SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STKIP …spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Dokumen-Standar-SPMI-STKIP... · Permendikbud nomor 154 tahun 2014: tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan

SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STKIP SILIWANGI BANDUNG

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(STKIP) SILIWANGI BANDUNG

ii

LEMBAR PENGESAHAN

Nama dokumen Kebijakan mutu

Diajukan oleh Ketua SPMI

Dr. Hj. Teti Sobari, M.Pd

Dikendalikan oleh Tim SPMI

Wakil Ketua II ________________

Ka. Prodi Pend. Matematika S1 ________________

Ka. Prodi PBS. Indonesia S1 ________________

Ka. Prodi PB. Inggris S1 ________________

Ka. Prodi PLS S1 ________________

Ka. Prodi PGPAUD ________________

Ka. Prodi

Magister Pend. Matematika S1 ________________

Ka. Prodi

Magister Pend. PLS S1 ________________

Disetujui oleh Ketua STKIP Siliwangi Bandung

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd

NIP. 196909111994031001

iii

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 49 tahun 2014 tentang Sistem Nasional

Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus memenuhi standar nasional

pendidikan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selain itu juga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun

2005, bahwa seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib

melakukan penjaminan mutu pendidikan. Melalui penjaminan mutu diharapkan

perguruan tinggi dapat mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan

standar nasional pendidikan.

Berdasarkan amanat tersebut, maka pada kesempatan ini STKIP Siliwangi

Bandung menyusun sistem penjaminan mutu sesuai dengan standar nasional

pendidikan. Dengan harapan pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di STKIP

Siliwangi Bandung berdasarkan pada standar nasional pendidikan dengan tujuan

menjadi perguruan tinggi yang bermutu.

Buku ini berisi mengenai kebijakan STKIP Siliwangi Bandung dalam

menjalankan sistem penjaminan mutu internal. Pemaparan pada buku kebijakan ini

meliputi Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi, sejarah singkat serta prestasi STKIP

Siliwangi Bandung, Latar Belakang Menjalankan SPMI, Luas Lingkup Kebijakan

SPMI, Daftar dan Definisi Istilah SPMI, Garis Besar Kebijakan SPMI di STKIP

Siliwangi Bandung, Informasi tentang Manual SPMI, Kumpulan Standar SPMI, dan

Kumpulan Formulir, Cross-reference Kebijakan dengan Berbagai Dokumen SPMI

Lainnya.

Buku ini disusun oleh Tim Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) STKIP Siliwangi Bandung yang terdiri dari Pimpinan STKIP Siliwangi

Bandung, Ketua SPMI, dan anggota SPMI.

Cimahi, 22 Januari 2014

Ketua STKIP Siliwangi Bandung,

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd.

NIP 196909111994031001

iv

DAFTAR ISI

Hal

Lembar Pengesahan ii Kata Pengantar Iii Daftar Isi iv SK Dokumen Kebijakan dari Ketua STKIP Siliwangi vii BAB I KEBIJAKAN SPMI 1 A Pendahuluan 1 1. Sejarah Singkat STKIP Siliwangi 1 2. Visi, Misi dan Tujuan 2 3. Latar Belakang Penyusunan 4 4. Tujuan dan Sasaran Penyusunan 8 5. Luas Lingkup Kebijakan 8 6. Organisasi Penjaminan Mutu STKIP Siliwangi Bandung 10 a. Tingkat Sekolah Tinggi 11 b. Tingkat Unit Kerja 11 c. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu 11 d. Mekanisme Penjamin Mutu 13

e. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Tingkat

Lembaga 14

f. Stuktur Organisasi Unit Kendali Mutu 14 g. Deskripsi Tugas SPMI 16

h. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Tingkat

Program Studi 16

i. Deskripsi Tugas UPM Program Studi 17 7. Istilah dan Definisi dalam dokumen SPMI 18 B Rincian Kebijakan 19 1. Tujuan dan Strategi SPMI 19 2. Prinsip atau azas – azas pelaksanaan SPMI 20 3. Manajemen SPMI 20

4. Hubungan Kebijakan dengan Statuta, RIP dan

RENSTRA 21

C Lingkup Penjaminan Mutu 22 1. Konsep Penjaminan Mutu 22 2. Standar dan Indikator Mutu 22 3. Proses Penjaminan Mutu 23 4. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu 24

v

BAB II MANUAL SPMI 25 A. Lingkup Manual Mutu 25 B. Tujuan Penetapan Manual Mutu 25 C. Definisi Istilah Manual Mutu 25 D. Sistem Pengendalian Mutu 27 1. Model Pengendalian Mutu 27 2. Prinsip Pengendalian Mutu 29 3. Proses Pengendalian Mutu 29 E. Sistem Dokumentasi 30 F. Sistem Coding Dokumen 32 G. Kegiatan Penjaminan Mutu 34 1. Penetapan Standar 35 2. Pelaksanaan 36 3. Monitoring 40 4. Evaluasi Diri 44 5. Atribut Evaluasi Diri 45 6. Peranan Evaluasi Diri dalam Meningkatkan Mutu 46 7. Cakupan Evaluasi Diri 47 8. Prosedur Evaluasi Diri 47 9. Rekomendasi Peningkatan Mutu 48 10. Laporan Evaluasi Diri 48 11. Audit Mutu 49 12. Rumusan Koreksi atau Tindakan Korektif 55 13. Peningkatan Mutu 56 14. Benchmarking 57 H. Tanggungjawab Manajemen 61 1. Komitmen Manajemen 61 2. Kepuasan Pengguna Jasa Layanan 61 3. Kebijakan Mutu 62 4. Perencanaan Sistem Mutu 62 I. Pengelolaan Sumber Daya 64 1. Penyediaan Sumber Daya 64 2. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan 64 3. Sarana, Prasarana, dan Lingkungan Kerja 65 J Realisasi Layanan 65 1. Perencanaan Layanan 65 2. Proses Terkait dengan Pelanggan 66

K Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Mutu

Perbaikan 66

1. Pemantauan dan Pengukuran 67 2. Pengendalian Produk 67 3. Analisis Pemantauan dan Pengukuran 67 4. Perbaikan dan Peningkatan Mutu 67

vi

BAB III STANDAR SPMI 69 A Luas Lingkup Standar SPMI 69 1. Standar Nasional Pendidikan 69 2. Standar Nasional Penelitian 144 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 148 4. Standar Kerjasama 152 5. Standar Kemahasiswaan dan Alumni 153 6. Standar Informasi dan Teknologi 159

B Strategi Impelementasi Standar SPMI STKIP Siliwangi

Bandung 161

BAB IV FORMULIR SPMI - PT 163 REFERENSI

vii

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SILIWANGI BANDUNG

TERAKREDITASI

JENJANG S1 JENJANG S2 PLS: No. 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 PLS (S2) :No.033/BAN-PT/Ak-IX/S2/I/2012 PBS. Inggris: No. 020/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 Pend. Matematika (S2): No. 243/BAN-PT/Ak-

IX/M/XII/2013 PBSS Indonesia: No. 387/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 Pend. Matematika: No. 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 PG-PAUD : 518/E/O/2014

KETETAPAN

KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


NOMOR : 01/SPMI/STKIP/I/2015

TENTANG

PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN

SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI KEGUIRUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan

tinggi di STKIP Siliwangi harus di kawal dengan Satuan Penjaminan Mutu

Internal (SPMI)

2. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) STKIP Siliwangi Bandung Tahun

2004 - 2024, disusun, ditetapkan dan dilaksanakan dalam krangka

mempercepat proses Status STKIP Siliwangi menjadi Universitas Islam

Siliwangi (UNISI) smart and reliable campus;

3. Bahwa Buku Kebijakan SPMI dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan

penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014: tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan

tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014

2. Permendikbud nomor 154 tahun 2014: tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

3. Permendikbud nomor 139 Tahun 2014: tentang Pedoman Statuta dan

Organisasi Perguruan Tinggi

Alamat: Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526, Telp. (022) 6658680, Fax. (022) 6629913 email: [email protected], website: stkipsiliwangi.ac.id

mailto:[email protected]

viii

4. Permendikbud nomor 95 Tahun 2014: tentang Pendirian, Perubahan, dan

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

5. Permendikbud nomor 92 Tahun 2014: tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

6. Permendikbud nomor 87 Tahun 2014: tentang Akreditasi Program Studi dan

Perguruan Tinggi

7. Permendikbud nomor 81 Tahun 2014: tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi

dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi

8. Permendikbud nomor 50 Tahun 2014: tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi.

9. Permendikbud nomor 49 Tahun 2014: tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (lengkap dengan lampirannya)

10. Permendikbud nomor 31 Tahun 2014: tentang Kerjasama Lembaga Pendidikan

Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia

11. Permendikbud nomor 11 Tahun 2014: tentang Pengesahan fotokopi ijazah,

fotokopi sertifikat profesi, fotokopi surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat

profesi, dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi

lulusan perguruan tinggi

12. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama nomor10313/E.E2/KL/2014:

tanggal 31 Des 2014 tentang Permohonan rekomendasi Kopertis bagi

pengusulan Pendirian dan Perubahan PTS serta Penambahan Prodi pada PTS

13. Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasamanomor 8414/E.E2.3/KL/2014:

tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademi dan Sanksi.

14. Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama6761/E2.2/KL/2014: tentang

Mekanisme Pengajuan Usulan Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan

Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dan Pembukaan Prodi Baru

15. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor 5923/E1.2/KP/2014:

tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti.

16. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor4329/E1.1/KU/2014:

tentang Pejabat yang belum tercantum di Statuta Perguruan Tinggi.

17. Edaran Direktur Diktendik1206/E4.1/2014: tentang Usulan NIDN baru bagi

Dosen Non PNS Kemdikbud

18. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor 887/E.E3/MI/2014:

tentang Penjelasan Linieritas Ilmu

19. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor 696/E.E3/MI/2014:

tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen

20. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor526/E.E3/MI/2014:

Perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program

Pascasarjana (Perhitungan SKS Program Master dan Doktor).

21. Edaran Direktur Diktendiknomor 239/E4.1/2014: tentang Pelaksanaan Tes

TKDA dan TOEP bagi pengajuan NIDN baru

22. Surat edaran direktur jenderal pendidikan tinggi nomor194/E.E3/AK/2014:

Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

ix

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Buku kebijakan SPMI STKIP Siliwangi Bandung

Kedua : Menugaskan TIM SPMI STKIP Siliwangi untuk mengendalikan mutu

pelaksanaan seluruh kegiatan di STKIP Siliwangi menuju smart and

reliable campus

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian

Kelima : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan

dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 22 Januari 2015

Ketua

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd

NIP. 196909111994031001

Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi 63

BAB III STANDAR SPMI

A. Luas Lingkup Standar SPMI

1. Standar Nasional Pendidikan

Untuk mewujudkan Visi IKIP Siliwangi yaitu menjadikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan berdaya saing nasional dalam mutu serta pengembangan pembelajaran sekolah dan luar sekolah pada tahun 2021, SPMI IKIP Siliwangi telah menetapkan standar untuk menjaga mutu pendidikan di IKIP Siliwangi. Standar pendidikan yang ditetapkan tersebut yaitu: 1) Standar kompetensi lulusan; 2) Standar isi pembelajaran; 3) Standar proses pembelajaran; 4) Standar penilaian pembelajaran; 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan; 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7) Standar pengelolaan pembelajaran; 8) Standar pembiayaan pembelajaran. Kedelapan standar yang ditetapkan oleh SPMI IKIP Siliwangi tersebut dijabarkan sebagai berikut: a. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 5 menerangkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan tersebut dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan tersebut harus termuat di dalam kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 1 ayat (19) menerangkan bahwa kurikulum adalah serangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 1) Landasan Hukum Standar Kompetensi Lulusan

a) Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b) Permendikbud No 22 Tahun 2006 yang mengatur standar isi, mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi, untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

c) Peraturan Pemerintah (PP) No 103 Tahun 2007 tentang Pengesahan: (i) Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific; (ii) Asean and European Meeting (ASEM); (iii) Konvensi Internasional lainnya yang terkait dengan: - Pengakuan dunia internasional terhadap ijasah dan gelar. - Pengakuan dunia internasional terhadap sebagian proses pembelajaran yang

dilakukan melalui transfer kredit (credit transfer) dan perolehan kredit (credit earning).

64 Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi Bandung

- Pengakuan hasil studi sebelumnya (recognition of prior learning result). d) Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

pasal 5 yang menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

e) Statuta IKIP Siliwangi. f) Rencana Strategis (Renstra) IKIP Siliwangi Tahun 2013-2018 g) Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun akademik 2014/2015 – 2019/2020 h) Manual SPMI IKIP Siliwangi Tahun akademik 2014/2015 – 2019/2020

2) Fungsi Standar Kompetensi Lulusan

- Sebagai acuan dan tolak ukur dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan standar yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2014/2015 – 2019/2020.

- Sebagai acuan para pejabat yang berwenang dan unit kerja yang terkait sehingga memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing agar mutu kompetensi lulusan dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

- Sebagai acuan guna memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang sedang berkembang sehingga memiliki daya saing tinggi.

3) Lingkup Standar Kompetensi Lulusan

Dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi persaingan global diperlukan persyaratan kerja yang tidak hanya menekankan pada penguasaan hard skill, tetapi juga membutuhkan penguasaan soft skill. Sehingga diperlukan perubahan pola pikir yang dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh pasar.

Demikian pula dalam standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi meliputi garis besar batasan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), serta mengadopsi standar capaian dari Quality Assurance Agency for Higher Education (2004) yang menetapkan bahwa suatu program studi harus memiliki standar capaian (standard achievement) kompetensi lulusan yang dihasilkan.

Agar mutu lulusan IKIP Siliwangi dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar kompetensi lulusan beserta standar turunannya yang mengacu pada PP No 19 Tahun 2005 dan Permendikbd No 49 Tahun 2014, Statuta IKIP Siliwangi, Renstra IKIP Siliwangi, Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang meliputi: (1) Standar Profil Lulusan; (2) Standar Kualifikasi Lulusan; (3) Standar Kompetensi dan Indikator Capaian Kinerja Lulusan. 4) Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

Dalam implementasi Standar Kompetensi Lulusan, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Pimipinan Sekolah Tinggi dan Program Studi - Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi - Pimpinan Unit Pelaksana Teknis - Dosen - Mahasiswa


Secara garis besar standar kompetensi lulusan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2014/2015 - 2019/2020 digambarkan dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.

Standar Profil Lulusan

NO PARAMETER PERNYATAAN

STANDAR INDIKATOR

CAPAIAN SASARAN DOKUMEN TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1

Penyusunan profil lulusan

Setiap program studi wajib menyusun profil lulusan sebagai kriteria kompetensi lulusan program studinya minimal tiga bidang

% program studi yang telah menyusun profil lulusan sebagai kriteria kompetensi lulusan program studinya minimal tiga bidang

40%

50%

60%

80%

100%

100%

1.2 Penetapan profil lulusan dalam kurikulum

Setiap program studi wajib menetapkan profil lulusan sebagai kriteria dasar penyusunan dalam kurikulum untuk setiap mata kuliah

% program studi yang telah menetapkan profil lulusan sebagai kriteria dasar penyusunan dalam kurikulum untuk setiap mata kuliah

75 % 80% 85% 90% 95% 100%


Tabel 3.2 Standar Kualifikasi Lulusan

NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR

INDIKATOR CAPAIAN SASARAN DOKUMEN

TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.1

IPK Lulusan

Setiap lulusan program studi jenjang S-1 IPK ≥ 3,00

% Setiap lulusan program studi jenjang S-1 yang mencapai IPK ≥ 3,00

60%

65%

70%

75%

80%

80%

2.2 Kemampuan Bahasa Inggris

Setiap program studi wajib menetapkan nilai (score) bahasa inggris dengan acuan TOEFL minimal 450 dalam kurikulum

% program studi yang telah menetapkan nilai (score) bahasa inggris dengan acuan TOEFL minimal 450 dalam kurikulum

75 % 80% 85% 90% 95% 100%

Setiap lulusan program studi wajib mencapai nilai (score) bahasa inggris dengan acuan TOEFL minimal 450

% lulusan program studi yang telah mencapai nilai (score) bahasa inggris dengan acuan TOEFL minimal 450

50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.3 Kemampuan kewirausahaan

Setiap program studi wajib menetapkan mata kuliah kewirausahaan dalam penyusunan kurikulum

% program studi yang telah menetapkan mata kuliah kewirausahaan dalam penyusunan kurikulum

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tabel 3.3

Standar Kompetensi dan Indikator Capaian Kinerja Lulusan


STANDAR INDIKATOR


3.1

Kompetensi Lulusan

Setiap program studi wajib menetapkan kompetensi lulusan

% Setiap program studi yang telah menetapkan kompetensi luusan

60%

65%

70%

75%

80%

80%

3.2 Kinerja Lulusan

Setiap program studi wajib melakukan penilaian kinerja lulusan

% program studi yang telah melakukan penilaian kinerja lulusan

50 % 60% 70% 80% 90% 100%

Setiap lulusan wajib mempunyai kategori kinerja baik

% lulusan yang mempunyai kategori kinerja baik

75% 80% 85% 90% 95% 100%


b. Standar Isi Pembelajaran

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta penyampaiannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar diperguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 1 butir 6). Kurikulum dipahami sebagai dokumen, dan sebagai kegiatan nyata pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan pada dua hal, yaitu

1) Kurikulum Inti yang mencirikan kompetensi utama. 2) Kurikulum Institusional yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan

tinggi, komplementer dengan kurikulum inti, disusun dengan memerhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan (SK Mendiknas No. 232/U/2000 Ps. 7).

Kurikulum disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi sebagai berikut:

1) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). 2) Mata kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK). 3) Mata kuliah Keahlian Berkarya (MKB). 4) Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB). 5) Mata kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).

Kelima elemen tersebut menghantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi

utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya. 1) Landasan Hukum Standar Isi

a) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yakni (i) Pasal 1 ayat (19) menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu; (ii) Pasal 38 ayat (4) menandaskan bahwa Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) untuk setiap program studi.

b) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang SNP :

- Bab I Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan bahwa Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;

- Bab I Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, Ayat 2, Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/ akademik;


- Bab I Pasal 8 ayat 1 Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, Ayat 2 Kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan Ayat 3 Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Peraturan Menteri;

- Bab I Pasal 9 ayat 1 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi;

- Bab I Pasal 15 ayat 1 Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, Ayat 2 Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi; (vi) Pasal 17 ayat 4 Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan; dan (vii) Pasal 18 ayat 1 Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur, Ayat 2 Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

c) PP No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Pasal 1 ayat 22 menyebutkan bahwa Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

d) PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 97 tentang Kurikulum menyatakan : (1) Kurikulum

perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi. (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan. (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut: - landasan kepribadian; - penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. - kemampuan dan keterampilan berkarya; - sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan

ilmu dan keterampilan yang dikuasai; - penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan

keahlian dalam berkarya.

e) Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 1 ayat 7 Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti


luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan; ayat 8 Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu; ayat 9 Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai; ayat 10 Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai; dan ayat 11 Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

f) Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan

Tinggi, menjelaskan : (1) Pasal 1, Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Kompetensi

adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

(2) Pasal 2 ayat 1, Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas : - Kompetensi utama; - Kompetensi pendukung dan - Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi

utama. (3) Pasal 2 ayat 2 Elemen-elemen kompetensi terdiri atas :

- Landasan kepribadian; - Penguasaan ilmu dan keterampilan; - Kemampuan berkarya - Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian

berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. - Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan

keahlian dalam berkarya. (4) Pasal 3

- Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama. - Kurikulum inti suatu program studi bersifat :

a) Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan. b) Acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi c) Berlaku secara nasional dan internasional. d) Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di

masa datang. (5) Pasal 4 ayat 1

Kurikulum inti suatu program studi berisikan keterangan/penjelasan mengenai : - Nama program studi; - Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu

dengan lainnya;


- Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi; - Persyaratan akademis dosen; - Substansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen

kompetensi; - Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-

elemen kompetensi; - Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi; - Kelompok masyarakat pemrakarsa kurikulum inti.

(6) Pasal 4 ayat 2 Ciri khas kompetensi utama lulusan sebagai pembeda antara program studi satu dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus ditinjau dari gatra: - nilai penting dalam membentuk kehidupan yang berkedayaan; - keterkaitan komplementer-sinergis di antara berbagai kompetensi utama

lainnya. (7) Pasal 5

Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dan kompetensi pendukung, serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.

(8) Pasal 6 ayat 1 Penyusunan kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program Pascasarjana, dan program diploma berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

(9) Pasal 6 ayat 2 Menteri Pendidikan Nasional tidak menetapkan kurikulum inti untuk setiap program studi sebagaimana yang diatur pada pasal 11 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000, dan selanjutnya ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.

2) Fungsi Standar Isi

- Petunjuk bagaimana Ketua Program Studi, dosen dan unit kerja yang terkait dengan standar isi dapat merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar isi;

- Petunjuk bagi para pejabat struktural dan atau unit kerja yang terkait dengan standar isi dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian kurikulum sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga mutu pembelajaran dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan;

- Petunjuk bagaimana kegiatan kurikulum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3) Lingkup Standar Isi

Pedoman standar isi IKIP Siliwangi meliputi garis besar batasan mengenai kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Dalam mekanisme pemenuhan standar isi memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang


bertanggung jawab dalam pemenuhan standar isi, demikian pula, di dalam manajemen pengendalian standar isi.

Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di IKIP Siliwangi dapat terus ditingkatkan, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada PP No 19 tahun 2005, Permendikbud No 49 Tahun 2014, Statuta IKIP Siliwangi, Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2013-2018 dan Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020, yang meliputi:

- Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum, mencakup tahapan proses penyusunan kurikulum yang meliputi kurikulum berdasarkan KBK, substansi kurikulum berbasis kompetensi, pemetaan kurikulum berbasis kompetensi, dan roadmap mata kuliah, dan jenis mata kuliah;

- Beban belajar, mencakup pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per semester,

- Muatan kurikulum, mencakup kelengkapan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat peninjauan silabus mata kuliah, mata kuliah kompetensi lainnya, dan pengendalian kurikulum;

- Kalender Akademik, berisi penyusunan kalender akademik dan penetapan kalender akademik.

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu

mekanisme penetapan standar, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang). 4) Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pencapaian Standar Isi

Dalam implementasi Standar Isi, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi - Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi - Pimpinan Unit Pelaksana Teknis - Dosen

Secara garis besar standar isi SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2014/2015 -

2019/2020 digambarkan dalam Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.4

Standar Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

No Parameter Pernyataan

Standar Indikator

Capaian

Sasaran Dokumen terkait

2015 2016 2017 2018 2019 2020 4.1 Kurikulum

berdasarkan KKNI

Setiap program studi harus menyusun kurikulum berdasarkan : Visi, Misi

dan Tujuan IKIP Siliwangi

% program studi yang melaksanakan menyusun kurikulum berdasarkan : Visi, Misi

dan Tujuan IKIP Siliwangi

100% 100% 100% 100% 100%

100%



Standar Indikator

Capaian


2015 2016 2017 2018 2019 2020

Keperluan stakeholders

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Keperluan stakeholders

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Ketua program studi wajib menyusun kurikulum KBK yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya

% program studi yang melaksanakan menyusun kurikulum KBK yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya

100 % 100%

100%

100%

100% 100%

4.2

Pelaksanaan Mata Kuliah

Setiap program studi wajib menyusun mata kuliah berdasarkan pemetaan kompetensi lulusan yang terdiri dari: kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya

% program studi yang menyusun mata kuliah berdasarkan pemetaan kompetensi lulusan yang terdiri dari: kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Setiap program studi wajib menyusun mata kuliah yang menunjukkan posisi dalam roadmap untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan

% program studi yang menyusun mata kuliah yang menunjukkan posisi dalam roadmap untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan

80% 85% 90% 95% 100% 100%

4.3

Jenis Mata Kuliah

Setiap program studi wajib menyusun mata kuliah yang menunjukkan kompetensi lulusan yang ditetapkan

% program studi yang menyusun mata kuliah yang menunjukkan kompetensi lulusan yang ditetapkan

80% 85% 90% 95% 100% 100%

4.4

Pemetaan Strategi

Setiap program studi wajib memetakan

% program studi yang memetakan strategi

80% 85% 90% 95% 100% 100%



Standar Indikator

Capaian


2015 2016 2017 2018 2019 2020 strategi pembelajaran pada setiap mata kuliah

pembelajaran pada setiap mata kuliah

Tabel 3.5

Standar Beban Belajar


Standar Indikator

Capaian Sasaran Dokumen

terkait 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5.1 Pelaksanaan Mata Kuliah

Setiap dosen melaksanakan kuliah tatap muka dan praktikum/praktek sesuai dengan deskripsi mata kuliah

% dosen yang melaksanakan kuliah tatap muka dan praktikum/praktek sesuai dengan deskripsi mata kuliah

80% 85% 90% 95% 100% 100%

5.2 Lama Studi Mahasiswa Program Magister menyelesaikan lama studi rerata 2 tahun

% Mahasiswa Program Magister yang menyelesaikan lama studi rerata 2 tahun

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Mahasiswa Program sarjana menyelesaikan lama studi rerata 4 tahun

% Mahasiswa Program sarjana yang menyelesaikan lama studi rerata 4 tahun

80% 85% 90% 95% 100% 100%

5.3 Jumlah SKS per-semester

Mahasiswa Program Magister menyelesaikan rerata beban studi / semester 10 sks

% Mahasiswa Program Magister yang menyelesaikan rerata beban studi / semester 10 sks

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Mahasiswa Program Sarjana menyelesaikan rerata beban studi / semester 20 sks

% Mahasiswa Program Sarjana yang menyelesaikan rerata beban studi / semester 20 sks

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Tabel 3.6

Standar Muatan Kurikulum


STANDAR INDIKATOR


6.1 Kelengkapan Muatan Kurikulum

Ketua Program Studi wajib menyusun muatan kurikulum dengan mengacu pada: Visi, Misi,

Tujuan Program Studi.

Jumlah mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi lulusan program studi

Jumlah sks sesuai dengan spesifikasi program studi

Arah dan kompetensi kurikulum sesuai dengan tujuan dan spesifikasi program studi

% termuatnya aspek-aspek dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan program studi

80% 85% 90% 95% 100% 100%

6.2 Peninjauan Koordinator % Koordinator 80% 85% 90% 95% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


Silabus Mata Kuliah

bidang kajian wajib meninjau silabus mata kuliah kompetensi utama dan pendukung minimal sekali setiap tahun akademik

bidang kajian yang meninjau silabus mata kuliah kompetensi utama dan pendukung minimal sekali setiap tahun akademik

6.3 Mata Kuliah Komptensi Lainnya

Ketua program studi harus memuat mata kuliah terkait kompetensi lainnya minimal 8 SKS

% program studi yang memuat mata kuliah terkait kompetensi lainnya minimal 8 SKS

80% 85% 90% 95% 100% 100%

6.4 Pengendalian Kurikulum

Ketua Program Studi wajib melaksanakan peninjauan kurikulum setiap tahun kalender akademik

% Program Studi yang melaksanakan peninjauan kurikulum setiap tahun kalender akademik

60% 70% 80% 90% 100% 100%

Ketua Program Studi wajib melaksanakan evaluasi kurikulum setiap akhir periode berdasarkan: S2 : 2 Th S1 : 4 Th

% Program Studi yang melaksanakan evaluasi kurikulum setiap akhir periode berdasarkan: S2 : 2 Th S1 : 4Th

60% 70% 80% 90% 100% 100%


c. Standar Proses Pembelajaran Pembelajaran merupakan pengikat segala aktivitas dosen dan mahasiswa.

Pembelajaran membantu dosen untuk menentukan dan menyusun materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, metode dan strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, serta menentukan dan merancang alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa.

Dengan demikian, pembelajaran merupakan suatu proses pendidikan yang harus ditetapkan standarnya oleh IKIP Siliwangi dengan tujuan agar dapat melaksanakan dan mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila mahasiswa dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh stakeholders.

Agar proses pembelajaran berjalan efektif dan bermanfaaat menjamin terlaksananya mutu pembelajaran, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh Sekolah Tinggi, Program Studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan non-dosen. Untuk itu, ditetapkan “Standar Proses Pembelajaran” yang berlaku untuk seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan di IKIP Siliwangi. 1) Landasan Hukum Standar Proses Pembelajaran

a) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyatakan bahwa: - Pasal 1 ayat 20

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- Pasal 35 ayat 1 Memuat penjelasan yang intinya adalah bahwa standar proses harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, demi meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

b) Pasal 60 butir b UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa tugas keprofesionalan dosen adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik.

c) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP) menjelaskan: - Pasal 19 ayat (1) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik; ayat (2) Pendidik memberikan keteladanan; ayat (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan,


pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

- Pasal 20 Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang- kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

- Pasal 21 Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

- Pasal 23 Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

d) Permendikbud No 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SNPT) Pasal 9 - 24 e) Statuta IKIP Siliwangi

2) Fungsi Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran berfungsi sebagai : a) Petunjuk bagaimana dosen, mahasiswa, dan unit kerja yang terkait dengan

proses pembelajaran dapat merancang, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar proses pembelajaran.

b) Petunjuk para pejabat struktural dan/atau unit kerja yang terkait dengan proses pembelajaran, melaksanakan pengawasan dan penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga mutu pembelajaran dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

c) Petunjuk bagaimana kegiatan proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3) Lingkup Standar Proses Pembelajaran Pedoman Standar Mutu Proses Pembelajaran IKIP Siliwangi meliputi garis besar

batasan mengenai proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), visi dan misi IKIP Siliwangi, serta Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi. 4) Proses pembelajaran di IKIP Siliwangi juga mengacu pada asas pendidikan berupa:

a) Empat pilar pendidikan, meliputi: a) learning to know; b) learning to do (perubahan dari skill ke competent, dematerialisasi dari pekerjaan, dan the rise of service sector, serta bekerja di bidang ekonomi informal); c) learning to live together, learning to live with others (discovering others and working toward common objectives); dan d) learning to be.

b) Belajar sepanjang hayat (learning throughout life) sebagai wujud: a) imperative for democracy; b) pendidikan multidimensional; c) munculnya new times, fresh


fields; d) pendidikan at the heart of society; dan e) kebutuhan sinergi dalam pendidikan.

5) Karakteristik pembelajaran di IKIP Siliwangi diarahkan pada Student Centered

Learning (SCL) yang penjabarannya sebagai berikut : a) Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang

dipelajarinya b) Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan. c) Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga dalam

mengembangkan karakter mahasiswa (life-long learning). d) Memanfaatkan banyak media (multimedia). e) Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa. f) Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan

terintegrasi. g) Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. h) Sesuai untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner. i) Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif. j) Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep,

dan keterampilan. k) Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan, tetapi dapat menggunakan

berbagai cara dan kegiatan. l) Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik, dan bukan tuntasnya materi. m) Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan

berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada problem based learning dan skill competency.

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Mutu Proses Pembelajaran, memuat

kriteria serta indikator dari parameter tersebut, demikian pula di dalam manajemen pengendalian Standar Mutu Proses Pembelajaran.

Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di IKIP Siliwangi dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar proses pembelajaran beserta standar turunannya yang mengacu pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), Statuta IKIP Siliwangi, Renstra IKIP Siliwangi, Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dengan demikian, Standar Mutu Proses Pembelajaran IKIP Siliwangi meliputi:

a) Standar Mutu Perencanaan Proses Pembelajaran b) Standar Mutu Pelaksanaan Proses Pembelajaran c) Standar Mutu Penilaian Hasil Proses Pembelajaran d) Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran


mekanisme penetapan standar, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan

pengembangan/peningkatan Standar SPMI. Standar SPMI tersebut merupakan

dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI IKIP Siliwangi. Standar ini

dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (borang).


6) Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pencapaian/Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

Dalam implementasi Standar Mutu Proses Pembelajaran, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu :

a) Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi b) Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi c) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis d) Dosen e) Mahasiswa

Secara garis besar standar proses pembelajaran SPMI IKIP Siliwangi Bandung

digambarkan dalam Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9, dan Tabel 10 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.7

Standar Mutu Perencanaan Proses Pembelajaran


STANDAR INDIKATOR


7.1 Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)

Setiap dosen wajib menyusun GBPP matakuliah yang diampunya

% dosen yang menyusun GBPP

60 % 80 % 100% 100% 100% 100%

7.2 Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

Setiap dosen wajib menyusun SAP matakuliah yang diampunya

% dosen yang menyusun SAP

60 % 80 % 100% 100% 100% 100%

7.3 Jadwal Kuliah atau Manajemen Kelas

Ketua Program Studi wajib membuat jadwal kuliah dan memasukkan jadwal secara online setiap awal semester

% penetapan jadwal kuliah 2 minggu sebelum pengisian KRS

80 % 100% 100% 100% 100% 100%

7.4 Pembimbing Akademik / Perwalian Akademik (PA)

Pembimbing Akademik wajib membimbing mahasiswa dalam perencanaan kuliah, 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai

% mahasiswa mendapatkan bimbingan perencanaan kuliah 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai

75 % 90 % 100% 100 %

100% 100%

7.5 Pendaftaran Rencana Studi untuk mahasiswa

Mahasiswa wajib memasukkan daftar matakuliah yang telah disetujui oleh PA secara online sesuai dengan kalender akademik

% mahasiswa terdaftar secara online, 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai

60 % 75 % 90 % 100% 100% 100%

7.6 Pendaftaran Perubahan Rencana Studi

Perubahan rencana studi dilakukan

% mahasiswa mendaftar perubahan

30 % 40 % 50 % 60% 70% 100%



STANDAR INDIKATOR


minggu kedua setiap awal semester selama 1 minggu secara online sesuai dengan kalender akademik, yakni minggu kedua pada awal perkuliahan

rencana studinya (PKRS) secara online sesuai dengan kalender akademik, yakni minggu kedua pada awal perkuliahan

7.7 Kompetensi relevan yang dibutuhkan oleh Stakeholders

Setiap Jurusan / Program Studi wajib menyeleng garakan mata kuliah kompetensi relevan yang dibutuhkan oleh stakeholders

% matakuliah yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders

30 % 50 % 75% 100 %

100% 100%

7.8 Substansi Matakuliah

Setiap isi matakuliah sesuai dengan visi misi program studi kebutuhan stakeholders dan keunggulan program studi

% Matakuliah yang sesuai dengan visi misi, kebutuhan stakeholders, dan keunggulan program studi

50 % 50% 75% 100% 100% 100%

7.9 Metode Pembelajaran

Setiap dosen wajib menerapkan SCL dalam perkuliahan

% dosen yang telah menerapkan SCL

50 % 50% 75% 100% 100% 100%

7.10 Koordinasi Materi

Setiap pengampu mata kuliah wajib memeriksa kesesuaian materi kuliah dengan GBPP sebelum perkuliahan dimulai

% Pengampu matakuliah yang memeriksa kesesuaian materi kuliah dengan GBPP sebelum perkuliahan dimulai

70 % 100% 100% 100% 100% 100%

7.11 Rapat Dosen Setiap dosen wajib menghadiri rapat yang diadakan oleh Program Studi

% dosen yang hadir dalam rapat dosen

80 % 85 % 90% 90 % 100% 100%

Setiap Program Studi wajib mengadakan rapat minimal 1x di awal semester

% Program Studi yang menye lenggarakan rapat minimal 1 x di awal semester

90 % 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 3.8 Standar Mutu Pelaksanaan Proses Pembelajaran


STANDAR INDIKATOR


8.1 Beban mengajar dosen

Setiap dosen wajib memenuhi kewajiban mengajar: • Minimal 12 SKS bagi doen tetap (termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) • Maksimal 9 SKS bagi dosen tidak tetap

% dosen yang telah memenuhi kewajiban mengajar sesuai dengan standarnya

70 % 100% 100% 100% 100% 100%

8.2 Jumlah maksimal mahasiswa per kelas

Jumlah maksimal mahasiswa per kelas setiap Jurusan/ Program Studi : • Penguasaan aspek skill maksimal 20 mahasiswa • Penguasaan aspek knowledge maksimal 40 mahasiswa

% Jurusan/ Program Studi yang telah memenuhi standar jumlah mahasiswa

70 % 80% 100% 100% 100% 100%

8.3 Rasio maksimal jumlah dosen : mahasiswa

Setiap Jurusan/ Program Studi wajib memenuhi rasio maksimal jumlah dosen dan mahasiswa: • Prodi ilmu eksakta / Pasti 1: 25 • Prodi ilmu sosial 1 : 30

% Jurusan/ Program Studi yang telah memenuhi rasio maksimal jumlah dosen : mahasiswa

70 % 80% 100% 100% 100% 100%

8.4 Buku (materi) pelajaran

Setiap dosen wajib menyusun 1 buku ajar atau diktat atau modul per matakuliah

% dosen yang telah menyusun buku ajar atau diktat atau modul

50 % 70% 100% 100% 100% 100%

8.5 Buku Wajib Matakuliah

Setiap Jurusan/ Program Studi dan perpustakaan Universitas wajib

% ketersediaan buku wajib setiap matakuliah

50 % 80% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


menyediakan buku wajib setiap matakuliah

8.6 Rasio Jumlah exemplar Buku : mahasiswa

Ketersediaan buku di perpustakaan Universitas dan Jurusan/ Program Studi

Rasio jumlah exemplar buku : mahasiswa

1:10 1:8 1:5 1:5 1:5 1:5

8.7 Berita Acara Perkuliahan (BAP)

Setiap dosen wajib mengisi BAP secara lengkap sesuai dengan GBPP dan SAP

% dosen yang mengisi BAP secara lengkap sesuai dengan GBPP dan SAP

80 % 90% 100% 100% 100% 100%

8.8 Presensi (Daftar Hadir Kuliah)

Dosen wajib memenuhi presensi kuliah minimal 12 x tatap muka (tidak termasuk UTS dan UAS)

% dosen yang memenuhi kehadiran minimal

80 % 90% 100% 100% 100% 100%

8.9 Pemberian tugas kepada mahasiswa

Setiap dosen wajib memberikan minimal 2 macam tugas kepada mahasiswa setiap semester

% dosen yang telah memberikan minimal 2 macam tugas kepada mahasiswa

70 % 100% 100% 100% 100% 100%

8.10 Prasarana dan Sarana perkuliahan (Ruang Kelas)

Setiap ruang kelas perkuliahan harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana berupa: • Kursi sesuai jumlah mahasiswa • Whiteboard sesuai d ukuran ruangan • Spidol dan penghapus papan • Alat bantu pembelajaran (infocus, layar proyektor, alat peraga, chart, dll)

% ketersediaan perlengkapan perkuliahan

50 % 70% 90% 100% 100% 100%

8.11 Prasarana dan Sarana perkuliahan (Laboratorium)

Setiap laboratorium harus dilengkapi dengan: • Jenis peralatan yang sesuai

% ketersediaan perlengkapan laboratorium

50 % 60% 70% 80 % 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


dengan kepentingan program studi • Jumlah peralatan harus sesuai dengan jumlah peserta

Tabel 3.9

Standar Mutu Penilaian Hasil Proses Pembelajaran


STANDAR INDIKATOR

CAPAIAN SASARAN DOKUMEN TERKAIT

2015 2016 2017 2018 2019 2020

9.1 Penilaian (Evaluasi)

Setiap dosen wajib memberi ujian (UTS dan UAS) sesuai dengan standar ujian dan tata tertib ujian

% dosen yang memberikan ujian (UTS dan UAS) sesuai dengan standar ujian dan tata tertib ujian

90 % 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap dosen wajib menyerahkan soal ujian selambat- lambatnya seminggu sebelum ujian dilaksanakan

% dosen yang menyerahkan soal ujian selambat- lambatnya seminggu sebelum ujian dilaksanakan

80 % 90% 100% 100% 100% 100%

Setiap dosen wajib memberi penilaian sesuai dengan pedoman penilaian yang ditetapkan IKIP Siliwangi

% dosen yang memberi penilaian sesuai dengan pedoman penilaian yang ditetapkan IKIP Siliwangi

90 % 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap dosen wajib mengisi dan menyerahkan berita acara ujian, presensi ujian, dan naskah ujian ke sekretariat fakultas pada hari terakhir ujian

% dosen yang mengisi dan menyerahkan berita acara ujian, presensi ujian, dan naskah ujian ke sekretariat fakultas pada hari terakhir ujian

80 % 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap dosen wajib memasukkan nilai secara online 1 (satu) minggu setelah ujian selesai

% dosen yang memasukkan nilai tepat waktu

80 % 85% 90% 100% 100% 100%

9.2 Evaluasi mahasiswa oleh PA

Setiap PA wajib memberikan evaluasi

% mahasiswa yang dievaluasi hasil belajarnya

70 % 100% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


2015 2016 2017 2018 2019 2020

hasil belajar mahasiswa di akhir tahun akademik Setiap PA wajib melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi belajar mahasiswa di akhir tahun akademik

% PA yang melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi belajar

70 % 100% 100% 100% 100% 100%

9.3 Evaluasi dosen oleh mahasiswa

Setiap dosen wajib dievaluasi kinerjanya oleh mahasiswa melalui Bimbingan Akademik setiap semester

% dosen yang dievaluasi oleh mahasiswa

80 % 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap Program Studi wajib melaksanakan tindak lanjut hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa

% Program Studi yang melaksanakan tindak lanjut Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa

80 % 100% 100% 100% 100% 100%

9.4 Penentuan Kelulusan

Ketua Program Studi wajib memeriksa persyaratan kelulusan 1 (satu) minggu sbelum sidang skripsi.

% mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan 1 minggu sebelum penentuan kelulusan

80 % 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 3.10 Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran


STANDAR INDIKATOR


10.1 Pemantauan Ketua Program Studi wajib memantau perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi setiap bulan

% Program Studi yang memantau perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran

80 % 100% 100% 100% 100% 100%

10.2 Supervisi (pengawasan utama)

Pimpinan Sekolah Tinggi wajib melaksanakan pengawasan, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah tinggi setiap bulan

% Pimpinan Sekolah Tinggi yang melaksanakan pengawasan

80 % 100% 100% 100% 100% 100%

10.3 Pelaporan Ketua Program Studi wajib membuat laporan tertulis mengenai proses pembelajaran setiap semester

% Program studi yang membuat laporan tertulis pada setiap akhir semester

70 % 80% 100% 100% 100% 100%

10.4 Pengambilan tindakan dalam pengawasan

Pimpinan / Program Studi wajib melaksanakan tindak lanjut pelaporan proses pembelajaran setiap semester

% Pimpinan Program Studi yang melaksanakan tindak lanjut pengawasan proses pembelajaran setiap semester

50 % 80% 100% 100% 100% 100%

10.5 Audit Internal

SPMI wajib mengevaluasi kesesuaian antara Standar dan implementasi proses pembelajaran setiap tahun akademik

% kesesuaian antara standar dan Implementasi proses pembelajaran

70 % 80 % 90 % 100% 100% 100%


d. Standar Penilaian Pembelajaran Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menentukan pencapaian hasil proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik atau mahasiswa. Penilaian pendidikan digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa dalam proses pembelajaran IKIP Siliwangi harus menetapkan standar penilaian pendidikan dengan tujuan sebagai evaluasi terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa.

Agar penilaian pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh Sekolah Tinggi, Program Pascasarjana, Program Studi di IKIP Siliwangi. 1) Landasan Hukum Standar Penilaian Pendidikan

a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

b) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang SNP Bab X tentang Penilaian Pendidikan, yakni: (1) Pasal 63 ayat 2

Penilaian Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: - Penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan - Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi

(2) Pasal 63 Ayat 3 Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Bab V tentang penilaian hasil belajar mahasiswa. (1) Pasal 12

- Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.

- Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.

- Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

(2) Pasal 13 Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi.

(3) Pasal 14 - Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah

SKS yang diisyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum. - Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000.


- IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sama atau lebih tinggi dari 2,00 atau program sarjana dan diploma, dan sama atau lebih tinggi dan 2,75 untuk program magister.

(4) Pasal 15 (a) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu: memuaskan, sangat

memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.

(b) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah: - IPK 2,00 – 2,75 : memuaskan; - IPK 2,76 – 3,50 : sangat memuaskan; - IPK 3,51 – 4,00 : dengan pujian.

(1) Predikat kelulusan untuk program magister: - IPK 2,75 – 3,40 : memuaskan; - IPK 3,41 – 3,70 : sangat memuaskan; - IPK 3,71 – 4,00 : dengan pujian.

(2) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan ditambah 0,5 tahun untuk program magister.

(3) Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

5) Pasal 16 (1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh

dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.

(2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

2) Fungsi Standar Penilaian Pendidikan

- Petunjuk bagaimana ketua jurusan/program studi dan dosen yang terkait dengan standar penilaian pendidikan melaksanakan/ memenuhi penilaian pendidikan dalam proses pembelajaran.

- Petunjuk bagi para pejabat struktural atau unit kerja yang terkait dengan standar penilaian pendidikan terhadap pelaksanaan penilaian pendidikan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga mutu pembelajaran dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

- Petunjuk bagaimana kegiatan penilaian pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3) Lingkup Standar Penilaian Pendidikan

Sejalan dengan pengembangan dan penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan proses pembelajaran menuju student centered learning yang diterapkan di IKIP Siliwangi membawa konsekuensi pada perbaikan sistem penilaian pendidikan yang harus mampu mencerminkan mutu kompetensi lulusannya.


Dalam menentapkan standar penilaian pendidikan oleh dosen, maka perguruan tinggi dalam menetapkan substansi standar penilaian, khususnya penilaian dosen mengutamakan tiga aspek yaitu:

- Metode dan mekanisme penilaian - Prosedur penilaian - Instrumen penilaian

Metode dan instrumen penilaian pendidikan oleh dosen dapat berupa tes tertulis,

lisan atau praktek serta observasi berupa pengamatan langsung terhadap seorang mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, penugasan perseorangan atau kelompok dapat berupa tugas mandiri atau kelompok seperti tugas rumah, penyusunan makalah dan lain-lain serta bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi.

Sedangkan instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan oleh dosen adalah pemenuhan (1) substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai (2) konstruksi yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan (3) bahasa yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif.

Dalam melaksanakan penilaian pendidikan diperlukan suatu langkah-langkah yang disebut prosedur penilaian pendidikan. Prosedur penilaian pendidikan sesuai rujukan dalam menetapkan tahapan penilaian secara keseluruhan mulai dari penyelarasan antara tujuan penilaian yang ditetapkan dengan tujuan pembelajaran (learning objective) yang terkait dengan kompetensi lulusan mulai penetapan tujuan, pemilihan metode penilaian agar dapat memberikan gambaran tentang capaian learning objective sampai dengan penyusunan kompleksitas dan taraf kesukaran soal-soal tes dan atau ujian sesuai dengan SAP dan atau kisi-kisi yang telah ditetapkan.

Adapun instrumen penilaian berkaitan dengan tahapan pemenuhaun standar penilaian pendidikan oleh dosen mulai dari penerapan instrumen untuk mengikuto tingkat kemampuan atau kompetensi mahasiswa yang dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, mampu menangkap (capturing) pengalaman pembelajaran mahasiswa, mengakomodasi keragaman karakteristik mahasiswa baik aspek akademik maupun non aademik, mengakomodasi lingkup materi pembelajaran untk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa sampai dengan pertimbangan ketersediaan media pembelajaran dan karakteristik alat penilaian pembelajaran.

Sedangkan aspek yang perlu diutamakan dalam standar penilaian pendidikan oleh isntitusi dalam mengukur hasil belajar mahasiswa mengutamakan aspek-aspek berupa: hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari jurusan/ program studi yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin bahwa setiap lulusan dari masing-masing jurusan/program studi memperoleh nilai akhir sesuai dengan standar institusi yang telah ditetapkan. Dalam penilaian pendidikan oleh institusi tersebut mengatur hal-hal tentang: 1) Sistem penilaian pendidikan yang disesuaikan dengan jenjangnya yang dijabarkan ke

dalam beberapa penilaian, yaitu: a) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada setiap mata kuliah yang berlaku untuk

semua jurusan/ program studi termasuk jenis komponen penilaian, kegiatan yang dinilai, bobot/presentase nilai masing-masing komponen kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan metode penilaian yang digunakan serta nilai akhir.


b) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada tiap semester termasuk penghitungan indeks prestasi semester dan jumlah maksimal satuan kredit semester yang dapat diambil atau ditempuh mahasiswa pada semester berikutnya.

c) Penilaian hasil mahasiswa pada tahap pertama masa studi untuk menentukan tahap berikutnya.

d) Penilaian hasil mahasiswa pada tahap kedua masa studi untuk menentukan tahap akhir atau tahap kelulusan.

2) Yudisium atau sebutan kelulusan bagi mahasiswa yang telah berhasil melewati masa studi tahap akhir.

3) Administrasi pengelolaan nilai hasil belajar mahasiswayang meliputi: a) Jangka waktu penyerahan berkas hasil ujian untuk dikoreksi dan dinilai. b) Jangka waktu dosen dalam melaksanakan koreksi hasil ujian dan atau koreksi

tugas-tugas mahasiswa dan penyerahan nilai. c) Jangka waktu mengolah seluruh komponen nilai hasil ujian mahasiswa hingga

waktu pengumuman hasil ujian.

Berkaitan dengan ketiga aspek penilaian pendidikan yang dilakukan baik oleh dosen maupun aspek penilaian pendidikan olej instansi tersebut, dalam melakukan penilaian mengacu pada Buku Panduan Akademik IKIP Siliwangi Tahun 2011 dan Standar Proses Pembelajaran Sistem Penjaminan Mutu Tahun Akademik 2014/2015 – 2019/2020.

Dalam mekanisme pemenuhan standar penilaian pendidikan memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu penilaian pendidikan yang harus dilaksanakan oleh jurusan/program studi dan dosen serta unit kerja maupun pejabat/ petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhuan standar penilaian pendidikan. Oleh karena itu, agar mutu pembelajaran di IKIP Siliwangi dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Penilaian Pendidikan beserta turunannya yang penyusunannya mengacu pada PP No 19 tahun 2005, Permendikbud No 49 Tahun 2014, Statuta IKIP Siliwangi, dan kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020, yang pada intinya terdiri dari dua standar turunan yaitu: 1) Standar penilaian pendidikan oleh dosen 2) Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi

Standar tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI dengan mengacu pada manual SPMI dan standar mutu tersebut merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Penilaian Pendidikan yang dilengkapi dengan Standar Operational Procedure (SOP) dan borang. Dalam implementasi standar penilaian pendidikan terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian/pemenuhan dtandar tersebut, yaitu: 1) Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi 2) Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi 3) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan Standar Penilaian Pendidikan 4) Dosen


Secara garis besar standar penilaian pendidikan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020 digambarkan dalam Tabel 11 dan Tabel 12 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.11 Standar Penilaian Pendidikan Oleh Dosen


STANDAR INDIKATOR


11.1 Penilaian Kehadiran Pembelajaran

Mahasiswa wajib menghadiri pembelajaran minimal 75% dari 14 kali tatap muka setiap semester

% mahasiswa yang menhadiri pembelajaran minimal 75% dari 14 kali tatap muka setiap semester

80% 85% 90% 95% 100% 100%

11.2 Penilaian terhadap tugas/kuis

Mahasiswa wajib mengerjakan tugas/kuis yang diberikan oleh dosen setiap semester

% mahasiswa yang mengerjakan tugas/kuis yang diberikan oleh dosen setiap semester

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Dosen wajib memberikan penilaian terhadap tugas

% mahasiswa yang memberikan tugas/kuis yang diberikan oleh dosen setiap semester

90% 95% 100% 100% 100% 100%

11.3 Penilaian UTS Pembelajaran

Setiap mahasiswa wajib mengikuti UTS setiap semester

% mahasiswa yang mengikuti UTS setiap semester

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Dosen wajib memberikan penilaian UTS setiap semester mengacu standar mutu penilaian pembelajaran tepat waktu

% dosen yang memberikan penilaian UTS setiap semester mengacu standar mutu penilaian pembelajaran tepat waktu

80% 85% 90% 95% 100% 100%

11.4 Penilaian UAS Pembelajaran

Setiap mahasiswa wajib mengikuti UAS setiap semester

% mahasiswa yang mengikuti UAS setiao semester

80% 90% 95% 95% 100% 100%

Dosen wajib memberikan penilaian UAS setiap semester mengacu standar mutu penilaian pembelajaran tepat waktu

% dosen yang memberikan penilaian UAS setiap semester mengacu standar mutu penilaian pembelajaran tepat waktu

90% 100% 100% 100% 100% 100%

11.5 Penilaian praktik kerja

Mahasiswa wajib mengikuti praktek kerja pada akhir masa studi

% mahasiswa yang mengikuti praktek kerja pada akhir masa studi

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Dosen wajib memberikan penilaian terhdap mahasiswa yang mengikuti praktek kerja

% dosen yang memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang mengikuti praktek kerja

95% 100% 100% 100% 100% 100%

11.6 Penilaian Thesis/skripsi/tugas akhir

Mahasiswa wajib membuat thesis/skripsi/tugas akhir masa studi

% mahasiswa yang membuat thesis/skripsi/tugas akhir pada akhir masa studi

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Dosen wajib melakukan bimbingan dan penilaian tesis/skripsi/tugas akhir pada akhir masa studi mahasiswa dan menyerahkan hasil penilaian kepada ketua jurusan/bag. Sekretariat sesuai dengan ketentuan

% dosen yang melakukan bimbingan dan penilaian tesis/skripsi/tugas akhir masa studi mahasiswa dan menyerahkan hasil penilaian kepada ketua jurusan/bag. Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IKIP

80% 85% 90% 95% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


yang berlaku di IKIP Siliwangi

Siliwangi

Tabel 3.12

Standar Penilaian Pendidikan oleh Institusi


STANDAR INDIKATOR


2015 2016 2017 2018 2019 2020

12.1 Penilaian hasil belajar setiap mata kuliah

Nilai mahasiswa untuk setiap mata kuilah minimal 68 (B)

% mahasiswa yang menhadiri pembelajaran minimal 75% dari 14 kali tatap muka setiap semester

80% 85% 90% 95% 100% 100%

12.2 Penilaian hasil belajar setiap semester

Indeks prestasi semester (IPS) mahaiswa untuk setiap semester minima 2,75

% pencapaian indeks prestasi semester (IPS) mahasiswa untuk setiap semester minimal

70% 80% 85% 90% 100% 100%

12.3 Penilaian Hasil Belajar Tahap Pertana

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa untuk dua semester pertama minimal 2,75

% pencapaian indeks prestasi kumulatif (IPK) mahaiswa untuk dua semester pertama minimal 2,75

75% 80% 85% 90% 100% 100%

12.4 Penilaian hasil belajar tahap kedua

Jumlah sks mahasiswa pada empat semester pertama minimal 80 SKS

% pencapaian mahasiswa jumlah SKS mahasiswa pada empat semesterr pertama minimal 80 SKS

75% 80% % 90% 100% 100%

12.5 Penilaian Yudisium

Indeks prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa tahap yudisium mnimal 2,75

% pencapaian IPK mahasiswa tahao yudisium minimal 2,75

80% 85% 90% 95% 100% 100%

12.6 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Adinistrasi Penilaian Mahasiswa secara online

Pimpinan universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelilaan administrasi penilaian mahasiswa secara online

% ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan administrasi penilaian mahasiswa secara online

80% 85% 90% 100% 100% 100%


e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen dan tenaga kependidikan merupakan pengikat aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Dosen dan tenaga kependidikan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning / SCL).

Dalam proses penyelengaraan pendidikan dosen harus menentukan dan menyusun materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, metode dan strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, menentukan dan merancang alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa sebagai penyelenggaraan pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan harus ditetapkan standarnya oleh IKIP Siliwangi. Tujuannya agar dapat mengevaluasi efektivitas keberhasilan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Agar terlaksananya mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat berjalan efektif dan bermanfaat, maka diperlukan pedoman, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh Sekolah Tinggi, Program Studi, Bagian-Bagian dan unit-unit terkait termasuk dosen serta karyawan non-dosen. Untuk itu, ditetapkan “Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan”. 1) Landasan Hukum Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

b) UU No 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa pendidik

(Dosen) bertugas merencanakan dan melaksanakan: - Proses pembelajaran; - Menilai hasil pembelajaran; - Melakukan pembimbingan dan pelatihan; - Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan Tenaga Kependidikan (tenaga penunjang) bertugas melaksanakan: - Administrasi; - Pengelolaan; - Pengembangan; - Pengawasan; - Pelayanan teknis.

c) UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: - Pasal 48 Ayat (2) tentang Jabatan Akademik Dosen. - Pasal 72 tentang Beban Kerja Dosen, mencakupi kegiatan pokok yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.


- Pasal 50 tentang Rekrutasi Dosen dikatakan bahwa Perguruan Tinggi harus melakukan proses rekrutasi dosen dengan prinsip tanpa diskriminasi.

d) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (SNP): (1) Pasal 1 ayat (28) s.d (41) menetapkan:

- Standar mutu kualifikasi akademik dosen. - Standar mutu kompetensi dosen. - Standar sertifikat keahlian dosen - Standar rasio dosen-mahasiswa - Standar kualifikasi akademik tenaga kependidikan - Standar kompetensi tenaga kependidikan - Standar sertifikat keahlian tenaga kependidikan

(2) Pasal 19 Ayat (1) menjelaskan bahwa proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

(3) Pasal 19 Ayat (2) menjelaskan bahwa pendidik memberikan keteladanan (4) Pasal 19 Ayat (3) menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan

perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

(5) Pasal 20 menjelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

(6) Pasal 21 menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per-kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

(7) Pasal 23 menjelaskan bahwa pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervise, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

(8) Pasal 36 menetapkan Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

e) Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 49 Tahun

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) : 1) Pasal 26 Ayat (1) menjelaskan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik

dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2) Kualifikasi akademik dosen tersebut merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.


3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (1) tersebut dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

4) Pasal 26 Ayat (6) menjelaskan bahwa dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

5) Pasal 26 Ayat (8) menjelaskan bahwa dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

6) Pasal 27 Ayat (1) menjelaskan bahwa perhitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: (a) Kegiatan pokok dosen yang mencakup:

- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; - Pembimbingan dan pelatihan; - Penelitian; dan - Pengabdian kepada masyarakat.

(b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan (c) Kegiatan penunjang.

7) Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada Ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.

8) Beban kerja pada kegiatan pokok bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan menjabat structural paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa.

9) Pasal 27 Ayat (5) menjelaskan bahwa beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.

10) Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

11) Pasal 28 Ayat (3) menjelaskan bahwa jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.

12) Pasal 28 Ayat (4) menjelaskan bahwa jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

13) Pasal 29 Ayat (1) menjelaskan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

14) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) tersebut dikecualikan tenaga administrasi.

15) Pasal 29 Ayat (3) menjelaskan bahwa tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.


16) Pasal 29 Ayat (4) menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

f) Statuta IKIP Siliwangi. g) Rencana Strategis (Renstra) IKIP Siliwangi h) Kebijakan Mutu IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2019/2020.

2) Fungsi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berfungsi sebagai: a) Petunjuk bagaimana dosen, tenaga kependidikan, dan bagian yang terkait

dengan sumber daya manusia (SDM) dapat merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar dosen dan tenaga kependidikan.

b) Petunjuk bagi pimpinan struktural dan/atau bagian yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan pengawasan dan penilaian sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga dosen dan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

c) Petunjuk bagaimana kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3) Lingkup Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan di IKIP Siliwangi meliputi garis

besar batasan mengenai dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Standar mutu dosen dan tenaga kependidikan di IKIP Siliwangi meliputi:

a) Standar Hak-hak Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan b) Standar Kewajiban Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan c) Standar Kualifikasi Akademik Dosen d) Standar Kompetensi Dosen e) Standar Sertifikat Keahlian Dosen f) Standar Rasio Dosen dan Mahasiswa g) Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan h) Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan i) Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan

Agar mutu dosen dan tenaga kependidikan tersebut dapat ditingkatkan, maka

diperlukan suatu standar mutu beserta standar turunannya yang mengacu pada PP No 19 Tahun 2005, Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), Permendikbud No 49 Tahun 2014, Statuta IKIP Siliwangi, Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2013-2018, dan Kebijakan Mutu IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2014/2015 – 2019/2020. Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan standar mutu. Standar mutu


tersebut merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilengkapi dengan SOP dan formulir/borang. 4) Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Dalam implementasi Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan, terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

a) Rektor IKIP Siliwangi b) Wakil Rektor bidang akademik, SDM dan Keuangan IKIP Siliwangi c) Pimpinan Program Studi d) Pimpinan Bagian e) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis f) Dosen g) Mahasiswa

Secara garis besar standar dosen dan tenaga kependidikan SPMI IKIP Siliwangi

Tahun Akademik digambarkan dalam Tabel 13 – Tabel 21 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.13

Standar hak-hak normatif dosen dan tenaga kependidikan


Standar Indikator

Capaian Sasaran Dokumen terkait 2015 2016 2017 2018 2019 2020

13.1

Pengahasilan dan jaminan kesejahteraan sosial

Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dari STKIP sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

% dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dari STKIP sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

40%

50%

60%

80%

100%

100%

13.2 Penghargaan Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan

% dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan penghargaan

10 % 20% 30%

40% 50% 60%

13.3 Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas

Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan karier (pengembangan kualitas) yang meliputi: studi lanjut,pelatihan, lokakarya, seminar

% dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan pembinaan karier (pengembangan kualitas) yang meliputi: studi lanjut, pelatihan, lokakarya, seminar

40% 50% 60%

80% 100% 100%

13.4 Perlindungan hukum

Setiap dosen dan

% dosen dan tenaga

10% 20% 30%

40% 50% 60%



Standar Indikator


dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual

tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi

kependidikan yang mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan Tinggi

Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan hak atas hasil kekayaan intelektual

% dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan hak atas hasil kekayaan intelektual

10% 20% 30%

40% 50% 60%

13.5 Kesempatan menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran

Setiap dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran

% dosen dan tenaga kependidikan yang mendapatkan kesempatan menggunakan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pembelajaran

50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.6 Kesempatan meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan informasi

Setiap dosen berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi serta mengakses sumber belajar dan informasi

% Dosen yang mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi serta mengakses sumber belajar dan informasi

50% 60% 70% 80% 90% 100%

13.7 Kebebasan akademik mimbar akademik dan otonomi keilmuan

Setiap dosen berhak mendapatkan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan

% Dosen yang mendapatkan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan

60% 70% 80% 90% 100%

100%

13.8 Kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai peraturan yang berlaku

Setiap dosen berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai peraturan yang berlaku

% dosen yang memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai peraturan yang berlaku

90% 100%

100%

100%

100%

100%

13.9 Kebebasan berserikat

Setiap dosen berhak mendapatkan kebebasan

% Dosen yang mendapatkan kebebasan

60% 70% 80% 90% 100%

100%



Standar Indikator


berserikat dalam organisasi / organisasi profesi keilmuan

berserikat dalam organisasi / organisasi profesi keilmuan

13.10

Pembinaan karir dosen

Setiap dosen berhak mendapat pembinaan karir melalui kesempatan studi lanjut

% Dosen yang mendapat pembinaan karir melalui kesempatan studi lanjut

60% 70% 80% 90% 100%

100%

Setiap dosen berhak mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai standar mutu hak dosen dan tenaga kependidikan

% Dosen yang mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai standar mutu hak dosen dan tenaga kependidikan

60% 70% 80% 90% 100%

100%

Tabel 3. 14

Standar Kewajiban Normatif Dosen dan Tenaga Kependidikan No Parameter

Pernyataan Standar

Indikator Capaian Sasaran Dokumen

terkait 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14.1

Suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan,kreatif, dinamis dan dialogis

Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis

% dosen dan tenaga kependidikan yang mampu menciptakan suasana yang menyenangkan kreatif, dinamis dan dialogis

60% 70% 80% 90% 100% 100%

14.2 Peningkatan Mutu Pendidikan

Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib meningkatkan mutu pendidikan

% dosen yang dan tenaga kependidikan yang melaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan

50% 60% 70% 80% 90% 100%

14.3 Citra Baik Lembaga, profesi dan kedudukan

Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib menjaga nama baik IKIP Siliwangi dan profesi

% dosen dan tenaga kependidikan yang telah menjaga nama baik IKIP Siliwangi dan profesi

80% 90% 100% 100% 100% 100%

14.4 Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Setiap Dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

% dosen yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)

40% 50% 60% 80% 90% 100%

14.5 Perencanaan , Pelaksanaan Proses Pembelajaran serta Penilaian hasil pembelajaran

Setiap dosen wajib merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran

% dosen yang telah melakukan perencanaan dalam pelaksanaan proses pembelajaran

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap dosen wajib melaksanakan penilaian hasil pembelajaran

% dosen yang telah melaksanakan penilaian hasil pembelajaran

90% 100% 100% 100% 100% 100%



Standar Indikator


14.6 Pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Setiap dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

% dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

70% 80% 90% 100% 100% 100%

14.7 Objektif dalam bertindak

Setiap dosen wajib bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran

% dosen yang bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran

90% 100% 100% 100% 100% 100%

14.8 Ketaatan Peraturan Perundang- undangan, Hukum, Kode Etik, Nilai- Nilai Agama dan Etika

Setiap dosen wajib menaati tata tertib sekolah tinggi, peraturan perundang- undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai- nilai agama dan etika

% dosen yang menaati tata tertib sekolah tinggi, peraturan perundang- undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika

80% 90% 100% 100% 100% 100%

14.9 Pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Setiap dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

% dosen yang meningkatkan & mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

70% 80% 90% 100% 100% 100%

Tabel 3.15 Standar Kualifikasi Akademik Dosen


STANDAR INDIKATOR


15.1 Gelar Akademik Dosen

Setiap dosen harus memiliki kualifikasi minimal Magister yang sesuai dengan keahlian dan/atau homebase program studi

% dosen yang memiliki kualifikasi minimal Magister yang sesuai dengan keahlian dan/atau homebase program studi

90% 100% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


Setiap dosen harus memiliki kualifikasi Doktor yang sesuai dengan keahlian dan/atau homebase program studi

% dosen harus memiliki kualifikasi Doktor yang sesuai dengan keahlian dan/atau homebase program studi

20% 25% 30% 35% 40% 45%

15.2 Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu

Setiap dosen wajib memiliki keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya

% dosen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan mata kuliah yang diampunya

80% 85% 90% 95% 100% 100%

15.3 Sertifikat Kompetensi

Setiap dosen harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian yang diajarkan

% dosen yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang keahlian yang diajarkan

70% 75% 80% 85% 90% 100%

15.4 Jabatan Akademik Dosen

Setiap dosen wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli

% dosen yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli

70% 80% 90% 100% 100% 100%

Setiap dosen wajib memiliki jabatan akademik minimal lektor

% dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor

30% 40% 50% 60% 70% 80%

Setiap dosen wajib memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala dan guru besar

% dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala dan guru besar

5% 10% 15% 20% 25% 30%

Tabel 3.16

Standar Kompetensi Dosen


STANDAR INDIKATOR


16.1 Kompetensi Andragonik

Setiap dosen wajib memiliki kompetensi andragonik

% dosen yang mememiliki kompetensi andragonik

80% 85% 90% 95% 100% 100%

16.2 Kompetensi Kepribadian

Setiap dosen wajib memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

% dosen yang memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

80% 85% 90% 95% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


16.3 Kompetensi Profesional

Setiap dosen wajib memiliki kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik

% dosen yang wajib memiliki kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas

80% 85% 90% 95% 100% 100%

16.4 Kompetensi Sosial

Setiap dosen wajib menciptakan. suasana akademis yang kondusif

% dosen yang telah menciptakan suasana akademis yang kondusif

80% 85% 90% 95% 100% 100%

Tabel 3.17 Standar Sertifkat Keahlian Dosen

NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17.1 Sertifikat Keahlian Dosen

Setiap dosen wajib memiliki sertifikat keahlian

% dosen yang mememiliki sertifikat keahlian

80% 85% 90% 95% 100% 100%

17.2 Pemberian Sertifikasi Dosen

Setiap dosen mendapatkan sertifikasi dosen

% dosen yang mendapatkan sertifikasi dosen

30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tabel 3.18

Standar Rasio Dosen – Mahasiswa


STANDAR INDIKATOR


18.1 Jumlah Dosen Tetap

Setiap program studi wajib memiliki minimal 6 dosen tetap sesuai kualifikasi dosen berdasarkan jenjang masing-masing program studi

% program studi yang memiliki minimal 6 dosen tetap sesuai kualifikasi dosen berdasarkan jenjang masing-masing program studi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

18.2 Rasio Dosen terhadap Mahasiswa

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi pendidikan matematika (S-1) maksimal sebesar 1:25

Besarnya rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi pendidikan matematika (S-1) maksimal sebesar 1:25

1 : 29 1 : 28 1 : 27 1 : 26 1 : 25 1 : 25

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi pendidikan bahasa inggris (S-1) maksimal sebesar 1:35

Besarnya rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi pendidikan bahasa inggris (S-1) maksimal sebesar 1:35

1 : 39 1 : 38 1 : 37 1 : 36 1 : 35 1 : 35

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia (S-1) maksimal sebesar 1:35

Besarnya rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia (S-1) maksimal sebesar 1:35

1 : 39 1 : 38 1 : 37 1 : 36 1 : 35 1 : 35

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi PLS (S-1) maksimal sebesar 1:35

Besarnya rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi PLS (S-1) maksimal sebesar 1:35

1 : 39 1 : 38 1 : 37 1 : 36 1 : 35 1 : 35

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi Magister Pendidikan Matematika (S-2)

Besarnya Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi Magister Pendidikan

1 : 20 1 : 19 1 : 18 1 : 17 1 : 16 1 : 15



STANDAR INDIKATOR


maksimal sebesar 1:15 Matematika (S-2) maksimal sebesar 1:15

Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi Magister Pendidikan Luar Sekolah (S-2) maksimal sebesar 1:20

Besarnya Rasio dosen terhadap mahasiswa untuk prodi Magister Pendidikan Luar Sekolah (S-2) maksimal sebesar 1:20

1 : 25 1 : 24 1 : 23 1 : 22 1 : 21 1 : 20

18.3 Rasio ruang kerja dosen tetap

Setiap dosen tetap wajib diberikan ruang kerja minimal 4m2

Besarnya ruang kerja dosen tetap minimal 4m2

4 m2 4 m2 6 m2 6 m2 8 m2 8 m2

Tabel 3.19

Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan


STANDAR INDIKATOR

CAPAIAN SASARAN DOKUMEN TERKAIT 2015

2016

2017

2018

2019

2020

19.1

Kualifikasi Akademik Tenaga Administrasi

Setiap tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III

% tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III

100% 100%

100%

100%

100%

100%

19.2

Kualifikasi Tenaga Perpustakaan/Pustakawan

Setiap tenaga perpustakaan / pustakawan wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S1 Bidang Ilmu Perpustakaan

% tenaga perpustakaan / pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1 Bidang Ilmu Perpustakaan

70% 75% 80% 85% 90% 100%

19.3

Kualifikasi Tenaga Laboran

Setiap tenaga laboran wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III

% tenaga laboran yang memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma III

100% 100%

100%

100%

100%

100%

Tabel 3.20

Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan


STANDAR INDIKATOR


20.1 Kompetensi tenaga kependidikan

Setiap tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

% tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya

75% 75% 80% 85% 90% 100%

20.2 Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan

Setiap pimpinan unit kerja wajib membuat program pengembangan tenaga kependidikan (pelatihan, lokakarya, seminar, studi lanjut)

% pimpinan unit kerja yang membuat program pengembangan tenaga kependidikan (pelatihan, lokakarya, seminar, studi lanjut)

60% 70% 80% 90% 100% 100%


Tabel 3.21 Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan


STANDAR INDIKATOR


21.1 Sertifikat Keahlian

Setiap tenaga kependidikan wajib memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang tugasnya

% tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang tugasnya

75% 75% 80% 85% 90% 100%

f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

Sarana dan prasarana merupakan pendukung kegiatan penyelenggara pendidikan baik bidang akademik maupun non akademik di semua unit kerja termasuk dosen, mahasiswa dan alumni. Sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting bagi terselenggaranya kesuksesan pendidikan. Oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan membutuhkan pengelolaan. Pengelolaan tidak terlepas dari sebuah kegiatan manajemen yang meliputi beberapa kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, dan penghapusan serta penataan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

Dengan demikian, sarana dan prasarana harus ditetapkan standarnya oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi dengan tujuan agar dapat mengevaluasi efektivitas keberhasilan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung pencapaian penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien serta mendorong terciptanya budaya mutu dan pemanfaatan sarana dan prasarana di seluruh lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi.

Agar sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan di IKIP Siliwangi dapat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya mutu penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi serta dikendalikan dan ditingkatkan oleh IKIP Siliwangi dengan menetapkan “Standar Sarana dan Prasana” 1) Landasan Hukum Standar Sarana Dan Prasarana

a) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 45 ayat 1 berbunyi : Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

b) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (1) Pasal 42 ayat (1)

- Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

- Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidik, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah


raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Pasal 43 - Standar keragaman jenis peralatan laboratorium Ilmu Pendidikan Alam

(IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

- Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

- Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

- Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran masing-masing mata pelajran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.

- Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan buku teks pelajaran dinilai oleh BNSP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

c) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tahun 2010 Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bab VII tentang Praktik Baik Standar Sarana dan Prasarana.

d) Statuta IKIP Siliwangi e) Rencana strategis (Renstra) IKIP Siliwangi f) Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi tahun akademik.

2) Fungsi Standar Sarana Dan Prasarana

- Petunjuk bagaimana unit kerja yang terkait dengan standar sarana dan prasarana dapat merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan / meningkatkan standar sarana dan prasarana.

- Petunjuk para pejabat struktural dan/atau unit kerja yang terkait dengan standar sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian manajemen pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelengaraan pendidikan di IKIP Siliwangi dapat di tingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

- Petunjuk bagaimana manajemen sarana dan prasarana dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3) Lingkup Standar Sarana Dan Prasarana

Pedoman standar sarana dan prasarana IKIP Siliwangi meliputi garis besar batasan mengenai standar sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan di semua unti kerja di IKIP Siliwangi.

a) Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.


Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: (1) Sarana pembelajaran, mencakup:

- Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelngkapan di ruang kelas, misal papan tulis, meja, kursi, OHP, LCD, komputer, mikrophone, bahan habis pakai dan lain-lain.

- Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.

(2) Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, dan hotspot. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

b) Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai Prasarana akademik dapat dibagi 2 (dua) kelompok yaitu: (1) Prasarana bangunan, mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk

keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan seperti: mushola, kantin, pusat pelayanan mahasiswa, dan prasarana olahraga.

(2) Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman.

Agar mutu sarana dan prasarana di IKIP Siliwangi sebagai pendukung kegiatan

baik akademik maupun non akademik dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan maka diperlukan buku pedoman dalam implementasi standar sarana dan prasarana dengan mengacu pada PP No 19 tahun 2005, Permendikbud No 49 Tahun 2014, Praktik Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), Statuta IKIP Siliwangi, Renstra IKIP Siliwangi dan Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik yang meliputi:

a) Standar Lahan dan Bangunan

Lahan dan bangunan harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan, tahan gempa.

b) Standar Ruang dan Peralatan Kuliah Ruang kuliah harus mempertimbangkan rasio luas ruang kuliah per mahasiswa, memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan peralatan ruang kuliah harus disediakan secara lengkap berdasarkan kebutuhan dan keefektifan dalam pemakaian.

c) Standar Ruang Perpustakaan dan Sumber Belajar Ruang perpustakaan harus memperhatikan rasio luas perpustakaan dengan ruang koleksi, ruang pengguna, ruang referensi, ruang baca khusus dan ruang pimpinan/staf. Mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan lingkungan dan tahan gempa, dan dilengkapi dengan perlengkapan sesuai kebutuhan dan keefektifan penggunaannya serta kemampuan sekolah tinggi


d) Standar Ruang dan Peralatan Laboratorium dan/atau bengkel kerja dan/atau studio Ruang laboratorium dan/atau bengkel dan/atau studio harus memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan.

e) Standar Ruang Pimpinan, Ruang Dosen, Ruang Tata Usaha, Kantin dan Perlengkapannya Ruang pimpinan, Ruang Dosen, Ruang Tata Usaha, Kantin harus memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan.

f) Standar Ruang Ibadah, Olah Raga dan Berekreasi dan Perlengkapannya Ruang Ibadah, Olah Raga dan Berekreasi harus memberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan dan manfaatnya

g) Standar Ruang Lain untuk Menunjang Proses Pembelajaran Ruang bersama untuk mahasiswa, ruang Senat Mahasiswa, ruang Himpunan Mahasiswa, UKM, Poliklinik harus mempertimbangkan kebutuhan dan kefektifan pengunaannya serta kemampuan sekolah tinggi.

h) Standar Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan Perlengkapan lain untuk menunjang proses pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan kefektifan pengunaannya serta kemampuan sekolah tinggi.

i) Standar Prasarana Umum Prasarana umum berupa Ruang konseling , listrik dan telepon, WC/Toilet, Parkir, Gudang dan taman harus mempertimbangkan pemenuhan persyaratan dan perlengkapan peralatannya serta kemampuan sekolah tinggi.


mekanisme penetapan standar, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar mutu. Standar mutu tersebut merupakan dom\kumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI standar sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan Standar Operational Prosedur (SOP) dan formulir/borang/proforma.

4) Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pencapaian / Pemenuhan Isi Standar Sarana

Dan Prasarana Dalam implementasi standar sarana dan prasarana terdapat pihak/subyek yang

bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan isi standar tersebur, yaitu: - Pimpinan Institusi dan Program Studi - Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi - Pimpinan Unit Pelaksana Teknis - Dosen - Mahasiswa - Organisasi Mahasiswa - Organisasi Alumni


Secara garis besar standar sarana dan prasarana pembelajaran SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik 2014/2015 - 2019/2020 digambarkan dalam Tabel 22 – Tabel 30 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.22

Standar Lahan dan Bangunan


STANDAR INDIKATOR


22.1

Persyaratan Lahan dan Bangunan

Lahan dan Bangunan memenuhi persyaratan : - Keamanan - Keselamata

n - Kesehatan

Lingkungan

% Terpenuhinya keamanan di area lahan dan bangunan yang dilengkapi dengan pagar

80% 85% 90% 95% 100%

100%

% Terpenuhinya keselamatan di area lahan dan bangunan yang dilengkapi dengan : rambu-rambu di tempat pelayanan dan umu, alat pemadam kebakaran, penagkal petir dan pedomana keselamatan

80% 85% 90% 95% 100%

100%

%Terpenuhinya kesehatan lingkungan di area lahan dan bangunan yang dilengkapi dengan : tempat sampah, penghijauan, resapan dan penanganan limbah

80% 85% 90% 95% 100%

100%

22.2

Pemanfaatan Lahan dan Bangunan

Lahan dan bangunan untuk pengembangan sarana proses pembelajaran dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan

% Lahan dan bangunan dimanfaatkan untuk pengembangan proses pembelajaran seperti : kantor, ruang kelas, ruang perpustakaan dan laboratorium

30% 40% 50% 60% 70% 80%

% Lahan dan bangunan harus dimanfaatkan untuk fasilitas kegiatan kemahasiswaan, seperti lapangan olah raga, ruang fasilitas UKM, ruang bersama dan poliklinik mahasiswa

30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tabel 3.23

Standar Ruang dan Peralatan Kuliah NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23.1. Sarana Ruang Kuliah

Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan : - Pendingin

ruangan

% ruang kuliah dilengkapi dengan pendingin ruangan

50% 70% 90% 100% 100% 100%

23.2. Kecukupan ruang kuliah

Setiap ruang kuliahn harus memenuhi kecukupan 2 m2 per peserta didik

% ruang kuliah yang memenuhi kecukupan 2 m2 per peserta didik

80% 90% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


23.3. Meja dan Kursi Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan kursi kuliah mahasiswa : - Prodi eksakta :

25 buah - Prodi sosial :

30 buah

% kecukupun jumlah kursi kuliah setiap ruang kuliah per prodi

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap ruangan kuliah harus dilengkapi dengan 1 kursi dan 1 meja dosen ukuran (100x60x75cm)

%Tersedianya 1 kursi dan 1 meja dosen ukuran (100x60x75cm)

90% 100% 100% 100% 100% 100%

23.4. Whiteboard Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan 1 buah whiteboard ukuran 2,8 mx 1,5m

% Tersedianya whiteboard ukuran 2,8 mx 1,5m

100% 100% 100% 100% 100% 100%

23.5. ATK Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan 3 spidol dan 1 penghapus

% tersedianya perlengkapan perkuliahan 3 spidol dan 1 penghapus

100% 100% 100% 100% 100% 100%

23.6. Alat Pengeras Suara

Setiap ruang kuliah yang berkapasitas minimum 40 orang harus dilengkapi dengan pengeras suara (microphone)

% tersedianya pengeras suara (microphone) di setiap ruang kuliah yang berkapasitas minimum

50% 75% 100% 100% 100% 100%

23.7. Peralatan LCD, Layar proyektor, Komputer dan Jaringan

Setiap ruang kuliah harus dilengkapi dengan LCD, layar proyektor, komputer dilengkapi oleh jaringan online

% tersedianya LCD, layar proyektor, komputer dilengkapi oleh jaringan online

30% 60% 90% 100% 100% 100%

Tabel 3.24

Standar Perpustakaan dan Sumber Belajar


STANDAR INDIKATOR


24.1. Letak/ lokasi ruang perpustakaan

Lokasi ruang perpustakaan mudah diakses

Lokasi ruang perpustakaan mudah diojangkau dan memperhatikan pemakai kebutuhan khusus

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

24.2. Alokasi ruang perpustakaan

Ruang koleksi umum dan referensi 45% dari luas perpustakaan

Ruang koleksi umum dan referensi 45% dari luas perpustakaan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Ruang pengguna 25% dari luas perpustakaan

Ruang pengguna 25% dari luas perpustakaan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Ruang pimpinan dan staf 20% dari ruang perpustakaan

Ruang pimpinan dan staf 20% dari ruang perpustakaan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Ruang lain-lain 10% dari luas perpustakaan

Ruang lain-lain 10% dari luas perpustakaan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

24.3. Tata Ruang Tata ruang harus berdasarkan efisiensi alur kerja

% tersedianya tata ruang harus berdasarkan efisiensi alur kerja

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang Koleksi, ruang terbitan berkala, ruang baca, ruang multimedia dan ruang kerja harus memadari

% Ruang Koleksi, ruang terbitan berkala, ruang baca, ruang multimedia dan ruang kerja harus

90% 100% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


memadari

Penerangan ruangan harus memadai

% ruangan dengan penerangan memadai

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang perpustakaan harus memiliki rambu-rambu perpustakaan dalam bentuk tulisan, simbol dan gambar

% ruang perpustakaan memiliki rambu-rambu dalam bentuk tulisan, simbol dan gambar

100% 100% 100% 100% 100% 100%

24.4. Buku dan Sumber Belajar

Buku teks setiap program studi minimal 400 judul untuk S1, 70 untuk S2

% terpenuhinya buku teks setiap program studi minimal 400 judul untuk S1, 70 untuk S2

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Skripsi setiap program studi 200 judul untuk S1

% terpenuhinya Skripsi setiap program studi 200 judul untuk S1,

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tesis setiap program studi 100 judul untuk S2

% terpenuhinya Tesis setiap program studi 100 judul untuk S2

60% 70% 80% 90% 100% 100%

Jurnal ilmiah terakreditasi per program studi minimal (miniimal judul 3 untuk S1, 5 judul S2)

% terpenuhi Jurnal ilmiah terakreditasi per program studi minimal (miniimal judul 3 untuk S1, 5 judul S2)

30% 40% 60% 70% 80% 90%

Prosiding seminar minimal 9 judul untuk S1 dan S2

% terpenuhinya Prosiding seminar minimal 9 judul untuk S1 dan S2

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Semua mata kuliah praktikum memiliki modul

% terpenuhinya Semua mata kuliah praktikum memiliki modul

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Akses ke perpustakaan luar (sumber pustaka lainnya) di luar PT

Jumlah akses ke perpustakaan luar (sumber pustaka lainnya) di luar PT

5 5 5 5 5 5

24.5. Peralatan Perpustakaan : - Meja - Kursi

Ruang perpustakaan harus dilengkapi dengan : - Meja dan

kursi perpustakaan

- Meja dan kursi staf

- Meja dan kursi pengunjung

- Meja sirkulasi

- Meja - Multimedia

yang mencukupi bagi pengunjung

% tersedianya ruang perpustakaan harus dilengkapi dengan : - Meja dan

kursi perpustakaan

- Meja dan kursi staf

- Meja dan kursi pengunjung

- Meja sirkulasi

- Meja Multimedia yang mencukupi bagi pengunjung

90% 100% 100% 100% 100% 100%

24.6. Peralatan Perpustakaan - Multimedia

Ruang perpustakaan harus dilengkapi dengan peralatan multimedia

% terpenuhinya peralatan multimedia di ruang perpustakaan

2 3 4 5 6 7

Peralatan % terpenuhinya 2 4 4 6 6 8



STANDAR INDIKATOR


komputer untuk pelayanan informasi pengunjung minimal 5 unit

komputer untuk pelayanan informasi pengunjung minimal 5 unit

Peralatan Multimedia harus dilengkapi dengan pelayanan mengakses melalui internet

% terpenuhinya jaringan internet yang mampu untuk mengakses komputer perpustakaan

80% 90% 100% 100% 100% 100%

Peralatan Multimedia harus dilengkapi dengan TV, DVD Player dan Komputer

Jumlah peralatan mutimedia berupa : TV, DVD Player dan Komputer

1 1 2 3 4 5

Tabel 3.25

Standar Ruang dan Peralatan Laboratorium dan/ atau Bengkel Kerja dan/ atau Studio


STANDAR INDIKATOR


25.1. Ruang laboratorium/ bengkel kerja/ Studio

Universitas harus menyediakan ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi sesuai dengan kebutuhan setiap program studinya

% tersedianya ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi sesuai dengan kebutuhan setiap program studinya

90% 100% 100% 100% 100% 100%

25.2. Alokasi ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi

Alokasi ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi meliputi : - Ruang

praktik/ kegiatan pembelajaran

- Ruang preparasi dan pelayanan/ teknisi

- Ruang alat dan bahan

% terpenuhinya alokasi ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi meliputi : - Ruang

praktik/ kegiatan pembelajaran

- Ruang preparasi dan pelayanan/ teknisi

Ruang alat dan bahan

90% 100% 100% 100% 100% 100%

25.3. Peralatan Laboratorium/ bengkel kerja/ studi

Setiap ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi harus dilengkapi dengan jenis peralatan sesuai kebutuhan setiap program studi

% terpenuhinya perlengkapan ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi setiap program studi

50% 90% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


Setiap ruang laboratorium/ bengkel kerja studio harus dilengkapi meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan setiap program studi

% terpenuhinya ruang laboratorium/ bengkel kerja studio harus dilengkapi meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan setiap program studi

80% 90% 100% 100% 100% 100%

Setiap ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi harus dilengkapi meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan setiap program studi

% terpenuhinya ruang laboratorium/ bengkel kerja/ studi harus dilengkapi meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan setiap program studi

80% 90% 100% 100% 100% 100%

Tabel 3.26

Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Ruang Tata Usaha dan Kantin serta Perlengkapannya


Standar Indikator


26.1. Ruang pimpinan

Setiap pimpinan unit kerja harus mendapat fasilitas ruangan tersendiri dilengkapi dengan pendingin ruangan

% terpenuhinya ruang pimpinan unit kerja harus mendapat fasilitas ruangan tersendiri dilengkapi dengan pendingin ruangan

90% 100% 100% 100% 100% 100%

26.2 Perlengkapan ruang pimpinan

Setiap ruang pimpinan unit dilengkapi dengan : - Meja dan

kursi kerja

- Meja dan kursi tamu

- Meja dan kursi rapat

- Komputer dan printer

- Lemari dokumen

- Filling cabinet

- Alat tulis kantor

- Telpon dan jaringan

% tersedianya ruang pimpinan unit dilengkapi dengan : - Meja dan

kursi kerja - Meja dan

kursi tamu - Meja dan

kursi rapat

- Komputer dan printer

- Lemari dokumen

- Filling cabinet

- Alat tulis kantor

Telpon dan jaringan internet

90% 90% 100% 100% 100% 100%



Standar Indikator


internet 26.3. Kenyaman

Ruang Dosen Setiap dosen harus mendapat fasilitas ruang dosen yang dilengkapi dengan pendingin, komputer dan jaringan internet

% Setiap dosen harus mendapat fasilitas ruang dosen yang dilengkapi dengan pendingin, komputer dan jaringan internet

70% 80% 100% 100% 100% 100%

Setiap dosen harus mendapat kecukupan luas ruang dosen min 4 m2

% setiap dosen harus mendapat kecukupan luas ruang dosen min 4 m2

80% 90% 100% 100% 100% 100%

26.4 Perlengkapan Ruang Dosen

Setiap dosen harus mendapat fasilitas perlengkapan berupa : - Meja dan

kursi kerja

- Lemari/ locker

- Alat tulis kantor

- Kantor - Akses

Internet

% Setiap dosen harus mendapat fasilitas perlengkapan berupa : - Meja dan

kursi kerja - Lemari/

locker - Alat tulis

kantor - Kantor - Akses

Internet

100% 100% 100% 100% 100% 100%

26.5. Tuang Tata Usaha

Rasio luas ruang tata usaha 63 m2 dengan lebar 7 m, panjang 9 m.

% luas ruang tata usaha 63 m2 dengan lebar 7 m, panjang 9 m.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio luas ruang tata usaha 10 m2 orang karyawan

% luas ruang tata usaha 10 m2 orang karyawan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

26.6 Sarana Ruang Tata Usaha

Ruang tata usaha harus dilengkapi 1 set/ ruang perabot kerja berupa : - Kursi dan

meja setengah biro per karyawan

- Kursi untuk tamu

% Ruang tata usaha harus dilengkapi 1 set/ ruang perabot kerja berupa : - Kursi dan

meja setengah biro per karyawan

Kursi untuk tamu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang tata usaha harus dilengkapi 1 set/ ruang perabot kerja berupa : - Kursi dan

meja perkaryawan

% terpenuhinya Ruang tata usaha harus dilengkapi 1 set/ ruang perabot kerja berupa : Kursi dan meja perkaryawan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang tata usaha harus memiliki peralatan

% terpenuhinya Ruang tata usaha harus memiliki

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Standar Indikator


untuk penyimpanan dokumen : - Lemari - Filling

cabinet - Locker - Rak - Lemari

peralatan untuk penyimpanan dokumen : - Lemari - Filling

cabinet - Locker - Rak Lemari

Ruang tata usaha harus memiliki peralatan berupa : - Penunjang

komunikasi (telepon dan internet)

- Komputer, printer, scanner

% tersedianya peralatan berupa : - Penunjang

komunikasi (telepon dan internet)

Komputer, printer, scanner

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Biro umum dan pengadaan melakukan pemantauan dan perawatan terhadap seluruh peralatan di ruang tata usaha

% terlaksananya pemantauan dan perawatan terhadap seluruh peralatan di ruang tata usaha

100% 100% 100% 100% 100% 100%

26.7. Ruang kantin Luas kantin minimum 25m2

% terpenuhinya Luas kantin minimum 25m2

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Universitas mengadakan kantin terpadu

% tersedianya kantin terpadu

0% 0% 0% 100% 100% 100%

Ketersediaan ruang kantin

% tersedianya ruang kantin

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tabel 3.27

Standar Tempat Ibadah, Olah Raga dan Bekreasi dan Perlengkapannya


STANDAR INDIKATOR


27.1. Ruang ibadah Ketersediaan ruang ibadah

% tersedianya ruang ibadah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perlengkapan ibadah

Terpenuhinya perlengkapan ibadah

% Terpenuhinya perlengkapan ibadah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

27.2. Ruang Olah Raga

Kampus menyediakan berbagai sarana olah raga dalam kondisi baik

% tersedianya berbagai sarana olah raga dalam kondisi baik

70% 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap kegiatan olah raga dikoordinis oleh Unit Kegiatan Mahasiswa

% tersedia UKM yang aktif mengelola kegiatan olah raga

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang olah raga dilengkapi dengan fasilitas peralatan olah raga sesuai dengan bidang olah raga

% tersedianya perlengkapan olah raga sesuai dengan bidang olah raga

70% 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 28 Standar Ruang Lain untuk Menunjang Proses Pembelajaran


STANDAR INDIKATOR


28.1. Ruang Bersama

Kampus menyediakan ruang bersama mahasiswa

% tersedianya ruang bersama mahasiswa

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Luar ruang bersama mampu menampung minimum 20 orang mahasiswa

% tersedianya ruang bersama mampu menampung minimum 20 orang mahasiswa

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang bersama harus dilengkapi dengan akses wifi

% tersedianya Ruang bersama harus dilengkapi dengan akses wifi

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang bersama harus dilengkapi dengan perlengkapan pembelajaran

% tersedianya Ruang bersama harus dilengkapi dengan perlengkapan pembelajaran

50% 100% 100% 100% 100% 100%

28.2. Ruang BEM tingkat Kampus dan Program Studi

Kampus harus melakukan penataan ruang BEM

% Kampus harus melakukan penataan ruang BEM

50% 50% 100% 100% 100% 100%

Ruang BEM harus dilengkapi dengan peralatan ruang BEM

% tersedianya Ruang BEM harus dilengkapi dengan peralatan ruang BEM

70% 100% 100% 100% 100% 100%

Luas ruang BEM 25 m2 (5x5m)

% tersdianya ruang BEM seluas 25 m2 (5x5m)

70% 100% 100% 100% 100% 100%

28.3. Ruang Himpunan Mahasiswa

Setiap Program studi harus melakukan penataan ruang himpunan mahasiswa

% Setiap Program studi harus melakukan penataan ruang himpunan mahasiswa

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Setiap program studi harus melakukan penataan ruang himpunan mahasiswa

% program studi harus melakukan penataan ruang himpunan mahasiswa

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang himpunan harus dilengkapi dengan peralatan kegiatan himpunan

% terpenuhinya ruang himpunan dengan peralatan kegiatan himpunan

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Luas ruang himpunan mahasiswa

Luas ruang himpunan mahasiswa

90% 100% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


25m2- (5x5m) 25m2- (5x5m) 28.4. Ruang Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Kampus harus melakukan penataan ruang UKM

% Kampus harus melakukan penataan ruang UKM

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang UKM harus dilengkapi dengan peralatan ruang UKM

% tersedianya perlengkapan di ruang UKM

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Luas ruang UKM 25 m2 (5x5m)

Luas ruang UKM 25 m2 (5x5m)

90% 100% 100% 100% 100% 100%

28.5. Poliklinik Kampus harus menyediakan ruang poliklinik di lingkungan kampus bagi seluruh civitas akademik maupun mahasiswa

% Kampus harus menyediakan ruang poliklinik di lingkungan kampus bagi seluruh civitas akademik maupun mahasiswa

0% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang poliklinik harus dilengkapi dengan peralatan yang standar

% poliklinik dilengkapi dengan peralatan yang standar

0% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabel 3.29

Standar Peralatan dan Perlengkapan Pendidikan


STANDAR INDIKATOR


29.1. Peralatan dan perlengkapan proses pembelajaran

Setiap ruang kuliah dilengkapi dengan peralatan pendukung : - Komputer - LCD

Proyektor - Layar

Proyektor

% tersedianya peralatan pendukung perkuliahan seperti : - Komputer - LCD

Proyektor - Layar

Proyektor

30% 50% 80% 100% 100% 100%

Ruang kuliah harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat mengakses informasi (wifi)

% tersedianya Ruang kuliah yang dilengkapi dengan peralatan yang dapat mengakses informasi (wifi)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

29.2. Peralatan Praktikum dan Praktek

Ketersediaan laboratorium peralatan praktikum, praktek dan alat peraga sesuai mata kuliah dan kurikulum

% Ketersediaan laboratorium peralatan praktikum, praktek dan alat peraga sesuai mata kuliah dan kurikulum

80% 100% 100% 100% 100% 100%


Tabel 3.30 Standar Prasarana Umum

NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30.1. Ruang Konseling

Kampus harus menyediakn ruang konseling

% tersedianya ruang konseling di setiap program studi

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Peralatan dan perlengkapan ruang konseling

Ruang konseling dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai

% tersedianya Ruang konseling dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai

50% 100% 100% 100% 100% 100%

30.2 Ruang organisasi mahasiswa

Kampus harus menyediakan ruang organisasi mahasiswa

% tersedianya ruang organisasi mahasiswa

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Ruang organisasi mahasiswa dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai

% tersedianya peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk ruang organisasi mahasiswa

50% 100% 100% 100% 100% 100%

30.3. WC/ Toilet Kampus harus menyediakan WC/ Toilet yang memadai

% tersedianya WC/ Toilet yang memadai

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Kampus harus menyediakan perlengkapan/ peralatan keperluan WC/ Toilet yang memadai

% tersedianyaperlengkapan/ peralatan keperluan WC/ Toilet yang memadai

50% 100% 100% 100% 100% 100%

Pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan penataan terhadap luas minimum WC/ Toilet

%Pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan penataan terhadap luas minimum WC/ Toilet

50% 100% 100% 100% 100% 100%

30.4. Gudang Kampus harus menyediakan gudang dengan luas dan perlengkapan yang memadai

% tersedianya gudang dengan luas dan perlengkapan yang memadai

80% 100% 100% 100% 100% 100%

30.5. Tempat parkir

Kampus harus menata kembali luas parkir

% terlaksananya penataan kembali luas parkir

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Luas tempat parkir

Luas tempat parkir harus memadai

% tersedianya tempat parkir yang memadai

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Rambu-rambu

Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan

% Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan keperluan

80% 100% 100% 100% 100% 100%

30.6. Instalasi Daya Listrik

Kampus melakukan pemantauan dan penataan terhadap Instalasi listrik secara berkala

% pelaksanaan penataan terhadap Instalasi listrik secara berkala

80% 100% 100% 100% 100% 100%

30.7. Jaringan Telekom

Kampus hasrus melakukan peninjauan terhadap jaringan/ sambungan dan instalasi telepon

% peninjauan terhadap jaringan/ sambungan dan instalasi telepon

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Pemakaian fasilitas telpon

% Pemakaian fasilitas telpon sesuai kebutuhan

80% 100% 100% 100% 100% 100%



STANDAR INDIKATOR


sesuai kebutuhan

30.8. Air Penyediaan air bersh layak pakai sesuai standar PAM

% Penyediaan air bersh layak pakai sesuai standar PAM

80% 100% 100% 100% 100% 100%

30.9. Transportasi Bis Kampus

Jumlah bis kampus memnuhi daya angkut mahasiswa, karyawan dan lain-lain

% Jumlah bis kampus memnuhi daya angkut mahasiswa, karyawan dan lain-lain

80% 100% 100% 100% 100% 100%

Kualitas baik (fisik baik, terawat, ada dokumen pemakaian dan perawatan)

% pelaksanaan perawatan dilakukan secara berkala

20% 60% 80% 100% 100% 100%

30.10 Taman Pimpinan lembaga melakukan peninjauan dan penataan taman untuk menunjang suasana belajar yang nyaman dan pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan dan keindahan

% pelaksanaan peninjauan dan penataan taman untuk menunjang suasana belajar yang nyaman dan pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan dan keindahan

90% 100% 100% 100% 100% 100%

Perawatan dan pemeliharaan taman

% pelaksanaan Perawatan dan pemeliharaan taman

90% 100% 100% 100% 100% 100%

g. Standar pengelolaan pembelajaran;

Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan Tata Pamong merupakan adanya suatu struktur organisasi yang jelas, efisien dan fleksibel. Pengertian fleksibel adalah mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan. Apabila diperlukan, struktur organisasi dapat ditambah dan apabila dirasa sudah tidak diperlukan dapat dihilangkan tanpa mengubah struktur inti dari struktur sekolah tinggi. Ini penting mengingat dinamika serta persaingan antar lembaga pendidikan tinggi yang semakin ketat, yang menuntut untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Struktur Organisasi (Tata Pamong ) di IKIP Siliwangi terdiri dari struktur bidang akademik dan struktur bidanga non akademik. Dalam mengelola bidang akademik dan non akademik diperlukan standar pengelolaan dengan tujuan agar kegiatan akademik dan non akademik dapat dilaksanakaan secara efektif dan efisien serta secara terus menerus dan berkelanjutan.

Agar pengelolaan bidang akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi terselenggarakannya pendidikan di IKIP Siliwangi, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria yang harus dipenuhi, dikendalikan dan ditingkatkan secara terus menerus baik di tingkat sekolah tinggi, program studi dan unit-unit terkait termasuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, untuk itu perlu ditetapkan “Standar Pengelolaan”

Oleh karena itu dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di IKIP Siliwangi bertujuan menguatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik melalui:


- Peningkatan kapasitas pendanaan untuk mewujudkan kemandirian, - Peningkatan citra dan pelayanan publik, - Peningkatan kapasitas pengelolaan yang kompeten, akuntabel dan transparan. - Peningkatan kerjasama institusi.

1) Landasan Hukum Standar Pengelolaan

a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 49 ayat 2 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 52 Ayat (1) dan (6) “Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: - Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; - Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori

aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

- Struktur organisasi satuan pendidikan; - Pembagian tugas di antara pendidik; - Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; - Peraturan akademik; - Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik,

tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;

- Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;

- Biaya operasional satuan pendidikan.

“Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang

merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.

(2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran,

ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur; - jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun

ajaran berikutnya; - mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal,

semester genap, dan semester pendek bila ada;


- penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;

- buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; - jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pembelajaran; - pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; - program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang

meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;

- jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

- jadwal rapat dewan dosen dan rapat senat akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;

- rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;

- jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

Pasal 54 Ayat (1) dan (3) (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif

dan akuntabel . (2) (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan

tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 55 Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pasal 56 Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak- pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan. Pasal 57 Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. Pasal 58 Ayat (1) , (2), (3), (7), (8) (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan

pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan. (2) (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik

ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta


didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

(4) (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang- kurangnya setiap akhir semester.

(5) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

b) Statuta IKIP Siliwangi. c) Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Tahun 2015-2019

2) Fungsi Standar Pengelolaan

- Sebagai acuan dan tolak ukur dalam pengelolaan bidang akademik maupun non akademik berdasarkan Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun 2014/2015 – 2019/2020.

- Sebagai acuan para pejabat berwenang dan/atau unit kerja yang terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar pengelolaan pendidikan tinggi dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutnya.

3) Luas Lingkup Standar Pengelolaan

a) Standar Rencana Kerja Menengah Tahunan Rencana Kerja Tengah Tahunan (RKTT) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Jangka Tahunan (RKJT). RKJT disusun oleh IKIP Siliwangi yang direncanakan untuk periode 2014 – 2019. RKTT tersebut mengacu pada kebijakan mutu SPMI IKIP Siliwangi Tahun 2014/2015 – 2019/2020. Dalam RKTT tersebut mencakup Rencana Kerja Sekolah Tinggi (RKST) yang disebut dengan RKTT (Rencana Kerja Tengah Tahunan). Rencana Kerja Tengah Tahun (RKTT) disusun dengan mengacu pada Standar Mutu. RKT atau RKS digunakan untuk panduan kegiatan sekolah tinggi setiap tengah tahun ke depan dan akan dievaluasi pada akhir tengah tahun atau per semester.

b) Standar Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM). RKJM IKIP Siliwangi direncanakan untuk masa 2014 – 2019. RKJM tersebut mengacu pada kebijakan mutu SPMI IKIP Siliwangi Tahun 2014/2015 – 2019/2020. Dalam RKJM mencakup Rencana Kerja Universitas (RKU) atau disebut dengan RKT (Rencana Kerja Tahunan). Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun untuk tahun akademik 2011-2015 dengan mengacu kepada Standar Mutu. RKT atau RKS digunakan untuk panduan kegiatan sekolah tinggi satu tahun ke depan dan akan dievaluasi pada akhir tahun akademik.


c) Standar Pengelolaan Akademik Unsur utama manajemen akademik yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, layanan sarana penunjang proses pembelajaran, dan penjaminan mutu proses pembelajaran.

Proses utama manajemen akademik maliputi : seleksi calon mahasiswa baru, pendaftaran, pembayaran SPP dan pengisian KRS, pembelajaran di kelas dan di luar kelas (laboratorium, workshop, studio dan perpustakaan) serta berbagai kegiatan penunjang kemahasiswaan seperti: kegiatan minat dan bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa. Keseluruhan proses ini disusun dan dievaluasi dalam kerangka acuan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Pengembangan manajemen akademik tersebut akan semakin kompleks dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang tercatat dalam perguruan tinggi, sehingga sistem administrasi perlu dilaksanakan dengan rapih dan didukung dengan sistem informasi yang memadai. Kebijakan manajemen akademik ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan operasionalisasinya dilaksanakan oleh beberapa lembaga/unit yang relevan seperti : Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPT P2M), Bagian Akademik, dan berbagai unit pelaksana Teknis (UPT) untuk menunjang kegiatan akademik seperti UPT Perpustakaan, dan lain-lain.

d) Standar Pengelolaan Operasional

Standar pengelolaan operasional menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja unit dalam melaksanakan program kerjanya.

Secara konseptual operasional diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah

instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang dikehendaki tersebut berupa pengguna- pengguna sistem proses kerja dalam bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja.

Dilihat dari fungsinya, pengelolaan operasional berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku; menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung; sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan; menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik; dan menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja.

Secara umum, pengelolaan operasional merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Pengelolaan operasional sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisien berdasarkan suatu standar yang sudah baku.

Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja di seluruh lingkungan IKIP Siliwangi dapat terkendali dan dapat berjalan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai instrumen menejemen, pengelolaan operasioanl harus berlandaskan pada menejemen kualitas (Quality Management System) yaitu sekumpulan prosedur yang terdokumentasi dan


praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses terhadap tujuan yang telah ditetapkan

Sistem manajemen kualitas berfokus pada konsistensi dari proses kerja. Hal ini mencakup beberapa tingkat dokumentasi terhadap standar-standar kerja. Sistem ini berlandaskan pada pencegahan kesalahan, sehingga bersifat proaktif, bukan pada deteksi kesalahan yang bersifat reaktif. Oleh karena dalam pengelolaan operasional diperlukan standar operasional prosedur dan tahap penting dalam penyusunan standar operasional prosedur adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja.

Penyusunan standar operasional prosedur dengan melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Analisis sistem dan prosedur kerja

Analisis sistem dan prosedur kerja adalah kegiatan mengidentifikasikan fungsi-fungsi utama dalam suatu pekerjaan, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi sistem dan prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi sedemikian rupa, sehingga muncul dalam bentuk keseluruhan, bekerja, berfungsi atau bergerak secara harmonis yang ditopang oleh sejumlah prosedur yang diperlukan, sedang prosedur merupakan urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam dan terpadu. b) Analisis Tugas

Analisis tugas merupakan proses manajemen yang merupakan penelaahan yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap perencanaan dan perbaikan organisasi. Analisa tugas diharapkan dapat memberikan keterangan mengenai pekerjaan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan tanggung jawab pejabat.

Melalui analisa tugas ini, tugas-tugas dapat dibakukan, sehingga dapat dibuat pelaksanaan tugas yang baku. Setidaknya ada dua manfaat analisis tugas dalam penyusunan standar operasional prosedur yaitu membuat penggolongan pekerjaan yang direncanakan dan dilaksanakan serta menetapkan hubungan kerja dengan sistematis.

Di bidang manajemen dikenal sedikitnya 5 aspek yang berkaitan langsung dengan analisis tugas yaitu :

- Analisis tugas, merupakan penghimpunan informasi dengan sistematis dan penetapan seluruh unsur yang tercakup dalam pelaksanaan tugas khusus.

- Deskripsi tugas, merupakan garis besar data informasi yang dihimpun dari analis tugas, disajikan dalam bentuk terorganisasi yang mengidentifikasikan dan menjelaskan isi tugas atau jabatan tertentu. Deskripsi tugas harus disusun berdasarkan fungsi atau posisi, bukan individual; merupakan dokumen umum apabila terdapat sejumlah personel memiliki fungsi yang sama; dan mengidentifikasikan individual dan persyaratan kualifikasi untuk mereka serta harus dipastikan bahwa mereka memahami dan menyetujui terhadap wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan itu.

- Spesifikasi tugas berisi catatan-catatan terperinci mengenai kemampuan pekerja untuk tugas spesifik.


- Penilaian tugas, berupa prosedur penggolongan dan penentuan kualitas tugas untuk menetapkan serangkaian penilaian untuk setiap tugas spesifik dalam hubungannya dengan tugas lain.

- Pengukuran kerja dan penentuan standar tugas merupakan prosedur penetapan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat pelaksanaan pekerjaan.

c) Analisis prosedur kerja

Analisis prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan.

Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur (flow chart) dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi. d) Standar Pengelolaan Personalia

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, maka sumber daya manusia yang meliputi dosen dan kependidikan merupakan faktor yang penting.

Manajemen meliputi tahapan: Rekruitmen dosen dan tenaga kependidikan baru, penempatan pada tugas dan jabatan yang sesuai, penyusunan jenjang karir, pelatihan dan penguatan kapasitas diri, penegakan disiplin dan pemberian penghargaan serta persiapan pensiun. Pengembangan sumber daya manusia tersebut perlu di dukung oleh sistem administrasi yang rapi yang memungkinkan semua pihak untuk memperoleh akses informasi yang terkait dengan rencana pengembangan karir masing-masing.

Manajemen Personalia tersebut secara kebijakan di bawah pimpinan perguruan tinggi dan secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang relevan seperti Bagian Kepegawaian, serta berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk penunjang kegiatan sumber daya manusia. e) Standar Pengelolaan Keuangan

Standar Pengelolaan Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Bentuk aktivitas pegelolaan keuangan seperti :

- Perencanaan keuangan adalah: Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

- Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

- Pengelolaan keuangan adalah menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

- Pencarian keuangan adalah mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.


- Penyimpanan Keuangan adalah mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.

- Pengendalian keuangan, adalah melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

- Pemeriksaan keuangan adalah melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

4) Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Mencapai Standar Pengelolaan

Dalam implementasi Standar Pengelolaan, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut yaitu :

- Pimpinan Sekolah Tinggi, dan Program Studi. - Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi - Pimpinan Unit Pelaksana Teknis - Kepala Laboratorium

Secara garis besar standar pengelolaan SPMI IKIP Siliwangi digambarkan dalam

Tabel 31 – Tabel 36 dengan berbagai parameter sebagai berikut:

Tabel 3.31 Standar Rencana Kerja Menengah Tahunan

NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31.1 Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Sekolah Tinggi wajib menyusun dan melakukan peninjauan RIP dan disahkan melalui rapat senat sekolah tinggi

Pimpinan sekolah tinggi menyusun RIP dan disahkan melalui rapat senat sekolah tinggi

Ya - - - Ya -

Pimpinan dan Senat sekolah tinggi melakukan peninjauan RIP setiap 5 tahun sekali.

Ya - - - Ya -

31.2 Rencana Strategis (Renstra)

Sekolah Tinggi dan Prodi wajib menyusun dan melakukan peninjauan Renstra yang mengacu pada RIP yang disyahkan rapat senat Sekolah Tinggi dan dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun sekali

% Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi menyusun Renstra berdasarkan RIP sekolah tinggi dan disahkan melalui rapat senat sekolah tinggi

70% 80% 90% 100% 100% 100%

Pimpinan dan senat Sekolah tinggi/ Program Studi melakukan peninjauan Renstra setiap 5 (lima) tahun sekali

Ya - - - Ya -


Tabel 3.32 Standar Rencana Kerja Tahunan

NO PARAMETER PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 32.1 Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Setiap Unit kerja sekolah tinggi, wajib menyusun RKAT sesuai dengan program kerja yang telah disyahkan

% Pimpinan Sekolah tinggi/ Program studi menyusun RKAT tepat waktu (sesuai dengan peraturan yang berlaku)

70% 80% 90% 100% 100% 100%

% Pimpinan Sekolah tinggi/ Program studi menyusun RKAT Unit kerja yang telah menyusun RKAT sesuai dengan Renstra atau Rencana Kerja Jangka Panjang.

70% 80% 19% 100& 100% 100%

% Sekolah tinggi/ Program studi memenuhi target/sasaran sesuai dengan RKAT yang ditetapkan

70% 80% 90% 100% 100% 100%

Tabel 3.33

Standar Pengelolaan Akademik


STANDAR INDIKATOR


33.1 Ketetapan Panduan akademik

Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) wajib melaksanakan peninjauan terhadap Panduan Akademik setiap tahun akademik

Pimpinan sek\olah tinggi (Unit kerja terkait) melaksanakan peninjauan terhadap panduan akademik setiap 1 tahun sekali

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

33.2 Kalender akademik

Setiap Kegiatan akademik mengacu pada kalender akademik

Sekolah Tinggi Program Studi melaksanakan kegiatan akademik mengacu dan memenuhi ketepatan jadwal kalender akademik

90 % 90 % 90 % 100 %

100% 100%

33.3 Penerimaan Mahasiswa Baru

Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan ketentuan kegiatan pedoman mahasiswa baru termasuk jadwal, biaya

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman penerimaan mahasiswa baru

Ya Ya Ya Ya Ya Ya



STANDAR INDIKATOR


kuliah dan target capaian

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa baru (jadwal perimaan, biaya kuliah, target jumlah mahasiswa baru) setiap awal tahun akademik.

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

% Pemenuhan target jumlah mahasiswa baru di jurusan/Prodi

70 % 80 % 90 % 100 %

100 %

100 %

33.4 Pimpinan sekolah tinggi menetapkan penggunaan Sistem Informasi Akademik

Pimpinan sekolah tinggi menetapkan penggunaan Sistem Informasi Akademik secara online

% ketepatan waktu mahasiswa mengisi KRS dengan menggunakan SIKA

90% 95% 100% 100% 100 %

100 %

% ketepatan dosen mengentri nilai akhir dengan menggunakan SIKA

85% 100 %

100 %

100% 100 %

100 %

33.5 Pengelolaan Masa Studi

Ketua Prodi wajib melakukan Monev terhadap evaluasi hasil Studi mahasiswa

% Prodi yang melakukan Monev terhadap evaluasi hasil Studi mahasiswa

90 % 95 % 100 %

100 %

100 %

100 %

33.6 Kelulusan dan pemberian ijazah

Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan kelengkapan dokumen kelulusan dan pemberian ijazah

Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan kebijakan tentang kelengkapan dokumen kelulusan dan pemberian ijazah

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

% ketepatan waktu Pimpinan Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) pemberian ijazah kepada lulusan

90 % 90 % 100 %

100 %

100 %

100 %

33.7 Pengelolaan Penelitian

Sekolah tinggi membentuk lembaga dan atau unit kerja sebagai wadah pelaksanaan kegiatan peneltian

Pimpinan sekolah tinggi membentuk lembaaga penelitian sebagai wadah pelaksanaan kegiatan peneltian

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Sekolah Tinggi (Lembaga

Pimpinan Lembaga

Ya Ya Ya Ya Ya Ya



STANDAR INDIKATOR


Penelitian) wajib menyusun pedoman penelitian

menyusun pedoman penelitian

Sekolah Tinggi (lembaga Penelitian) wajib melakukan peninjauan terhadap pedoman penelitian sekurang- kurangnya 3 tahun akademik

Pimpinan Lembaga melakukan penijauan terhadap pedoman penelitian sekurang- kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

33.8 Pengabdian kepada masyarakat

Sekolah Tinggi membentuk lembaga sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pimpinan Sekolah Tinggi membentuk lembaga sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Sekolah tinggi (Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat) wajib menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat

Pimpinan Lembaga menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Sekolah tinggi wajib meninjau pedoman pengabdian masyarakat sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali

Pimpinan Lembaga meninjau pedoman pengabdian masyarakat sekurang- kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Tabel 3.34

Standar Pengelolaan Operasional NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

34.1 Struktur Organisasi

Pimpinan sekolah tinggi mensosialisasikan Visi, Misi dan tujuan sekolah tinggi ke semua unit kerja

Pimpinan sekolah tinggi mensosialisasikan visi, misi & tujuan sekolah tinggi ke semua unit kerja secara periodik

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Pimpinan sekolah tinggi mensosialisasikan struktur organisasi serta fungsi dan tugas satuan organisasi ke semua unit kerja

Pimpinan sekolah tinggi mensosialisasikan Struktur Organisasi serta fungsi dan tugas satuan kerja ke semua unit kerja secara periodik

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

34.2 Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)

Setiap pimpinan unit kerja/ organisasi wajib menyusun pedoman taat kelola serta Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)

Pimpinan unit kerja menyusun pedoman taat kelola serta Uraian Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk sauan kerja unit kerjanya

Ya Ya Ya Ya Ya Ya



STANDAR INDIKATOR


34.3 Pengangkatan Pimpinan Unit /pejabat Struktural

sekolah tinggi wajib menyusun dan melakukan peninjauan terhadap pedoman organisasi dan tata laksana pengangkatan pimpinan/pejabat di lingkungan IKIP Siliwangi

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun dan melakukan peninjauan terhadap pedoman organisasi dan tata taksana pengangkatan pimpinan/pejabat di lingkunagan IKIP Siliwangi

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Setiap pimpinan unit/ pejabat struktural Akademik ditetapkan melalui tata cara yang ditetapkan

Pengangkatan dan penetapan pimpinan/pejabat di lingkungan IKIP Siliwangi mengikuti pedoman organisasi dan tata laksana yang telah ditetapkan

Tdk Ya Ya Ya Ya Ya

Setiap pengangkatan pimpinan unit/ pejabat struktural non Akademik ditetapkan melalui tata cara yang ditetapkan

Setiap pengangkatan pimpinan/pejabat non struktural ditetapkan dengan tata cara yang ditetapkan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

34.4 Gugus Kendali Mutu

sekolah tinggi wajib membentuk Gugus Kendali Mutu untuk setiap unit kerja dengan SK Ketua

Pimpinan sekolah tinggi membentuk Gugus Kendali Mutu untuk setiap unit kerja dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Pimpinan unit kerja wajib membentuk struktur organisasi GKM dilengkapi dengan Tupoksi

Pimpinan sekolah tinggi /lembaga membentuk struktur organisasi GKM dilengkapi dengan Tupoksi

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Tabel 3.35

Standar Pengelolaan Personalia


STANDAR INDIKATOR


35.1 Perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan

Perencanaan tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan

Pimpinan sekolah tinggi (unit terkait) menyusun pedoman dan SOP perencanaan tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan dan ditetapkan denagan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

35.2 Rekruitmen Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pimpinan sekol;ah tinggi wajib menyusun pedoman dan SOP rekruitmen tenaga pendidik (doesn) dan tenaga kependidikan

Pimpinan sekolah tinggi (unit terkait) menyusun pedoman dan SOP rekruitmen tenaga pendidik (dosen) dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua.

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

35.3 Penempatan (Mutasi)

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit terkait) wajib menyusun pedoman dan SOP penempatan/ mutasi tenaga

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit terkait) menyusun pedoman dan SOP penempatan/ mutasi tenaga

Ya Ya Ya Ya Ya Ya



STANDAR INDIKATOR


kependidikan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

35.4 Peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) wajib menyusun pedoman dan SOP tentang pengembangan/ peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP pengembangan/ peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

35.5 Penilaian Kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) wajib menyusun pedoman dan SOP Penilaian Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP Penilaian Kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

35.6 Kode Etik tenaga pendidik dan kependidikan

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) wajib menyusun pedoman dan SOP Kode Etik tenaga pendidik dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP Kode Etik tenaga pendidik dan kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

35.7 Disiplin kerja dan penegakan disiplin kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pimpinan Sekolah tinggi (unit kerja terkait) wajib menyusun pedoman dan SOP Disiplin kerja dan penegakan disiplin kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pimpinan sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP Disiplin kerja dan penegakan disiplin kerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

35.8 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga pendid

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) wajib menyusun pedoman dan SOP Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan ditetapkan dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya Ya Ya


Tabel 36 Standar Pengelolaan Keuangan


STANDAR INDIKATOR


36.1 Sumber Pembiayaan

Sekolah tinggi menetapkan kebijakan sumber pembiayaan baik internal maupun eksternal yang dituangkan dalam RIP

Pimpinan Sekolah tinggi menetapkan sumber pembiayaan baik internal maupun eksternal yang dituangkan dalam RIP

Ya Ya Ya Ya

36.2 Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB)

Pimpinan Sekolah tinggi menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun akademik dan disahkan oleh Yayasan

Pimpinan Sekolah tinggi menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB) setiap tahun akademik dan disahkan oleh Yayasan

Ya Ya Ya Ya

36.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Pimpinan Sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP penyusunan RKAT

Pimpinan Sekolah tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP penyusunan RKAT dan disahkan dengan SK Ketua

Ya Ya Ya Ya

36.4 Monevin pelaksanaan pembiayaan keuangan

Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun pedoman dan SOP monevin pelaksanaan pembiayaan keuangan

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP monevin pelaksanaan pembiayaan keuangan

Tdk Ya Ya Ya

36.5 Audit Internal pelaksanaan pembiayaan keuangan

Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun pedoman dan SOP audit internal pelaksanaan pembiayaan keuangan

Pimpinan Sekolah Tinggi (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP audit internal pelaksanaan pembiayaan keuangan

Ya Ya Ya Ya

h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Pembiayaan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi. Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan untuk kelancaraan dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi.

Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukan bagi kegiatan pendidikan saja,melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat


serta untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan, kesejahtaraan dosen dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendididkan di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik,maka diperlukan tolak ukur atau standar untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu,agar penyelenggaraan pendididkan IKIP Siliwangi dapat berjalan dengan baik,efektif dan efisien,mak diperlukan pedoman,ukuran dan kriteria yang harus dipenuhi,dikendalikan dan ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan di IKIP Siliwangi dengan menetapkan standar pembiayaan.

1) Landasan Hukum Standar Pembiayaan

a) Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Pasal 12,ayat 1.d Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi merekan yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan.

Pasal 46 ayat 1 Pendanaan pendiidkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat pemerintah daerah,dan masyarakat.

Pasal 47 ayat 1,2 (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip

keadilan,kecukupan,dan keberlanjutan. (2) Pemerintah,pemerintah daerah,dan masyarakat mengerahkan sumber daya

yang ada sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48 ayat 1 Pengelolaan dana pendiidkan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

b) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

Pasal 84 ayat 1,2 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi. (2) Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perguruan tinggi dalam bentuk: - Hibah; - Wakaf; - Zakat; - Persembahaan kasih; - Kolekte; - Dana punia; - Sumbangan individu dan /atau perusahaan; - Dana abadi pendiidkan tinggi; dan / atau - Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 85 ayat 1,2 (1) Perguruan tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan pendiidkan tinggi

melalui kerja sama pelaksanaan IKIP Siliwangi. (2) Pendanaan pendiidkan tinggi dapat juga bersumber daari biaya pendidikan

yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswwa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

2) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendiidkan

meliputi: Pasal 1 Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendiidkan yang berlaku selam satu tahun.

Pasal 62 ayat 1,2,3,4 a) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi,biaya operasi, dan biaya

personal. b) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

biaya penyedian sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

c) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa Mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

d) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; - Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat

pada gaji; - Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan - Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air jasa telekomunikasi,

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transporatasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

3) Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan terkait

dengan pembiayain meliputi Pasal 2 ayat 1,2 a) Pendanaan pendiidkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat. b) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; - Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan - Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai

perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;


Pasal 75, ayat 1-4 a) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasi; b) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya penyediaan

sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;

c) Biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi; - Gaji tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta segala tunjangan

yang melekat pada gaji; - Bahan atau peralatan pendidikan habis paka; dan - Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,transportasi, kosumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya yang terkait.

- Ketentuan lebih lanjut tentang pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4), diatur dalam ketentuan tersendiri.

4) Fungsi Standar Pembiayaan

- Sebagaimana acuan dan tolak ukur dalam pengelolaan dan operasional

pembiayaan IKIP Siliwangi. - Sebagai pedoman kegiatan pembiayaan dapat dilaksanakan berdasarkan disiplin

anggaran , efektif, efesien, dan tertib. - Sebagai pengendalian kontrol dan evakuasi terhadap pemenuhan pembiayaan

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga IKIP Siliwangi.

5) Lingkup Standar Pembiayaan

a) Standar pembiayaan

mengacu pada pasal 62 PP no 9 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, dijelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Bbiaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia,dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji pendidikan dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi,pendidikan takn langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

b) Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan

Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan disusun berdasarkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) /RKAT, dengan mengacu kepada sasaran yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan. Standar ditetapkan dengan mengacu visi dan misi IKIP siliwangi dan semua pihak yang terkait (stakeholder) dalam setiap satuan kegiatan dalam tridarma perguruan tinggi. IKIP siliwangi merumuskan substansi standar sesuian dengan situasi lingkungan internal dan external melalui analisis lingkungan strategis (Renstra dan Renop) sebagi bahan


penyusunan RAPB/ RKAT setiap kegiatan tridarma perguruan tinggi. Standar arah kebijakan pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang sangat penting mewujudkan good governance harus mengacu pada unsur – unsur utama yaitu partisipatif, taat hukum, transparansi, efektif dan efesien serta akuntabilitas.

c) Standar proses pengelolaan keuangan

Setelah RAPB/ RKAT disusun diperoleh jumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang direncanakan sesuai dengan ketersediaan dana yang dapat dianggarkan untuk melaksanakan RAPB / RKAT. Hal tersebut perlu dilakukan inventarisasi sumber- sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya berupa donator, SPP mahasiswa, kontrak penelitian, kegiatan usaha, dana rutin pemerintah, pinjaman bank dan lain-lain. Revisi RPAB/RKAT dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber – sumber pendapatan yang sudah pasti ternyata jumlahnya lebih kecil dari anggaran untuk melaksanakan RAPB/RKAT, dimungkinkan menciptakan sumber pemasukkan baru atau kebijakan baru seperti melakukan investasi dengan pengembalian yang cepat dengan resiko kecil, menerapkan penghematan pengeluaran pembiayaan, menerapkan manajemen asset untuk menurunkan pemborosan.

d) Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ditetapkan berdasarkan standar atau sistem akuntasi meliputi: penyusunan neraca dan penjelasannya,penulisan satuan alokasi anggaran, kodifikasi, dan pelaporannya, yang berlaku agar memperlancar audit atau penilaian baik internal maupun external menjamin ketercapaian mutu dalam rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaan, kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidakssesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman (project experiences) dalam penyusunan perencanaan keuangan periode berikutnya.

6) Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pencapaian Standar Pembiayaan Pihak / subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan isi standar tersebut yaitu: - Pimpinan sekolah tinggi dan program studi. - Pimpinan bagian IKIP Siliwangi - Pimpinan Unit Pelaksana Teknis - Unit lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan IKIP

siliwangi.

Secara garis besar standar pembiayaan SPMI IKIP Siliwangi Tahun Akademik digambarkan dalam Tabel 37 - 39 dengan berbagai parameter sebagai berikut:


Tabel 3.37 Standar Mutu Pembiayaan

No Paramete

r Pernyataan

Standar Indikator


terkait 2015

2016

2017 201

8 2019

2020

37.1

Partisipatif Partisipasi unit kerja dalam perencanaan penggalian dana untuk menunjang kegiatan pendidikan

Keterlibatan unit kerja dalam perencanaan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan

2x 2x 2x 2x 2x 2x

37.2

Taat Hukum

Pengelolaan keuangan IKIP Siliwangi harus mengacu pada peraturan pemerintah

Pimpinan STKIP harus melakukan peninjauan terhadap pedoman pengelolaan keuangan setiap tahun

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Seluruh unit kerja harus menyusun RAPB

% unit kerja yang melakukan penyusunan RAPB

100% 100%

100%

100%

100% 100%

Seluruh unit kerja harus taat hukum dalam melaksanakan RAPB

% unit kerja yang taat hukum dalam melaksanakan RAPB

100% 100%

100%

100%

100% 100%

Seluruh unit kerja harus melakukan pertanggungjawaban

% unit kerja yang melakukan pertanggungjawaban

100% 100%

100%

100%

100% 100%

37.3

Transparansi

Kemudahan memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan harus dapat diterima oleh pemangku kepentingan

Semua pemangku kepentingan dapat mengakses informasi keuangan sesuai kepentingan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Bentuk informasi keuangan disajikan sesuai dengan standar terhadap PSAK (Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan)

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

37.4

Efektif dan Efisien

Ketersediaan rencana strategic dan operasional

Sekolah Tinggi menyusun rencana strategic dan operasional setiap tahun anggaran

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Perencanaan anggaran harus dikoordinasika

Sekolah Tinggi melaksanak

Ya Ya Ya Ya Ya Ya


No Paramete

r Pernyataan

Standar Indikator


terkait 2015

2016

2017 201

8 2019

2020

n dengan semua unit kerja

an rapat kerja setiap tahun anggaran

37.5

Akuntabilitas

Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan

Laporan pertanggung jawaban keuangan untuk internal dan untuk publik

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

37.6

Komponen Pembiayaan Pendidikan

Sekolah tinggi memiliki ketetapan tentang komponen pembiayaan pendidikan

Pimpinan menetapkan komponen biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal secara proporsional setiap tahun anggaran

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Tabel 3.38

Standar Proses Pengelolaan Keuangan


STANDAR INDIKATOR


38.1 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Setiap pimpinan unit kerja wajib membuat RKAT setiap tahun akademik

Unit kerja yang menyusun RKAT tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Peninjauan kembali kesesuaian antara RKAT dengan pemasukan

Dilakukan peninjauan kesesuaian antara RKAT dengan pemasukan setiap akhir semester

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Tabel 3.39

Standar Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan


Standar Indikator


39.1 Sistem Pelaporan

Sekolah tinggi memiliki sistem pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan

Pimpinan meninjau kembali sistem pertanggungjawaban pelaporan keuangan setiap tahun

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

39.2 Ketepatan waktu

Sekolah tinggi memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan satu bulan setelah akhir tahun anggaran

Sekolah tinggi selesai menyusun laporan pertanggungjawaban satu bulan setelah akhir tahun anggaran

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Pelaporan pertanggungjawaban pengguna anggaran kepada pimpinan tepat waktu

Pengguna anggaran menyerahkan laporan pertanggungjawaban dua minggu setelah kegiatan selesai

Ya Ya Ya Ya Ya Ya



Standar Indikator


39.3 Penilaian Penilaian pertanggungjawaban anggaran

Penilaian pertanggungjawaban anggaran ditetapkan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan untuk mencapai program kegiatan

Dilakukan peninjauan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan untuk pencapaian program kegiatan

Ya Ya Ya Ya Ya Ya

2. Standar Nasional Penelitian

Penelitian merupakan salah satu darma perguruan tinggi dari tri darma pendidikan. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyebutkan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang berfungsi membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan mengapa dosen pada perguruan tinggi harus melakukan penelitian yaitu (1) Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen dapat mengajarkan materi yang mereka kembangkan sendiri dan kuasai dengan baik, sehingga perkuliahan yang mereka ampu menjadi lebih menarik dan bermakna. (2) Dosen juga dapat melatih mahasiswa kemampuan pemecahan masalah dan learning how to learn dengan fasih, karena mereka telah dan senantiasa mengalaminya. (3) Dosen dapat menumbuhkan keingintahuan dan apresiasi mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan, karena mereka tahu betul betapa indah dan menariknya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu antara pendidikan dan penelitian dalam perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan.

Dalam rangka meningkakan mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen, kelompok kajian/laboratorium dan/atau mahasiswa diperlukan adanya standar mutu penelitian sebagai tolok ukur untuk menilai mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa mulai dari perencanan sampai dengan pelaporan penelitian.

Demikian pula di IKIP Siliwangi Penetapan Standar Penelitian dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan standar mutu yang berkaitan dengan dosen dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan beban kerja dosen. Tujuan penetapan standar penelitian adalah sebagai pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan tri darma perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan beban kerja dosen di IKIP Siliwangi.

Selain itu, penetapan Standar Penelitian merupakan rujukan keunggulan mutu kegiatan akademik dalam rangka memfasilitasi upaya pengembangan penelitian bagi pengembangan ilmu, pengembangan institusi, dan pengembangan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, IKIP Siliwangi dapat mewujudkan budaya akademik, dalam rangka mencapai visi untuk menjadi salah satu Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia.

Agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif dan sebagai pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan tri darma perguruan tinggi dalam rangka pemenuhan beban kerja dosen di IKIP Siliwangi, maka diperlukan standar penelitian

Secara garis besar, Standar Penelitian SPMI IKIP Siliwangi mengacu pada Praktek baik dalam penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), Statuta IKIP Siliwangi Bandung, Renstra IKIP Siliwangi Tahun 2013-2018, Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi Tahun, Manual SPMI IKIP Siliwangi yang meliputi berbagai standar turunan yang


mencakup agenda penelitian, pelaksanaan dan manajemen penelitian, kode etik dan metode penelitian, pendanaan penelitian, sarana dan prasarana pendukung penelitian, output dan outcome penelitian yang tertuang dalam berbagai parameter.

Standar penelitian tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan /peningkatan standar SPMI. Standar penelitian tersebut merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokemen SPMI IKIP Siliwangi dan dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Secara garis besar standar penelitian IKIP Siliwangi Tahun Akademik digambarkan dalam Tabel 40 dengan berbagai parameter sebagai berikut :

Tabel 3.40

Standar Penelitian


Standar Indikator


40.1 Peta jalan penelitian/ Roadmap

UPT P2M IKIP Siliwangi wajib menyusun peta jalan/ roadmap penelitian setiap 1 bulan sebelum awal tahun akademik

% ketepatan waktu penyusunan peta jalan/ roadmap penelitian 1 bulan sebelum awal tahun akademik

75% 80% 85% 90% 95% 100%

40.2 pembentukan kelompok peneliti/ kelompok kajian/ penelitian

Setiap jurusan/ program studi wajib Membentuk kelompok kajian/ penelitian

Jumlah jurusan/ program studi yang membentuk kelompok peneliti/kajian/ penelitian

4 6 7 7 7 7

40.3 Usulan penelitian

Dosen/kelompok kajian wajib mengajukan usulan penelitian minimal 1 x setiap semester

Jumlah usulan penelitian yang diajukan oleh dosen/kelompok kajian/ minimal 1 x setiap semester

82 90 100 110 120 130

Usulan penelitian dosen/kelompok kajian wajib mengacu pedoman administrasi penelitian IKIP Siliwangi Bandung

% Usulan penelitian dosen/ kelompok kajian wajib mengacu pedoman administrasi penelitian IKIP Siliwangi Bandung

90% 92% 94% 96% 98% 100%

40.4 Peneliti Setiap kelompok kajian/ penelitian wajib memiliki peneliti dan melaksanakan penelitian minimal satu penelitian dalam satu semester

% Jumlah kelompok kajian/ penelitian yang memiliki peneliti dan melaksanakan penelitian minimal satu penelitian dalam satu semester

90% 92% 94% 96% 98% 100%

40.5 Peneliti Utama

Setiap program studi/ kelompok kajian/ laboratorium wajib memiliki peneliti utama

% Jumlah peneliti utama dalam setiap fakultas/ kelompok kajian

100% 100% 100% 100% 100% 100%

40.6 Kualifikasi Peneliti

Setiap ketua peneliti harus memiliki kualifikasi Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli untuk Skema Dosen Pemula

% ketua peneliti yang memiliki kualifikasi Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli untuk Skema Dosen Pemula

100% 100% 100% 100% 100% 100%



Standar Indikator


Setiap ketua peneliti selain yang mengambil skema penelitian dosen pemula, harus memiliki kualifikasi Jabatan Akademik minimal Lektor

% ketua peneliti yang memiliki jabatan akademik Lektor dalam pengambilan skema penelitian selain penelitian dosen pemula

100% 100% 100% 100% 100% 100%

40.7 Keterlibatan Mahasiswa

Setiap dosen/ kelompok kajian/ wajib melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang kajian ilmunya

Jumlah kelompok mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen/ kelompok kajian sesuai dengan bidang kajian ilmunya

60 80 100 120 140 160

40.8 Komitmen waktu dan dedikasi peneliti

Setiap peneliti wajib melakukan penelitian tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan usulan penelitian

% peneliti yang melakukan penelitian tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan usulan penelitian

75% 80% 85% 90% 95% 100%

40.9 Komisi Penilai Komisi penilai wajib melaksanakan peninjauan setiap usulan penelitian setiap semester

% Jumlah usulan penelitian yang ditinjau oleh komisi penilai setiap semester

100% 100% 100% 100% 100% 100%

40.10 Kode Etik Peneliti

Dosen/kelompok kajian wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan kode etik peneliti

% kelompok kajian yang melaksanakan penelitian sesuai dengan kode etik peneliti

100% 100% 100% 100% 100% 100%

40.11 Metode Penelitian

Dosen/kelompok kajian wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan/bidang ilmu yang diteliti

% dosen/ kelompok kajian yang melaksanakan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan/ bidang ilmu yang diteliti

75% 80% 85% 90% 95% 100%

40.12 Pendanaan Penelitian

IKIP Siliwangi wajib menganggarkan kegiatan penelitian dalam RAT setiap Tahun akademik

% alokasi anggaran penelitian dalam RAT setiap tahun akademik

10% 15% 20% 25% 30% 35%

IKIP Siliwangi wajib membiayai usulan penelitian tiap semester

% Jumlah usulan penelitian yang dibiayai oleh IKIP Siliwangi

75% 70% 65% 60% 55% 50%

40.13 Sarana dan Prasarana Penelitian

IKIP Siliwangi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian

% sarana dan prasarana yang disediakan IKIP Siliwangi untuk kegiatan penelitian

75% 80% 85% 90% 95% 100%

40.14 Manfaat dan Relevansi penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dosen/ kelompok kajian dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain, swasta dan masyarakat

% penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain swasta, dan masyarakat

40% 45% 50% 55% 60% 70%

Penelitian yang dilaksanakan dosen/ kelompok kajian/ dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan

% Jumlah penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan

40% 45% 50% 55% 60% 70%

40.15 Publikasi ilmiah

Penelitian dosen/ kelompok kajian

% Jumlah penelitian yang

5% 10% 15% 20% 25% 30%



Standar Indikator


wajib dipublikasikan ke jurnal ilmiah terakreditasi

dipublikasikan di jurnal ilmiah terakreditasi

40.16 Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian

P2M wajib melaksanakan pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian

Jumlah kegiatan pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian

16 20 25 30 35 40

40.17 Dokumentasi P2M wajib melaksanakan pendokumentasian hasil penelitian sebagai sarana referensi bagi penelitian selanjutnya

% hasil penelitian yang didokumentasi-kan oleh P2M sarana referensi bagi penelitian selanjutnya

75% 80% 85% 90% 95% 100%

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

Dalam Pasal 24, Butir 2 UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan Pengabdian pada masyarakat. Program penelitian yang dilakukan perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada manfaat dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk Pengabdian dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pula dalam Keputusan Mendiknas Pasal 5 Ayat (2) Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidirian Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Dalam pandangan IKIP Siliwangi, program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lebih ditekankan sebagai upaya Pengabdian yang harus dilakukan secara berkesinambungan agar pada akhirnya masyarakat mampu berdiri sendiri.

Secara umum kegiatan Pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kegiatan Pengabdian diharapkan dapat mendorong tumbuhnya teknologi tepat guna untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam Pasal 24, Butir 2 UU nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa untuk menghasilkan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para ilmuwan, pengambil keputusan pemerintah/swasta ataupun kalangan industri, dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: a. Kategori I: kegiatan Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pendidikan kepada

masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan wilayah. b. Kategori II: kegiatan Pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan

penerapan hasil penelitian.

Dalam rangka meningkatkan mutu Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, kelompok kajian/laboratorium dan/atau mahasiswa diperlukan adanya standar mutu Pengabdian pada masyarakat dalam sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.


Demikian pula di IKIP Siliwangi penetapan standar Pengabdian pada masyarakat dimaksudkan sebagai acuan dalam menetapkan standar mutu yang berkaitan dengan dosen/ kelompok kajian/laboratorium dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan beban kerja dosen.

Tujuan penetapan standar Pengabdian pada masyarakat adalah sebagai pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan beban kerja dosen di IKIP Siliwangi. Selain itu, program dan kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanaan oleh dosen/kelompok kajian/labotratorium dan atau dengan mahasiswa diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, hubungan kerjasama secara multidisipliner dan memberikan kontribusi serta mendorong terciptanya learning community dengan masyarakat.

Dengan demikian, IKIP Siliwangi dapat mewujudkan budaya akademik, dalam rangka mencapai visi untuk menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Agar pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dapat berjalan efektif dan sebagai pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pemenuhan beban kerja dosen di IKIP Siliwangi, maka diperlukan standar Pengabdian pada masyarakat.

Secara garis besar, standar kegiatan Pengabdian pada masyarakat IKIP Siliwangi Tahun Akademik digambarkan dalam berbagai parameter dalam Tabel 41 sebagai berikut:

Tabel 3.41 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat


Standar Indikator


41.1 Keterpaduan aspek tri darma perguruan tinggi (PT)

Program Pengabdian masyarakat IKIP Siliwangi Bandung harus terpadu dengan aspek tri darma perguruan tinggi

% Jumlah program Pengabdian masyarakat yang mempunyai keterpaduan dengan aspek tri darma perguruan tinggi

75% 80% 85% 90% 95% 100%

41.2 Usulan Pengabdian masyarakat

Dosen/ kelompok kajian wajib mengajukan usulan Pengabdian masyarakat minimal 1 x dalam setiap semester

Jumlah usulan Pengabdian masyarakat yang diajukan oleh dosen/kelompok kajian/laboratorim minimal 1 x dalam setiap semester

82 90 100 110 120 130

Usulan kegiatan Pengabdian masyarakat dosen/ kelompok kajian wajib mengacu pedoman administrasi P2M IKIP Siliwangi Bandung

% Usulan kegiatan Pengabdian masyarakat dosen/kelompok kajian yang mengacu pedoman administrasi P2M IKIP Siliwangi Bandung

90% 92% 94% 96% 98% 100%

41.3 Keterlibatan Mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian masyarakat

Setiap dosen/ kelompok kajian wajib melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian masyarakat oleh dosen/ kelompok kajian/laboratorium sesuai dengan bidang kajian ilmunya

% Jumlah kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen/ kelompok kajian yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, program kegiatan pelaksanaan dan pengusahaan pendanaan

75% 80% 85% 90% 95% 100%



Standar Indikator


41.4 Komitmen waktu pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat

Setiap dosen/ kelompok kajian wajib melakukan kegiatan Pengabdian masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan usulan kegiatan Pengabdian pada masyarakat

% dosen/ kelompok kajian wajib melakukan kegiatan Pengabdian masyarakat tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan usulan kegiatanPengabdian pada masyarakat

75% 80% 85% 90% 95% 100%

41.5 Kegiatan Pengabdian masyarakat yang bersifat interdisipliner

UPT P2M wajib mengkoodinir kegiatan Pengabdian masyarakat yang berasal dari berbagai disiplin ilmu

Jumlah kegiatan Pengabdian masyarakat yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dikoordinir oleh UPT P2M

85 90 95 100 105 110

41.6 Manfaat dan relevansi kegiatan Pengabdian pada masyarakat

Program kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilaksnakan oleh dosen/kajian harus bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Jumlah Program kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen/ kelompok kajian harus bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

85 90 95 100 105 110

Program kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen/ kajian dapat dimanfaatkan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial bagi kepentingan masyarakat

Jumlah Program kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen/ kelompok kajian dapat dimanfaatkan untuk melestarikan dan mengembangkan lingkungan dan sosisal bagi kepentingan masyarakat

85 90 95 100 105 110

41.7 Pendanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat

IKIP Siliwangi wajib menganggarkan kegiatan Pengabdian pada masyarakat dalam RAT setiap tahun akademik

% alokasi anggaran Pengabdian pada masyarakat dalam RAT setiap tahun akademik

10% 15% 20% 25% 30% 35%

12KIP Siliwangi wajib membiayai usulan kegiatan Pengabdian pada masyarakat tiap semester

%Jumlah usulan Pengabdian pada masyarakat yang dibiayai oleh IKIP Siliwangi

75% 70% 65% 60% 55% 50%

41.8 Sarana dan Prasarana Pengabdian pada masyarakat

Max Siliwangi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pengabdian pada masyarakat

% sarana dan prasarana yang disediakan universitas untuk kegiatan Pengabdian pada masyarakat

75% 80% 85% 90% 95% 100%

41.9 Pelaporan hasil kegiatan

Setiap dosen/ kelompok kajian wajib yang melaksanakan dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat wajib menyusun dan menyampaikan laporan

% dosen/ kelompok kajian yang telah melaksanakan dalam kegiatan Pengabdian pada masyarakat dan menyusun serta

80% 85% 90% 95% 100% 100%



Standar Indikator


kegiatan ke P2M

menyampaikan laporan kegiatan ke P2M

4. Standar Kerja Sama

Keberhasilan kegiatan penelitian atau Pengabdian pada masyarakat ditentukan juga oleh dukungan dari mitra dan berbagai pihak. Model kerjasama akan difokuskan dalam model kerjasama sebagai berikut:

a. Pelayanan jasa/konsultasi: Layanan jasa/jasa konsultasi profesional adalah layanan jasa/jasa konsultasi dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan dan pengawasan, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

b. Pendampingan Pendampingan adalah sebuah bentuk hubungan yang memungkinkan terjadinya proses berbagi keterampilan dan pengalaman dari yang dipandang lebih berpengalaman atau lebih profesional kepada kelompok/seseorang yang diposisikan masih kurang berpengalaman atau kurang profesional untuk mendorong proses tumbuh dan berkembang sepanjang proses yang terjadi.

c. Manufaktur Manufaktur adalah proses fisik dalam produksi barang nonjasa. Suatu kumpulan operasi dan aktivitas yang berkorelasi untuk menghasilkan produk, seperti perancangan produk, pemilihan bahan baku, perencanaan, pemrosesan, inspeksi, dan manajemen.

Secara garis besar, standar kerja sama IKIP Siliwangi Tahun Akademik

digambarkan dalam berbagai parameter dalam Tabel 42 sebagai berikut:

Tabel 3.42 Standar Kerja Sama


STANDAR INDIKATOR


42.1 Agenda jangka pendek dan jangka panjang

Kegiatan kerjasama harus terarah sesuai dengan rencana PPM.

% ketercapaian kegiatan kerjasama sesuai dengan rencana kegiatan PPM

50% 60% 70% 80% 90% 100%

42.2 Pengelola Setiap kegiatan kerjasama harus memiliki pengelola penanggung jawab kegiatan kerjasama

% kegiatan kerjasama yang memiliki pengelola penanggung jawab kegiatan kerjasama

50% 60% 70% 80% 90% 100%

42.3 Perjanjian kegiatan kerjasama

Setiap kegiatan kerjasama wajib dituangkan dalam surat penjanjian secara tertulis

% kegiatan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis

50% 60% 70% 80% 90% 100%

42.4 Manfaat dan relevansi

Setiap kegiatan kerjasama harus

% kegiatan kerjasama

50% 60% 70% 80% 90% 100%



STANDAR INDIKATOR


kegiatan kerjasama

memberikan manfaat bagi institusi (IKIP Siliwangi Bandung) dan relevan dengan pengembangan PPM

harus memberikan manfaat bagi institusi (IKIP Siliwangi Bandung) dan relevan dengan pengembangan PPM

42.5 Monitoring dan Evaluasi

P2Mwajib memantau pelaksanaan kegiatan kerjasama

% kegiatan kerjasama yang dimonitor dan dievaluasi oleh P2M

50% 60% 70% 80% 90% 100%

42.6 Pelaporan kegiatan kerjasama

Setiap kegiatan kerjasama wajib dilaporkan kepada pimpinan lIP Siliwangi

% kegiatan kerjasama yang dilaporkan kepada pimpinan IKIP Siliwangi Bandung

50% 60% 70% 80% 90% 100%

5. Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Dalam tugas pokok dan fungsinya yang terangkum dalam Tri Darma Perguruan

Tinggi terkait dengan pendidikan, IKIP Siliwangi Bandung mendidik dan mengantarkan mahasiswa lulus jenjang pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2).

Standar kemahasiswaan dan alumni SPMI IKIP Siliwangi Bandung ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. IKIP Siliwangi Bandung harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi.

Di dalam pengelolaannya, IKIP Siliwangi Bandung harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi pencapaian yang dirumuskan oleh IKIP Siliwangi Bandung.

Didalam proses pengelolaan mahasiswa dari segi input, proses hingga output, IKIP Siliwangi Bandung harus berpartisipasi secara aktif mulai dari sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa hingga menjadi lulusan yang bermutu. IKIP Siliwangi Bandung harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat.

Dalam kaitannya dengan pembinaan kemahasiswaan, IKIP Siliwangi Bandung perlu memelihara dan meningkatkan mutu mahasiswa secara terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKIP Siliwangi Bandung, serta untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui pembinaan kemahasiswaan diharapkan dapat membentuk potensi mahasiswa dan yang berguna, khususnya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat pada umumnya. Demikian pula untuk para alumninya perlunya pemberdayaan alumni dalam rangka pengembangan perguruan tinggi baik bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.


Agar proses pembinaan dan pembimbingan kemahasiswaan dan alumni berjalan efektif dan bermanfaaat untuk menjamin terlaksananya penjaminan mutu kemahasiswaan dan alumni sesuai dengan visi misi dan tujuan IKIP Siliwangi Bandung, maka diperlukan pedoman, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan atau ditingkatkan oleh pembina atau unit kerja terkait dengan kegiatan mahasiswa dan alumni.

Sehingga Standar Kemahasiswaan dan Alumni SPMI IKIP Siliwangi dibagi menjadi tiga standar turunan, yaitu: a. Standar Input Mahasiswa, yang meliputi:

1) Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, yang mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah dan kemampuan ekonomi..

2) Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

b. Standar Proses Mahasiswa, yang meliputi:

1) Profil mahasiswa yang meliputi: prestasi dan reputasi akademik, bakat dan minat.

2) Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, intensitas.

3) Pengembangan ilmiah/peningkatan student research activity dan pertemuan ilmiah.

4) Pengembangan soft skill & entrepreneurship mahasiswa. 5) Pengembangan organisasi kemahasiswaan. 6) Pengembangan kegiatan kemahasiswaan. 7) Pemberdayaan mahasiswa. Selain itu, standar proses mahasiswa juga mencakup pada Standar Proses Pembelajaran.

c. Standar Output Mahasiswa (Alumni), yang meliputi: 1) Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, propsorsi mahasiswa yang

menyelesaikan studi dalam batas masa studi 2) Pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi

profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni). 3) Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga,

intensitas. 4) Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, pemutakhiran, profil

masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.

5) Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program studi.

d) Fungsi Standar Kemahasiswaan dan Alumni

1) Petunjuk bagi unit kerja yang terkait dengan bidang kemahasiswaan dan alumni, organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni dalam merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan atau meningkatkan standar mutu turunan dari Standar Mahasiswa dan Alumni.


2) Petunjuk bagi para pejabat struktural atau unit kerja yang terkait mutu input, proses, hingga output mahasiswa dalam melaksanakan proses pendidikan, pembinaan dan pembimbingan kemahasiswaan, serta pemberdayaan alumni sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga mutu mahasiswa dan alumni dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan.

3) Petunjuk bagi para pengambil kebijakan yang terkait untuk merumuskan dan menetapkan mutu input, proses, hingga output mahasiswa agar dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

e) Lingkup Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Agar mutu kemahasiswaan dan alumni IKIP Siliwangi Bandung dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar kemahasiswaan dan alumni yang mengacu pada SMP-PT Dikti 2008, Statuta IKIP Siliwangi Bandung, Renstra IKIP Siliwangi Bandung dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) IKIP Siliwangi Bandung yang meliputi:

1) Standar Mutu Input Mahasiswa. 2) Standar Mutu Proses Mahasiswa. 3) Standar Mutu Output Mahasiswa.

Standar Kemahasiswaan dan Alumni tersebut dirancang dan disusun serta

ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar sebagaimana dijelaskan dalam Manual SPMI IKIP Siliwangi Bandung untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan penjaminan mutu yang selanjutkan diperlukan pengendalian untuk pengembangan/ peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.

Dalam mekanisme pemenuhan standar kemahasiswaan dan alumni memuat kriteria serta indikator dari ketiga standar mutu tersebut, demikian pula dalam manajemen pengendalian. Standar Kemahasiswaan dan Alumni ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI dan dilengkapi dengan SOP dan Formulir (Borang). f) Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian/ Pemenuhan Isi Standar

Kemahasiswaan dan Alumni Dalam implementasi standar terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap

pencapaian dan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dan alumni, yakni: 1) Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi 2) Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi Bandung 3) Pimpinan UPT 4) Dosen 5) Organisasi Mahasiswa 6) Organisasi Alumni 7) Mahasiswa 8) Alumni

Secara garis besar, standar kemahasiswaan dan alumni IKIP Siliwangi

digambarkan dalam berbagai parameter dalam Tabel 43 sebagai berikut:


Tabel 3.43 Standar Kemahasiswaan dan Alumni

NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43.1 Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa

Pimpinan Sekolah Tinggi telah membuat kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa berdasarkan SK Ketua IKIP Siliwangi sesuai dengan Statuta dan Pedoman Kemahasiswaan IKIP Siliwangi

Pimpinan Sekolah Tinggi telah membuat kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa berdasarkan SK Ketua Penansalarorna s Siliwangi sesuai dengan Statuta dan Pedoman Kemahasiswaan IKIP Siliwangi

YA YA YA YA YA YA

43.2 Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi

Perbandingan calon mahasiswa yang ikut seleksi dengan daya tampung

Rasio calon mahasiwa yang ikut seleksi terhadap daya tampung

1 : 4 1:4,2 1:4,4 1:4,6 1:4,8 1 : 5

mahasiswa baru regular yang melakukan registrasi dengan yang lulus seleksi

% mahasiswa baru regular yang telah melakukan registrasi dengan yang lulus seleksi

95% 96% 97% 98% 99% 100%

Perbandingan mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer

% Perbandingan mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer

0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20

Rata-rata IPK selama lima tahun terakhir

Rata-rata IPK selama lima tahun terakhir

3,10 3,12 3,14 3,16 3,18 3,20

43.3 Penerimaan Mahasiswa Non-Reguler

Beban mengajar dosen akibat penerimaan mahasiswa non-reguler

Jumlah SKS beban dosen akibat penerimaan mahasiswa non-reguler

13 13 13 12 12 12

43.4 Profil Mahasiswa dalam prestasi dan reputasi bidang akademik, bakat dan minat

Penghargaan atas prestasi mahasiswa bidang nalar, bakat, dan minat di tingkat Nasional atau Internasional

% Penghargaan atas prestasi mahasiswa bidang nalar, bakat, dan minat di tingkat Nasional atau Internasional

5% 10% 15% 20% 25% 30%

43.5 Profil lulusan tetap waktu penyelesaian studi

Banyaknya mahasiswa yang lulus tepat waktu

% banyaknya kelulusan mahasiswa tepat waktu

75% 80% 85% 90% 95% 95%

Banyaknya mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri

% banyaknya mahasiswa DO atau mengundurkan diri

5% 4% 3% 2% 2% 2%

43.6 Layanan dan Kegiatan Kemahasiswaan

Mahasiswa telah mendapatkan pelayanan berupa Bimbingan dan Konseling dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

% Mahasiswa yang telah mendapatkan pelayanan berupa Bimbingan dan Konseling dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

30% 35% 40% 45% 50% 50%

Mahasiswa telah mendapatkan pelayanan berupa Minat dan Bakat (ekstra kurikuler) dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

% Mahasiswa yang telah mendapatkan pelayanan berupa Minat dan Bakat (ekstra kurikuler) dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

40% 45% 50% 55% 55% 60%

Mahasiswa telah mendapatkan pelayanan berupa pembinaan soft skill dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

% Mahasiswa yang telah mendapatkan pelayanan berupa pembinaan soft skill dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

30% 35% 40% 45% 50% 50%

Mahasiswa telah mendapatkan pelayanan berupa layanan beasiswa

% Mahasiswa yang telah mendapatkan pelayanan berupa layanan beasiswa

40% 45% 50% 55% 55% 60%



STANDAR INDIKATOR


dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

Mahasiswa telah mendapatkan pelayanan berupa layanan kesehatan dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

% Mahasiswa yang telah mendapatkan pelayanan berupa layanan kesehatan dari Bagian terkait di IKIP Siliwangi Bandung

30% 35% 40% 45% 50% 50%

43.7 Pelacakan dan perekaman data lulusan

Jumlah Lulusan yang terlacak dan terekam dalam data Tracer Study

% Jumlah Lulusan yang telah terlacak dan terekam dalam data Tracer Study

50% 55% 60% 65% 70% 75%

Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang proses pembelajaran

% Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang proses pembelajaran

60% 65% 70% 75% 80% 90%

Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang penggalangan dana

% Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang penggalangan dana

60% 65% 70% 75% 80% 90%

Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang informasi pekerjaan

% Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang informasi pekerjaan

60% 65% 70% 75% 80% 90%

Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang membangun jejaring

% Penggunaan hasil pelacakan Tracer Study dalam hal perbaikan bidang membangun jejaring

60% 65% 70% 75% 80% 90%

Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan (dalam Bulan)

Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan

3,5 3,3 3,1 3 3 3

Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan

% Kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi lulusan

75% 78% 80% 83% 85% 85%

43.8 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana

% alumni yang mendukung pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan dana

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan fasilitas

% alumni yang mendukung pengembangan akademik dalam bentuk sumbangan fasilitas

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan akademik

% alumni yang mendukung pengembangan akademik dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan akademik

3% 4% 5% 6% 7% 8%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dalam bentuk pengembangan jejaring

% alumni yang mendukung pengembangan akademik dalam bentuk pengembangan jejaring

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dalam bentuk penyediaan fasilitas

% alumni yang mendukung pengembangan akademik dalam bentuk penyediaan fasilitas

3% 4% 5% 6% 7% 8%

43.9 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik

% alumni yang mendukung pengembangan non-akademik

5% 6% 7% 8% 9% 10%



STANDAR INDIKATOR


dalam bentuk sumbangan dana

dalam bentuk sumbangan dana

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk sumbangan fasilitas

% alumni yang mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk sumbangan fasilitas

5% 6% 7% 8% 9% 10%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan akademik

% alumni yang mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan akademik

3% 4% 5% 6% 7% 8%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk pengembangan jejaring

% alumni yang mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk pengembangan jejaring

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk penyediaan fasilitas

% alumni yang mendukung pengembangan non-akademik dalam bentuk penyediaan fasilitas

3% 4% 5% 6% 7% 8%

6. Standar Informasi dan Teknologi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IKIP Siliwangi Bandung yaitu meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi, serta mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi Bandung menetapkan Standar Informasi dan Teknologi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) IKIP Siliwangi Bandung sebagaimana yang dimaksud tersebut antara lain adalah:

- SIM-PDPT (Sistem Informasi Manajemen Pangkalan Data Perguruan Tinggi) - SIM-KEU (Sistem Informasi Manajemen Keuangan) - SIM-SDM (Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia) - SIM-JAD (Sistem Informasi Manajemen Jabatan Akademik Dosen) - SIM-LIB (Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan) - SIM-KKN (Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Nyata) - SIM-PP (Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Profesi)

a. Fungsi Standar Informasi dan Teknologi

1) Petunjuk bagaimana Ketua Program Studi, dosen dan unit kerja yang terkait dengan standar informasi dan teknlogi dapat merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar informasi dan teknologi;

2) Petunjuk bagaimana informasi dan teknologi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.


b. Lingkup Standar Informasi dan Teknologi

Dalam mekanisme pemenuhan standar informasi dan teknologi memuat kriteria

serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar informasi dan teknologi, demikian pula di dalam manajemen pengendalian standar informasi dan teknologi.

Oleh karena itu, agar mutu pengelolaan di IKIP Siliwangi dapat terus ditingkatkan, diperlukan standar informasi dan teknologi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada PP No 19 tahun 2005, Permendikbud No 49 Tahun 2014, Statuta IKIP Siliwangi, Renstra IKIP Siliwangi dan Kebijakan SPMI IKIP Siliwangi.

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen SPMI Standar Informasi dan Teknologi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

c. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Pencapaian Standar Isi

Dalam implementasi Standar Isi, terdapat pihak/subyek yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1) Pimpinan Institusi dan Program Studi 2) Pimpinan Bagian IKIP Siliwangi 3) Pimpinan Unit Pelaksana Teknis 4) Dosen

Secara garis besar, standar informasi dan teknologi IKIP Siliwangi Tahun

Akademik digambarkan dalam berbagai parameter dalam Tabel 44 sebagai berikut:

Tabel 44 Standar Informasi dan Teknologi

NO PARAMETER

PERNYATAAN STANDAR


TERKAIT 2015 2016 2017 2018 2019 2020

44.1 Penggunaan Sistem Informasi

Pimpinan Sekolah Tinggi / Program Studi / Unit-unit terkait telah memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.

% Pimpinan Sekolah Tinggi / Program Studi / Unit-unit terkait yang telah memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.

75% 80% 85% 90% 95% 100%

44.2 Penggunaan Jaringan Lokal (Local Area Network/LAN)

Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi/Unit-unit terkait telah memiliki dan menerapkan jaringan local (Local Area Network/LAN)

% Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi/Unit-unit terkait yang telah memiliki dan menerapkan jaringan local (Local Area Network/LAN)

50% 60% 70% 80% 90% 100%

44.3 Penggunaan Jaringan Internet (Wide Area Network/WAN)

Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi/Unit-unit terkait telah memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network/WAN)

% Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi/Unit-unit terkait yang telah memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network/WAN)

50% 60% 70% 80% 90% 100%

44.4 Penyediaan Fasilitas Informasi yang

Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi/Unit-unit

% Pimpinan Sekolah Tinggi/Program Studi/Unit-unit

75% 80% 85% 90% 95% 100%



STANDAR INDIKATOR


mudah diakses terkait telah menyediakan fasilitas informasi yang mudah diakses

terkait yang telah menyediakan fasilitas informasi yang mudah diakses

44.5 Pemeliharaan Sistem Informasi

Unit di lingkungan Sekolah Tinggi telah memelihara sistem informasi

% Unit di lingkungan Sekolah Tinggi yang telah memelihara sistem informasi

50% 60% 70% 80% 90% 100%

B. Strategi Implementasi Standar SPMI IKIP Siliwangi Bandung

Pimpinan Rektorat IKIP Siliwangi beserta pimpinan Program Studi, pimpinan Bagian, serta Pimpinan Unit Pelaksana Teknis di IKIP Siliwangi sebagai penanggung jawab standar mutu SPMI IKIP Siliwangi perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian standar mutu tersebut.

Strategi pencapaian dari standar mutu SPMI IKIP Siliwangi tersebut diantaranya adalah: 1. Dalam penetapan standar pendidikan tinggi IKIP Siliwangi serta standar turunannya

dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI IKIP Siliwangi. Selain itu, dilakukan pula strategi sebagai berikut: a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). b. Melakukan studi banding ke berbagai universitas/perguruan tinggi yang telah

mengimplementasikan standar nasional pendidikan tinggi dengan baik. Selain itu universitas/perguruan tinggi tersebut juga sudah harus menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Melibatkan secara aktif unit kerja yang terkait dalam perancangan, penyusunan, penetapan Standar SPMI IKIP Siliwangi dan turunannya di tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi.

2. Dalam melaksanakan Standar SPMI IKIP Siliwangi, strategi pemenuhan atau pencapaian standar dan turunannya tersebut dilakukan melalui mekanisme dengan mengacu kepada Manual SPMI IKIP Siliwangi, serta melalui strategi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan lokarkarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan

terencana dengan baik kepada para pemangku kepentingan yang sesuai dengan sasaran dari mutu Standar SPMI IKIP Siliwangi.

b. Melakukan sosialisasi Standar SPMI IKIP Siliwangi, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir/borang kepada para pemangku kepentingan seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, tenaga penunjang, dan staf administrasi.

3. Dalam implementasi Standar SPMI IKIP Siliwangi, diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu kepada Manual SPMI IKIP Siliwangi serta melalui strategi pengendalian Standar SPMI IKIP Siliwangi dan turunannya antara lain: a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar SPMI IKIP Siliwangi agar

terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement.

b. Melaksanakan pengendalian Standar SPMI IKIP Siliwangi dan turunannya secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”.


c. Melakukan manajemen pengendalian Standar SPMI dan turunannya melalui evaluasi peninjauan yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.

4. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar SPMI IKIP Siliwangi dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap program studi dan unit kerja terkait dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI IKIP Siliwangi yang ditetapkan dengan mengacu kepada Audit Mutu Internal IKIP Siliwangi.


Documents

SATUAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STKIP …spmi.stkipsiliwangi.ac.id/files/2016/04/Dokumen-Standar-SPMI-STKIP... · Permendikbud nomor 154 tahun 2014: tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan