Sambutan Kepala Dinas - PEMERINTAH KOTA SEMARANGbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENSTRA(1).pdf · banyak yang tidak mengenal apalagi sampai memahami dan menjalankan prinsip

RENSTRA SKPD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA SEMARANG

Tahun 2011 - 2015

Sambutan Kepala Dinas

Assalamualaikum Wr,Wb

Bencana Sosial merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan,dimana,dan bagaimana terjadinya oleh karena ketidak pastian tersebut bnayak unsur yang kurang peduli dan tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadapi.

Pendidikan dan pengetahuan mengenai bencana alam sangat kurang meski kota Semarang banyak yang tidak mengenal apalagi sampai memahami dan menjalankan prinsip prinsip manajemen bencana penerapan manajemen bencana secara terorganisir dengan baik mutlak diperlukan seiring dengan visi yang kami canangkan yakni: "Terciptanya Kota Semarang yang tangguh dalam penanggulangan bencana " Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang bertekad mewujudkannya melalui pemberian pelayanan prima kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan penanganan masalah Bencana. Salah satunya adalah melalui kegiatan penyebaran informasi tentang pencegahan dan penanggulangan Bencana. - yang dikemas dalam bentuk Informasi kepada masyarakat luas.

Para pengelola ataupun penanggung jawab bangunan umum dan komersial, (bangunan yang dimanfaatkan untuk fasilitas perkantoran, perdagangan, hotel, apartemen, mall dan pusat-pusat perbelanjaan serta industri) adalah sebagai bagian dari masyarakat luas tersebut. Menurut catatan statistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, kejadian Bencana pada kelompok bencana alam dan non alam ini ternyata cukup banyak, meskipun tidak sebanyak pada lingkungan pemukiman/perumahan penduduk. Beberapa kejadian bencana akhir-akhir ini, seperti Tanah Longsor,Banjir dan lain-lainya merupakan bukti bahwa kelompok kejadian ini berpotensi untuk terjadinya bencana.

Potensi untuk terjadinya bencana. itu sangat mungkin, mengingat Spektrum Wilayah kota semarang yang terdiri dari wilayah atas dan wilayah pesisir pantai. erat kaitannya dengan sumber-sumber bencana, atau sekurang-kurangnya, terdapat unsur terjadinya bencana,. Di samping itu, potensi terjadinya bencana juga dapat dipicu oleh faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap besarnya potensi bahaya bencana ,

Data profile Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai asupan bagi para pengelola ataupun penanggung jawab gedung, yang tujuannya semata-mata adalah agar potensi bencana pada setiap wilayah dan lingkungan dapat diminimalkan, sehingga terjadinya bencana dapat dihindari atau dicegah sedini mungkin.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Semarang, Juni 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti yang kita ketahui sesuai amanat UU no 24 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana dimana Bencana Diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut,bencana alam,bencana non alam dan bencana sosial.Bencana terjadi sepanjang tahun dimana,Kota Semarang merupakan kota yang diprediksikan berkepadatan penduduk + 1.417.939 jiwa dengan luas wilayah 37.370,39 Ha. adalah salah satu kota besar di Indonesia sebagai Ibukota Propinsi Jawa Tengah Kota Semarang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat . Perkembangan ini ditandai dengan pelaksanaan pembangunan di semua bidang yang sedang berjalan saat ini. Sehingga perlu adanya penanganan yang lebih spesifikasi terhadap pengendalian bencana.ancaman bencana merupakan ancaman yang serius.

Peristiwa bencana tersebut seringkali terjadi tersebut telah menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan bahkan korban jiwa manusia. bencana ini ditengah memburuknya perekonomian masyarakat saat ini.

Pemerintah Kota Semarang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk itu agar menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka pemerintah Kota Semarang membuat Perda Nomor 12 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Penggulangan Bencana Daerah ( BPBD) dan Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana., juga mengacu pada ketentuan teknis mengenai Manajemen Penanggulangan bencana di perkotaan melalui Ketentuan PP nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .kemudian disusul dengan dikeluarkanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Diharapkan dengan ketentuan tersebut dapat dipahami masalah tersebut dengan merencanakan dengan tepat kebutuhan Sumber Daya Mamusia , prasarana dan sarana dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Bencana yang seharusnya dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Demikian pengantar ini yang intinya berisi analisis, aspek, prediksi kebutuhan untuk penanganan bencana, seperti posko PB, armada alat barat,angkut personil ,pasokan air serta personil. Selain itu juga rencana penanggulangan bencana baik skala kota, lingkungan maupun bangunan gedung.

B. Maksud & Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang 2011 - 2015 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD dan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan di bidang Penanggulangan Bencana Kota Semarang selama lima tahun ke depan.

1. Maksud Penyusunan Renstra adalah :

Sebagai landasan atau acuan arah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD

2. Tujuan Penyusunan Renstra adalah :

Untuk Menyusun dokumen yang memuat Visi, Misi Badan penanggulangan Bencana Daerah kota Semarang.

C. Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang 2011 - 2015 disusun berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang gangguan (hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan stbl.Tahun 1940 nomor 14 dan 450.

2. UU. Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Prpinsi Daerah Tk. I jawa Timur, Jawa barat dan Jawa Tengan dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Peraturan Pemerintah Nonmr 16 tahun 1976 tentang perluasan kotamadya daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten kabupaten Daerah Tk II Purbalingga, Cilacap,wonogiri, Jepaa dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa tengah.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tentang Bangunan Gedung

5. UU No 28/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN

6. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara

7. UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara

8. UU No 32/2004 tentang pemerintahan Daerah

9. UU No.7/ 2004 tentang Sumber Daya Air

10. UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

11. UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup

12. UU.No.24/2007 tentang penanggulangan bencana

13. UU No.26/2007 tentang Penataan ruang

14. UU.No.33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

15. UU No.41/2008 APBN 2009

16. UU No.5/1990 tentang Konservasi SDA

17. UU No.7/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

18. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

19. UU No.32/2004 tentang Pemerintah daerah

20. UU No.41/1999 tentang kehutanan

21. PP No.39 /2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renbang

22. PP No.2 /2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Hibah

23. PP No.40 /2006 tentang Tata Cara Penyusunan Renbang Nasional

24. PP No.41/ 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

25. PP No.65 /2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM

26. PP No. 3 /2008 tentang Tata Hutan, Perencanaan Pengelolaan Hutan

27. PP No. 7 /2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

28. PP No. 21 /2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

29. PP No. 22 / 2008 tentang Pendanaan Penaggulangan Bencana

30. PP No. 23/ 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional

31. PP No. 41 / 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

32. PP No. 58 /2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

33. PP No. 72 /2005 tentang Desa

34. PP No. 79 / 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda

35. PerPres No. 08 / 2008 tentang Pembentukan BNPB

36. Permendagri No.12 /2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

37. Permendagri No.13 / 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

38. Permendagri No.27 /2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarpras Dalam Penanggulangan Bencana

39. Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana

40. Permendagri No.33 / 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana

41. Permendagri No.38 /2008 tentang Penerimaan Pemberian Bantuan Luar Negeri

42. Permendagri No.46 /2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah

43. Permendagri No.57 /2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

44. Permendagri No.66 / 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

45. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 108/2000 tentang tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah

46. Peraturan Presiden No 7/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009

47. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

48. Peraturan Menteri pertambangan dan energi nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan kuasa usaha ketenaga listrikan dan pemegang ijin usaha ketenaga listrikan untuk kepentingan umum dengan masyarakat.

49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050/2020/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah

50. Perda Kota Semarang No.13 Tahun 2010 tentang Penyelnggaraan Penanggulangan bencana Kota semarang

51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Semarang.

52. Instruksi Walikota Semarang No 184.5/19/2003 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

53. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang.

54. Surat keputusan Walikota Semarang Nomor 065/324/tahun 2003 tanggal 31 Desember tentang Standar Pelayanan Minimal.

55. Perwal No 11 tahun 2009 tentang Prosedur tetap Tata cara Penanggulangan Bencana kebakaran dan bencana lainnya dikota Semarang.

D. Hubungan rencana strategis SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya

1. Renstra SKPD disusun berdasar RPJMD, dimana RPJMD dalam penyusunannya memperhatikan dokumen RPJMN

2. RPJMD disusun berdasar RPJPD, dimana RPJPD dalam penyusunannya memperhatikan dokumen RPJPN.

3. Renstra SKPD selanjutnya dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana kerja SKPD tahunan.

RPJP

NASIONAL

RPJM

NASIONAL

RENCANA

KERJA

PEM

RPJP

DAERAH

RPJM

DAERAH

RKP

DAERAH

RENSTRA

SKPD

RENJA

SKPD

PE

ME

RIN

TA

H

PU

SA

T

PE

ME

RIN

TA

H

DA

ER

AH

Acuan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Dijabarkan

Memperhatikan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diserasikan mell musrenbang

4. Adapun RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk dibuat penetapan APBD

5. Renja SKPD merupakan pedoman dalam menyusn RKA SKPD guna mengetahui rincian APBD.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut :

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen renstra SKPD tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud & Tujuan

C. Landasan Hukum

D. Hubungan renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

E. Sistematika Penulisan

P

E

M

D

A

RKA SKPD A

P

B

D Rincian

APBD

RAPBD

BAB II TUGAS & FUNGSI SKPD

A. Struktur Organisasi

B. Tupoksi

BAB III GAMBARAN UMUM

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI & KEBIJAKAN

A. Visi & Misi SKPD

B. Tujuan

C. Sasaran

D. Strategi

E. Kebijakan

BAB V PROGRAM & KEGIATAN

A. Program & Kegiatan SKPD

B. Program & Kegiatan Lintas SKPD

C. Program & Kegiatan Kewilayahan

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SKPD

A. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2010, Struktur

Organisasi Penanggulangan Bencana kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

b. Sekretariat Terdiri dari :

1. Sub bagian Perencanaan & Evaluasi

2. sub bagian Umum & Kepegawaian

3. Sub bagian Keuangan

c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan

2. Seksi Kesiapsiagaan

d. Bidang kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

1. Seksi kedaruratan

2. Seksi Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari :

1. Seksi Rehabilitasi

2. Seksi Rekontruksi

f. Jabatan Fungsional

g. Unsur Pengarah

Dari struktur organisasi diatas maka Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang merupakan esselon II b , sekretaris dan 3 bidang setara esselon III/b, 9 Kasi/Kasubbag setara Esselon IV/a , dan kelompok jabatan fungsional serta unsur pengarah .

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 Peraturan

Walikota Nomor 39 tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan

penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang, dimana Badan

penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang bencana

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan penanggulangan Bencana daerah

Kota Semarang mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan

efisien.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana,terpadu dan menyuluruh.

BAB III

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi masa kini

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Semarang menjadi Kota

Metropolitan yang Religius berbasis Perdagangan dan Jasa keberadaan Badan

Penanggulangan Bencana daerah kota semarang dituntut untuk lebih berperan

aktif, apalagi Kota Semarang juga sebagai Ibu Kota Propinsi adalah sebagai

barometer Kabupaten / Kota se Jawa Tengah

Pembangunan disegala bidang di Kota Semarang menunjukkan kemajuan

dan peningkatan yang cukup pesat, seiring dengan kemajuan tersebut bencana

yang terjadi di Kota Semarang khususnya pada daerah rawan bencana

cenderung meningkat, keberadaan Badan Penanggulangan bencana daerah

kota semarang dalam rangka melindungi aset dan hasil pembangunan yang

sudah dicapai dituntut untuk dapat memberikan rasa aman dari bahaya bencana

maupun pasca bencana, baik sebelum (pra), saat terjadi bencana (tanggap

darurat) bencana.

Frekwensi bencana di Kota Semarang dan sekitarnya sesuai dengan

pengumpulan data mengalami pasang surut yang mencakup jumlah bencana,

jenis bencana, taksiran kerugian, taksiran yang dapat diselamatkan, luas daerah

bencana dan korban jiwa/luka.

Tipologi bencana yang sering terjadi di kota Semarang adalah :

a. Amblesan (land Subsidence)

b. Tanah longsor

c. Patahan

d. Kebakaran

e. Banjir

f. Kekeringan

g. Rob

h. Intrusi

i. Abrasi

j. Kerusuhan sosial

k. Epidemik dan wabah penyakit

l. Rawan kecelakaan laulintas.

Wilayah Kota Semarang terletak anatar 6 50‟ – 7 10‟ lintang selatan dan

109 50‟ - 110 35‟ bujur timur, dengan luas wilayah1.139,72 Ha atau 373,63 km2.

Sebagian wilayah ini berada didataran rendahwilayah pantai sepanjang + 13,6

km dengan kemiringan 2-5 % dan dataran tinggi berupa perbukitan seluas 34,78

% dengan kemiringan 15 – 10 %. Batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang yang merupakan

daerah penyangga sumber air bersih bagi warga Kota Semarang.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal yang merupakan

penyangga permukiman dan industri bagi warga Kota Semarang.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa (water cety).

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, yang merupakan

daerah penyangga permukiman dan industri.

Kota Semarang terbagi menjadi 16 (enam belas) wilayah Kecamatan dan 177

Kelurahan, yakni :

1. Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari Kelurahan Miroto; Brumbungan;

Jagalan; Kranggan; gabahan; Kembangsari; Sekayu; Pandansari;

Bangunharjo; Kauman; Purwodinatan; Karang Kidul; Pekunden; Pendrikan

Kidul; Pendrikan Lor.

2. Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari Kelurahan Bandarharjo; Bulu Lor;

Plombokan; Purwosari; Kuningan; Panggung Lor; Panggung Kidul;Tanjung

Mas ; Dadapsari.

3. Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari Kelurahan Kemijen; Rejomulyo;

Mlatibaru; Kebonagung; Bugangan; Sarirejo; Rejosari; Mlatiharjo; Karangturi;

Karangtempel.

4. Kecamatan Gayamsari, terdiri dari Kelurahan Tambakrejo; Kaligawe; Sawah

Besar; Siwalan; sambirejo; Pandean Lamper; Gayamsari.

5. Kecamatan Genuk, terdiri dari Kelurahan Sembungrejo; Kudu; Karangroto;

Gunuksari; Banjardowo; Gebangsari; Trimulyo; Penggaron Lor; Muktiharjo

Lor; Bangetayu Kulon; Bangetayu Wetan; Terboyo Kulon; Terboyo Wetan.

6. Kecamatan Pedurungan, terdiri dari Kelurahan Penggaron Kidul; Tlogomulyo;

Tlogosari Wetan; Tlogosari Kulon; Muktiharjo Kidul; Plamongansari; Gemah;

pedurungan Kidul; Pedurungan Lor; Pedurungan Tengah; Palebon; Kalicari.

7. Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari Kelurahan Randusari; Bulustalan;

barusari; Mugasari; Pleburan; Wonodri; Peterongan; Lamper Lor; Lamper

Kidul; Lamper Tengah.

8. Kecamatan Candisari, terdiri dari Kelurahan Candi; Jatingaleh; Kaliwiru;

Jomblang; Karanganyar Gn; Tegalsari; Wonotinggal.

9. Kecamatan Gajahmungkur, terdi dari Kelurahan Karangrejo; Bendan Duwur;

Bendan Ngisor; Sampangan; Gajahmungkur; Lempongsari; Petompon.

10. Kecamatan Tembalang terdiri dari Kelurahan Meteseh; Rowosari;

Mangunharjo; Bulusan; Kramas; Tembalang; Jangli; Tandang;

Kedungmundu; Sendangguwo; Sendangmulyo; Sambiroto.

11. Kecamatan Banyumanik terdiri dari Kelurahan Pudak Payung; Gedawang;

Jabungan; Pedalangan; Banyumanik; Srondol Kulon; srondol wetan;

Ngesrep; Tinjomoyo; Sambiroto; Sumurboto.

12. Kecamatan Gunungpati terdiri dari Kelurahan Pakintelan; Mangunsari;

Plalangan; Gunungpati; Nongkosawit; Pongangan; Ngijo; Patemon; Sekaran;

Sukorejo; Sadeng; Cepoko; Jatirejo; Sumurejo; Kalisegoro; Kandri.

13. Kecamatan Semarang Barat terdiri dari Kelurahan Ngemplak Simongan;

Manyaran; Krapyak; Tambakharjo; Kalibanteng Kulon; Kalibanteng Kidul;

Gisikdrono; Bongsari; Bojongsalaman; Salaman Mloyo; Cabean; Karangayu;

Krobokan; Tawangsari; Tawangmas; Kembangarum.

14. Kecamatan Mijen terdiri dari Kelurahan Cangkiran; Bubakan; Karangmalang;

Polaman; Purwosari; Tambangan; Wonolopo; Mijen; Jatibarang;

Kedungpane; Ngadirejo; Wonoplumbon; Jatisari; Pesantren.

15. Kecamatan Tugu terdiri dari Kelurahan Jrakah; Tugurejo; Karanganyar;

Randugarut; Mangkang Wetan; mangkang Kulon; Mangunharjo.

16. Kecamatan Ngaliyan terdiri dari Kelurahan Gondoriyo; Podorejo; Beringin;

Purwoyoso; kalipancur; Bambankerep; Tambak Aji; Wonosari; Wates.

2. Kondisi yang diharapkan (proyeksi)

Peristiwa bencana sering kali terjadi didaerah rawan bencana. Kejadian

kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit dan

bahkan korban jiwa manusia. Bencana bencana dapat terjadi setiap saat tanpa

mengenal waktu maupun tempat.

No.

Kejadian Bencana di Kota Semarang

Tahun

2005 2006 2007 2009 2010

1 Banjir 10 17 40 24 59

2 Tanah longsor 6 41 28 22 55

3 Lain-lain*) 9 7 10 2 14

Jumlah 25 65 78 24 128

*) Angin Lisus, Pohon Tumbang, Orang kalap/hanyut .*) Tahun 2008 untuk banjir data belum masuk

Kasus yang terjadi di kota Semarang pada tahun 2005 s.d tahun 2010

terjadi 320 kasus bencana sebagaimana data berikut :

Seringnya terjadi bencana merupakan sebuah peringatan betapa

pentingnya evaluasi terhadap daerah rawan bencana

Substansi pokok di dalam manjemen penanggulangan bencana dan

penyelamatan sebagai akibat terjadinya adalah bencana dan penyelamatan( jiwa

dan harta benda lainnya). Terjadinya bencana dinyatakan sebagai akibat

kelemahan atau kegagalan dari kegiatan menajemen pencegahan, sebab

terjadinya bencana sangat sulit diprediksi terutama apabila faktor penyebabnya

adalah fenomena alam dan perilaku manusia. Dalam pengertian yang lebih luas

upaya penanggulangan bencana tidak hanya bertujuan untuk mengamankan

lokasi bencana akan tetapi juga disertai dengan upaya penyelamatan jiwa

manusia dan mengurangi semaksimal mungkin kerugian harta benda ditempat

kejadian. Dalam upaya tersebut sangat dibutuhkan strategi,taktik, dan keahlian

/ketrampilan serta pengalaman para petugas di lapangan.

Kejadian bencana dapat diminimalkan jika sistem proteksi aktif maupun

proteksi pasif serta manajeman bencana pada daerah rawan bencana dapat

diantisipasi melalui oraganisasi sosial serta melalui langkah yang tepat guna dan

berdaya guna.

Secara garis besar berdasarkan pengertian formal atau legalnya kegiatan

pencegahan dan penyelamatan mencakup upaya upaya sebagai berikut:

1). Menyiapkan dan menyiagakan tenaga tim reaksi cepat dan

penyelamat(evakuasi korban )

2). Memberikan pelayanan dengan cepat ,tepat dan efisien

3). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Analisis Lingkungan Strategis

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pemaanfaataan lingkungan

adalah kegiatan menjaga,memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan hidup dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam

penaggulangan bencana yang merupakan bagian dari upaya peningkatan kelestarian

lingkungan hidup itu sendiri. Pada sisi lain peristiwa bencana terjadi ditengah-tengah

masyarakat dimana bencana tersebut membutuhkan respon yang cepat dan tepat.

Meskipun pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana

penggulangan bencana, namun rentang kendalinya (Span of Control) terbatas untuk

segera mengatahui informasi pertama adanya bencana. Durasi waktu antara awal

terdeteksi adanya bencana dengan kedatangan tim penanggulangan bencana,

merupakan momen-momen penting dan menetukan terhadap keberhasilan

penanganan bencana. Selain itu peningkatan kesadaran yang diwujudkan dalam

perilaku masyarakat terhadap pencegahan bencana merupakan hal yang penting

untuk menurunkan tingkat resiko bencana. Disamping factor peralatan yang memadai

Oleh karena itu peran masyarakat memegang peranan penting dan tidak terpisahkan

dengan aktivitas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh badan

Penanggulangan bencana daerah Kota Semarang.

Peran serta masyarakat dalam upaya penggulangan bencana dapat

dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk kelompok. Pemberdayaan

masyarakat dimaksudkan selain untuk membantu upaya pencegahan dan

penanggulangan juga dimaksudkan agar timbul rasa memiliki (sense of belonging)

terhadap lingkungan dimana mereka hidup, melalui komitmen yang tinggi terhadap

rencana pengamanan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang bersama

dengan masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat diharapkan dapat

meningkatkan kontribusi masyarakat dan meningkatakn efektivitas upaya

penanggulangan bencana diharapkan akan terciptakan masyarakat tangguh bencana

diawali dengan kelurahan tangguh bencana, wujud kecilnya berupa dasawisma siaga

bencana.

1) KONDISI INTERNAL

Kebijakan pembangunan bidang ini diarahkan pada penciptaan rasa

aman, tertib dan aspiratif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan

bencana lain yang dapat meresahkan masyarakat yang dapat diidentifikasi

dalam dua faktor yaitu faktor-faktor kekuatan dan faktor kelemahan.

1.1 Faktor Kekuatan :

Adapun yang termasuk faktor kekuatan eksistensi pelayanan

kebencana antara lain :

Peraturan Perundang-undangan yang yang mengatur tentang

organisai penanggulangan bencana

Implementasi kebijakan otonomi daerah sebagai wujud

pemberdayaan “empowering”

Adanya struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh organisasi

Badan penanggulangan bencana daerah kota semarang

Ketiga hal diataas dapat dirinci sebagai berikut :

1.1.1 DATA KAPASITAS INSTANSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH KOTA SEMARANG.

(1) Jumlah personil Penanggulangan bencana : 74 orang

(2) Jumlah tenaga penyidik PB : 1 orang

(3) Jumlah tenaga paramedik : nihil

(4) Jumlah Pos penanggulangan bencana di seluruh kota : 194 pos

(5) Jumlah peralatan

a. Tenda Regu : 6 buah

b. Tenda Pleton : 3 buah

c. Mobil ranger : 1 Unit

d. Peralatan Dapur Umum : 3 Set

e. Perahu karet : 3 Unit

b. Motor Tempel : 1 Unit

c. Tandu : 1 Buah

d. Gergaji Mesin : 5 buah

e. Motor : 5 Unit

(6) Jumlah bangunan fasilitas

a. Ada bangunan untuk pelatihan : (tidak ada)

b. Ada lapangan untuk pelatihan praktek : (tidak ada)

c. Ada bangunan perpustakaan : (tidak ada)

d. Ada bangunan kantin : (tidak ada)

e. Ada bangunan kebugaran : (tidak ada)

f. Ada bengkel peralatan / mobil : (tidak ada )

g. Ada bangunan asrama / wisma : (tidak ada)

1.1.2 DATA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Status organisasi (BPBD Kota Semarang)

Jumlah karyawan total : 74 orang

Jumlah tenaga honorer / TPHL : orang

Jumlah tenaga terlatih : 30 orang

Jenis pelatihan yang diberikan : Diklat Bencana

Tk dasar & lanjut

Ada jaminan asuransi karyawan : ( ada )

Ada koperasi karyawan : ( ada )

Berapa besar anggaran tahun 2011 : Rp. 7.077.845.500,-

Ada anggaran untuk sosialisasi : ( ada )

Memiliki Rencana Induk PB kota : ( dalam proses )

1.1.3 DATA PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN.

Memiliki Peraturan Daerah tentang PB : ( Perda No.12/2010)

: (Perda No 13 /2010)

Memiliki SK Walikota mengenai pencegahan :

Memiliki prosedur-prosedur (SOP) kegiatan petugas : (sedang

diproses)

Memiliki standar-standar atau pedoman teknis : (sedang

diproses)

Pelayanan minimal

1.1.4 DATA PENUNJANG LAINNYA

Jumlah lantai bangunan tertinggi di kota ini : (12 lantai)

Perda tentang bangunan : ( ada )

Pengkaji laik fungsi bangunan : (sedang diproses)

Inventerisasi data bangunan yang : (sedang diproses)

memenuhi syarat kehandalan bangunan sesuai

UUBG-2002

SNI tentang bangunan /bencana telah : (ya)

diterapkan

1.2 Faktor Kelemahan

Faktor Kelemahan eksistensi Pelayanan penanggulangan bencana antara lain :

1.2.1 Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran operasional

Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

1.2.2 Sistem dan Prosedur Pelayanan Penanggulangan Bencana yang belum

baku.

1.2.3 Kompetensi dan profesionalisme SDM Penanggulangan Bencana yang

masih perlu ditingkatkan lagi secara optimal.

1.2.4 Infrastuktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan

Pelayanan Penanggulangan Bencana, seperti, jaringan jalan, sistem

komunikasi, pos Penanggulangan Bencana, dan sebagainya.

1.2.5 Koordinasi antar Instansi terkait masih belum maksimal (misalnya dengan

non Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

dalam satu lingkup Pemerintah Daerah, Kepolisian RI, dan lain-lain).

1.2.6 Kejadian Bencana sering berakibat fatal

1.2.7 Bencana akibat alam & ulah manusia sering bermuara pada Bencana

1.2.8 Meningkatnya kesenjangan dalam sistem penangulangan Bencana oleh

Unit penangulangan Bencana, misalnya respontime yang masih tinggi,

tumpulnya efektivitas penangulangan Bencana dsb

1.2.9 Peraturan dan standar-standar teknis tentang Bencana masih terbatas

1.2.10 Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pengurangan resiko

bencana (PRB)

2) KONDISI EKSTERNAL

Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana di Perkotaan

merupakan acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan

mengendalikan penyelenggaraan manajemen penanggulangan Bencana

diperkotaan, termasuk dalam rangka proses perizinan, RPJMD yang belum

berbasis kebencanaan

Ketentuan teknis ini bertujuan untuk dapat terselenggaranya

manajemen penanggulangan Bencana di perkotaan secara tertib, dan

terkondisikan.

2.1. Peluang

Isu Yang Berkembang & Mempengaruhi Pengembangan Tim Reaksi

Cepat Penanggulangan bencana (TRC).

Faktor peluang eksistensi pelayanan Penanggulangan bencana

dideskripsikan dalam hal berikut :

Adanya potensi sumberdaya di kota semarang yang masih dapat

diberdayakan dan dimanfatkan secara optimal

Dukungan pemerintah pusat dan pimpinan pada pemerintah kota

semarang

Aktivitas-aktivits masyarakat di kota Semarang yang dapat

memperlancar terselenggaranya pelayanan Penanggulangan

bencana.

Berbagai isue yang berkembang dewasa ini perlu diantisipasi karena

membawa pengaruh terhadap pengembangan Isue-isue tersebut antara

lain adalah :

2.1.1 Tuntutan globalisasi / perdagangan bebas yang menghendaki

ditiadakannya hambatan-hambatan teknis antara lain dengan

melaksanakan harmonisasi standar (standard aligment)

2.1.2 Tuntutan akan quality control & assessment dalam rangka pelayanan

prima / akuntabilitas.

2.1.3 Bawasannya setiap orang berkepetingan dalam masalah

pengamanan terhadap bahaya bencana (safety is everybody

business).

2.1.4 Penerapan knowledge-based policy dalam setiap langkah / kebijakan

yang diambil atau ditetapkan.

2.1.5 Tuntutan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk

dalam masalah pencegahan dan penanggulangan bencana.

2.1.6 Implemantasi otonomi daerah / desentralisasi.

2.1.7 Pendekatan performance-based dalam peraturan dan desain sistem

proteksi bencana.

2.1.8 Tuntutan akan hak asazi dan hak perlindungan konsumen.

2.1.9 Perubahan paradigma pengelolaan bencana yang dulunya reaktif

menjadi terencana.

Dengan memperhatikan permasalahan bencana saat ini dan isue yang

berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam

kelembagaan atau unit Tim Reaksi Cepat PB (TRC). Salah satu realisasi

dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi visi dan missi.

Sebagai masukan dalam menentukan Visi adalah adanya kenyataan

bahwa TRC mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan

pembinaan / penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya adalah

emergency dan resque serta rehabilitasi . Realisasi lainnya adalah

peningkatan peran TRC dan peningkatan institusinya.sehingga perlu

dibuat unit pengurangan bencana menuju masyarakat kota semarang

yang tangguh bencana Mungkin diwujudkan melalui kelurahan tangguh

bencana atau bentuk kecilnya dasawisma tangguh bencana dengan

menerapkan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PKBBK)

2.2 Ancaman

Faktor Ancaman Eksistensi Pelayanan Penanggulangan Bencana

antara lain :

2.2.1 Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek/sumber

bencana didaerah rawan bencana, seperti gedung dan

bangunan perumahan / tanah longsor,rob ,banjir dan lain-lain.

2.2.3 Sebagian besar obyek / sumber bencana, khususnya gedung /

bangunan dibangun tidak / belum sesuai dengan Rencana

Umum Tata Ruang (RUTR) yang mendukung pada Konsep

Pembangunan Berkelanjutan, sehingga berpotensi pada

perusakan tata guna lahan dan belum memeliki sistem proteksi

terhadap bencana yang memadai.

2.2.4 Kondisi iklim / cuaca daerah Kota Semarang yang dalam kurun

waktu tertentu berada dalam kondisi yang kurang baik, terutama

pada musim kemarau.

2.2.5 Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian

masyarakat, berimplikasi pada perkembangannya kawasan-

kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan

antisipasi pola penanganan yang memadai.

Dinamika perkembangan diperkotaan memunculkan sejumlah

permasalahan yang perlu diatasi secara sistemik dan terencana. Dikaitkan

dengan masalah bencana, problem yang dihadapi oleh kota antara lain

adalah :

a. Pertambahan jumlah & mobilitas penduduk kota mempengaruhi sistem

pencegahan dan penanggulangan bencana baik langsung maupun tidak

langsung.

b. Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya hidran kota

/, bak-bak tandon, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos

Penanggulangan bencana dsb.

c. Berkembangnya kawasan-kawasan hunian, industri & perdagangan yang

memperlukan antisipasi pola penanganan berbeda, misalnya pada :

kawasan perumahan

kawasan padat penduduk termasuk kawasan kumuh (slum area)

kawasan pertokoan / business district

kawasan bersejarah / pariwisata

kompleks bangunan gedung tinggi

kawasan atau lingkungan industri

kawasan khusus termasuk bandara

yang berpotensi timbulnya bencana sperti banjir,rob tanah longsor

,angin puting beliung, dll

d. RUTR / RDTR pada umumnya belum memasukan master plan sumber

air untuk Penanggulangan bencana . Adanya master plan sumber air ini

memudahkan instansi yang berwenang mengatur tindakan pengamanan

kawasan terhadap bahaya bencana seperti penempatan pos-pos

bencana , , pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan..

e. KinerjaTRC masih menghadapi banyak kendala, antara lain :

kondisi SDM yang relatif kurang profesional

kondisi sarana dan peralatan yang memerlukan perbaikan dan

penambahan.

Jumlah posko Bencana yang relatif kurang dibandingkan dengan

luas wilayah yang harus dilindungi.

Peran TRC yang belum diikut sertakan dalam proses perijinan

bangunan.

Anggaran biaya operasional yang terbatas.

f. Peran institusi asuransi belum signifikan, sebenarnya institusi asuransi

terbantu dalam meningkatkan jumlah bangunan yang aman bencana

karena TRC melalui Perda Penanggulangan bencana menuntut

bangunan-bangunan gedung dilengkapi dengan sistem peralatan

proteksi bencana . Dengan kelengkapan proteksi bencana maka premi

asuransi bisa berkurang. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan

jumlah klien asuransi. Dengan demikian terbuka peluang meningkatnya

jumlah klien seperti bangunan tinggi, industri dsb. Badan-badan asuransi

dinegara-negara maju sangat berperan dalam persyaratan aman

bencana, yang ditunjang dengan lembaga sertifikasi.

g. Pengaturan & standar teknis dibidang proteksi bencana masih terbatas.

Walaupun demikian secara bertahap dilakukan penyusunan baru, revisi

dan evaluasi. Hal paling penting adalah sosialisasi dari standar-standar

dan peraturan tersebut.

h. Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan. Ini merupakan

kewajiban bagi TRC untuk secara berkala menyelenggarakan acara

sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya tindakan

pencegahan dan penanggulangan bencana di lokasi masing-masing.

Program early warning system (EWSP) yang dilakukan setiap tahun

sangat diperlukan.

3). Isu-isu strategis

3.1 Indikator-Indikator Dalam rangka Peningkatan Efektivitas Operasi (TRC)

Dalam rangka penerapan knowledge-based policy perlu dilakukan

berbagai kajian untuk peningkatan kinerja TRC termasuk dalam

pengusulan sarana, prasarana dan peralatan penanggulangan bencana

yang menunjang efektivitas operasi TRC. Hal ini perlu dilakukan dengan

mengingat minimnya acuan atau referensi termasuk standar-standar

yang dimiliki kualifikasi yang dapat diterima

3.2 Upaya Peningkatan Kinerja TRC

Peningkatan kinerja TRC sudah menjadi tutntutan dalam rangka

menyelaraskan dengan perkembangan perkotaan, antisipasi terhadap bahaya

bencana, status emergency dan rescue yang dewasa ini meningkat intensitasnya.

Manajemen TRC memiliki karateristik yang unit berkenaan dengan tugas dan

fungsinya yang bersifat dinamis. Beberapa upaya yang perlu dilakukan baik secara

serentak maupun bertahap sesuai kondisi masing-masing, antara lain sebagai

berikut :

1. Institusi Badan Penanggulangan Benca Daerah Kota Semarang Tim

Reaksi Cepat ( TRC)

Kinerja BPBD Kota Semarang melalui pelaksanaan dan koordinatif.

Peningkatan regulasi pendukung

2. Peningkatan / Pembinaan SDM

3. Pembinaan sarana & peralatan

4. Penyempurnaan sistem dan metoda

5. Pembinaan & kemitraan dengan masyarakat

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN

A. Visi Misi

Visi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang :

“Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana.”

Visi tersebut mengandung arti :

Bahwa diharapkan warga Kota Semarang bebas dari rasa takut akibat bencana

dilingkungannya, untuk menciptakan rasa aman dan bebas dari rasa takut,

dapat diupayakan melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada

masyarakat Kota Semarang serta kesiapan dari aparat Badan

Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang dalam menjaga Kota

Semarang dari bahaya bencana

Dari aktifitas-aktifitas tersebut diatas diharapkan warga masyarakat Kota

Semarang sadar dan faham dampak dari akibat bencana dan mampu

menanggulangi secara dini, sehingga mereka dapat berprilaku didalam

melaksanakan aktifitas-aktifitas yang didasari pada pemahaman yang benar

dalam menanggulangi timbulnya bahaya bencana yang pada akhirnya dapat

terselenggaranya pelayanan penanggulangan bencana baik dalam pencegahan

maupun penanggulangannya.

Misi Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Semarang :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencan

Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif.

2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan

masyarakat dalam penanggulangan bencana

3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan

penanggulangan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

B. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahunan, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Pernyataan tujuan

akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Terwujudnya kemampuan SDM (Human resoerces capability)yang

profesional

2. Terwujudnya peningkatkan pelayanan Penanggulangan bencana

3. Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang

memadai

4. Terinventarisasinya data daerah rawan bencana

5. Berupaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat

bekerja.

6. Terwujudnya Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berbasis

komunitas.

7. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana

8. Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan

bencana.

C. Sasaran

Sebagai Kota Metropolitan, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib,

teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya

seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset

pemerintah kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun

pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional

cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita

tingkatkan, walaupun kejadian kasus bencana ada yang bias dan tidak dapat

diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, Untuk itu sasaran

yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan

teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bencana sebagai

berikut :

a. Mengupayakan kualitas personil yang handal dan terampil melaui pendidikan

dan pelatihan aparatur.

b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya bencana

melaui sosialisasi Perda

c. Memberdayakan warga masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara

berkala.

d. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang bencana dengan

mempertimbangkan faktor monografi dan topografi dengan cara menambah

pos-pos pelayanan bencana.

e. Mengupayakan deklinasi frekuensi bencana guna menekan angka kerugian

baik jiwa maupun materiel.

f. Pelibatan BPBD kota Semarang dalam perencanaan RJPMD

g. Menjalin hubungan kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dalam

rangka perlindungan keselamatan dari ancaman bencana.

D. Strategi Pencegahan dan penanggulangan bencana

Hal yang mendasar dalam pelayanan pencegahan bencana adalah

“pencegahan/ Pra Bencana „ yang secara etimologi kata pencegahan (awalan

pe dan akhiran an dengan kata dasar cegah) dapat diartikan sebagai

menahan,menolak,merintangi,melarang atau secara ringkas merupakan ihtisar

supaya jangan terjadi dengan demikian pencegahan bencana secara umum

memberi arti ihtiar supaya jangan terjadi bencana kemudian disinergikan

dengan manajemen pencegahan bencana yang meliputi hal berikut :

1. Kesiapan lingkungan terhadap ancaman bahaya bencana dilakukan

dengan melengkapi peralatan pencegahan dan penggulangan bencana

2. Peningkatan efektivitas operasional pelayanan Pencegahan Bencana

melalui konsep MWB ( Manajemen Wilayah Bencana).

3. Setiap perencana bangunan dan lingkungan sejak awal harus sudah

memperhatikan sistim proteksi bencana (aktif dan pasif).

4. Perencanaan lingkungan harus mengikuti ketentuan persyaratan teknis

tata bangunan dan lingkungan (urban design guideness)

5. Mengantisipasi perkembangan teknologi, instansi Penanggulangan

bencana dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk tim ahli di bidang

bencana.(unsure pengarah)

6. Rekomendasi yang diajukan oleh instansi Penanggulangan bencana

sekurang-kurangnya berisi rencana darurat Penanggulangan bencana

7. Prasarana dan sarana pencegahan yang disediakan untuk wilayah

manajemen bencana harus dirawat dan dipelihara secara berkala,

termasuk penjadualan penggantian sarana dan komponennya.(Apparatus

replacement schedule)

Dasar dari pelayanan manajemen bencana dimaksud maka pilihan strategi

peningkatan pelayan Penanggulangan bencana dilakukan dengan menggunakan

pendekatan analisis SWOT (Strenght,weakness,opportunity,threat) kemudian

berdasarkan faktor faktor SWOT (telah diurai di bab III) dapat dirumuskan strategi

peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana berupa :

Membangun profesionalisme aparat Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Semarang yang disiplin, berdidikasi, tanggap, peduli serta

antisipasif

Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Meningkatkan peran aktiv masyarakat kota Semarang dalam

mencegah dan menanggulangi bahaya bencana yaitu masalah

pengamanan terhadap bahaya bencana (security in disaster hazard).

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Tanggap akan tuntutan globalisasi / perdagangan bebas yang

menghendaki ditiadakannya hambatan-hambatan dengan

melaksanakan harmonisasi/penyesuaian standar (standard aligment)

Melaksnakan tuntutan akan Kualitas Pengawasan pelaksanaan tugas

(quality control & assessment) dalam rangka pelayan prima /

akuntabilitas.

Pembinaan dan penyuluhan kepada setiap orang yang berkepentingan

dalam Penerapan kebijakan yang tepat (knowledge-based policy)

dalam setiap langkah / kebijakan yang diambil atau ditetapkan.

Menerapkan pola Desentralisasi sesuai standar yang diterapkan

Pemerintah Pusat dalam rangka otonomi daerah.

Merealisasikan SOP (Standar Operating Procedure)

Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal(SPM) sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Kota Semarang dalam rangka perlindungan

Masyarakat.

E. Kebijakan

Menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatip terhadap

munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, dan bencana yang

dapat meresahkan masyarakat dengan cara meningkatkan kewaspadaan dan

penanganan bencana, sehingga aset / angka kerugian dapat ditekan sekecil

mungkin dan aset yang dapat terselamatkan dapat meningkat, dengan

mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur badan Penanggulangan Bencana

daerah Kota Semarang yang berdidikasi tinggi peduli serta antisipatip.

2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, Tanggap darurat

dan penyelamatan dengan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya bahaya Bencana yang dapat menyebabkan kerugian harta

benda, korban manusia dan terganggunya arus lalu lintas, proses produksi

barang dan jasa, kerusakan lingkungan, pengangguran dan terganggunya

ketenangan masyarakat bahkan dapat menghambat laju perekonomian

3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan

penanggulangan kepada masyarakat dengan cara memberdayaan warga

masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.(empowering)

4. Meningkatkan kerjasama dengan instasi terkait sehingga terjalin hubungan

kemitraan antara instansi terkait, masyarakat dalam kerangka perlindungan

dari ancaman bahaya Bencana(hazard)

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Visi, misi tujuan dan sasaran maka disusunlah program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, adapun Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

A. SKPD

I. Program Perencanaan Penanggulangan bencana

Tujuan :

a. Kesadaran masyarakat Mengenai bencana

b. Jumlah warga masyarakat kota Semarang yang memiliki ketrampilan penanganan bencana meningkat

c. Petugas BPBD semakin terampil melaksanakan teknik, taktik dan strategi penanggulangan bencana

d. Efektifitas pelaksanaan operasi penanggulangan bencana meningkat.

e. Rasa aman masyarakat yang terlindungi meningkat.

f. Koordinasi dengan unsur terkait meningkat.

Kegiatan Pokok dan kegiatan indikatif dari program ini meliputi :

1. Pengurangan Resiko bencana

1.1. Pembuatan Peta resiko bencana

1.2. Penyuluhan dan pelatihan masyarakat

1.3. Refresing ketrampilan personil TRC

1.4. Pembuatan RAD

1.5. Penanggulangan/penanganan bahaya bencana

1.6. Bantuan bencana lain

2. Peningkatan sarana Penanggulangan bencana

2.1. Pengadaan Mobil Rescue

2.2. Pengadaan Mobil Komando

2.3. Pengadaan Peralatan Rescue

2.4. Pengadaan masker

2.5. Pengadaan helem bencana

2.6. Pengadaan sepatu bencana

2.7. Pengadaan Perahu karet

2.8. Pengadaan pesawat RIG

2.9. Pengadaan Power suplly

2.10. Pengadaan antena mobil

2.11. Pengadaan handy talky

2.12. Pengadaan Mobil air

2.13. Pengadaan Dump truck

2.14. Pengadaan Back hoe

2.15. Pengadaan Pompa Portable

3. Peningkatan Kemampuan SDM

3.1. Gaji dan tunjangan pegawai

3.2. Honorarium

3.3. Uang lembur

3.4. Uang penunjang kegiatan Diklat Pimpinan

3.5. Insentif

3.6. Biaya bahan pakai habis kantor

3.7. Biaya cetak dan pengadaan

3.8. Biaya langganan

3.9. Uang penunjang kegiatan O & M

3.10. Biaya perjalanan dinas

3.11. Bintek Dasar MFR

3.12. Bintek Scuba Diving

3.13. Bintek Sosialisasi Mitigasi

3.14. Bintek Kebencanaan

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

4.1. Pendataan daerah rawan bencana

4.2. Pembuatan peta rawan bencana

4.3. Pembuatan Peta reisko bencana

4.4. Gladi lapang penanganan bencana

4.5. Operasional posko dan penanganan bencana kota semarang

4.6. Penanggulangan dan Evakuasi korban bencana

4.7. monitoring,evaluasi dan pelaporan

5. Peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja

5.1. Pemeliharaan kearsipan

5.2. Pengadaan sarana prasarana kantor

5.3. Pengadaan sepeda motor roda dua

5.4. Pemeliharaan inventaris kantor

5.5. Pangadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

5.6. Pengadaan Lap top & LCD

5.7. Pengadaan tustel digital

5.8. Pengadaan handy cam

5.9. Pemeliharaan/perbaikan gedung

5.10. Pembuatan ruang trauma center

5.11. Pengadaan peralatan Fitness (kebugaran)

5.12. Pembuatan Gedung BPBD Kota Semarang.

6. Revisi Perwal

6.1. Perubahan Perwal No. 11 tahun 2009

6.2. Stándar pelayanan minimum

7. Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana unit mobil BPBD dan pendukungnya.

7.1. Perbaikan/reparasi dan pembelian suku cadang

7.2. Servise / doorsmer

7.3. Pengadaan minyak pelumas

7.4. Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

8. Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.1. Penyediaan jasa surat menyurat

8.2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

8.3. Penyediaan alat tulis kantor

8.4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

8.6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8.7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8.9. Penyediaan Makanan dan Minuman

8.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

8.11. Kegiatan penyedian publikasi dan dokumentasi

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

9.1. Penyusuanan RKA dan DPA

9.2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

9.3. Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu

9.4. Penyusunan Renja

10. Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi

10.1. Pengkajian dan Verifikasi serta evaluasi rekontruksi pra,pasca bencana diwilayah Rawan Bencana.

B. Lintas SKPD

I. Program Pengurangan resiko bencana

1.1 Program Peta resiko bencana

Kegiatan pokok dan mitra SKPD yang terlibat :

BPBD, Dinas Tata bangunan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan

1.2 Program Penyuluhan dan pelatihan masyarakat


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Camat/ Lurah.

1.3 Program Refresing ketrampilan personil TRC


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang

1.4 Program Gladi Penanggulangan Bencana


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota semarang

1.5 Program Bantuan bencana lain


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota

semarang,Kesbanglinmas,Dinsospora,DKK

II. Program Peningkatan sarana Penanggulangan Bencana

2.1 Program Pengadaan Mobil Rescue

Kegiatan Pokok dan mitra SKPD yang terlibat :


2.2 Program Pengadaan Mobil Komando



2.3 Program Pengadaan pakaian hari hari tertentu



2.4 Program Pengadaan pakaian khusus personil PB



2.5 Program Pengadaan Mobil angkut personil



2.6 Program Pengadaan Perlengkapan perorangan



2.7 Program Pengadaan petugas TRC



2.8 Program Pengadaan peralatan rescue



2.9 Program Pengadaan perahu karet



2.10 Program Pengadaan pesawat RIG



2.11 Program Pengadaan Power suplly



2.12 Program antena Mobil



2.13 Program Pengadaan Handy Talky



2.14 Program Pengadaan antena



2.15 Progarm Pengadaan mobil air (water treatment)



2.16 Program Pengadaan Dump truck



2.17 Program Pengadaan back hoe



2.18 Program Pengadaan Pompa Portable



III. Program Peningkatan Kemampuan SDM

3.1 Program Gaji dan tunjangan pegawai



3.2 Program Honorarium



3.3 Program Uang lembur



3.4 Program Uang penunjang kegiatan Diklat Pimpinan



3.5 Program Insentif



3.6 Program Biaya bahan pakai habis kantor



3.7 Program Biaya cetak dan pengadaan



3.8 Program Biaya langganan



3.9 Program Uang penunjang kegiatan O & M



3.2.1 Program Biaya perjalanan dinas



3.3.1 Program Bintek MFR



3.3.3 Program Bintek Scuba Diving



3.3.4 Program Bintek sosialisasi mitigasi



3.4.1 Program Bintek Kebencanaan



IV. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

4.1 Program Pendataan bangunan



, Kecamatan, Kelurahan

4.2 Program Pembuatan peta rawan bencana



,Kecamatan, Kelurahan, DPUK, DTB

4.3 Program Pembuatan Rencana Operasi



4.4 Gladi lapang penanganan bencana


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbangpolinmas,Dinsospora,SatpolPP,Polrestabes,Kodim,PMI.Ubaloka,KISS,Kelurahan,Kecamatan.DKK,DKP.

4.5 Operasional Posko dan Penanganan Bencana Kota Semarang


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbangpolinmas,Brimob,Kodim,PMI.Ubaloka,KISS,Kelurahan,Kecamatan.

4.6 Penanggulangan dan Evakuasi korban bencana


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota semarang,Kesbangpolinmas,Dinsospora,SatpolPP,Polrestabes,Kodim,PMI.Ubaloka,KISS,Kelurahan,Kecamatan,Binamarga,PSDA & ESDM,DKK.

4.7 monitoring,evaluasi dan pelaporan


Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota

V. Program Peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja

5.1 Program Pemeliharaan kearsipan



5.2 Program Pengadaan sarana prasarana kantor



5.3 Program Pengadaan sepeda motor roda dua



5.4 Program Pemeliharaan inventaris kantor



5.5 Program Pangadaan pakaian dinas dan kelengkapannya



5.6 Program Pengadaan Lap top & LCD



5.7 Program Pengadaan tustel digital



5.8 Program Pengadaan handy cam



5.9 Program Pemeliharaan/perbaikan gedung



5.10 Program Pembuatan ruang trauma center



5.11 Program Pengadaan peralatan Fitness (kebugaran)



5.12 Program Pembuatan gedung BPBD Kota Semarang



VI. Program Revisi Perwal



, Bagian Hukum,Organisasi,DTK,PDAM,Dinsospora,DKK,DKP,

Binamarga,PSDA & ESDM,LH,Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas

pertanian,Bapermas, Dinas Pasar, BMKG

VII. Program Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana unit mobil TRC dan pendukungnya.

7.1 Program Perbaikan/reparasi dan pembelian suku cadang



7.2 Program Service / doorsmer



7.3 Program Pengadaan minyak pelumas



7.4 Program Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)



VIII. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.1 Penyediaan jasa surat menyurat



8.2 penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik



8.3 penyediaan alat tulis kantor



8.4 penyediaan barang cetakan dan penggandaan



8.5 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan



8.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



8.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



8.8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



8.9 Penyediaan Makanan dan Minuman



8.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah



8.11 Kegiatan penyedian publikasi dan dokumentasi



IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

12.1 Penyusuanan RKA dan DPA



12.2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan



12.3 Penunjang kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu



12.4 Penyusunan Renja


X. Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi

14.1 Pengkajian dan Verifikasi serta evaluasi rekontruksi pra,pasca bencana diwilayah Rawan Bencana.



C. Kebutuhan Dana indikatif

No Program Tahun (Dalam ribuan)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Pengurangan Resiko bencana

Rp.65000000 Rp.300.000.000 Rp.450.000.000 Rp.550.000.000 Rp.600.000.000 Rp.650.000.000

2. Peningkatan sarana Penanggulangan bencana

Rp.80.000.000 Rp.1.000.000.0000

Rp.1.000.000.000

Rp.1.000.000.000

Rp.550.000.000 Rp.650.000.000

3. Peningkatan Kemampuan SDM

Rp.1901553000 Rp.293553000 Rp.2638553000 Rp.2793553000 Rp. 2793553000 Rp. 2638553000

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Rp.595.636.900 Rp.549500000 Rp.633500000 Rp.549500000 Rp.549500000 Rp.549500000

5. Peningkatan kenyamanan dan kelancaran tugas tempat bekerja

Rp.310.000.000 Rp.200.000.000 Rp.650.000.000 Rp.770.000.000 Rp.650.000.000 Rp.250.000.000

6. Revisi Perwal

Rp.25.000.000 Rp.25.000.000 - - - -

7. Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana unit mobil BPBD dan pendukungnya.

Rp.50000000 Rp.50.000.000 Rp.60.000.000 Rp.55.000.000 Rp.55.000.000 Rp.50.000.000

8. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp.1.161.399.600

Rp1.050.000.000 Rp.717129600 Rp.650.000.000 Rp.650.000.000 Rp.650.000.000

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

Rp.39.537.000 Rp.39.537.000 Rp.45.000.000 Rp.45.000.000 Rp.47.000.000 Rp.47.000.000

10. Program Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi

Rp.98.880.000 Rp.150.000.000 Rp.175.000.000 Rp.150.000.000 Rp.140.000.000 Rp.145.000.000

Program / kegiatan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada Matrik Program Lima Tahunan RPJM, Rentra SKPD periode tahun 2011 – 2015. (terlampir)

BAB VI

PENUTUP

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2011 - 2015 dapat

tersusun.

Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini

diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 2011 - 2015.

Rencana Strategi dan rencana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Semarang setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai 2015 yang

merupakan deskripsi dari prediksi tahun Anggaran 2012 dan realisasi Tahun

Anggaran 2011 dan perencanaan Tahun Anggaran 2013. Hasil pencapaian berbagai

indikator sasaran didalam rencana startegi ini dapat diukur dan dipergunakan

sebagai bahan penyusunan Rencana anggaran Satuan Kerja tahun 2011 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang.

Untuk mencapai berbagai indikator sasaran pembangunan dibidang Badan

Penanggulangan Bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan

kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku

pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana . Oleh

karenanya renstra ini perlu disosialisasikan kepada stake holder agar dapat

diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan renstra ini.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

selanjutnya akan dinilai pada awal tahun 2011 maupun pada akhir 2015, dengan

menilai pencapaian berbagai indikator keberhasilan Renstra yang berupa sasaran

keluaran pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana, selengkapnya

tercantum dalam Bab V. Penilaian juga dilakukan terhadap hasil pelaksanaan

tahunan dari Renstra ini dilakukan oleh Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Semarang

Walaupun dalam Renstra ini telah memperhatikan semua segi dan faktor yang

terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat

perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat, kompleks

dan tidak menentu. Oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya renstra ini dapat

dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan

penyempurnaan seperlunya.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra dapat dicapai melalui semangat

pengabdian dan kerja keras dari kita semua. Dengan semangat pengabdian yang

tinggi dan kerja keras kita semua, Insya Allah masyarakat Kota Semarang akan

merasakan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

karena apa yang kita harapkan dapat tercipta yaitu memberikan rasa aman

masyarakat Kota Semarang dari bahaya bencana.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini diucapkan penghargaan yang

setinggi-tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan

petunjuk-Nya dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan

tugas dalam penaggulangan - penangulangan bencana, amiin.

Documents

Sambutan Kepala Dinas - PEMERINTAH KOTA SEMARANGbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/RENSTRA(1).pdf · banyak yang tidak mengenal apalagi sampai memahami dan menjalankan prinsip