68

(s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Page 2: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

1

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJARS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2019

OISIAPKAN DAN DIBUAT OLEH DIREKSI:

Direktur Utamadr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ., MARS.

NtP. 1962043019871 1 1001

2. Direktur Medik dan Keperawatan

dr. Rahmi Handayani, Sp.KJ., MARS.

N r P. 1 9690307200801 2024

3. Direktur SDM dan Pendidikandr. Galianti Prihandayani, Sp.KJ.

NrP. 1 9730928200501 2001

4. Direktur Keuangan dan Administrasi UmumNurul Sri Hidayati Rini, SE., Ak., MMRS.

NlP. 196510261 98703200'1

Loporon Akvnlobilitos Kinerio RSMM Bogor 20lg

@

-Drrw-----

Page 3: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang berkat

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi

(RSMM) Bogor Tahun 2019 ini dapat terselesaikan.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan RS. dr. H. Marzoeki

Mahdi Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dalam bentuk program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2019.Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan capaian

serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan kinerja RS. dr. H.

Mazoeki Mahdi Bogor yang akan datang.

Wassal amu' al ai Ru m Wr. Wb.

19Direktur'*'*/

()&h "r\IIITAHDI8060oSunaryanto, SpKJ, MARS

19871 1 1001

iiiLoporon Akuntobilitos Krneryo RSMM Bogor 20lg

(s

t

Page 4: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DIREKSI ...................................................................................... ii KATA PENGANTAR .............................................................................................................. iii DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iv IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................................... viii BAB I: PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................... 1 1.2 Maksud dan Tujuan Laporan ............................................................................... 2 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .................................................... 2

1.3.1 Tugas Pokok .............................................................................................. 3 1.3.2 Fungsi ........................................................................................................ 3 1.3.3 Struktur Organisasi .................................................................................... 3 1.3.4 Peran Strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor ................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 6

BAB II: PERENCANAAN KINERJA .................................................................................... 8 2.1 Penetapan Kinerja .............................................................................................. 8 2.2 Perjanjian Kinerja ................................................................................................ 9

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 12

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................. 12 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2019 ................................... 13 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2017 ..................... 16 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi 2019 dan Target 2019 .......................... 19 3.1.4 Analisa Terhadap Penilaian Perjanjian Kinerja 2019 ............................. 22 3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................................ 51

3.2 Realisasi Anggaran .......................................................................................... 57

BAB IV: PENUTUP ............................................................................................................ 68 LAMPIRAN ............................................................................................................................. ix

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ............................................................................ ix 2) Rencana Kerja Tahunan 2019 . .......................................................................... xii 3) Matriks Program Kerja 2019 .............................................................................. xv 4) Indikator Kinerja Individu Direktur Utama Tahun 2019 ..................................... xx 5) Indikator Kinerja Terpilih Tahun 2019 ............................................................ xxiv

Page 5: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis yang ditetapkan melalui rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun

2019. Rencana dan penetapan kinerja tersebut mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta

Rencana Strategis Bisnis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2015-2019.

Laporan akuntabilitas kinerja yang disajikan secara garis besar berisi informasi

mengenai keberhasilan capaian kinerja tahun 2019 yang telah diukur dalam pengukuran

kinerja kegiatan. Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Bisnis Tahun

2015-2019, sehingga hasil capaian program yang dilaporkan dapat dibandingkan dengan

capaian program di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan target jangka menengah yaitu

tahun 2019.

Sebagai bahan evaluasi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan yang telah dicapai pada

tahun 2019 tetapi juga memuat kendala atau kekurangan-kekurangan yang ada sehingga

dapat dirumuskan solusinya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja tahun 2019 tidak lepas dari dukungan anggaran yang mengacu

pada DIPA RM dan BLU dengan alokasi anggaran sebesar Rp.209.480.702.000,- dan daya

serap anggaran sebesar Rp.177.257.502.925,- atau sebesar 84.62% dari total pagu.

Page 6: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang

digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik, terdiri dari

berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Renstra, Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan keinginan kita semua.

Upaya ke arah itu telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

diantaranya:

1. Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari KKN;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari KKN;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

6. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/PER/XII/2012 tanggal 1

Desember 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan;

8. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor

HK.02.04/I/1568/12 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal

Bina Upaya Kesehatan.

Berdasarkan peraturan diatas jelas bahwa setiap instansi pemerintah harus

melaksanakan SAKIP sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan atas penggunaan anggaran.

Page 7: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 2

1.2 Maksud dan Tujuan Laporan LAKIP RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas

atau pertanggungjawaban Direktur Utama kepada Kementerian Kesehatan RI atas

pelaksanaan tugas dan fungsi yang disusun melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi ini diharapkan dapat

menjadi umpan balik dan tolok ukur perbaikan bagi kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

di masa yang akan datang.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 255/MENKES/PER /IN/2008

tanggal 11 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi

Bogor, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI. RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dipimpin oleh seorang Kepala

yang disebut Direktur Utama.

RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dikategorikan sebagai Rumah Sakit Jiwa Kelas A

yang merupakan Pusat Rujukan Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan

unggulan Rehabilitasi Psikososial pada tahun 2019.

1.3.1 Tugas Pokok RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan di bidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan

dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

1.3.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok di atas RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

menyelengarakan fungsi:

1. Pelayanan Medis di bidang kesehatan jiwa;

2. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan bidang kesehatan jiwa;

3. Penunjang Medis dan Non Medis;

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;

5. Pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran dan pendidikan

kedokteran berkelanjutan di bidang kesehatan jiwa;

6. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lainnya;

7. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa;

Page 8: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 3

8. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa;

9. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

1.3.3 Struktur Organisasi Secara garis besar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

255/MENKES/PER /III/2008 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dipimpin oleh seorang kepala

yang disebut Direktur Utama dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Direktorat Medik dan Keperawatan;

2. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;

3. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;

4. Instalasi-Instalasi sebagai Unit Pelayanan Non Struktural.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 9: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 4

1.3.4 Peran Strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 1.3.4.1 Visi, Misi dan Budaya Kerja Organisasi VISI: Menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional dengan unggulan layanan rehabilitasi psikososial

pada tahun 2019.

MISI: 1. Mewujudkan layanan kesehatan jiwa dengan unggulan rehabilitasi psikososial;

2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan riset unggulan dalam bidang

kesehatan jiwa;

3. Meningkatkan peran strategis dalam program kesehatan jiwa nasional;

4. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan stakeholder;

5. Meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai untuk mencapai kesejahteraan.

BUDAYA KERJA ORGANISASI: 1. Belajar dan berkembang; 2. Profesionalisme; 3. Bekerja seimbang; 4. Kekeluargaan; 5. Saling menghargai; 6. Motivasi dan komitmen.

1.3.4.2 Tantangan Strategis Memperhatikan dinamika tuntutan stakeholder dan informasi dari benchmark, maka

tantangan strategis yang akan dihadapi oleh RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor untuk periode

2015–2019 sebagai berikut:

1. Mengembangkan layanan unggulan menjadi rumah sakit rujukan nasional kesehatan

jiwa;

2. Mengembangkan layanan yang spesifik, komprehensif dan kolaboratif;

3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan patient safety;

4. Mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik;

5. Melakukan transformasi layanan fokus pada tupoksi;

6. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam pengembangan

layanan kesehatan jiwa;

7. Menjadi pusat pendidikan dan riset kesehatan jiwa;

8. Mewujudkan kehandalan sarana dan prasarana;

9. Mewujudkan sistem informasi RS yang terintegrasi;

Page 10: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 5

10. Meningkatkan SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja;

11. Mewujudkan sistem penganggaran berbasis kebutuhan.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019

menjelaskan pencapaian kinerja RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019. Capaian

tersebut mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja yang

ditetapkan pada awal tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang, dengan

kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi

kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, membandingkan realisasi

kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif

solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,

analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Page 11: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 6

B. Realisasi Anggaran Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja tahun 2019

2) Rencana Kerja Tahunan 2019

3) Matriks Program Kerja Tahun 2019

4) Indikator Kinerja Individu Direktur Utama 2019

5) Indikator Kinerja Terpilih 2019

Page 12: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Kinerja Untuk mencapai visi, misi dan tujuan maka ditetapkanlah sasaran strategis yang

mengacu kepada pada Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/Stakeholder;

2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional;

3. Terwujudnya Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial;

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu;

5. Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa yang Aplikabel untuk

Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikosial;

6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa;

7. Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan

Multidiplin;

8. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa;

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan;

10. Terwujudnya POBO yang Optimal;

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif;

12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit;

13. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana;

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten.

Page 13: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 8

2.2 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja RS sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER

1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder

1 Tingkat Kepuasan Pelanggan 85% 2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 100%

2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional

Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

3

a. Persentase rujukan yang berkualitas 70% b. Persentase Konsultasi 70% c. Persentase Pencapaian Integrasi

Layanan 100%

4 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin

1 Model Layanan

5 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 90%

6 Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial

2 Institusi Nasional, 1

Institusi di ASEAN + 1 Asia

PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3. Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial

7 Persentase Rehabilitan yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial 85%

8 Persentase Rehabilitan Yang Mandiri di Masyarakat 50%

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu 9 Akreditasi Paripurna Lulus Akreditasi

SNARS

5.

Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

10 Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)

Mendapatkan Lisensi

6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa 11 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan

Kesehatan Jiwa 85%

7. Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin

12 Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 6 Layanan

8. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa

13 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 5 Kelompok

PERSEPEKTIF FINANSIAL

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan 14 Tingkat Efisiensi Anggaran 90%

10. Terwujudnya POBO yang Optimal 15 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 45%

PERSEPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16 Tingkat Proses Budaya Kinerja 90%

17 Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar 85%

12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi 18 Level IT yang Terintegrasi Integrated 1

13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 19 Tingkat Kehandalan Sarpras /

OverallEquipment Effectiveness (OEE) 85%

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten

20 Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar 90%

21 Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar 80%

Page 14: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Pengukuran Kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan

kegagalan dari sasaran strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam kurun waktu lima

tahun yang dijabarkan dalam pengukuran kinerja pertahun (2019) dengan alat ukur berupa

indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi

capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator pada tahun berjalan,

sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RSB Tahun 2015-2019, untuk itu data

pembanding yang kami sajikan antara tahun 2018 dan tahun 2019. Berdasarkan pengukuran

kinerja tersebut diperoleh informasi masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti

dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program

/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran

kinerja ini juga di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan

dari sasaran strategis RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dalam kurun waktu satu tahun 2019

serta memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan

misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja tahun

2019 adalah sebagai berikut:

Page 15: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 10

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi 2019 Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2019

REALISASI 2019

TERCAPAI (1) / TIDAK

TERCAPAI (0)

PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER

1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder

1 Tingkat Kepuasan Pelanggan 85% 88.88% 1

2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 100% 100% 1

2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional

Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

3

Persentase rujukan yang berkualitas 70% 100% 1

Persentase Konsultasi 70% 100% 1 Persentase Pencapaian Integrasi Layanan 100% 100% 1

4

Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin

1 Model Layanan

1 Model Layanan 1

5 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 90% 100% 1

6

Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di

ASEAN + 1 Asia

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di

ASEAN

0

PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3. Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial

7 Persentase Rehabilitan yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial

85% 93.73% 1

8 Persentase Rehabilitan Yang Mandiri di Masyarakat 50% 41.93% 0

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

9 Akreditasi Paripurna Lulus

Akreditasi SNARS

Lulus Akreditasi SNARS

Paripurna

1

5.

Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

10

Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)

Mendapatkan Lisensi

Proses Pengajuan 0

6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa

11 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa 85% 85.70% 1

7.

Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin

12 Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

6 Layanan 6 Layanan 1

8.

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa

13 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

5 Kelompok 5 Kelompok 1

PERSEPEKTIF FINANSIAL

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan

14 Tingkat Efisiensi Anggaran 90% 84.62% 0

10. Terwujudnya POBO yang Optimal 15 Rasio PNBP Terhadap Biaya

Operasional (PB) 45% 51.25% 1

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

Page 16: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 11

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2019

REALISASI 2019

TERCAPAI (1) / TIDAK

TERCAPAI (0)

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16 Tingkat Proses Budaya Kinerja 90% 97.91% 1

17 Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar

85% 70.49% 0

12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi

18 Level IT yang Terintegrasi Integrated 1 Integrated 1 1

13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 19

Tingkat Kehandalan Sarpras / OverallEquipment Effectiveness (OEE)

85% 86.70% 1

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten

20 Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar

90% 94.00% 1

21 Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar

80% 56.00% 0

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi 2019 dan Realisasi 2018 Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI 2019

REALISASI 2018

PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER

1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder

1 Tingkat Kepuasan Pelanggan 88.88% 86.74% 2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 100% 100%

2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional

Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

3 Persentase rujukan yang berkualitas 100% 97.61% Persentase Konsultasi 100% 99.30% Persentase Pencapaian Integrasi Layanan 100% 100%

4 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin

1 Model Layanan

1 Model Layanan

5 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 100% 100%

6 Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di

ASEAN

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di

ASEAN

PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3. Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial

7 Persentase Rehabilitan yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial 93.73% 92.15%

8 Persentase Rehabilitan Yang Mandiri di Masyarakat 41.93% 47.50%

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

9 Akreditasi Paripurna

Lulus Akreditasi SNARS

Paripurna

- Lulus Akreditasi Versi 2012 - Monitoring pasca akreditasi - Survei Verifikasi Akreditasi II - Persiapan reakreditasi

5. Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk

10 Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)

Proses Pengajuan

Proses Pengajuan

Page 17: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 12

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI 2019

REALISASI 2018

Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa

11 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa 85.70% 85.38%

7.

Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin

12 Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 6 Layanan 6 Layanan

8.

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa

13 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 5 Kelompok 5 Kelompok

PERSEPEKTIF FINANSIAL

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan

14 Tingkat Efisiensi Anggaran 84.62% 88,83%

10. Terwujudnya POBO yang Optimal 15 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional

(PB) 51.25% 56,81%

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16 Tingkat Proses Budaya Kinerja 97.91% 97.39%

17 Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar 70.49% 72.08%

12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi

18 Level IT yang Terintegrasi Integrated 1 Integrated 1

13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 19 Tingkat Kehandalan Sarpras /

OverallEquipment Effectiveness (OEE) 86.70% 86.72%

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten

20 Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar 94.00% 96.07%

21 Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar 56.00% 76.85%

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi 2019 dan Target 2019

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Target 2020

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI2019

TARGET 2020

PERSEPEKTIF STAKEHOLDER/ CUSTOMER

1. Terwujudnya Kepuasan Pelanggan/ Stakeholder

1 Tingkat Kepuasan Pelanggan 88.88% 85% 2 Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) 100% 100%

2. Terwujudnya Peran Strategis Menjadi RS Jiwa Rujukan Nasional

Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

3 Persentase rujukan yang berkualitas 100% 70% Persentase Konsultasi 100% 70% Persentase Pencapaian Integrasi Layanan 100% 100%

4 Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin

1 Model Layanan

1 Model Layanan

5 Pusat Promosi Kesehatan Jiwa 100% 90%

6 Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian dan Layanan di Bidang Rehabilitasi Psikososial

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di

ASEAN

2 Institusi Nasional, 1 Institusi di

ASEAN + 1 Asia

Page 18: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 13

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI2019

TARGET 2020

PERSEPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3. Terwujudnya Layanan Ungulan Rehabilitasi Psikososial

7 Persentase Rehabilitan yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial 93.73% 85%

8 Persentase Rehabilitan Yang Mandiri di Masyarakat 41.93% 50%

4. Terwujudnya Layanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

9 Akreditasi Paripurna

Lulus Akreditasi SNARS

Paripurna

Lulus Akreditasi SNARS

5.

Terwujudnya Pusat Riset dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Yang Aplikabel untuk Mendukung Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial

10 Lisensi Sebagai Pusat Riset dan Pendidikan di Bidang Rehabilitasi Psikososial dari Lembaga yang Berwenang (Kementerian Kesehatan RI)

Proses Pengajuan

Mendapatkan Lisensi

6. Terwujudnya Kemitraan yang Berkualitas di Bidang Kesehatan Jiwa

11 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa 85.70% 85%

7.

Terwujudnya Transformasi Layanan Kesehatan Jiwa dengan Pendekatan Layanan Multidisiplin

12 Proses bisnis yang Terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 6 Layanan 6 Layanan

8.

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Derajat Kesehatan Jiwa

13 Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa 5 Kelompok 5 Kelompok

PERSEPEKTIF FINANSIAL

9. Terwujudnya Efisiensi Anggaran Berbasis Kebutuhan

14 Tingkat Efisiensi Anggaran 84.62% 90%

10. Terwujudnya POBO yang Optimal 15 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional

(PB) 51.25% 45%

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN

11. Terwujudnya Budaya Kinerja yang Efektif

16 Tingkat Proses Budaya Kinerja 90% 97.39%

17 Persentase SDM yang memiliki Kinerja Sesuai Standar 85% 72.08%

12. Terwujudnya Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi

18 Level IT yang Terintegrasi Integrated 1 Integrated 1

13. Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 19 Tingkat Kehandalan Sarpras /

OverallEquipment Effectiveness (OEE) 85% 86.72%

14. Terwujudnya SDM yang Handal dan Kompeten

20 Persentase SDM yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar 90% 96.07%

21 Persentase SDM yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar 80% 76.85%

Page 19: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 14

3.1.4 Analisa Terhadap Penilaian Perjanjian Kinerja 2019 Analisa yang dilakukan terhadap penilaian perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Grafik 3.1

Tingkat Kepuasan Pelanggan Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Dari survei kepuasan pelanggan yang dilakukan selama Tahun 2019 didapat rata rata

kepuasan pelanggan 88.89%, capaian tersebut diatas target yang ditetapkan sebesar

85%. Namun masih ada beberapa faktor seperti salah satunya yang paling banyak

dikeluhkan adalah kebersihan dan kenyamanan sarana dan prasarana dan juga

pelayanan kepada pelanggan.

Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya fasilitas keselamatan dan kenyamanan untuk pasien;

b. Belum optimalnya pelayanan pada pasien dan keluarga;

c. Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana;

d. Belum optimalnya layanan customer service yang dapat menampung komplain pasien;

Rencana Pemecahan masalah: a. Melengkapi fasilitas untuk keselamatan dan kenyamanan pasien dan pengunjung;

b. Meningkatkan kemampuan tenaga pelayanan yang berhubungan langsung dengan

pelanggan;

c. Mengevaluasi pemeliharaan sarana dan prasana;

d. Meningkatkan kemampuan tenaga dan penambahan tenaga di unit customer service.

82%84%86%88%90%

TARGET CAPAIAN

85%

88.88%

TINGKAT KEPUASAN PELANGGANTAHUN 2019

Page 20: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 15

2. Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Grafik 3.2

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK) Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian Penanganan keluhan pelanggan tahun 2019 adalah 100% atau Skor 100,

artinya seluruh komplain yang masuk telah ditangani dan ditindaklanjuti, Dengan

demikian capaian tahun 2019 sudah sesuai dengan target yang ada. Sehingga

perbandingan capaian tahun dengan tahun sebelumnya sebelumnya tidak mengalami

perubahan.

Kendala dan permasalahan: Kecepatan respon terhadap komplain sudah dapat dilaksanakan sesuai target dibawah

Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat. Namun tercapainya target

100% tersebut tidak berarti tidak adanya kendala di lapangan. Ada beberapa kendala

yang ditemui antara lain:

a. Belum terpenuhinya jumlah tenaga sesuai kebutuhan;

b. Belum ada pelatihan khusus dalam hal penanganan keluhan pelanggan;

c. Belum tersedianya fasilitas ruangan khusus menangani keluhan pelanggan;

d. Belum optimalnya monitoring evaluasi.

Rencana Pemecahan masalah: a. Pemenuhan jumlah tenaga sesuai kebutuhan;

b. Pelatihan penanganan keluhan pelanggan;

c. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi penanganan keluhan

pelanggan;

d. Mengoptimalkan monitoring evaluasi.

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

100% 100%

KECEPATAN RESPON TERHADAP KOMPLAIN (KRK)TAHUN 2019

Page 21: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 16

3. Tingkat Kualitas Sistem Rujukan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa a. Persentase Rujukan Yang Berkualitas

Grafik 3.3 Persentase Rujukan Yang Berkualitas Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Persentase rujukan yang berkualitas yaitu dengan mengukur jumlah rujukan tepat

indikasi dibandingkan dengan jumlah rujukan, sudah dilaksanakan dengan

persentase 100%. Capaian angka tersebut melebihi target sebesar 70%. Rujukan

yang dimaksud adalah rujukan pasien dengan gangguan jiwa ke RSMM Bogor atas

indikasi medis. Tingginya angka capaian rujukan yang berkualitas ini disebabkan

karena sudah terjalinnya koordinasi antara RSMM Bogor melalui Instalasi Kesehatan

Jiwa Masyarakat dengan Puskesmas-Puskesmas di wilayah binaan RSMM Bogor,

melalui MoU dengan Dinas Kesehatan. RSMM Bogor juga rutin mengadakan

pertemuan dengan petugas kesehatan Puskesmas untuk menjalin kemitraan dan

meningkatkan koordinasi, sehingga petugas Puskesmas dapat memberikan

penanganan awal pasien dengan gangguan jiwa dan melakukan rujukan ke RS. dr.

H. Marzoeki Mahdi Bogor sesuai indikasi.

b. Persentase Konsultasi Grafik 3.4

Persentase Konsultasi Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

70%100%

PERSENTASE RUJUKAN YANG BERKUALITASTAHUN 2019

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

70%100%

PERSENTASE KONSULTASITAHUN 2019

Page 22: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 17

Kondisi yang dicapai saat ini: Persentase konsultasi adalah menghitung jumlah konsultasi yang terlaksana

dibandingkan dengan target konsultasi. Tahun 2019 capaian konsultasi (psikiatri)

mencapai 100%. Capaian angka tersebut melebihi target sebesar 70%. Konsultasi

yang dimaksud adalah konsultasi dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa

yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas kepada tim kesehatan jiwa di

RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor. Konsultasi dilakukan dengan berbagai cara, baik

melalui konsultasi langsung pada saat kunjungan pendampingan petugas RS. dr. H.

Marzoeki Mahdi Bogor ke Puskesmas, maupun konsultasi lewat telepon.

c. Persentase Pencapaian Integrasi Layanan Grafik 3.5

Persentase Pencapaian Integrasi Layanan Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian tahun 2019 adalah sebesar 100%, capaian tersebut sesuai dengan target

tahun 2019 sebesar 100%. Hal ini karena telah dilaksanakannya layanan kesehatan

primer dengan melakukan integrase pada puskesmas di kota Bogor.

Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi yang menganalisis tingkat kualitas

sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan jiwa;

b. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi luar terkait;

c. Terbatasnya jumlah SDM untuk melaksanakan pendampingan ke layanan

kesehatan baik primer maupun sekunder.

Rencana Pemecahan masalah: a. Monitoring dan evaluasi oleh manajemen ditingkatkan;

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

100% 100%

PERSENTASE PENCAPAIAN INTEGRASI LAYANANTAHUN 2019

Page 23: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 18

b. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan Kota dan

Kabupaten Bogor, Dinas Sosial, rumah sakit sekitar, Puskesmas, Sekolah-

sekolah, perusahaan dll).

4. Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa Dengan Pendekatan Pelayanan

Multidisiplin Grafik 3.6

Pengembangan Model Layanan Kesehatan Jiwa Dengan Pendekatan Pelayanan Multidisiplin Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Pengembangan 1 model layanan kesehatan jiwa dengan pendekatan pelayanan multi

disiplin untuk tahun 2019 adalah berupa pelayanan psikogeriatri terpadu. Layanan

tersebut masih terus dikembangkan pengembangan.

Kendala dan permasalahan: a. Dokter subspesialis jiwa psikogeriatri masih dalam proses belajar di UI;

b. Sarana dan prasarana belum lengkap.

Rencana Pemecahan masalah: a. Merekrut dokter spesialis kedokteran jiwa sub psikogeriatri;

b. Melengkapi sarana dan prasarana.

0

1

1

TARGET CAPAIAN

1 1

PENGEMBANGAN MODEL LAYANAN KESEHATAN JIWA DENGAN PENDEKATAN PELAYANAN MULTIDISIPLIN

TAHUN 2019

Page 24: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 19

5. Pusat Promosi Kesehatan Jiwa Grafik 3.7

Pusat Promosi Kesehatan Jiwa Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Tujuan dari promosi kesehatan jiwa adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya kesehatan jiwa, dan mengenali secara dini tanda-tanda gangguan jiwa,

sehingga bisa diberikan penanganan yang tepat pada waktu yang tepat. Promosi

kesehatan jiwa dilakukan oleh RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor dengan instalasi

Keswamas sebagai promotor utama dengan kegiatan berupa promotif dan preventif

melalui berbagai media, baik promosi secara langsung di dalam maupun di luar RS,

maupun promosi melalui media cetak dan elektronik. Pada tahun 2019 capaian dari

kinerja menjadi pusat promosi kesehatan jiwa sudah mencapai 100% dari target 90%.

Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya koordinasi antar unit lintas sektoral;

b. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa dan masih

tingginya stigma terhadap gangguan jiwa;

c. Belum optimalnya sistem pembiayaan untuk pasien dengan gangguan jiwa, terutama

untuk pasien terlantar.

Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan koordinasi lintas sektor secara lebih intensif;

b. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat dengan cara penyuluhan, membuat

leaflet, spanduk dan poster, melakukan promosi pada stakeholder dan koordinasi

yang kontinyu.

85%90%95%

100%

TARGET CAPAIAN

90%

100%

PUSAT PROMOSI KESEHATAN JIWATAHUN 2019

Page 25: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 20

6. Kerjasama Nasional Dan Internasional Dalam Pendidikan, Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi

Grafik 3.8 Kerjasama Nasional dan Internasional Dalam Pendidikan,

Penelitian Dan Layanan Di Bidang Rehabilitasi Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Target capaian kerjasama nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian dan

layanan di bidang Rehabilitasi Psikososial adalah kerjasama dengan 2 institusi nasional

dan 1 institusi internasional di Asean dan 1 institusi Asia. Kerjasama dengan nasional dan

institusi internasional di Asean sudah terlaksana, yaitu dengan Permai Hospital, Johor

Bahru, Malaysia. Kerjasama dengan institusi di Asia belum terlaksana karena belum

mendapatkan ijin dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Kendala dan permasalahan: a. Belum adanya ijin dari Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai kerjasama dengan

institusi di Asia;

b. Waktu pelaksanaan yang kurang tepat dengan administrasi yang kurang terstruktur.

Rencana Pemecahan masalah: a. Melakukan advokasi ke Kementerian Kesehatan RI, negara yang dituju;

b. Dan persiapan administrasi jauh hari sebelum pelaksanaan.

0%

200%

400%

TARGET CAPAIAN

43

KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN LAYANAN DI BIDANG REHABILITASI PSIKOSOSIAL

TAHUN 2019

Page 26: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 21

7. Persentase Rehabilitan Yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial Grafik 3.9

Persentase Rehabilitan Yang Mengalami Perbaikan Fungsi Personal dan Sosial Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Perbaikan fungsi personal dan sosial adalah peningkatan kemampuan pasien gangguan

jiwa yang telah menjalani penatalaksanaan, baik medikamentosa, psikoterapi dan

rehabilitasi psikososial, dimana tujuan rehabilitasi psikososial ini adalah untuk

meningkatkan berbagai ketrampilan pasien (ketrampilan hidup, ketrampilan sosial, fungsi

kognitif dan ketrampilan vokasional) yang mengalami gangguan pada saat seseorang

mengalami gangguan jiwa berat. Peningkatan fungsi tersebut dihitung dengan skor GAF

(Global Assessment of Functioning), yang mengukur fungsi psikologi, fungsi sosial dan

fungsi okupasional. Presentase Rehabilitan yang mengalami perbaikan fungsi personal

dan sosial pada tahun 2019 mencapai angka 93.73% dari target 85% yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2019 sudah dilaksanakan asesmen di Instalasi Rehabilitasi

Psikososial, melaksanakan kegiatan dan dinyatakan telah menyelesaikan modul evaluasi

dan monitoring terus dilakukan.

Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya sistem case management yang dilakukan terhadap Rehabilitan

yang telah menjalani rehabilitasi psikososial dan kembali ke tempat tinggalnya;

b. Tidak semua rehabilitan selalu terpantau di masyarakat.

Rencana Pemecahan masalah: a. Fungsi case manager lebih ditingkatkan;

b. Pemantauan Rehabilitan lebih baik termasuk pada keluarga.

80%

90%

100%

TARGET CAPAIAN

85%93.73%

PERSENTASE REHABILITAN YANG MENGALAMI PERBAIKAN FUNGSI PERSONAL DAN SOSIAL

TAHUN 2019

Page 27: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 22

8. Persentase Rehabilitan Yang Mandiri Di Masyarakat Grafik 3.10

Persentase Rehabilitan Yang Mandiri Di Masyarakat Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Rehabilitan yang mandiri di masyarakat adalah pengukuran fungsi Rehabilitan yang telah

menyelesaikan kegiatan rehabilitasi psikososial dan mengalami perbaikan fungsi

personal dan sosial. Pada saat pasien tersebut pulang, petugas dari rehabilitasi

psikososial akan melakukan follow up selama pasien tinggal di masyarakat. Follow up ini

dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi

pasien tetap optimal di masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melalui

kemitraan lintas sektor, rehabilitasi berbasis masyarakat, dan case management.

Capaian presentase Rehabilitan yang mandiri di masyarakat baru mencapai target

sebesar 41.93% dari target 50%.

Kendala dan permasalahan: a. Belum optimalnya sistem case management yang dilakukan terhadap Rehabilitan

yang telah menjalani rehabilitasi psikososial dan kembali ke tempat tinggalnya;

b. Belum akuratnya data Rehabilitan di tempat tinggalnya;

c. Belum optimalnya kerjasama dengan unit terkait di masyarakat dalam penanganan

pasien dengan gangguan jiwa di masyarakat;

d. Kurangnya tenaga pekerja sosial yang melakukan kunjungan rumah;

e. Belum adanya undang-undang yang mengatur tentang penerimaan ODGJ.

Rencana Pemecahan masalah: a. Mengoptimalkan pendataan Rehabilitan yang telah menjalani kegiatan rehabilitasi

psikososial dan telah kembali ke tempat tinggalnya;

b. Meningkatkan kemitraan dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan pasien

gangguan jiwa di masyarakat;

35%40%45%50%

TARGET CAPAIAN

50%

41.93%

PERSENTASE REHABILITAN YANG MANDIRI DI MASYARAKATTAHUN 2019

Page 28: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 23

c. Menjalin kerjasama lintas sektor dalam kegiatan rehabilitasi berbasis komunitas

untuk membantu menjaga stabilitas dan kemandirian Rehabilitan di lingkungannya;

d. Memberikan advokasi kepada perusahaan swasta untuk dapat menerima tenaga

ODGJ.

9. Akreditasi Paripurna

Grafik 3.11 Akreditasi Paripurna Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Tanggal 26-30 Agustus 2019 RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah melaksanakan

penilaian Survei Akreditasi Versi SNARS Edisi 1 dengan hasil “Lulus Paripurna”.

Hasilnya memuaskan dengan masih menyandang predikat Paripurna. Pada tahun 2019

Rumah Sakit sudah dapat mengimplementasikan aplikasi KARS baik itu SIKARS maupun

SISMADAK untuk pelaporan indikator mutu RS dan Dokumen Akreditasi. Program

Perbaikan Strategis sudah diusahakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang di

persyaratkan pada standar akreditasi Rumah Sakit. Perbaikan yang terus menerus baik

dokumen, sarana dan prasarana serta peningkatan pengetahuan dan kompetensi

petugas untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

dilaksanakan secara optimal.

Kendala dan Permasalahan: a. Belum seluruh petugas memiliki pemahaman yang baik tentang mutu dan

keselamatan pasien;

b. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal;

c. Sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal;

d. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja;

e. Belum seluruh petugas terampil dalam pelaksanaan code red, code blue dan

penanganan bencana;

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

Paripurna Paripurna

AKREDITASI PARIPURNATAHUN 2019

Page 29: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 24

f. Belum seluruh pejabat struktural dan ka unit kerja terlibat secara aktif dalam proses

akreditasi.

Rencana Pemecahan Masalah: a. Pelatihan PMKP untuk seluruh pejabat Struktural dan Ka Unit kerja;

b. Optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana;

c. Capaian indicator mutu dan indicator kinerja menjadi bagian dari penilaian kinerja

pegawai sehingga bisa dilakukan monev secara optimal;

d. Rapat koordinasi secara rutin antar unit kerja dan antar pokja;

e. Simulasi mandiri dan terjadwal kompetensi dasar akreditasi: code red, code blue,

penanganan bencana, PPI dasar, K3 RS di seluruh unit kerja;

f. Melibatkan secara aktif pejabat struktural sebagai pengampu unit kerja dan

pengampu pokja.

10. Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan Di Bidang Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan)

Grafik 3.12 Lisensi Sebagai Pusat Riset Dan Pendidikan di Bidang

Rehabilitasi Psikososial Dari Lembaga Yang Berwenang (Kementerian Kesehatan) Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sedang berproses mengajukan lisensi menuju Pusat

Riset dan Pendidikan Rehabilitasi Psikososial. Penyusunan kurikulum sudah dibuat.

Dengan penyusunan modul dan kurikulum ini, selanjutnya akan dilakukan pengesahan

melalui akreditasi oleh Lembaga yang berwenang, sehingga diharapkan dapat menjadi

rujukan dalam pelatihan petugas rehabilitasi psikososial di Indonesia. Pada tahun 2019

telah dilakukan pengembangan Psychiatric High Care Unit dan pelayanan psikiatri

lainnya sesuai standar. Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Riset

sudah dalam proses penyelesaian.

0

2

TARGET CAPAIAN

Mendapatkan Lisensi

Proses Pengajuan

LISENSI SEBAGAI PUSAT RISET DAN PENDIDIKAN DI BIDANG REHABILITASI PSIKOSOSIAL DARI LEMBAGA YANG BERWENANG

(KEMENTERIAN KESEHATAN RI)TAHUN 2019

Page 30: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 25

Kendala dan Permasalahan: a. Penyusunan modul pelatihan bagi instrukstur lain, modul pelaksanaan IRP masih

belum selesai;

b. Belum tersedia sarana pendukung riset, pengolah data, dan gedung pusat data.

Rencana Pemecahan Masalah: a. Penyelesaian modul;

b. Optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana;

11. Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa

Grafik 3.13 Tingkat Kualitas Kemitraan Layanan Kesehatan Jiwa Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang di capai saat ini: Kemitraan dalam pelayanan kesehatan jiwa merupakan hal yang pemting, dan RSMM

Bogor sebagai rumah sakit jiwa mempunyai tanggungjawab untuk menjadi leader dari

proses kemitraan tersebut. Mengingat hanya sebagian kecil penderita gangguan jiwa

yang dapat ditangani oleh RS, dan sebagian besar penderita tinggal di masyarakat, maka

tanggungjawab dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa merupakan

tanggungjawab bersama. Pelayanan kesehatan jiwa dilakukan bersama-sama melalui

kemitraan, antara sektor kesehatan, sosial dan sektor lain yang terkait. Kerjasama ini

diperkuat dengan perjanjian kerjasama, yang membagi tanggungjawab masing-masing

institusi dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Saat ini RSMM Bogor telah menjalin

kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas

Pendidikan. Tingkat kualitas hubungan kemitraan kesehatan jiwa adalah berfungsinya

hubungan kemitraan kesehatan jiwa yang meliputi fungsi koordinasi, kolaborasi,

pendampingan dan sistem rujukan. Pada tahun 2019 tingkat kualitas kemitraan layanan

kesehatan jiwa ini mencapai 85.70% dari target 85%. Capaian ini sudah melebihi target

yang di tetapkan, tetapi masih ada beberapa hal yang dikerjakan belum optimal.

85%85%86%86%

TARGET CAPAIAN

85%

85.70%

TINGKAT KUALITAS KEMITRAAN LAYANAN KESEHATAN JIWATAHUN 2019

Page 31: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 26

Kendala dan permasalahan: a. Kemitraan belum berjalan optimal, pada beberapa wilayah belum terjalin perjanjian

kerjasama;

b. Turunan dari kerjasama dengan Dinas Kesehatan belum optimal terlaksana di tingkat

Puskesmas;

c. Belum semua wilayah terjalin kerjasama melalui perjanjian kerjasama.

Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektor pada jangkauan yang lebih

luas, mengingat RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor adalah rumah sakit jiwa rujukan

nasional;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui permasalahan yang

dihadapi, sehingga bisa dilakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat.

12. Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa

Grafik 3.14 Proses Bisnis Yang Terintegrasi Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Proses bisnis yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan jiwa merupakan proses

pemberian pelayanan yang komprehensif, multidisiplin yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sebagai rumah sakit jiwa, RS. dr. H.

Marzoeki Mahdi Bogor mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang

komprehensif pada masyarakat, sehingga dapat menjadi rujukan bagi rumah sakit jiwa

lain dan bagi pemberi layanan kesehatan di PPK I dan PPK II dalam pelayanan kesehatan

jiwa. Pada tahun 2019 terdapat 6 layanan sebagai transformasi layanan kesehatan jiwa

dengan pendekatan multi disiplin, yaitu:

0

5

10

TARGET CAPAIAN

6 Layanan 6 Layanan

PROSES BISNIS YANG TERINTEGRASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA

TAHUN 2019

Page 32: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 27

a. Klinik Early Psychotic;

b. Klinik Anak Remaja;

c. Klinik Ansietas Depresi;

d. Klinik Psikogeriatri;

e. Klinik CLP (Consultation Liaison Psychiatry);

f. Assesment Center.

Kegiatan 6 layanan tersebut sudah dilaksanakan pada tahun 2019, dengan jumlah pasien

mulai meningkat setiap triwulannya.

13. Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Grafik 3.15

Pembinaan Kelompok Swabantu Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang di capai saat ini: Kelompok swabantu merupakan kelompok yang terdiri dari pasien dan keluarganya, yang

saling mendukung dalam proses menuju recovery, sehingga pasien dan keluarganya

dapat saling membantu dalam penanganan pasien. Kelompok swabantu ini sangat

penting dalam proses pemulihan pasien dan membantu RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

menjalin komunikasi dengan pelanggan. Dengan komunikasi yang baik diharapkan

kualitas layanan tetap terjaga dan masalah-masalah yang mungkin timbul dapat segera

teratasi, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2019 sudah dilakukan pembinaan kelompok swabantu dalam pelayanan

kesehatan jiwa, bahkan dilakukan pemantapan pendampingan kelompok swabantu

tersebut sebanyak 5 kelompok swabantu, yaitu:

a. Komunitas Peduli Skozofrenia Indonesia (KPSI) simpul Bogor;

b. Bipolar Care Indonesia (BCI) Bogor;

c. Kelompok Keluarga Day Care (KKDC);

d. Kelompok Pasien Diabetes Mellitus;

e. Kelompok Psikososial Pasien Hemodialisa.

0

5

TARGET CAPAIAN

5 Kelompok 5 Kelompok

PEMBINAAN KELOMPOK SWABANTUDALAM PELAYANAN KESEHATAN JIWA

TAHUN 2019

Page 33: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 28

Masing-masing kelompok tersebut bertemu secara berkala dibawah bimbingan dan

pendampingan petugas RS.

Kendala dan permasalahan: a. Kurangnya data kelompok swabantu;

b. Beberapa kelompok hanya dapat meluangkan waktu dihari libur.

Rencana Pemecahan masalah: a. Mendata dengan cermat kelompok swabantu;

b. Adanya simbiosis mutualisme untuk kerjasama;

c. Memfasilitasi keberadaan kelompok swabantu.

14. Tingkat Efisiensi Anggaran Grafik 3.16

Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian tahun 2019 adalah sebesar 84.62%, tidak mencapai target yang telah

ditetapkan, yaitu sebesar 90%. Tingkat efisiensi anggaran adalah kondisi yang

menggambarkan realisasi belanja dibandingkan dengan perencanaan yang berbasis

kebutuhan. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp87.599.568.601,- atau mencapai 81.44

persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp107.558.248.000,-. Realisasi Belanja

Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp177.257.502.925,- atau mencapai

84.62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp209.480.702.000,-.

Kendala dan permasalahan: Ketidaktercapaian target belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan disebabkan

beberapa hal diantaranya:

80%

85%

90%

TARGET CAPAIAN

90%

84.62%

TINGKAT EFISIENSI ANGGARANTAHUN 2019

Page 34: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 29

a. Tidak optimalnya serapan anggaran belanja modal (SIM RS, peralatan non medik dll);

b. Terdapat beberapa ajuan dalam proses yang tidak direalisasikan (obat, alkes dan

bahan penunjang lain);

c. Dilakukan Revisi DIPA atas dana BLU untuk pelaksanaan kegiatan namun tidak

optimal dalam realisasi serapannya;

d. Beberapa kegiatan SDM dan Diklit tidak terlaksana sesuai rencana awal.

Rencana Pemecahan masalah: Agar pencapaian realisasi anggaran belanja dapat mencapai target sesuai dengan yang

ditetapkan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Perencanaan pengadaan yang lebih baik (berbasis program);

b. Percepatan proses pengadaan dengan melakukan lelang pra DIPA;

c. Monitoring dan evaluasi terus-menerus atas pelaksanaan pengadaan barang dan

jasa;

d. Pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui proses pengadaan lelang agar lebih

efisien.

15. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

Grafik 3.17 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: POBO adalah Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Biaya

Operasional (PB). Capaian POBO untuk tahun 2019 adalah sebesar 51.25%, mencapai

target yang telah ditetapkan dalam RSB sebesar 45%. Pencapaian PNBP pada tahun

2019 adalah sebesar Rp. 79.317.710.139,- sedangkan biaya operasional adalah sebesar

Rp. 154.753.989.515,-

40%45%50%55%

TARGET CAPAIAN

45%

51.25%

RASIO PNBP TERHADAP BIAYA OPERASIONAL (PB)TAHUN 2019

Page 35: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 30

Kendala dan permasalahan: a. Belum selesainya proses verifikasi tagihan BPJS atas pelayanan pasien Bulan

Desember 2019, sehingga pendapatan pasien yang ditanggung BPJS belum dapat

diakui sebagai pendapatan tahun 2019;

b. Masih tertundanya verifikasi atas tagihan obat pasien yang ditanggung BPJS karena

kurangnya tenaga verifikator BPJS;

c. Menurunnya kunjungan pasien rawat jalan dan BOR rawat inap karena kebijakan

BPJS yang tidak menanggung pasien umum yang berobat di RS. dr. H. Marzoeki

Mahdi Bogor;

d. Belum optimalnya penerimaan dan pemanfaatan aset RS;

e. Masih cukup tingginya biaya operasional RS terutama biaya pemeliharaan.

Rencana Pemecahan masalah: Agar pencapaian rasio POBO dapat mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan,

perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Melakukan upaya percepatan penerbitan BA umpan balik dari BPJS atas klaim yang

diajukan, dengan melakukan koordinasi dengan verifikator dan petugas BPJS;

b. Melakukan koordinasi internal terkait pemenuhan kelengkapan dan kesesuaian klaim

dengan aturan BPJS, sehingga penundaan proses verifikasi dapat dihindari;

c. Meningkatkan pendapatan RS melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan,

agar kunjungan pasien dan BOR layanan umum tetap tinggi walaupun tidak

ditanggung oleh BPJS;

d. Melakukan upaya efisiensi atas biaya operasional RS pada semua aspek baik

layanan maupun administrasi RS;

e. Membuka layanan-layanan unggulan baru.

16. Tingkat Proses Budaya Kerja

Grafik 3.18 Tingkat Proses Budaya Kerja Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

85%90%95%

100%

TARGET CAPAIAN

90%

97.91%

TINGKAT PROSES BUDAYA KINERJATAHUN 2019

Page 36: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 31

Kondisi yang dicapai saat ini: Berdasarkan penarikan data dari sistem finger print di Bagian SDM RS. dr. H. Marzoeki

Mahdi Bogor pada tahun 2019 didapatkan persentasi sebesar 97,91% pegawai

melakukan finger print sebagai tanda kehadiran di tempat kerja (masuk dan pulang kerja)

melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90%. Hal ini berarti bahwa tingkat

proses budaya kinerja di RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor yang diukur dengan indikator

kepatuhan presensi dengan finger print telah patuh pada peraturan, sedangkan pegawai

yang tidak melakukan finger print dikarenakan tidak hadir, baik karena cuti, izin, atau

alasan lainnya.

Kendala dan permasalahan: Telah dilakukan beberapa program untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat

kehadiran pegawai, namun masih ada beberapa kendala, yaitu:

a. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN

khususnya penerapan hukuman disiplin, karena prosedur penyelesaian yang

panjang dan birokratis;

b. Adanya tenaga shift yang tidak melakukan shift sesuai dengan jadwal yang telah

diserahkan ke SDM;

c. Masih adanya jadwal dinas yang terlambat diserahkan bahkan tidak diserahkan ke

Bagian SDM, sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan setting jadwal.

Terutama kehadiran dokter IGD;

d. Perlu adanya penambahan alat fingerprint yang dapat digunakan untuk

mempermudah pegawai melakukan fingerprint dan perlu adanya program

pemeliharaan secara rutin baik software maupun hardware.

Rencana Pemecahan masalah: a. Dibuat pedoman/kebijakan tentang peraturan pegawai rumah sakit dimana

didalamnya termasuk tentang disiplin pegawai RS. dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai

turunan dari PP 53 tahun 2010;

b. Adanya reward dan consequency bagi unit/pegawai yang mentaati aturan;

c. Dilakukan penambahan alat dan software finger print dan dilakukan pemeliharaan

dengan sistem kontrak service dengan distributornya sehingga alat dapat terjaga

dengan baik.

Page 37: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Tahunan 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 32

17. Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar Grafik 3.19

Persentase SDM Yang Memiliki Kinerja Sesuai Standar Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Prosentase SDM yang memiliki kinerja sesuai standar adalah SDM yang memenuhi

kriteria sesuai standar berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan

langsung melalui penilaian Indeks Kinerja Individu (IKI) dengan nilai sama dengan atau

lebih besar dari 1. Pada tahun 2019 prosentase kinerja mencapai 70.49%. Lebih rendah

dari target yang ditetapkan yaitu 85%.

Kendala dan permasalahan : a. Adanya perubahan kebijakan dalam penlayanan pasien dengan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) dimana RS Khusus hanya melayani kekhususannya dan layanan lain

yang menunjang kekhususannya, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut

terjadi penurunan jumlah pasien yang mengakibatkan menurunnya jumlah kinerja

pegawai dari target awal;

b. Masih adanya persepsi yang berbeda dalam memberikan penilaian terhadap

bawahannya;

c. Kurang pahamnya atasan dalam menyusun target stafnya sehingga penilaian belum

mencerminkan kinerja staf;

d. Pedoman yang ada belum secara utuh dan detail memuat sistem dan prosedur

dalam penilaian kinerja pegawai.

Rencana Pemecahan masalah: a. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga capaian dapat dipantau

dan dilakukan revisi sesuai kebutuhan;

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

85%70.49%

PERSENTASE SDM YANG MEMILIKI KINERJA SESUAI STANDARTAHUN 2019

Page 38: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 33

b. Sosialisasi dan bimbingan teknis penentuan target dan penilaian kinerja sehingga

para pejabat penilai mempunyai kemampuan yang sama dalam menentukan target

dan memberikan penilaian;

c. Merevisi pedoman remunerasi berdasarkan perkembangan organisasi dan

ketentuan remunerasi yang berlaku.

18. Level IT Yang Terintegrasi

Grafik 3.20 Level IT Yang Terintegrasi Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Untuk level pengembangan IT pada level Integrated, infrastuktur dan platform lebih

mendukung operasional rumah sakit seperti aset / BMN, pengembalian rekam medik, e-

Tiketing, serta Visite dokter sehingga seluruh sistem saling terhubung dan memudahkan

perawatan dan pemeliharaannya. Belum tercapainya target kinerja pada tahun ini karena

baru 3 (tiga) modul pengembangan IT Integrated I yang tersusun dan juga sistem yang

masih belum stabil berjalan. Kurangnya tenaga IT di RS juga menjadi salah satu faktor

yang menghambat kinerja Instalasi SIRS.

Pelayanan sistem informasi rumah sakit menjadi hal yang sangat vital untuk menunjang

manajemen RS. Keberhasilan dari program Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) ini

sangat berdampak besar bagi pemenuhan informasi data rumah sakit secara akurat dan

cepat. Terkait telah tercapainya target mutu pelayanan di Instalasi ini mengindikasikan

bahwa seluruh pihak dengan bekerjasama dengan Tim SIRS dan Tenaga Ahli IT terus

berusaha membangun dan mengembangkan aplikasi SIMRS yang mandiri dan

professional. RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor terus berupaya dengan jalan bekerjasama

dengan Tenaga Ahli IT dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SIMRS yang

mandiri.

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

Integrated 1 Integrated 1

LEVEL IT YANG TERINTEGRASITAHUN 2019

Page 39: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 34

19. Tingkat Kehandalan Sarpras/Overall Equipment Effectiveness (OEE) Grafik 3.21

Tingkat Kehandalan Sarpras/ Overall Equipment Effectiveness (OEE) Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Capaian tahun 2019 adalah 86,70% dengan target 85%, sehingga capaian angka

tersebut telah mencapai target.

Kendala dan permasalahan: a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai peralatan teknologi tinggi;

b. Masih kurangnya peralatan untuk perbaikan sarana, prasarana dan peralatan;

c. Masih lemahnya koordinasi antara IPSRS dengan unit-unit yang terkait.

Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan kualitas SDM di IPSRS dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan

berkelanjutan di bidang masing-masing;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

20. Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Grafik 3.22

Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

84%

86%

88%

TARGET CAPAIAN

85%86.70%

TINGKAT KEHANDALAN SARPRAS / OVERALLEQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE)

TAHUN 2019

88%90%92%94%

TARGET CAPAIAN

90%

94.00%

PERSENTASE SDM YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI STANDARTAHUN 2019

Page 40: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 35

Kondisi yang dicapai saat ini: Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar adalah jumlah tenaga

kesehatan yang memiliki ijazah minimal DIII dibagi jumlah seluruh tenaga kesehatan. Dari

data base yang dipunyai oleh Bagian SDM RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor pada tahun

2019, data yang dicapai adalah 94.00% dibandingkan dengan target yang ditetapkan

90%. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring selama tahun 2019, indikator prosentase

SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar perlu dilakukan perubahan definisi

operasional dan cara hitungnya dikarenakan nilai capaian yang didapat akan tetap dan

tidak dapat dijadikan sebagai indikator yang memotivasi kinerja.

Rencana Pemecahan masalah: a. Dilakukan perubahan terhadap definisi operasional sehingga lebih mendekati kepada

sasaran yang lebih tajam;

b. Perlu ditetapkan pedoman pola ketenagaan di rumah sakit sehingga kebutuhan

ketenagaan dapat diterapkan.

21. Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar

Grafik 3.23 Persentase SDM Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Kondisi yang dicapai saat ini: Presentase SDM yang mengikuti pelatihan terstandard (20 JPL) pada Tahun 2019

merupakan akumulasi dari seluruh jumlah jam Pelatihan/Seminar/ Simposium/Lokakarya

(In House Training/Out house Training) yang diikuti oleh setiap SDM RS. dr. H. Marzoeki

Mahdi Bogor. Kegiatan tersebut. Capaian kegiatan pelatihan tersebut adalah 56.00%.

Capaian tersebut telah melebihi target 2019 sebesar 80%.

Kendala dan permasalahan: a. Sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelatihan terstandar masih dilakukan

secara manual, karena belum terintegrasi antara Bagian SDM dan Bagian Diklit;

0%

50%

100%

TARGET CAPAIAN

80%56.00%

PERSENTASE SDM YANG MENDAPAT PELATIHAN SESUAI STANDARTAHUN 2019

Page 41: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 36

b. Assesment kebutuhan pelatihan telah dilakukan sebagai bahan untuk pemetaan

kebutuhan pelatihan SDM, namum belum menjadi base line data kebutuhan pelatihan

ideal untuk mencapai kompetensi standar dalam mencapai visi misi RS, sehingga

pemerataan pelatihan belum optimal;

c. Beberapa Pelatihan/Seminar/Simposium/Lokakarya (In House Training dan Out

house Training) yang diikuti oleh staf RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor seringkali <

20 JPL, sehingga untuk memenuhi standar kebutuhan jam pelatihan harus mengikuti

2–3 jenis pelatihan dalam 1 tahun.

Rencana Pemecahan masalah: a. Meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antara Bagian SDM dan Bagian

agar Pencatatan dan Pelaporan kegiatan pelatihan dapat terintegrasi antara Bagian

SDM dan Bagian Diklit;

b. Pemetaan kebutuhan pelatihan selalu diperbaiki untuk mendapatkan hasil pemetaan

kebutuhan pelatihan yang sesuai tuntutan standar kompetensi, maupun upaya

mencapai visi misi rumah sakit;

c. Pelaksanaan kegiatan In house training dan Out house training yang dikuti oleh staf

diprioritaskan bagi pelatihan dengan jumlah Jam Pelatihan >20 JPL dan terakreditasi

oleh lembaga yang berwenang ataupun organisasi profesi sehingga dapat digunakan

sebagai persyaratan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR)

bagi tenaga fungsional serta disesuaikan dengan pemetaan kebutuhan pelatihan.

Page 42: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Tahunan 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 37

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 3.1.5.1 Sumber Daya Manusia

Data pegawai RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Tahun 2019 terdiri dari tenaga PNS/CPNS,

tenaga calon BLU, tenaga honorer, dan Peer/ass peer serta ditambah dengan tenaga Dokter

Tamu dapat dilihat pada beberapa tabel berikut ini. Tabel yang kami sampaikan, termasuk

data mutasi pegawai, baik masuk maupun keluar, serta klasifikasi pegawai berdasarkan

pendidikan, usia dan jenis kelamin. Tabel 3.4

Ketenagaan RS Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN JENIS TENAGA TAHUN

2019 PNS CPNS BLU PKWT/ HONORER

DOKTER TAMU

1 MEDIS 48 4 0 14 7 73

DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI SPESIALIS 36 1 0 0

7 44

DOKTER UMUM / DOKTER GIGI UMUM 12 3 0 14

0 29

2 PARAMEDIS 430 18 54 65 0 567 KEPERAWATAN 328 2 46 56 0 432 BIDAN 17 0 1 1 0 19 TENAGA KESEHATAN LAINNYA 85 16 7 8 116

3 NON MEDIS 168 0 24 113 0 304

TOTAL TENAGA

645 22 78 192 7 944

Grafik 2.1

Ketenagaan RS Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Grafik 2.2 Ketenagaan Medis Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

MEDIS4.81%

PARAMEDIS61.97%

NON MEDIS33.22%

KETENAGAAN RSTAHUN 2019

DOKTER SPESIALIS / DOKTER GIGI

SPESIALIS75.00%

DOKTER UMUM / DOKTER GIGI UMUM

25.00%

KETENAGAAN MEDIS RSTAHUN 2019

Page 43: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 38

Grafik 2.3 Ketenagaan Paramedis Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Berdasarkan data-data tersebut di atas, diketahui bahwa sebagian besar adalah

tenaga Paramedis yaitu sebesar 60.06%. Kemudian berturut-turut adalah tenaga Non Medis

(32.20%) dan Medis (7.73%).

Dari komposisi tersebut memperlihatkan bahwa RSMM Bogor lebih mengutamakan

tenaga di bidang pelayanan (67.80%) khususnya terkait tugas pokok dan fungsi dari RSMM

Bogor sebagai Rumah Sakit khusus Jiwa dengan Layanan Unggulan Rehabilitasi Psikososial.

Secara khusus tenaga pelayanan tersebut didistribusikan pada unit-unit layanan, yaitu:

layanan rawat jalan, layanan rawat inap, layanan gawat darurat, layanan rehabilitasi

psikososial dan layanan penunjang lainnya. ketenagaan RSMM Bogor dapat melakukan

pelayanan sesuai standar dan dapat menghasilkan pendapatan sesuai yang ditargetkan

walaupun kuantitas layanan lebih ditentukan dari kedatangan pelanggan dan kebijakan-

kebijakan layanan, seperti ketentuan BPJS Kesehatan tentang layanan RS sesuai

kekhususannya yang mengakibatkan berkurangnya jumlah kunjungan ke RSMM Bogor.

Grafik 2.4 Ketenagaan RS Selama 4 Tahun Terakhir

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Berdasarkan Grafik di atas, diketahui bahwa tenaga PNS sejak 2016 mengalami

peningkatan dari 723 orang di Tahun 2019 menjadi 667 orang. Sedangkan pegawai Non PNS

tidak mengalami perubahan yang berarti.

KEPERAWATAN76.28%

BIDAN3.95%

TENAGA KESEHATAN

LAINNYA19.77%

KETENAGAAN PARAMEDIS RSTAHUN 2019

0

500

1,000

PNS/CPNS NON PNS

723

280

692

288

679

291

667

277

ORA

NG

KETENAGAAN RS BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIANSELAMA 4 TAHUN TERAKHIR

2016

2017

2018

2019

Page 44: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Tahunan 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 39

Grafik 2.5 Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Berdasarkan Grafik tersebut, ternyata jenis kelamin perempuan lebih banyak

dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 55.30%, atau sebanyak 522 orang. Grafik 2.6

Ketenagaan RS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya masih ada

tenaga yang pendidikannya masih di bawah jenjang Diploma, yaitu sebanyak 2 orang (0.22%)

berpendidikan SD, 6 orang (0.66%) berpendidikan SMP, 175 orang (19.36%) berpendidikan

SMA. Jika ditotal tenaga yang masih di bawah standar D3 sebanyak 183 orang (20.24%). Grafik 2.7

Ketenagaan RS Berdasarkan Jabatan Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Hasil Grafik tersebut di atas, dapat terlihat bahwa sebaran pegawai terbanyak

berdasarkan kelompok jabatan adalah Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 475 orang

(71.21%) jika dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Struktural.

LAKI LAKI44.70%

PEREMPUAN55.30%

KETENAGAAN RS BERDASARKAN JENIS KELAMINTAHUN 2019

SD0.22%SMP

0.66%SMA

19.36%

D354.09%

S1/D421.13% S2

3.87% SP10.33%

SP20.33%

KETENAGAAN RS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKANTAHUN 2019

STRUKTURAL2.85%

FUNGSIONAL TERTENTU

71.21% FUNGSIONAL UMUM25.94%

KETENAGAAN PNS/CPNS RS BERDASARKAN JABATANTAHUN 2019

Page 45: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Tahunan 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 40

Tabel 2.8 Tenaga Medis Tahun 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

2.1.1 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan

kesehatan di RSMM Bogor kami laporkan secara administrastif melalui Laporan Rekonsiliasi

Pengelolaan Barang Milik Negara yang didalamnya tercantum Berita Acara Rekonsiliasi

Barang Milik Negara Kode Satker 024.04.0200.415505.000.KD tanggal 21 Januari 2020 untuk

periode Tahun 2019 sebagai berikut: Tabel 3.4

Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Tahun 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO AKUN NERACA

NILAI BMN PERIODE TAHUN 2019

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR

I

POSISI BMN DI NERACA 4,542,810,473,048 5,034,441,308 4,547,844,914,356

A ASET LANCAR 8,896,942,855 3,056,693,293 11,953,636,148 1 Persediaan 8,896,942,855 3,056,693,293 11,953,636,148 B ASET TETAP 4,533,135,488,572 2,273,219,379 4,535,408,707,951 1 Tanah 4,393,036,800,000 0 4,393,036,800,000 2 Peralatan Dan Mesin 133,468,709,813 17,091,178,861 150,559,888,674 3 Gedung Dan Bangunan 116,672,687,269 2,916,320,050 119,589,007,319

4 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 8,807,383,291 0 8,807,383,291

5 Aset Tetap Lainnya 553,568,450 0 553,568,450

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0

7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -119,403,660,251 -17,734,279,532 -137,137,939,783

C ASET LAINNYA 778,041,621 -295,471,364 482,570,257

1 Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0 0 0

2 Aset Tak Berwujud 1,819,206,589 130,321,400 1,949,527,989 3 Akumulasi Amortisasi -1,041,164,968 -425,792,764 -1,466,957,732

4 Aset Lain-Lain (Aset Yang Tidak Digunakan) 451,632,600 -205,731,000 245,901,600

5 Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan

-451,632,600 205,731,000 -245,901,600

II

BMN NON NERACA 151,221,621 -46,747,224 104,474,397

020406080

100120140

SPESIALIS

KEDOKTERANJIWA

DOKTERGIGI

UMUM

SPESIALIS

KEDOKTERANGIGI

DOKTERUMUM

SPESIALIS

KESEHATAN

ANAK

SPESIALIS

REHABILITASI

MEDIS

SPESIALIS

RADIOLOGI

SPESIALIS

PENYAKIT

SYARAF

SPESIALIS

PENYAKIT THT

SPESIALIS

PENYAKIT PARU

SPESIALIS

PENYAKIT

JANTUNG

SPESIALIS

PENYAKIT

DALAM

SPESIALIS

OKUPASI TERAPI

SPESIALIS

PENYAKIT

OBSTETRI DANGINEKO

LOGI

SPESIALIS

PENYAKIT

ANESTESI

SPESIALIS

PENYAKIT

PATOLOGI

KLINIK

PNS/CPNS 13 2 4 13 3 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1

NON PNS 5 1 0 130 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

ORA

NGKETENAGAAN MEDIS RS

TAHUN 2019

Page 46: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 41

NO AKUN NERACA

NILAI BMN PERIODE TAHUN 2019

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR

A EKSTRAKOMPTABEL 1 BMN Ekstrakomptabel 613,160,306 0 613,160,306

2 Akumulasi Penyusutan Ekstrakomptabel -461,938,685 -46,747,224 -508,685,909

TOTAL GABUNGAN (I + II)

4,542,961,694,669 4,987,694,084 4,547,949,388,753

3.2 Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan Negara pada 31

Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar

Rp87.599.568.601,- atau mencapai 81.44 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar

Rp107.558.248.000,-. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp177.257.502.925,- atau mencapai 84.62 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp209.480.702.000,-. Grafik 3.5

Evaluasi Daya Serap dan Realisasi Anggaran DIPA TA 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

URAIAN KEGIATAN PAGU DIPA TA 2019

REALISASI ANGGARAN JUMLAH %

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak 107,558,248,000 87,599,568,601 81.44 JUMLAH PENDAPATAN 107,558,248,000 87,599,568,601 81.44 BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai 47,664,661,000 46,137,562,362 96.80 Belanja Barang 132,210,060,000 110,982,120,252 83.94 Jumlah Belanja Operasi 179,874,721,000 157,119,682,614 87.35 Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin 25,692,440,000 17,091,178,861 66.52 Belanja Gedung dan Bangunan 3,557,941,000 2,916,320,050 81.97 Belanja Modal lainnya 355,600,000 130,321,400 36.65 Jumlah Belanja Modal 29,605,981,000 20,137,820,311 68.02 JUMLAH BELANJA 209,480,702,000 177,257,502,925 84.62

1.5.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp87.599.568.601,- atau mencapai 81.44 persen dari estimasi pendapatan yang

ditetapkan sebesar Rp107.558.248.000,-. Pendapatan RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum (Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit)

dan Pendapatan PNBP Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah:

Page 47: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Tahunan 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 42

Tabel 3.6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN TA 2019 ANGGARAN REALISASI %

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 103,135,808,000 81,223,053,714 78.75% 2 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha 638,400,000 - 0.00%

3 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu kementerian Negara/Lembaga

87,270,000 2,020,293,592 2314.99%

4 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di Luar kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU

326,770,000 164,390,000 50.31%

5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2,900,000,000 3,332,142,970 114.90% 6 Pendapatan Lain-lain BLU 200,000,000 300,605,784 150.30% 7 Pendapatan Lainnya dari Sewa Tanah 120,000,000 322,956,700 269.13% 8 Pendapatan Lainnya dari Sewa Gedung 150,000,000 72,197,522 48.13% 9 Pendapatan PNBP Lainnya - 163,928,319 0.00%

Jumlah 107,558,248,000 87,599,568,601 81.44%

Realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit per 31 Desember 2019 hanya sebesar

81.44% dari anggarannya, hal ini disebabkan oleh :

1. Penerapan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi

dan perizinan rumah sakit sejak tanggal 17 September 2018, yang membawa dampak

terhadap jumlah kunjungan pasien non psikiatri kepesertaan BPJS, sehingga

pendapatan rumah sakit mengalami penurunan dan akibatnya rencana anggaran

pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Tertundanya pembayaran klaim piutang pasien BPJS periode Oktober-Nopember 2019

sebesar Rp. 10.916.492.231,-

3. Tertundanya pembayaran klaim piutang pasien IPWL periode Juni-Juli 2019 sebesar Rp.

480.650.450,- Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN TA 2019 TA 2018 %

1 Pendapatan jasa 87,599,568,601 97,240,982,811 -9.91% JUMLAH 87,599,568,601 97,240,982,811 -9.91%

Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

(9,91%) dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh

hal-hal seperti yang telah disebutkan di atas.

1.5.2 Belanja Realisasi Belanja instansi pada TA 2019 adalah sebesar Rp177.259.195.625,-atau

84.62% dari anggaran belanja sebesar Rp209.480.702.000,-. Rincian anggaran dan realisasi

belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Page 48: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Tahunan 2019 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor 43

Tabel 3.8 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2019

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN ANGGARAN REALISASI %

1 Belanja Pegawai 47,664,661,000 46,148,110,775 96.82% 2 Belanja Barang 132,210,060,000 110,983,812,952 83.95% 3 Belanja Modal 29,605,981,000 20,137,820,311 68.02% Total Belanja Kotor 209,480,702,000 177,269,744,038 84.62%

4 Pengembalian Belanja Pegawai - 10,548,413 0.00 5 Pengembalian Belanja Barang 1,692,700 0.00

JUMLAH 209,480,702,000 177,257,502,925 84.62%

Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar

2.99 %. Hal ini dikarenakan:

1. Terdapat efisiensi dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja.

2. Terdapat addendum kurang atas pengadaan barang dan jasa (BMHP).

3. Revisi dipa penggunaan saldo awal dana blu untuk pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan perencanaan.

1.4.1.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp46.137.562.362,- dan Rp45.799.851.613,- Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan

sebesar 0.74% dari TA 2018. Hal ini selain adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

(CPNS) juga karena adanya kenaikan belanja pegawai sebesar 5%, yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN TA 2019 TA 2018 %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 46,081,252,775 45,731,427,474 0.76 2 Belanja Lembur 66,858,000 85,529,000 (21.83) Jumlah Belanja Kotor 46,148,110,775 45,816,956,474 0.72

3 Pengembalian Belanja Pegawai 10,548,413 17,104,861 (38.33) JUMLAH 46,137,562,362 45,799,851,613 0.74

1.4.1.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp110.982.120.252,- dan Rp115.812.264.376,-. Realisasi Belanja Barang TA 2019

mengalami penurunan 4.17% dari Realisasi Belanja Barang TA 2018 dikarenakan:

1. Terdapat efisiensi harga antara harga yang telah direncanakan (HPS) dengan harga

pada saat pembelian.

2. Revisi dipa penggunaan saldo awal dana blu untuk pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan perencanaan.

Page 49: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 44

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018

RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN TA 2019 TA 2018 %

1 Belanja Barang Operasional 2,122,089,859 6,225,591,106 (65.91) 2 Belanja Barang Non Operasional 185,540,000 152,400,000 21.75 3 Belanja Barang Persediaan 11,190,856,125 20,629,946,776 (45.75) 4 Belanja Jasa 10,672,423,952 9,334,058,980 14.34 5 Belanja Pemeliharaan 1,733,672,910 3,661,572,674 (52.65) 6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri - 209,616,267 (100.00) 7 Belanja Barang BLU 85,079,230,106 75,599,078,573 12.54 Jumlah Belanja Kotor 110,983,812,952 115,812,264,376 (4.17)

8 Pengembalian Belanja (1,692,700) - JUMLAH 110,982,120,252 115,812,264,376 (4.17)

1.4.1.2.3 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 adalah sebesar

Rp17.091.178.861,- mengalami kenaikan sebesar 79.71% bila dibandingkan dengan realisasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 sebesar Rp9.510.445.574,- Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2019 dan TA 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN TA 2019 TA 2018 %

1 Peralatan dan Mesin 17,091,178,861 9,510,445,574 79.71 JUMLAH 17,091,178,861 9,510,445,574 79.71

1.4.1.2.4 Belanja Barang Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp2.916.320.050,- dan Rp9.054.352.633,- Realisasi Belanja Modal TA 2019

mengalami penurunan sebesar 210.47% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan TA 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN TA 2019 TA 2018 %

1 Gedung dan Bangunan 2,916,320,050 9,054,352,633 (210.47) JUMLAH 2,916,320,050 9,054,352,633 (210.47)

Terdapat perbedaan anggaran belanja modal gedung dan bangunan untuk tahun 2019 dan

2018, masing-masing sebesar Rp. 3.557.941.000,- dan Rp. 9.230.772.000,- dengan masing-

masing realisasi sebesar 81.97% dan 98.09%. Dari persentase realisasi tersebut penurunan

belanja modal gedung dan bangunan sebesar 16.12%, hal ini karena terdapat efisiensi harga

antara harga yang telah direncanakan dengan harga pada saat lelang.

Page 50: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 45

1.4.1.2.5 Belanja Barang Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp130.321.400,- dan Rp288.800.000,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami

penurunan sebesar 54.87% dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018. Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Modal Lainnya TA 2019 dan TA 2018 RS. Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN TA 2019 TA 2018 %

1 Belanja Modal Lainnya 130,321,400 288,800,000 -54.87 JUMLAH 130,321,400 288,800,000 (54.87)

Penurunan sebesar 54.87% dikarenakan adanya beberapa pengajuan yang tidak terealisasi.

Page 51: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 46

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Tahun 2019 merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas

teknis melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap-tiap indikator yang mendukung

sasaran program sesuai Rencana Strategis Bisnis (RSB) RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor

Tahun 2015-2019 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi pada

setiap unit kerja.

Secara umum pencapaian kinerja tahun 2019 dari 21 sasaran strategis dan yang

tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang sudah mencapai target yaitu 17

indikator atau tercapai 80.95%. Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2019 hendaknya

dapat dipertahankan, ditingkatkan serta menjadi parameter untuk pencapaian kinerja

selanjutnya. Hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kinerja diharapkan

dapat menjadi penyemangat untuk memperbaiki, mencari solusi dan alternatif

penyelesaiannya.

Page 52: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 ix

PERJANJIAN KINERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2019

Page 53: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 x

Page 54: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 ix

Page 55: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 x

RENCANA KERJA TAHUNAN

RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR TAHUN 2019

Page 56: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xi

Page 57: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 ix

MATRIKS PROGRAM KERJA RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

TAHUN 2019

Page 58: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 x

Page 59: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xi

Page 60: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xii

Page 61: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xiii

Page 62: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xiv

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN I 2019 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 63: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xv

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN II 2019 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 64: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xvi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN III 2019 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 65: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xvii

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TRIWULAN IV 2019 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 66: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSMM Bogor 2019 xviii

INDIKATOR KINERJA TERPILIH SEMESTER I 2019 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 67: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

INDIKATOR KINERJA TERPILIH SEMESTER II 2019 RS. dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR

Page 68: (s - LAKIP 2019.pdf4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Alamat: Jalan dr. Sumeru No. 114 Bogor 16111

Telp. (0251) 8324024 - 8432025 - 8320467 Fax. (0251) 8324026

Email. [email protected] Website: www.rsmmbogor.com