Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perw,al<ilan provirrsi Bali

ffiad run

Edisi :

Hal :

Srris ,l? :111 dots-

ai5l j

Sal I

Siang-Malarn,

BahasP-APBf)AMIIIPURA - DPRD IGrangasem

sudah menerima rancangan Peru-bahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (P-APBD) tahun€rnggaran 2015, dari pihak ekseku-tif, Selasa (15/9). Setelah menerimarancangan P-APBD, melalui rapatparipuma di Gedung DPRD Karan-gasem, dua hari lalu.

DPRD. Karangasem bakal meng-genjot pembahasannya. "Tidakakan mengurangi dari sisi efek-tivitas, pembahasan dilakukansiang dan malam," kata KetuaDPRD Karangasem I Nengah Su-mardi usai rapat paripurna yangdihadiri Penjabat Bupati Karan-gasem Ida Bagus Ngurah Arda.Sumardi mengakui, P-APBD

ditarget ketok palu pada Iumat(2519) mendatang. Melihat haltersebut, politikus Partai Golkarini memastikan bakal berim-bas terhadap Pemilihan Pbr-bekel (Pilkel) yang rencananyadilakukan akhir Oktober. Diamenegaskan Pikel serentak yangpencoblosannya diladwalkan 31Oktober tahun ini, bakal tertunda.

NGEBUT: Penjabat Bupati Karangasom lda Bagus Ngurah Arda (kiri) bersatamandengan Ketua DPBD Karangasem I Nengah Sumardi.

Hitung-hitungannya, setelah ke- defisit, dimana selisih antaratok palu akhir September, masih pendapaten danbelanjalebihbe-harus verifikasi, memakan waktu sar mengakibatkan terjadinya de-minimal dua minggu. Setelah fisitanggaranyangbakaldirutupidiverifikasi, mesti menunggu dengan penerimaanpembiayaannomor, yang diperkirakan tun- yang bersumber dari SILPA.tas pertengahan Oktober. uAkh- Arda menyebrrtukan, pendapa-ir Oktober sudah harus Pilkel, tandaerahdalamanggaranindukbagaimanamelakukannya.sudah 2015 direncanakan sebesar Rptidak mungkin. Kecuali Pilkel 1.226.081.017.533, dirancangDesember. Tapi tidak dda jadw- naik sebesat IL,73 persen, ataual itu," tandas Sumardi. Terkait Rp 143.790.677.837. Sehinggarancangan P-APBD itu, Ida Ba- menjadi Rp 1.369.87L.755'370'gus Ngurah Arda, mengatakan, Begitu juga dengan Pendapalanpenyu-unannyasudahberpegang Asli Daerah (PAD) direncanakanpada prinsip-prinsip anggaran menjadi'Rp 232.132.876.565.yang tetah diteiapkan. Yakni ran- Naik 13,08 persen, dari. PAD da-tanlanpetaturandaerahdisusun lam anggaran induk sebesar Rp

berdasirkan format anggaran 2O5.273.392.704. (wan/gup)

Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perw'al<il;:rr Provirrsi Ball

lll I rh f l

't[ftu&r [}alt

!qF),z,li"rl ilirt'^.

qi'r;.;itr,i#.iin'\+liIY

Ada 127 DesayanglVlacet

Pencairan l)anaDesa Terrnin II

DENPASAR - Pencairan dana desa untuksebagian desa diBaIi masihtersendat Jum-lah desa yang belum mendapat kucurandana tersebut sekitar 20 persen atau 127desa dari jumlah desa yang jumlahnya 636.Walau demikian, kondisi ini masih lebihbaik dibandng dad:rah tain di Indonesia.

"Untuk termin pertama yaitu 40 persensudah semuanya dapal Thpi, yang terminkeduayang juga 40 persen belum semumyacaid' alcr lGpala Badan Pemberdayaan Desadan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali KetutLihadnyana dalam seminarterkait des4 s

) Baca Ada... Hal39

Pencairan DanaIlesa di Bali> Untuk termin I, yaitu 40 persen darti..

total dana desa yang digelontor untukBali lahun ini, sudah semuanya dapat(636 desa).

t Pada termin ll, jumlah desa yang belummendaoat kucuran sekitar 20 oersenatau 127 desa dari jumlah desa yangjumlahnya 636. Sehingga, dari total Rp74 miliar yang harusnya sudah cairpada termin kedua, ini masih ada Rp14,8 miliar yang belum sampai ke desa.

Pencairan termin ketiga baru akandilakukan November mendatang.

BAHAS DANA DESA: Prof. Wayan Suartana dari Unud meniadi salah satupembicara dalam seminar dana desa di Kuta, kemarin.

l-

iI: Kq,nfs, 17V?@nlkr Zclr'I

Edis

sl

Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perw'al<il;:rr Provinsi Bali

iftadan Sall

Sqfir

yang digagas LPPM Unud diHotel Patra Jasa, Tuban, Kuta,kemarin (16/9).

Dalam seminar itu, menghadir-kan sejumlah narasumber. Selaintihadryana juga ada Prof. WaYan

Suartana dari Unud, anggotaKomisi XI Abdtrl Kharis Almasy-

hari; Direktur PengembanganUsaha Ekonomi Desa Kemente-rian Desa, Mulyadin Malik; RoY

|ohn Salamony dari KemendagiDekan Fisip Unud IGP Suka Ar-jawa dengan moderator I GustiWayan Murjana Yasa. Acara inidibuka Wagub Ketut Sudikerta.

Mentrrut lihadnYana, mestinYapada termin kedua dana desayang dicairkan sudah B0 Pers-bn. Na*un, masih ada kendalapada sejumlah desa, sePerti diKlungkung. Sehingga, samPaiSeptember ini baru 72 Persendana desa untuk Bali Yang nilain-ya Rp 185 miliar belum diterimadesa. Kalau dikalkilasikan, makanilai dana desa Yang belum catdi termin kedua ini sebesar RP

f 4,B miliar, dari total dana desa ditermin kedua sebesar RP 74 miliar

"Tapi, ini masih adtr waktukarena baru SePtember. Se-

I rdisi | (smi5,p&pfu*@!L

lHat _g-

dangkan termin ketiga baruNovEmber," ielas Pejabat asalBuleleng ini.

KetuaForum Perbekel se-Bali IGede Pawana, mengakui seium-lah desa sempat ada kebingun-gan dalam pencairan dana desa.

Sebab, regulasi sebelumnYa telat,

bahkan tedadi revisi. "Sekarang

sudah ada. Bahkan sudah adaSKB (surat keputusan bersama)tiga menteri (Menteri Desa,Mendagri, dan N'lenkeu, Red)'Mudah-mudahan selanjutnYaproses pencairan dana desa inilebih gamPang' terang Pawanayang juga mantaq Kades DudaTimur, dan saat ini sedangmen-calonkan diri lagi dalam Pemili-han perbekel Duda Timur.

Yang menjadi Persoalan tidakhanya pencairan dana desa darikabupaten/kota kePada desa.

Menurut Pawana, juga semPatada kebingungan dari Parakepala desa soal Penggunaandana tersebut. KatanYa, begitudana masuk ternyata Penjaba-ran regulasi untuk Penggunaandananya belum ada.

"Dengan SKB sudah jelas,tahun pertama (2015) Peng-gunaan dana desa sudah jelas.

Sebagai prioritasnYa adalahuntuk infrastrukturi' tukasnYa.

Sebagai contoh di DudaTimur, dari RP 280 juta, danadesa itu akan diPakai untukinfrastruktur RP 120 iuta, si-sanya untuk bedah rumah,penguatan jalan masuk-masukbaniar di pelosok, dan lainnYa.

Abdul Ktraris dalam Paparan-nya mengakui, masih ada Per-soalan dalam tahun Pertamaoelaksanaan dana desa. Hal lniiantaran regulasi yang juga beru-bah, termasuk adalah ketakutatdesa menggr,rnakan dana terse-

but karena pelaPorannYa Yangsusah. Namun, setelah adanYapertemuan antara Komisi XIdengan BPK, Menkeu, akhimYadisepakati agar sistem PelaPo-rannya dimudahkan.

'Apalagi, BPK bilang tidakakan memeriksa seluruh kePa-

la desa. Karena tenaga jugatidak ada," tuturnya.

Sebagai uik, dia mengatakandi tahun awal pelaksanaan derna

desa, agar program kegiatamYalebih mud4 lang Parametemyajelas. Sebagai contoh kegiatanhsk, ngecorialan atau gang. Se-

hingga hitungannYa gampang.Sedangkan unruk Program Pem-berdayaan masYarakat, a gar b isa

di tahun-tahun ke dePan, karenaparametemya agak susah, dan

Siapkan RatusanlPendarnpingr ADA

Sambungan dari hal 29

2

Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Radar Sall

bisa jadi dituding fikif."Pakai saja dulu unnrk ngecor,

jadi hitungannya gampang. Bera-pa panjang lebar dan ketebalan-nya. Kalau pemberday,aarr sepertilatihan menjahi! maka hitungan-nya akan susah, berapa jurnlahpeserta, honomya berap4 nantimalah dibilang filcifj' papamya.

"ladi, di tahun pertama, biarjalan aja dulu, cari yang mu-dah-mudah dulu parametern-yai'irnbuhnya.

Dia mencontohkan di Kabu-paten Boyolali, untuk tahun per-tama kepala desanya diarahkanbupati agar program kgiatannyaserempak pengecoran jalan. Se-hingga, laporannya akan samasemua di setiap desa. Dengancara itu, maka pemeriksaan punakan mudah. Untuktahun-tahunselanjutnya setelah desa sudahlihai menggunakan dana desa,maka dana desa itu bisa dipakaiunruk program yang sesuai kebu-tuhan dan potensi desa.

"Untuk tahun ini dana desabaru 3,32 persen dari danatransfer ke daerah. Tahun 2016sebesar 6 persen, lalu 2017 se-besar B persen, dan 2018 sudahl0 perseni' pungkasnya.

Roy Salamonymenamabahkan,dengan adanya SI(B tiga men-

teri, maka akan diyakini prosespencairan dana desa akan lebihmudah. Sebab, desa hanya perluAPB-Desa. Sedangkan RencanaPembangunan f argka Menengah(RPIM) Desa darr RKP (RencanaKerja Pemerintah) Desa sambildibuat di sela penggunaan danadesa tahun 2015 ini. Namun, diamenegaskan ketentuan ini hanyaberlaku di tahun 2015. Untuk2016, RPJM Desa, RKP Desa, danAPB Desa dibuat lebih dulu.

Saat membuka seminar yangdihadiri ranrsan urdangan, di an-taranya kades se-Bali itrl WagubSudikerta berharap dana desabisa digurakan semestinla. Diameminta jaflgan sampai dipakaiuntuk ke kafe rfiau ke karaoke.

"Kalau kepepet, cari nak luh(perempuan), jangan lupahelm-nya dipakai. Pakai kon-domi' seloroh Sudikerta.

Soal pendamping, PemprovBali melalui BPMPD Bali saatini sedang menyiapkan pen-damping lokal untuk desa."Satu orang pendamping lokaluntuk tiga desa," tukas KepalaBPMPD Bali Ketut Lihadnyana.

Dengan jumlah desa sebanyak636, maka setidalnya dibutulkan212 pendamping lokal. Selainitu, ada juga pendamping desadi kecamatan dan di kabupaten.

"Eks PNPM sudah dipakai untukpendamping desa di kecamatandan kabupatenj' papar dia.

Dalam pemaparannya, Prof.Suartana berharap ke depan danadesa ini bisa dipakai untukpem-buatan BUMDes. Namun, diamenggarisbawahi bahwa BUM-Des ini tidak bergerak di bidangsimpan pinjam, sebab di Balisudah ada LPD di setiap desa adatMaka, BUMDes dari dana desa ininrestinya dipakai trnnrk selcor riil.

"Misal buat hotel atau vilai'terang Suartana.

Pembantu Rektor I UnudProf. I Made Damriyasa dalamsambutannya juga lnellya-takan, Unud siap menjadi pen-damping dalam pengelolaandana desa. "Tujuannya agardana desa di Bali tidak ada

yang tidak terserapi' tukasnyr,Sementara dari sembilan kabu-

paten di Bali, Kabupaten Thbananmenjadi daerah paling banyakmenerima dana desa. Padahaldari segi jurnlah penduduk luaswilayah dan topografi daerahyang menjadi parameter be-sar dana desa, lebih besar jikadibandingkan dengan IGbupatenBuleleng. Sedangkan Bulelenglebih kecil dari Tabanan.Iika dibandingkan dengan

jumlah penduduk miskin, antara

Thbanan dan t(arangasem jugasangat jauh. Menurut I KetutLihadnyana, besaran alokasidana untuk setiap desa memangmenggunakan parameter diantaranya jumlah pendudukdan luas wilayah. Namwr, yangmenentukan besaran alokasidana adalah pemerintah pusat."Semua pusat menentukan,kami tidak tahui' ungkapnya.Menurut data Kementerian

Dalam Negeri dalam buku indukkode dan data wilayah adminis-trasi pemerintah, Provinsi Balimendapatkan alokasi dana sebe-sar Rp I 85.428.984 untuk sembi-lan kabupaten di Bali. Kabupatenthbanan mendapatkan alokasiterbesar Rp 37.068.941, terbesardibanding kabupaten lain.

Selanjutnya Kabupaten Bule-leng mendapa&an dana sebe-sar Rp 36.812.689. SedangkanKarangasem mendapatkandana desa Rp 21.962,811; Ban-gli (Rp 19.197.775), Gianyar(Rp 19.116.56t) Klungkung (RpI 5.260.570), Badungyang menjadikabupaten dengan PAD terbesar diBali mendapatkan alokasi danaRp. 13.826.342. Sementara fem-brana mendap at W 12.410.04?.Sedangkan yang mendapatkanalokasi.dana paling sedikit KotaDenpasar. (yor/bas/ye)

leoi'i ,

Hal | 3XI

3

Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<il;rn provinsi Bali

ffiad an

t td'ri I l@'lZ 4Aqbr btt-lHat ,zA4:3=----._l

Sal il

Dua Tersangka

DermagaDi-SP3DENPASAR - Ada kabar heboh di Kejati

Bali, setelah aktor utama kasus korupsi der-magayaituWayan Candra dan tim 9 juga di-vonis. Temyata Kejati Bali dengan koordina-si dengan Kejari lXungkung mengeluarkanSP3 (SuratPenghentian Penyidikan Perkara,Red). Alias mencabut status tersangkanya.Kabar beredai landasan SP3 ini mengacufakta persidangan di Pengadilan Tipikor.

'Ada dua yang status tersangkanya di-cabut, sudah terbit SP3-nyai' jelas sumber

Lcoran ini di Kejati Bali kemarin.

Dianggap Takr DUA

Sambungan dari hal 29

Bahkan, mereka disebut tidak menerima danapencairan pengadaan lahan. Bahkan yang men-cairkan dana adalah Wayan Tika (Plt Kadishub)dan yang mengambil adalah Sujana sadfitusebagai Camat Dawan. Dan membawakan kerumah Jabatan Bupati Candra.

"Seperti ini landasan atas munculnya SP3. Su-dah jelas dalam fakta persidangap hingga kasusini divonis untuk terdakva Candra,f imbuhnya.fika mengacu ke dakwaan, memang disebutkanCandra membeli lahan dengan meminjam namatersangka Anggara dan I Dewa A1u Budi Arini.Anggara seolah membeli lahan I Ketut Santogdengan nilai Rp 8 juta per are luas 90 are dengantotal Rp 720 juta. Yang dibayar secara bertahap.Sedangkan unruk Dewa Ayu Arini selah membelilahan I Wayan Saba. Dengan luas lahan luas22are dengan harga Rp B juta totalnya Rp 176 juta.

Dari pola fiktif ini, Candra mendapatkan danayang dibayarkan lewat Plt Kadis PerhubunganWayan Tika. Dan Tikayang membuat SPM (Su-rat Perintah Membayar). Kemudian dilanjutkanpembayaran bertahap kepada pemilik lahan.Termasuk kepada Oandra, pola penyerahandana itu melibatkan Camat Dawan saat itu IWayan Sujana setelah meminta dana ke Tika. ungkapnya. (artlyes)

Dia mengatakan kasus Dermaga Gunak-sa bergulir dengan kejutan - kejutan yangdinamis. Dia mengatakan, setelah Candrakemudian tim 9 juga divonis, malah mun-cul keputusan mengeluarkan SP3. Siapasaja? Dia mengatakan dua orang ini adalah,perempuan yang namanya dipinjam olehMantan Bupati Candra untuk membeliIahan. "Dua orang ini dipinjam niunanyaoleh Candra untuk mengakui bahwa dirinyasebagai pemilik lahanj' ungkapnya.

Mereka adalah Anggara Juni Sari danDewa A1u Budi fuini. Dua orang ini sudahditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.Namun perannya menjadi samar.N

) Baca Dua... Hal 39

Terima [IangAkhirnya Candra mendapat Rp 1,1 miliar atauRp I . 176.000.000 dari tanah atas nama AngS;ara.Sedangkan dari Arini juga dengan nilai Rp 1,1miliar. Akibat perbuatan Candra tersebut, telahmerugikan keuangan negara Rp 9,5 miliar atauRp 9.531.560.000.

Selain dua tersangka ini, ada tiga nama yangmemang menggunakan diri sendiri sebagaipembeli. Tiga orangini juga menjadi tersangka,flan kasusnya masih berjalan. Tiga orang ini ada-lah Gusti Ayu Ardini Rp 1,9 miliar. IB Susila Rp2,2 miliar dan Ni Luh Hendrawati Rp 1,7 miliar.

Namun yang menarik, SP3 ini keluar malahjelang Kajari Klungkung diganti dan jelangKajati Bali pensiun. Hingga kemarin, koran inibelum bisa mengkonfirmasi kabar ini. Hampir4 jam lebih menunggu penjelasan AspidsusKejati Bali Erna Norma, namun tak kunjungkeluar. Bahkan disebutkan bahwa sampai soresekitar pukul 17.00 masih rapat antara Kejati Balil4omok Bambang Sumiarso dengan AspidsusIlrna Norma di ruang Aspidsus Erna Norma.Akhirnya hanya Kasipenkum Kejati Ashari Kur-niawan mengatakan bahwa, akan melakukanpengecekan atas kasus ini.

"Saya akan cari info, atas kabar bahwa disebutada SP3 atas kasus dermaga. Kalau saya sudahdapat penjelasan resmi saya akan hubungi,"

Sub Bagian Humas dan Tata l.Jsaha BPI( tll Perwal<ili:rr Provinsi tsall

ffiad an

Edisi

Hal

: hmis,lT&efukJ_@15:&-

Salil

...,'llti.,..

W't.,, ,: .l. l ::.:. ii:l

j.tt:::

..i lt., ,.,. :'i ii !:,: !.1;' X: 't:

Pemkot Uii Coba PHR OnlineDENPASAR - Guna memudahkan masyarakat dalam

urusan administrasi khususnya menyangkut pajakyang selama ini sering kali bermasalah akibat lamanyaproses pengurusan. Kini sudah sangat dipermudahdengan sistem berjaringan internet (online). Hal inilahyang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untukmempermudah para pengusaha untuk mengurus pa-jak PHR (Pajak Hotel dan Restoran) di Kota Denpasar.Bahkan sistem ini kabarnya sudah diujicobakan sejakernpat bulan yang lalu. Hal ini juga dimaksud dengantujuan memudahkan pemerintah dalam pengawasandan meningkatkan pemasukan daerah khususnya dariPajak Hotel dan Restoran (PHR) di samping juga untukmengurangi tingkat kebocoran PHR.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Dewa Nyo-man Sumadi mengatakan, sistem jaringan PHR onlineini telah dimulai pada empat bulan lalu. Sampai saatini pelaksanaan dengan.menggunakan sistem onlinemasih dalam tahap uji coba yang telah berkerja samadengan Bank Pembangunan Daerah Bali. "Jadi sistemini, perlu diuji coba dulu untuk memastikan kelanca-ran sistem yang ada, sehingga secara perlahan bisadisempurnakan," ujarnya, saat ditemui di kantornya,Selasa kemarin (15/9).Nyoman Sumadi m;9ngatakan, penerapan PHR online

irii dengan perangkat yang akan disiapkan oleh pihakBPD Bali. Hingga saat ini koordinasi dan komunikasidengan Bank BPD Bali masih tetap dilakukan lewat ujicoba dengan penerapan sistem yang lebih baik lagi.Selain itu juga dikatakan Nyoman Sumadi bahwasistem ini mendapat respons positif para pengusa-ha baik restoran dan hotel yang selalu disiplin dantaat dafam melaksanakan pembayaran pajak. "Initentu sangat ditunggu juga para pengusaha untukmemudahkan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan akan terus melakukan sosial-isasi penerapan PHR online ini sehingga dapat berjalanberiringan dengan program penyediaan mesin atau alatdari pihak Bank BPD Bali. "Tujuannya sebenarnya seder-hana, yakni memudahkan akses pengawasan serta untukmenciptakan transparansi dan akuntabilitas khususnyadalam pengelolaan PHR/' ujarnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, salah seorangpengamat ekonomi Universitas Udayana, Gusti WayanMurjand Yasa mengatakan, penerapan PHR online inibisa menjadi solusi yang tepat untuk mempermudahpengusaha, sekaligus juga akan berkaitan erat nantin-ya dengan trend kunjunganwisatawan. "Tidak hanyasampai di situ, hal ini juga berkaitan dengan pen-ingkatan infrastruktur yang telah dilakukan PemkotDenpasar sebagai penunjang daya tarik wisata untuk

Ellt*e ji 5"9 D:lp1.uC .!1qnyu (hen/rid)_