RPJMD POLMAN final

BUPATI POLEWALI MANDARPROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

ii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

iiiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);


Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan


Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


Nomor 4578);


tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali

Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar


Nomor 160);


tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,


Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan

iv RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

vRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 01);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2).

vi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

danBUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : P E R AT U R A N D A E R A H T E N TA N G R E N C A N A PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagi unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD

Kabupaten Polewali Mandar.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia.

viiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu

lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang

selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan

Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005

sampai dengan tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 yang

selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan

nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Sulawesi Barat adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk

periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2012-2016 yang selanjutnya disebut RPJMD Sulawesi Barat adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk

periode 5 (lima) tahunan.

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Polewali Mandar adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar

untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali

Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Polewali Mandar adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk

periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan

program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW

Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW

kabupaten lainnya.

16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali

viii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Mandar yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang

selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar

yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD

untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya

disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang

mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Polewali Mandar.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan.

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi.

23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan.

24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh SKPD.

25. Kabupaten lainnya adalah kabupaten lainnya yang ditetapkan sebagai satu

kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan

keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

26. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya

yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam

dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak

kaku.

27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan daerah.

ixRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 20142019 merupakan :

a. Penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam :

a. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran;

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta

dengan Kabupaten yang berbatasan.

BAB IV

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

x RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tecantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.`

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali

Mandar.

xiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 3 Juli 2014

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali

pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI

SULAWESI BARAT : (NOMOR 7/TAHUN 2014)

xii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014-2019

I. UMUMBahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan

pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5 tahun yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

xiiiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah

tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal

dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

- Yang dimaksud dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dalam pasal ini adalah merupakan keadaan masa depan

yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui

program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati

dan Wakil Bupati terpilih.

- Yang dimaksud dengan arah kebijakan keuangan daerah dalam

pasal ini adalah merupakan pedoman dan gambaran dari

pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

- Yang dimaksud dengan strategi pembangunan daerah dalam

pasal ini adalah merupakan langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses

terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

- Yang dimaksud dengan kebijakan umum dalam pasal ini adalah memberikan arah perumusan rencana program prioritas

pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka

menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam

menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Huruf b

Cukup jelas.Pasal 3

Cukup jelas.Pasal 4

Cukup jelas.

xiv RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Pasal 5Ayat (1)

- Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang

tertuang dalam RPJMD.

- Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah bagian dari

kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis

mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk

menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.Pasal 6

Cukup jelas.Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 NOMOR 10

xvRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Secara umum materi RPJMD bersisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah. Sehingga RPJMD Kabupaten Polewali Mandar ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar masa bakti 2014-2019 adalah mengajak seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan mensejahterakan masyarakat Polewali Mandar secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras dan dengan ketulusan hati serta penuh rasa tanggung jawab Insya Allah kita dapat mewujudkan Visi : Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Polewali Mandar yang Sejahtera''.

xvi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Sebagai penutup, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada DPRD Polewali Mandar dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen RPJMD ini. Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Polewali Mandar ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi masyarakat Polewali Mandar.

Polewali, 4 Juli 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI IBRAHIM MASDAR

xviiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Kata Pengantar ...................................................................................................xviDaftar Isi .......................................................................................................xviiiDaftar Tabel .......................................................................................................xxDaftar Grafik ..................................................................................................................xxviii Daftar Gambar....................................................................................................xxx

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................11.1 Latar Belakang................................................................................21.2 Landasan Hukum ...........................................................................31.3 Hubungan Antar Dokumen.............................................................61.4 Sistematika Penulisan ....................................................................71.5 Maksud dan Tujuan .........................................................................8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..............................................112.1 Aspek Geografi dan Demografi .....................................................12

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ...........................................122.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ..........................................182.1.3 Wilayah Rawan Bencana ......................................................262.1.4 Demografi ............................................................................28

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..................................................322.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ....................322.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial....................................................372.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga............................................41

2.3 Aspek Pelayanan Umum..................................................................422.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .................................................422.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan................................................89

2.4 Aspek Daya Saing Daerah ...............................................................1012.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....................................1012.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur....................................1032.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.........................................................1082.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia .................................................111

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN.....................................................................1133.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu...........................................................114

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD....................................................1143.1.2. Neraca Daerah .....................................................................120

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..................................1233.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah...............................................1233.2.2 Kebijakan Belanja Daerah ......................................................124

DAFTAR ISI

xviii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah ..............................................126

3.3 Kerangka Pendanaan .....................................................................1273.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama .....................................................................1283.3.2 Analisis Proyeksi Data ...........................................................129

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS................................................................1374.1 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................1384.2 Isu Strategis....................................................................................147

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .......................................................1555.1 Visi .................................................................................................1565.2 Misi................................................................................................1575.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................157

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .........................................................165

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .........173

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAAN ....................................................................201

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........................................223

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .............................26510.1 Pedoman Transisi ..........................................................................26610.2 Kaidah Pelaksanaan ......................................................................266

xixRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

xx RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

DAFTAR TABEL

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 .....................................................................13

Tabel 2.2 Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 .....14

Tabel 2.3 Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar................................................15

Tabel 2.4 DAS (Daerah Aliran Sungai) Kabupaten Polewali Mandar ....16Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan (dalam mm)

Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 .............................17Tabel 2.6 Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut

Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ...................19Tabel 2.7 Produksi Buah Buahan Kabupaten Polewali Mandar

(Ton), 2008-2012 .................................................................20Tabel 2.8 Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk

Perkebunan .........................................................................21Tabel 2.9 Jumlah Ternak yang Keluar dari Kabupaten Polewali

Mandar (Ekor), 2008-2012...................................................21Tabel 2.10 Produksi Perikanan Tangkap Komoditi Andalan

Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 .............................22Tabel 2.11 Produksi Perikanan Budidaya dan Rumput Laut

Kabupaten Polewali Mandar,2008-2012...........................................................................22

Tabel 2.12 Infrastruktur (Jalan, Jembatan dan Irigasi) Tambak Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 ...........................23

Tabel 2.13 Nama Perusahaan, Jenis Izin dan Lokasi Tambang Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ......................................24

Tabel 2.14 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja Industri Kecil danNilaiProduksi Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ....................................................................................24

Tabel 2.15 Jumlah Bencana Alam Menurut Jenis Bencana (dalamKK) Kabupaten Polewali Mandar, 2018-2012 ............27

Tabel 2.16 Titik Evakuasi Kabupaten Polewali Mandar, 2012.................27 Tabel 2.17 Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Menurut Umur

Kabupaten Polewali Mandar, 2011-2012 .............................30Tabel 2.18 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali

Mandar (persen), 2008-2012...............................................33

xxiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Pasar Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 .............................................................34

Tabel 2.20 Distribusi PDRB Kabupaten Polewali Mandar Atas Dasar Harga Berlaku, 2008-2012 ...................................................35

Tabel 2.21 Distribusi PDRB Kabupaten Polewali Mandar Atas Dasar Harga Konstan, 2008-2012...................................................36

Tabel 2.22 Jumlah Organisasi Kesenian dan Pemuda Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 ...............................................41

Tabel 2.23 Jumlah Kegiatan Pemuda Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013...........................................................................42

Tabel 2.24 APK Anak Usia 0 6 tahun Kabupaten Polewali Mandar , 2011-2012...........................................................................42

Tabel 2.25 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 ............................43

Tabel 2.26 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ......................................44

Tabel 2.27 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 .............................45

Tabel 2.28 Jumlah Guru dan Murid Pendidikan Dasar Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 ...............................................45

Tabel 2.29 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012.............46

Tabel 2.30 Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012...........................................................................47

Tabel 2.31 Jumlah Dokter Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012.....47Tabel 2.32 Jumlah Dokter umum Menurut Kecamatan Kabupaten

Polewali Mandar, 2012 ........................................................48Tabel 2.33 Jumlah Tenaga Non-Medis Kabupaten Polewali Mandar,

2008-2012...........................................................................48Tabel 2.34 Jumlah Tenaga Non-Medis Menurut

KecamatanKabupaten Polewali Mandar, 2012 ....................49Tabel 2.35 Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan

AKHB Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012....................50Tabel 2.36 Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Kematian Bayi, AKB dan

AKHB Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar , 2012 .....................................................................50

Tabel 2.37 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013...........................................................................51

Tabel 2.38 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ....................52

Tabel 2.39 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ...............................................53

xxii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 2.40 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012......................53

Tabel 2.41 Panjang Jalan Keseluruhan Berdasarkan Kondisi Jalan (Km) Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012.......................54

Tabel 2.42 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013.............................................................................54

Tabel 2.43 Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012......................................................................................55

Tabel 2.44 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013.................................................55

Tabel 2.45 Indikator Perumahan Kabupaten Polewali Mandar, 2011-2013.............................................................................56

Tabel 2.46 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 ..............56

Tabel 2.47 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013...............................57

Tabel 2.48 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2013......................................................................................58

Tabel 2.49 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.................................................59

Tabel 2.50 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012.............................................................................60

Tabel 2.51 Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ..........................................................61

Tabel 2.52 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013...............................................................61

Tabel 2.53 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013.................................................61

Tabel 2.54 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013...............................62

Tabel 2.55 Jumlah TPA Sampah, Daya Tampung dan Volume Produksi Sampah Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 ...62

Tabel 2.56 Jumlah Tanah yang Bersertifikat Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013..............................................................63

Tabel 2.57 Jumlah Penduduk kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013...64Tabel 2.58 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013............65Tabel 2.59 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menurut Variabel Pembentuknya Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012.................................................65

xxiiiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 2.60 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Variabel Pembentuknya Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012.............................................................................66

Tabel 2.61 Rasio KDRT Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012.............................................................................67

Tabel 2.62 Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Polewali Mandar, 2011-2013.................................................67

Tabel 2.63 Persentase Peserta KB Aktif Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013.............................................................................68

Tabel 2.64 Jumlah Tenaga Penyuluh KB Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ............................................................................68

Tabel 2.65 Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar,2013.........................................69

Tabel 2.66 Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2013.....................70

Tabel 2.67 Persentase Keluarga (Pra-S) Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.............................................................................71

Tabel 2.68 Persentase Keluarga Sejahtera I (KS I) Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.................................................71

Tabel 2.69 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2013..........................................................71

Tabel 2.70 Penduduk Rawan Sosial dan Kabupaten Polewali Mandar, 2013........................................................................72

Tabel 2.71 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Kabupaten Polewali Mandar, 2012 ........................................73

Tabel 2.72 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013...................73

Tabel 2.73 Jumlah Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 .....74

Tabel 2.74 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dan Terserap Lapangan Kerja Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 ......75

Tabel 2.75 Jenis dan Jumlah Izin yang Dilayani oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.................................................76

Tabel 2.76 Indikator Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.............................................................................77

Tabel 2.77 Jumlah Karang Taruna Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.............................................................................77

xxiv RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 2.78 Jumlah Partai Politik, Jumlah Pemilih, Jumlah Ormas dan Kegiatan Pembinaan Politik Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013..................................................78

Tabel 2.79 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ...............................................................78

Tabel 2.80 Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011-2013 .....................80

Tabel 2.81 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Sebagai Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah ....81

Tabel 2.82 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 .............................................................................83

Tabel 2.83 Status Kewaspadaan Gizi dan Pangan Per Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012................................83

Tabel 2.84 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 .............................................................................84

Tabel 2.85 Persentase Aktif Koperasi Sektor Riil Kabupaten Polewali Mandar, 2013...........................................................85

Tabel 2.86 Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013................................85

Tabel 2.87 Indikator Statistik Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 ...86Tabel 2.88 Indikator Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar,

2009-2013 .............................................................................87Tabel 2.89 Jaringan Komunikasi Kabupaten Polewali Mandar,

2009-2013 .............................................................................87Tabel 2.90 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Polewali

Mandar, 2009 dan 2013..........................................................88Tabel 2.91 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Polewali

Mandar, 2009 dan 2013..........................................................88Tabel 2.92 Jumlah Perpustakaan Kabupaten Polewali Mandar,

2009-2013 .............................................................................89Tabel 2.93 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Polewali

Mandar, 2009-2013 ...............................................................89Tabel 2.94 Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012................................90Tabel 2.95 Perkembangan Kondisi Lahan Persawahan Kabupaten

Polewali Mandar, 2008-2012..................................................90Tabel 2.96 Perkembangan Infrastruktur Pertanian Kabupaten

Polewali Mandar, 2008-2012..................................................91Tabel 2.97 Jumlah Produksi Komoditi Andalan Peternakan

Kabupaten Polewali Mandar,2009-2013 ................................92Tabel 2.98 Perkembangan Jumlah Kelompok Tani Kabupaten

Polewali Mandar, 2009-2013..................................................92

xxvRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 2.99 Perkembangan Komoditi Kehutanan Non Kayu Kabupaten Polewali Mandar,2009-2012 ............................93

Tabel 2.100 Perkembangan Komoditi Kehutanan MPTs (Pohon) Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ...........................94

Tabel 2.101 Perkembangan Jumlah Kelompok Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 ...........................94

Tabel 2.102 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ...........................95

Tabel 2.103 Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 .............................................96

Tabel 2.104 Perkembangan Jumlah Kelompok Perikanan Kabupaten Polewali Mandar,2009-2013 ............................97

Tabel 2.105 Distribusi Listrik PLN dan Non PLN Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2013 ..................98

Tabel 2.106 Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ...........................99

Tabel 2.107 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK Kabupaten Polewali Mandar,2010-2013 ..................99

Tabel 2.108 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Kecil Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 ...........................100

Tabel 2.109 Jumlah Pemberangkatan Transmigran Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2013 .............................................101

Tabel 2.110 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 ...........................103

Tabel 2.111 Luas Wilayah Produktif (Ha) Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 ...........................................................103

Tabel 2.112 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 ...............104

Tabel 2.113 Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Terlayani Air Bersih Kabupaten Polewali Mandar, 2013 ..........................105

Tabel 2.114 Telepon dan Sarana Telekomunikasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012 .............................................106

Tabel 2.115 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-cabangnya Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 ...........................106

Tabel 2.116 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Polewali Mandar, 2008 dan 2012......................107

Tabel 2.117 Perkembangan Jumlah Restoran/ Rumah Makan Kabupaten Polewali Mandar, 2012 dan 2013......................108

Tabel 2.118 Jumlah Kasus Perlindungan Konsumen Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 ............................................108

Tabel 2.119 Angka Kriminalitas Kabupaten Polewali Mandar (Kasus), 2012 dan 2013 ......................................................109

xxvi RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 2.120 Jumlah Demonstrasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013.........................................................................109

Tabel 2.121 Simpanan Dana Masyarakat Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2012 ...........................110

Tabel 2.122 Lama Proses Perizinan Kabupaten Polewali Mandar, 2013 ....................................................................110

Tabel 2.123 Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 .............................................110

Tabel 2.124 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Polewali Mandar (Jiwa), 2010-2013.........................................................................111

Tabel 2.125 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012...........................................................112

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2013...............................................................115

Tabel 3.2 Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar,2009-2012............................117

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Rp.000), 2010-2013 ............................................117

Tabel 3.4 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 .............118

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013 .............119

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Belanja Modal Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar (Rp.000), 2011-2013.........................................................................120

Tabel 3.7 Neraca Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012 ...121Tabel 3.8 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Polewali Mandar,

2008-2012.........................................................................123Tabel 3.9 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Polewali

Mandar, 2009-2013...........................................................126Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten

Polewali Mandar, 2009-2012 .............................................127Tabel 3.11 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta

Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2013.........................................................................129

Tabel 3.12 Asumsi Makro Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019.........................................................................130

xxviiRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019...........................................................131

Tabel 3.14 Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Wajib, Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019.........................................................................133

Tabel 3.15 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019...........................134

Tabel 3.16 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019.........................................................................135

Tabel 3.17 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah ..............................................................136

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARANTabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan

Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar ...............................................................161

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Tabel 6.1 Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019...........................167

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHTabel 7.1 Kebijakan umum dan program pembangunan

Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019...........................178

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAANTabel 8.1 Indikasi rencana program prioritas yang disertai

dengan kebutuhan pendanaan..........................................203

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHTabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 20142019 ..............225Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019...........................230

xxviii RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

DAFTAR GRAFIKBAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012...............................................................28

Grafik 2.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Polewali Mandar, 2011-2012.................................................31

Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Polewali Mandar,

2009-2012..............................................................................................31Grafik 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kabupaten

Polewali Mandar, 2012 ..........................................................32Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar,

2008-2012.............................................................................33Grafik 2.6 Perbandingan Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap

PDRB Provinsi Sulawesi Barat, 2012 .......................................34Grafik 2.7 Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Polewali

Mandar Tahun 2008-2012 .....................................................36Grafik 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten

Polewali Mandar, 2008-2012.................................................37Grafik 2.9 Perbandingan IPM Kabupaten Polewali Mandar dengan

Provinsi Sulawesi Barat, 2008-2012 .......................................38Grafik 2.10 Angka Melek Huruf Kabupaten Polewali Mandar,

2008-2012.............................................................................39Grafik 2.11 Rata rata Lama Sekolah Kabupaten Polewali Mandar,

2008-2012.............................................................................39Grafik 2.12 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Kabupaten

Polewali Mandar,2010-2013 .................................................40Grafik 2.13 Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA

Kabupaten Polewali Mandar, 2010- 2013.............................40Grafik 2.14 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten

Polewali Mandar, 2008-2012.................................................41Grafik 2.15 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Polewali

Mandar, 2012 ........................................................................51Grafik 2.16 Jumlah Rumah Ibadah Kabupaten Polewali Mandar,2012 ...55Grafik 2.17 Rasio Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Polewali Kabupaten Polewali Mandar, 2013 ..........................57Grafik2.18 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten

Polewali Mandar, 2009-2013.................................................60Grafik2.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012.................................................66

xxixRPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Grafik2.20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012..........................................................................74

Grafik 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012..............................................75

Grafik 2.22 Jumlah PNS Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2013..........................................................................81

Grafik 2.23 Persentase Industri Kecil Berdasarkan Komoditi Kabupaten Polewali Manda, 2012 ......................................100

Grafik 2.24 Pendapatan Perkapita Riil Disesuaikan Kabupaten Polewali Mandar, 2008-2012..............................................102

Grafik 2.25 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non-Makanan Perkapita Sebulan Kabupaten Polewali Mandar, 2008 dan 2012....................................................................102

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Grafik 3.1 Proporsi Realisasi Belanja Langsung Menurut Jenisnya Kabupaten Polewali Mandar, 2010-2012. .............119

Grafik 3.2 Proyeksi Komposisi Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar, 2014-2019..............................................132

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019xxx

BAB I PENDAHULUAN Gambar 1.1 Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan

Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAHGambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar ...............12Gambar 2.2 Peta Geologi Kabupaten Polewali Mandar.......................15Gambar 2.3 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Polewali Mandar...........18Gambar 2.4 Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar, 2012...29

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KERANGKA PENDANAANGambar 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD ....................202

DAFTAR GAMBAR

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD). RPJP/RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan RPJM/RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, dan RKP/RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahun ketiga di dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025. Pada tahapan ini pembangunan daerah lebih diorientasikan pada peningkatan daya saing daerah. Sasaran utama peningkatan daya saing daerah adalah meningkatnya arus penanaman modal, meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, berkembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama agroindustri, menurunnya angka pengangguran terbuka dan berkembangnya komoditas unggulan terutama dari hasil industri pengolahan. Target utama yang ingin dicapai pada tahapan ini adalah keluarnya Kabupaten Polewali Mandar dari status sebagai daerah tertinggal dan membaiknya indeks daya saing daerah. Di dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar, tahapan ini dinamakan tahapan akselerasi.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 ini memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah. Proses penyusunannya menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, dan partisipatif.

2

BAB IPENDAHULUAN

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

3

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan daerah. Pelibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan, mengakomodir aspirasi, dan menciptakan rasa memiliki.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui beberapa tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yaitu meliputi : (1)persiapan penyusunan RPJMD; (2)penyusunan rancangan awal RPJMD; (3)penyusunan rancangan RPJMD; (4)pelaksanaan musrenbang RPJMD; (5)perumusan rancangan akhir RPJMD; dan (6)penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Keberadaan RPJMD ini akan menjadi pedoman kerja bagi Kepala Daerah terpilih beserta perangkatnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan juga digunakan sebagai tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan. RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 dilakukan dengan

berlandaskan kepada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4 RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang

5RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 - 2019

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 01);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan pembangunan menghasilkan beberapa jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 20052025. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 20142019 merupakan tahap ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 20052025.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar telah ditetapkan arah pengembangan pembangunan dan tata ruang wilayah sehingga penyusunan RPJMD memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RTRW melalui penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pola pemanfaatan ruang kabupaten.

RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD yang


berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan, RPJMD sebagai dokumen strategik dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. RKPD Kabupaten Polewali Mandar akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar.

Pola hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

diperhatikandipedomani

dijabarkan dijabarkan

diacudiperhatikan

Gambar 1.1Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan RPJMD ini

sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008. Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 terdiri

atas 10 (sepuluh) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memuat uraian beberapa hal yang menjadi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi deskripsi mengenai kondisi


umum Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan, pada bab ini diuraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Analisis Isu-isu Strategis, membahas analisis isu-isu strategis tentang permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi dan isu strategis yang merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif dan negatif terhadap daerah di masa yang akan datang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, memuat visi beserta penjabarannya, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode Tahun 2014-2019.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, menjelaskan kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, memuat program prioritas berdasarkan urusan pemerintahan, indikator kinerja program prioritas, target kinerja program prioritas, serta pagu anggaran untuk setiap program prioritas.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah, dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun

2014-2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan

komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Polewali Mandar

tahun 2014-2019.Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Polewali

Mandar Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :


1. Menjabarkan visi misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;

2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang akan menjadi acuan utama dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur;

4. Menjadikan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaran pembangunan daerah dan aspirasi mesyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.


2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari enam kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dengan luas

2 2wilayah darat 2.094.18 Km dan luas wilayah laut 460 km , serta panjang 2garis pantai 94,12 Km . Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali

Mandar berbatasan dengan :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Gambar 2.1Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar

Sumber Data : RTRW Kabupaten Polewali Mandar, 2012-2032

Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 (enam belas) kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23

2kelurahan dengan luas wilayah 2.022,30 Km . Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah

2 356,95 Km atau 17,65 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil

12

BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


b. Letak dan Kondisi Geografi

Secara geografi, Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 0 0 0 0 03 40'00 -3 32' 5,28 Lintang Selatan dan 118 53' 58,2-119 29' 35,8 Bujur

Timur. Untuk lebih jelasnya, letak geografi perkecamatan dan ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

13

Tabel 2.1Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, 2012

Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar, 2013

No. KecamatanLuas Area

(Km2)

Persentase Terhadap Luas

Kab. Polewali Mandar (%)

1 Tinambung 21,34 1.06

2 Balanipa 37,42 1.85

3 Limboro 47,55 2.35

4 Tubbi Taramanu 356,95 17.65

5 Alu 228,30 11.29

6 Campalagian 87,84 4.34

7 Luyo 156,60 7.74

8 Wonomulyo 72,82 3.60

9 Mapilli 91,75 4.54

10 Tapango 125,81 6.22

11 Matakali 57,62 2.85

12 Polewali 26,27 1.30

13 Binuang 123,43 6.10

14 Anreapi 124,62 6.16

15 Matangnga 234,92 11.62

16 Bulo 229,5 11.35

Kab. Polewali Mandar 2.022,30 100,00Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar, 2013

2 adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 Km atau hanya 1,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2Letak Geografi dan Ketinggian dari Permukaan Laut Menurut Kecamatan

Kabupaten Polewali Mandar, 2012


c. TopografiDari sisi topografi, sebagian besar atau >41 persen dari luas

Kabupaten Polewali Mandar memiliki topografi berbukit, >39 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar 20 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 5-15 persen dan 15-40 persen (>70% dari luas kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar harus dilakukan dengan ekstra hati-hati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No. KecamatanLetak Geografi Ketinggian dari

Permukaan LautLintang Selatan Bujur Timur

1 Tinambung 03 30' 10,3"o 119 01' 36,6"o 20

2 Balanipa 03 30' 08,9"o 119 02' 48,0"o 26

3 Limboro 03 26' 12,6"o 119 00' 38,7"o 24

4 Tubbi

Taramanu

03 20' 34,6"o 119 01' 33,1"o 123

5 Alu 03 25' 36,6"o 118 59' 34,0"o 47

6 Campalagian 03 28' 13,2"o 119 08' 26,0"o 22

7 Luyo 03 22' 24,8"o 119 08' 09,2"o 28

8 Wonomulyo 03 23' 51,0"o 119 12' 36,4"o 15

9 Mapilli 03 24' 14,8"o 119 10' 52,3"o 21

10 Tapango 03 19' 18,2"o 119 14' 54,2"o 46

11 Matakali 03 23' 00,1"o 119 16' 59,3"o 24

12 Polewali 03 24' 27,2"o 119 18' 33,5"o 12

13 Binuang 03 26' 53,8"o 119 24' 09,6"o 14

14 Anreapi 03 23' 01,3"o 119 21' 04,7"o 42

15 Matangnga 03 07' 41,4"o 119 13' 03,6"o 314

16 Bulo o03 13' 50,1" 119 09' 06,6"o 480


Tabel 2.3Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng Kabupaten Polewali Mandar

No. Topografi Kelas Lereng (%) Luas (Ha) Persen (%)

1 Datar 0-2 35.248 17,43

2 Landai 2-5 9.897 4,89

3 Bergelombang 5-15 44.679 22,09

4 Berbukit 15-40 100.398 49,65

5 Bergunung >40 12.008 5,94 Sumber Data : Hasil Perhitungan Peta, Bappeda 2010

d. Geologi

Berdasarkan peta geologi, Sulawesi skala 1:250.000 lembar Majene dan Bagian Barat lembar Palopo, Sulawesi (Puslitbang Geologi, 1998) Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari enam formasi batuan, yaitu (Qa) ALUVIUM; (Qpps) NAPAL PAMBAUANG; (Tmpi) BATUAN TEROBOSAN; (Tmpv) BATUAN GUNUNG API WAILIMBONG; (Tmm) FORMASI MANDAR; (Tmpm) FORMASI MAPI; (Tmav) BATUAN GUNUNG API ADANG; dan (Kls) FORMASI LATIMOJONG. Gerakan-gerakan sesar banyak terdapat di sebelah barat dengan arah yang bervariasi tapi umumnya berarah Barat Laut Tenggara. Sesar ini sebagian besar berada pada Formasi Mandar. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2Peta Geologi Kabupaten Polewali Mandar



e. HidrologiKabupaten Polewali Mandar mempunyai beberapa sungai yang

merupakan sumber air. Sungai sungai ini selanjutnya dapat menjangkau pengembangan berbagai keperluan. Sungai mempunyai multifungsi yang sangat vital diantaranya sebagai sumber air minum, industri dan pertanian atau juga pusat listrik tenaga air serta sebagai sarana rekreasi air. Wilayah Sungai Kalukku Karama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 DAS (Daerah Aliran Sungai) Kabupaten Polewali Mandar

No DAS Wilayah Kecamatan Luas (Ha)

1 MANDAR Alu, Balanipa, Limboro, Luyo, Tinambung, Tubbi taramanu 48.034,74

2 MALOSSO Alu, Bulo, Campalagian, Limboro, Luyo, Mapilli, Matangnga,

Tapango, Tubbi Taramanu, Wonomulyo

99.299,51

3 MATAKALI Anreapi, Binuang, Bulo, Mapilli, Matakali, Matangnga,

Polewali, Tapango, Wonomulyo

42.755,63

4 BINUANG Anreapi, Binuang, Polewali 10.409,08

5 SILOPO Binuang 3.014,35

6 TIMBO Balanipa, Campalagian, Limboro, Tinambung 5.583,39

Jumlah 209.415,60 Sumber Data : Peta Digital, 2010

f. Klimatologi Selama tahun 2012, jumlah hari hujan di Kabupaten Polewali

Mandar tercatat 155,6 hari hujan dengan curah hujan sebesar 2.061,2 mm. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari (17,6 hari) sedangkan jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (289,8 mm). curah hujan menurut bulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


No Bulan 2008 2009 2010 2011 2012

1 Januari 74 178,830 203,8 33 99,2

2 Februari 122 108,500 397,3 40 252,2

3 Maret 131 87,830 154,5 154 194,4

4 April 140 363,330 147,5 189 221,7

5 Mei 242 274,000 356,3 193 185,5

6 Juni 211 98,830 605,8 35 114,9

7 Juli 37 229,000 259,5 19 158,4

8 Agustus 44 26,670 186,7 52 41,8

9 September 181 144,000 305,3 56 105,3

10 Oktober 192 196,830 79,0 192 195,6

11 November 171 272,500 209,0 279 202,4

12 Desember 266 13,167 - 304 289,8

Jumlah 1.811 1 993,49 2 904,7 1 546 2 061,2

Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan (dalam mm)

Kabupaten Polewali Mandar 2008-2012


g. Penggunaan Lahan Dari sisi penggunaan lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten

Polewali Mandar berupa lahan perbukitan dan pegunungan yang ditutupi hutan dan belukar. Lahan yang relatif datar diusahakan untuk pertanian yang terdiri dari persawahan irigasi, sawah tadah hujan, tambak, tegalan, perkebunan kakao rakyat, perkebunan cengkeh rakyat, pertanian lahan kering/tegalan, dan kebun campuran. Lahan non-pertanian terdiri atas hutan, semak belukar dan rumput-rumputan, gawir dan lahan miring curam, lahan permukiman/ pekarangan, dan pulau karang. Penyebaran hutan primer dan sekunder masih dijumpai di daerah perbukitan dan pegunungan. Dari hasil pengamatan di lapangan, juga ditemukan beberapa perbukitan/gunung yang telah gundul akibat penebangan kayu serta diusahakan petani untuk perkebunan kakao, durian, langsat, dan cengkeh.

Perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar terjadi karena pertambahan penduduk dan terbukanya jaringan jalan sehingga memungkinkan penduduk untuk membuka usaha pertanian terutama pengembangan tanaman kakao pada lahan-lahan miring. Sedangkan pada wilayah dataran rendah, terutama yang masih dekat dengan laut, sebagian lahan persawahan telah diubah menjadi lahan tambak dan sebagiannya lagi telah dijadikan lahan perkebunan dan permukiman. Sebagian besar wilayah Kabupaten Polewali Mandar merupakan kawasan hutan yang mencapai 121.490 Ha. Terdiri dari 77.550 Ha Hutan Lindung, 43.040 Ha Hutan Produksi dan 900 Ha Cagar Alam. Berdasarkan proporsi luas kawasan hutan ini maka dapat dikatakan masih cukup ideal, namun pada kenyataannya banyak


Kawasan Hutan Lindung yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai kawasan lindung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.3Peta Kawasan Hutan Kabupaten Polewali Mandar


2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Polewali Mandar memiliki banyak kawasan budidaya

yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga bisa menjadi kawasan yang produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pada kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman.

a. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah penghasil tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Barat yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.6Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan

Kabupaten Polewali Mandar, 2012

No KecamatanLahan

Sawah (Ha)

Lahan Bukan Sawah (Ha)Jumlah

Lahan Kering Lainnya

1 Tinambung 335 1.689 110 2.134

2 Balanipa - 3.742 - 3.742

3 Limboro 63 4.692 - 4.755

4Tubbi Taramanu

600 35.093 2 35.695

5 Alu - 22.828 2 22.830

6 Campalagian 2.467 5.469 848 8.784

7 Luyo 1.797 13.863 - 15.660

8 Wonomulyo 3.100 1.692 2.490 7.282

9 Mapilli 2.324 6.242 609 9.175

10 Tapango 1.260 11.306 15 12.581

11 Matakali 1.786 3.629 347 5.762

12 Polewali 985 1.552 90 2.627

13 Binuang 1.141 10.643 550 12.334

14 Anreapi 375 12.087 - 12.462

15 Matangnga 211 23.261 20 23.492

16 Bulo 100 22.806 9 22.915

Jumlah 16.544 180.594 5.090 202.230 Sumber Data : BPS Kab. Polewali Mandar, 2013

b. Kawasan Pertanian Hortikultura, yang tersebar di Kecamatan : Binuang, Anreapi, Matakali, Tapango, Matangnga, Wonomulyo, Polewali, Campalagian dan Tubbi Taramanu. Perkembangan produksi pertanian Holtikultura di Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 2.7 Produksi Buah-Buahan Kabupaten Polewali Mandar (Ton) , 2008-2012


c. Kawasan Perkebunan, yang mencakup tiga kawasan, yaitu: (1) kawasan perkebunan kakao tersebar di Kecamatan Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Limboro, Campalagian, Bulo dan Mapilli; (2) kawasan perkebunan kelapa tersebar di Kecamatan Tapango, Polewali, Balanipa, Alu, Anreapi, Wonomulyo, Binuang, Matangnga, Tinambung, Tubbi Taramanu, Matakali, Limboro, Campalagian, Bulo dan Mapilli; dan (3) kawasan perkebunan kopi robusta tersebar di Kecamatan Binuang, Anreapi, Tapango, Bulo, Alu, Limboro, Tubbi Taramanu dan Matangnga. Pembangunan pada sektor perkebunan ini menempuh strategi pemberdayaan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing serta melibatkan partisipasi masyarakat perkebunan guna penerapan organisasi modern berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Kriteria lahan yang dibutuhkan bagi pengembangan tanaman perkebunan sangat beragam sesuai dengan jenis komoditinya, pada dasarnya berbagai jenis tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan

NoTanaman

Holtikultura 2008 2009 2010 2011 2012

1 Belimbing 5 108 13 81 608

2 Duku/ Langsat 14.275 24 18.039 34.253 558.539

3 Durian 41.500 689 1.604 14.525 31.250

4 Jambu Biji 6 606 42 47 1.617

5 Jambu Air 25 284 16 223 32

6 Jeruk 11 1.409 420 248,5 3.913

7 Mangga 22.150 1.037 102 2.082 570.969

8 Nangka 75 20 360 2 21.938

9 Nanas 15 533 56 82 5.759

10 Pepaya 78 2.069 289 706,2 6.342

11 Pisang 17.127 547 731 2.412,10 139.037

12 Rambutan 65 27 3.131 3.849,30 2.130

13 Salak 11 43 5 5 152

14 Bawang Merah 365 536 504 246 199

15 Bawang Daun 64 780 18 90 217

16 Petsai 38 1.898 202 184 173

17 Kacang Panjang - 2.704 17 378 206,7

18 Cabe 28 1.343 43 650,3 36,5

19 Tomat 29 1.019 59 187,2 67,6

20 Terong 23 1.949 59 263 151

21 Ketimun 33 856 63 16 45

22 Kangkung 48 2.013 175 198 171

23 Bayam 29 1.578 186 195 158


baik pada ketinggian antara 0-2500 meter diatas permukaan laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Perkebunan

Sumber Data : RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032

d. Kawasan Peternakan, yang terbagi atas tiga kawasan budidaya, yaitu: (1) kawasan budidaya ternak besar terseb

Documents

RPJMD POLMAN final