8/17/2019 Sanksi Pidana Penegak Hukum Kasus ABH

1/2

SANKSI PIDANA BAGI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM,

HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK 

Berbeda dengan Hukum Acara Pidana Umum, terkait dengan penahanan dan pemberian

salinan putusan dalam hukum acara peradilan anak terdapat ketentuan khusus bagi penyidik,

 penuntut umum , hakim dan pejabat pengadilan yang disertai dengan ancaman pidana. Masa

 penahanan dan perpanjangan dalam hukum acara peradilan anak lebih pendek dari pada masa

 penahanan dan perpanjangan penahanan pada hukum acara pidana umum .Penyidik, penuntut

umum dan hakim diacam sanksi pidana bila dengan sengaja tidak melaksanakan

kewajibannya yakni tidak mengeluarkan seorang anak dari tahanan ketika jangka waktu

 penahanan sudah berakhir sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Anak,

etentuan pemberian saksi pidana itu tentu tidak ditemukan dalam ketentuan hukum acara

 pidana umum !UHAP" jika seorang tersangka # terdakwa yang masih dalam tahanan

sementara tenggang waktu penahanan sudah habis.UHAP hanya menyebutkan

tersangka#terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. $idak demikian pada

 peradilan anak. Pemberian sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum, hakim yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Sistem Peradilan

Anak tentulah tidak terlepas sebagai bentuk dari pemberian perlindungan terhadap anak,

termasuk tuntutan terhadap setiap yang dituntut berkewajiban merahasiakan identitas anak 

dalam pemberitaan media.

Selain hal di atas, ada sejumlah sanksi pidana yang ditujukan kepada penyidik, penuntut

umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dituangkan dalam UU %o

&& $ahun '(&' tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana terhadap penyidik,

 penuntut umum dan hakim dan pejabat pengadilan dalam UU %o && $ahun '(&' itu yang

lainnya apabila tidak melaksanakan atau melanggar kewajibannya adalah sebagai berikut)

Saksi Pidana terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, pejabat pengadilan atau bahkan

untuk setiap orang dalam kaitannya dalam penanganan perkara anak itu adalah sebagai

 berikut)

&. Apabila dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di

 pengadilan negeri , penyidik, penuntut umum dan hakim tidak melaksanakan upaya

*i+ersi dalam perkara anak dengan ancaman tahun dan bukan merupakan pengulangan

tindak pidana, maka penyidik, penuntut umum dan hakim dipidana dengan pidana penjara

 paling lama ' tahun atau denda paling banyak '(( juta rupiah.

'. Ada kewajiban setiap orang untuk merahasiakan -dentitas Anak, Anak orban, dan#atauAnak Saksi dalam pemberitaan di media cetak atau pun elektronik. Setiap orang yang

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dipidana dengan pidana penjara paling

lama !lima" tahun dan denda paling banyak /p ((.(((.(((,(( !lima ratus juta rupiah".

0. *alam penanganan pidana anak, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penahanan

 paling lama !tujuh" hari untuk kepentingan penyidikan dan dapat diperpanjang oleh

 penuntut umum paling lama 1 hari. Apabila penahanan dalam jangka waktu yang sudah

ditentukan itu penyidikan belum selesai, maka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi

hukum. 2ika Penyidik dengan sengaja tidak mengeluarkan terdangka anak dari tahanan,

maka penyidik diancam pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama ' tahun.

3. Penuntut umum mempunyai kewenangan melakukan penahanan terhadap tersangka anak 

 paling !lima" hari" dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan %egeri paling lama

8/17/2019 Sanksi Pidana Penegak Hukum Kasus ABH

2/2

!lima" hari. Apabila penahanan dalam tahap penuntutan dalam jangka waktu yang sudah

ditentukan, tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Penuntut umum

yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana dipidana dengan pidana penjara

 paling lama ' !dua" tahun.

. Penahanan yang dilakukan hakim untuk rangka kepentingan pemeriksaan di pengadilan,

Hakim berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk paling lama &(

!sepuluh" hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama & !lima belas" hari oleh etua

Pengadilan %egeri. *alam masa pemeriksaan di pengadilan itu masa penahanan berakhir tetapi hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi

hukum.Atas kondisi yang demikian, apabila Hakim tidak melaksanakan kewajibannya

mengeluarkan anak dari tahanan diancam pidana ' !dua" tahun.

4. *emikian pula dalam pemeriksaan tingkat banding, hakim banding berwenang melakukan

 penahanan untuk jangka waktu paling lama &( !sepuluh" hari dan dapat diperpanjang oleh

etua Pengadilan tinggi selama & !lima belas" hari. Apabila dalam jangka waktu

 penahanan tersebut Hakim Banding belum memberikan putusan, maka anak wajib

dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Hakim Banding yang tidak melaksanakannya

diancam pidana dengan pidana penjara paling lama ' !dua" tahun.

. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk 

 pemeriksaan tingkat kasasi, Hakim asasi dapat melakukan penahanan paling lama &

!lima belas" hari dan atas permintaan Hakim asasi dapat diperpanjang oleh etua

Mahkamah Agung paling lama '( !dua puluh" hari. *alam masa tenggang waktu

 penahanan tersebut Hakim asasi Belum memberikan putusan , anak wajib dikeluarkan

dari tahanan demi hukum. Hakim asasi yang tidak melaksanakan kewajibannya yang

demikian dipidana dengan pidana penjara paling lama ' !dua" tahun.

1. Pejabat pengadilan diancam pidana apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban

yakni terkait dengan pemberian petikan putusan kepada anak atau ad+okat atau pemberi

 bantuan lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut paling hari sejak putusandiucapkan dan pemberian salinan putusan. *emikian pula apabila dengan sengaja tidak 

memberikan salinan putusan paling lama !hari" sejak putusan diucapkan.

Adanya ketentuan pidana terhadap penyidik, penuntut umum, hakim maka selain sebagai

suatu pengaturan khusus dibanding penanganan perkara pidana umum, tentu pemberian saksi

 pidana bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara anak itu

mengharuskan penyidik, penuntut umum dan hakim tidak boleh abai dalam menangani

 perkara anak. Artinya penanganan perkara anak harus dilakukan dengan cepat dan menjadi

 prioritas dan tidak mendalilkan sesuatu untuk tetap menahan anak dalam tahanan meskipun

 proses disetiap tingkat belum selesai. Bahkan dari jangka waktu yang diberikan lebih singkat

dari masa penahanan dalam sistem pidana umum.

Adanya sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara

anak yang demikian, tentu tidak pula menjadikan penanganan perkara anak dilakukan apa

adanya demi menghindari anak dikeluarkan dari tahanan. *alam konteks ini yang dituntut

sebenarnya adalah memberikan perhatian lebih, memberikan prioritas dan penanganan yang

cepat, sehingga masa tenggang waktu yang diberikan pada setiap tahapan proses penanganan

 perkara anak dapat dengan optimal dan e5isien dan e5ekti5 mungkin. $ermasuk hal yang

 patut menjadi perhatian bagi setiap orang menyangkut identitas anak, anak korban dan anak 

saksi dalam pemberitaan yang apabila dilanggar juga terancam pidana atau denda.