a. Macam-macam Sanksi PajakAda 2 macam sanksi perpajakan, yaitu :1. SANKSI ADMINISTRASISanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Sanksi administrasi atau sanksi pungutan dana ini di bagi menjadi 3 yaitu :a. Sanksi Administrasi Berupa DendaSanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. Sanksi denda :NoPasalMasalahSanksiKeterangan

17 (1)SPT Terlambat disampaikan :

a. Masa PPN, masa lainnyaRp500.000,Rp 100.000Per SPT

b. Tahunan PPh WPOP, BadanRp100.000, Rp 1.000.000Per SPT

28 (3)Pembetulan sendiri setelah pemeriksaan dan belum disidik150%Dari jumlah pajak yang kurang dibayar

314 (3)a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;2%Dari DPP

414 (4)d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;2%Dari DPP

e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap2%Dari DPP

f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak2%Dari DPP

5.14 (5)g. PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan2%Dari DPP

6.25 (9)Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian50%Dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

b. Sanksi Aministrasi Berupa BungaSanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Waiib Paiak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan penghitungan besarnya bunga dalam pajak.Sanksi bunga: NoPasalMasalahSanksiKeterangan

1.8 (2 dan 2a)Pembetulan SPT Masa dan Tahunan2%Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar

2.9 (2a dan 2b)Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan2%Per bulan, dari jumlah pajak terutang

3.13 (2)Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB2%Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan

4.13 (5)SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya yang merugikan pendapatan Negara48%Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

5.14 (3)a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar2%Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan

b. SPT kurang bayar2%Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan

6.15 (4)SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya48%Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

7.19 (1)SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar2%Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

8.19 (2)Mengangsur atau menunda2%Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

9.19 (3)Kekurangan pajak akibat penundaan SPT2%Atas kekurangan pembayaran pajak

c. Sanksi Administrasi Berupa KenaikanJika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.Sanksi kenaikan: NoPasalMasalahSanksiKeterangan

1.8 (5)Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP50%Dari pajak yang kurang dibayar

2.13 (3)Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29

a. PPh yang tidak atau kurang dibayar50%Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar

b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan100%Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut

c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar100%Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar

3.15 (2)Kekurangan pajak pada SKPKBT100%Dari jumlah kekurangan pajak tersebut

2. SANKSI PIDANANo.PasalMasalahSanksi

1.38 Ayat (1)a. tidak menyampaikan SuratPemberitahuan (SPT); ataub. menyampaikan SPT,tetapiisinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,pidana kurungan paling lama1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.39 Ayat (1)-tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atauPengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau-tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikanSPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau-menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau-memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau-tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau -tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3.39 Ayat (2)Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkanpidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.

4.39 Ayat (3)Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajakdipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

5.39Aa. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ; ataub. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena PajakPenjara paling singkat 2 tahun paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling lama 6 kali

b. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKANTindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.c. SANKSI BAGI PEJABAT DAN PIHAK KETIGASetiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan.Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut:

NoPasalMasalahSanksi

141 ayat (1)Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajakpidana kurungan paling lama1 (satu) tahun dan dendapaling banyak Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah).

241 ayat (2)Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkantidak dipenuhinya kewajiban pejabatdipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyakRp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

341ASetiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti; atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benardipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah).

441BSetiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakandipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

541 C ayat (1)Setiap orang yang sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Kurungan paling lama 1 tahun, denda paling banyak 1 Milyar.

641 C ayat (2)Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Kurungan paling lama 10 bulan, denda paling banyak 800 juta.

741 C ayat (3)Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan Negara.Kurungan paling lama 10 bulan, denda paling banyak 800 juta.

841 C ayat (4)Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi Negara.Kurungan paling lama 1 tahun, denda paling banyak 500 juta

d. PENGECUALIAN SANKSI PAJAK (pasal 7 ayat (2))Ada pengecualian atas sanksi administrasi berupa denda terhadap wajib pajak, jika :a. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal duniab. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.c. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesiad. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum di bubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlakue. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagif. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangang. Wajib pajak lain yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

e. CONTOH KASUSA. Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran PajakJatuh tempo pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan Mei2013 adalah Tgl 15Juni 2013 (bertepatan jatuh pada hari Sabtu), maka tanggal jatuh tempo diundur menjadi Tgl 17 Juni 2013 (hari Senin).Apabila membayar PPh Pasal 25 pada Tgl19Juli 2013 (terlambat 1 bulan2 hari =2 bulan keterlambatan), maka akan dikenakan bunga sebesar 2% x 2 bulan = 4%.Apabila nilai Pajak Terutang sebesar Rp 5.000.000,-Denda Bunga (4% x Rp 5.000.000,-) = Rp 200.000,-Total yang harus dibayar =Rp 5.200.000,-B. Pelunansan pajak setelah penerbitan SKPKB

Wajib Pajak PT A mempunyai penghasilan kena pajak selama Tahun Pajak 2006 sebesarRp100.000.000,00 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu. Pada bulanApril 2009 berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar maka sanksi bunga dihitung sebagai berikut:1. Penghasilan Kena PajakRp 100.000.000,002. Pajak yang terutang(30% x Rp100.000.000,00) Rp 30.000.000,003. Kredit pajak Rp 10.000.000,00 (-)4. Pajak yang kurang dibayar Rp 20.000.000,005. Bunga 24 bulan (24 x 2% x Rp 20.000.000,00) Rp 9.600.000,00 (+)6. Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 29.600.000,00

Dalam hal pengusaha tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak, selain harus menyetor pajak yang terutang, pengusaha tersebutjuga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan daripajak yang kurang dibayar yang dihitung sejak berakhirnya Masa Pajak untuk palinglama 24 (dua puluh empat) bulan.C. SKPKB1)Pajak PenghasilanWajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajaksebesar Rp 80.000.000,00.Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar dengan penghitungan sebagai berikut:

2)Pajak Pertambahan NilaiPengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluankelebihan pajak sebesar Rp 60.000.000,00.Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar dengan penghitungan sebagai berikut:

D. SANKSI ADMINISTRASI MENGANGSUR DAN MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK