bahasahukum Perdes serta mampu memanfaatkan program aplikasi digital Perdes.

B. MetodePenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau

empiris. Adapun sifat penelitiannya deskriptif evaluatif yang memberikangambaran secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti (BambangSunggono, 2005: 35). Penelitian ini bermaksud memberikan gambaranexisting condition pelaksanaan peran BPD dalam penyusunan Perdespartisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan datadeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakuyang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secaraholistik/utuh (Sabian Utsman, 2010: 382). Dalam hal ini yang diamati BPDyang berlokasi di kecamatan MojoKragilan, Sukoharjo.

Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Sumber dataprimer dari anggota BPD, Kepala Desa dan Kabag Hukum serta KasubbagDokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum Pemda Sukoharjo, sedangkan datasekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur (bahanpustaka) yang berkaitan dengan materi penelitian (Mukti Fajar Nur Dewatadan Yulianto Achmad, 2010: 156). Data sekunder meliputi bahan hukumprimer, sekunder dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Instumen pengumpul data menggunakan wawancara dan identifikasiisi (content analisys). Wawancara ini dilakukan dengan indeepht interview,yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secaramendalam kepada sumber data (W. Gulo, 2002: 119). Teknik analisis datasecara kualitatif, mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakandata kualitatif.


18

C. Hasil dan Pembahasan1. Petunjuk Penggunaan Program Aplikasi Manajemen Arsip Perdes

Digital (PAMAPD)a. Instalasi Aplikasi Manajemen PERDES

Proses digitalisasi perdes dengan menggunakan software openofficeselesai dilakukan maka proses selanjutnya adalah melakukan pengarsipanperdes digital kedalam aplikasi manajemen arsip digital. Aplikasimanajemen arsip merupakan aplikasi yang dibangun berbasis web denganmenggunakan tools yang opensource dan legal untuk digunakan tanpaperlu lisensi. Sehingga aplikasi yang dihasilkan merupakan aplikasi yanglegal. Instalasi aplikasi manajemen Perdes digital mempunyai beberapalangkah. Langkah-langkah tersebut adalah:1) Instalasi xampp yang didalamnya terdapat apache server, MySQL dan

PHP. Langkah-Langkah instalasi Xampp seperti pada gambar berikut:Buka CD dan copy pada komputer untuk menjalankannya, kemudianinstall xampp.exe seperti pada gambar di bawah ini.

Kemudian akan muncul proses instalasi sebagai berikut: (1) Klik Ok.(2) Klik Next; (3) Untuk pemilihan folder usahakan pada drive D atauE yang aman dari hilangnya data saat instalasi ulang windows.Sebagai contoh dalam petunjuk ini di d:\xampp. Kemudian padacombo service section centang instal Apache as ervice dan instal mysqlas service. Kemudian install.Proses instal tunggu sampai instalasiselesai.Kemudian saat instalasi selesai muncul gambar berikut dan klik finish.


19

Kemudian akan muncul control untuk xampp seperti gambar di bawahkanan dan sebagai tanda instalasi berhasil dan apache serta mysqlberjalan adalah ada tanda hijau dan tulisan running pada apache danmysql.Kemudian berlanjut pada langkah kedua untuk mengcopysistem aplikasi.

2) Copykan aplikasi manajemen arsip perdes digital (folder arsip) kedalam folder htdocs. Folder htdocs yang dimaksud adalah untuk padacontoh diatas ada pada folder drive d: kemudian pada folderd:\\xampp\htdocs seperti gambar di bawah ini:

3) Copy folder arsip yang ada di CD ke dalam folder d:\\xampp\htdocs\Kemudian menuju langkah selanjutnya.

4) Copykan file database ke dalam folder mysql/data. File databaseberada di folder d:\\xampp\htdocs\database\arsip seperti berikut:

b. Proses instalasi sistem telah selesai kemudian melanjutkan ke langkahselanjtnya yaitu menguji sistem. Untuk pengujian, buka browser kemudianpada URL ketik : http://localhost/arsip. Jika ditunjukkan tampilan browserseperti pada gambar berikut:

Gambar: Tampilan utama aplikasic. Selanjutnya masuk pada sistem dengan memakai username: admin dan

password: admin.Maka jika sukses akan tampil tampilan menu sistemsebagai berikut:


20

Masuk pada tahap selanjutnya yaitu penggunaan aplikasi.

d. Pelatihan penggunaan aplikasi manajemen PERDES digitalPenggunaan aplikasi manajemen arsip ada proses berkaitan dengan

dokumen perdes yang sudah dibuat dalam bentuk *.pdf. Fitur dalamaplikasi ini adalah registrasi dokumen PERDES dan pencarian dokumenPERDES, seperti ditunjukkan gambar berikut.

Perhatikan urutan proses pengarsipan dokumen seperti pada tampilanmenu home. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pada pembuatan filedokumen perdes dalam bentuk pdf yang akan di upload ke dalam sistemtidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jika file pdf terdiri dari beberapakata, maka setiap spasinya diganti dengan tanda “_” atau tanda coretbawah.

Gambar: Fitur aplikasi manajemen arsipLangkah selanjutnya adalah meregistrasi dokumen atau memasukkan

dokumen ke dalam sistem dengan klik menu Registrasi Dokumen, makaakan tampil form registrasi dokumen seperti gambar berikut:

Isikan judul Peraturan, Nomor Peraturan, Kategori peraturan denganpilihan yang telah tersedia, tanggal pengesahan dokumen dan uraiansingkat isi peraturan. Kemudian pilih dokumen dengan klik Browse. Danpilih dokumen pdf yang akan di registrasikan ke dalam sistem (sekali lagi


21

perlu di ingat untuk mengganti nama file pdf menjadi tidak ada spasidengan mengganti spasi dengan tanda _ agar file dapat terbaca oleh sistem.Kemudian save. Untuk registrasi dokumen selanjutnya dengan langkahyang sama.

Dokumen yang diregistrasikan dalam sistem akan disimpan dalamdatabase. Selain dokumen yang disimpan, juga ada beberapa informasipendukung yang juga ikut disimpan bersamaan dengan dokumen.Informasi tersebut adalah judul peraturan/tentang, nomer peraturan,kategori peraturan, tanggal pengesahan dan isi singkat dokumen. Informasitambahan tersebut digunakan untuk mempermudah dalam pencariannantinya.

Dokumen yang sudah disimpan dapat dicari menggunakan salah satudari kata kunci judul peraturan/tentang, nomer peraturan, tanggalpengesahan atau diskripsi singkat isi dokumen. Pencarian dokumendengan menggunakan 4 pilihan kata kunci akan memberikan kemudahanbagi pengelola dalam mencari dokumen.

Berikut contoh pencarian berdasarkan nomer peraturan sepertiditunjukkan pada gambar.

Dokumen hasil pencarian bisa di unduh untuk di cetak atau jika adakekeliruan dalam memberi nama peraturan, jenis maupun nomor danlainnya dapat di edit pada aksi edit, seperti gambar berikut:

Dokumen digital yang sudah diregistrasikan dapat di download untukdicetak atau dapat juga diganti dengan dokumen digital yang lain, jika


22

memang ada yang berubah. Sebaiknya dokumen yang sudahdiregistrasikan adalah dokumen yang sudah bersifat final.

2. Menyusun Perdes yang sesuai Legal Drafting berdasar Perda No. 5Tahun 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa

BPD Bekonang dan Plumbon memiliki peran yang urgen dalammendorong pada perbaikan manajemen pemerintahan desa yang berbasisgood village governance. Dalam proses Penyusunan Perdes sebagaimanadiatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2016 yang dimulai dari (a)Perencanaan; (b) Penyusunan oleh Kepala Desa maupun BPD; (c)Pembahasan; (d) Penetapan; (e) Pengundangan; (f) Penyebarluasan; dan(g) Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa, maka eksistensi partisipasimasyarakat merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap kebijakanpembangunan desa. Fungsi BPD antara lain (a) membahas danmenyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c)melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat dari, oleh dan untukmasyarakat hendaknya dengan mengedepankan prinsip partisipatif, artinyasemua warga desa berhak memberikan masukan. Sehingga, hasilnya betul-betul menjawab kebutuhan warga desa. Penyusunan perdes ini menjadiproses belajar bersama, termasuk bagi pemerintah desa dan BPD yangselama ini membuat kebijakan secara top down. Penyusunan perdes secarapertisipatif mencoba mengembalikan hak warga masyarakat, yakni hakmengeluarkan pendapat dan musyawarah.

Dalam kaidah legal drafting penyusunan Perdes, ada 3 (tiga) asaspembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang fundamental yangmutlak harus diperhatikan, termasuk dalam penyusunan Perdes sebagaiberikut:

a. Asas lex superior derogate lex inferiori:Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-

Undangan yang lebih tinggi mengalahkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah

b. Asas lex specialis derogate lex generalis:Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-

Undangan yang khusus mengalahkan Peraturan Perundang-Undanganyang umum

c. Asas lex posterior derogate lex priori:


23

Yakni suatu asas yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang baru mengalahkan Peraturan Perundang-Undanganyang lama.

Dalam kerangka pembentukan peraturan, legal drafting harussungguh-sungguh memperhatikan asas Pembentukan PeraturanPerundang-undangan yang baik, meliputi : (1) Kejelasan tujuan; (2)Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; (3) Kesesuaian antarajenis dan materi muatan; (4) Dapat dilaksanakan; (5) Kedayagunaan dankehasilgunaan; (6) Kejelasan rumusan, dan (7) Keterbukaan.

Hal lain yang harus mutlak diperhatikan dalam penyususnanPerdes yakni Bahasa hukum sebagaimana telah diatur dalam Perundang-undangan. Sebagai contoh mengenai Kejelasan subyek dalam kalimatPerundang-undangan yang tercantum dalam Pasal termasuk Pasal Perdes.Sebuah Pasal harus secara tegas mengatur subyek yang diatur. Hal initerkait dengan prinsip dasar bahwa suatu kalimat mampu secara konkretmemerintah karena mempunyai daya ikat dan dijadikan norma dalampenyusunan peraturan. Maka dari itu, kalimat yang disusun harus denganjelas menjabarkan siapa yang diatur dan apa tindakan yang harusdilakukan dan apa yang dilarang. Untuk menentukan kejelasan subyek,terlebih dahulu harus ditentukan pelaku yang hendak dituju (diatur olehsebuah peraturan). Idealnya sebuah norma yang mengatur harus mampumenggambarkan dan menjabarkan siapa subyek (pelaku) dan apaperintahnya yang meliputi (LGSP, 2009: 37-38).a. Batasan kemampuan subyek

“Setiap anak harus memiliki Akta Kelahiran Sebelum berumurtiga tahun”. Rumusan tersebut, kurang logis dari sisi subyek yangdiatur karena subyek yang dituju tidak mempunyai kemampuan untukmelakukan yang diperintahkan. Selanjutnya akan lebih baik jikaperumusan redaksional Pasal dirubah sebagai berikut: ”Setiap orangtua harus mendaftarkan anaknya ke Dinas Catatan Sipil setempatuntuk memperoleh akta kelahiran sebelum anak yang bersangkutanberumur tiga tahun”

b. Subyek bukan benda matiDengan kata lain subyek haruslah memiliki tindakan,

sebagaimana diperintahkan oleh peraturan. Perhatikan contoh sebagaiberikut: “Kendaran roda dua tidak boleh berada di sisi sebelahkanan”. Subyek kendaraan roda dua adalah benda mati yang tidakmampu melakukan tindakan.Permasalahannya peraturan memberikanperintah kepada benda mati. Sehingga lebih baik jika disempurnakan


24

redaksionalnya menjadi sebaggai berikut: “Setiap pengendara rodadua dilarang menggunakan lajur kanan jalan”

c. Gunakan kalimat aktifKalimat aktif digunakan sebagai cerminan dari perintah untuk

melakukan suatu tindakan. Selain hal itu, subyek akan mudahdipahami dan ditentukan. “Setiap Penduduk wajib melaporkanPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminyakepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yangdiperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)”

Ketentuan diatas, menjadi jelas, siapa yang diwajibkan, harusbagaimana dan kepada siapa dia menjalankan kewajiban tersebut danapa syarat-syaratnya. Dengan ketentuan diatas maka akan mudah bagiperancang jika ingin mengatur ketentuan-ketentuan pidana atas tidakterpenuhinya kewajiban subyek hukum.

d. Apabila subyek adalah badan hukum, idealnya disebutkan secaradetail pejabat atau penanggung jawab badan hukum yangbersangkutan sebagai subyek (pelaku).

Norma harus ditujukan kepada subyek tidak sekedar hak dankewajiban dalam hal ini gunakan kata wajib atau harus untuk perintahmelakukan sesuatu. Gunakan kata “dilarang” untuk perintah melarangsesuatu. Sebenarnya kata “dilarang” dimaksudkan untukmenganjurkan sebuah larangan sehingga secara jelas jika langsungdigunakan kata “dilarang” dengan menunjuk subyek dan obyeklarangan. Kata “dapat” biasanya ditemui dalam kalimat perundang-undangan, kata “dapat” pada dasarnya menunjukkan pilihan yangkondisional, di mana pemilihan kondisi tersebut diserahkan kepadasubyek yang diberi kuasa untuk melakukan pilihan tersebut. Kata“dapat” bisa memicu masalah, bila penggunaannya tidak tepatsehingga memicu alasan pejabat untuk tidak melakukan perbuatanyang dikehendaki oleh peraturan tersebut.

Selanjutnya legal drafting penyusunan Perdes di kecamatanMojoKragilan, secara teknis yuridis harus merujuk pada LAMPIRANPerda No. 5 Tahu 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa(Selengkapnya baca Modul Legal Drafting). Kerangka struktur PeraturanDesa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari: (A)Penamaan/Judul; (B) Pembukaan; (C) Batang Tubuh; (D) Penutup; dan(E) Lampiran (bila diperlukan).


25

3. Evaluasi Hasil KegiatanKegiatan IbM BPD Bekonang dan Plumbon dalam Menerapkan

Legal Drafting Perdes Guna Mewujudkan Good Village Governance, telahdirencanakan dalam proposal perlu diadakan evaluasi keberhasilan. Teknikyang digunakan yakni dengan membagikan lembar evaluasi (kuesioner) telahdiberikan pada akhir kegiatan untuk diisi oleh para peserta.

Adapun untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan pelatihan legaldrafting Perdes ini digunakan indikator sebagai berikut: Pertama, Indikatordalam proposal ditetapkan tingkat kepuasan dari peserta pelatihan legaldrafting terhadap penyajian materi lebih dari 75%. Realitanya setelahdiadakan kalkulasi prosentasi mayoritas peserta menyatakan kepuasannya 92% yang terdiri dari 72 % sangat setuju sedangkan 20 % menyatakan setuju.Kedua, Indikator besaran prosentase lebih dari 50% dari peserta yangmenyatakan bahwa pelatihan legal drafting Perdes bermanfaat bagi BPDBekonang dan Plumbon dalam melaksanakan tugas pokok penyusunanPerdes. Dari lembar evaluasi peserta diperoleh hasil bahwa 70 % berpendapatbahwa materi pelatihan legal drafting Perdes sangat bermanfaat dalammelaksanakan tugas sebagai anggota BPD Bekonang dan Plumbon,kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Artinya kegiatan tersebut dapat dikatakanberhasil.

Hasil kegiatan berdasar kuesioner dapat dikatakan bahwa pelatihanlegal drafting Perdes tersebut memberi kemanfaatan yang nyata dan menjadisalah satu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desabagi anggota BPD Bekonang dan Plumbon, Mojolaban, Sukoharjo. Sebabdengan telah diadakannya pelatihan legal drafting diperoleh pemahamanuntuk menyusun perdes secara formil maupun materiil.

Dengan kata lain tidak semua hal/masalah dapat dibuat perdes, namunharus memenuhi persyaratan bahwa hal tersebut belum diatur oleh peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil kegiatan juga ditanyakan dalamkuesioner dengan sistem terbuka (uraian tertulis dari peserta). Secara umumkegiatan ini, bagi BPD Bekonang dan Plumbon sangat setuju karena dapatmenambah pengetahuan tentang tata cara maupun konseptual Perdes. Selainitu, dapat memotivasi untuk mendorong kemajuan pemberdayaan masyarakatdesa. Untuk menuju perbaikan kualitas penyusunan Perdes diharapkan adanyatindak lanjut kegiatan serupa seiring dengan perkembangan peraturanperundang-undang yang menyesuaikan zamannya.


26

D. Simpulan1. Proses digitalisasi perdes dengan menggunakan software openoffice

merupakan pengarsipan perdes digital kedalam aplikasi manajemen arsipdigital. Aplikasi manajemen arsip merupakan aplikasi yang dibangunberbasis web dengan menggunakan tools yang opensource dan legal untukdigunakan tanpa perlu lisensi. Sehingga aplikasi yang dihasilkanmerupakan aplikasi yang legal. Aplikasi manajemen arsip inilah yang akanmembantu dalam sistem pengarsipan Perdes bagi BPD Bekonang danPlumbon.

2. Pelatihan legal drafting tersebut memberi kemanfaatan yang nyata bagianggota BPD Bekonang dan Plumbon. Kegiatan tersebut dapat menjadisalah satu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desabagi anggota BPD Bekonang dan Plumbon. Pasalnya, dengan telahdiadakannya pelatihan legal drafting tersebut diperolehpengetahuan/kerangka untuk menyusun Perdes yang ternyata secara formilmaupun materiil haruslah memiliki pijakan hukum.

3. Penyusunan legal drafting Perdes partisipatif turut andil dalam menunjangterselenggaranya prinsip manajemen desa berbasis good villagegovernance. Dari lembar evaluasi peserta diperoleh hasil bahwa 70 %berpendapat bahwa materi pelatihan legal drafting Perdes sangatbermanfaat dalam melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Bekonangdan Plumbon, kecamatan Mojolaban, Sukoharjo

E. SaranSebaiknya pengadaan kegiatan serupa untuk ke depannya perlu

direspon secara positif dengan peningkatan kualitas dan kuantitas frekuensipelatihan legal drafting Perdes. Hendaknya diadakan kegiata pelatihan legaldrafting Perdes untuk BPD-BPD di desa lain di Kecamatan Mojolaban,bahkan BPD diluar kecamatan Mojolaban dengan alasan kegiatan tersebutdirespon bagus oleh masyarakat dan terbukti telah memberi kemanfaatanuntuk Penyusunan Perdes agar lebih sesuai dengan paerundang-undanganyang berlaku. Sehingga up date teori legal drafting perlu disebarluaskankepada para legislator desa tersebut.


27

DAFTAR PUSTAKA

Ann Seidman, Robert B Seidman and Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting forDemocratic Social Change; A Manual for Drafters, Kluwer LawInternational, London, 2001.

Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru Utama,Semarang, 2005.

Local Goverment Support Program (LGSP). Seri Penguatan Legislatif, LegalDrafting Penyusunan Perda, Buku Pegangan DPRD, Jakarta. 2009.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan, Cetakan ke-11,Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Moh. Fajrul Falaakh, Beberapa Pendekatan Studi: Hukum Perundang-undangan,Materi Perkuliahan Hukum Perundang-undangan pada Magister HukumKenegraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Mei 2007.

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia,Jakarta, 1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan dan Pengawasan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa.

Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan PilihanMasalah, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Edisi Kedua Cet.IV, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi kelima cet. II,Liberty, Yogyakrta, 2005.

Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur PerubahanUUD di Indonesia 1945-2002, Penerbit Ghalia Indonsia, Bogor, 2004.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

www.sukoharjokab.go.id/suko/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6

Documents

Sebelas Maret University file... · Perdes APB Desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di ... Dokumen