Upload
annisa-ulfah
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
1/40
Tugas Praktikum Hari/Tgl : Rabu, 24 Februari 2016
Metode Pelaporan osen : ais! " #" $" Tamba%ong, r, MP, &r
WASPADA! TIMBAL PADA MAKANAN DAPAT MENYEBABKAN
ANEMIA
Kelompok 4 / AP1
'nnisa (l)a* $+214106
Pangesti (tami $+2140-6
.a)a o)i!ani $+2140-
aumil (tami $+11406+
Fak*ri Ra*man $+11401
PROGRAM KEAHLIAN SUPERVISOR AMINAN MUTU PANGAN
PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
"1#
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
2/40
PERATURAN NO $ TAHUN ""4
TENTANG KEAMANAN% MUTU DAN GI&I PANGAN
P'('l 4)
13 alam *al berdasarkan *asil pengu%ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a!at +3 dan/atau *asil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ter%adi pelanggaran, 5ubernur, upati/.alikota atau 7epala adan,
ber8enang mengambil tindakan administrati)"
23 Tindakan administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 meliputi :
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* menarik
produk pangan dari peredaran
9" pemusna*an pangan, %ika terbukti memba*a!akan kese*atan dan %i8a
manusia
d" peng*entian produksi untuk sementara 8aktu
e" pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp" 0"000"000,00 lima pulu* %utarupia*3 dan/atau
)" pen9abutan i;in produksi, i;in usa*a, persetu%uan penda)taran atau
serti)ikat produksi pangan industri ruma* tangga"
+3 Pengenaan tindakan administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 23
dilaksanakan berdasarkan risiko !ang diakibatkan ole* pelanggaran !ang
dilakukan"
43 Pelaksanaan tindakan administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 23 *uru)
) dilakukan ole* pe%abat penerbit i;in produksi, i;in usa*a, persetu%uan
penda)taran atau serti)ikat produksi pangan industri ruma* tangga !ang
bersangkutan sesuai dengan bidang tugas ke8enangan masing
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
3/40
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONEASIA NOMOR #*
TAHUN 1***
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN
P'('l #113 #etiap orang !ang melanggar ketentuan
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
4/40
UNDANG+UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ) TAHUN 1**# TENTANG PANGAN
BAB VI
TANGGUNG AWAB INDUSTRI PANGANP'('l 41
13 alam *al terbukti ba*8a pangan ola*an !ang diedarkan dan dikonsumsi
tersebut mengandung ba*an !ang dapat merugikan dan atau memba*a!akan
kese*atan manusia atau ba*an lain !ang dilarang, maka badan usa*a dan atau
orang perseorangan dalam badan usa*a, sebagaimana dimaksud pada a!at
13,8a%ib mengganti segala kerugian !ang se9ara n!ata ditimbulkan
23 esarn!a ganti rugi, sebagaimana dimaksud pada a!at +3, setinggitinggin!a
sebesar Rp 00"000"000,00 lima ratus %uta rupia*3 untuk setiap orang !ang
dirugikan kese*atann!a atau kematian !ang ditimbulkan"
P'('l 4alam *al pi*ak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 a!at 13 tidak diketa*ui
atau tidak berdomisili di &ndonesia, ketentuan dalam pasal 41 a!at +3 dan a!at 3
diberlakukan ter*adap orang !ang mengedarkan dan atau memasukkan pangan ke
dalam 8ila!a* &ndonesia"
BAB I,
PENGAWASAN
P'('l -.
13 (ntuk menga8asi pemenu*an ketentuan (ndang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
5/40
43 alam *al berdasarkan *asil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada a!at
23, patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan
tindakan pen!idikan ole* pen!idik berdasarkan peraturan perundang<
undangan !ang berlaku
3 7etentuan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, a!at 23 dan a!at +3ditetapkan lebi* lan%ut deengan Peraturan Pemerinta*"
P'('l -4
13 alam melaksanakan )ungsi penga8asan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
+, pemerinta* ber8enang mengambil tindakan administrati) ter*adap
pelanggaran ketentuan undang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
6/40
g" Memperdagangkan pangan !ang tidak memenu*i pers!aratan serti)ikasi
mutu pangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 *uru) 9
*" Mengganti, melabel kembali atau menukar tanggal, bulan dan ta*un
kadalu8arsa pangan !ang diedarkan,sebagaimana dimaksud dalam pasal
+2ipidana dengan pidana pen%ara paling lama lima3 ta*un dan atau denda paling
ban!ak Rp 600"000"000,00 enam ratus %uta rupia*3"
P'('l -#
arangsiapa karena kelalaiann!a :
a" Men!elenggarakan kegiatan atau proses produksi, pen!impanan,
pengangkutan dan atau peredaran pangan dalam keadaan !ang tidak
memenu*i pers!aratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal
b" Menggunakan ba*an !ang dilarang digunakan sebagai ba*an tamba*an
pangan atau menggunakan ba*an tamba*an pangan se9ara melampaui
ambang batas maksimal !ang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 a!at 13
9" Menggunakan ba*an !ang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan
atu ba*an apapun !ang dapat melepaskan 9emaran !ang merugikan atau
memba*a!akan kese*atan manusia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16
a!at 13
d" Mengedarkan pangan !ang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 *uru) a, *uru) b, *uru) 9, *uru) d, atau *uru) e
ipidana dengan pidana pen%ara paling lama 1 satu3 ta*un dan atau denda paling
ban!ak RP 120"000"000,00 seratus dua pulu* %uta rupia*3"
P'('l -)
'n9aman pidana atas pelanggaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal *uru)
a, *uru) b, *uru) 9 dan *uru) d serta pasal 6 ditamba* seperempat apabila
menimbulkan kerugian ter*adap kese*atan manusia atau ditamba* sepertiga
apabila menimbulkan kematian"
P'('l -$
arangsiapa :
a" Menggunakan suatu ba*an sebagai ba*an tamba*an pangan dan
mengedarkan pangan tersebut se9ara bertentangan dengan ketentuan dalam
pasal 11 b" Mengedarkan pangan !ang diproduksi atau menggunakan ba*an baku,
ba*an tamba*an pangan dan atau ba*an bantu lain dalam kegiatan atau
proses produksi pangan !ang di*asilkan dari proses reka!asa genetika, tanpa
lebi* da*ulu memeriksakan keamanan pangan, sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1+ a!at 13
9" Menggunakan iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan tanpa
i;in, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 a!at 13
d" Menggunakan suatu ba*an sebagai kemasan pangan untuk diedarkan se9ara
bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1>
e" Membuka kemasan ak*ir pangan untuk dikemas kembali dan
memperdagangkann!a, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 a!at 13
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
7/40
)" Mengedarkan pangan tertentu !ang diperdagankan tanpa lebi* da*ulu diu%i
se9ara laboratoris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 a!at 23
g" Memproduksi pangan tanpa memenu*i pers!aratan tentang gi;i pangan !ang
ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2> a!at 43
*" Memproduksi atau memasukkan ke dalam 8ila!a* &ndonesia pangan !angdikemas untuk diperdagangkan tanpa men9antumkan label, sebagaimana
dimaksud dalam pasal +0 atau pasal +1
i" Memberikan keterangan atau pern!ataan se9ara tidak benar dan atau
men!esatkan mengenai pangan !ang diperdagangkan melalui, dalam, dan
atau dengan label dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalam pasal ++ a!at
23
%" Memberikan pern!ataan atau keterangan !ang tidak benar dalam iklan atau
label ba*8a pangan !ang diperdagangkan adala* sesuai menurut pers!aratan
agama atau keper9a!aan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam pasal +4
a!at 13
k" Memasukkan pangan ke dalam 8ila!a* &ndonesia dan atau mengedarkan didalam 8ila!a* &ndonesia pangan !ang tidak memenu*i ketentuan (ndang<
undang ini dan peraturan pelaksanaann!a sebagaimana dimaksud dalam
pasal +6 a!at 23
l" Meng*ambat kelan9aran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal +
ipidana dengan pidana pen%ara paling lama + tiga3 ta*un dan atau denda paling
ban!ak Rp +60"000"000,00 tiga ratus enam pulu* %uta rupia*3"
P'('l -*
arangsiapa :
a" Tidak men!elenggarakan kegiatan atau proses produksi, pen!impanan,
pengangkutan dan atau peredaran pangan !ang memenu*i pers!aratan
sanitasi, keamanan dan atau keselamatan manusia atau tidak
men!elenggarakan progra pemantauan sanitasi se9ara berkala, atau tidak
men!elenggarakan penga8asan atas pemenu*an pers!aratan sanitasi,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
b" Tidak memenu*i pers!aratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal
>
9" Tidak melaksanakan tata 9ara pengemasan pangan !ang ditetapkan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 a!at +3
d" Tidak men!elenggarakan sistem %aminan mutu !ang ditetapkan dalamkegiatan atau proses produksi pangan untuk diperdagangkan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 a!at 13
e" Tidak memuat keterangan !ang 8a%ib di9antumkan pada label, sebagaimana
dimaksud dalam pasal +4 a!at 23
Meskipun tela* diperingatkan se9ara tertulis ole* pemerinta*, dipidana dengan
pidana pen%ara paling lama 4 empat3 ta*un dan atau denda paling ban!ak Rp
40"000"000,00 empat ratus delapan pulu* %uta rupia*3"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
8/40
NO * TAHUN "1- PENGAWASAN TAKARAN SAI PANGAN OLAHAN
BAB III
PENETAPAN TAKARAN SAI
P'('l .13 Takaran #a%i Pangan ?la*an *arus memenu*i ketentuan takaran sa%i
sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan bagian !ang
tidak terpisa*kan dalam Peraturan ini"
23 (ntuk %enis Pangan ?la*an !ang sama dengan @arian !ang sama termasuk
rasa, komposisi, nama dagang3 !ang diproduksi ole* produsen !ang sama,
Takaran #a%i Pangan ?la*an 8a%ib di9antumkan dalam satu ukuran !ang sama
+3 alam *al Takaran #a%i Pangan ?la*an sebagaimana dimaksud pada a!at 13
belum ditetapkan sebagaimana ter9antum dalam =ampiran, Takaran #a%i
Pangan ?la*an ditetapkan berdasarkan *asil penilaian dalam rangka
penda)taran Pangan ?la*an"
P'('l 4
13 erat bersi* atau isi bersi* Pangan ?la*an sekurang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
9/40
Nomo HK0""0"#010-04"11
BAB V SANKSI
P'('l #13 Pelanggaran ter*adap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi
administrati)"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13, dapat berupa:
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu
9" perinta* menarik Pangan ?la*an dari peredaran
d" peng*entian produksi untuk sementara 8aktu dan/atau e" pen9abutan i;in
edar"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
10/40
NOMOR 4 TAHUN "14
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS
BAB IV
PENGGUNAAN BTP PEMANIS
P'('l -
13 Penggunaan TP Pemanis dibuktikan dengan serti)ikat
analisis kuantitati)"
23 ike9ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, untuk
penggunaan TP pada 7ategori Pangan dengan atas Maksimum APP
dibuktikan dengan serti)ikat analisis kualitati)"
+3 $enis TP Pemanis !ang tidak dapat dianalisis, atas Maksimum di*itung
berdasarkan penamba*an TP Pemanis !ang digunakan dalam pangan"
P'('l #
13 TP Pemanis dapat digunakan se9ara tunggal atau 9ampuran"
23 alam *al TP Pemanis digunakan se9ara 9ampuran sebagaimana
dimaksud pada a!at 13, pen%umla*an *asil bagi masing
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
11/40
ter9antum dalam =ampiran B !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan
dari Peraturan ini"
43 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling
lama 10 seratus delapan pulu*3 *ari ker%a se%ak diteriman!a permo*onan
se9ara lengkap"
P'('l *
13 $enis dan penggunaan TP Pemanis selain !ang ter9antum dalam
=ampiran & *an!a bole* digunakan sebagai TP Pemanis setela*
mendapat persetu%uan tertulis dari 7epala adan"
23 (ntuk mendapatkan persetu%uan sebagaimana dimaksud pada a!at 13,
pemo*on *arus menga%ukan permo*onan tertulis kepada 7epala adan
disertai kelengkapan data dengan menggunakan )ormulir sebagaimana
ter9antum dalam =ampiran B !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan
dari Peraturan ini
+3 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling
lama 10 seratus delapan pulu*3 *ari ker%a se%ak diteriman!a permo*onan
se9ara lengkap"
BAB V
LABEL
P'('l 1"13 #ediaan TP Pemanis dan Pangan !ang mengandung TP Pemanis *arus
memenu*i pers!aratan label pangan sesuai ketentuan peraturan perundang<
undangan"
23 ike9ualikan untuk Table top #8eetener !ang kemasann!a terlalu ke9il
se*ingga tidak mungkin di9antumkan seluru* keterangan tetap 8a%ib
memuat nama %enis, nama dan alamat pi*ak !ang memproduksi, '& dan
kesetaraan kemanisan ter*adap gula"
BAB VI
LARANGAN
P'('l 11
12 Pemanis buatan dilarang digunakan pada produk pangan !ang
diperuntukkan bagi ba!i, anak usia di ba8a* tiga ta*un, ibu *amil dan/atau
ibu men!usui"
23 ilarang menggunakan TP Pemanis sebagaimana !ang dimaksud dalam
=ampiran & untuk tu%uan:
a" men!embun!ikan penggunaan ba*an !ang tidak memenu*i
pers!aratan
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
12/40
b" men!embun!ikan 9ara ker%a !ang bertentangan dengan 9ara
produksi pangan !ang baik untuk pangan dan/atau
9" men!embun!ikan kerusakan pangan"
BAB VIISANKSI
P'('l 1
Pelanggaran ter*adap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi
administrati) berupa:
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* untuk
penarikan kembali dari peredaran
9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratan keamanan
atau mutu dan/atau
d" pen9abutan i;in edar"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
13/40
NOMOR .) TAHUN "1.
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA
BAB IV
PENGGUNAAN BTP PEWARNA
P'('l -
13 Penggunaan TP Pe8arna dibuktikan dengan serti)ikat analisis kuantitati)"
23 ike9ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, untuk
penggunaan TP pada 7ategori Pangan dengan atas Maksimum APP
dibuktikan dengan serti)ikat analisis kualitati)"
+3 $enis TP Pe8arna !ang tidak dapat dianalisis, atas Maksimum di*itung
berdasarkan penamba*an TP Pe8arna !ang digunakan dalam pangan"
P'('l #
13 TP Pe8arna dapat digunakan se9ara tunggal atau 9ampuran"
23 alam *al TP Pe8arna digunakan se9ara 9ampuran sebagaimana dimaksud
pada a!at 13, per*itungan *asil bagi masing
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
14/40
P'('l $
13 $enis dan penggunaan TP Pe8arna selain !ang ter9antum dalam =ampiran &
*an!a bole* digunakan sebagai TP Pe8arna setela* mendapat persetu%uan
tertulis dari 7epala adan"
23 (ntuk mendapatkan persetu%uan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, pemo*on
*arus menga%ukan permo*onan tertulis kepada 7epala adan disertai
kelengkapan data dengan menggunakan )ormulir sebagaimana ter9antum dalam
=ampiran && !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan dari Peraturan ini"
+3 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling lama 6
enam3 bulan se%ak diteriman!a permo*onan se9ara lengkap"
BAB V
LARANGAN
P'('l *
ilarang menggunakan TP Pe8arna sebagaimana !ang dimaksud dalam
=ampiran & untuk tu%uan:
a" men!embun!ikan penggunaan ba*an !ang tidak memenu*i pers!aratan
b" men!embun!ikan 9ara ker%a !ang bertentangan dengan 9ara produksi
pangan !ang baik untuk pangan dan/atau
9" men!embun!ikan kerusakan pangan"
BAB VI
SANKSI
P'('l 1"
Pelanggaran ter*adap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi
administrati) berupa:
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta*
untuk penarikan kembali dari peredaran
9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratankeamanan atau mutu dan/atau
d" pen9abutan i;in edar"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
15/40
NOMOR .$ TAHUN "1.
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIOKSIDAN
BAB IV
PENGGUNAAN BTP ANTIOKSIDAN
P'('l -
13 Penggunaan TP 'ntioksidan dibuktikan dengan serti)ikat analisis kuantitati)"
23 ike9ualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, untuk
penggunaan TP pada 7ategori Pangan dengan atas Maksimum APP
dibuktikan dengan serti)ikat analisis kualitati)"
+3 $enis TP 'ntioksidan !ang tidak dapat dianalisis, atas Maksimum di*itung
berdasarkan penamba*an TP 'ntioksidan !ang digunakan dalam pangan"
P'('l #
13 TP 'ntioksidan dapat digunakan se9ara tunggal atau 9ampuran"
23 alam *al TP 'ntioksidan digunakan se9ara 9ampuran sebagaimana dimaksud
pada a!at 13, per*itungan *asil bagi masing
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
16/40
23 (ntuk mendapatkan persetu%uan sebagaimana dimaksud pada a!at 13, pemo*on
*arus menga%ukan permo*onan tertulis kepada 7epala adan disertai
kelengkapan data dengan menggunakan )ormulir sebagaimana ter9antum dalam
=ampiran && !ang merupakan bagian tidak terpisa*kan dari Peraturan ini"
+3 7eputusan persetu%uan/penolakan dari 7epala adan diberikan paling lama 6
enam3 bulan se%ak diteriman!a permo*onan se9ara lengkap"
BAB V
LARANGAN
P'('l *
ilarang menggunakan TP 'ntioksidan sebagaimana !ang dimaksud
dalam =ampiran & untuk tu%uan:
a" men!embun!ikan penggunaan ba*an !ang tidak memenu*i pers!aratan
b" men!embun!ikan 9ara ker%a !ang bertentangan dengan 9ara produksi pangan !ang baik untuk pangan dan/atau
9" men!embun!ikan kerusakan pangan"
BAB VI
SANKSI
P'('l 1"
Pelanggaran ter*adap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi
administrati) berupa:
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* untuk
penarikan kembali dari peredaran
9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratan keamanan
atau mutu dan/atau
d" pen9abutan i;in edar"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
17/40
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ".4 TAHUN "1
TENTANG
BATAS MAKSIMUM MELAMIN DALAM PANGAN
BAB III
PENGAWASAN
P'('l -
13 Penga8san ter*adap batas maksimum melamin dalam pangan dilakukan
ole* 7epala adan"
23 7etentuan lebii* lan%ut mengenai penga8asan sebagaimana dimaksud
pada a!at 13 ditetapkan dengan Peraturan 7epala adan
P'('l #
13 alam rangka penga8asan sebagaimana dimaksud dalam pasal , 7epala
adan dapat mengenakan sangksi administrati@e ter*adap pelnggaran
batas maksimum melamin dalam pangan berupa :
a" Peringatan se9ara tertulis
b" =arangan memproduksi/mengedarkan untuk sementara 8aktu
9" Perinta* untuk penarikan kemali dari peredaran
d" Perinta*an pemusna*an dan / atau
e" Pen9abutan i;in edar"
23 #elain sngksi administrati@e sebagimana dimaksud pada a!at 13,
pelanggaran batas maksimum melamin dalam pangan dapat dikenai sanksi
pidana sesuai ketentuan peraturan perundang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
18/40
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1".1/MENKES/PER/V/"11
TENTANG
BATAS MAKSIMUM 3EMARAN RADIOAKTI DALAM PANGAN
P'('l #
13 Pangan !ang mengandung 9emaran radioakti) !ang lebi* besar dari batas
maksimum sebagaimana dimaksud dalam =ampiran Peraturan Menteri ini
din!atakan sebagai ba*an berba*a!a dan dilarang untuk diedarkan di
8ila!a* &ndonesia"
23 Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 *arus dimusna*kan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
19/40
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ".. TAHUN "1
TENTANG
BAHAN TAMBAHAN PANGAN
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
P'('l 1)
13 alam rangka penga8asan, 7epala adan dapat mengenakan sanksi
administrati) ter*adap pelanggaran Peraturan Menteri ini berupa:
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta*
untuk penarikan kembali dari peredaran
9" perinta* pemusna*an, %ika terbukti tidak memenu*i pers!aratan
d" keamanan atau mutu dan/atau
e" pen9abutan i;in edar"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diberikan ole*
7epala adan dengan atau tanpa usul dari 7epala inas 7ese*atan
Pro@insi, 7epala inas 7ese*atan 7abupaten/7ota"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
20/40
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR # TAHUN "1.
TENTANG
PENGAWASAN PANGAN IRADIASI
BAB II
PERSYARATAN
P'('l
13 Pangan &radiasi !ang beredar di .ila!a* &ndonesia 8a%ib memenu*i
pers!aratan keamanan, mutu dan gi;i pangan"
23 #elain 8a%ib memenu*i pers!aratan keamanan, mutu dan gi;i pangan, Pangan
&radiasi 8a%ib memenu*i ketentuan label dan iklan pangan"
Pasal +
$enis pangan !ang dii;inkan untuk diiradiasi, tu%uan &radiasi, osis #erap
maksimum untuk masing
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
21/40
9" !ang diiradiasi se9ara berulang lebi* dari satu kali untuk memenu*i tu%uan
teknis tertentu *ingga men9apai dosis serap maksimum !ang dibutu*kan"
+3 Total osis #erap pada pangan !ang diiradiasi ulang tidak bole* melebi*i
dosis serap maksimum 10 k5!"
BAB III
TANGGUNG AWAB ASILITAS IRADIASI
P'('l #
13 Penanggung %a8ab Fasilitas &radiasi 8a%ib melakukan pen9atatan pada setiap
batch Pangan &radiasi"
23 Penanggung %a8ab Fasilitas &radiasi 8a%ib melaporkan *asil pen9atatansebagaimana dimaksud pada a!at 13 kepada 7epala adan melalui irektur
&nspeksi dan #erti)ikasi Pangan setiap 6 enam3 bulan, dengan menggunakan
)ormat Formulir 1 sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan
bagian tidak terpisa*kan dari Peraturan ini"
BAB IV
SERTIIKAT IRADIASI
P'('l )
13 Pangan &radiasi !ang diproduksi di 8ila!a* &ndonesia untuk diedarkan *arus
memiliki #erti)ikat &radiasi !ang berlaku untuk batch pangan !ang bersangkutan"
23 #erti)ikat &radiasi sebagaimana dimaksud pada a!at 13 untuk pangan !ang
diiradiasi di &ndonesia diterbitkan ole* 7epala adan"
+3 Permo*onan untuk mendapatkan #erti)ikat &radiasi sebagaimana dimaksud
pada a!at 23 disampaikan kepada 7epala adan dengan menggunakan )ormat
Formulir 2 sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan bagian tidak
terpisa*kan dari Peraturan ini"
43 Permo*onan sebagaimana dimaksud pada a!at +3 *arus disertai dengan #urat
7eterangan &radiasi !ang diterbitkan ole* Fasilitas &radiasi menggunakan )ormat
Formulir + sebagaimana ter9antum dalam =ampiran !ang merupakan bagian tidak
terpisa*kan dari Peraturan ini"
3 #erti)ikat &radiasi *arus memuat in)ormasi sekurang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
22/40
13 Pangan &radiasi !ang dimasukkan ke dalam 8ila!a* &ndonesia untuk diedarkan
*arus disertai #erti)ikat &radiasi !ang berlaku untuk batch pangan !ang
bersangkutan"
23 #erti)ikat &radiasi sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diterbitkan ole*instansi pemerinta* !ang ber8enang dari negara asal"
BAB V
SANKSI ADMINISTRATI
P'('l *
Pelanggaran ter*adap ketentuan Peraturan ini dapat dikenai sanksi administrati)
berupa:
a" peringatan se9ara tertulis
b" larangan mengedarkan untuk sementara 8aktu dan/atau perinta* menarik
Pangan dari peredaran
9" pemusna*an Pangan &radiasi
d" peng*entian produksi untuk sementara 8aktu dan/atau
e" pen9abutan #erti)ikat &radiasi"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
23/40
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
24/40
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
25/40
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
26/40
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
27/40
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
28/40
UNDANG+UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1$ TAHUN "1
TENTANG
PANGAN
P'('l )
Peren9anaan Pangan *arus memper*atikan:
a" pertumbu*an dan sebaran penduduk
b" kebutu*an konsumsi Pangan dan 5i;i
9" da!a dukung sumber da!a alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan
d" pengembangan sumber da!a manusia dalam Pen!elenggaraan Pangan
e" kebutu*an sarana dan prasarana Pen!elenggaraan Pangan
)" potensi Pangan dan buda!a lokal
g" ren9ana tata ruang 8ila!a* dan*" ren9ana pembangunan nasional dan daera*"
P'('l $
13 Peren9anaan Pangan *arus terintegrasi dalam ren9ana pembangunan nasional dan
ren9ana pembangunan daera*"
23 Peren9anaan Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dilaksanakan ole*
Pemerinta* dan/atau Pemerinta* aera* dengan melibatkan peran mas!arakat"
+3 Peren9anaan Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 23 disusun di tingkat nasional,
pro@insi, dan kabupaten/kota"43 Peren9anaan Pangan ditetapkan dalam ren9ana pembangunan %angka pan%ang, ren9ana
pembangunan %angka menenga*, dan ren9ana ker%a ta*unan di tingkat nasional, pro@insi,
dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
29/40
d" kspor Pangan
e" &mpor Pangan
)" Penganekaragaman Pangan
g" distribusi, perdagangan, dan pemasaran Pangan, terutama Pangan Pokok *" stabilisasi
pasokan dan *arga Pangan Pokok
i" 7eamanan Pangan
%" penelitian dan pengembangan Pangan
k" kebutu*an dan diseminasi ilmu pengeta*uan dan teknologi di bidang Pangan
l" kelembagaan Pangan dan
m" tingkat pendapatan Petani, ela!an, Pembudi a!a &kan, dan Pelaku (sa*a Pangan"
P'('l .1
13 Pen!aluran Aadangan Pangan Pemerinta* sebagaimana dimaksud dalam Pasal +0 a!at
13 dilakukan untuk menanggulangi:a" kekurangan Pangan
b" ge%olak *arga Pangan
9" ben9ana alam
d" ben9ana sosial dan/atau
e" meng*adapi keadaan darurat"
23 Pen!aluran Aadangan Pangan Pemerinta* dilakukan dengan:
a" mekanisme !ang disesuaikan dengan kondisi 8ila!a* dan ruma* tangga dan
b" tidak merugikan konsumen dan produsen"
EKSPOR PANGAN
P'('l .-
13 #etiap ?rang !ang mengekspor Pangan bertanggung %a8ab atas keamanan, mutu, dan
5i;i Pangan !ang dipers!aratkan negara tu%uan"
23 kspor Pangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
30/40
P'('l .)
13 &mpor Pangan !ang dilakukan untuk memenu*i kebutu*an konsumsi dalam negeri
8a%ib memenu*i pers!aratan keamanan, mutu, 5i;i, dan tidak bertentangan dengan agama,
ke!akinan, dan buda!a mas!arakat"
23 7etentuan mengenai pers!aratan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerinta*"
P'('l .$
&mpor Pangan 8a%ib memenu*i pers!aratan batas kedalu8arsa dan kualitas Pangan"
P'('l .*
Pemerinta* menetapkan kebi%akan dan peraturan &mpor Pangan !ang tidak berdampak
negati) ter*adap keberlan%utan usa*a tani, peningkatan produksi, kese%a*teraan Petani,
ela!an, Pembudi a!a &kan, dan Pelaku (sa*a Pangan mikro dan ke9il"
P'('l 4"
&mpor Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal +6 sampai dengan Pasal +- dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
31/40
PERBAIKAN GI&I
P'('l #-
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 a!at 13
dikenai sanksi administrati)"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
KEAMANAN PANGAN
P'('l )1
13 #etiap ?rang !ang terlibat dalam rantai Pangan 8a%ib mengendalikan risiko ba*a!a
pada Pangan, baik !ang berasal dari ba*an, peralatan, sarana produksi, maupun dari
perseorangan se*ingga 7eamanan Pangan ter%amin"
23 #etiap ?rang !ang men!elenggarakan kegiatan atau proses produksi, pen!impanan,
pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan 8a%ib:a" memenu*i Pers!aratan #anitasi dan
b" men%amin 7eamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia"
+3 7etentuan mengenai Pers!aratan #anitasi dan %aminan 7eamanan Pangan dan/atau
keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada a!at 23 diatur dalam Peraturan
Pemerinta*"
P'('l )
1 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >1 a!at
13 dan a!at 23 dikenai sanksi administrati)"
2 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
32/40
PENGATURAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN
P'('l )-
13 #etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang
menggunakan:
a" ba*an tamba*an Pangan !ang melampaui ambang batas maksimal !ang ditetapkan
dan/atau
b" ba*an !ang dilarang digunakan sebagai ba*an tamba*an Pangan"
23 7etentuan mengenai ambang batas maksimal dan ba*an !ang dilarang sebagaimana
dimaksud pada a!at 13 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerinta*"
P'('l )#
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal > a!at 13
dikenai sanksi administrati)"23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
PENGATURAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
P'('l )*
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> a!at 13
dan a!at 23 dikenai sanksi administrati)"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
33/40
PENGATURAN IRADIASI PANGAN
P'('l $1
13 &radiasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 a!at 13 dilakukan berdasarkan
i;in Pemerinta*"
23 &;in Pemerinta* sebagaimana dimaksud pada a!at 13 diberikan setela* memenu*i:
a" pers!aratan kese*atan
b" prinsip pengola*an
9" dosis
d" teknik dan peralatan
e" penanganan limba* dan penanggulangan ba*a!a ;at radioakti)
)" keselamatan ker%a dan
g" kelestarian lingkungan"
STANDAR KEMASAN PANGAN
P'('l $.
13 #etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan
ba*an apa pun sebagai 7emasan Pangan !ang dapat melepaskan 9emaran !ang
memba*a!akan kese*atan manusia"
23 Pengemasan Pangan !ang diedarkan dilakukan melalui tata 9ara !ang dapat
meng*indarkan ter%adin!a kerusakan dan/atau pen9emaran"
+3 7etentuan mengenai 7emasan Pangan, tata 9ara pengemasan Pangan, dan ba*an !angdilarang digunakan sebagai 7emasan Pangan diatur dalam Peraturan Pemerinta*"
Pasal 4
13 #etiap ?rang dilarang membuka kemasan ak*ir Pangan untuk dikemas kembali dan
diperdagangkan"
23 7etentuan larangan sebagaimana dimaksud pada a!at 13 tidak berlaku ter*adap Pangan
!ang pengadaann!a dalam %umla* besar dan la;im dikemas kembali dalam %umla* ke9il
untuk diperdagangkan lebi* lan%ut"
P'('l $-
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 a!at
23, Pasal + a!at 13, dan Pasal 4 a!at 13 dikenai sanksi administrati)"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
34/40
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
AMNINAN KEAMANAN PANGAN DAN MUTU PANGAN
P'('l $*
#etiap ?rang dilarang memperdagangkan Pangan !ang tidak sesuai dengan 7eamanan
Pangan dan Mutu Pangan !ang ter9antum dalam label 7emasan Pangan"
P'('l *"
13 #etiap ?rang dilarang mengedarkan Pangan ter9emar"
23 Pangan ter9emar sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa Pangan !ang:
a" mengandung ba*an bera9un, berba*a!a, atau !ang dapat memba*a!akan kese*atan atau %i8a manusia
b" mengandung 9emaran !ang melampaui ambang batas maksimal !ang ditetapkan
9" mengandung ba*an !ang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi
Pangan
d" mengandung ba*an !ang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung ba*an nabati
atau *e8ani !ang berpen!akit atau berasal dari bangkai
e" diproduksi dengan 9ara !ang dilarang dan/atau
)" suda* kedalu8arsa"
P'('l *4
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a!at 23
mengenai pemenu*an standar Mutu Pangan, Pasal - mengenai label 7emasan Pangan,
Pasal -0 a!at 13 mengenai Pangan ter9emar, dan Pasal -+ mengenai impor Pangan dikenai
sanksi administrati)"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
35/40
LABEL DAN IKLAN PANGAN
P'('l **
#etiap ?rang dilarang meng*apus, men9abut, menutup, mengganti label, melabel kembali,
dan/atau menukar tanggal, bulan, dan ta*un kedalu8arsa Pangan !ang diedarkan"
P'('l 1""
13 #etiap label Pangan !ang diperdagangkan 8a%ib memuat keterangan mengenai Pangan
dengan benar dan tidak men!esatkan"
23 #etiap ?rang dilarang memberikan keterangan atau pern!ataan !ang tidak benar
dan/atau men!esatkan pada label"
P'('l 1"
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -> a!at13, Pasal --, dan Pasal 100 a!at 23 dikenai sanksi administrati)"
23 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -> a!at 23
8a%ib mengeluarkan dari dalam 8ila!a* egara 7esatuan Republik &ndonesia atau
memusna*kan Pangan !ang diimpor"
+3 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/ataue" pen9abutan i;in"
43 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at +3 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
IKLAN PANGAN
P'('l 1"#
13 #etiap ?rang !ang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 a!at
23 dan Pasal 10 dikenai sanksi administrati)"
23 #anksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 berupa:
a" denda
b" peng*entian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran
9" penarikan Pangan dari peredaran ole* produsen
d" ganti rugi dan/atau
e" pen9abutan i;in"
+3 7etentuan lebi* lan%ut mengenai %enis, besaran denda, tata 9ara, dan mekanisme
pengenaan sanksi administrati) sebagaimana dimaksud pada a!at 13 dan a!at 23 diatur
dalam Peraturan Pemerinta*"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
36/40
PENGAWASAN
P'('l 111
alam *al *asil pemeriksaan ole* penga8as menun%ukkan adan!a bukti a8al ba*8a tela*
ter%adi tindak pidana di bidang Pangan, pen!idikan segera dilakukan ole* pen!idik !ang
ber8enang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
37/40
P'('l 1.#
#etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan !ang dengan senga%a
menggunakan:
a" ba*an tamba*an Pangan melampaui ambang batas maksimal !ang ditetapkan atau
b" ba*an !ang dilarang digunakan sebagai ba*an tamba*an Pangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal > a!at 13 dipidana dengan pidana pen%ara paling lama lima3 ta*un atau
denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar rupia*3"
P'('l 1.)
13 #etiap ?rang !ang memproduksi Pangan !ang di*asilkan dari Reka!asa 5enetik
Pangan !ang belum mendapatkan persetu%uan 7eamanan Pangan sebelum diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> a!at 13 dipidana dengan pidana pen%ara paling
lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar rupia*3"
23 #etiap ?rang !ang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dengan
menggunakan ba*an baku, ba*an tamba*an Pangan, dan/atau ba*an lain !ang di*asilkan
dari Reka!asa 5enetik Pangan !ang belum mendapatkan persetu%uan 7eamanan Pangan
sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal >> a!at 23 dipidana dengan pidana
pen%ara paling lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00
sepulu* miliar rupia*3"
P'('l 1.$#etiap ?rang !ang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan, !ang dengan senga%a
menggunakan ba*an apa pun sebagai 7emasan Pangan !ang dapat melepaskan 9emaran
!ang memba*a!akan kese*atan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal + a!at 13
dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak
Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3"
P'('l 1.*
#etiap ?rang !ang dengan senga%a membuka kemasan ak*ir Pangan untuk dikemas
kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a!at 13 dipidana
dengan pidana pen%ara paling lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak
Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar rupia*3"
P'('l 14"
#etiap memenu*i standar 7eamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a!at
23 dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak
Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3" ?rang !ang memproduksi dan
memperdagangkan Pangan !ang dengan senga%a tidak
P'('l 141
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
38/40
#etiap ?rang !ang dengan senga%a memperdagangkan Pangan !ang tidak sesuai dengan
7eamanan Pangan dan Mutu Pangan !ang ter9antum dalam label 7emasan Pangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal - dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 2 dua3
ta*un atau denda paling ban!ak Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3"
P'('l 14
Pelaku (sa*a Pangan !ang dengan senga%a tidak memiliki i;in edar ter*adap setiap Pangan
?la*an !ang dibuat di dalam negeri atau !ang diimpor untuk diperdagangkan dalam
kemasan e9eran sebagaimana dimaksud dalam Pasal -1 a!at 13 dipidana dengan pidana
pen%ara paling lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp4"000"000"000,00 empat
miliar rupia*3"
P'('l 14.
#etiap orang !ang dengan senga%a meng*apus, men9abut, menutup, mengganti label,melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan ta*un kedalu8arsa Pangan !ang
diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -- dipidana dengan pidana pen%ara paling
lama 2 dua3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp4"000"000"000,00 empat miliar rupia*3"
P'('l 144
#etiap ?rang !ang dengan senga%a memberikan keterangan atau pern!ataan !ang tidak
benar atau men!esatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 a!at 23
dipidana dengan pidana pen%ara paling lama + tiga3 ta*un atau denda paling ban!ak
Rp6"000"000"000,00 enam miliar rupia*3"
P'('l 14-
#etiap ?rang !ang dengan senga%a memuat keterangan atau pern!ataan tentang Pangan
!ang diperdagangkan melalui iklan !ang tidak benar atau men!esatkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 a!at 23 dipidana dengan pidana pen%ara paling lama + tiga3
ta*un atau denda paling ban!ak Rp6"000"000"000,00 enam miliar rupia*3"
P'('l 14#
13 $ika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1+>, Pasal 1+, Pasal 142, Pasal
14+, dan Pasal 14 !ang mengakibatkan:
a" luka berat atau memba*a!akan n!a8a orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara
paling lama lima3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp10"000"000"000,00 sepulu* miliar
rupia*3"
b" kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 10 sepulu*3 ta*un
atau denda paling ban!ak Rp20"000"000"000,00 dua pulu* miliar rupia*3"
23 $ika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 !ang mengakibatkan:
a" luka berat atau memba*a!akan n!a8a orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara
paling lama > tu%u*3 ta*un atau denda paling ban!ak Rp14"000"000"000,00 empat belas
miliar rupia*3"
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
39/40
b" kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana pen%ara paling lama 10 sepulu*3 ta*un
atau denda paling ban!ak Rp20"000"000"000,00 dua pulu* miliar rupia*3"
P'('l 14)
#etiap pe%abat atau pen!elenggara negara !ang melakukan atau membantu tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1++ sampai Pasal 14, dikenai pidana dengan
pemberatan ditamba* 1/+ satu pertiga3 dari an9aman pidana masing
8/17/2019 Sanksi Dan Pasal Metode Inspeksi Pangan
40/40
P'('l .1
1 Menteri, 7epala inas 7ese*atan Pro@insi, 7epala inas 7ese*atan
7abupaten/7ota sesuai tugas dan ke8enangan masing