Lembaga Penegak Hukum

7/26/2019 Lembaga Penegak Hukum

http://slidepdf.com/reader/full/lembaga-penegak-hukum 1/21

Nama : Destian Eka Sukmaningtyas

NIM : 1511006

Kelas : KA01 2011

Jurusan : Teknik Kimia Industri

Mata Kulia : Ke!arganegaraan

Tugas dan "ungsi #enegak $ukum

I% KE#&'ISIAN

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat !"asal 2#.

Kepolisian bertu$uan untuk me%u$udkan keamanan dalam negeri yang meliputi

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tertib dan tegaknya hukum

terselenggaranya perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan men$un$ung tinggi hak asasi manusia !"asal &#.

Fungsi dan tu$uan kepolisian sema'am itu kemudian di$abarkan lebih lan$ut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi(

!)# memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*

!2# menegakkan hukum* dan

!+# memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat !"asal )+#.

,alam melaksanakan tugas pokoknya tersebut "asal )& menyatakan kepolisian

(ertugas untuk:

a. melaksanakan pengaturan pen$agaan penga%alan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan

pemerintah sesuai kebutuhan*

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam men$amin keamanan ketertiban dan kelan'aran lalu

lintas di $alan*'. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat

serta ketaatan %arga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan*

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional*

1



e. memelihara ketertiban dan men$amin keamanan umum*

f. melakukan koordinasi penga%asan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik

pega%ai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan s%akarsa*

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum

a'ara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya*h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran kepolisian laboratorium forensik dan

psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian*

i. melindungi keselamatan $i%a raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan

ketertiban danatau ben'ana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan men$un$ung

tinggi hak asasi manusia* $. melayani kepentingan %arga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi

danatau pihak yang ber%enang*

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas

kepolisian*l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II% KEJAKSAAN

T)*AS :

elaksanakan tugas dan %e%enang serta fungsi Ke$aksaan di daerah hukum Ke$aksaan

/inggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebi$aksanaan

yang ditetapkan oleh aksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh aksa 1gung.

")N*SI :

). "erumusan kebi$aksanaan pelaksanaan dan kebi$aksanaan teknis pemberian bimbingan

dan pembinaan serta pemberian peri$inan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebi$aksanaan yang ditetapkan oleh aksa 1gung*

2. "enyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pembinaan

mana$emen administrasi organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik

negara men$adi tanggung $a%abnya*

+. "elaksanaan penegakan hukum baik preentif maupun yang berintikan keadilan di

bidang pidana*

2



&. "elaksanaan pemberian bantuan di bidang inteli$en yustisial dibidang ketertiban dan

ketentraman umum pemberi bantuan pertimbangan pelayanan dan penegaakan hukum

di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain untuk

men$amin kepastian hukum ke%iba%aan pemerintah dan penyelamatan kekayaan

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebi$aksanaan yang ditetapkan

aksa 1gung*

3. "enempatan seorang tersangka atau terdak%a di rumah sakit atau tempat pera%atan $i%a

atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan 4akim karena tidak mampu berdiri

sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain lingkungan atau

dirinya sendiri*

5. "emberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah penyusunan peraturan

perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat*

koordinasi pemberian bimbingan dan petun$uk teknis serta penga%asan baik di dalam

maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebi$aksanaan yang ditetapkan oleh aksa 1gung

III% #EN*ADI'AN NE*E+I

/ugas "okok ,an Fungsi "engadilan Negeri

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan !"asal 2& ayat ) Undang-

Undang ,asar pas'a 1mandemen#.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh ahkamah 1gung RI Badan-badan peradilan

lain di ba%ah ahkamah 1gung !"eradilan Umum "/UN "eradilan iliter "eradilan 1gama#

serta ahkamah Konstitusi !"asal 2& ayat 2 Undang-Undang ,asar )6&3#.

"enyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan

peradilan !"eradilan Umum "eradilan 1gama "eradilan iliter dan ahkamah 1gung sebagai

pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta

menyelesaikan setiap perkara yang dia$ukan kepadanya#.!"asal 2 ayat !)# $o. "asal )0 ayat !)#

dan ayat !2##

3



"eradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pen'ari

keadilan pada umumnya !"asal 2 UU No.2 /ahun )67&#. "engadilan Negeri bertugas dan

ber%enang memeriksa mengadili memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat pertama !"asal 30 UU No.2 /ahun )675#

"engadilan dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat tentang hukum

kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta !"asal 32 UU No.2 /ahun )675#. 8elain

men$alankan tugas pokok pengadilan dapat diserahi tugas dan ke%enangan lain oleh atau

berdasarkan Undang-Undan

Ke!enangan

a, "engadilan Negeri bertugas dan ber%enang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara

pidana dan perdata di tingkat pertama*

(, "engadilan Negeri dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta*

-, 8elain tugas dan ke%enangan tersebut diatas "engadilan Negeri dapat diserahi tugas dan

ke%enangan lain berdasarkan Undang-undang

III% '# .'em(aga #emasyarakatan,

1dapun Fungsi "emasyarakatan menurut Kepen No N99R ( .0)."R.0:.0+ tahun )673

"asal 2 seperti (

a. elakukan pembinaan narapidanaanak didik.

b. emberikan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil ker$a*'. elakukan bimbingan sosialkerokhaniaan narapidanaanak didik

d. elakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib ;1"18

e. elakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

;apas diklasifikasikan dalam + !tiga# Klas yaitu(

a. ;apas Kelas I*

b. ;apas Kelas II1*

'. ;apas Kelas IIB.

1dapun tugas dan fungsi ker$a di ;apas Klas II1 'urup adalah (

1% Su( /agian Tata )saa

8ub Bagian /ata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

;1"18. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 8ub Bagian /ata Usaha mempunyai fungsi

4



a. elakukan urusan kepega%aian.

b. elakukan urusan surat-menyurat perlengkapan dan rumah tangga. 8ub Bagian /ata

Usaha terdiri dari(

• Urusan Kepega%aian dan Keuangan

Urusan Kepega%aian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan

kepega%aian dan keuangan.

• Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat perlengkapan

dan rumah tangga

2% Seksi /im(ingan Naraidana Anak Didik dan Kegiatan Kera

8eksi Bimbingan Narapidana1nak ,idik mempunyai tugas memberi-kan bimbingan

pemasyarakatan narapidanaanak didik dan bimbingan ker$a Untuk menyelenggarakan tugas

tersebut pada 8eksi Bimbingan Narapidana1nak ,idik dan Kegiatan Ker$a mempunyai fungsi

yaitu (

a. elakukan regristrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik $ari serta memberikan

bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana anak didik.

b. engurus kesehatan dan memberikan pera%atan bagi narapidana anak didik*

'. emberikan bimbingan ker$a mempersiapkan fasilitas sarana ker$a dan mengelola hasil

ker$a

8eksi Bimbingan Narapidana1nak ,idik dan Kegiatan Ker$a terdiri dari (

a. 8ub 8eksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan*

8ub 8eksi Regristrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan

pen'atatan membuat statistikdokumentasi sidik $ari serta memberikan bimbingan dan

penyuluhan rohani memberikan latihan olah ragapeningkatan pengetahuan asimilasi 'uti dan

penglepasan narapidanaanak didik.

b. 8ub 8eksi "era%atanNarapidana1nak,idik*

8ub 8eksi "era%atan Narapidana1nak ,idik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan

memberikan pera%atan bagi narapidana anak didik.

'. 8ub 8eksi Kegiatan Ker$a.

8ub 8eksi Kegiatan Ker$a mempunyai tugas memberikan bimbingan ker$a

mempersiapkan fasilitas sarana ker$a dan mengelola hasil ker$a.

3% Seksi kegiatan kera

8eksi Kegiatan Ker$a terdiri dari(

a. 8ub 8eksi Bimbingan Ker$a dan "engelolaan 4asil Ker$a*

5



b. 8ub 8eksi 8arana Ker$a*

8ub 8eksi Bimbingan Ker$a dan "engelolaan 4asil Ker$a mempunyai tugas memberikan

petun$uk dan bimbingan latihan ker$a bagi narapidana anak didik serta mengelola hasil ker$a.

8ub 8eksi 8arana Ker$a mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana ker$a.

&. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Terti(4

8eksi 1dministrasi Keamanan dan /ata /ertib mempunyai tugas mengatur $ad%al tugas

penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan menerima laporan harian dan

berita a'ara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang

keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut 8eksi

1dministrasi Keamanan dan /ata tertib mempunyai fungsi (

a. engatur $ad%al tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. enerima laporan harian dan berita a'ara dari satuan pengamanan yang menegakkan tatatertib.

5% Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Terti( terdiri dari:

1. 8ub 8eksi Keamanan*

8ub 8eksi Keamanan mempunyai tugas mengatur $ad%al tugas penggunaan

perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

B. 8ub 8eksi "elaporan dan /ata /ertib

8ub 8eksi "elaporan dan /ata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan

berita a'ara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala

dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

6% Kesatuan #engamanan 'aas

Kesatuan "engamanan ;apas mempunyai tugas men$aga keamanan dan ketertiban ;apas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan "engamanan ;apas mempunyai fungsi(

a. elakukan pen$agaan dan penga%asan terhadap Narapidana 1nak ,idik* b. elakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban*

'. elakukan penga%alan penerimaan penempatan dan pengeluaran narapidanaanak didik*

d. elakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan*e. embuat laporan harian dan berita a'ara pelaksanaan pengamanan.

6



Kesatuan "engamanan ;apas dipimpin oleh seorang Kepala dan memba%ahkan petugas

"engamanan ;apas.dan Kepala Kesatuan "engamanan ;apas berada di ba%ah dan bertanggung

$a%ab langsung kepada Kepala ;apas.

,alam melaksanakan tugasnya Kepala ;embaga "emasyarakatan Kepala Kesatuan

"engamanan Kepala 8eksi Kepala 8ub Bagian Kepala 8ub 8eksi Kepala Urusan <a$ib

menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan ;apas serta

dengan instansi lain diluar ;apas sesuai dengan pokok masing-masing maupun antar satu

organisasi dalam lingkungan ;apas.

nt Kasus :

#EME+ASAN

8eorang preman kampung dibekuk polisi lantaran diduga kerap memeras di rumah tinggal sementara mahasis%a

atau kost didaerah Kampung Baru.

KE#&'ISIAN

Bapak setengah baya sekitar umur &3th itu bernama U$ang yang dikenal sebagai premankampung

meminta $atah Rp 23.000- per bulan dengan alasan iuran keamanan dan sampah. 8aat dimintai keterangan ia hanya

bisa tertunduk lesu. Bapak setengah baya bertato ini ditangkap aparat Kepolisian 8ektor Ra$abasa menyusul

laporan salah seorang mahasis%a Unila. ,ari keterangan saksi tersangka sering meminta uang keamanan dan

sampah. ika tidak dituruti maka ada sa$a barang dari rumah kost tersebut yang hilang.

"erilaku tersangka pun dianggap meresahkan. /idak hanya anak kost yang men$adi korban tapi $uga

%arga lain di ka%asan tersebut. ,ari pengakuan tersangka uang yangdiperoleh digunakan untuk membeli rokok dan

minuman keras. 8elain menangkap tersangka polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 60.000- dan kartutanda

penduduk milik tersangka. 1tas perbuatannya tersangka di$erat pasal pemerasan denganan'aman hukuman

maksimal sembilan tahun pen$ara.

KEJAKSAAN

"ada kasus di atas pelaku U$ang telah melakukan tindak pidana pemerasan kepadakeluarga Nunung dengan 'ara

meminta se'ara paksa uang Rp 23.000- setiap bulan. Karena yang melakukan tindak pidana adalah %arga Negara

Indonesia dan ter$adi di %ilayahIndonesia maka berlaku hukum pidana Indonesia yang berarti KU4"idana !asas

teritorialitas#. "elaku di$erat oleh pasal mengenai "pemerasan= yang diatur dalam pasal +57 KU4"idana.

,alam ketentuan "asal +57 KU4" tindak pidana pemerasan diramuskan dengan rumusansebagai berikut ().

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain se'aramela%an hukum memaksa

7



orang lain dengan kekerasan atau an'aman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau

sebagian adalah milik orang lain atausupaya memberikan hutang maupun menghapus piutang dian'am karena

pemerasandengan pidana pen$ara paling lama sembilan tahun.

2. Ketentuan "asal +53 ayat !2# ayat !+# dan ayat !&# berlaku dalam tindak pidana ini.

Unsur-Unsur yang ada di dalam ketentuan "asal +57 KU4"

Unsur-unsur dalam ketentuan ayat !)# "asal +57 KU4"

Unsur obyektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana yang meliputiunsur-unsur (

). emaksa.

2. 9rang lain.+. ,engan kekerasan atau an'aman kekerasan.

&. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang !yang seleruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain#.

3. 8upaya memberi hutang.5. Untuk menghapus piutang

Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana yangmeliputi unsur>unsur(

). ,engan maksud.2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

#EN*ADI'AN NE*+I

,ipengadilan negri diputuskan hukuman berdasarkan ketentuan "asal +57 KU4" tindak pidana pemerasan

diramuskan dengan rumusansebagai berikut (

). Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain se'aramela%an hukum

memaksa orang lain dengan kekerasan atau an'aman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang

seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atausupaya memberikan hutang maupun menghapus piutang

dian'am karena pemerasandengan pidana pen$ara paling lama sembilan tahun.

2. Ketentuan "asal +53 ayat !2# ayat !+# dan ayat !&# berlaku dalam tindak pidana ini.

'EM/A*A #EMAS7A+AKATAN

8etelah putusan $atuh dan tersangka dimasukan dalam ;embaga "emasyarakatan maka didalam ;" tersangka

tersebut harus diperlakukan seperti yang ter'antum dalam Kepen No N99R (

.0)."R.0:.0+ tahun )673 "asal 2 tentang Fungsi "emasyarakatan diantaranya (

a. elakukan pembinaan narapidanaanak didik.

b. emberikan bimbingan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil ker$a*

'. elakukan bimbingan sosialkerokhaniaan narapidanaanak didik

d. elakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib ;1"18

8



e. elakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

/ersangka dihukum sesuai dengan %aktu keputusan hakim d?ketika siding dipengadilan negri tersangka bisa

mendapatkan potongan hukuman apabila mendapatkan grasi dengan ketentuan yang telah ditetapkan

8ebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang

telah disebutkan sebelumnya !Kepolisian K"K ahkamah 1gung Komisi @udisial 9toritas

asa Keuangan Badan "enga%as "asar odal ,irektorat enderal Imigrasi Ke$aksaan serta

8atpol ""#. ;embaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya

karena memiliki ke%enangan terkait proses "eradilan tetapi $uga karena memiliki ke%enangan

menangkap memeriksa menga%asi atau men$alankan perintah undang-undang di bidangnya

masing-masing.

,alam artian luas masih ada beberapa lembaga lain yang memiliki ke%enangan untuk

mengatur menga%asi dan melaksanakan perintah peraturan antara lain(

a. Kementerian Keuangan melalui ,irektorat enderal Bea dan Aukai !lihat "asal :&

sampai "asal 62 UU No.)0 /ahun )663 tentang Kepabeanan sebagaimana telah

diubah dengan UU No. ): /ahun 2005 tentang "erubahan 1tas UU No. )0 /ahun

)663 tentang Kepabeanan lihat pula "asal ++ sampai "asal &0 UU No. )) /ahun

)663 tentang Aukai sebagaimana telah diubah dengan UU No.+6 /ahun 200: tentang

"erubahan 1tas UU No. )) /ahun )663 tentang Aukai#.

b. Komisi "enga%as "ersaingan Usaha !lihat "asal +3 sampai "asal &: UU No. 3

/ahun )666 tentang ;arangan "raktek onopoli dan "ersaingan Usaha /idak 8ehat#.

'. Badan "ertanahan Nasional !lihat "asal + "eraturan Kepala B"N No. + /ahun 2005

tentang 9rganisasi dan /ata Ker$a Badan "ertanahan Nasional Republik Indonesia#.

adi %alaupun di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan

definisi dari ;embaga "enegak 4ukum maupun "enegak 4ukum tetapi dalam peraturan

perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya terdapat beberapa aparat dan

lembaga yang dapat dikategorikan sebagai ;embaga "enegak 4ukum.

Tugas Dan Wewenang KPK

Selain budaya tawuran tadi, Indnesia !uga di"enu#i le# budaya

$ru"si% &a#$an Indnesia 'asu$ 1( besar negara ter$ru" di dunia%

)

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17227/node/274/uu-no-10-tahun-1995-kepabeanan

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26069/node/274/uu-no-17-tahun-2006-perubahan-atas-undang-undang-nomor-10-tahun-1995-tentang-kepabeanan


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3964/node/274/uu-no-11-tahun-1995-cukai


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26939/node/274/uu-no-39-tahun-2007-perubahan-atas-undang-undang-nomor-11-tahun-1995-tentang-cukai


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/node/175/uu-no-5-tahun-1999-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat










http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17227/node/274/uu-no-10-tahun-1995-kepabeanan



*enanggulangi #al tersebut, $ini "e'erinta# 'e'bangun sebua# le'baga

baru yang bertu!uan 'e'bas'i "ara $ru"tr ya$ni K'isi Pe'berantasan

Kru"si +KPK% Dala' arti$el $ali ini "enulis ingin 'e'beri$an in-r'asi

se"utar KPK, di'ana nantinya "enulis a$an 'e'beri$an tentang tugas dan

wewenang dari K'isi K'isi Pe'berantasan Kru"si +KPK ini%

Apa itu KPK ?

KPK adala# $'isi di Indnesia yang dibentu$ "ada ta#un 2((3 untu$

'engatasi, 'enanggulangi dan 'e'berantas $ru"si di Indnesia% K'isi ini

didiri$an berdasar$an $e"ada .ndang/.ndang 0e"ubli$ Indnesia 'r 3(

Ta#un 2((2 'engenai K'isi Pe'berantasan Tinda$ Pidana Kru"si%

Tujuan dibangunnya KPK

K'isi Pe'berantasan Kru"si dibentu$ dengan tu!uan 'ening$at$an

daya guna dan #asil guna ter#ada" u"aya "e'berantasan tinda$ "idana

$ru"si%

Tugas KPK

• Krdinasi dengan instansi yang berwenang 'ela$u$an

"e'berantasan tinda$ "idana $ru"si%

• Su"erisi ter#ada" instansi yang berwenang 'ela$u$an

"e'berantasan tinda$ "idana $ru"si%

• *ela$u$an "enyelidi$an, "enyidi$an, dan "enuntutan ter#ada"

tinda$ "idana $ru"si

• *ela$u$an tinda$an/tinda$an "enega#an tinda$ "idana $ru"si%

• *ela$u$an 'nitr ter#ada" "enyelenggaraan "e'erinta#an

egara

1(



Wewenang KPK

- *eng$rdinasi$an "enyelidi$an, "enyidi$an, dan "enuntutan

tinda$ "idana $ru"si%

- *eneta"$an siste' "ela"ran dala' $egiatan "e'berantasan

tinda$ "idana $ru"si%

- *e'inta in-r'asi tentang $egiatan "e'berantasan tinda$

"idana $ru"si $e"ada instansi yang ter$ait%

- *ela$sana$an dengar "enda"at atau "erte'uan dengan instansi

yang berwenang 'ela$u$an "e'berantasan tinda$ "idana

$ru"si%

- *e'inta la"ran instansi ter$ait 'engenai "enega#an tinda$

"idana $ru"si%

/ugas dan <e%enang B"K

). ahkamah 1gung !1#

• Ber%enang mengadili pada tingkat kasasi mengu$i peraturan perundang-undangan

diba%ah UUdan mempunyai %e%enang lainnya yang di berikan oleh UU.

• enga$ukan + orang anggota 4akim Konstitusi.

• emberikan pertimbangan dalam hal "residen memberikan grasi dan rehabilitasi.

2. ahkamah Konstitusi !K#

• Ber%enang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final

untuk mengu$i UU terhadap UU, memutus sengketa ke%enangan lembaga Negara yang

11



ke%enangannya diberikan kepada UU, )6&3 memutus pembubaran "artai "olitik dan

memutus hasil perselisihan hasil "emilihan Umum.

• <a$ib memberi putusan atas pendapat ,"R mengenai dugaan pelanggaran oleh "residen

danatau <akil "residen menurut UU, )6&3.

+. Komisi @udisial !K@#

• Ber%enang mengusulkan pengangkatan 4akim 1gung dan %e%enang lain dalam rangka

men$aga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

• engusulkan pengangkatan 4akim 1gung Komisi @udisial mempunyai tugas(

a. elakukan pendaftaran 'alon 4akim 1gung

b. elakukan seleksi terhadap 'alon 4akim 1gung

'. enetapkan 'alon 4akim 1gung

d. enga$ukan 'alon 4akim 1gung ke ,"R

• en$aga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku 4akim dengan

tugas utama (

a. enerima laporan petugas Komisi @udisial

b. "engaduan masyarakat tentang perilaku 4akim (

'. elakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 4akim.

,asar hukum BNN sebagai ;"NK adalah "eraturan "residen Nomor 2+ /ahun 20)0.

8ebelumnya BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan

"residen Nomor ): /ahun 2002 yang kemudian diganti dengan "eraturan "residen Nomor 7+

/ahun 200:.

12



Kedudukan (

Badan Narkotika Nasional yang selan$utnya dalam "eraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementrian yang berkedudukan di ba%ah

dan bertanggung $a%ab kepada "residen melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

/ugas BNN (

Tugas dari BNN ( Badan Narkotika Nasional ) mungkin meliputi sebagai berikut diba%ah ini (

). enyusun dan melaksanakan kebi$akan nasional mengenai pen'egahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan "rekursor Narkotika*

2. en'egah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan

"rekursor Narkotika*

+. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pen'egahan

dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan "rekursor

Narkotika*

&. eningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pe'andu

Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat*

3. emberdayakan masyarakat dalam pen'egahan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Narkotika dan "rekursor Narkotika*

5. emantau mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pen'egahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan "sikotropika Narkotika*

:. elalui ker$a sama bilateral dan multiteral baik regional maupun internasional guna

men'egah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan "rekursor Narkotika*

7. engembangkan laboratorium Narkotika dan "rekursor Narkotika*

13

http://catatan-harian-fathan.blogspot.com/2013/01/apa-itu-bnn.html

http://catatan-harian-fathan.blogspot.com/2013/01/apa-itu-bnn.html



6. elaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan "rekursor Narkotika* dan

)0. embuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan %e%enang.

8elain tugas sebagaimana diatas BNN $uga bertugas untuk menyusun serta melaksanakan

kebi$akan nasional mengenai pen'egahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran

gelap psikotropika prekursor dan bahan adiktif lainnya ke'uali bahan adiktif untuk tembakau

dan alkohol.

Fungsi BNN (

Fungsi dari BNN !Badan Narkotika Nasional# berikut diba%ah ini pemaparannya (

). "enyusunan dan perumusan kebi$akan nasional di bidang pen'egahan dan pemberantasan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan prekursor serta bahan

adiktif lainnya ke'uali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selan$utnya

disingkat dengan "&N.

2. "enyusunan perumusan dan penetapan norma standar kriteria dan prosedur "&N.

+. "enyusunan peren'anaan program dan anggaran BNN.

&. "enyusunan dan perumusan kebi$akan teknis pen'egahan pemberdayaan masyarakat

pemberantasan rehabilitasi hukum dan ker$asama di bidang "&N.

3. "elaksanaan kebi$akan nasional dan kebi$akna teknis "&N di bidang pen'egahan

pemberdayaan masyarakat pemberantasan rehabilitasi hukum dan ker$asama.

5. "elaksanaan pembinaan teknis di bidang "&N kepada instansi ertikal di lingkunganBNN.

:. "engoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka

penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebi$akan nasional di bidang "&N.

14



7. "enyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.

6. "elaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian %adah peran serta masyarakat.

)0. "elaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan "rekursor Narkotika.

)). "elaksanaan pemutusan $aringan ke$ahatan terorganisasi di bidang narkotika psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya ke'uali bahan adiktif untuk tembakau dan

alkohol.

)2. "engoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam

pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta pera%atanlan$utan bagi penyalahguna danatau pe'andu narkotika dan psikotropika serta bahan

adiktif lainnya ke'uali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan

daerah.

)+. "engkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial pe'andu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya ke'uali bahan

adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan

masyarakat.

)&. "eningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna danatau pe'andu narkotika

dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya ke'uali bahan adiktif tembakau dan alkohol

berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teru$i keberhasilannya.

)3. "elaksanaan penyusunan pengka$ian dan perumusan peraturan perundang-undangan

serta pemberian bantuan hukum di bidang "&N.

)5. "elaksanaan ker$asama nasional regional dan internasional di bidang "&N.

):. "elaksanaan penga%asan fungsional terhadap pelaksanaan "&N di lingkungan BNN.

15



)7. "elaksanaan koordinasi penga%asan fungsional instansi pemerintah terkait dan

komponen masyarakat di bidang "&N.

)6. "elaksanaan penegakan disiplin kode etik pega%ai BNN dan kode etik profesi penyidik

BNN.

20. "elaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan serta

pendidikan dan pelatihan di bidang "&N.

2). "elaksanaan pengu$ian narkotika psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya

ke'uali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

22. "engembangan laboratorium u$i narkotika psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya ke'uali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

2+. "elaksanaan ealuasi dan pelaporan pelaksanaan kebi$akan nasional di bidang "&N.

/ugas Fungsi dan <e%enang ""1/K

""1/K mempunyai tugas men'egah dan memberantas tindak pidana "en'u'ian Uang.

,alam melaksanakan tugasnya ""1/K mempunyai fungsi sebagai berikut(

a. pen'egahan dan pemberantasan tindak pidana "en'u'ian Uang* b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh ""1/K*

'. penga%asan terhadap kepatuhan "ihak "elapor* dan

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi /ransaksi Keuangan yang berindikasi

tindak pidana "en'u'ian Uang danatau tindak pidana lain

,alam melaksanakan fungsi pen'egahan dan pemberantasan tindak pidana "en'u'ian Uang

""1/K ber%enang(

a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah danatau lembaga

s%asta yang memiliki ke%enangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi

pemerintah danatau lembaga s%asta yang menerima laporan dari profesi tertentu*

b. menetapkan pedoman identifikasi /ransaksi Keuangan en'urigakan*

16



'. mengoordinasikan upaya pen'egahan tindak pidana "en'u'ian Uang dengan instansi

terkait*

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pen'egahan tindak pidana

"en'u'ian Uang*

e. me%akili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang

berkaitan dengan pen'egahan dan pemberantasan tindak pidana "en'u'ian Uang*

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipen'u'ian uang* dan

g. menyelenggarakan sosialisasi pen'egahan dan pemberantasan tindak pidana "en'u'ian

Uang.

"enyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah danatau lembaga s%asta kepada

""1/K dike'ualikan dari ketentuan kerahasiaan. ,alam melaksanakan fungsi pengelolaan data

dan informasi ""1/K ber%enang menyelenggarakan sistem informasi. ,alam rangka

melaksanakan fungsi penga%asan terhadap kepatuhan "ihak "elapor ""1/K ber%enang(

a. menetapkan ketentuan dan pedoman tata 'ara pelaporan bagi "ihak "elapor*

b. menetapkan kategori "engguna asa yang berpotensi melakukan tindak pidana "en'u'ian

Uang*

'. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus*

d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang ber%enang melakukan

penga%asan terhadap "ihak "elapor*

e. memberikan peringatan kepada "ihak "elapor yang melanggar ke%a$iban pelaporan*

f. merekomendasikan kepada lembaga yang ber%enang men'abut iCin usaha "ihak "elapor*

dan

g. menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali "engguna asa bagi "ihak "elapor

yang tidak memiliki ;embaga "enga%as dan "engatur.

,alam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi ""1/K

dapat(

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari "ihak "elapor*

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait*

'. meminta informasi kepada "ihak "elapor berdasarkan pengembangan hasil analisis

""1/K*

17



d. meminta informasi kepada "ihak "elapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak

hukum atau mitra ker$a di luar negeri*

e. meneruskan informasi danatau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam

maupun di luar negeri*

f. menerima laporan danatau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak

pidana "en'u'ian Uang*

g. meminta keterangan kepada "ihak "elapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan

tindak pidana "en'u'ian Uang*

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan

intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik danatau dokumen elektronik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

i. meminta penyedia $asa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian

/ransaksi yang diketahui atau di'urigai merupakan hasil tindak pidana*

$. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh

penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana "en'u'ian Uang*

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung $a%ab sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini* dan

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

,alam melaksanakan ke%enangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 7

/ahun 20)0 terhadap ""1/K tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode

etik yang mengatur kerahasiaan.

T.S D WW PIDIK PWI 0I SIPI +PPS

Tugas Dan Wewenang Penyidi$

'engawasi, 'eng$rdinasi dan 'e'beri "etun!u$9

"ela$sana "ada wa$tu di'ulai "enyidi$an, dan 'e'beri ta#u $e"ada

"enuntut u'u'9

18



"ela$sana !i$a "enyidi$an di#enti$an9

"ela$sana !i$a 'inta i!in atau la"r $e"ada $etua "engadilan !i$a 'ela$u$an

"enggeleda#an,

"enyitaan, "e'eri$saan surat9

"ela$sana !i$a 'ela$u$an "e'eri$saan ta'ba#an !i$a di"erlu$an9

da"at 'e'beri$an alasan baru untu$ 'ela$u$an "enuntutan dala' #al tela#

dila$u$an "eng#entian "enuntutan%

"ela$sana atas $uasa "enuntut u'u', 'engiri' ber$as aara e"at $e

"engadilan9

"ela$sana untu$ 'enya'"ai$an a'ar "utusan aara e"at $e"ada

ter"idana%

'eneri'a "e'berita#uan !i$a tersang$a dala' aara e"at 'enga!u$an

"erlawanan%

Wewenang Penyidi$ :

a% 'eneri'a la"ran atau "engaduan dari serang tentang adanya tinda$

"idana9

b% 'ela$u$an tinda$an "erta'a "ada saat $e!adian9

% 'enyuru# ber#enti serang tersang$a dan 'e'eri$sa tanda "engenal

tersang$a9

d% 'ela$u$an "enang$a"an, "ena#anan, "enggeleda#an dan "enyitaan9

e% 'ela$u$an "e'eri$saan dan "enyitaan surat9

-% 'enga'bil sidi$ !ari dan 'e'tret serang9

g% 'e'anggil rang untu$ didengar dan di"eri$sa sebagai tersang$a atau

sa$si9

1)



#% 'endatang$an rang a#li yang di"erlu$an dala' #ubungannya dengan

"e'eri$saan "er$ara9

i% 'engada$an "eng#entian "enyidi$an9

!% 'engada$an tinda$an lain 'enurut #u$u' yang bertanggung !awab%

Pasal 7 ayat +1%

ang di'a$sud dengan ;tinda$an lain< iala# 'eneliti identitas tersang$a,

barang bu$ti dengan 'e'"er#ati$an seara tegas batas wewenang dan

-ungsi antara "enyidi$, "enuntut u'u' dan "engadilan%

Pasal 8 ayat +2/3 Penyidi$ 'enyera#$an ber$as "er$ara $e"ada "enuntut

u'u' :

a% "ada ta#a" "erta'a "enyidi$ #anya 'enyera#$an ber$as "er$ara9

b% dala' #al "enyidi$an suda# diangga" selesai, "enyidi$ 'enyera#$an

tanggung !awab atas tersang$a dan barang bu$ti $e"ada "enuntut

u'u'%

Di bidang perikanan, wewenang PPS da"at $ita li#at dala' "asal 73 ayat

+4 .. %31 ta#un 2((4 tentang "eri$anan% Di ayat +6 "asal yang sa'a

di!elas$an ba#wa untu$ $e"entingan "enyidi$an, "enyidi$ da"at 'ela$u$an

"ena#anan ter#ada" tersang$a% &ir #u$u' dan rganisasi DKP !uga

berenana untu$ 'enyusun "eraturan yang isinya dasar untu$

'e'"ersen!atai PPS "eri$anan guna 'e'"erlanar "ela$sanaan tugasnya%

"enyidik "ega%ai Negeri 8ipil !""N8# dalam melakukan tugas-tugasnya yaitu Pertama, soal

pengetahuan hendaknya pengetahuan harus terus ditingkatkan dan men$adi prioritas utama atau

nomor satu yang harus dikuasai* Kedua adalah ker$asama yang %a$ib harus dilakukan dengan

membina ker$asama yang baik dengan lintas sektor dan lintas program terkait seperti

Kemenkumham Ke$aksaan dan penyidik "9;RI* Ketiga diperlukan ketegasan sikap mental

dan kemampuan untuk mampu melakukan kegiatan penyidikan sebagai ""N8* dan Keempat

yaitu bagaimana dalam peker$aan saudara sehari-hari itu se'ara tidak langsung melakukan upaya

2(



pen'egahan agar $angan sampai ter$adi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yaitu $angan

sampai terkena penyidikan baik oleh ""N8 sendiri ataupun oleh penegak hukum se'ara

langsung.

21

Documents

Lembaga Penegak Hukum