Embed Size (px)
Citation preview
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA PENCABUTAN IZIN
USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BIUMI ASIH JAYA (BAJ)
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Oleh:
ISMADANI ROFIUL ULYA
NIM: 1111048000056
K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S
P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1436 H/2015 M
iii
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan asli hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Maret 2015
Ismadani Rofiul Ulya
iv
ABSTRAK
Ismadani Rofiul Ulya. NIM 1111048000056. Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. iv+70+43.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupunm akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.
Penulis dalam penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh pencabutan izin usaha perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti diketahui dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 OJK mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan salah satunya adalah peransuransian. Pengkajian mengenai peransuransian sangatlah penting melihat perkembangan industri asuransi saat ini tumbuh pesat dan gagalnya perusahaan asuransi bisa berdampak sistemik karena melibatkan masyarakat secara luas. Jika suatu perusahaan dicabut izinnya maka secara mutatis dan muntadis perusahaan tersebut tidak boleh beroperasi lagi kata lainnya berhenti atau diam. Dicabutnya izin usaha Bumi Asih Jaya ini secara penegakan memang sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian, namun disisi yang lain meninggalkan bekas goresan yang tidak kecil pada berbagai lini.
Dosen Pembimbing : Dr. Djawahir Hejazziey, SH, MA, MH.
Kata Kunci : Asuransi, Bumi Asih Jaya (BAJ) , Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Daftar Pustaka : 1999-2015
v
KATA PENGANTAR
بسم اهللا الرحمن الرحیم
Puja dan puji syukur senantiasa terpanjatkan atas kehadirat Allah SWT
dengan kenikmatan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis
mampu menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai kemudahan. Shalawat serta salam
penulis tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu
memberi syafaat kepada umatnya dari setiap lafadz sholawat yang terucap.
Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari
dukungan dan bantuan banyak pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur
penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Asep Saifudin Jahar selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
beserta jajaran dan staff Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus merupakan dosen pembimbing
skripsi penulis Bapak Dr. Djawahir Hejazziey, SH, MA, MH dan Bapak Arip
Purkon, MA selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum yang senantiasa
memberikan bimbingan, saran dan banyak ilmu kepada penulis dalam
mengerjakan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
yang telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan. Bu
Hafni, Bapak Nur Habibi, Prof. Atho, Prof. Salman, Prof. Zainudin, Prof.
Masykuri, Bapak Irman Putrasidin, Pak Nahrowi, Prof. Abdullah, Pak Abu, dan
vi
semua dosen yang telah mendidik penulis yang tidak bisa kami sebut semuanya
tanpa mengurangi rasa hormat penulis.
4. Seluruh Staff Fakultas Syariah dan Hukum, Staff Perpustakaan Utama, dan Staff
Perpustakaan Fakultas, atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
5. Kepada Orang Tua Penulis. Ayahanda Bachrudin Afi dan Ibunda Durrotul
Afiyah. Kakak Penulis Masas Dani Nunjil Ilyasa, serta adik-adik penulis Salis
Muhammad Fadhil Hidayat, Wuwuh Anida Arifah, dan Zidan Mughni Aji Danil
Maulana yang tak terhingga memberikan kasih sayang dan do’a nya untuk
kesuksesan penulis.
6. Bapak Ahmad Sathori, Bang Edi Natalis, Pak Trisunu, Pak Hudiyanto selaku
pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah meluangkan waktunya dan
sudi direpotin penulis untuk wawancara.
7. Veny Eka Yogawati, Yasser Adnan, M. Sulthon, Kholis Bida, Mas Putro
(FORTUNA), Hakim, Soghi, Anam, Dahlan, Mas Fadlan, dan Guru kita semua
Maulana Syaikh Mukhtar Ali Muhammad yang telah memberikan perubahan
besar terhadap pemikiran penulis. Semoga kesuksesan ada di pihak kita. Amin.
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Alumni Tebuireng (HIKMAT)
Jabodetabek dan Forum Konstitusi & Demokrasi (FOKDEM) yang telah
menjadi ruang dan rumah bagi penulis untuk berkarya. Serta keluarga besar
KKN SAGARA 2014 dan warga desa Muara yang memberikan pengalaman
hidup kepada penulis.
vii
9. Pergeragan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Syariah dan
Hukum (KOMFAKSYAHUM).
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2011, dan senior-
senior Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu dan bertukar pikiran dengan
penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga Allah membalasnya. Amin.
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk
mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum.
Jakarta, Maret 2015
Penulis
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... iii
ABSTRAK ....................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ....................................................................................... v
DAFTAR ISI .....................................................................................................viii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... ix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1
B. Identifikasi ................................................................................... 8
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................ 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 9
E. Tinjauan Kajian Terdahulu ............................................................ 10
F. Kerangka Konseptual .................................................................... 11
G. Metode Penelitian .......................................................................... 12
H. Sistematika Penulisan .................................................................... 15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG OJK
A. Latar Belakang Lahirnya OJK ...................................................... 17
B. Prinsip-Prinsip Reformasi Keuangan ............................................. 21
ix
C. Asas-Asas OJK.............................................................................. 24
D. Model Pengawasan OJK ................................................................ 25
E. Tujuan OJK ................................................................................... 27
F. Fungsi, Peran, dan Kewenangan OJK ............................................ 28
G. Struktur OJK ................................................................................. 31
BAB III : PROFIL ASURANSI JIWA PT. BUMI ASIH JAYA (BAJ)
A. Sejarah ......................................................................................... 33
B. Pengertian Asuransi ....................................................................... 37
C. Unsur Asuransi .............................................................................. 42
D. Tujuan Asuransi ............................................................................ 43
E. Prinsip Asuransi ............................................................................ 44
F. Perjanjian Asuransi........................................................................ 48
BAB IV : HASIL PENELITIAN
A. Kewenangan OJK Terhadap Pencabutan Izin Usaha Perusahaan
Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ) ................................................... 51
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Dicabutnya Izin Usaha Asuransi
Bumi Asih Jaya (BAJ)
1. Kesehatan Keuangan ............................................................... 53
2. Pelanggaran Hukum ................................................................ 56
C. Akibat hukum dicabutnya izin Bumi Asih Jaya
x
1. Terhadap Perusahaan ............................................................... 58
2. Terhadap Nasabah ................................................................... 62
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 67
B. Saran-saran .................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 70
LAMPIRAN
xi
DAFTAR LAMPIRAN
1. Surat Permohonan Pembimbing
2. Surat Telah Melakukan Wawancara
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara berkembang, yang mana masalah jumlah antara
produsen dan konsumen selalu tidak seimbang. Konsumen lebih banyak jumlahnya
daripada produsen. Menurut para ahli ekonomi Indonesia merupakan pusat pasar
terbesar di dunia. Karena itu konsumen atau nasabah yang jumlahnya ribuan menjadi
masalah serius di Indonesia. Sudah seharusnya keberadaan mereka mendapat
perlindungan dan perlakuan hukum yang selayaknya. Perkembangan dunia bisnis di
Indonesia juga tidak lepas dari kompleksitas masalah-masalah terkait bisnis tersebut.
Termasuk di dalamnya masalah dalam pertanggungan atau asuransi.
Asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung yang
mengikatkan dirinya terhadap tertanggung, asuransi telah dikenal sejak lama dimulai
pada zaman kebesaran Yunani1 dengan latar belakang pada saat itu adalah jual beli
budak, perjanjian jual beli tersebut pada pokoknya memang sama dengan perjanjian
asuransi pertanggungan yaitu bahwa bila budak tersebut meninggal maka akan diberi
biaya untuk mengubur jenazah budak tersebut, pada saat ini mirip dengan asuransi
jiwa. Perkembangan asuransi terbilang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan berbagai
macam jenis asuransi seperti pada abad pertengahan mulai muncul mengenai
1 A. Junaedi Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
h. 31
2
asuransi pengangkutan pada kapal untuk menghindari kerugian saat malapetaka yang
tidak diharapkan.
Bagi perusahaan asuransi di Indonesia masyarakat atau nasabah adalah objek
pasar utama perusahaan tersebut. Dalam kegiatannya, masyarakat pengguna jasa
asuransi (pemegang polis atau nasabah asuransi) sering kurang diperhatikan oleh
pemerintah dalam memenuhi hak-haknya. Misalnya, saat perusahaan tidak
membayarkan klaim para pemegang polis. Maka sering kali nasabah mengajukan
proses kepailitan terhadap suatu perusahaan sebagai salah satu upaya penagihan
utang, disamping berbagai cara penagihan utang lainnya yang dikenal oleh hukum,
seperti penagihan melalui somasi, eksekusi jaminan utang, atau tagihan melalui
prosedur pengadilan dengan prosedur biasa.2
Tidak sedikit kasus tuntutan klaim berakhir sia-sia oleh kekalahan
tertanggung, keadaan ini menjadi preseden yang kurang baik sehingga masyarakat
menjadi merasa enggan berhubungan dengan asuransi. Dari kasus yang dialami
tertanggung tersebut masyarakat beranggapan bahwa asuransi merupakan usaha
untung-untungan atau perjudian. Hal ini yang dijadikan alasan sebagian ulama bahwa
usaha perasuransian hukumnya adalah haram, meskipun sebagian ulama lain
membolehkannya.3
2 Istikhomah Dika Romadhona, Bambang Winarno, dan Djumikasih, “Kajian Yuridis
Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3 AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet 1, (Jakarta: Kencana, 2004),
h. 142-143
3
Masyarakat yang berposisi sebagai nasabah sering kali menjadi pihak yang
dirugikan ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami pailit atau kegagalan.
Apabila sebuah perusahaan asuransi terjadi pailit atau karena suatu alasan dipailikan
maka para nasabah akan menjadi pihak yang dirugikan karena tidak akan bisa
meminta claim. Hal ini sungguh mencederai nilai-nilai yang terkandung pada prinsip
Utmost Good Faith (itikad baik) dalam asuransi.4
Nasabah/ konsumen asuransi pada prinsipnya merupakan pihak yang
menitipkan uangnya kepada perusahaan asuransi guna mendapatkan perlindungan
atau ganti rugi pada saat mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang disepakati
dalam polis asuransi. Maka apabila terjadi claim dan perusahaan asuransi tidak
membayarkan klaim tersebut baik karena insolvensi atau karena suatu perusahaan
dicabut izinnya atau bahkan karena suatu perusahaan asuransi dipailitkan
tercederailah hak-hak pemegang polis yang tercantum dalam perjanjian.5
Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan nasabah dalam suatu
perusahaan asuransi. Pertama, karena besarnya peranan nasabah dalam membesarkan
industri perasuransian (dengan kumpulan preminya) dipandang wajar bila perhatian
dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil.
Selama ini nasib nasabah belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai
4 Man Suparman Sastrawidjadja dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung,
Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian, Cet.3, (Bandung: PT Alumni, 2004), h. 56 5 Pada prinsipnya asuransi adalah kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak
penanggung. Maka sesuai dengan asas pacta sun servanda berlakulah undang-undang antara kedua belah pihak.
4
dengan peranannya dalam menghidupkan industri perasuransian. Kedua, posisi dan
kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung
(perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam
perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. Ketiga, menjadikan momentum yang
tepat untuk memperkuat posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai
kreditur konkuren maupun kreditur preferen.6
Menurut data yang diterima OJK pusat sejak januari 2013 hingga Oktober
2014 OJK telah terima 25.684 pengaduan dan terbanyak adalah terkait Asuransi.7 Hal
tersebut juga yang memicu lahirnya UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi
sebagai jawaban atas kompleksitas yang biasa dihadapi oleh sistem pengaturan
peransuranisan di Indonesia. Didalam UU Asuransi yang baru ini telah diintegrasikan
pengaturan peransuransian melalui lembaga otoritas yakni OJK. Namun masih ada
kekurangan yang harus dilengkapi terkait posisi kewenangan OJK terhadap
perlindungan nasabah asuransi yang pailit. Kenyataannya OJK sebagai lembaga
otoritas tidak mampu mencakup perlindungan nasabah yang mengalami dampak atas
kepailitan perusahaan asuransi nasabah tersebut.
UU No. 40 Tahun 2014 memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki OJK.
Apabila seorang ingin mengajukan pailit satu debitor, jika menyangkut perusahaan
6 Mulhadi, Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi, Skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2009), t.d, h. 5. 7 “OJK Terima 25.684 Pengaduan, Terbanyak Asuransi”, diakses pada pukul 16.10 WIB
tanggal 22 November 2014 dari http://beritasore.com/2014/10/30/ojk-terima-25-684-pengaduan-terbanyak-asuransi/
5
asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya ada pada OJK yang dulunya ada
pada menteri keuangan.8
Pada dasarnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal
itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang
terkait mempunyai kepentingan masing-masing9. Maka dalam hal untuk melindungi
stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen dibentuklah badan yang bernama
Otoritas Jasa Keuangan yang biasa kita sebut OJK berdasarkan UU No 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur
kebijakan di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainya. Lembaga ini
seharusnya bisa menjadi alternatif dalam menyikapi proses dalam kepailitan
perusahaan asuransi di Indonesia serta mampu melindungi kepentingan para
nasabahnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga baru yang terbentuk
berdasarkan UU No 21 tahun 2011 diharapkan oleh berbagai pihak dapat menata dan
memperbaiki sistem pada perbankan dan lembaga keuangan non bank. Termasuk
memperbaiki setiap masalah dalam peransuransian, juga memberikan perlindungan
kepada konsumen atau nasabah perusahaan asuransi.
Peran OJK pada dasarnya adalah sebagai pengawas dan regulator di sektor
microprudensial, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen resiko dan penindakan
8 Amir Syamsudin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kepailitan, Jurnal Konstitusi, Vol 2 Nomor 2, (September, 2005), h. 87
9 H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, Cet 2,
(Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 71
6
(administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan
non bank, dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu
independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan. Termasuk
didalamnya memuat bahwa tujuan dibentuk OJK adalah perlindungan terhadap
konsumen. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap
nasabah/pemegang polis asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ).
PT Bumi Asih Jaya (BAJ) adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah
berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis diseluruh
Indonesia. Namun sejak 2009 silam perusahaan ini mengalami kegagalan dalam
mengelola kesehatan keuangan sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (Bapepam-LK) mengeluarkan peringatan kepada BAJ. Kemudian sejak 18
Oktober 2013 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin BAJ karena tidak
bisa memperbaiki tingkat kesehatannya.
Pencabutan izin usaha BAJ oleh OJK ini membuat nasib nasabah asuransi
menjadi tidak pasti bahkan memprihatinkan. Namun apa daya, para pemegang polis
hanya bisa meratapi nasibnya karena tidak mungkin premi yang sudah mereka
bayarkan dapat kembali. Itu sudah rahasia umum. Tentu hal ini bukan kesalahan
pemegang polis yang tidak tahu apa-apa. BAJ sebagai pengelola dana masyarakat
seharusnya memberitahukan kepada nasabah mengenai ketidaksehatan perusahaan
miliknya.
7
Melihat keadaan nasabah asuransi BAJ yang mengenaskan sudah barang
tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Untuk masalah
perlindungan konsumen dibidang lembaga keuangan maka sesuai dengan UU No 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.10
Namun, dalam menjalankan kewenangannya tersebut OJK juga dibatasi oleh
Undang-Undang agar tidak menjadi lembaga super power. OJK hanya bisa
melakukan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan.
Lebih jauh lagi peran OJK terhadap perlindungan konsumen sebenarnya tidak
bersinggungan langsung dengan konsumen karena OJK adalah lembaga pengawas
dan regulator bukan lembaga eksekutor. Padahal besar sekali harapan masyarakat
terutama para nasabah asuransi jiwa PT Bumi Asih Jaya terhadap OJK.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, dan untuk
mewujudkan kepastian hukum, asas kepentingan umum, dan asas yang membela
serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan
kesejahteraan umum, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam
bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan
Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)”.
10 Lihat Pasal 4 huruf c UU No 21 Tahun 2011 berbunyi OJK dibentuk dengan tujuan agar
mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
8
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka identifikasi masalah dari penelitian ini
adalah:
1. Apa saja faktor yang menyebabkan kesehatan keuangan Asuransi Bumi Asih
Jaya terganggu.
2. Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan peransuransian,
3. Bagaimana kedudukan nasabah dalam perusahaan peransuransian,
4. Bagaimana kewenangan OJK dalam pencabutan izin usaha asuransi PT Bumi
Asih Jaya.
C. Pembatasan Dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka
penulis membatasi masalah yang diteliti dan hanya fokus pada peran Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) terhadap perlindungan nasabah perusahaan asuransi jiwa PT.
Bumi Asih Jaya (BAJ). OJK yang mempunyai otoritas tertinggi dalam pengaturan
dan pengawasan di sektor lembaga keuangan non-bank dalam hal ini perusahaan
asuransi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan untuk mengajuakan
pailit dan melindungi kepentingan nasabah.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, masih banyak
nasabah yang tidak mendapatkan hak-haknya ketika perusahaan asuransi sudah
dicabut izinnya dan sedang dimohonkan pailit. Padahal dibuatnya suatu undang-
9
undang adalah untuk melindungi kreditor dan membuat adanya kepastian hukum.
Setelah adanya OJK seharusnya nasabah mendapatkan perlindungan terhadap
hak- haknya termasuk ganti rugi atas perusahaan asuransi yang dipailitkan.
Untuk mempermudah menjawab masalah tersebut penulis merumuskan
masalah sebagai berikut :
a. Bagaimana kewenangan OJK terhadap pencabutan izin usaha perusahaan
asuransi jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) ?
b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan BAJ dicabut izinnya oleh OJK ?
c. Apa akibat hukum pasca pencabutan izin usaha perusahaan asuransi jiwa Bumi
Asih Jaya (BAJ) ?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui dasar kewenangan OJK dalam melakukan pencabutan izin
usaha perusahaan asuransi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi
lembaga keuangan non bank.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan OJK mencabut
izin usaha PT. Bumi Asih Jaya.
c. Untuk mengetahui akibat dari dicabutnya izin usaha perusahaan asuransi jiwa
Bumi Asih Jaya (BAJ).
2. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu :
10
a. Manfaat teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada seluruh
kalangan akademisi bagi perkembangan ilmu hukum. Terutama
hokum bisnis.
2) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi proses dan hasil
pengetahuan hukum kepailitan dan berguna sebagai bahan pustaka
pada penelitian yang sejenis.
b. Manfaat praktis.
1) Semoga penelitian bisa menjadi acuan pemerintah terkait penelitian
ini agar lebih amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2) Penelitian ini dilakukan untuk persyaratan kelulusan penulis.
E. Tinjauan (Rivew) Studi Terdahulu
Buku yang membahas mengenai perlindungan terhadap nasabah perusahaan
asuransi adalah buku dengan judul “Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung,
Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Man
Suparman Satrawidjadja, S.H,S.U dan Endang, S.H ditebitkan oleh PT Alumni
Bandung tahun 2004. Buku ini berisi mengenai perlindungan pemegang polis
asuransi.
Kemudian sejak mulai di berlakukannya UU No 21 tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan sudah banyak penelitian mengenai OJK salah satunya
penelitian tentang “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran
Fidusia (Tinjauan Yuridids Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012)
11
oleh Nazia Tunisia Alham mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum angkatan 2010
program studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Penelitian
mengambil titik fokus terhadap peran OJK terhadap wajib tidaknya pendaftaran
jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan kendaraan bermotor.
Penelitian selanjutnya adalah skripsi Arif Hanany, mahasiswa Ilmu Hukum
angkatan 2009 Fakultas Syariah dan Hukum 2013 dengan judul “Perlindungan
Konsumen Perbankan Oleh OJK (Studi Komparatif Perlindungan Konsumen
Perbankan Oleh Bank Indonesia). Penelitian ini lebih fokus kepada perpindahan
kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan
konsumen perbankan. Sedang, pada penelitian ini penulis fokus kepada peran OJK
dalam melindungi nasabah perusahaan asuransi terkait proses pengajuan pailit.
Siapakah sajakah yang behak mengajukan pailit perusahaan asuransi, dan dimana
peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengambil langkah-langkah demi menjamin
perlindungan nasabah. Jadi penelitian penulis dengan judul “Perlindungan Hukum
Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
(BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” belum pernah dibuat.
F. Kerangka Konseptual
Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan
hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Konsep bukan
merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi suatu abstraksi dari gejala tersebut.
Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian
mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Namun demikian, suatu
12
kerangka konsepsional belaka, kadang dirasakan masih bersifat abstrak, sehingga
diperlukan definisi operasional yang akan menjadi pegangan konkret di dalam proses
penelitian. Dengan demikian suatu kerangka konsepsional dapat pula mencangkup
definisi-definisi operasional.11
Definisi yang kiranya perlu untuk dijelaskan pada penelitian ini adalah :
1. Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya OJK adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011.
2. Perusahaan Asuransi
Perusahaan asuransi yang di teliti adalah perusahaan asuransi jiwa Bumi Asih
Jaya (BAJ).
3. Pencabutan Izin Usaha
Pencabutan Izin Usaha adalah suatu tindakan mencabut izin usaha suatu
peruahaan oleh lembaga yang berwenang sehingga perusahaan tersebut tidak
boleh lagi melakukan kegiatan usaha.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
11 Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,
Cet IX, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 132-133
13
Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini mempergunakan
metode penelitian hukum normatif12. Namun, penelitian ini juga bisa
menggunakan penelitian hukum empiris yang berfungsi sebagai informasi
pendukung.
2. Metode Penelitian
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendekatan konsep
(konseptual aproach) karena penelitian ini bersifat yuridis normatif.13
3. Sumber Penelitian
Sumber penelitian yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa data
primer dan data sekunder. Data hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Sri
Mamujdi dibagi menjadi tiga yaitu:14
a. Bahan hukum primer, berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan
yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini.
12 Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sestematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet IX, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 13.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet V, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 94 14 Sri Mamudji dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 30
14
b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan
dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku,
makalah-makalah, serta litreratur-literatur terkait dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan penjelasan mengenai bahan hukum
tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara library research (study kepustakaan) yaitu mengumpulkan data-data
dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan media-media online.
Kemudian berdasarkan data yang telah dikumpulkan penulis mengklasifikasi
permasalahan untuk dikaji secara komprehensif.
5. Pengolahan Dan Analisa Data
Adapun bahan hukum yang diperoleh harus bersifat preskriptif 15 untuk
memberi petunjuk dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dihubungkan
sedemikian rupa sehingga disajikan penulis secara sistematis guna menjawab
permasalahan yang telah dibuat. Adapun cara pengolahan bahan hukum dianalisis
untuk melihat seberapa besar dan jauh peran OJK dalam melindungi kepentingan
nasabah asuransi yang pailit.
15 Karena ilmu hukum pada dasarnya bukan bicara “apa yang ada” (empirik-deskriptif), tapi
“apa yang seharusnya” (preskriptif). Asrori S. Karni, “Metode Penelitian dan Karakter Ilmu Hukum”, Bahan Ajar, t.d
15
6. Metode Penulisan
Dalam penyusunan Penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan
dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2012.
H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terbagi dalam lima bab, yang dirinci sebagai
berikut:
BAB I : Pendahuluan
Pendahuluan dalam Bab I ini diuraikan oleh penulis mengenai latar
belakang masalah; identifikasi masalah; pembatasan dan perumusan
masalah yang akan diteliti; tujuan dan manfaat penelitian; tinjauan
penelitian terdahulu; kerangka konseptual; metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II : Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Dalam Bab II ini akn diuraikan oleh penulis mengenai landasan teory OJK
yang meliputi latar belakang lahirnya OJK, Tujuan dibentuknya OJK,
Fungsi, Peran, dan Kewenangan OJK, serta struktur OJK.
BAB III: Profil PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ)
16
Dalam Bab III ini akan diuraikan mengenai profil perusahaan asuransi
Bumi Asih Jaya dan asuransi pada umumnya menurut UU No 40 Tahun
2014 tentang peransuransian.
BAB IV: Hasil Penelitian.
Dalam Bab IV ini akan dibahas mengenai kewenangan OJK terhadap
pencabutan izin usaha perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, faktor-faktor
penyebab dicabutnya izin usaha BAJ oleh OJK, serta akibat dari
dicabutnya izin usaha BAJ.
BAB V : Penutup
Dalam Bab V yakni bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan
dan saran penulis.
17
BAB II
TINJAUAN UMUM OTORITAS JASA KEUANGAN
A. Latar Belakang Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan
Selama ini pengaturan dan pengawsan di sektor jasa keuangan dilakukan oleh
dua lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal Modal-
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI bertugas mengatur dan mengawasi sektor
keuangan bidang perbankan dan Bapepam-LK bertugas mengatur dan mengawasi
sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Hal
ini dinilai oleh para pengamat tidak efektif karena BI yang seharusnya mengatur
moneter dipaksa ikut dalam pengawasan microprudential. Inilah alasan muncul
gagasan pemisahan kewenangan BI, padahal ide untuk melepaskan fungsi perbankan
oleh BI sudah muncul sejak pemerintahan Presiden B.J Habibie ketika merancang
RUU tentang Bank Indonesia (BI).1
Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga yang terbentuk akibat dari
Undang- Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat
berdasarkan pasal 34 Undang- Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Didalamnya
pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas di sektor keuangan yang
bersifat independen, selambat lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas
Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi lembaga perbankan,
1 Zulkarnain sitompul, “menyambut kehadiran otoritas jasa keuangan”, No. 2, Tahun VII, (Pilars, 12-18 Januari 2004), h. 1
18
asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan,
serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat2.
Menurut penjelasan Undang- undang tersebut banyaknya permasalahan lintas
sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum
optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas
sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga
pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Hal ini dalam undang- undang
disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).3
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan
jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan
sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi
sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa
keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa
keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup
2 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa
Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010, h. 3 3 Penjelasan merupakan rangkuman dari penjelasan Undang- Undang No 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan, h. 4
19
signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi
nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius
terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan
mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa
keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.4
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
transparansi, dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan
berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak
menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan
adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa
Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan
keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.
Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas
tersebut secara Ex-officio5. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka
koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan
sektor jasa keuangan.
Untuk menjamin tercapainya tujuan dibentuknya OJK, maka OJK harus
menajdi bagian dari sistem penyelnggaraan negara yang terintegrasi baik dengan
4 Ibid 5 adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada
lembaga lain.
20
lembaga-lembaga negara lainnya. Disamping itu untuk melaksanakan fungsinya
dengan baik OJK harus mempunyai independensi didalam menjalankan fungsinya
agar terhindar dari kepentingan-kepentingan kelompok (interest group). Meski
secara normatif OJK berada di luar pemerintah dan bersifat independent, namun
sebagian kalangan masih meragukan independensi OJK6.
Adapun dalam mengaktualisasikan indepensi OJK, lembaga ini memiliki
strutur lembaga yang memuat unsur chek and balance. Hal ini dilakukan pada
pemisahan antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan OJK. Fungsi pengaturan
dilakukan oleh Dewan komisioner dan fungsi pengawasan dilakukan oleh struktur
dibawahnya yang bertugas mengawasi disetiap sektor lembaga keuangan.
Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang
meliputi tindakan moral hazard7, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa
keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong
diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang
terintegrasi.
Dengan melihat kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dimiliki OJK,
maka OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat
6 Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hukumonline.com.html, diakses pada 07
Desember 2014 7 Keadaan mental seseorang yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu
kerugian.
21
berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa keuangan. OJK menjadi lembaga yang
sangat “powerfull”8.
B. Prinsip-Prinsip OJK
Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya OJK harus mempunyai
prinsip-prinsip yaitu:
1. Independensi
Lembaga yang memiliki otoritas melaksanakan fungsi pengaturan dan
pengawasan di sektor jasa keuangan harus memiliki independensi dalam
melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan lembaga tersebut bertugas
mengawasi sektor jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis
yang dimungkinkan dapat terjadi benturan kepentingan serta berpotensi
mempengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak pemerintah.
Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga, lembaga
pengawas keuangan harus independen atau bebas dari intervensi-intervensi
pihak-pihak yang berkepentingan, tentunya dalam koridor hukum yang mana
independensinya dapat dipertanggung jawabkan.
2. Integrasi
Semakin pesatnya perkembangan di bidang teknologi juga berakibat
semakin kompleksnya kegiatan di sektor jasa keuangan, semakin banyaknya
inovasi finansial yang canggih (shipisticated) serta kecenderungan yang tidak
8 Inosentius Samsul , “Perlindungan konsumen pasca dibentuk OJK”, (NEGARA HUKUM:
Vol. 4, No. 2, November 2013), h. 155
22
bisa dihentikan pada entitas bisnis berbentuk konglomerasi dan adanya
praktik-praktik arbitrase peraturan (regulatory arbitrage) dari entitas bisnis
jasa keuangan adalah merupakan alasan-alasan pokok perlunya dilakukan
suatu pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan (yang
mencakup sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank)
secara terintegrasi. Penjelasan ringkas mengenai konglomerasi dan arbitrase
adalah sebagai berikut:
a. Konglomerasi
Pertumbuhan dari berbagai entitas bisnis membentuk dan memunculkan
suatu konglomerasi di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan
lembaga keuangan lainnya. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi
lembaga otoritas (OJK) untuk mengatur dan mengawasi kegiatan
keuangan yang berbentuk konglomerasi, sehingga dapat tercipta sistem
keuangan yang sehat.
b. Arbitrase peraturan
Arbitrase peraturan adalah suatu istilah yang merujuk pada praktik-
praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan dengan memilih
yurisdiksi dari dua otoritas dan memanfaatkan regulasi yang lebih
longgar. Dengan hadirnya OJK diharapkan mampu melakukan
sinkronisasi di dalam regulasi sehingga menciptakan kesamaan dan
standar dalam aktifitas di sektor keuangan.
23
3. Menghindari benturan kepentingan
Adanya benturan kepentingan yang terjadi pada suatu lembaga tidak
jarang terjadi di setiap negara. Di Indonesia Bank Indonesia memiliki dua
fungsi sekaligus yaitu pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan
sekaligus sebagai pengatur kebijakan moneter. Adanya dua fungsi dalam satu
lembaga ini mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sehingga dalam
menjalankan fungsinya menjadi tidak maksimal.
Penggunaan instrumen-instrumen moneter berupa bantuan likuditas untuk
menyehatkan perbankan yang mengalami gagal Bank9, cenderung lebih dipilih oleh
bank sentral dari pada menggunakan pengaturan dan pengawasan yang
mengedepankan peraturan kehati-hatian (prudensial regulation). Hal ini dilakukan
karena Bank Sentral takut dikatakan gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai
pengawas perbankan, sehingga mendorong untuk melakukan instrumen moneter
(lender of the last resort) yang pada dasarnya tidak menyelesaikan inti permasalahan
yang ada pada perbankan sebagai akibat dari prudensial regulation. Adanya benturan
kepentingan atau fungsi ganda yang ada dalam tubuh bank sentral perlu dihindari
dengan memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dengan fungsi
utamanya dalam otoritas moneter.
9 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa
Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010, h. 10-11
24
C. Model Pengawasan OJK
Pada dasarnya model pengawasan di dunia dibagi menjadi tiga macam,
yaitu10:
1. Multi Supervisiory Model, yaitu model pengaturan dan pengawasan sektor
jasa keuangan yang dilakukan oleh banyak lembaga atau lebih dari dua
otoritas. Simtem model yang pertama ini memisah setiap sektor jasa
keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan jasa keuangan
lainnya masing-masing dari mereka diatur oleh regulator yang berbeda.
Model ini diterapkan oleh negara Amerika Serikat dan Republik Rakyat
Cina.
2. Twin Supervisiory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa
keuangan dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya
didasarkan pada aspek prudential dan aspek market conduct. Model ini
membagi dua pengaturan yang berbeda. Pertama, pengaturan terhadap
lembaga keuangan prudential seperti bank dan perusahaan asuransi.
Kedua, pengaturan terhadap perusahaan efek, pasar modal, dan lembaga
keuangan lainnya yang diatur oleh otoritas tersendiri. Model ini
diterapkan oleh negara-negara Australia dan Canada.
3. Unified Supervisiory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa
keuangan yang terintegrasi pada satu otoritas jasa keuangan. Model ini
menyatukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan seperti
10 Ibid
25
perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya
dibawah lembaga otoritas jasa keuangan. Model seperti ini sudah mulai
diterapkan oleh negara-negara pada tahun 1997 yang pertama kali oleh
negara Norwegia. Saat ini model seperti ini sudah dilakukan oleh lebih 30
Negara di dunia seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.
Berdasarkan model-model pengawasan yang telah diterangkan diatas dan
pengalaman krisis perbankan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan model
multi supervisiory model, serta struktrur sistem keuangan yang berlaku saat ini, maka
model yang tepat untuk pengaturan dan pengawasan sistem sektor jasa keuangan
adalah model unified supervisiory model. Sistem ini mengintegrasi seluruh sektor
jasa keuangan dalam lembaga tunggal yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Istilah otoritas digunakan karena untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut
menjalankan fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pengawasan (supervisi)11.
D. Asas-Asas OJK
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan
asas-asas sebagai berikut12:
a. asas independensi,13 yakni independen dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
11 Ibid, h. 11 12 Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa
Keuangan, h. 12
26
b. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
c. asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan
umum;
d. asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta
rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan
e. asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap
berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam
setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas
Jasa Keuangan; dan
13 Ada penambahan asas pada penjelasan UU No 21 Tahun 2011 yaitu asas independensi
yang sebelumnya tidak dicantumkan di naskah akademik
27
g. asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa
Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “checks and balances”. Hal ini
diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan
serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang
jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan
Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui
mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas,
dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
E. Tujuan OJK
Sesuai dengan pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan,
dibentuknya OJK memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
keuangan berjalan lancar. Adapun tujuan dibentuknya OJK yaitu14:
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
a. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil; dan
14 Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011
28
b. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud
dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk
perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti
manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan15.
Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa
keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu,
OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya
manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan,
dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
F. Peran, Fungsi, dan Wewenang OJK
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di
sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa
keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang
pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
15 Penjelasan pasal 4 UU No 21 Tahun 2011
29
a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar,
rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger,
konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk
hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
Selain itu pengaturan dan pengawasan OJK harus memperhatikan aspek
kehati-hatian bank, manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah
dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan
perbankan, dan pemeriksaan bank. OJK juga berwenang dalam pengaturan dan
pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal
minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan bank;
b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
c. sistem informasi debitur;
d. pengujian kredit (credit testing); dan
e. standar akuntansi bank.
Adapun untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan,
menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai
pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan
30
tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis
terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan
mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan,
menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata
cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan.
Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, OJK berwenang antara lain:
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala
Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen,
dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau
penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
31
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
1) izin usaha;
2) izin orang perseorangan;
3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
4) surat tanda terdaftar;
5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6) pengesahan;
7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8) penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
G. Struktur OJK
Struktur Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari Dewan Komisioner dan
Pelaksana Kegiatan Operasional. Adapun Dewan Komisioner OJK terdiri atas16:
1. Ketua merangkap anggota; yang diketuai oleh
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
16 http/www.ojk.go.id
32
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan
Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat
setingkat Eselon I Kementerian Keuangan
Kemudian pelaksana kegiatan Operasional terdiri atas:
1. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I;
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor
Perbankan;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan
Sektor Pasar Modal;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang
Pengawasan Sektor IKNB;
6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
dan
7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
33
BAB III
PROFIL ASURANSI JIWA PT. BUMI ASIH JAYA (BAJ)
A. Sejarah
PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdiri atas gagasan K.M Sinaga pada
tahun 1957 ketika dia masih bekerja pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 di
Jakarta. Gagasan ini semakin berkembang selagi dia berkunjung ke Australia tahun
1960. Disana beliau mengikuti latihan kerja selama 6 bulan pada salah satu
perusahaan asuransi bernama Temperance and Gneral Mutual life Society. Salah satu
yang dapat dilihat, diilhami dan dipelajarinya di negari kangguru itu adalah
perusahaan asuransi jiwa itu memiliki peranan yang besar dalam kehidupan manusia
karena dapat menghasilkan dana dan sekaligus merupakan manifestasi dari gotong
royong.1
Pada tahun 1963 K.M Sinaga kembali ke tanah air dan sekaligus melanjutkan
pekerjaanya pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912. Di saat melaksanakan
pekerjaanya, beliau selalu mengalami banyak permasalahan, untuk itu beliau
meminta saran kepada atasanya yaitu Notohamiprojo (presiden direktur Asuransi
Jiwa Bumi Putera 1912/non aktif), yang pada saat itu menjabat sebagai menteri
keuangan Indonesia. Pertemuan itu berlangsung dengan suasana yang baik dan
gagasan yang dikemukakan oleh K.M Sinaga untuk mendirikan asuransi jiwa
dihargai dengan baik.
1 “Profil Perusahaan”, artikel diakses pada 24 Februari 2015 dari
http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2012-1-00621-SI%20Bab%203.pdf
34
Pada tahun 1965, K.M Sinaga diberhentikan dengan hormat dari Asuransi
Jiwa Bumi Putera 1912 tanpa penghargaan, walaupun sebelumnya dia telah
mendapat predikat “Bintang Dinas Liar” karena posisi yang dimilikinya
dalammemajukan perusahaan. Namun demikian keadaan tersebut menimbulkan
semangat dan dorongan untuk mendirikan perusahaan asuransi jiwa.
Kelima pendiri Bumi Asih Jaya adalah K.M Sinaga, Djasarlim Sinaga, SH,
Simatupang (Alm), Dr. H Sinaga (Alm). Nama bumi diambil dari Asuransi Jiwa
Bumi Putera 1912 dimana K.M Sinaga bekerja dulu, sedangkan Asih berasal dari
kata asih, sedangkan Jaya berasal dari kata Jayakarta. Pertama kali beroperasi Bumi
Asih Jaya di Jl. Solo No. 4, Jakarta Pusat. Pada bulan agustus 1967 dibuat surat
permohonan izin untuk mendirikan asuransi yang secara resmi diajukan kepada
departemen kehakiman dengan melampirkan akte notaris dan draf aktuaris. Dan
akhirnya izin resmi untuk mendirikan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya itu diterima
pada bulan agustus 1967.2
BAJ Life berdiri sejak 10 Juni 1967. Perusahaan ini memiliki jaringan
pemasaran di 12 kantor cabang, 142 kantor distrik dan 131 kantor sektor. Per akhir
2007, total aset mencapai Rp 717,4 miliar dan pendapatan premi Rp 432,49 miliar.3
Pada saat Bumi Asih Jaya berdiri, kondisi perekonomian Indonesia dilanda
inflasi yang sangat tinggi, maka kepercayaan masyarakat terhadap asuransi hilang.
2 Ibid
3 Fery Kristianto, “Asuransi Bumi Asih Diduga Bermasalah”, diunduh tanggal 24 February
pukul 20.00 WIB dari http://keuangan.kontan.co.id/news/asuransi-bumi-asih-diduga-bermasalah
35
Untuk mengembangkan kepercayaan terhadap asuransi, Bumi Asih Jaya mencoba
memasarkan polis dalam dolar Amerika setelah memperoleh izin dari biro lalu lintas
devisa Bank Indonesia. Dengan demikian Bumi Asih Jaya adalah perusahaan
asuransi jiwa yang pertama menjadi polis dalam mata uang dolar. Memasuki dekade
ke lima, Bumi Asih Jaya memiliki jaringan pemasaran yang luas dan tersebar di
seluruh Indonesia. Dengan dukungan 274 kantor pemasaran, 35 kantor pemasaran
askol dan 24 kantor pemasaran agency. Bumi Asih Jaya memiliki lebih dari 6000
orang tenaga kerja yang professional. Untuk memenuhi cita-cita. Sebagai perusahaan
multinasional Bumi Asih Jaya mengembangkan usahanya dengan mendirikan
beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.
Kegiatan bisnis anak perusahaan Bumi Asih Jaya juga telah merambah ke
seluruh Indonesia. Untuk memperluas jaringan bisnisnya di luar negeri, dukungan
internasional sangat dibutuhkan. Untuk itu Bumi Asih Jaya menjalin hubungan
kerjasama dengan beberapa perusahaan asuransi dan reasuransi asing seperti
Gibraltar life (Jepang) dan Munich Re (Jerman). Selain itu Bumi Asih Jaya juga
terdaftar sebagai anggota organisasi internasional seperti LIMRA, FALIA, MIA,
dan IIC.
Direktur Keuangan BAJ Life, mengaku perusahaannya sedang terlilit
masalah. Sejak tahun 2009, mereka terkena Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun, ia
36
enggan merinci penyebab PKU itu.4 Sesuai regulasi, penyebab PKU karena
perusahaan asuransi tidak bisa memenuhi modal minimal. PKU menjadikan
perusahaan tidak boleh mencari nasabah baru.
Namun, kejayaan Bumi Asih Jaya ini tidak berlangsung seperti yang
diharapkan karena pada 18 Oktober 2013 silam OJK mencabut izin PT tersebut.5
Saat ini BAJ life sedang menanti ajalnya karena pada januari 2015 tim hukum OJK
mengajukan pailit perusahaan tersebut dan sampai saat ini masih di proses.6
Adapun produk-produk asuransi Bumi Asih Jaya sampai sebelum dicabut
izinnya adalah7:
1. Asuransi Perorangan
Termasuk asuransi perorangan antara lain: Asih Dana Multiguna (ADM),
Asih Dana Bertahap Plus (ADP), Asih Tabungan Mandiri (ATM), Asih
Tabungan Ibadah Rohani (AIR), Asih Seumur Hidup (ASH), Asih Siharum
(ASR), Asih Tabungan Hari Tua Bertahap (ATB), Asih Beasiswa Mandiri
(ABM ), Asih Generasi Sejahtera (AGS), Asih Beasiswa Eksekutif (ABE),
Asih Proteksi Berjangka (APB).
2. Asuransi Kolektif
4 Ibid
5 “Ini Alasan OJK Cabut Izin BAJ”, diunduh tanggal 24 Februari 2015 dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e/ini-alasan-ojk-cabut-izin-usaha-baj
6 Wawancara dengan Ahmad Satori, bagian pengawasan asuransi OJK, Jakarta. 26 Februari, 2015.
7 “Profil Perusahaan”, artikel diakses pada 24 Februari 2015 dari
http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2012-1-00621-SI%20Bab%203.pdf
37
Asuransi kolektif antara lain: Jaminan Perawatan Kesehatan (JPK), Asuransi
Jiwa Kredit (AJK), Asih Bancassurance – Kolektif (ABA), Asih Proteksi
Berjangka – Kolektif (APB), Asih Perlindungan Keluarga (APG), Asih
Jangka Warsa Penduduk KTP (AJP), Asih Travel Assurance (ATA), Asih
Hotel Assurance (AHA), Asih Perlindungan Hotel (API), Asih Perlindungan
Pendidikan (APP), Asih Perlindungan Kecelakaan (APK), Asih tabungan
Mandiri 60 (ATM 60), Asih Tabungan mandiri 50 (ATM 55), Asih Tabungan
Dasawarsa (ATD), Asih Tabungan Pancawarsa (ATP).
B. Pengertian Asuransi
Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan
pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut
benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai
yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini
sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional,
para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi.
Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk
mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu
anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.
Peransuransian8 adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam
perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah peransuransian berasal
8 SebeluJmnya dalam UU No 2 Tahun 1992 disebut “Usaha Peransuranisan” kemudian
diubah menjadi “Perasuransian” pada UU No 40 Tahun 2014.
38
dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek
dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Asuransi ialah jaminan yang
diberikan oleh penanggung (suatu perusahaan asuransi) kepada tertanggung
(nasabah asuransi atau pemegang polis asuransi). Suatu asuransi ditetapkan dengan
polis (surat asuransi) untuk menaggung kerugian atau risiko yang mungkin terjadi
dengan membayar premi oleh pemegang polis asuransi.
Adapun pengertian asuransi dapat dimengerti melalui beberapa pengertian
yaitu: Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang
usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 2 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 Jo Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2014
menentukan:
“Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertangtungan
atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi
produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan
asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian
kerugian asuransi atau asuransi syariah.”
Sedangkan Usaha Asuransi Umum adalah “usaha jasa pertanggungan risiko
yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”
39
Menurut ketentuan pasal 246 KUHD Asuransi adalah “pertangguangan
adalah perjanjian dengan mana penanggung mengaitkan diri kepada tertanggung
dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya
akibat dari suatu evenemen”
Menurut Undang-undang No. 2 Th. 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo
Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian. Asuransi atau
Pertanggungan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan
asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh
perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Menurut Paham Ekonomi Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan
karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang
40
berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan memberikan
perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan (financial loss), yang ditimbulkan
oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (fortuitious event).
Asuransi menurut pandangan Islam dinamakan Takaful, secara bahasa takaful
berarti menolong, mengasuh, memelihara, memberi nafkah, dan mengambil alih
perkara seseorang. Takaful dalam pengertian fiqh muamalah adalah saling memikul
resiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi
penanggung atas resio yang lain. Saling pikul rsiko dimaksud, dilakukan atas dasar
saling tolong menolong dalam kebaikan, dengan cara setiap orang mengeluarkan
dana kebajikan9.
Takaful dalam pengertian dimaksud sesuai dengan firman Allah SWT dalam
surah Al-Maidah (5) ayat 2.
)2: 5(المائدة: ابقعال دیدش اهللا نوا هللا اقالتو انودعالو مثإلى الوا عناوعت الى ووقالتو رلبى الوا عناوعتو
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah amat pedih.
Dengan demikian menurut keterangan diatas, asuransi adalah adanya
perikatan atau (aqad) antara Penanggung dan Tertanggung berdasarkan hukum yang
melahirkan hak dan kewajiban.10
9 Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4 10 C.S.T Kansil dan Christine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,
Cet IV, (Jakarta: sinar grafika, 2008), h. 178
41
Dalam pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Usaha
asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga)11 jenis, yaitu:
a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga, yang timbul dari peristiwa tidak pasti.
b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko
yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang
dipertanggungkan.
c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi utang terhadap risiko
yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan
Asuransi Jiwa.
Menurut Abdul Kadir Muhammad usaha penunjang asuransi dikelompokkan
menjadi 5 (lima)12, yaitu:
a. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam
penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian dengan
bertindak untuk kepentingan tertanggung. Ketentuan ini mengatur bahwa
perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau
penutupan asuransi syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan
11 Dalam UU No 40 Tahun 2014 tidak disebutkan mengenai asuransi kerugian hanya disebut asuransi umum dan ditambah mengenai asuransi syariah.
12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Cet 3, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002), h. 30
42
asuransi syariah yang merupakan afiliasi dari pialang asuransi atau
perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan. UU Perasuransian
mengamanatkan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di UU dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK. OJK akan menyiapkan Peraturan
OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU Perasuransian13.
b. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam
penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaianganti kerugian
reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.
c. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap
kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
d. Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.14
e. Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka
pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
C. Unsur Asuransi
Dari ketentuan pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa asuransi
mempunyai tiga unsur, yakni15:
a. Adanya premi16
13 “Undang-Undang Perasuransian Baru Akan Percepat Perkembangan Industri Asuransi”
SIARAN PERS NO.SP-07/DKNS/OJK/01/2015
14 Pada UU Perasuransian, konsultan aktuaria tidak lagi merupakan usaha perasuransian tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Konsultan aktuaria harus terdaftar pada OJK.
15 C.S.T Kansil dan Christine Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, h. 178
43
b. Adanya ganti rugi
c. Adanya peristiwa yang belum tentu terjadi
Kalau dilihat dari persetujuan atau perjanjiannya dari hukum perdata,
asuransi termasuk perjanjian “untung-untunga”17 yang diatur menurut pasal 1774
KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung
ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada
suatu kejadian yang belum tentu, demikian juga persetujuan pertanggungan yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”
Kemudian pasal 225 KUHD menyatakan bahwa “Suatu pertanggungan harus
dibuat secara tertulis dlam suatu akta yang dinamakan polis.” Bagian dari asuransi
yang paling penting adalah keberadaan polis. Polis ialah surat yang dikeluarkan oleh
penanggung sbagai bukti bahwa seseorang/suatu perusahaan/suatu badan hukum
telah menutup pertangungan dengan perusahaan asuransi (pertanggungan).
D. Tujuan Asuransi
Tujuan utama asuransi/ pertanggungan adalah:
a. Apabila perusahaan/perorangan menderita suatu musibah yang telah
ditentukan dalam perjanjian kerugian atau polis maka akan ada yang
menanggung.
16 Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan
reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau peranjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat (Jo Pasal 1 UU No 40 Tahun 2014).
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, h. 179
44
b. Tanggung jawab perusahaan/perorangan itu kepada pihak ketiga seolah-olah
dipikulkan kepada pihak penanggung.
Dengan demikian, maka tujuan pokoknya ialah untuk memperkecil risiko
yang harus dihadapi Tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan
Tertanggung (perusahaan/perorangan). Dengan demikian tujuan hukum dan tujuan
ekonominya adalah pembagian risiko atau pemindahan risiko (transfer of risk)18.
E. Prinsip-Prinsip Asuransi
Perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan
penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada
masa yang akan datang kepada individu- individu atau kelompok- kelompok dalam
masyarakat atau institusi- institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih
lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.19
Maka dari itu Asuransi dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini
supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu
norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan
mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara
lain20:
a. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest)
18 Ibid 19 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika,
1999), h.6 20 H. Man Sastrawidjaja, dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi
Deposito, Usaha Perasuransian, Cet 3, (Bandung: Penerbit Alumni, 2004), h. 55
45
Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa:
“Apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri
atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan,
pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan
terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah
diwajibkan memberikan ganti rugi”. Apabila disimpulkan, maka saat
ditutupnya perjanjian asuransi itu harus ada kepentingan. Menurut
Molengraff21, kepentingan di sini mempunyai arti luas, yaitu kepentingan
yang dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak dapat dinilai
dengan uang, seperti hubungan kekeluargaan, jiwa, dan anak-istri.
b. Prinsip itikad baik
Prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi yaitu adanya unsur saling
percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung
percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan
benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa,
penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini pada dasarnya
adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap
perjanjian (Pasal 1338 ayat 3 KUHPERDATA) termasuk dalam perjanjian
asuransi.
c. Prinsip keseimbangan
21 H. Man Sastrawidjaja, dan Endang, ibid, h. 56
46
Prinsip keseimbangan dalam asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari
Pasal 246 KUHD merupakan penggantian kerugian. Ganti rugi di sini
mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus
seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.
Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan.
Salah satu contohnya pada Pasal 252 KUHD.22 Mengapa unsur “indemniteit”
atau ganti rugi yang seimbang itu harus ada pada asuransi kerugian adalah
berdasarkan ratio: untuk mencegah seseorang untuk memperkaya diri sendiri
melawan hukum.
d. Prinsip subrogasi
Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian
asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk
memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu
diakibatkan oleh pihak ketiga maka berarti tertanggung itu dapat menuntut
penggantian kerugian dari 2 sumber. Sumber pertama dari penanggung serta
sumber kedua dari pihak ketiga. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-
penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya yaitu dalam Pasal
284 KUHD.
Prinsip subrogasi ini menetapkan bahwa apabila karena alasan apapun
terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari
pihak ketiga, maka prisipnya tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi dua
22 Ibid, h. 56
47
kali sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi hak
penanggung. Pihak tertanggung bahkan harus bertanggungjawab jika ia
melakukan tindakan yang dapat menghambat pihak tertanggung untuk
mendapat hak dari pihak ketiga tersebut. Hal ini dapat disimpangi jika tidak
disebutkan dengan jelas dalam perjanjian asuransi23. Dengan adanya
ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang,
apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka
penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk
melaksanakan hakhaknya terhadap pihak ketiga tersebut.
e. Prinsip Sebab Akibat
Sebab timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada
tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu
disebutkan dalam Polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu
peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga timbulnya
kerugian yang dijamin oleh Polis. Terlebih-lebih apabila peristiwa itu
merupakan sebab timbulnya kerugian, sehingga dapat ditentukan, apakah hal
tersbut masuk bagian tanggungjawab penanggung atau bukan.
f. Prinsip Kontribusi
Apabila dalam suatu polis ditandangani oleh beberapa penanggung, maka
masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana
23 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Cet 2,
(Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005), h.257.
48
mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari
kerugian itu yang diderita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi
apabila ada asuransi berganda (double insurance) sebagaimana dimaksud
Pasal 278 KUHD).
g. Prinsip Follow The Fortunes
Prinsip ini hanya berlaku bagi re-asuransi, sebab di sini hanya penanggung
pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang
mengikuti suka-duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwa
tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri
terhadap obyek asuransi. Akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan
perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama berlaku pula bagi
penanggung ulang.
F. Perjanjian Asuransi
Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena
itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian
perjanjian asuransi. Pada dasarnya perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan
dengan syarat-syarat yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
a. Sepakat mereka yang mengikat diri;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:
49
a. Suatu perbuataan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih;
b. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang
berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestaswi dari yang lain. (yang
berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan
bertanggung jawab atas suatu prestasi.
Perjanjian asuransi dalam dunia asuransi dinakamakan polis. Sebagaimana
pada KUHDagang pasal 256 menyebutkan ketentuan isi polis, kecuali mengenai
suatu asuransi jiwa, yakni24:
a. Hari ditutupnya asuransi
b. Nama orang yang menutup asuransi untuk tanggungan sendiri atau untuk
seorang ketiga
c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan
d. Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi
e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
f. Saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan penanggung dan saat
berakhirnya hal tersebut,
g. Premi asuransi, dan
h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung
untuk diketahui, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
24 Man Suparman Satrawijdaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung,
Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian, Cet 3, (Bandung:Alumni, 2004), h. 146
50
Sedangkan untuk ketentuan polis asuransi jiwa menurut menurut
KUHDagang yang disebutkan pada pasal 304 memuat25:
a. Hari ditutupnya asuransi
b. Nama tertanggung
c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan
d. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi penanggung
e. Jumlah uang untuk mana diadakan asuransi
f. Premi asuransi tersebut
Pada hakikatnya selalu terdapat unsur-unsur yang ada dalam hukum perikatan
pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi, pada perjanjian
asuransi di samping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung
pula unsur-unsur lainnya yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristik
perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada
umumnya dan perjanjian-perjanjian lain. Mengingat arti pentingnya perjanjian
asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan
proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu
ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena
suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi Perjanjian asuransi itu diadakan dengan
maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi)
sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.
25 Ibid, h. 149
51
BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Kewenangan OJK Mencabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya
(BAJ)
Izin usaha adalah suatu persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang
berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh pengusaha/perusahaan.
Dicabutnya izin usaha merupakan peristiwa dicabutnya kegiatan usaha suatu
perusahaan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal perusahaan asuransi
kewenangan mengenai perizinan usaha maupun pencabutan usaha berada penuh pada
OJK.
Pencabutan Izin Usaha peransuransian sebelumnya adalah milik Bapepam-
LK yang beralih kepada OJK setelah diberlakukannya UU No 21 Tahun 2011
Tentang OJK. Maka dari itu sampai saat ini ada beberapa aturan dari Bapepam-LK
yang masih bisa digunakan selama tidak bertentangan Undang-Undang yang baru.1
Adapun aturan yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai lembaga yang
berwenang mencabut izin usaha perasuransian disebutkan dalam pasal 60 ayat 2 UU
40/2014 “Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
1 Wawancara dengan Ahmad Sathori, Bagian Pengawas Peransuransian OJK, Jakarta.26
Februari 2015
52
b. mencabut iain Usaha Perasuransian;
c. menyetujui atau menolak memberikan pemyataarl pendaftaran bagi
konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan
jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
d. membatalkan pemyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan
publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan
Perasuransian.
Sebenarnya pencabutan izin usaha peransuransian bisa dilakukan oleh OJK
maupun perusahaan asuransi itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat
(1) UU No 40 Tahun 2014 yakni:
Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Selain itu kewenangan OJK juga disebutkan pada Pasal 53 POJK No 1
tentang Perlindungan konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang
melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi
administratif, antara lain berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha
53
Namun sebelum melakukan pencabutan izin usaha OJK harus melalui prosedur-
prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni2:
1. Peringatan 1
2. Peringatan 2
3. Peringatan 3
4. Peringatan 4, berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU)
Setelah tahapan itu dilalui dan jika perusahaan tidak memenuhi peringatan
yang disampaikan oleh OJK, barulah OJK dengan pertimbangannya berhak
mencabut izin usaha suatu perusahaan.
B. Faktor-Faktor Penyebab Dicabutnya Izin BAJ
Menurut ketentuan dalam UU No 2 Tahun 1992 regulator hanya
mengamanatkan regulator hanya sampai pada pencabutan usaha3. Kemudian proses
likuidasi dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh RUPS. Ada dua faktor
penyebab dicabutnya izin BAJ. Faktor utamanya adalah masalah kesehatan
keuangan4 dan manajemen resiko yang tidak baik. Sebenarnya manajemen resiko
termasuk bagian dari penyebab kesehatan keuangan.5
2 Wawancara dengan Pak Ahmad Sathori, Bagian Pengawas Asuransi OJK 3 Wawancara dengan Pak Ahmad Sathori, Bagian Pengawas Asuransi OJK 4 “Ini Alasan OJK Cabut Izin BAJ”, diunduh tanggal 24 Februari 2015 dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e/ini-alasan-ojk-cabut-izin-usaha-baj 5 Wawancara dengan Pak Ahmad Sathori, Bagian Pengawas Asuransi OJK
54
Dari data OJK per Agustus 2013 tercatat bahwa total ekuitas BAJ minus
Rp570 miliar. Sementara dana liabilitasnya lebih dari Rp1 triliun. Dari dana liabilitas
tersebut, terdapat utang klaim yang wajib dibayarkan BAJ sebesar Rp85,6 miliar dari
10.584 pemegang polis.6
1. Kesehatan keuangan
Kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah Batas Tingkat Solvabilitas
Minimum (BTSM)7 yaitu suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang
ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko
kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan
kekayaan dan kewajiban. BTSM terdiri dari komponen-komponen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 yang diuraikan dalam
Lampiran PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat
Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Adapun komponen-komponen BTSM (Risk Based Capital) terdiri dari8:
6 “Ini Alasan OJK Cabut Izin BAJ”, diunduh tanggal 24 Februari 2015 dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e/ini-alasan-ojk-cabut-izin-usaha-baj 7 Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan, “Press relase penerbitan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan”, 2008
8 Ibid
55
a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
c. ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap
jenis mata uang;
d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang
diperkirakan;
e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang
diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang
diperoleh;
f. ketidak-mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban
membayar klaim.
Menurut Ahmad Sathori faktor yang menyebabkan pencabutan izin BAJ oleh
OJK adalah karena masalah admisi9. Adapun penyebab lemahnya tingkat kesehatan
keuangan BAJ adalah :
a. Salah investasi
b. Perolehan dan Penjualan premi yang tidak menguntungkan
c. Inefesiensi10
d. Penghitungan kewajiban yang tidak sesuai
e. Modal yang kurang
9 yaitu tingkat kesehatan keuangan yang tidak sesuai semestinya 10 Adanya pengeluaran yang tidak wajar
56
Pasal 53 POJK Nomor 1 tentang Perlindungan konsumen. Pelaku Usaha Jasa
Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Pembatasan kegiatan usaha;
d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
e. Pencabutan izin kegiatan usaha
2. Masalah Hukum
Dicabutnya izin suatu perusahaan pastilah ada alasan-alasan krusial
yang menjadi pertimbangan regulator. Dalam kasus pencabutan izin usaha
BAJ ini OJK lah yang berwenang sebagai regulator. Faktor penyebab
dicabutnya izin usaha BAJ yang kedua ini adalah karena permasalahan/
problem terkait dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai
kesehatan keuangan sebagaimana terdapat pada pasal 19 yakni:
a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan
mengenai kesehatan keuangan.
b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi
57
secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru'
untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.
c. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan
menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan
keuangannya.
Menurut Ahmad Sathori bagian pengawas perasuransian OJK, BAJ telah
melanggar ketentuan-ketentuan admisi, tidak mengindahkan peringatan-peringatan
OJK secara berkala tentang kesehatan keuangannya namun BAJ tidak mampu
menyelesaikan sanksinya hingga OJK mengeluarkan Pembatasan Kegiatan Usaha
(PKU) terhadap perusahaan BAJ.11 Setelah pengawasan terhadap PKU BAJ tetap
tidak bisa menyelesaikan kewajibannya maka OJK mencabut izin usaha BAJ.
Faktor-faktor yang mempengaruhi dicabutnya izin usaha BAJ ini sejatinya
adalah kesalahan perusahaan sendiri karena tidak sesuai aturan dan tidak bisa
memanajemen keuangan dengan baik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat
ى لا عنرصانا ونامدقا تبثا ونرمي اا فنافرساا ونبونا ذنلرفااغنبوا رالق نا قولھم االوما كان
)147 : 3 (ال عمران: نیرلكفا موقال
Artinya: Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa,”Ya Tuhan kami, ampunillah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami” dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.
11 Wawancara dengan Ahmad Sathori, Bagian Pengawas Peransuransian OJK, Jakarta.26
Februari 2015
58
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap sesuatu harus dilakukan
sesuai aturan yang ada, tidak boleh berlebih lebihan. Pada kasus pencabutan izin
usaha BAJ, OJK sebagai lembaga pengawas perasuransian menemukan inevesiensi
dan penyalahgunaan investasi sehingga terjadi kesehatan keuangan yang tidak sesuai
standar undang-undang.
C. Akibat Hukum Dicabutnya Izin Asuransi BAJ
1. Bagi perusahaan
Sesuai dengan pasal 43 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2014 Perusahaan
Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya.
Setelah penghentian usaha ini suatu perusahaan seperti mati suri. Karena semua
majanemen dan operasional perusahaan harus dihentikan.
Adapun kewajiban yang harus dilakukan suatu perusahaan setelah izinnya
dicabut adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No 40 Tahun 2014: “Pada UU
Perasuransian diatur bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya
izin usaha, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dicabut izin
usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan
hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal
RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak
berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil
membentuk tim likuidasi, maka OJK memutuskan pembubaran badan hukum
perusahaan dan membentuk tim likuidasi. Selain itu terdapat pula hal-hal baru yang
diatur pada UU Perasuransian”, antara lain:
59
1) Ketentuan mengenai pengendali.
Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) pengendali dan
pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan
asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam
pengendaliannya.
2) Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali.
Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi
pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan perasuransian
yang sejenis. Bagi pemegang saham pengendali yang memiliki lebih
dari 1 (satu) perusahaan perasuransian maka wajib menyesuaikan
dengan ketentuan dalam undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun.
3) Ketentuan mengenai program asuransi wajib.
Ketentuan ini mengatur bahwa program asuransi wajib harus
diselenggarakan secara kompetitif dan pihak yang dapat
menyelenggarakan program asuransi wajib harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan OJK.
4) Ketentuan mengenai penjaminan polis.
Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan
asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis,
60
penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-
undang.
5) Ketentuan mengenai Pengelola Statuta
OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas
jasa keuangan.
Pengelola Statuter mempunyai tugas antara lain:
a. Menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta
perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
b. Menyusun langkah-langkah apabila perusahaan asuransi,
perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
c. Mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha perusahaan
asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai
tidak dapat diselamatkan; dan
d. Melaporkan kegiatannya kepada OJK.
6) Ketentuan mengenai asuransi syariah.
Ketentuan ini mengatur bahwa usaha asuransi syariah dan reasuransi
syariah harus diselenggarakan oleh entitas tersendiri (full fledge).
Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit
syariah dengan nilai dana tabarru’ dan dana investasi peserta telah
61
mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana
asuransi, dana tabarru’, dan dana investasi peserta pada perusahaan
induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya UU
Perasuransian, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi
tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi
perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah.
7) Ketentuan mengenai larangan penempatan asuransi pada perusahaan
asuransi terafiliasi.
Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan pialang asuransi dilarang
menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah
pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang
merupakan afiliasi dari pialang asuransi atau perusahaan pialang
asuransi yang bersangkutan. UU Perasuransian mengamanatkan
pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di UU dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan Peraturan OJK. OJK akan menyiapkan Peraturan OJK
sebagaimana diamanatkan oleh UU Perasuransian.
UU Perasuransian mengamanatkan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di
UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK. OJK akan menyiapkan
Peraturan OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU Perasuransian.
Sebenarnya keadaan hukum antara suatu perusahaan yang dicabut izin
usahanya dengan perusahaan yang dipailitkan perbedaan pokoknya ada pada
keberlakuan badan hukum itu sendiri. Jika suatu perusahaan dicabut izin usahanya
62
status perusahaan tersebut masih ada ada dan sah sebagai badan hukum dan jika
perusahaan yang pailit atau dipailitkan perusahaan tersebut tidak cakap hukum dan
semua tindakan perusahaan ada pada kurator.12 Khusus untuk perusahaan asuransi
berlakulah lex spesialis derogat lex generalli yang diatur oleh UU No 40 Tahun 2014
tentang Peransuransian dan Peraturan OJK, sehingga setelah perusahaan BAJ dicabut
izin usahanya segala urusan diserahkan kepada tim likuidator.13
2. Bagi Nasabah/Pemegang Polis
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) konsumen didefenisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada alenia
kedelapan UUPK, perlindungan konsumen mengacu pada filosofi pembangunan
nasional, termasuk pembangunan hukum didalamnya yang memberikan
perlindungan konsumen yang berlandaskan kepada pancasila dan UUD 1945.
Ketentuan mengenai perlindungan konsumen pada UUPK sifatnya adalah
prefentif dan universal. UUPK merupakan gambaran ideal dari seorang konsumen
dan pelaku usaha. Namun, dalam UUPK disebutkan bahwa konsumen bisa
12 Diskusi dengan Dra. Hafni Muchtar selaku dosen hukum perusahaan penulis. 13 Tim likuidator adalah tim independent untuk mengurus harta perusahaan. Wawancara
Dengan Ahmad Sathori, Bagian Pengawas Peransuransian OJK, Jakarta. 26 Februari 2015
63
melakukan pembelaan konsumen melalui pengadilan.14 Adapun telah dibentuk
lembaga perlindungan nasional sifatnya hanya sebagai regulator dan pengawas.
Kemudian di dalam pasal 1 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan pengertian Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya
dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara
lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada
Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.15
Menilik beberapa pengertian diatas konsumen adalah istilah hukum yang
dipakai dalam peraturan perundang-undangan sedang nasabah adalah sebutan untuk
konsumen dibidang perbankan dan peransuranisan. Jadi, konsumen/nasabah asuransi
adalah setiap orang yang terikat ke dalam sebuah perjanjian asuransi. Keputusan
konsumen saat memilih dan menggunakan produk dalam sektor jasa merupakan
pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta
memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan
kebutuhan dan hasrat konsumen.
Kemudian setelah adanya pencabutan izin usaha suatu perusahaan maka
berlakulah prinsip struktured kreditors sebagaimana dijelaskan pada hukum
kepailitan, yang mana terdapat keditor-kreditor yang harus didahulukan dalam
14 Laksanto Utomo, Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen, Cet 1,
(Bandung: PT Alumni, 2011), h. 205 15 Jo Pasal 1 Ayat (2) dan (3) No 1/POJK.07/2013
64
pembagian harta pailit debitor. Adapun prinsip ini mengklasifikasikan kreditor dalam
tiga macam, yaitu16:
1. Kreditor separatis; yaitu pemegang hak tanggungan, gadai, dan agunan
lainnya;
2. Kreditor preferen; kreditor yang diatur berdasarkan pasal 1139 dan pasal
1149 KUHPerdata;
3. Kreditor konkuren atau kreditor bersaing. Dikatakan bersaing karena
sesungguhnya adanya kepailitan adalah untuk melindungi kreditor konkuren
yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain
sama, sehingga dibuatnya kepailitan ini agar tidak terjadi main hakim sendiri
di antara kreditor bersaing.17
Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan pencabutan izin usaha,
likuidasi, dan pailit, kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar
para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk
melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan (sekarang
OJK)18 diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi
yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak
16 M. Hadi Subhan, h. 32 17 H. Man. S. Sastrawidjadja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, Ed 1, Cet 2, (Jakarta: PT Alumni, 2010), h. 35 18 Lihat UU No 40 Tahun 2014
65
dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa
mengindahkan kepentingan para pemegang polis.19
Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa pemegang polis harus diprioritaskan
dengan medudukkan para pemegang polis dengan kedudukan yang utama dan lebih
tinggi (preferen) dari kreditor lainnya.20 Selain itu, dalam kepailitan perusahaan
perasuransian, Menteri Keuangan (sekarang OJK) diberikan kewenangan untuk
mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian
yang telah dicabut ijin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang
lebih luas pada masyarakat21.
Sebenarnya hal yang terjadi pada BAJ adalah dicabutnya izin usaha BAJ oleh
OJK. Karena status perusahaan yang dicabut izinnya oleh OJK seperti status
perusahaan yang dipailitkan, maka nasabah/ pemegang polis dari suatu perusahaan
yang dicabut izinnya disamakan dengan nasabah perusahaan yang dipailitkan.
Dengan begitu, permintaan claim oleh nasabah tidak lagi kepada manajemn asuransi
tapi dilakukan oleh tim likuidasi.22 Namun, kenyataanya menurut pengawasan OJK
BAJ masih melayani permohonan klaim dari nasabah yang seharusnya sudah
diserahkan kepada tim likuiditor. Hal ini menyebabkan nasabah asuransi BAJ dalam
19 Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi, Cet 1,
(Bandung : PT Alumni, ,2007), h. 38 20 Jo UU No 40 Tahun 2014 21 Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi, h. 39 22 Wawancara Dengan Ahmad Sathori
66
keadaan diliit kebingunan dalam ketidakpastian.23 Padahal sebenarnya jika suatu
perusahaan dalam likuidasi terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikan utang
piutang, yaitu antara lain dengan24:
a. Perdamaian (di luar pengadilan);
b. Gugatan melalui pengadilan;
c. Perdamaian dalam pengadilan
d. Ditagih secara individual
e. Penundaan pembayaran
f. Perdamaian penundaan pembayaran
g. Kepailitan; dan
h. Perdamaian dalam kepailitan;
Jadi, baik dalam UUPK maupun UUOJK pemerintah hanya berperan
sebagai regulator dan pengawas. UUOJK sebagai lex spesialis secara spesifik
mengatur mengenai perlindungan konsumen dibidang lembaga keuangan. Jika terjadi
sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maka bisa melakukan penyelesaian
sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Namun baik OJK maupun
nasabah ataupun tim likuidator BAJ jarang memperhatikan hal-hal seperti itu
sehingga yang paling terkena dampak dari dicabutnya izin perusahaan BAJ adalah
nasabah/pemegang polis bumi asih jaya.
23 Wawancara Dengan Ahmad Sathori 24 Andrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,
dan Kepailitan, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 185
67
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang
Peransuransian, kewenangan pencabutan izin usaha perushaan peransuransian
yang dulunya berada pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM-LK) beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Undang-
udang peransuransian dan undang-undang OJK secara hukum memberikan lex
spesialis terhadap perusahaan peransuransian.
Pasal 60 ayat (2) Undang-undang peransuransian mengatakan “Dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
UU No 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
b. mencabut iain Usaha Perasuransian;
c. menyetujui atau menolak memberikan pemyataarl pendaftaran bagi
konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan
jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
d. membatalkan pemyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan
publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan
Perasuransian.
68
2. Faktor-Faktor penyebab dicabutnya izin PT Asuransi Bumi Asih Jaya (BAJ)
adalah karena adanya admisi yaitu pelanggaran BAJ terhadap ketentuan yang
berlaku dan tingkat kesehatan perusahaan yang tidak sesuai sebagaimana
mestinya.
Adapun pelanggaran-pelanggaran BAJ terhadap ketentuan adalah tidak
mengindahkan sanksi yang diberikan oleh OJK sedangkan mengenai penyebab
lemahnya tingkat kesehatan keuangan BAJ sehingga OJK mencabut izinnya
adalah :
a. Salah investasi
b. Perolehan dan Penjualan premi yang tidak menguntungkan
c. Inefesiensi
d. Penghitungan kewajiban yang tidak sesuai
e. Modal yang kurang
3. Secara garis besar akibat dari dicabutnya izin usaha BAJ berpengaruh terhadap
keadaan perusahaan dan nasabah perusahaan. Sesuai dengan pasal 43 Ayat 1 UU
No 40 Tahun 2014 Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib
menghentikan kegiatan usahanya. Setelah penghentian usaha ini suatu
perusahaan seperti mati suri. Karena semua majanemen dan operasional
perusahaan harus dihentikan.
Adapun kondisi nasabah BAJ dari laporan yang ada di OJK juga dar berita yang
beredar setelah BAJ dicabut izinnya sangat memprihatinkan. Nasabah tidak tahu
69
bagaimana nasib uang mereka yang selama ini telah mereka bayarkan polis.
Keadaan tersebut membuat banyak nasabah mengadukan pelayanan konsumen
kepada OJK, namun OJK hanya bisa menampung aduan dari konsumen BAJ dan
memonitoring proses likuidasi BAJ karena kewenangan mengenai pemberesan
harta perusahaan termasuk pelayanan klaim nasabah BAJ ada pada tim
likuidator.
B. Saran-saran
1. OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur lembaga keuangan sebaiknya
lebih memperhatikan perlindungan atas nasabah lembaga keuangan melalui
regulasi-regulasi yang dibuat oleh OJK. Juga memperhatikan keadaan
nasabah pasca suatu perusahaan dilikuidasi.
2. Harus segera dibentuk lembaga penjamin simpanan bagi perusahaan asuransi
yakni sebagai penjaminan bagi pemegang polis sehingga kepercayaan
masyarakat terhadap perusahaan asuransi semakin tinggi.
3. Bagi masyarakat pengguna jasa asuransi sebaiknya memperhatikan
perusahaan yang akan menjadi tujuan asuransinya baik dari segi pendaftaran
perusahaan juga dari segi kesehatan keuangan perusahaan.
4. Pemerintah, yaitu OJK sebagai lembaga yang berwenang harus terus
memonitoring proses likuidasi perusahaan BAJ agar hak-hak pemegang polis
bisa terlindungi.
5. Harus ada diskusi maupun kajian-kajian lebih mendalam terhadap topik
asuransi dan OJK.
70
DAFTAR PUSTAKA AlQur’an Al Karim
Ali, AM. Hasan, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet 1, Jakarta: Kencana, 2004.
Ali, Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayarn di Indonesia. Cet 2.
Jakarta: Raja Grafindo Perada, 2002. Fuady, Munir. Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global. Cet
2, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2005. Ganie, Junaedy. Hukum Asuransi Indonesia. Ed 1, Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika,
2011. Husain, Umar. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Cet Keenam.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004. Irawan, Bagus. Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi. PT.
Alumni, Bandung, 2007. Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang
Indonesia. Cet IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. M, Subhan Hadi. Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Man, H. Sastrawidjaja, dan Endang. Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung,
Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian. Bandung: Penerbit Alumni, 2004. Mamudji Sri, dkk., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Mahmud, Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Ed Revisi. Jakarta: Prenada Media
Group, 2010. Muhammad, Abdulkadir. Hukum Asuransi Indonesia. Cet 3, Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2002. Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
Rejeki Hartono, Sri. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
Remy Sjahdeini, Sutan. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Cet Iv Edisi Baru. Jakarta: Pustaka Grafiti, 2010.
71
S. Sastrawidjaja, Man. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang. Bandung:PT. Alumni, 2010.
Soekanto, Soerjono dan Sri Majmudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet IX, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
Suparman Sastrawidjadja, Man dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian.Cet 3, Bandung: PT Alumni, 2004.
Salman, Otje, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Cet 3, Bandung: Refika Aditama, 2012
Sutedi, Andrian, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Utomo, Laksanto, Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen, Cet 1, Bandung: PT Alumni, 2011.
Undang- Undang/ Perundang-Undangan UU No. 40 Tahun 2014 POJK/No.1/2013
UU No. 21 Tahun 2011 UU No. 37 Tahun 2004
UU No. 4 Tahun 1998 UU No. 2 Tahun 1999
KUHPer (BW) KUHDagang
Atrikel/ Jurnal/Skripsi Inosentius Samsul , “Perlindungan konsumen pasca dibentuk OJK”, NEGARA
HUKUM: Vol. 4, No. 2, November 2013.
Istikhomah Dika Romadhona, Bambang Winarno, dan Djumikasih, Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bagi Perusahaan Asuransi Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Nasabah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Jurnal Konstitusi, Vol 2 Nomor 2, September, 2005 Mulhadi. “Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi”. Skripsi, Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, t.d 2009.
72
S. Asrori Karni, “Metode Penelitian dan Karakter Ilmu Hukum”, Bahan Ajar
Internet http://hukumonline.com/ http://ojk.go.id/
“Profil Perusahaan”, artikel diakses pada 24 Februari 2015 dari http://thesis.binus.ac.id/doc/Bab3/2012-1-00621-SI%20Bab%203.pdf
Fery Kristianto, “Asuransi Bumi Asih Diduga Bermasalah”, diunduh tanggal 24 February pukul 20.00 WIB dari www.kontan.co.id
Wawancara Wawancara dengan Pak Hudiyanto Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen
(EPK) 22 Januari 2015
Wawancara dengan Pak Ahmad Satori Bagian Pengawas Peransuransian 26 Februari 2015
q,DPRESIDEN
R EP UBLIK IND ONES IA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERASURANSIAN
DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
PRESIDDN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat
b.
!,ahwa industri perasuransian yang sehat, dapatdiandalkan, a.mrnah, dan kompetitif akan meningkatkanpelindungan bAgi pemegang polis, tertanggung, ataupeserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional;
bahwa dalam rangka menyikapi dan mengantisipasiperkembangan industri perasuransian sertaperkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasionalmaupun pada tingkat global, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun lgg2 tentang Usah;Perasuransian dengan undang-undang yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perasuran sian;
c.
: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPI'BLIK INDONESIAdan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
: UNDANG-UNDANGTENTANG PERASURANSIAN.Menetapkan
BAB I
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
-2-
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasa] I
Dalam Undang-Undang ini yarrg dimaksud dengan:
l. Asuransi adalah peg'anjian antara dua pihak, yaituperusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransisebagai imbalan untuk:a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biayayang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkindiderita tertanggung atau pemegang polis karenaterjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan padameninggalnya tertanggung atau pembayaran yangdidasarkan pada hidupnya tertanggung denganmanfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ataudidasarkan pada hasil pengelolaan dana.
2. Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiriatas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah danpemegang polis dan pe{anjian di antara para pemegangpolis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkanprinsip syariah guna saling menolong dan melindungidengan cara:
a. memberikan penggantian kepada peserta ataupemegang polis karena kerugian, kerusakan, biayayang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkindiderita peserta atau pemegang polis karena terjadinyasuatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yanrg didasarkal padameninggatrya peserta atau pembayaran yangdidasarkan pa.da hidupnya peserta dengan manfaatyang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkanpada hasil pengelolaan dana.
3. Prinsip
$).)-r!p4{
PRESIDENR EPLIBLIK IN D ONES IA
-3-
3. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalamkegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yangdikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangandalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkutjasa pertangtungan atau pengelolaan risiko,pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusiproduk asuransi atau produk asuransi syariah,konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransisyariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, ataupenilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggunganrisiko yang memberikan penggantian kepada tertanggungatau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biayayang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dideritatertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatuperistiwa yang tidak pasti.
Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yangmenyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yangmemberikan pembayaran kepada pemegarlg polis,tertanggung, atau pihak Lain yang berhak dalam haltertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, ataupembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung,atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yangdiatur dalam pe{anjian, yang besarnya telah ditetapkandan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggunganulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaanasuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaanreasuransi lainnya.
Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usahapengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah gunasaling menolong dan melindungi dengan memberikanpenggantian kepada peserta atau pemegang polis karenakerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangankeuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihakketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegangpolis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5.
6.
7.
8.
9. Usaha.
9.
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-4-
Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaanrisiko berdasarkan kinsip Syariah guna saling menolongdan melindungi dengan memberikan pembayaran yangdidasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, ataupembayaran Iain kepada peserta atau pihak lain yangberhak pada waktu tertentu yang diatur dalamperjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/ataudidasarkan pada hasil pengelolaan dala.Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaanrisiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yangdihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaanpenjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariahlainnya.
Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasidan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atauasuransi syariah serta penanganan penyelesaianklaimnya dengan bertindak untuk dan atas namapemegang polis, tertanggung, atau peserta.
Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasidan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransiatau penempatar reasuransi syariah serta penangananpenyelesaian ttaimnya dengan bertindak untuk dan atasnama perusahaan asuransi, perusahaan asuransisyariah, perusahaan penjaminan, perusahaanpenjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah yang melalukanpenempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
13. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasapenilaian klaim dan/ atau jasa konsultasi atas objekasuransi.
Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi,perusa-haan asuransi syariah, perusahaan reasuransi,perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialangasuransi, perusahaan pialang reasuransi, danperusahaan penilai kerugian asuransi.
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umumdan perusahaan asuransi jiwa.
16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaanasuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwasyariah.
10.
11.
t2.
14.
15.
17. Pihak.
$).)-r!p4{
t7.
18.
PRESIOENR EPUBL IK INDONESIA
-5-
Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentukbadan hukum.
Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusatraan reasuransi syariah yang merupakanjaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentinganpemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam halPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah dilikuidasi.
Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidaklangsung mempunyai kemampuan untuk menentukandireksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi atau dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama dan/ataumempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atauyang setara dengan direksi atau dewan komisaris padabadan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.
Dana Asuransi adalah kumpulan dana yang berasal daripremi yang dibentuk untuk memenuhi kewajiban yangtimbul dari polis yang diterbitkan atau dari klaimasuransi.
2L. Dana Tabarm'adalah kumpulan dana yang berasal darikontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannyasesuai dengan perjanjian Asuransi Syariah atauperjanjian reasuransi syariah.
22. Pernegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diriberdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau peru sahaan reasuransi syariah untuk mendapatkanpelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya,tertanggung, atau peserta lain.
23. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risikosebagaimana diatur dalam pedanjian Asuransi ataupe{anjian reasuransi.
19.
20.
24. Peserta
mPRESIDEN
R EP I]EL IK IN D ONES IA
-6-
24. Peserta adalah Pihak yang menghadapi risikosebagaimana rliatur dalam perjanjian Asuransi Syariahatau perjanjian reasuransi syariah.
25. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatanmanusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, sertasemua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak,rugi, dan/atau berkurang nilainya.
26. Pialarl,g Asuransi adalah orang yang bekerja padaperusahaan pialang asuransi dan memenuhi persyaratanuntuk memberi rekomendasi atau mewakili PemegangPolis, Tertanggung, atau Peserta dalam melakukanpenutupan asuransi atau asuransi syariah dan/ataupenyelesaian klaim.
27. Piallang Reasuransi adalah orang yang beke{a padaperusahaan pialang reasuransi dan memenuhipersyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakiliPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminansyariah, perusahaan reasuransi, atau perusaJraanreasuransi syariah dalam melakukan penutupanreasuransi atau reasuransi syariah dan/ataupenyelesaian klaim.
28. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri ataubekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk danatas narna Perusahaan Asuransi atau PerusahaanAsuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untukmewakili Perusahaan Asuransi atau PerusahaanAsuransi Syariah memasarkan produk asuransi atauproduk asuransi syariah.
29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan olehPerusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dandisetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkanberdasarkan perjanjian Asuralsi atau pe{anjianreasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang mendasari program asuransi wajib untukmemperoleh manfaat.
30. Kontribusi.
30.
PRESIDENR EPI.IBL IK IN D ONES IA
-7 -
Kontribusi adalah sej umlah uang yang ditetapkan olehPerusahaan Asuransi Syariah atau perusahaanreasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polisuntuk dibayarkan berdasarkan pe{anjian AsuransiSyariah atau perjanjian reasuransi syariah untukmemperoleh manfaat dari Dana Tabarm'dan/atau danainvestasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaanatau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yangmendasari progrErm asuransi wajib untuk memperolehmanfaat.
Afrliasi adalah hubungan antara seseorang atau badanhukum dengan satu orang atau lebih, atau badan hukumlain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari merekadapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dariorang yang lain atau badan hukum yang lain atausebaliknya.
Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkanperaturan perundang-undangan bagr seluruh ataukelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkanpelindungan dari risiko tertentu, tidak termasuk programyang diwajibkan undang-undang untuk memberikanpelindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanismesubsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atauKontribusinya.
Pengelola Statuter adalah Pihak yang ditunjuk olehOtoritas Jasa Keuangan untuk mengambil alihkepengurusan Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperu sahaan reasuransi syariah.
Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur darrpengawas seli:tor jasa keuangan sebagaimana dimaksuddalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturantertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner OtoritasJasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.
Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38. Menteri
q,DPRESIDEN
R EFUBL IK IND ONES IA
-8-
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.
BAE} IIRUANG LINGKUP USAHA PERASURANSIAN
Pasal 2
(1) Perusahaan asuransi umum hanyamenyelenggarakan:
dapat
a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransikesehatan dan lini usalta asuransi kecelakaan diri; dan
b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan AsuransiUmum lain.
Perusahaan asuransi jiwa hanya dapatmenyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk liniusaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan liniusaha asuransi kecelakaan diri.
Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakanUsaha Reasuransi.
Pasal 3
Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapatmenyelenggarakan:
a. Usaha Asuransi Urnum Syariah, termasuk lini usahaasuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah danlini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkanPrinsip Syariah; dan
b. Usaha Reasuralsi Syariah untuk risiko PerusahaanAsuransi Umum Syariah Lain.
Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapatmenyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariahtermasuk lini usaha anuitas berdasarkan PrinsipSyariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkanPrinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diriberdasarkan Prinsip Syariah.
Perusahaan reasuransi syariah hanya dapatmenyelenggaralan Usaha Reasuransi Syariah.
(2t
(3)
(1)
(2t
(3)
Pasal 4
f).)-ag4{
(2t
(3)
PRESIDENR EPL]BL IK INDONESIA
-9-
Pasal 4
(l) Perusahaan piatang asuransi hanya dapatmenyelenggarakan Usaha Pialang Asurarsi.
Perusahaan pialang reasuransi hanya dapatmenyelenggarakan Us$a Pialang Reasuransi.
Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapatmenyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
Pasal 5
Ruang lingkup Usaha Asuransi Umum dan UsahaAsuransi Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan ayat (21 serta Usaha Asuransi Umum Syariah danUsaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperluas sesuaidengan kebutuhan masyarakat.
Perluasan ruang lingkup Usaha Asuransi Umum, UsahaAsuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, danUsaha Asuransi Jiwa Syariah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa penambahan manfaat yangbesamya didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perluasan ruanglingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa,Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha AsuransiJiwa Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB IIIBENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEM]LIKAN
PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Pasal 6
(1) Bentuk badan hukumPerasuransian adalah:a. perseroan terbatas;b. koperasi; atauc. usaha bersama yang telah
Undang ini diundangkan.
penyelenggara Usaha
ada pada saat Undang-
(1)
(2\
(3)
(2) Usaha
(1)
PRESIDENREPUEL.IK INOONESIA
_ 10_
(21 Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dinyata}an sebagai badan hukum berdasarkanUndang-Undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usahabersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia yang secara Langsung atau tidak langsungsepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;atau
b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukumIndonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a,bersama-sama dengan warga negara asing ataubadan hukum asing yang harus merupakanPerusahaan Perasuransian yang memiliki usahasejenis atau perusahaan induk yang salah satu anakperusahaannya bergerak di bidang UsahaPerasuran sian yang sejenis.
Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat menjadi pemilik PerusahaanPerasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek.
Ketentuan lebih lanj ut mengenai kriteria badan hukumasing dan kepemilikan badan hukum asing sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepemilikan warganegara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamPerusahaan Perasuransian diatur dalam PeraturanPemerintah.
BAB IVPERIZINAN USAHA
Pasal 8
(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajibterlebih dahulu mendapat izin u saha dari Otoritas JasaKeuangan.
(21
(3)
(2) Untuk
fl,DPRESIDEN
R EPUBL IK INDONESIA
- 1l -
(2\ Untuk mendapatlan izin usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dipenuhi persyaratan mengenai:a. anggaran dasar;b. susunan organisasi;
modal disetor;Dana Jaminan;kepemilikan;kelayakan dan kepatutan pemegang saham danPengendali;kemampuan dan kepatutan direksi dan dewankomisaris, atau yang setara dengan direksi dandewan komisaris pada badan hukum berbentukkoperasi atau usaha bersama sebaga im6ns dimaksuddalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawassyariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;tenaga ahli;kelayakan rencana kerja;kelayakan sistem manajemen risiko;produk yang akan dipasarkan;perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dankebijakan pengalihan sebagian fungsi dalampenyelenggaraan usaha;
m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporankepada Otoritas Jasa Keuangan;
n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asalpihak asing, dalam hal terdapat penyerlaan langsungpihak asing; dan
o. hal lain yang diperlukan untuk mendukungpertumbuhan usaha yang sehat.
Persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang akandijalankan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 9
Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolakpermohonan izin usaha Perusahaan Perasuransian palinglama 30 (tiga puluh) hari ke{a sejak permohonanditerima secara lengkap.
e.
c.d.e.f.
h.i.j.k.1.
(3)
(4)
(1)
(2) Dalam
(1)
(21
PRESIDENR EPLIBLIK IN DONES IA
-12-
(21 Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonanizin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penolakan harus dilakukan secara tertulis dengandisertai alasannya.
Pasal l0
Perusahaan Perasuransian wajib melaporkan setiappembukaan kantor di luar kantor pusatnya kepadaOtoritas Jasa Keuangan.
Kantor Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah di luar kantor pusatnya yang memilikikewenangan untuk membuat keputusan mengenaipenerimaan atau penolakan pertanggungan dan/ ataukeputusan mengenai penerimaan atau penolakan klaimsetiap saat wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkanOtoritas Jasa Keuangan.
Perusahaan Perasuransian bertanggung jawabsepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki ataudikelolanya atau yang pemilik atau pengelolanya diberiizin menggunakan nama Perusahaan Perasuransian yangbersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata carapelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VPEMELENGGARAAN USAHA
Pasal l l
(1) Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan tata kelolaperusahaan yang baik.
{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
(41
Pasal 12
(1)
(2)
PRESIDENREPt]BLIK INDONESIA
_13-
Pasal 12
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan anggota direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah,aktuaris perusahaan, auditor intemal, dan Pengendalisetiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuandan kepatutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dart tata carapenilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 13
(l) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib menetapkan paling sedikit I (satu)Pengendali.
(21 Ddam hal terdapat Pengendali lain yang belumditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah, Otoritas Jasa Keuanganberwenang menetapkan Pengendali di luar Pengendalisebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pengendalisebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 14
(1) Setiap Pihak yang ditetapkan sebagai Pengendalisebagaimsla dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajibdilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
l2l Perubahan Pengendali wajib dilaporkan kepada OtoritasJasa Keuangan.
(3) Pihak yang telah ditetapkan menjadi Pengendali tidakdapat berhenti menjadi Pengendali tanpa persetujuandari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Ketentuan
$-.D
(1)
PRESIDENREFI,]ElLIK IND ONES IA
-14-
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata caramemperoleh persetujuan berhenLi sebagai Pengendalisebagaimana dirnaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 15
Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugianPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahyang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.
Pasal 16
Setiap Pihak hanya dapat menjadi pemegang sahampengendali pada I (satu) perusahaan asuransi jiwa, 1
(satu) perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaanreasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, I(satu) perusahaan asuransi umurr syariah, dan I (satu)perusahaan reasuransi syariah.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku apabila pemegang saham pengendali adalahNegara Republik Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang sahampengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 17
Perusahaan Perasuransian wajib mempeke{akan tenagaahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis danlini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangkamemastikan penerap.rn manajemen asuralsi yang baik.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib mempekerjakan aktuaris dalam jumlahyang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yangdiselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuaidengan standar praktik yang berlaku mengelola dampakkeuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan.
(2t
(3)
(1)
(21
(3) Ketentuan
(t)
(2t
(3)
(4)
PRESIDENR EPUELIK INDONESIA
- 15-
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, danpersyaratan tenaga a-l.li sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 18
Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sanrla denganpihak lain dalam rangka memperoleh bisnis ataumelaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraanusahanya.
Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwapihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilikiizin untuk menjalankan usahanya dari instansi yangberwenang.
Perusahaan Perasuransian wajib memiliki danmenerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalampelaksanaan ke{a sama sebagaimana dimaksud padaayat (l ).Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 19
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatankeuangan.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib melakukan evaluasi secara berkalaterhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabamt'untuk memenuhi ktaim atau kewajiban lain yang timbuldari polis.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib merencanakan dan menerapkan metodemitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.
(1)
(2t
(3)
(4) Ketentuan
$-,D
(2t
(3)
(4t
(s)
(4)
(1)
(1)
(21
PRESIDENR EF LIBL,IK INDONESIA
-16-
Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan metode mitigasirisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 20
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentukdan jumlah yarlg ditetapkan oleh Otoritas JasaKeuangan.
Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
waj ib disesuaikan jumlahnya dengan perkembanganusaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yangd ipersyaratlan pada awal pendirian.
Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.
Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelahmendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminansebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasa] 2l
Kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hakPemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajibdipisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dariPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah.
Untuk perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dankewajiban Peserta untuk keperluan saling menolongdalam menghadapi risiko wajib dipisahkan dari kekayaandan kewajiban Peserta untuk keperluan investasi'
(3) Perusahaan
$.).)-t!sy4{
(s)
(4)
(4)
(s)
(1)
(2t
(3)
PRESIDENR EP UBLIK INOONESIA
-t7-
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dankesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalammenginvestasikan kekayaan Pemegang Polis,Tertalggung, atau Peserta.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan kekayaandan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2ll, dan investasi kekayaan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 22
Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan,informasi, data, dan/ atau dokumen kepada Otoritas JasaKeuangan.
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasttransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kine{akeuangal, dan kondisi kesehatal keuangan perusahaandalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yangberedar secara nasional dan media elektronik.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah wajib menyediakan informasi mengenai posisikeuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinyakepada pihak yang berkepentingan dengan cara yangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib mengumumkan laporan keuangan yangtelah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah bataswaktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepadaOtoritas Jasa Keuangan.
(6) Ketentuan
f,,D
(1)
PRESIDENREPIJBL..IK IN D ONES IA
-18-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporankepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksudpada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 23
Laporan tertentu dan hasil analisis atas laporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidakdapat dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pihaklain, kecuali kepada:a. polisi dan jaksa untuk kepentingan penyidikan;b. hakim untuk kepentingan peradilan;c. pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;d. Bank Indonesia untuk pelaksanaan tugasnya; ataue. pihak lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata caramemperoleh laporan tertentu dan hasil analisis ataslaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 24
Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harusdidasarkan pada asas kebebasan memilih PerusahaanAsuransi atau Perusahaan Asuralsi Syariah.
Penutupan Objek Asuransi sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan dayatampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaalreasuransi syariah di dalam negeri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan ObjekAsuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(2t
(1)
(2t
(3)
Pasa] 25
mPRESIDEN
R EP'JBL IK IN DONES IA
-19-
Pasal 25
Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan padaPerusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yangmendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, kecualida-lam hal:
a. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan AsuransiSyariah di Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupunbersama-sama, yang memiliki kemampuan menahan ataumengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dariObjek Asuransi yang bersangkutan; atau
b. tidak ada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan AsuransiSyariah di Indonesia yang bersedia melakukan penutupanasuransi atau asuransi syariah atas Objek Asuransi yangbersangkutan.
Pasal 26
(1) Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standarperilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:a. polis;b. Premi atau Kontribusi;c. urderutititrg dan pengenalan Pemegalg Polis,
Tertanggung, atau Peserta;d. penyelesaian klaim;e. keahlian di bidang perasuransian;f. distribusi atau pemasaran produk;g. penarlganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung,
atau Peserta; danh. standar lain yang
penyelen ggaraan usaha.berhubungan dengan
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal2T
(1) Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransiwajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pialang
(2t
(3)
PRESIDENR EPUBL IK IND ONES IA
_20-
Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransiwajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yangcukup serta memiliki reputasi yang baik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 28
Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung olehPemegang Polis atau Peserta kepada PerusahaartAsuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, ataudibayarkan melalui Agen Asuransi.
Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premiatau Kontribusi dari Pemegang Polis atau Peseria setelahmendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransiatau Perusahaan Asuransi Syariah.
Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikatpara Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusiditerima oleh Agen Asuransi.
Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premiatau Kontribusi.
Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atauKontribusi.
Dalam hat Premi atau Kontribusi dibayarkan mela-luiAgen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (21, Agen Asuransi wajib menyerahkan Premi atauKontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi atauPerusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu yangdiatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Perusahaan Asuransi atau Peru sahaan Asuransi Syariahwajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yangtimbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atauKontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepadaPerusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariahtersebut.
(1)
(21
(s)
(41
(s)
(6)
(71
(8) Perusahaan
(l)
(21
(3)
(41
(s)
PRESIDE NR EPUBLIK INDONESIA
-21-
(8) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariahwajib membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepadaAgen Asuransi segera setelah menerima hemi atauKontribusi.
Pasal 29
Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung olehPemegang Polis atau Peserta kepada PerusahaanAsuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, ataudibayarkan melalui perusahaan pialang asuransi.
Premi atau Kontribusi dapat dibayarkan langsung olehPerusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariahkepada perusahaan reasuransi atau perusahaanreasuransi syariah, atau dibayarkan melalui perusahaanpialang reasuransi.
Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialangreasuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atauKontribusi.
Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialangreasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.
Dalam hal Premi atau Kontribusi dibayarkan melaluiperusahaan pialang asuransi sebagaimana dimaksudpada ayat (l) atau melalui perusahaan pialang reasuransisebagaimana dimaksud pada ayat (2l', perusahaanpialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransiwajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebutkepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah dalam jangka waktu yang diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal penyerahan Premi atau Kontribusi dilakukanoleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaanpialang reasuransi setelah berakhirnya jangka waktusebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaanpialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransiwajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yangtimbul dari kerugian yang terl'adi setelah berakhirnyajangka waktu tersebut.
(6)
(7) Perusahaan
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
-22-
(71 Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialangreasuransi mendapatlan imbalan jasa keperantaraandari Pemegang Polis atas jasa keperantaraannya.
Pasal 30
(1) Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkanpenutupan asuransi atau penutupan asuransi syariahpada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah yang merupakan Afiliasi dari Pialang Asuransiatau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutart.
Perusahaan pialang reasuransi dilarang menempatkanpenutupan reasuransi atau penutuPan reasuransisyariah pada perusahaan rieasuransi atau perusahaanreasuransi syariah yang merupatan Afiliasi dari PialangReasuransi atau perusahaan pialang reasuransi yangbersangkutan.
Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialangreasuransi bertanggung jawab atas tindakan PialangAsuransi dan Pialang Reasuransi yang memberikanrekomendasi kepada Pemegang Polis terkait penutupanasuransi atau penutupan reasuransi.
Pasa] 31
Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkansegenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalammelayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta.
Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi,dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikaninformasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidakmenyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban danpembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atauproduk asuransi syariah yang ditawarkan.
(21
(3)
(1)
(21
(3) Perusahaan
(3)
(4)
(s)
PRESIDENREPi]t]LIK IND ON ES IA
_23-
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah,perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialangreasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melaluiproses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah dilarang melakukan tindakan yang dapatmemperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim,atau tidak melakukan tindakan yang seharusnyadilakukan sehingga mengakibatkan kelambatanpenyelesaian atau pembayaran klaim.
Ketentuan Iebih lanjut mengenai penanganan klaim dankeluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudahdiakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 32
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, danperusahaan pialang asuransi w4iib menerapkankebljakan anti pencucian uang dan pencegahanpendanaan terorisme.
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, danperusahaan pialang asuransi wajib mendapatkaninformasi yang cukup mengenai calon Pemegang Polis,Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang terkaitdengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untukdapat menerapkan kebljakan anti pencucian uang danpencegahan pendanaan terorisme.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kebijakananti pencucian uang dal pencegahan pendanaanterorisme bagr Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, dan perusahaan pialang asuransisglagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(1)
(2)
(3)
Pasal 33
PRESIDENR EPUBLIK IN DONES IA
-24-
Pasal 33
Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumenPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
Pasal 34
Anggota direksi dan/ atau pihak yang berwenangmenandatangani polis dari Perusahaan Asuransi atauPerusahaan Asuransi Syariah yang dikenai sanksipembatasan kegiatan usaha dilarang menandatangani polisbaru.
BAB VITATA KELOLA USAHA PERASURANSIAN
BERBENTUK KOPERASI DAN USAHA BERSAMA
Pasal 35
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariahberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapatmenyelenggaral<an jasa asuransi atau jasa asuransisyariah bagi anggotanya.
Setiap anggota dari Perusahaan Asuransi danPerusahaan Asuransi Syariah berbentuk koperasi atauanggota usaha bersama sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) huruf c w4lib menjadi Pemegang Polisdari perusahaan yang bersangkutan.
Keanggotaan pada Perusahaan Asuransi dan PerusahaanAsuransi Syariah berbentuk koperasi atau keanggotaanpada usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) huruf c berakhir apabila:a. anggota meninggal dunia;b. anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari
Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah yang bersangkutan selama 6 (enam) bulanberturut-turut; atau
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.
(1)
(2t
(3)
(a) Anggota
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-25-
Anggota dari Perusahaan Asuransi dan PerusahaanAsuransi Syariah berbentuk koperasi atau anggota dariusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c berhak atas seluruh keuntungan danwajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keuanganuntuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (21 serta pemanfaatan keuntungan olehanggota dan pembebanan kerugian di antara anggotasebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari PerusahaanAsuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah berbentukkoperasi atau anggota dari usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VIIPENINGKATAN KAPASITAS ASURANSI, ASURANSI SYARIAH, REASURANSI,
DAN REASURANSI SYARIAH DALAM NEGERI
Pasal 36
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaar reasuransi syariahwajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi,asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariahdalam negeri.
Pasal 37
Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan mendorongpeningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi,dan/atau reasuransi syariah dalam negeri guna memenuhikebutuhan pertanggungan asuransi, asuransi syariah,reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri.
(4)
(s)
Pasal 38
(1)
(2t
PRESIDENR EPUBL IK INDONESIA
-26-
Pasal 38
Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal kepadaperseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil,dan menengah untuk mendorong pemanfaatan jasa asuransi,asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuraresi syariahdalam pengelolaan risiko sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
BAB VIIIPROGRAM ASURANSI WAJIB
Pasal 39
Frogram Asuransi Wajib harus diselenggarakan secarakompetitif.
Pengaturan Program Asuransi Wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pding sedikit memuat:a. cakupan kepesertaan;b. hak dan kewajiban Tertanggung atau Peserta;
c. Premi atau Kontribusi;d. manfaat atau santunan;e. tata cara klaim dan pembayaran manfaat atau
santunan;f. kriteriapenyelenggara;g. hak dan kewajiban penyelenggara; danh. keterbukaan informasi.
Pihak yang dapat menyelenggarakan Program AsuransiWajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas JasaKeuangan.
Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dapat menawarkan manfaattambahan dengan tambahan Premi atau Kontribusi.
Penyelenggara Program Asuransi Wajib sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilarang memaksa PemegangPolis untuk menerirna tawaran manfaat tambahansebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(3)
(4)
(s)
BAB Ix
q.D
$-,DPRESIDEN
R EPUEL IK IND ONES IA
-27 -
BAE} IXPERUBAHAN KEPEMILIKAN, PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN
(1)
(21
Pasal 40
Setiap perubahan kepemilikan PerusahaanPerasuransian wajib terlebih dahulu memperolehpersetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan perubahankepemilikan yang mengakibatkan terdapatnyapenyertaan langsung oleh pihak asing di dalamPerusahaan Perasuransian, pihak asing tersebut harusmerupakan Perusahaan Perasuransian yang memilikiusaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satuanak perusahaannya bergerak di bidang UsahaPerasu ransian yang sejenis.
Ketentuan mengenai Perusahaan Perasuransian yangmemiliki usaha sejenis atau kepemilikan perusahaaninduk atas anak perusahaan yang bergerak di bidangUsaha Perasuransian yang sejenis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) wajib tetap dipenuhi selamapihak asing tersebut memiliki penyertaan padaPeru sahaan Perasuransian.
Perubahan kepemilikan Perusahaan Perasuransianmelalui transaksi di bursa efek dikecualikan dariketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sepanjang tidak menyebabkan perubahan pengendalianpada Perusahaan Perasuransian tersebut.
Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikanPerusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus memenuhi ketentuan:a. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi
hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagiPerusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah; dan
b. perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangihak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola,bagr perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah.
(3)
(4)
(s)
(6) Ketentuan
(1)
(2t
(3)
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
_28-
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan perubahan kepemilikan PerusahaanPerasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan.
Pasal 4l
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah yang melakukan penggabungan atau peleburanwajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dariOtoritas Jasa Keuangan.
Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaEln reasur€rnsi syariah yangbidang u sahanya sejenis.
Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan ataupeleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi ketentuan:
a. penggabungan atau peleburan tersebut tidakmengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta, bagi Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah; dan
b. kondisi keuangan Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah hasil penggabunganatau peleburan tersebut harus tetap memenuhiketentuan tingkat kesehatan keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan ataupeleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
(4)
BAB X
(l)
(2\
(3)
(4)
PRESIDENR EP I]BL IK IND ONESIA
_29-
BAB XPEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN
Pasal 42
Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatanusahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencanapenghentian kegiatan usaha kepada Otoritas JasaKeuangan.
Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud padaayat (l) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruhkewajibannya.
Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan seluruhkewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izinusaha Perusahaan Perasuransian yalg bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatanusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danpenyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransiansebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 43
Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanyawajib menghentikan kegiatan usahanya.
Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yangsetara dengan pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (f) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah dilaralgmengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, ataumenggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lainyang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai asetPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah sejak dicabut izin usahanya.
(1)
(21
Pasal 44
PRESIDENF{ EP URLIK IND ONES IA
-30-
Pasal 44
(l) Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnyaizin usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajibmenyelenggarakan rapat umum pemegang saham atauyang setara dengan rapat umum pemegang saham padabadan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersamasebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 ayat (1) huruf cuntuk memutuskan pembubaran badan hukumperusahaan yang bersangkutan dan membentuk timlikuidasi.
(21 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudpada ayat (l) rapat umum pemegang saham atau yangsetara dengan rapat umum pemegang saham pada badanhukum berbentuk koperasi atau usaha bersamasebagaimana dima]<sud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ctidak dapat diselenggarakan atau rapat umum pemegangsaham atau yang setara dengan rapat umum pemegangsaham pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan, tetapi tidakberhasil memutuskan pembubaran badan hukumperusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi,Otoritas Jasa Keuangan:a. memutuskan pembubaran badan hukum peru sahaan
dan membentuk tim likuidasi;b. mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran
badan hukum perusahaan kepada instansi yangberwenang, serta mengumumkannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabarharian yang mempunyai peredaran yang luas;
c. memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasisesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
d. memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasilpelalsanaan likuidasi.
(3) Ketentuan tebih lanjut mengenai pembentukan timlikuidasi dan pelaporan hasil pelaksanaan likuidasi olehtim likuidasi sebagairnala dimaksud pada ayat (1) danayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 45
q,D
$1.)-$ay4{
(1)
(2t
(3)
PRESIDENR EP UBL IK INDONESIA
-31 -
Pasal 45
Sejak terbentuknya tim likuidasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat {21, tanggung jawab dankepengurusan Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah da-lam likuidasidilaksanakan oleh tim likuidasi.
Tim likuidasi berwenang mewakili Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah da-lam likuidasidalam segala hal yang berkaitan dengal penyelesaianhak dan kewajiban Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah.
Ketentuan lebih Ianjut mengenai pelaksanaan likuidasiPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 46
(1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksikomisaris, atau yang setara dengan direksi
dandan
dewandewan
komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi tidakmemiliki kewenangan sebagai direksi dan dewankomisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah.
(2) Pemegang
i.DPRESIDEN
R EF I,.II-]I., IK IND ONESIA
-32-
(21 Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yangsetara dengan pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasiwajib memberikan data, informasi, dan dokumen yangdiperlukan oleh tim likuidasi.
(3) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, at€.u yangsetara dengan pemegang saham, direksi, dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (l) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuralsi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasidilarang menghambat proses likuidasi.
Pasal 47
Seluruh biaya pelaksanaan likuidasi yang tercantumdalam daftar biaya likuidasi menjadi beban asetPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahuludari setiap hasil pencairannya.
Dalam ha.l terdapat sisa hasil likuidasi setelah dilakukanpembayaran atas seluruh kewajiban PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaEln reasuransi syariah dalamIikuidasi, sisa hasil likuidasi tersebut merupakan hakpemegang saham atau yang setara dengan pemegarlgsaham pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c.
(1)
(2t
Pasal 48
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-33-
Pasal 48
(1) Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), tagihan yang timbuldalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses [kuidasiselesai diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan kepadapemegang saham atau yang setara dengan pemegarlgsaham pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama ssla ga i p6qna dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c.
(21 Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada sisa hasil likuidasi yang merupakanhak pemegang saham atau yang setara dengan pemegangsaham pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c.
Pasal 49
(1) Tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalammelaksanal<an tugasnya.
(21 Dalam hal teg'adi benturan kepentingan antarakepentingan pemegang saham atau yang setara denganpemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasiatau usaha bersama sebagaimala dimaksud dalam Pasal6 ayat (l) huruf c dan kepentingan Pemegang Polis,lbrtanggung, atau Peserta, tim likuidasi harusmengutamakan kepentingan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta.
(1)
Pasal 5O
Permohonan pernyataan pailitAsuransi, Perusahaan Asuransireasuransi, atau perusahaanberdasarkan Undang-Undang inioleh Otoritas Jasa Keuangan.
terhadap PerusahaanSyariah, perusahaanreasuransi syariah
hanya dapat diajukan
(2) Tata .
l2t
(3)
PRESIDENREPURL.IK IND ONES IA
-34-
Tata cara dan persyaratan permohonan pernyataan pailitterhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Permohonan pernyataan pailit terhadap PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahsebagaimana dimaksud pada ^yat (1) tidak dapatdiajukan dalam rangka mengeksekusi putusanpengadilan.
Pasal 51
(1) Kreditor menyampaikan permohonal kepada OtoritasJasa Keuangal untuk mengajukan permohonanpemyataan pailit kepada pengadilan niaga.
(2) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolakpermohonan yang disampaikan oleh kreditorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.
Datam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonanyang disampaikan oleh kreditor sebagaimana dimaksudpada ayat (2), penolakan harus dilakukan secara tertulisdengan disertai alasalnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara danpersyaratan permohonan dari kreditor sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 52
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hakPemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta ataspembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukanyang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
(3)
(4)
(2) Dalam
$-.DPRESIOEN
R EPUBLIK INDONESIA
-35-
Dalam hd Perusahaan Asuransi atau perusahaanreasuransi dipaifitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransiharus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhikewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, ataupihak lain yang berhak atas marfaat asuransi.
Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelahpemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakanuntuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selainPemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yangberhak atas manfaat asuransi.
Dalam hat Perusahaan Asuransi Syariah atauperusahaan reasuransi syariah dipailittan ataudilikuidasi, Dana Tabamt' dan dana investasi pesertatidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selainkepada Peserta.
BAB XIPELINDUNGAN PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG,
ATAU PESERTA
Pasal 53
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariahwajib menjadi peserta program penjaminan polis.
Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang'
Pada saat program penjaminan polis berlakuberdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ketentuan mengenar Dana Jaminansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf ddan Pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untukPerusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah '
(4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (21
dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2)
(3)
(41
(1)
(21
(3)
Pasal 54
(1)
PRESIDENR EPT]EL IK INDONESIA
-36-
Pasal 54
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransisyariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yangberfungsi melakukan penyelesaian sengketa antaraPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, ataupihak lain yang berhak memperoleh manfaat asurarsi.
kmbaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat independen dan imparsial.
I-embaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas JasaKeuangan.
Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagipara Pihak.
Ketentuan Iebih lanjut mengenai lembaga mediasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 55
(1) Profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransianterdiri atas:a. konsultan aktuaria;b. akuntan publik;c. penilai; dand. profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk dapat menyediakan jasa bagi PerusahaanPerasuransian, profesi penyedia jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar diOtoritas Jasa Keuangan.
(2t
(3)
(4)
(s)
BAB XIIPROFESI PEI{YEDIA JASA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN
(3) Ketentuan
(3)
PRESIDENR EPTJEII,..IK IN D ONES IA
-37 -
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyarat€rn dan tatacara pendaJtaran profesi penyedia jasa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat l2l diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 56
Pendaftaran profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 55 ayat (2) menjadi batal apabila izin profesiyang bersangkutan dicabut oleh instansi yangberwenang.
Jasa dari profesi penyedia jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (l) yang diberikan sebelum dibatalkannyapendaftaran profesi dinyatakan tetap berlaku, kecualiapabila jasa yang diberikan tersebut merupakanpenyebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnyaizin profesi yang bersangkutan.
Dalam hal pendaftaran profesi penyedia jasa menjadibatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas JasaKeuangan dapat melakukan pemeriksaan atau penilaianatas jasa lain yang diberikan profesi penyedia jasatersebut kepada Perusahaan Perasuransian untukmenentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memutuskan bahwajasa yang diberikan oleh profesi penyedia jasasebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku,Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkanPerusahaan Perasuransian yang menggunakan jasaprofesi penyedia jasa tersebut untuk menunjuk profesipenyedia lain untuk melakukan kembali jasa yang sama.
BAB XIIIPENGATURAN DAN PENGAWASAN
Pasal 57
(1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan UsahaPerasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(r)
(21
(3)
(4)
(2) Menteri
(1)
(2t
(1)
(2t
FRESIDENR EPIJ?L IK IND ONES IA
-38-
(21 Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangkapengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransiuntuk mendukung perekonomian nasional.
Pasal 58
Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanyapersaingan usaha yang sehat di bidang Usaha PerasurEmsian.
Pasal 59
Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihaktertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuanganmelaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan danpengawasan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasandan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan danpengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (l) diatur dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 60
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturansebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), OtoritasJasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), OtoritasJasa Keuangan berwenang:
a. menyetujui atau menolak memberikan izin UsahaPerasuransian;
b. mencabut iain Usaha Perasuransian;c. menyetujui atau menolak memberikan pemyataarl
pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik,penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepadaPerusahaan Perasuransian;
d. membatalkan pemyataan pendaftaran bagi konsultanaktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lainyang memberikan jasa kepada PerusahaanPerasuransian;
e. mewajibkan
f.
PRESIDENREPLIi]LIK IN DONES IA
-39-
e. mewajibkarl Perusahaan Perasuransianmenyampaikan laporan secara berkala;
melakukan pemeriksaan terhadap PerusahaanPerasuransian dan pihak lain yang sedang ataupernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikanjasa kepada Perusahaan Perasuransian;
menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihakmenjadi Pengendali Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau peru sahaan reasuransi syariah;
mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadiPengendali dari Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperu sahaan reasuransi syariah ;
j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan
1.
terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setaradengan direksi dan dewan komisaris pada badanhukum berbentuk koperasi atau usaha bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) hurufc, dewan pengawas syariah, aktuaris peru sahaan,auditor internal, dan Pengendali;
menonal,rtifkan direksi, dewal komisaris, atau yangsetara dengan direksi dan dewan komisaris padabadan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, danmenetapkan Pengelola Statuter;
memberi perintah tertulis kepada:
l. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenaihal tertentu, atas biaya PerusahaanPerasuransian dan disampaikan kepada OtoritasJasa Keuangan;
c.
h.
1.
k.
2. Perusahaan
mPRESIOEN
R EPLIBLIK INDONESIA
_40-
2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah untuk mengalihkan seba granatau seluruh portofolio pertanggungannya kepadaPerusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah lain;
3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atautidak melakukan hal tertentu guna memenuhiketentuar peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian;
4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaikiatau menyempurnakan sistem pengendalianintern untuk mengidentifrkasi dan menghindaripemanfaatan Perusahaan Perasuransian untukkejahatan keuangan;
5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah untuk menghentikan pemasaran produkasuransi tertentu; dan
6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikanseseorang dari jabatan atau posisi tertentu, ataumenunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentuuntuk menempati jabatan atau posisi tertentu,dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidakmemenuhi kualifrkasi tertentu, tidakberpengalaman, atau melakukan pelanggaranterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
m. mengenakan sanksi kepada PerusahaanPerasuransian, pemegang saham, direksi, dewankomisaris, atau yang setara dengan pemegang saham,direksi, dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewanpengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atauauditor internal; dan
melaksanakan kewenangan lain berdasarkanperaturan perundang-undangan.
Pasal 61
(1)
(2t
(3)
PRESIDENR EP UBL-IK INDONESIA
-4t-Pasal 6 I
Pemeriksaan sslagaimana dimaksud dalam Pasal 6O ayat(2) huruf f dilakukan secara berka-la dan/atau sewaktu-waktu.
Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lainuntuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuanganmelakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1).
Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggotadewan komisaris, atau yang setara dengan anggotadireksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf c, dewanpengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal,pegawai liain, pemegang saham, Pengendali, pihakteraliliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagianfungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentinganPerusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangandan/atau data, kesempatan untuk melihat semuapembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yangberkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain yangdiperlukan oleh pemeriksa.
(41 Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadianggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan anggota direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (l) huruf c, dewan pengawas syariah, alrtuarisperusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegangsaham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yangmenerima pengalihan sebagian fungsi dalampenyelenggaraan usaha untuk kepenLingan PerusahaalPerasuransian, wajib memberikan keterangan dan/ataudata, kesempatan untuk melihat semua pembukuan,catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitandengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukanoleh pemeriksa.
(5) Ketentuan
PRESIDENR EPI,]BLIK IND ONES IA
_42_
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata carapemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sertakriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 62
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktilkan direksi,dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dandewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasiatau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah,serta menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambilalih kepengurusan Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah, dalam hal:a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut telah dikenai sanksi pembatasankegiatan usaha;
b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut memberikan informasi kepadaOtoritas Jasa Keuangan bahwa menurutpertimbangannya perusahaan diperkirakan tidakmampu memenuhi kewajibannya atau akanmenghentikan pelunasan kewajiban yang jatuhtempo;
c. menurut perLimbangan Otoritas Jasa Keuangan,Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut diperkirakan tidak mampumemenuhi kewajiban atau akan menghentikanpelunasan kewajiban yang jatuh tempo;
d. menurut perLimbangan Otoritas Jasa Keuangan,Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusa-haan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut melakukan kegiatan usaha yangtidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian atau secarafinansial dinilai tidak sehat; atau
e. menurut
12)
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
-43-
e. menurut pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan,Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah tersebut dimanfaatkan untuk memfasilitasidan/atau melakukan kejahatan keuangan.
Pengelola Statuter yang telah ditetapkan oleh OtoritasJasa Keuangan mempunyai tugas:a. menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana
peserta Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah;
b. mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha dariPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah sesuai dengan Undang-Undang ini;
c. menyusun langi<ah-langkah apabila PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahtersebut masih dapat diselamatkan;
d. mengajukan usulan agar Otoritas Jasa Keuanganmencabut i n usaha Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahapabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapatdiselamatkan; dan
e. melaporkan kegiatannya kepada Otoritas JasaKeuangan.
Pada saat Pengelola Statuter mulai melakukanpengambilalihan kepengurusan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahEran reasuransi syariah, maka:
a. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ ataudewan pengawas syariah tidak dapat melakukantindakan selaku direksi, dewan komisaris, atau yangsetara dengan direksi dan dewan komisaris padabadan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) hurufc, dan/atau dewan pengawas syariah; dan
(3)
b. direksi
$).)-fl64€
PRESIDENR EF L]tsL IK IN D ONES IA
-44-
b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (I) huruf c, dan/ataudewan pengawas syariah nonaktif w4jib membantuPengelola Statuter dalam menjalankan fungsikepengurusan.
(4) Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ataudewan pengawas syariah nonaktif dilarangmengundurkan diri selama fungsi kepengurusarl diambilalih oleh Pengelola Statuter.
(5) Otoritas Jasa Keuangan setiap saatmemberhentikan Pengelola Statuter.
dapat
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas, masatugas, dan pemberhentian Pengelola Statutersebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(5) serta hak dan kewajiban direksi, dewan komisaris,atau yang setara dengan direksi dan dewan komisarispada badan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf c, dal /atau dewan pengawas syariah nonaktifsebagaimana dimalsud pada ayat (3) dan ayat (4) diaturdalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 63
Pengelola Statuter dalam melaksanakan tugasnya wajibmematuhi peraturan perundang-undangan di bidangperasuransian.
Pengelola Statuter wajib mematuhi setiap perintahtertulis dari Otoritas Jasa Keuangan mengenaipengendalian dan pengelolaan kegiatan usaha dariPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah.
(1)
(21
(3) Pengelola
(3)
(41
(s)
PRESIDENR EP IJALIK IND ONES IA
_45_
Pengelola Statuter mengambil alih pengendalian danpengelolaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah sejak tanggal penetapan sebagaiPengelola Statuter.
Pengelola Statuter memiliki seluruh wewenEutg dan fungsidireksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud datam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ ataudewan pengawas syariah dari Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4l',Pengelola Statuter juga memiliki kewenangan:
a. membatalkan atau mengakhiri pe{anjian yang dibuatoleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah dengan pihak ketiga, yangmenurut Pengelola Statuter dapat merugikankepentingan perusahaan dan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta; dan
b. melakukan pengalihan sebagian atau seluruhportofolio pertanggungan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yangmenurut Pengelola Statuter dapat mencegah kerugianIebih besar bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta.
Pasal 64
Pengelola Statuter bertanggung jawab atas kerugianPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusa-haan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahdan/atau pihak ketiga jika kerugian tersebut disebabkan olehkecurangan, ketida\iujuran, atau kesengajaannya untuktidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangandi bidang perasuransian.
Pasal 65
(l)
PRESIDENR EPI.,]BL IK IND ONES IA
_46_
Pasal 65
Pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi,atau perusahaan reasuransi syariah oleh PengelolaStatuter berakhir apabila Otoritas Jasa Keuanganmemutuskan:
a. pengendalian dan pengelolaan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah olehPengelola Statuter tidak diperlukan lagi; atau
b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah telah dicabut izin usahanya.
Pengelola Statuter wqiib mempertanggungjawabkansegala keputusan dan tindakannya dalam mengenda-likandan mengelola Perusahaan Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah kepada Otoritas JasaKeuangan.
Pasal 66
(1) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60ayat (21 huruf I diberikan dalam hal Otoritas JasaKeuangan berkesimpulan bahwa PerusahaanPerasuransian:
(2t
a. menjalankanhati-hati danfinansial;
b. diperkirakanyang tidakkewajibannya;
c. melanggar peraturan perundang-undangan di bidangperasuransian; dan /atau
d. terlibat kejahatan keuangan.
kegiatan usahanya dengan cara tidaktidak wajar atau tidak sehat secara
akan mengalami keadaan keuangansehat atau akan gagal memenuhi
(2) Perintah
(2t
(3)
PRESIDENR EPUB L.IK IN DONES IA
-47 -
Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga dapat diberikan kepada Pengendali dari PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
Perusahaan Perasuransian dan/atau Pengendali dariPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusa.haan reasuransi, atau perusahaal reasuransisyariah wajib mematuhi perintah tertulis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak yangmelakukan perjanjian dengan Perusahaan Perasuransianuntuk membatalkan atau menolak pery'anjian,menghindari kewajiban yang ditentukan di dalampe{anjian, atau melakukan hal apa pun yang dapatmengakibatkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.
Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhakmendapatkan ganti kerugian dari PerusahaanPerasuransian apabila menderita kerugian yangdisebabkan oleh perintah tertulis yang diberikan kepadaPerusahaan Perasuransian.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakberlaku apabila pihak yang bersangkutan merupakanpihak teraliliasi atau pihak yang terkait dengan keadaanyang menyebabkan dikeluarkannya perintah tertulistersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 67
Pihak lain yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas JasaKeuangan sebagaimana rl imaksud dalam Pasa.l 59 ayat (1) danPasal 61 ayat (21 dilarang menggunakan atau mengungkapkaninformasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain,kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, danwewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas JasaKeuangan atau diwajibkan oleh undang-undang.
(4)
(s)
(6)
BAB XIV
(1)
(2)
(1)
(21
PRESIDENR EPUR I- IK IN DONES IA
_48_
BAB xIVASOSIASI USAHA PERASURANSIAN
Pasal 68
Setiap Perusahaan Perasuralsian wajib menjadi anggotasalah satu asosiasi Usaha Perasuransian yang sesuaidengan jenis usahanya.
Asosiasi Usaha Perasuransian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertuls dariOtoritas Jasa Keuangan.
Pasal 69
Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan ataumendelegasikan wewenang tertentu kepada asosiasiUsaha Perasuransian dalam rangka pengatura-ndan/atau pengawasan Usaha Perasuransian.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan ataupendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XVSANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 70
Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksiadministratif kepada Setiap Orang yang melakukanpelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang inidan peraturan pelaksanaan nya.
Pasal 71
(1)
PRESIDENREPL]BLIK IN D ONES IA
_49_
Pasal 7l
Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),Pasal 3 ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1),ayat (21, dan ayat (3), Pasal 7 ayat (l), Pasal 10 ayat (l)dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasaf 13ayat (1), Pasal 14 ayat (l), ayat(21, dan ayat (3), Pasal 15,Pasal 16 ayat (1), Pasa.l 17 ayat (l) dan ayat (2), Pasal 18ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3), Pasal 20 ayat (1), ayat (21, ayat (3), dan ayat (4), Pasal2l ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (l), ayat(3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat(7), dan ayat (8), Pasal 29 ayat (3), ayat (5), dan ayat (6),Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (3),dan ayat (a), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (21, Pasal 35 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (5), Pasal 40 ayat(l) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (l) danayat (21, Pasal 46 ayat l2l dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1),Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (21, Pasal 68 ayat (1), danPasal 86 dikenai sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) berupa:
a. peringatantertulis;b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau
produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;d. pencabutan izin usaha;
e. pembatalan pemyataan pendaftaran bagi PialangAsuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultanalrtuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lainyang memberikan jasa bagr PerusahaanPerasuransian;
g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atauasosiasi;
h. denda administratif; dan/ atau
(2t
i. larangan . . .
i.D
(s)
(41
PRESIDENR EPUBL IK IND ONES IA
-50-
i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali,direksi, dewan komisaris, atau yang setara denganpemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasiatau u saha bersama sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah,atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi,atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawahdireksi pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisiPerusahaan Perasuransian membahayakan kepentinganPemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, Otoritas JasaKeuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izinusaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratifyang lain.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata carapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3), serta besaran dendasanksi administratif seb,gaimana dimaksud pada ayat (2)huruf h diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 72
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuralsi, atau perusahaanreasuransi syariah dikenai sanksi peringatan tertulisatau pembatasan kegiatan usaha, Otoritas JasaKeuangan dapat memerintahkan :
a. penambahan modal;
b. penggantian direksi, dewan komisaris, atau yangsetara dengan direksi dan dewan komisaris padabadan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf c, dewan pengawas syariah, al<tr.rarisperusahaan, atau auditor internal;
c. direksi
(2t
(3)
PRESIDENREPI,]BLIK INDONESIA
-51 -
c. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ataudewan pengawas syariah menyerahkan pengendaliandan pengelolaan kegiatan Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahkepada Pengelola Statuter;
d. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah mengalihkan sebagian atau seluruh portofoliopertanggungan kepada Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;dan/atau
e. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusalraan reasuransisyariah melakukan tindakan yang dinilai dapatmengatasi kesulitan atau tidak melakukan tindakanyang dinilai dapat memperburuk kondisi perusahaan.
Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapiPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izinusaha Perusaluan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah.
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yangberwenang untuk memblokir sebagian atau seluruhkekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan AsuransiSyariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaanreasuransi syariah yang sedang dikenai sanksipembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhiketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izinusahanya.
(4) Pencabutan
(4)
(s)
PRESIDENR EP UBL IK iNDONESIA
-52-
Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruhkekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OtoritasJasa Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata carapemblokiran sebagaimana dimalsud pada ayat (3) danpencabutan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XVIKETENTUAN PIDANA
Pasal 73
Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi,usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau UsahaReasuransi Syariah tanpa izin usaha sebagaimanadimaksud datam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp200.000.OO0.000,00 (dua ratusmiliar rupiah).
Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha PialangAsuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izinusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)tahun dan pidana denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap
(1)
(2)
(1)
PRESIDENR EPUBLIK IND ONES IA
-53-
(3) Setiap Orang yang menjalankaa kegiatan Usaha PenilaiKerugian Asuransi tarpa iarr usaha sebagaimanarlimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 74
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan anggota direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama s€bagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah,aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, ataupegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengansengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/ ataudokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 ayat (l) yang tidak benar,palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan pidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).
Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yangsetara dengan anggota direksi dan anggota dewankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atauusaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf c, anggota dewan pengawas syariah,aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, ataupegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengansensaja memberikan informasi, dar.a, dan/atau dokumenkepada pihak yang berkepentingan sebagaimaladimaksud dalam Pasal 22 ayat (a) dan Pasal 46 ayat (21
yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dipidanadengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun danpidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (duapuluh miliar rupiah).
(2t
Pasal 75
PRESIOENR EP UBL IK IN D ONES IA
-54-
Pasal 75
Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikaninformasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu,dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung,atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
Pasal 76
Setiap Orang yarrg menggelapkan Premi atau Kontribusisebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Iima)tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
Pasal 77
Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan,menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan,atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi asetatau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaal reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalamPasal 43 ayat (21 tanpa hak dipidana dengan pidana penjarapaling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda palingbanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
Pasal 78
Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumenPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 79
PRESIDENREPUBLIK IN OONESIA
-55-
Pasal 79
Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polisbaru dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasankegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahundan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah).
Pasal 8O
Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas JasaKeuangan, yang menggunakan atau mengungkapkaninformasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain,kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, danwewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas JasaKeuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyakRp20. 0OO. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
Pasal 81
(1) Dalam hd tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atauPasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkanterhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yangbertindak untuk dan atas nama korporasi.
(21 Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindakpidana:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendalidan/atau pengurus yang berlindak untuk dan atasnama korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dantujuan korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelakuatau pemberi perintah; dan
d. dilakukarr
i,DPRESIOEN
R EPUBL IK INDONESIA
-56-
d. dilakukan dengan malsud memberikan manfaat bagikorporasi.
Pasal 82
Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidanadenda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratusmiliar rupiah).
BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83
Perusahaan Perasuransian yang telah mendapatkan izinusaha pada saat diundangkannya Undang-Undang ini,dinyatakan telah mendapat izn usaha berdasarkanUndang-Undang ini.
Perusahaan agen asuransi yang telah mendapatJ<an izinusaha pada saat diundangkannya Undang-Undang initetap dapat menjalankan usahanya.
Izin atau persetujuan yang telah diberikan kepadaPerusahaan Perasuransian berkenaan dengankelembagaan dan penyelenggaraan Usaha Perasuransianpada saat diundangkannya Undang-Undang ini,dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-Undangini.
Pasal 84
Perusahaan konsultan aktuaria yang telah mendapat izinusaha pada saat diundangkannya Undang-Undang initetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Dengan diundangkannya Undang-Undang ini, perizinanusaha, pembinaan, dan pengawasan perusahaankonsultan aktuaria dilakukan oleh Menteri.
(1)
(2t
(3)
(1)
(21
Pasal 85
q,DPRESIDEN
R EPUBLIK INOONESIA
-57-
Pasal 85
(1) Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, setiapPihak yang menjadi pemegang saham pengendali padalebih dari I (satu) perusahaan asuransi jiwa, I (satu)perusahaan asuransi umum, 1 (satu) perusahaanreasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah, 1
(satu) perusahaan asuransi umum syariah, dan 1 (satu)perusahaan reasuransi syariah wajib menyesuaikandengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) pafing lama 3(tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaianpemegang saham pengendali sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan sanksi bag, Pihak yang tidakmelakukan penyesuaian pemegang saham pengendalidiatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 86
Usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 ayat (1)
huruf c wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalamUndang-Undang ini dan f,eraturan pelaksanaannya palinglama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undangini.
Pasal 87
(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaanreasuransi memiliki unit syariah dengan nilai DanaTabamt' dan dana investasi peserta telah mencapaipaling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilaiDana Asuransi, Dana Tabarnt', dan dana investasipeserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh)tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini,Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransitersebut w4Jib melakukan pemisahan unit syariahtersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atauperusahaan reasuransi syariah.
(2) Ketentuan
(1)
(2t
PRESIOENR EPUBLIK INDONESIA
-58-
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan unit syariahdan sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan perusahaanreasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 88
Perusahaan Perasuransian yang belum memenuhiketentuan dalam Pasal 7 ayat (ll huruf a wajibmenyesuaikan dengan ketentuan tersebut denganmengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warganegara Indonesia atau melakukan perubahankepemilikan melalui mekanisme penawzuan umum (inifialpttblic offenng pding lama 5 (lima) tahun sejakdiundangkannya Undang-Undang ini.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyesuaiankepemilikan sglagairnana dimaksud pada ayat (l) dansanksi bagr Perusahaan Perasuransian yang tidakmelakukan penyesuaian kepemilikan diatur dalamPeraturan Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XVIIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 89
Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yangmewajibkan penutupan asuransi atau asuransi syariah olehseluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat wajibdisesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 90
PRESIDENR EP UBL IK INDONESIA
-59-
Pasal 90
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang UsahaPerasuransian (I*mbaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 13, Tambahan kmbaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakantidak berlaku;
b. ketentuan mengenai permohonan pemyataan pailit olehMenteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2OO4 tentangKepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor131, Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 4443) dinyatakan tidak berlaku bagi PerusahaanAsuransi dan perusahaan reasuransi; dan
c. semua peraturan perundang-undangan yang merupakanperaturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2Tahun 1992 tentang Usaha Perasurarsian (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undangini.
Pasa] 91
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harusditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitungsejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 92
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-60-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam kmbaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di JakartaPada tanggal 17 Oktober 2014PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di JakartaPada tanggal 17 Oktober 2014MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 337
Satinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIADeputi Perundang-undangan
Perekonomian,
Silvanna Djaman
PRESIDENR EPUBLIK IND ONES IA
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG
PERASURANSIAN
I. UMUM
Pembangunan nasional memerlukan dan mengharuskan dilakukannyapenyesuaian dalam berbagai hal terhadap perkembangan kondisi dan aspirasimasyarakat. Dalam industri perasuransian, baik secara nasional maupunglobal, terjadi perkembangan yang pesat yang ditandai dengan meningkatnyavolume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransianoleh masyarakat. I€.yanan jasa perasuransian pun semakin bervariasi sejalandengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko danpengelolaan investasi yang semakin tidak terpisahkan, baik dalam kehidupanpribadi maupun dalam kegiatan usaha.
Selain perkembangan di dalam industri perasuransian, terjadi pulaperkembangan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagaiindustri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan danperbedaan jenis layanan yang diberikal oleh industri jasa keuangan.Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan danpengawasan selrtor keuangan yang lebih baik dan terpadu.
Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1992 Nomor 13; Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467]tidalc lagr cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industriperasuransian yang tela,h berkembang. Penyempumaan terhadap peraturanperundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untukmenciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan,amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perzmnya dalam mendorongpembangunan nasional.
Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat,dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baikdengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempumaan ketentuanyang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:l. penetapan landasan hukum bagi penyelen trgaraar. Usaha Asuransi Syariah
dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. penetapan
PRESIDE NR EPUBL IK INDONESIA
-2-
2. penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentukusaha bersama yalg telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;
3. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaanperasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi danPerusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihaklain dalam rangka pemasarErn layanan jasa asuransi dan asuransi syariah,termasuk kerja sama keagenan; dan
5. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelolaperusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yangsehat.
Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorongpembangunan nasional tedadi apabila industri perasuransian dapat lebihmendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untukitu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanyadapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan AsuransiSyariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harusmemperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaar Asuransi, PerusahaanAsuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaErn reasuransi syariahdalam negeri. Guna mengimbangi kebiliakan ini, Pemerintah dan/atau OtoritasJasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitasasuransi dan reasuransi dalam negeri. Undang-Undang ini juga mengharuskanpenyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawabhukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secarakompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas frskal kepada perseorangan,rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorongpeningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangkapengelolaan risiko.
Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorongpembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjangdalam jumlah besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.Pengaturan lebih lanjut yang diamanatlan Undang-Undang ini kepada OtoritasJasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produkAsuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dankewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar ataukecilnya peran industri perasuransia.rr tersebut.
Pengaturan
PRESIDENR EFIJBI- IK IND ONESIA
-3-
Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatiandan dukungan besar bagi upaya pelindungan konsumen jasa perasuransian,upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yErng lebih terbuka pada tingkatregional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (best practices) di tingkatinternasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industriperasuransian.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal ICukup jelas.
Pasal 2Ayat ( 1)
Berdasarkan mekanisme pengelolaan risikonya, lini usaha asuransikesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri lebih tepatdigolongkan sebagai Usaha Asuransi Umum. Namun, mengingat ObjekAsuransi yang dipertanggungkan dalam kedua lini usaha dimaksudmenyangkut diri manusia, lini usaha asuransi kesehatan dan liniusaha asuransi kecelakaan diri juga dapat digolongkan sebagai UsahaAsuransi Jiwa. Dalam praktiknya, kedua lini usaha asuransi tersebuttelah diselenggarakan, baik oleh perusa-haan asuransi umum maupunoleh perusahaan asuransi jiwa.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 3Usaha asuransi syariah dan Usaha Reasuransi Syariah berbeda dariusaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usahaasuransi dan Usaha Reasuransi yang dikelola secara konvensionalmenerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariahdan Usaha Reasuransi Syariah merupakan penerapan konsep berbagirisiko (risk slnringl. Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasaripenyelenggaraan usaharrya, usaha asuransi syariah dan UsahaReasuransi Syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit didalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensionalakan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.
Pasal 4
PRESIDENREPIIE]L,IK INDONESIA
-4-
Pasal 4Cukup jelas.
Pasal 5Cukup jelas.
Pasal 6Ayat (1)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cPihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha AsuransiUmum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah,atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukumusaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan,didorong untuk menjadi berbentuk koperasi denganpertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersamaberdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)HaJ yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tata kelola,persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukumperseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata carapembubaran badan hukum usaha bersama.
Pasal 7Ayat (1)
Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka danberkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan ataupengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas olehPerusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dankompetitif. Untuk itu, Perusahaan Perasuransian perlu dibangundengan permodalan yang kuat, yang bersumber, baik dari dalam negerimaupun dari luar negeri.
Huruf aCukup jelas.
Huruf b
i,DPRESIDEN
R EPUTIL IK IN DONES IA
-5-
Huruf bKepemilikan pihak asing pada Perusahaan Perasuransian dibatasisecara kualitatif. Pembatasan secara kualitatif dilakukan denganmempersyaratkan bahwa pada saat pendirian PerusahaanPerasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalahbadan hukum asing yang memiliki Usaha Perasurzulsian yangsejenis atau perusahaan induk yang salah satu anakperusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yangsejenis. Persyaratan badan hukum asing harus mempunyai UsahaPerasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yangakan menjadi salah satu pemilik Perusahaan Perasuransian diIndonesia tersebut merupakan Perusahaan Perasuransian yangbenar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya sehinggadiharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan danteknologi kepada pihak Indonesia.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah antara lainmengenai pembatasan kepemilikan badan hukum asing secarakuantitatif. Pembatasan tersebut dapat berupa persentase maksimumkepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian.
Pembatasan secara kuantitatif membutuhkan fleksibilitas gunamenyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan ketersediaan danadalam negeri.
Batas kepemilikan badan hukum asing dalam PerusahaanPerasuransian dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rat<yatRepublik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 8Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)
q.DPRESIDEN
R EP IJBI.IK IND ONESIA
-6-
Ayat (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinanusaha antara lain berupa persyaratan kompetensi atau keahlian dibidang Usaha Perasuransian sesuai dengan standar yang ditetapkanoleh Otoritas Jasa Keuangaa termasuk bagi pengurus dan tenaga ahliasing.
Pasal 9Ayat (l)
Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja mencakup waktu untukmengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yangdipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 10Cukup jelas.
Pasal 11Cukup jelas.
Pasal 12Ayat (1)
Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi anggotadewan pengawas syariah mencakup integritas dan kompetensi terkaittugas dan fungsi dewan pengawas syariah serta pengalaman dankeahlian di bidang usaha perasuransian syariah.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 13Ayat (1)
Penetapan Pengendali diperlukan agar Otoritas Jasa Keuangan dapatmenentukan Pihak yang dimintai pertanggungiawaban, selain direksidan komisaris, apabila terjadi kegagalan perusalraan untuk memenuhikewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta akibatpengaruh Pihak tersebut dalam pengelolaan perusahaan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 14
PRESIDE NR EPUBL IK IND ONESIA
-7 -
Pasal 14Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Persetujuan ini diperlukan antara lain agar Prhak yang tidak lagimenjadi Pengendali dipas'ikan tidak lagi memiliki kewajiba;r untukikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak yangsebelumnya berada dalam pengendaliannya.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 15Cukup jelas.
Pasal 16Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Pengecualian dalam ketentuan ini dimaksudkan agar negara dapatmemiliki dan/atau mengendalikan lebih dari satu perusahaan denganusaha sejenis dalam rangka menyediakan jasa asuransi bagi kelompokmasyarakat tertentu atau daerah tertentu, menjadi perintis kegiatanusaha asuransi yang belum dapat dilaksanakan oleh pihak swasta,atau menyelenggarakan kemanfaatan umum lain yang strategis bagimasyarakat.
Ayat (3)Hal yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan antara lain besar kepemilikan saham dan tata carakonsolidasi perusahaan.
Pasal 17Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)
PRESIDENR EPL]BI- IK IN D ONES IA
-8-
Ayat (3)HaJ yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antaramengenai jenis, jumlah, persyaratan, tugas, tanggung jawab,wewenang tenaga ahli dan alrhraris.
Pasal 18Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "standar seleksi'adalah persyaratan minimumbagi Pihak vang akan dijadikan mitra kerja sama oleh PerusahaanPerasuransian.
Yang dimaksud dengan 'akuntabilitas' adalah adanya keyakinanPerusahaan Perasuransian atas kemampuan dan pengalaman dariperusahaan yalg diajak bekeqia sarna dan adanya kejelasanpertanggungjawaban oleh Perusahaan Perasuransian atas kegiatanatau fungsi yang dilaksanalan oleh pihak lain tersebut.
Ayat (4)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuanganantara lain mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsiyang dapat dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian, termasukperusahaan penilai kerugian asuransi, kepada pihak lain terutamapihak asing.
Pasal 19Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Ketentuan ini dimaksudkan agar Dana Asuransi atau Dana Tabarnt'dapat dikelola dengan baik, mengingat Dana Asuransi atau DanaTabamt' dimaksud merupakan dana yang akan digunakanperusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta. Kewajiban melakukan evaluasi atas DanaAsuransi atau Dana Tabamt' juga dilakukan di negara lain.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Iaindan
Pasal 20
$-.#PRESIDEN
R EPUBL.IK IN D ONES IA
-9-
Pasal 20Ayat (l)
Dana Jnminan dibentuk untuk memberikan jaminan atas penggantiansebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Pesertadalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dengan demikian, DanaJaminan merupakan bagian dari upaya melindungi Pemegang Polis,Te rtanggun g, atau Peserta.
Ayat (2)Pada umumnya, perkembangan usaha mengakibatkan bertambahnyakewajiban perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atauPeserta. HaI ini juga berarti bertambah pula besar hak Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta yang perlu dijamin pengembaliannya jikaperusahaan dilikuidasi.
Ayat (3)Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan Dana Jaminan untukmengembalil<an sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta pada saat perusahaan dilikuidasi dapatdipastikan.
Ayat (4)Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan DanaJaminan.
Ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Jaminan meliputi pengaturElnjenis aset yang dapat digunakan sebagai Dana Jaminan, jumlah DanaJaminan minimum yang harus dimiliki perusahaan, penyesuaianbesar Dana Jarninan berdasarkan volume usaha, tata carapemindahan atau pencairan Dana Jaminan, dan penatausahaannya.
Pasal 21Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Pemisahan kekayaan dan kewajiban dilaksanakan dengan tetapmemperhatikan keseirnbangan a-rrtara pengembangan u saha danpelindungan konsumen.
Pasal22
$-,DPRESIDEN
R EP IJB I- IK INDONES IA
- 10-
Pasal 22Ayat (1)
Iaporan yang wajib disampaikan Perusahaan Perasuransian kepadaOtoritas Jasa Keuangan antara lain laporan keuangan, laporankegiatan usaha, dan laporan program dukungan reasuransi otomatis.Selain itu, dalam keadaan atau untuk tujuan tertentu, PerusahaanPerasuransian juga dapat diwajibkan menyampaikan laporan yangbersifat tematik misalnya profil risiko dan pelaksanaan tata kelolaperusahaan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuanganyang diumumkan paling sedikit meliputi rasio kesehatan keuangansesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, danperusahaan reasuransi syariah. Pengumuman melalui mediaelelrtronik dilakukan pada situs perusahaan dan situs Otoritas JasaKeuangan.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuanganantara lain mengenai jenis, bentuk, dan susunan laporan ataupengumumErn, serta jadwal dan batas waktu penyampaian laporandan pengumuman.
Pasal 23Cukup jelas.
Pasd24Cukup jelas.
Pasal 25Cukup jelas.
Pasal 26
$-,DPRESIDEN
REPI]BLIK IND ONES IA
- 11-
Pasal 26Ayat (1)
Ketentuan mengenai standar perilaku usaha bagt PerusahaanAsuransi Syariah dan perusahaan reasuransi syariah mengacu pulapada Prinsip Syariah.
Ayat (21
Pengaturan mengenai standar perilaku usaha dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan disesuaikan dengan jenis usaha PerusahaanPerasuransian masing-masing.
PaseJ27Cukup jelas.
Pasal 28Cukup jelas.
Pasal 29Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Ayat (7)Imbalan jasa keperantaraan dapat dibayarkan langsung olehPemegang Polis atau menjadi bagian dari Premi. Dalam hal imbalanjasa keperantaraan merupakan bagian dari Premi, dalam polis ataudokumen yang merupakan kesatuan dengannya dimuat perincianmengenai bagran premi yang diteruskan kepada Perusahaan Asuransidan imba-lan jasa keperantaraan yang dibayarkan kepada PerusahaanPialang Asuransi.
Pasal 30Cukup jelas.
Pasal 3 1
FRESIDENREPI]RL.IK INDONES IA
-12-
Pasal 31Ayat (1)
Cukupjelas.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "cepat" adalah bahwa proses penangananklaim dan keluhan ditakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan.
Yang dimaksud dengan "sederhana.' adalah bahwa proses penangananklaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit.Yang rlirnaksud dengan "mudah diakses" adalah bahwa prosespenanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaanatau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakandengan memanfaatkan telanologi yang memudahkan orang untukmenyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan.
Yang dimaksud dengan "adil" adalah bahwa proses penanganan klaimdan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidakmemihak, dan tidak sewenang-wenairg.
Ayat (4)Tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaranklaim antara lain:
a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan memintapenyeraJran dokumen tertentu, yalg kemudian diikuti denganmeminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi halyang sama;
b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggupenyelesaian dan / atau pembayaran klaim reasuransinya;
c. tidak meLakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagran daripenutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan denganpenyelesaian klaim yang merupakan bagian lain dari penutupanasuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi,apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam prosespenyelesaian klaim; dan
e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuaidengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.
Ayat (s)
q.DPRESIDEN
R EPL]BL IK IN D ONES IA
-13-
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 32Cukup jelas.
Pasal 33Cukup jelas.
Pasal 34Cukup jelas.
Pasal 35Ayat (1)
Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa koperasi atauusaha bersama memiliki keterbatasan kemampuan untuk menambahmodal. Namun, di sisi lain koperasi atau usaha bersama tetap harusmemastikan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepadaPemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan konseppertanggungan bersama dan berbagi risiko antaranggota, danmenghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal bagi usahaasuransi yang dijalankan oleh Perusah.ran Asur.rnsi dan PerusahaanAsuransi Syariah berbentuk koperasi atau usaha bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) hurufc.
Ayat (3)Ketentuan ini juga dimaksudkal untuk menegaskan konseppertanggungan bersama dan berbagi risiko antaranggota, danmenghindari adanya anggota yang hanya menjadi pemodal
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'persyaratan keuangan" antara lain besaransimpanan pokok dan simpanan wajib yang harus disetor oleh anggota.
Pasal 36Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaanreasuransi syariah agar benar-benar menjalankal fungsinya sebagaipenanggung dan/ atau penanggung ulang.
Optimalisasi
PRESIDENR EPUBLIK IND ONES IA
-14-
Optimalisasi pemanfaatan kapasitas reasuransi dalam negeri dilakukandengan menempatkan sebanyak-banyalnya pertanggungan ulangasuransi pada Perusahaan Asuransi dan/atau perusahaan reasuransi didalam negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengantetap memperhatikan prinsip manajemen risiko, terutama penyebaranrisiko.
Pasal 37Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, baik secara sendiri-sendirimaupun bersama-sama, dapat melakukan langkah- langkah, seperti:a. membentuk perusahaan reasuransi baru;b. menggabungkan beberapa badan usaha milik negara yang bergerak di
bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasilpenggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi;
c. memberikan fasilitas untuk pembentukan pool atau konsorsiumasurarrsi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam; atau
d. menghindari pengenaan pqiak berganda terhadap industriperasuransian.
Pasal 38Cukup jelas.
Pasal 39Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan persyaratan bagi pihakyang akan menyelenggarakan Program Asuransi Wajib, misalnya besarmodal dan ketersediaan infrastruktur usaha'
Ayat (4)Yang dimaksud dengan "manfaat tambahan" adalah besaran manfaatyang diberikan dan bukan tambahan jenis manfaat.
Ayat (5)Cukup jeLas.
Pasal 40Ayat (1)
Perubahan kepemilikan mencakup antara lain perubahan komposisisaham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.
Ayat (2)
f,,DPRESIDEN
R EPUEJLIK INDONESIA
- 15-
Ayat 12\Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Pasal 41Cukup jelas.
Pasal 42Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)HaI yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas JasaKeuangan antara lain adanya transfer portofolio pertanggungan ataupengembalian hak Pemegang Polis atau Tertanggung sebelumPerusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi tersebutmenghentikan kegiatan usahanya.
Pasal 43Cukup jelas.
Pasal 44Ayat (1)
Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segeradilakukan untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis,Tertanggu ng, atau Peserta.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)
$).)-r)c>.€
PRESIDENREPLiPL.IK lN D ONESIA
-16-
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 45Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:a. mekanisrne pembubaran badan hukum Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah;
b. jumlah anggota tim likuidasi;c. penghasilan tim likuidasi;d. tata cara pelaksanaan likuidasi;e. jangka waktu likuidasi;f. pengawasan pelaksanaan likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
g. tata cara pengalihan aset dan kewajiban Perusahaan Asuransi,Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atauperusahaan reasuransi syariah; dan
h. pertanggungiawaban tim likuidasi.
Pasal 46Cukup jelas.
Pasal 47Cukup jelas.
Pasal 48Ayat (l)
Tagihan diajukan melalui Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkanuntuk memudahkan proses penagihan, tetapi Otoritas Jasa Keuangantidak melakukan verifikasi terhadap tagihan tersebut.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 49Cukup jelas.
Pasal 50
PRESIDENREPUBLIK IN D ONES IA
-t7-Pasal 50
Ayat (1)Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yangberfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yangterintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasakeuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, danperusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh MenteriKeuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangberalih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkanUndang-Undang ini.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 51Cukup jelas.
Pasal 52Cukup jelas.
Pasal 53Ayat (1)
Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjaminpengembalian sebagiarr atau seluruh ha} Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau PerusahaanAsuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.
Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untukmeningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industriperasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapatmeningkatlarr minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.
Ayat(21Cukup jelas.
Ayat (3)CukupjeLas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Pasal 54
FRESIDENR EI] UEL IK IND ONES IA
-18_
Pasal 54Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'independen" adalah tidak dipengaruhi olehpihak lain.
Yang dimaksud dengan "imparsid" adalah tidak berpihak pada salahsatu pihak yang bersengketa.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 55Ayat (1)
Huruf aCukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cYang dimaksud dengan openilai' adalah penilai aset.
Huruf dCukup jelas.
Ayat (21
Ketentuan ini didasarkan pertimbangan bahwa Usaha Perasuransiarmemiliki karakteristik yarrg khas sehingga profesi penyedia jasa bagiPerusahaan Perasuransian harus memenplf ftqalifikasi tertentu.
Ayat (3)Cukup jelas.
Pasal 56Cukup jelas.
Pasal 57
PRESIDENREPtJtsLIK IN D ONES IA
-19-
Pasal 57Ayat (1)
Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian olehOtoritas Jasa Keuangan antara Iain aspek tata kelola, perilaku usaha,dan kesehatan keuangan.
Yang dimaksud dengan upengawasan' antara lain analisis laporan,pemeriksaan, dan penyidikan.
Ayat (2)Kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransidal reasuransi untuk mendukung perekonomian nasiona-l melputi halkepemilikan asing atas Perusahaan Perasuransian, peningkatankapasitas asuransi, asuransi s,yariah, reasuransi, dan reasuransisyariah dalam negeri, serta pemberian fasilitas fiskal kepadaperseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, danmenengah.
Pasal 58Cukup jelas.
Pasal 59Cukup jelas.
Pasal 6OAyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Huruf a
Cukup jelas.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Huruf fCukup jelas.
Huruf g
PRESIDENR EP UE'_ iK INDONESIA
-20-
Huruf gCukup jelas.
Huruf hCukup jelas.
Huruf iCukup jelas.
HurufjCukup jelas.
Huruf kCukup jelas.
Huruf IAngka 1
Cukup jelas.
Arrdr'a2Cukup jelas,
Angka 3Cukup jelas.
Angka 4Cukup jelas.
Angka 5Yang dimaksud dengan produk asuransi tertentu yang dapatdihentikan pemasarannya adalah produk yang dapatmerugikan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta,produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norrna yang berlaku di masyarakat, darr/atauproduk yang dapat membahayakan keuangan PerusahaanAsuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusaha€u1reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
Angka 6Cukup jelas.
Huruf mCukup jelas.
HurufnCukup jelas.
Pasal 61
PRESIDENR EPI.]RL IK IN D ONESIA
-2t-Pasal 61
Ayat (1)Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cana pemeriksaan di kantorPerusahaan Perasuransian dan/ atau pemeriksaan di kantor OtoritasJasa Keuangan. Pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuralsiandapat dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraErn kegiatanusaha Perusahaan Perasuransian dan/atau terhadap aspek tertentudari penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.Sedangkan pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dilakukanhanya terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usahaPerusahaan Perasuransian.
Pemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan dapat ditindaklanjutidengan pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian apabila:
a. data, dokumen, dan/atau keterangan dari PerusahaanPerasuransian yang diperiksa tidak dapat memberikan dasar yangcukup bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lainyang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukanpemeriksaan di kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk membuatkesimpulan atas hasil pemeriksaan di kantor Otoritas JasaKeuangan; dan /atau
b. adanya tanggapan Perusahaan Perasuransian yang diperiksaterhadap kesimpulan hasil pemeriksaan di kantor Otoritas JasaKeuangan.
Ayat (2)Yang dimaksud dengan 'pihak lain" adalah badan, lembaga, institusi,atau orang, baik dari dalam maupun luar Otoritas Jasa Keuangan.Pihak tersebut antara lain akuntan publik, konsultan aktuaria, penilaikerugian, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan/atau pejabatpenyidik Kepolisian Republik Indonesia.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (a)
Cukup jelas.
Ayat (s)Cukup jelas.
Pasal 62Ayat (r)
Cukup jelas.
Ayat (2)
q,DPRESIDEN
R EPLIAL !K INDONESIA
-22 -
Ayat (21
Huruf aYang dimaksud dengan "kekayaan"tanah, gedung, dan kendaraan.
Huruf bCukup jelas.
Huruf cCukup jelas.
Huruf dCukup jelas.
Huruf eCukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
antara Lain surat berharga,
Ketentuan ini didasarkan bahwa direksi dan komisaris nonaktifPerusahaan Perasuransian dianggap pihak yang paling mengetahuikeadaan keuangan dan operasional Perusahaan Perasuransian yangsedang diambil alih kepengurusannya oleh Pengelola Statuter.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Pasal 63Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Yang dimaksud "perintah tertulis' adalah perintah secara tertulisuntuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu gunamemenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasakeuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian PemegangPolis, Tertanggung, atau Peserta.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)Cukup jelas.
Ayat (s)
$-,DPRESIDEN
R EPUBLIK INDONESIA
-23-
Ayat (5)Cukup jelas.
Pasal 64Cukup jelas.
Pasal 65Cukup jelas.
Pasal 66Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Ketentuan ini didasarkan bahwa Pengendali mempunyai per.rnanpenting, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapatmempengaruhi pengelolaan atau kebijakan suatu PerusahaanPerasuransian.
Ayat (3)Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)Cukup jelas.
Ayat (6)Cukup jelas.
Pasal 67Informasi yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa informasiyang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitasperekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentinganpelindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha lidak sehat.Informasi rahasia tersebut dapat dialses oleh pegawai Otoritas JasaKeuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh OtoritasJasa Keuangan.
Pasal 68Ayat (l)
Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasiddam mengatur para anggotanya (self regulatory) d* melancarkankoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
$).)-ilt>^-€
Pasal 69Ayat
PRESIDENR EPLIBL IK INDONESIA
-24-
Ayat (2)Cukup jelas.
(1)Penugasan atau pendelegasian wewenang tertentu dari Otoritas JasaKeuangan kepada asosiasi antara lain penyusunan standar etikausalra dan tata perilaku (ade of anduc{, pembentukan profil risikodan tabel mortalita, serta pelaksanaan dan penetapan sertifikasikeagenan.
Ayat (2)Cukup jelas.
Pasal 7OCukup jelas.
Pasal 7lAyat (1)
Cukup jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)Contoh kondisi yang membahayakan kepentingan Pemegang Polis,Tertanggung, atau Peserta antara lain kondisi keuangan peru sahaanmemburuk secara drastis, pemegang saham tidak kooperatif,dan/atau direksi dan komisaris, atau yang setara dengan direksi dankomisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, tidakmemiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan.
Ayat (4)Cukup jelas.
Pasal 72Cukup jelas.
Pasal 73Cukup jelas.
Pasa-l 74Cukup jelas.
Pasal 75
#).)-r,},c>^4
PRESIDENREF]UBL.IK INDONESIA
-25-
Pasal 75Cukup jelas.
Pasa-l 76Cukup jelas.
Pasal 77Cukup jelas.
Pasal 78Cukup jelas.
Pasal 79Cukup jelas.
Pasal 80Cukup jelas.
Pasal 8lCukup jel;as.
Pasal 82Cukup jelas.
Pasal 83Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)Cukup jelas.
Ayat (3)Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin di luar izin usaha. Contohizin atau persetujuan antara lain izin untuk memasarkan produkasuransi dan persetujuan untuk banwos surance.
Pasal 84Cukup jelas.
Pasal 85Cukup jelas.
Pasal 86Cukup jelas.
Pasal 87
PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA
-26-
Pasal 87Ayat (l)
Cukup jelas.
Ayat (2)Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuanganantara lain mengenai kewajiban membuat rencana keda dankewajiban perusahaan menginforrnasikan rencana pemisahan kepadaPemegang Polis dan Peserta.
Pasal 88Cukup jelas.
Pasal 89Ketentuan yang wajib disesuaikan termasuk ketentuan mengenai aspekProgram Asuransi Wajib yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpangdan dana kecelakaan lalu lintas jalan.
Pasal 9OCukup jelas.
Pasal 91Cukup jelas.
Pasal 92Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5618
