ROADMAP/PETA JALAN - Beranda - BP2DKbp2dk.id/wp-content/uploads/2016/09/roadmap-peta-jalan-L.pdfpemekaran desa sebanyak 2% atau 1.593 sehingga jumlah desa dan kelurahan diperkirakan

ROADMAP/PETA JALANIMPLEMENTASIUU NO 6 TAHUN 2014

.

.

ROADMAP/PETA JALANImplementasi UU No. 6 Tahun 2014

Purwoko, M.Si

Prakarsa Desa

Road Map/Peta Jalan Implementasi UU No. 6 tahun 2014

Penulis : Purwoko, M.SiTata letak : PrasetyoDesain cover : Robby Eebor dan Sholeh Budi

Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (Prakarsa Desa):

Gedung Permata Kuningan Lt 17Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9CJakarta Selatan 12910

Jl. Tebet Utara III-H No. 17Jakarta Selatan 10240t/f. +6221 8378 9729m. +62821 2188 5876e. [email protected]. www.prakarsadesa.idCetakan Pertama, 2015

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Purwoko, M.Si (penulis) Road Map/Peta JalanCet. 1—Jakarta:62 hal., 14 x 20 cmISBN: 978-602-72556-2-3© Hak Cipta dilindungi undang-undangAll Rights Reserved

v

Pengantar

Banyak pihak melontarkan pertanyaan kritis: bagaimanamemastikan gerak langkah implementasi UU Desa, sedemikianrupa sehingga keseluruhan kinerjanya mencapai apa yangmenjadi tujuan utamanya, yang persis dengan apa yang menjadiharapan rakyat desa? Siapakah pihak yang paling berkepentinganmengawal pelaksanaan UU Desa? Pemerintah? Desa? Badan-badan Usaha? Masyarakat desa? Atau keseluruhannya, sebagaisebuah satu kesatuan, dalam pergerakan yang sepenuhnyamendasarkan diri kepada rumusan kebijakan yang telah ada?

Bagi kita pertanyaan ini bukanlah jenis pertanyaan pasif. Bukanjenis pertanyaan yang dilontarkan bagi para penonton.Melainkan pertanyaan yang diajukan kepada para penggerak,atau mereka yang menginginkan perubahan nyata, menjadikanpengetahuan sebagai alat untuk mendorong perubahankongkrit. Oleh sebab itulah, pertanyaan tersebut segera berubahkedudukannya, dari pertanyaan menjadi rencana kerja kongkrit.Dapatkah kita menyusun suatu peta jalan bagi pelaksanaan UUDesa?

Naskah ini pada dasarnya adalah bagian dari upaya BadanPrakarsa Desa untuk menjawab pertanyaan tersebut, danmeletakkannya sebagai tantangan bersama, dimana pergerakandesa, membutuhkan suatu peta jalan yang kongkrit. Suatu petajalan bukanlah rencana di awang-awang, melainkan sebuahdisain yang lahir dari pergulatan. Sebagai sebuah disain, konseppeta jalan dimaksudkan menjadi instrumen yang akanmemberikan arahan skenario dan tahapan proses dalammelakukan pencapaian pelaksanaan, pengintegrasian, transisikebijakan dan pelaksanaan program pembangunan mulai daripreparasi, tindaklanjut preparasi, pemantapan, pengintegrasiandan transisi program kementerian/kelembagaan menjadikebijakan nasional yang diselaraskan dengan UU Desa.

Arah yang hendak dicapai jelas, yakni pelaksanaan integrasi,transisi program kementerian/lembaga dan pelaksanaan UUDesa dengan Sistem Pembangunan Partisipatif SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) sampai Tahun2019, dan seluruh prakarsa pembangunan desa, termasuk disainpembangunan desa yang dikembangkan oleh desa – yangmendasarkan diri pada partisipasi dan kenyataan-kenyataansosial-ekologis di desa dan kawasan. Badan Prakarsa Desa sangatberharap, bahwa dengan penerbitan naskah ini, akan dapatmemicu berbagai pemikiran sejenis, dan pada gilirannyamenjadikan berbagai konsepsi yang ada sebagai instrumen majudalam mendorong implementasi UU Desa, secara baik dan benar.

Demikian.Jakarta, April 2015.

vii

Daftar Isi

0 Pengantar ~~ v

0 Pendahuluan ~~ 1

0 Tujuan ~~ 6

0 Visi ~~ 6

0 Misi ~~ 8

0 Kerangka Kerja ~~ 8

0 Strategi Tahapan/ Periode Pelaksanaan UU Desa ~~ 9

0 Penegasan Arah/Orientasi Aksi ~~ 9

0 Isu-Isu Strategis Pendukung Pelaksanaan UU Desa ~~ 10

.

.

1

ROAD MAP/ PETA JALANimplementasi uu no. 6 tahun 2014

tentang desa

(Pelaksanaan PP No. 43, PP 60 danPermen Pendukung)

1. Pendahuluan

UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung PPNo. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No.60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telahmemberikan pondasi dasar terkait dengan PenyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

2

Road Map/Peta Jalan Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Kebijakan dasar dan strategi dalam pelaksanaan tersebut perludirumuskan dalam Road Mad Implementasi pelaksanaan UUDesa. Road Map juga didasarkan pada PP No. 43 Tahun 2014,tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 Tentang Desa. Rumusan tersebut sebagai bagianPelaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat(5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6)Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Desa sebagai diamanatkan dalam PP No. 43 Tahun 2014 Pasal131 yang menyatakan bahwa dalam ayat (1) Menteri dan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperencanaan pembangunan nasional menetapkan pedomanpelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasanperdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, danpendampingan Desa sesuai dengan kewenangan masing-masing dan: (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintahnonkementerian teknis terkait dapat menetapkan pedomanpelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasanperdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, danpendampingan Desa sesuai dengan kewenangannya setelahberkoordinasi dengan Menteri dan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperencanaan pembangunan nasional. Sehinga ada beberapaketentuan yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturanmenteri seperti dalam ketentuan dalam: 1) Peraturan tentangtata cara pengubahan status desa menjadi desa adat (Pasal28); 2) Peraturan tentang penataan Desa (Pasal 28); c) Peraturan

3


tentang Penetapan Kewenangan Desa (Pasal 39); d) Peraturantentang Pemilihan Kepala Desa (Pasal 46); 3) Peraturan tentangLaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pasal 53); 4)Peraturan tentang tata cara pemberhentian Kepala Desa (pasal60); 5) Peraturan tentang bidang urusan Sekretariat Desa (Pasal62); 7) Peraturan tentang pelaksana teknis yang menjadi unsurpembantu Kepala Desa (Pasal 64); 8) Peraturan tentangpengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (pasal 70);9) Peraturan tentang pakaian dinas dan atribut kepala desa danperangkat desa (pasal 71); 10) Peraturan tentang tugas, fungsi,kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan,pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib BadanPermusyawaratan Desa (pasal 79); 11) Peraturan tentang tatatertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarahDesa (pasal 80); 12) Peraturan tentang Pedoman teknismengenai peraturan di Desa (pasal 89); 13) Pedomanpenyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusidaerah Kab/kota (pasal 99 ayat 2); 14) Peraturan tentangpengelolaan keuangan Desa (pasal 106); 16) Peraturan tentangpengelolaan kekayaan milik Desa (pasal 113); 17) Peraturantentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, sertapembubaran BUM Desa (pasal 142); 18) Peraturan tentang tatacara kerja sama Desa (pasal 149) dan; 19) Pedomanpembentukan lembaga syarakatan dan lembaga adat Desa olehPemerintah Desa (pasal 153).

Posisi sekarang ini baru terdapat 9 (Sembilan) Kebijakantersebut didukung dengan: 1) Permen Desa, PDT danTransmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan

4


Berdasarkan Hak Asal Usul; 2 Permen Desa, PDT danTransmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman TataTertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan MusyawarahDesa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 3) Permen Desa,PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang PendampinganDesa; 4) Permen Desa, PDT&Transmigrasi No. 4 Thn 2015,tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); 5) Permen Desa,PDT&Transmigrasi No. 5 Thn 2015, tentang Prioritaspenggunaan Dana Desa; 6) Permendagri No. 111 tahun 2014Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Menteri DalamNegeri Republik Indonesia; 7) Permendagri Nomor 112 tahun2014 Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 8)Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang PengelolaanKeuangan Desa; 9) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 TentangPedoman Pembangunan Desa

Strategi ini juga dalam mengoptimalkan penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan UU Desa perludijabarkan lebih luas dalam Peraturan Pelaksanaan dalambentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dankebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapaPeraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengaturtentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perludilakukan upaya review atau penyelarasan yang disesuaikanatau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari UU Desa.

5


Disini lain ada kebijakan Kementrian /Lembaga dalampelaksanaan pembangunan baik langsung dan tidak langsungke desa yang perlu diintegrasikan dengan UU Desa. Proses inijuga membutuhkan strategi dan skenari dalam masa transisidalam penguatan kelembagaan pemerintahaan desa danmasyarakat. Dasar kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa(PPD), Pengintegrasian Sistem Pembangunan Partisipatif (SPP)dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)menjadi bagian terpenting dalam proses strategi masa transisimenuju UU Desa. Berikut muatan UU No. 6 Tahun 2014 tentangDesa.

pemekaran desa sebanyak 2% atau 1.593 sehingga jumlah desadan kelurahan diperkirakan sebanyak 81.229 desa. Komitemenpresiden terpilih dengan jumlah desa sebanyak 81.229 denganpengalokasian pendanaan rata-rata per desa sebanyak 1,4 milyarmaka diperlukan pendanaan sebesar Rp. 113,720 triliun Visi danmisi presiden terpilih menyatakan bahwa perlu ada rata-rata perdesa 1,4 milyard per tahun untuk pembangunan desa. Data desadan kelurahan di Indonesia sebanyak 79.636 denganpenambahan per tahun.

Sehingga Road Map pelaksanaan UU Desa merupakan rencanaaksi dalam merumuskan isu-isu strategis, skala prioritas,tahapan sistematis mengenai pelaksanaan kegiatan dalamkurun waktu 2014 sampai 2019. Adanya road map memberikanarah kemana proses implentasi UU Desa.

6


2. Tujuan

Menjadi instrumen yang akan memberikan arahan skenario dantahapan proses dalam melakukan pencapaian pelaksanaan,pengintegrasian, transisi kebijakan dan pelaksanaan programpembangunan mulai dari preparasi, tindaklanjut preparasi,pemantapan, pengintegrasian dan transisi programKementerian/ Kelembagaan menjadi kebijakan nasional yangdiselaraskan dengan UU Desa.

3. Visi

Terlaksannya pelaksanaan integrasi, transisi programKementerian/ Lembagan dan pelaksanaan UU Desa denganSistem Pembangunan Partisipatif Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPP-SPPN) sampai Tahun 2019

4. Misi

4.1. Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategipelaksanaan UU Desa menjadi kebijakan terpentingdalam strategi penanggulangaan kemiskinan,

4.2. Menyatupadukan sistem Sistem PembangunanPartisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPP-SPPN) ke persiapan integrasi, transisi programKementerian/ Kelembagaan ke dalam sistempembangunan reguler serta menyelaraskan perencanaanteknokratis, politis dengan perencanaan partisipatifdalam pelaksanaan UU Desa yang setara dan berkeadilan,

7


4.3. Menyelaraskan kebijakan dengan UU Desa khususnyayang terkait dengan kebijakan di Departemen Keuangan,Bappenas, Kementrian Dalam Negeri dan Kebijakandalam Proses Inisiasi Kementrian Desa,

4.4. Menyiapkan kebijakan integrasi dan transisi programpembangunan dari Kementerian/ Kelembagaan yangselama ini berjalan di timgkat desa

4.5. Memperkuat dokumen Perencanaan Pembangunan Desa(RPJMDes dan RKPDes), APBDes Partisipatif dan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban dan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kades,

4.6. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaanbasis desa, kecamatan dan kabupaten serta merumuskankegiatan strategis berbasis klaster/ kawasan dan pekakonflik,

4.7. Meningkatkan kapasitas kelembaga kemasyarakatan,desa dan pemerintahan lokal/ daerah,

4.8. Mendorong kebijakan penyelarasan rencana danpenganggaran yang berbasis Masyarakat Desa atauSwakelola Masyarakat,

4.9. Menjadikan kebijakan pengintegrasian satu perencanaandan satu penanggaran dengan RPJMDes dan RKPDessebagai satu-atunya dokumen perencanaan di tingkatdesa yang diselaraskan dengan kebijakan nasional SistemPembangunan Partisipatif Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPP-SPPN).

4.10. Menumbuhkembangkan perkembangan ekonomiperdesaan/ lokal, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),teknologi tepat guna, jejaring usaha antar desa, kawasan

8


regional dan internasional,4.11. Menyediaan tenaga pendamping desa profesional yang

mempunyai kompetensi khusus dalam mendukungperencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasipembangunan desa dan kawasan perdesaan

4.12. Memperkuat kebijakan dan intrumen pengendalianpembangunan desa dan kawasan perdesaan khususnyakebijakan yang mendukung pelaksanaan UU Desa.

4.13. Memperkuat transparasi dan akuntabilitas sertamemberikan hak bagi masyarakat terhadap aksespembangunan desa dan kawasan perdesaan dalamSistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDeKa).

5. Kerangka Kerja

5.1. Otonomi DaerahPelaksanaan UU Desa dilaksanakan dalam kerangkapelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dankewajiban (daerah otonom)/ otonomi desa untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahandan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan.

5.2. Pemberdayaan MasyarakatPelaksanaan penguatan pelaksanaan UU Desa menjadisarana bagi proses/upaya secara sadar dan terencanauntuk meningkatkan kemampuan dan kemandirianmasyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yangdihadapi serta mendapat pendampingan oleh relawan

9


pendamping dan pendamping profesional.

5.3. Penguatan DemokrasiPelaksanaan UU Desa menjadi bagian tak terpisahkan dariproses pembelajaran dan penguatan praktik demokrasiditingkat lokal.

6. Strategi Tahapan/ Periode Pelaksanaan UU Desa

6.1. Tahun 2014-2016: Penekanan tahap preparasi, transisi pro-gram K/L, penguatan kapasitas dan dukungan kebijakan,

6.2. Tahun 2016-2018: Penekanan peningkatan pembangunan,kelembagaan dan peningkatan kapasitas desa dalammendukung proses kemandirin desa,

6.3. Tahun 2019-2019: Menekankan pemantapan SistemPerencanaan Pembangunan Partisipatif SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) danDaya Saing Ekonomi Perdesaan

7. Penegasan Arah/Orientasi Aksi

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatanpengintregrasian memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuaisasarannya yaitu:

7.1. Pemerintah Desa dan Daerah, diorientasikan untukpenguatan komitmen dan mendorong reorientasikebijakan untuk penguatan pembangunan berbasispemberdayaan masyarakat dalam perspektif satu

10


perencanaan dan satu pemganggaran yang berbasisRPJMdes & RKPDes.

7.2. Masyarakat Sipil, dalam memperkuat lembaga desa danmasyarakat dalam pemahaman dan pemantapan Commu-nity Development (CD)/ Communnity Dreven Develop-ment (CDD), Community Base Organization (CBOs), Com-munity Organiser (CO) yang menempatkan masyarakatsebagai subjek,

7.3. Masyarakat Politik, diorientasikan untuk meningkatkankeberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukunganregulasi khususnya regulasi yang terkait langsung denganpelaksanaan UU Desa yang memberikan inisiasi langsungoleh masyarakat,

8. Isu-Isu Strategis Pendukung Pelaksanaan UU Desa

8.1. Merumuskan Road Map/ Peta Jalan Pelaksanaan UUDesa,Road Map/ Peta Jalan Pengintegrasian SPP SPPN sampaiTA. 2019 yaitu terwujudnya kebijakan Pelaksanaan UUDesa

8.2. Merumuskan Adanya Kebutuhan Kementrian DesaKonskuensi logis dari adanya UU Desa memberikanamanat terkait dengan pelaksanaan kurang lebih 72.499desa secara menyeluruh dari berbagai pendekatanpembangunan desa, kawasan perdesaan dan tata kelolapemerintahan desa. UU Desa juga mengamanatkanadanya 10% dari transfer ABBN yang memberi ruang yang

11


luas untuk mendukung kemandirian desa dalampemerataan dan strategi pembangunan di Indoensia.Menjadi perlu bahwa dalam melakukan implentasi /pelaksanaan UU Desa yang sistematis, terukur danterorganisirdi perlukan kementerian tersendiri yaituKementrian Desa.Stategi yang dilakukan adalah: a) Memastikan presidenterpilih mempunyai komitmen yang tinggi dalammelakukan implemenntasi UU Desa; b) Melakukannegoisasi dengan DPR selaku pembuatan UU Desa danpengawasan pelaksanaan UU Desa; c) Melakukan Kajian/review terkait kebutuahn kebijakan untuk KementrianDesa; d) Melakukan Identif ikasi Kebutuhan Dirjen,Direktorat dan Unit Pendukung Kelembagaan Lainnyauntuk Kementrian Desa; e) Membuat Rumusan Akademisdalam Skenario Kementrian Desa; d) Merumuskanskenario program pembangunan desa dan kawasanperdesaan; e) Penyediaan tenaga pendampingprofesioanal dalam menerapkan kebijakan dasar, tujuandan prinsip-prinsip UU Desa khusunya prinsip partisipasi,transparansi dan akuntabilitas; f) Merumuskan instrumenpengendalian terkait dengan pelaksanaan UU Desa; e)Kebijakan lainnya dalam mendukung inisiasi KemenrianDesa.

8.3. Skenario Transisi Program Kementerian/ Kelembagaan kedalam UU DesaAdanya UU Desa mengharuskan skenario pembangunandesa di K/L yang perlu dipastikan dengan keberlanjutan

12


pembangunan. Program pembangunan antara lain adaProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri(PNPM) sebagai program pemberdayaan masyarakat danbeberapa program PNPM lainnya yang masuk ke desaserta program dari K/L. Ada beberapa permasalahan yangmendasar dalam program ini terkait dengan:0 Adanya aset PNPM Mandiri Perdesaan terdapat Aset

Ekonomi dalam bentuk Simpan Pinjam KelompokPerempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif lebihdari 10,5 trilliun untuk dipastikan legalitas dankeberlanjutan program serta beberapa aset programdari K/L,

0 Aset sarana dan prasarana dalam bentuk hibah,wakaf atau aset masyarakat lainnya yang tersebar dilokasi perdesaan yang jumlahnya ratusan ribukegiatan dimana status kepemilikan/ legalitas belumterdata dalam aset desa atau aset masyarakat dariPNPM dan K/L,

o Terdapat lebih 30.000 tenaga fasilitator/ pendampingprofesional yang mempunyai keahlian teknis dalampembangunan perdesaan dan kawasan perdesaandan sangat strategis dalam dukungan pelaksanaanUU Desa di dalam masa transisi pelaksanaan UUDesa,

o Diperlukan waktu untuk penyusunan ataupenjabaran operasionalisasi dari UU Desa dalambentuk kebijakan (PP, PMK, Permen, Juklak-Juknis,dan lainnya).

o Perlu preparasi bagi pemerintah desa dan daerah

13


untuk menyesuaikan peraturan pelaksanaan UUDesa.

o Perlu peningkatan kapasitas Kades dan perangkatDesa yang terencana secara sistematis dan fokuspenguatan kapasitas kelompok masyarakat, dansedangkan bidang Otonomi Daerah kurangmendapatkan pelatihan atau pembinaan secarakhusus.

o Perlu upaya untuk mengurangi risiko terkait dengankesalahan pengelolaan dana yang memilikikonsekuensi hukum dan kemungkinan tidaktercapainya sasaran kesejahteraan masyarakat.

o Perlu perumusan skema alih kelola atas asset yangdihasilkan PNPM Mandiri Perdesaan, program K/Ldan lembaga-lembaga yang telah terbentukm olehprogram.

o Perlunya rumusan kegiatan strategis didalam dalamkegiatan dalam masa transisi UU Desa,

8.4. Mengatur/ Menata Ulang Piranti Lunak PembangunanDesaKebijakan pelaksanaan UU Desa perlu adanya dukungankebijakan, pedoman, panduan dan beberapa dukunganperangkat lunak lainnya. Dukungan ini perlu dilakukansebagai upaya untuk melakukan pengaturan sertapenyelarasan pelaksanaan UU Desa.Banyak UU, PP, Peremendagri, Perda, Perdes dankebijakan lain yang belum selaras dengan UU Desa.Adanya kebijakan yang tidak selaras dan tidak konsisten

14


dalam skenario pelaksanaan UU Desa dan praktek dilapangan akan menimbulkan permasalahan pelaksanateknis di lapang. Kegiatan ini perlu dirumuskan secaraserius dalam dukungan piranti lunak kebijakan.Dukungan pintati lunak program berguna dalammemastikan adanya kebijakan pelaksanaan UU Desamempuyai dasar legalitas yang kuat. Kebutuhan pirantilunak program ini harus dilakukan penyelarasan kebijakanyang terkait dengan penganggaran (KementrianKeuangan), Kebijakan Daerah dan Desa (KementrianDalam Negeri), Kebijakan yang terkait denganperencanaan pembangunan desa dan kawasanperdesaan dalam skenario perencanaan pembangunannasional (Bappenas), Kebijakan Pembangunan Desa danKawasan Perdesaan (Kementrian Pekerjaan Umum) dankementrian lainnya yang terkait dalam pelaksanaan UUDesa.

8.5. Strategi Perencanaan dalam Pelaksanaan UU No. 6 Tahun2014.Skenario Perencanaan dan Pembangunan dalampelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, telah dijabarkan dalamPP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa danPP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Ditegaskan dalam Pasal 1 UU Desa bahwa bahwa Desaadalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan namalain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

15


hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsamasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.Pasal 72 UU Desa menyatakan bahwa Pendapatan Desatermatup dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 1)pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset,swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lainpendapatan asli Desa; 2) alokasi Anggaran Pendapatandan Belanja Negara; 3) bagian dari hasil pajak daerah danretribusi daerah Kabupaten/Kota; 4) alokasi dana Desayang merupakan bagian dari dana perimbangan yangditerima Kabupaten/Kota; 5) bantuan keuangan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat daripihak ketiga; dan 7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b bersumber dari Belanja Pusat denganmengefektifkan program yang berbasis Desa secaramerata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah danretribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluhperseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi danaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d palingsedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbanganyang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

16


Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi DanaAlokasi Khusus.Pasal 79 UU Desa menyatakan bahwa (1) Pemerintah Desamenyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengankewenangannya dengan mengacu pada perencanaanpembangunan Kabupaten/Kota; (2) PerencanaanPembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun secara berjangka meliputi: a) RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu6 (enam) tahun; dan; b) Rencana Pembangunan TahunanDesa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa,merupakan penjabaran dari Rencana PembangunanJangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)tahun; (3) Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan PeraturanDesa; (4) Peraturan Desa tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desamerupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa danRencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedomandalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desayang diatur dalam Peraturan Pemerintah; (6) ProgramPemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskalalokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikanpelaksanaannya kepada Desa; (7) PerencanaanPembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan salah satu sumber masukan dalamperencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

17


PP No. 43 dalam Pasal 118 menyatakan bawa: (1) RKP Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakanpenjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)tahun; (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat rencana penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pal-ing sedikit berisi uraian: a) evaluasi pelaksanaan RKP Desatahun sebelumnya; b) prioritas program, kegiatan, dananggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c) prioritas pro-gram, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melaluikerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d) rencana pro-gram, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola olehDesa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerahkabupaten/kota; dan e) pelaksana kegiatan Desa yangterdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsurmasyarakat Desa; (3) RKP Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuaidengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencanakegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, danpemerintah daerah kabupaten/kota yaitu: a) RKP Desamulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahunberjalan; b) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desapaling lambat akhir bulan September tahun berjalan dan;c) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.Skenario RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan

18


Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.Pada skema tersebut terlihat bahwa usulan partisipatifdesa telah dapat menentukan usulan prioritas di tingkatdesa sesuai kewenangan desa itu sendiri disebabkan telahada pendanaan pagu indikatif desa. Namun demikian,usulan partisipatif yang akan diusulkan ke dalam kegiatanpendanaan ABPD kabupaten/kota dan provinsipemerintah melalui kementrian dan lembaga tetapdilakukan dengan mekanisme reguler. Usulan tersebuttersusun dalam “Daftar Usulan RKP Desa”.

8.6. Penataan Manajemen Pembangunan Desa dan KawasanPerdesaan;Secara keseluruhan manajemen pembangunan menjadiperlu diselarkan dalam konsep SPP SPPN yang perlu padamanajemen program. Pasal 1, Penjelasan 8, PembangunanDesa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dankehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat Desa. Pembangunan Desa, Pasal 78, ayat (2),Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan,Pelaksanaan, Pasal 81 Pembangunan Desa, Pasal 78, ayat(1-5), menyatakan bahwa: a) pembangunan Desadilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja PemerintahDesa; b) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa denganmelibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat

19


gotong royong; c) Pelaksanaan Pembangunan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa;d) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendirioleh Desa dan; d) Pelaksanaan program sektoral yangmasuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desauntuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam UU Desadinyatakan bahwa: a) Pasal 84 Pembangunan KawasanPerdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihakketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dantata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa; b)Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, danpendayagunaan Aset Desa untuk pembangunanKawasan Perdesaan merujuk pada hasil MusyawarahDesa; c) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan,pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan,pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten/Kota.Skema ini yang perlu dirumuskan secara detail karenapermasalahan ini akan menghasil beberapa kebijakanyang terkait dengan pembangunan desa dan kawasanperdesaan, model pendampingan, kerjasama desa danpengembangan jejaring perkembangan eknomiperdesaan.Kegiatan yang terorganisir dari proses loby, mediasi,negosiasi antar stakeholder perlu dimanajemen.

20


Keberhasilan pelaksanaan UU Desa dilakukan denganmanajemen dengan baik, terukur dan secara professional.

8.7. Strategi Kewenanan Desa dalam Pembangunan Desa danKawasan Perdesaan dalam Pelaksanaan UU No. 6 Tahun2014 tentang Desa.Skenario dalam pembangunan Desa dirumuskan dalamPermendagri No. 14 Tahun 2015 tentang PedomanPembangunan Desa meliputi: (1) Pelaksanaanpembangunan Desa terdiri dari: a) Pagu Indikatif Desa;b) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan c)Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa. (2)Pelaksanaan pembangunan Desa, dikelola melalui: a)swakelola desa; b) kerjasama antar desa; c) kerjasamadesa dengan pihak ketiga; (3) Pelaksanaan pembangunanDesa yang bersumber dari program sektoral dan/atauprogram daerah pada, dikelola melalui mekanismepengintegrasian dan pendelegasianArah Kebijakan Kabupaten: Acuan Daftar Usulan RKPDesa perlu memperhatikan antara lain: a) RencanaSrategis Kabupaten/Kota; b) Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c) RencanaStrategis SKPD Kabupaten/Kota; dan d) Rencana TataRuang & Rencana Wilayah Kabupaten/Kota; e) RencanaPembangunan Kawasan Perdesaan.Pagu Indikatif Desa meliputi yaitu: a) Rencana dana Desayang bersumber dari APBN; b) Rencana alokasi dana Desa(ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten/kota; c)Rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

21


kabupaten/kota yang dialokasikan kepada Desa dan; d)Rencana bantuan keuangan untuk Desa yang bersumberdari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/ataupemerintah daerah kabupaten/kota.Skenario dalam pembangunan berskala lokal desa lebihmengutamakan pembangunan kawasan perdesaandengan model pendelegasian. Model ini adalah desamempunyai kewenangan mengurus tetapi tidakmempunyai kewenangan mengatur. Pada model inidisebut sebagai “model pendanaan delegasi”. Kegiatanusulan model pendelegasian usulan harus masuk dalamRPJM Desa dan RKP Desa. Sementara itu “modelpendanaan Integrasi” usulan tidak masuk dalam RPJMDesa dan RKP Desa tetapi cukup tercacat dalam RKPDesa, karena model ini desa tidak diberikan kewenanganmengurus dan mengatur. Jenis kegiatan ini dikerjakanoleh SKPD atau Kementrian/Kelembagaan sendiri.

8.8. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan danKemasyarakatan Desa dan Pemerintah Lokal;Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengannama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatsesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitraPemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usuldan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

22


dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.Revitalisai kelembagaan masyarakat dan desa dalammendukung pelaksanaan UU Desa menjadi perlu.Orientasi kelembagan yang hanya mengangandalkankeprojekan perlu direvitalisasi menjadi kelembagaan yangsensitif satu perencanaan dan satu penganggaran.Mengembangan kelembagaan perlu menjawab berbagaihal yang terkait dengan pengintegrasian SPP-SPPN.Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan pilar pentingselain Pemerintah Desa dan BPD dalam melaksanakanyang mempunyai fungsi antara lain: a) penampungan danpenyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b)Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuanmasyarakat dalam kerangka memperkokoh NegaraKesatuan Republik Indonesia; c) Peningkatan kualitas danpercepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;d) Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali,pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunansecara partisipatif; e) Penumbuhkembangan danpenggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotongroyong masyarakat; f) Pemberdayaan dan peningkatankesejahteraan keluarga dan; g) Pemberdayaan hak politikmasyarakat.Agenda revitalisasi kelembagaan inilah menjadi perludirumuskan lebih detail dan kerja-kerja yang terorganisirserta terukur.

8.9. Peningkatan Kualitas Kegiatan Berbasis Antar Desa/

23


Kawasan pendukung Ekonomi PerdesaanRencana Pembangunan antar desa/ kawasan PerdesaanBerbasis Masayarakat adalah hasil perencanaanpembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unitadministrative desa, melainkan atas dasar kesamaanfungsi kawasan perdesaan. Sementara itu, kawasanPerdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatanutama pertanian, termasuk pengelolaan sumber dayaalam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.Fasilitasi Kegiatan Berbasis antar desa/ kawasanperdesaan dalam rangka mendorong pertumbuhanekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkunganhidup dan konservasi sumber daya alam denganmemperhatikan kepentingan antar kawasan dankepentingan umum dalam antar desa/ kawasanperdesaan, dan kepentingan umum dalam antar desa/kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif danberkelanjutan dengan berbasis pemberdayaanmasyarakat;Fasilitasi juga membantu masyarakat dalam melakukanidentif ikasi Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desaadalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dandifokuskan pada desa atau beberapa desa yang memilikipotensi andalan dan unggulan sebagai sentrapertumbuhan terpadu antar desa dan penggerakperkembangan ekonomi desa sekitarnya.Fasilitasi ini juga membantu masyarakat dalam

24


merumuskan Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahanatau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi danbudidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahandesa, dan pusat layanan sosial.Peningkatan kualitas kegiatan berbasis antar desa/kawasan pendukung ekonomi perdesaan menjadi bagiankonskuensi logis dari pengembangan SPP-SPPN.Peningkatan kualitas perencanaan dan kegiatan strategisantara desa/ kawasan dalam mendukung pusat-pusatpertumbuhan dan pengembangan ekonomi lokal.Meningkatkan kualitas kegiatan menjadi perlu agarkegiatan satu dengan yang lainnya menjadi sinergis haltersebut diperlukan identifikasi faktor-faktor pengungkitdalam mendukung pusat-pusat pertumbuhan danpengembangan ekonomi lokal/ perdesaan.Strategi ini juga menjadi agenda dalam penyelarasan/ in-put Master Plan, Site Plan, Tata Ruang dan Tata Wilayah(RTRW) yang menjadi bagian dari input dan strategiresolusi konflik dalam pembangunan. Kegiatan ini perludirumuskan bahwa pembangunan kawasan perdesaanperlu dikelola dengan basis ideologi pembangunankerakyatan dalam mendukung kedaulatan desa.

8.10. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan KerjasamaAntar DesaKerja sama desa dalam UU Desa terdapat dalapam Pasal91 UU Desa yang menyatakan bahwa desa dapatmengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Pasal 92 ayat (1) Kerja sama

25


antar-Desa meliputi: a) pengembangan usaha bersamayang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomiyang berdaya saing; b) kegiatan kemasyarakatan,pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaanmasyarakat antar-Desa; dan/atau; c) bidang keamanandan ketertiban. Ayat (2) Kerja sama antar-Desadituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desamelalui kesepakatan musyawarah antar-Desa. Ayat (3)Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerjasama antar-Desa yang dibentuk melalui PeraturanBersama Kepala Desa.Posisi kelembagaan antar desa dan kerjasama antar desamenjadi strategis khususnya penguatan kerjasama antardesa yang dirumuskan dalam Badan Kerja Sama AntarDesa (BKAD). Ada beberapa agenda penting dalammemperkuat keberadaan BAKD yaitu: a) Melestarian danpengembangan kelembagaan dan hasil-hasil kegiatanyang telah dilakukan PPK/ PNPM-PPK/ PNPM-MD/ P2SPPdan program sejenis sesuai dengan prinsip yang berlaku;b) Meningkatkan dan mengembangkan pengelolakegiatan masyarakat, pengelola aset produktif dansumber daya alam, serta program/ proyek dari pihakketiga yang bersifat antar desa; c) Meningkatkankemampuan kelembagaan masyarakat dan aparatpemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasisistem pembangunan partisipatif yang integratif ke dalamsistem pembangunan daerah yang berbasis padapemberdayaan masyarakat; d) Meningkatkanketerpaduan antar program atau kegiatan strategi

26


penanggulangan kemiskinan di daerah; e)Mengakomodasikan dan merealisasikan usulan kegiatanpembangunan dari masyarakat ke dalam perencanaanpembangunan daerah; f) Meningkatkan kapasitaslembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalampengelolaan pembangunan berkelanjutan; g)Memujudkan sinkronisasi antara perencanaan program,perencanaan penganggaran, pelaksanaan danpengawasan pembangunan daerah setingkat kecamatandan desa; h) Meningkatkan sinergi pendekatanperencanaan (politis, teknokratis dan partisipatif) danproses perencanaan (atas-bawah dan bawah-atas ); i)Meningkatkan pengembangan dan peningkatankapasitas kemasyarakatan dan pemerintahan, terutamapemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunanterpadu; j) Mewujudkan sistem penganggaranpemerintah daerah yang memungkinkan tersedianyaalokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) danatau bantuan pihak ketiga yang bisa diorganisir antar desadan atau setingkat kecamatan; k) Melembagakanpengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan danapendukung usaha masyarakat miskin yang berperspektifpemberdayaan masyarakat.BKAD telah dilakukan inisiasi oleh PNPM Mandiriperdesaan yang tersebar di 403 Kabupaten dan 5.300kecamatan di Indonesia. BKAD selaku mandat darikeputusan bersama antar desa telah mempunyai hampirRp. 10,5 trilliun kegiatan dana bergulir dalam bentukSimpan Pinjam Kelompok Perempuan dan Usaha Ekonomi

27


Produktif. BKAD-BKAd yang terdapat di tingkat kecamatantelah mengembangkan Forum BKAD setingkat Kabupatendan Provinsi. Forum BKAD strategis untuk melakukanpenguatan berbagai kegiatan program pembangunanyang menyangkut kerjasama dua desa taua lebih atau pro-gram pembangunan berbasis kawasan perdesaan. Namundemikian BKAD belum dimaksimalkan dalam pegelolaansumebrdaya alam, Sistem Informasi Desa dan KawasanPerdesaan (SIDEKA). Skema yang dikembangkan dalamBKAD ada beberapa Unit/ T im Kegiatan yang dapatdiperluas berdasarkan kebutuhan dari BKAD sendiriberikut skenario penataan BKAD dalam UU Desa.Pelaksanaan UU Desa harus melakukan proses revitalisasikelembagan ini dalam perspektif payung hukum dankebijakan pendukung lainnya. BKAD yang dilakukan ilehPNPM Md mengalami masalah dengan legalitas karenaBKAd yang dibentuk masih untuk kepentingan program.Ada beberapa masalah dalam masa transisi yang perludilakukan dalam pelaksanaan program dalam UU Desayaitu: a) Legalitas kerja sama; b) Legalitas daripembentukan BKAD; c) Legalitas aset PNPM MPd yangdikelola Unit Pengelola Keuangan (UPK), d) Legalitasoperasioanl Aset dalam pengelolaan UPK dan; e) Legalitaspenguatan kelompok.Disamping itu, ada banyak kegiatan usulan sarana danprasarana dalam dilakukan dalam kerjasama desa jugabelum mendapatkan legalitas. Perlu diketahui bahwapenguatan kerjasama desa mempunayi tujuan utamadalam resolusi konflik.

28


.

8.11. Perluasan Dukungan terhadap Pembangunan/Mengembang Kerja Sama dengan Pihak ke Tiga;Perluasan pelaksanaan UU Desa perlu mendapatdukungan semua pihak baik parlemen, pemerintah,akademisi, praktisi dan kelompok strategis lainnya.Dukungan kerjasama pihak ke tiga menjadi faktorpenentu terkait dengan dukungan terwujudnyapelaksanaan UU Desa. Khususnya mengkomunikasikankegiatan strategis dalam mendapatkan dukunganpenganggaran dari APBD, APBN dan CSR atau pendanaanlainnya. Melakukan advokasi, kampanye, mediasi, loby,koordinasi kesemua pihak menjadi penting untukmendapat dukungan dan perluasan program.

8.12. Penguatan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDDes),Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebutBUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yangdipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, danusaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraanmasyarakat DesaBUMDes dalam UU Desa diatur dalan Bab X: Badan UsahaMilik Desa Pasal 87: (1) Desa dapat mendirikan BadanUsaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; (2) BUM Desadikelola dengan semangat kekeluargaan dankegotongroyongan dan; (3) BUM Desa dapat menjalankan

29


usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam ketentuan Pasal 88 menyebutkan bahwa: (1)Pendirian BUM Desa disepakati melalui MusyawarahDesa; (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.Proses Pembentukan BUM Desa harus melalui Musdesdiatur dalam Pasal 54 menytakan bahwa: (1) MusyawarahDesa merupakan forum permusyawaratan yang diikutioleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkanhal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraanPemerintahan Desa dan; (2) Hal yang bersifat strategissebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a)penataan Desa; b) perencanaan Desa; c) kerja sama Desa;d) rencana investasi yang masuk ke Desa; d)pembentukan BUM Desa; e) penambahan dan pelepasanAset Desa; dan e) kejadian luar biasa.BUM Desa Menjadi Bagian Dari Pembangunan KawasanPerdesaan Pasal 85 Ayat (1) Pembangunan KawasanPerdesaan dilakukan oleh Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamelalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa,dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakanmasyarakat DesaHasil Usaha BUM Desa Pasal 89 yaitu: (1) Hasil usahaBUM Desa dimanfaatkan untuk: a) pengembangan usaha;dan; b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakatDesa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin

30


melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana berguliryang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa. Dalam Pasal 90 menyatakan bahwa: (1) Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorongperkembangan BUM Desa dengan: a) memberikan hibahdan/atau akses permodalan; b) melakukanpendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c)memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumberdaya alam di Desa.Kerja sama antar Desa dapat Membentuk BUM Desa Pasal92, Ayat (6) yaitu: (1) Kerja sama antar-Desa meliputi: a)pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desauntuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; b)kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, danpemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau; c)bidang keamanan dan ketertiban; (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desamelalui kesepakatan musyawarah antar-Desa; (3) Kerjasama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja samaantar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan BersamaKepala Desa DAN; (4) Musyawarah antar-Desasebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yangberkaitan dengan pembentukan lembaga antar-Desa: a)pelaksanaan program Pemerintah dan PemerintahDaerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-Desa; b) perencanaan, pelaksanaan, danpemantauan program pembangunan antar-Desa; c)pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-

31


Desa, dan Kawasan Perdesaan; d) masukan terhadap pro-gram Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada;dan e) kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakanmelalui kerja sama antar-Desa; (5) Dalam melaksanakanpembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar- Desadapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengankebutuhan; (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapatdibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desaatau lebih.Permasalahan mendasar di tingkat desa yaitu: a)Kapasitas F iskal Desa Lemah (Faktor Internal); b)Orientasi Meminta (Bantuan yang bersifat Karikatif),bukan memberdayakan masyarakat desa tetapimenciptakan ketergantungan; c) Belum ada pendorong/pengungkit di desa yang mampu membangkitkankesadaran : “desa membangun dan bukan sekedarmembangun desa” dan; d) Minimnya partisipasimasyarakat dalam perumusan kebijakan.Agenda strategis bahwa BUMDes merupakan usahapemerintah desa dari aset yang dipisahkan. BUMDesseperti yang yang digambarkan presiden terpilih yangmerupakan strategi dalam mendukung cadangan devisadesa untuk mendukung kesejahteraan warga,peningkatan PADes, Menentukan Model Pengungkit danImplementasinya. Kegiatan ini perlu adanya intervensidalam penggalian potensi desa dan perencanaan yangterpaduKebijakan pengembangan Badan Usaha Milik DesaBUMDes (BUMDes) lebih difokuskan dan diorientasikan

32


pada peningkatan PADes dan memberikan kontribusi padapertumbuhan ekonomi desa (investasi desa), multy playereffects guna meningkatkan pendapatan dankesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaandan meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan didesa serta berorientasi pada upaya pelestarian,pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam danlingkungan hidup secara berkelanjutan. Berikut coreBUM DEsa.Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan(Instalasi) dengan cara: a) Memfasilitasi musdespembentukan BUMDes; b) Memfasilitasi penyusunanPedes tentang pembentukan BUMDes; c) Memfasilitasipenyusunan AD/ART; d) Memfasilitasi penyusunanKeputusan Kepala Desa tentang penetapan pengelolaBUMDes; e) Memfasilitasi penyusunan SOPunit usahaBUMDes dan ; f) Memfasilitasi penguatan kelembagaanBUMDesPeningkatan Kapasitas/ Sdm Pengelola dengan cara: a)Melaksanakan pelatihan pembentukan dan manajemenoperasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); b)Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan(enterpreunership) bagi pengelola BUMDes dan; c)Memfasilitasi pelatihan manajerial dan operasionalBUMDes.Pengembangan Permodalan Dan Unit Usaha BUMDesyang dilakukan: a) Memfasilitasi permodalan unit usahadan BUMDes melalui ADD; b) Memfasilitasi permodalanunit usaha dan BUMDes melalui APBD Kabupaten, Provinsi

33


dan Pemerintah Pusat; c) Memfasilitasi permodalanBUMDes melalui kerjasama implementasi corporate so-cial responsibility (CSR) dari BUMD, Perbankan Daerahdan BUMN serta Perbankan nasional serta pihak lain yangmemiliki komitmen dan minat yang tinggi terhadappengembangan BUMDes; d) Memfasilitasi permodalanmelalui kerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga perananBUM Desa digambarkan sebagai berikut:Membangun Diversifikasi dan Jejaring Usaha BUMDesdengan cara: a) Memfasilitasi pelatihan bersama SKPDteknis; b) Memfasilitasi bantuan TTG; c) Memfasilitasibantuan pengembangan unit usaha; d) Memfasilitasikerjasama pengembangan jejaring usaha dengan pihakketiga; e) Memfasilitasi pemasaran melalui publikasilangsung dan melalui teknologi informasi (internet/Website); f) Memfasilitasi teknis packing produk danmarketing produk; g) Memfasilitasi sertifikasi produck;i) Memfasilitasi perijinan dan standardisasi produck.Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi antara laian: a)Melaksanakan pemantauan dan evaluasi perkembanganBUMDes; b) Memfasilitasi peleburan/merger unit usahayang tidak berkembang dan berpotensi merugi; c)Memperluas dan menumbuhkan unit unit usaha ataupengembangan BUMDes baru.

8.13. Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat GunaTeknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancangbagi suatu masyarakat desa agar dapat disesuaikan

34


dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan,sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yangbersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologitepat guna haruslah menerapkan metode yang hematsumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutifminimalis dibandingkan dengan teknologi arus utama,yang pada umumnya beremisi banyak limbah danmencemari lingkungan.Pembanguan desa pelaksanaan UU Desa aspek yangstrategis dengan penerapan teknologi tepat guna. Karenadi tingkat desa, teknologi sederhana yang dianggap cocokbagi negara-negara berkembang atau kawasanperdesaan. Bentuk dari “teknologi tepat guna” inibiasanya lebih bercirikan solusi “padat karya” daripada“padat modal”. Kendati perangkat hemat pekerja jugadigunakan, ia bukan berarti berbiaya tinggi atau mahalongkos perawatan.Pada pelaksanaannya, teknologi tepat guna seringkalidijelaskan sebagai penggunaan teknologi palingsederhana yang dapat mencapai tujuan yang diinginkansecara efektif di suatu tempat tertentu. Teknologi tepatguna memiliki arti yang berlainan, seringkali merujuk padateknik atau rekayasa yang berpandangan istimewaterhadap ranting-ranting sosial dan lingkungan.Penerapan teknologi tepat guna dalam pembangunandesa dan kawasan perdesaan adalah mengembangkanpotensi dan sumber daya yang ada di desa untukdimanfaatkan sebagai bahan konstruksi baik itu konstruksiyang lazim maupun konstruksi yang tidak lazim diterapkan

35


didaerah lain. Penerapan konstruksi yang tidak lazimdengan memanfaatkan potensi sumberdaya setempatdilakukan melalui uji coba dan berdasarkan pengalamankeberhasilan pembangunan prasarana di lokasi yangberdekatan. Pengujian kelayakan konstruksi di satuwilayah dilakukan oleh fasilitator teknik kabupaten dibantuoleh spesialis infrastruktur provinsi.Teknologi tepat guna yang dikembangkan dalampembangunan desa dan kawasan perdesaan adalahberupa kegiatan prasarana umum yang banyak dibangunmasyarakat dan sarana penunjang kegiatan ekonomiproduktif yang memberikan manfaat bagi peningkatanekonomi masyarakat.

8.14. Peningkatan kualitas sistem Informasi dan ManajemenInformasi Data;Amanat dalam UU Desa menegaskan bahwa SistemInformasi Desa dan Kawasan Perdesaan (SIDEKA), perludikembangkan dalam rangka desa mendapatkan aksesdata pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pasala86 UU Desa menyatakan bahwa: (1) Desa berhakmendapatkan akses melalui sistem Desa yangdikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajibmengembangkan sistem Desa dan pembangunanKawasan Perdesaan; (3) Sistem Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat kerasdan perangkat lunak, jaringan, serta sumber dayamanusia; (4) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada

36


ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa,Kawasan Perdesaan, serta lain yang berkaitan denganPembangunan Desa dan pembangunan KawasanPerdesaan; (5) Sistem Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diaksesoleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingandan; (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamenyediakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.Amanat UU tersebut dengan jelas bahwa desa adapengembangan perangkat SIDEKA yang menjadi alatmasyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa dankawasan perdesaan secara transparan danakuntabilitas.Sistem informasi desa selama telahberkembang di beberapa titik desa yang dilakukan olehpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, relawan desaatau inisiatif desa sendiri ada beberapa model yangdikembangkan.Sehingga ada beberapa permasalahan yang terkaitdengan sistem informasi desa selama ini yang belumdapat diselesain antara lain: a) Gevernance lemah terkaitSIDEKA, terjadi frakmentasi, lemahnya manajemen dalammenudukung proses pengambilan keputusan; b) Masing-masing program mengembangkan sistem sendiri-sendiriyang alhirnya data bersifat sektoral serta tidak dapatdijadikan rujukan untuk pengambilan keputusan secaranasional/ masih lokal desa; c) banyaknya format dan versilaporan semakin lama tidak secara efektif dijadikan rujukanpengambilan kebijakan; d) Sistem dan format yang

37


dikembangkan tidak setandar sehingga susah untukdilakukan rekapitulasi data atau diintegrasikan; e) adakesimpang siuran sistem pelaporan data khususnyaterkait dengan pencatan dan pelaporan (beberapa daerahada yang menambah dan ada yang mengurangipelaporan; f) ada permasalahan denga agregasipelaporan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota,provinsi dan nasional; g) pemanfaatan informasi data daninformasi belum didesiminasikan dengan para pemangkukepentingan dan belum dipakai secara semestinya; h)kemampuan dan kualitas data informasi desa sangatkurang; i) kemampuan sumber data untuk menyediakandata dan informasi pada umunya masih lemah; j) landasanhokum SIDEKA juga belum jelas; k) belum ada kerjasamadan koordinasi yang dilakuakn keputusan bersama antarkementrian/ lembaga dan; l) di pemerintahan desa belumsecara khusu ada staf khusus yang mengurus tentangSIDEKA.Kegiatan pendampingan Sistem Informasi Desa (SIDEKA),kegiatan pendamping perlu memastikan bahwa Desaberhak mendapatkan akses informasi melalui sisteminformasi Desa yang dikembangkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota didukung dengan sumber dayamanusia. Dukungan sumber daya manusia sekurang-kurangnya mempunyai kompetensi sekurang-kurangnyameliputi: a) menganalisis Data/informasi yangdikumpulkan; b) menginformasikan hasil pemantauankepada masyarakat; c) menginformasikan inovasi secaralisan maupun dan atau tertulis melalui beberapa media.

38


Penyediaan tenaga pendamping SIDEKA dalampenyediaan sumberdaya manusia dapat berupa tenagatehnis satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kotadapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional,kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihakketiga.Skenari sistem informasi yang dikembangkan setidaknyamenjawab kebutuha yang terkait dengan desa bersuara,data desa, tata kelola desa, pembangunan desa dan desamandiri. Sehingga di tingkat desa perlu dirumuskanadanya Tim Pengelola & Pemelihara sistem informasi desadalam hal ini setidaknya desa harus: a) Memiliki danmenjalankan jadwal pengecekan kondisi informasi datadesa; b) Memiliki jadwal rutin penggantian konten/informasi yang akan yang dilaporkan; c) Membuat materikonten/ informasi yang disajikan; c) Bekerjasama dengandengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yangterkait dalam pengandaan sistem informasi.Peningkatan kualitas sistem menajemen data menjadifaktor pendukung utama yang selama ini belum berjalan.Data menjadi penting untuk melakukan desk review,evaluasi dan analisis secara cepat dan akurat. Manajemeninformasi data dapat diakses secara cepat juga akanmenjadi penting untuk melihat kualitas pendampingandan berbagai kendala yang terjadi di lapangan.Manajemen informasi data yang berbasis IT menjadi perludilakukan khususnya dalam melakukan pendataandokumen/ laporan pendukung pelaksanaan SPP SPPN.Misalkan data dasar, dokumen RPJMDes dan RKPDes,

39


tahapan preparasi, penguatan kapasitas dan kelembagaandan lain sebagainya.

8.15. Menjaga Kewibawaan Program Pembangunan &Integritas Pendamping;Pelaksanaan UU Desa perlu dijaga kewibahaan danintegritas para pelaku. Proses pelaksanaan UU Desa perludilakukan analisis kritis, monev, supervise dan audit agarkegiatan pengintegrasian dapat berjalan sesuai dengantujuan, kebijakan dasar, prinsip-prinsip dan prosestahapan di lapangan. Sehingga menjadi perlu parapemangku kepentingan/ pelaksanaan dan masyarakatperlu medapatkan sertifikasi atau pengakuan masyarakatyang didasarkan pada kompetensinya sebagai fasilitatorperencanaan dan penganggaran daerah bukan sekedarkonsultan/ fasilitator projek semata.Pasal Pendampingan dalam UU Desa antara lain: a) Pasal1 Penjelasan 12 pemberdayaan masyarakat membutuhkanpendampingan; b) Pasal 90, ayat (3) BUMDes, melakukanpendampingan teknis dan akses ke pasar; c) Pasal 112, ayat(4) bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakandengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,dan pemantauan Pembangunan Desa dan KawasanPerdesaan; d) Pasal 114, ayat (1), (l): melakukanpembinaan upaya percepatan Pembangunan Desamelalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, danbantuan teknis.Strategi dan skenario Pendampingan Pasca UU Desaantara lain: a) Pendampingan kualitas proses dan hasil

40


perencanaan pembangunan di partisipatif tingkat desa;b) Pendampingan dalam penyelarasan PenjaringanAspirasi Masyarakat oleh DPRD dan penyusunan RencanaKerja SKPD dengan hasil-hasil Musrenbang; c)Pendampingan dalam Keterpaduan, keselarasan dankesatupaduan kebijakan, yang lebih menekan sistempenyelarasan perencanaan politik, teknokratis denganperencanaan partisipatif; d) Pendampingan penyelarasanrencana kegiatan perencanaan dan penganggaranswakelola oleh masyarakat; e) Pendampinganmanajemen pemerintahan desa; f) Pendampingankapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan,terutama pemerintahan desa dalam pengelolaanpembangunan partisipatif; g) Pendampingan kapasitaspelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan,utamanya aparatur Pemerintahan Desa; h)Pendampingan kegiatan perkembangan ekonomiperdesaan dan kemandirian BUMDEs dan; i)Pendampingan peningkatan kualitas kegiatan berbasisantar desa/ kawasan pendukung ekonomi perdesaanKompetensi Pendamping dalam Dukungan UU Desa perlumempunyai kompetensi antara lain: a) Kemampuanmenggalang dukungan dan mendorong pendayagunaanpotensi berbagai pihak untuk peningkatan perencanaandan penganggaran pembangunan partisipatif; b)Kemampuan memediasi dan membangun jaringan kerjasama para pihak (intern pemerintah Kabupaten), DPRD,LSM dan pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentinganuntuk peningkatan serta pengembangan proses

41


pembangunan partisipatif; c) Kemampuan pendampingankegiatan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dalamnentuk penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa; d)Kemampuan pendampingan proses penyampaian aspirasimelalui forum Hearing/dengar pendapat DPRD danBupati; e) Kemampuan pendampingan/ bimbingan dalamdukungan teknis kepada Pelaku desa dan antar desa; f)Kemampuan pendampingan dalam menyusun PeraturanDesa dan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhanpenguatan pelaksanaan perencanaan, penganggaran danpembangunan partisipatif; g) Kemampuanpenadampingan dalam rancang bangun pelatihan, work-shop, semiloka dan lain-lain; h) Kemapuan pendampingandan keberlanjutan Tenaga Pelatih Masyarat (TPM), RuangBelajar Masyarakat (RBMdan tempat Belajar Masyarakat(TBM); i) Kemampuan dalam Memastikan tersusunannya/review RPJM Desa, RKPDes, APBDes secara partisipatifdan dilanjutkan dan Perdes/ Keputusan Kades sertaPerdes lainnya sesuai kebutuhan; k) Kemampuan dalampendampingan penyusunan APBD Desa, LaporanKeterangan Pertanggungjwaban Kades (LKPDes) danLaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD); l)Kemampuan mengorganisir Tim Pendamping (tingkatdesa, antar desa/ kawasan); m) Kemampuanpendampingan dalam teknis pemberdayaan danpembangunan desa); n) Kemampuan dalammensosialisasikan kebijakan terkait dengan desa danpemerintahan desa; o) Kemampuan mengintegrasiaanSistem Pembangunan Partisipatif (SPP) dan Sistem

42


Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); p)Kemampuan memberikan pendampingan dan dukunganteknis kepada dalam pembangunan desa dan kawasanperdesaan; q) Kemampuan pendampingan dalam SistemInformasi Desa; r) Kemampuan pendampinganpenyusunan rentra kewilayahan, road map dan site planusulan antar desa/ kawasan; t) Kemampuanpendampingan pelatihan, dan kegiatan lainnya untukpeningkatan kapasitas Kader Teknis Desa (KTD); u)Kemampuan pendampingan dalam mendorong inovasidan kreatifitas pembangunan desa untuk mendukungproses pemberdayaan masyarakat; p) Kemampuanpendampingan dalam melakukan evaluasi pelaksanaanpembangunan; w) Kemampuan pendampingan dalammemantau dan memeriksa pengelolaan keuangan pro-gram pembangunan desa dan antar desa; x) Kemampuanpendampingan dalam validasi dan pemeriksaanpengelolaan kekuangan yang bersumber dari APBN,APBD, Jaring Asmara, CSR, ADD, dan swadayamasyarakat; y) Kemampuan pendampingan memperkuatkapasitas Pengembangan Ekonomi Perdesaan dankelembagaan BUMDes dan; z) Kemampuanpendampingan penyusun laporan pelaksanaan kegiatanpembangunan desa dan pembangunan kawasanperdesaan.Kebutuhan pendampingan PNPM Mandiri perdesaantelah mempunyai 35.000 tenaga pendamping profesionaluntuk melakukan penguatan kapasitas dan memastikanpelaksanaan UU Desa dilaksanakan dengan prinsip

43


partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Namundemikian, jumalah desa yang sebanyak lebih kurang72.499 desa sendainya satu desa membutuhkan satupendamping desa ternyata masih kurang memenuhikebutuhan tersebut. Upaya yang dilakukan adalah: a)Memperkuat kader desa untuk kebutuhan pendampingantar warga masyarakat; b) Kerjasama dengan PerguruanTinggi; c) Memperbanyak Lembaga pelatihan/ BengkelKerja; d) Kerjasama dengan LSM Lokal; e) Kerjasamadengan relawan yang mempunya kepedulian tentangdesa dan; f) dan lain-lain.

8.16. Reorientasi Peningkatan Kapasitas Kader DesaPeningkatan Kapasitas Kader Desa termuat dalam BABXII tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan LembagaAdat Desa. Pasal 94 ayat (1), Desa mendayagunakanlembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalammembantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa; (2) Lembaga kemasyarakatan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadahpartisipasi masyarakat Desa sebagai mitra PemerintahDesa; (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugasmelakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut sertamerencanakan dan melaksanakan pembangunan, sertameningkatkan pelayanan masyarakat Desa dan (4)Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dariPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

44


Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintahwajib memberdayakan dan mendayagunakan lembagakemasyarakatan yang sudah ada di Desa.Kegiatan tersebut mengisyaratkan perlu penguatankapasitas kelembagaan dan para kader desa dalammenjalankan pembangunan desa. Proses pembangunandesa sangat mengandalkan kader pembangunan yangada di desa. Kader desa sebagai penyangga utama dariketahanan masyarakat di desa.Kerangka pikir peningkatan kapasitas Kader berdasarkanprinsip ketidakmampuan pemerintah (di negaramanapun) untuk memenuhi seluruh kehidupan,kebutuhan, dan kepentingan serta masalah – masalahmasyarakatnya, tanpa keikut sertaan masyarakatnyasendir. Sehingga peningkatan kader yang diorientasikanpada: a) Selalu melakukan pengorganisasian, yangdiaplikasikan dalam bentuk keterpaduan yang sinergis;b) Selalu berupaya dalam menggerakan masyarakatdalam pencaian cita-cita secara kolektif; c)Mengembangan organisasi berwatak kader dankelembagaan moder,n egaliter dan setara dan; d) Selalumelakukan proses perkaderan yang slalu dilakukanevaluasi kritis.Upaya yang dilakukan dalam pembentukan kader desaantara lain: a) Pembentukan kader satu metodependekatan edukatif; b) Mengefektifkan programpemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan peran sertamasyarakat secara aktif; d) Menjembatani fasilitator/konsultan dengan masyarakat karna kader berasal

45


masyarakat; e) Agen perubahan masyarakat dalammengembangan demokratisasi, kesetaraan dan nondiskriminasi.Penguatan kapasitas ini diharapkan dapat bertugassecara benar menjadi kader pembangunan dan kadermasyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain: a)Melakukan analisis sosial dalam rangka melakukanpersiapan sosial masyarakat; b) Melakukan prosespenyadaran, peningkataan kapasitas, pengorganisasianatau mengembangkan/ merevitalisasi organiasaimasyarakat, mengembangkan swakelola dankemandirian masyarakat; c) Melakukan fasilitasi terkaitdengan pelaksanaan masyarakat yang sedangmembutuhkan baik secara f isik, pemahaman kritis,analisis-analisis sampai pada proses fasilitasipembangunan, pelayanan dan pengorganisasian; d)Melakukan tindakaan-tindakan praktis sesuai dengankepentingan pembangunan atau kebutuhan masyarakat;e) Mengembangkan adopsi, replikasi program yangdianggap berhasil di lokasi atau tempat lainnya dan; f)Bersama masyarakat melakukan kritik adan otokritik darikerja-kerja fasilitasi dan pengorganisasian masyarakat.

8.17. Reorientasi Peningkatan Kapasitas Tenaga PendampingProfesionalTenaga pendamping profesional adalah fasilitatorpendamping pemberdayaan masyarakat merupakantenaga profesional yang memiliki kompetensiperencanaan dan penganggaran pembangunan desa

46


serta daerah yang bertugas fasilitasi proses kemandiriandan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan. Prosesfasilitasi tersebut dengan pelibatan stakeholder melaluikegiatan penyadaran, pembelajaran, penguatankapasitas dan kelembagaan masyarakat. Kedaulatanmasyarakat berarti bahwa pengelolaan programpembangunan dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakatmelalui proses partisipasi dan demokrasi.Peran fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakatadalah membantu proses yang memastikan masyarakatmencapai tujuan. terkait dengan one village, one plan,one budgeting, Fasilitator pendamping pemberdayaanmasyarakat bertugas fasilitasi terjadinya koordinasi dankonsolidasi antar program di wilayah kerjanya.Fasilitator pendamping secara teknis untuk kelancaranpelaksanaan program dan untuk memberikanpendampingan kepada masyarakat serta aparat,pemerintah lokal. Adapun tenaga professional sebagaiberikut: Melakukan koordinasi intensit denganmemaksimalkan fungsi email group dan penyebaraninformasi kebijakan pelaksanaan UU Desa. Penguatan danreorientasi pelatihan konsultan dan fasilitator menjadipenting. Perspektif, pemahaman substansi sampai padastrategi pelaksanaan di lapangan terus menerus dilakukantesis, sintesis, antitesis, rekomendasi dan aksi secara terusmenerus. Reorientasi pelatihan perlu dilakukan diberbagailevel baik level desa, kecamatan, kabupaten, provinsimaupun nasional.

47


8.18. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pemantauan olehMasyarakat;Penguatan sistem pengawasan secara partisipatif olehmasyarakat menjadi perlu. Proses pengawasan perludirumuskan dengan pendekatan yang tepat yangdilakukan secara kreatif, inovatif dan menjadi bagaian dariproses pemberdayaan dan tanggungjawb sosial diantarawarga masyarakat dalam pembangunan. Proses ini secarakeseluruhan perlu dipastikan dan dikemas dalam evaluasidan monitoring perencanaan serta pembangunanberbasis masyarakat. Kegiatan ini dapat dilakukan denganmelakukan sertif ikasi dan audit dan internal ataupendekatan monev secara menyeluruh yang melibatkanpara stakeholder desa, kecamatan dan kabupaten.Implentasi pelaksanaan UU Desa juga mengembangkanpendekatan hak dasar dalam kerangka pengawasanpembangunan. Doktrin negara kesejahteraan (welfarestate), dan dalam naskah legal negara kita yaituPembukaan UUD ’45; Batang tubuh UUD ’45 pasal 26sampai dengan pasal 34; UU No 39 tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia, serta dokumen legal lainnya negaramemiliki kewajiban dan tanggungjawab dalammewujudkan kesejahteraan warga negaranya.Dasar Hukum Pengawasan Pembangunan OlehMasyarakat, UU No. 11 Tahun 2005 tentang PengesahanKovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosialdan Budaya; UU No. 12 Tahun 2005 tentang PengesahanKovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

48


Publik; UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pengawasan berbasis masyarakat setidaknya menjawabbeberapa permasalahan yang terkait dengan kemandirianmasyarakat dalam keterlibatan masyarakat melakukanpemnatauan pembangunan. Upaya yang dilakukan antaralaian: a) Pengorganisasian Komunitas, mengembangkankelompok masyarakat penerima manfaat programmenjadi kelompok masyarakat terorganisir; b) PendidikanKritis, penguatan kapasitas kelompok masyarakatpenerima manfaat program dengan pendidikan topikaldalam menjalankan pengawasan pembangunan berbasiskomunitas, antara lain Kewajiban Penyelenggara Negaradan Kewajiban Warga Negara, Penilaian KemanfaatanProgram (audit pembangunan), Advokasi Pembangunan;c) Desiminasi Informasi Strategis, membangunpemahaman pada komunitas melalui distribusi informasi kewajiban negara (pemerintah), hak- hak warga dan pro-gram- program yang dijalankan pemerintah di wilayahatau komunitas; d) Advokasi, proses untukmenyampaikan temuan- temuan dalam melakukanpengawasan untuk mempengaruhi dan merubah suatukebijakan publik agar lebih berpihak pada masyarakat; e)Akuntabilitas Publik, menyampaikan hasil menjalankanpengawasan pembangunan kepada publik dan otoritasterkait (eksekutif dan legislatif).

8.19. Pengamanan Sosial Dan Lingkungan HidupSeperti diketahui bahwa jumlah desa dan kelurahan diIndonesia sebanyak 79.636 dengan penambahanpemekaran desa sebanyak 2% atau 1.593 sehingga jumlah

49


desa dan kelurahan diperkirakan sebanyak 81.229 desa.Komitemen presiden terpilih dengan jumlah desasebanyak 81.229 dengan pengalokasian pendanaan rata-rata per desa sebanyak 1,4 milyar maka diperlukanpendanaan sebesar Rp. 113,720 triliun per tahun.Permasalahan ini akan menimbulkan permasalahanpengelolaan sumber daya alam di tingkat desa dankelurahan.PNPM MPd suatu program dengan skala nasional yangyang meliputi 5.020 kecamatan dan sekitar 61.000 desa,dalam pelaksnaan program rata-rata setiap tahun ada 80-86% usulan sarana prasarana telah ikut membawa danpaksocial dan lingkungan walaupun telah ada aturan nega-tive list yang mensyaratankan agar tidak pelaksanaanpembangunan di tingkat desa harus memperhatikanaspek social dan lingkungan tetapi hasil pemantauan dankajian menunjukkan bahwa masih banyak kegiatanpembangunan program yang tidak didasarkan dalampenataan dan pengelolaaan lingkungan yang sinergis.Kebijakan “safeguards” atau “pengamanan” sosial danlingkungan hidup merupakan setu kewajiban yang harusdilakukan sehingga strategi pengelolaan sumber dayaalam dilakukan dalam rangka melakukan pencegahan,pengelolaan, dan penanganan risiko terjadinya potensidampak yang mungkin terjadi sebagai akibat adanyakegiatan pembangunan desa pasca Undang-UndangDesa. Kebijakan perlindungan tidak hanya dimaksudkanuntuk menghindarkan dampak sosial dan lingkunganhidup yang merugikan sebagai akibat adanya suatu

50


kegiatan yang didanai kegiatan pembangunan desa,namun juga untuk meminimalkan risiko dampak negatiftersebut. Jika dampak-dampak negatif tidak dapatdihindarkan, Kegiatan pembangunan desa harusmerencanakan dan melaksanakan langkah-langkahpenanggulangan, perbaikan, dan kompensasi apabiladiperlukan.Kegiatan pembangunan desa harus mengadopsiKebijakan-kebijakan Pengamanan yang mencakupKebijakan tentang Kajian Lingkungan Hidup (Environmen-tal Assessment), dan Kebijakan Masyarakat Adat danKomunitas Adat Terpencil (MA&KAT atau IndigenousPeoples)1. Penerapan kedua kebijakan pengamanan iniharus disesuaikan dengan karakteristik setiap kegiatan,khususnya dalam hal jenis dan besaran potensi dampaklingkungan serta pengaruh yang ditimbulkan atauketerlibatan MA&KAT dalam kegiatan pembanunan desa.Kegiatan pembangunan desa dilakukan dalam upayaidentifikasi potensi dampak serta menetapkan langkah-langkah penanganan dampak negatif yang tidak dapatdihindarkan oleh setiap kegiatan, melaksanakan langkah-langkah penanggulangan dampak negatif tersebut, sertamemantau dan mengawasi pelaksanaan langkah-langkahpenanggulangan tersebut. Kegiatan pembangunan desajuga mendokumentasikan dan mengungkapkan kepadapublik seluruh kegiatan ini dalam rangkaian proses sikluspembangunan desa yang mempunyai perspektif rendahkarbon, perindungan social dan lingkungan..

51


8.20. Monitoring dan Evakuasi Efektivitas Pelaksanaan UUDesaMendorong efektif itas pelaksanaan UU Desa besertakebijakan pendukung merupakan strategi dan prasaratterpenuhinya pelaksanaan kebijakan tersebut.Pelaksanaan UU Desa perlu dipastikan adanya kebijakanpendukung yaitu PP, Permendagri, Perda/ Perbupkhususnya Perda (Pembangunan Partisipasi, PenyerahanKewenangan dan Urusan, Swakelola Masyarakat).Sementara itu, pelaksanaan SPP-SPPN perlu dipastikanoleh Pemda/ Bappeda. Kebijakan pelaksanaan UU Desaperlu dipastikan oleh Pemerintah Lokal bahwa prinsip-prinsip dasar pemberdayaan dan partisipasi masyarakatmenjadi input penting dalam kebijakan tersebut.Kebijakan itu dapat menjadi bagian penting dalampenguatan kualitas pelaksanaan UU desa basis desa,kecamatan, Forum SKPD/ Pemda. Fung Pemda dan SKPDsebagai pembina, fungsi pengendali terkait denganpelaksanaan UU Desa menjadi penting dirumuskan dalamkebijakan tersendiri. Strategi ini diperlukan sebagai upayapelaknasan efektifitas kebijakan yang telah diputuskan.Strategi yang diperlukan dengan melakukan klasifikasidalam proses fasilitasi.Proses pembinaan dan pengendalian antara lain: 1)Penguatan di lokasi desa-desa yang melakukan desiminasiinformasi dan preparasi pelaksanaan UU Desa denganmelakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yangdihadapi; 2) Penguatan lokasi tahun ke dua lebihmenekankan tindaklanjut agenda preparasi dalam

52


fasilitasi dalam memastikan dukungan kebijakanpendukung pelaksanaan UU Desa dan; 3) Penguatanpelaksanaan UU Desa pada 3 tahun ke atas lebihmenekankan pemantapan, sertifikasi dan pelaksanaankebijakan termasuk komitmen Pemda dalammengimplentasikan skenario pelaksanaan SPP_SPPNdalam skenario Pendanaan Berbasis Masyarakat/swakelola masyarakat.Secara bertahap skenario kebijakan tersebut sebagaiupaya dalam memastikan dan kepatuhan pelaksanaankebijakan SPP-SPPN berbasis dokumen RPJMDes danRKPDes. Komitmen kebijakan itu perlu dipastikan bahwadokumen RPJMDes dan RKPDes yang berkualitas menjadijaminan. Kebijakan ini juga perlu dipastikan bahwa PeranBappeda sebagai leading sektor perencanaan danmensertifikasi dokumen RPJMDes dan RKPDes menjadifaktor penentu. Peran SKPD khususnya BPMD lebihmemastikan bahwa prinsip-prinsip dasar pemberdayaandan partisipasi masyarakat menjadi input dan penentukualitas RPJMDes dan RKPdes.

Buku-buku lain:

1. Panggilan Tanah Air

2. Pedoman Umum Penyelenggaraan SIDeKa

3. Petunjuk Penggunaan Aplikasi

4. Lagu Kebangsaan dan Nasionalisme

5. Jurnalisme Desa

6. Pengorganisasian <jilid 2>

Documents

ROADMAP/PETA JALAN - Beranda - BP2DKbp2dk.id/wp-content/uploads/2016/09/roadmap-peta-jalan-L.pdfpemekaran desa sebanyak 2% atau 1.593 sehingga jumlah desa dan kelurahan diperkirakan