RANCANGAN
RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : ........ PER/M.KOMINFO/../ .TENTANG
SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIODENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA,Menimbang:a. bahwa setiap Operator Radio wajib memiliki
kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan persyaratan yang
berlaku;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib penggunaan frekuensi
dalam penyelenggaraan komunikasi radio, maka Operator Radio perlu
mendapatkan pelatihan melalui suatu Lembaga Pendidikan dan
Pelatihan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Sertifikasi Kecakapan Operator
Radio.Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3881);2.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik
Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.Kominfo/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika.MEMUTUSKAN :
Menetapkan:PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
SERTIFIKASI KECAKAPAN OPERATOR RADIO.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat,
optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.2.
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dalam Dinas Tetap Darat dan
Dinas Bergerak Darat adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang
sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.3. Komunikasi Radio
adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus pada
Stasiun Dinas Tetap dan Stasiun Dinas Bergerak Darat.4. Stasiun
Radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat
penerima atau suatu gabungan dari perangkat pemancar dan perangkat
penerima di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas
komunikasi radio.5. Dinas Tetap Darat adalah suatu dinas komunikasi
radio antar stasiun-stasiun tetap.6. Dinas Bergerak Darat adalah
suatu dinas komunikasi radio antar stasiun bergerak dan stasiun
tetap, atau antar stasiun-stasiun bergerak.7. Sertifikasi adalah
proses penerbitan sertifikat operator radio.8. Operator Radio
adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau
keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan untuk
melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pada dinas tetap
darat dan dinas bergerak darat.
9. Sertifikat Kecakapan Operator Radio (SKOR) adalah hak yang
diberikan oleh Direktur Jenderal kepada seseorang yang telah
mengikuti Pelatihan Operator Radio dan memiliki kecakapan selaku
Operator Radio.10. Kurikulum dan Silabus adalah seperangkat rencana
dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar
mengajar.11. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sertifkasi Kecakapan
Operator Radio adalah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi
melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) di bidang kecakapan
operator radio.12. Menteri adalah Menteri Komunikasi dan
Informatika.13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.14. Direktur Jenderal
adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan
Informatika.BAB IIPENYELENGGARAAN SERTIFIKASIBagian
KesatuSertifikat Kecakapan Operator RadioPasal 2(1) Setiap
pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun
Dinas Tetap Darat dan Stasiun Dinas Bergerak Darat harus
dioperasikan oleh Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat
Kecakapan Operator Radio.(2) Sertifikat Kecakapan Operator Radio
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh seseorang setelah
mengikuti Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio dan
dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.
(3) Sertifikat Kecakapan Operator Radio sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.Bagian
KeduaPendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Kecakapan
Operator RadioPasal 3(1) Setiap calon Operator Radio wajib
mengikuti Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio pada Lembaga
Diklat yang memenuhi persyaratan.(2) Lembaga Diklat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Diklat milik Pemerintah atau
Lembaga Diklat swasta yang berbadan hukum Indonesia yang telah
mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan Diklat Sertifikasi
Kecakapan Operator Radio dari Direktur Jenderal.(3) Untuk
mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga
Diklat SKOR mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan
harus melengkapi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis
sebagai berikut :a. akta pendirian yang telah disahkan oleh
instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya
mencantumkan bidang penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Kecakapan
Operator Radio;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. mempunyai Instruktur yang berpengalaman sekurang-kurangnya 2
(dua) orang;
d. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan dan
untuk menyelenggarakan Diklat SKOR; dan
e. menerapkan kurikulum dan silabus Diklat Sertifkasi Kecakapan
Operator Radio yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.(4) Lembaga
Diklat SKOR sebagaimana pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan
kegiatan Diklat SKOR secara berkala kepada Direktur Jenderal.(5)
Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan
perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).Pasal 4Lembaga Diklat Sertifikasi Kecakapan
Operator Radio yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan
perlengkapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
tidak akan mendapatkan rekomendasi.Bagian Ketiga
Ujian Negara Sertifikasi
Pasal 5(1) Setelah mengikuti Diklat SKOR sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1), setiap calon Operator Radio wajib mengikuti
Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.(2) Calon Operator Radio
melalui Lembaga Diklat SKOR mendaftar kepada Panitia Ujian Negara
Sertifikasi SKOR dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai
berikut :a. formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini, yang telah diisi lengkap;
b. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah
dilegalisir;
c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian
Republik Indonesia bagi peserta perorangan atau Surat Keterangan
Bekerja bagi perserta yang berasal dari korporasi;d. pas foto
berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 lembar dengan latar belakang
hijau.(3) Peserta Ujian Negara Sertifikasi Kecakapan Operator
Radio, dikenakan biaya yang merupakan penerimaan bukan pajak dan
besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal
6Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi SKOR dilaksanakan oleh
Panitia Ujian Negara Sertifikasi SKOR yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 7Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi SKOR
dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal.Pasal 8Tata tertib
dan tata cara penilaian hasil Ujian Negara Sertifikasi SKOR dibuat
oleh Panitia Ujian Negara SKOR.
Pasal 9Panitia Ujian Negara Sertifikasi SKOR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ujian
Negara Sertifikasi SKOR kepada Direktur Jenderal.
Bagian Keempat
Perpanjangan Sertifikat Kecakapan Operator RadioPasal 10(1)
Sertifikat Kecakapan Operator Radio sebagaimana dimaksud pada Pasal
2 ayat (2) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.(2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kecakapan
Operator Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan
persyaratan sebagai berikut :
a. dokumen asli Sertifikat Kecakapan Operator Radio yang telah
dimiliki;
b. foto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan
latar belakang warna hijau.(3) Dalam hal Sertifikat Kecakapan
Operator Radio hilang atau rusak, pemegang Sertifikat Kecakapan
Operator Radio dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat atau
salinan yang dilegalisir oleh Direktorat Jenderal dengan
melampirkan :a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
Republik Indonesia setempat untuk Sertifikat Kecakapan Operator
Radio yang hilang atau fotokopi untuk Sertifikat Kecakapan Operator
Radio yang rusak;b. Pas foto berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2
(dua) lembar dengan latar belakang warna hijau.BAB IIIPEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
Pasal 11Direktorat Jenderal melaksanakan fungsi pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat Sertifikasi Kecakapan
Operator Radio yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Sertifikasi
Kecakapan Operator Radio.
Pasal 12(1) Lembaga Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
yang terbukti tidak menerapkan kurikulum dan silabus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e atau tidak mengirimkan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberi
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30
(tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan.(2) Jika Lembaga
Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio telah diberi peringatan
3 (tiga) kali dan tetap tidak melakukan perbaikan, maka rekomendasi
penyelenggaraan DIklat SKOR dicabut dan dilarang menyelenggarakan
Diklat SKOR.
BAB IVKetentuan PERALIHAN
Pasal 13Lembaga Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang
telah menyelenggarakan Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus melaporkan
penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Kecakapan Operator Radio yang
telah dilaksanakan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu
paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya
peraturan ini.
BAB VPENUTUP
Pasal 14Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta
pada tanggal MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIATIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di: Jakarta
pada tanggal:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
AMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..........
NOMOR ....
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIANOMOR........TAHUN 2011TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN
OPERATOR RADIO
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIATIFATUL SEMBIRINGFORMULIR PENDAFTARAN
MENGIKUTI UJIAN NEGARA SERTIFIKASI
SERTIFIKAT KECAKAPAN OPERATOR RADIO (SKOR)
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama lengkap:.
Tempat dan tanggal lahir :.
Alamat tempat tinggal:.
Pekerjaan:.
Lembaga pendidikan:.
Periode pendidikan:................................ s.d.
.....................................
dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Negara
Sertifikasi Sertifikat Kecakapan Operator Radio (SKOR) yang akan
diselenggarakan di ...................... pada tanggal
.................... s.d. ....................
................................., .. 20....
Pemohon,
Materai Rp 6.000,00
PAGE
