Upload
ngotuong
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RKPD 2012RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012
PEMERINTAH KOTA MATARAMBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJalan Pejanggik Nomor 16 Mataram
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
i
LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MATARAMNomor : 13 Tahun 2011Tanggal : 21 April 2011
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KOTA MATARAM TAHUN 2012
ABSTRAK
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun untuk
memenuhi ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011–2015 yang
merupakan rencana pembangunan dari Walikota Mataram dan Wakil Walikota Mataram
terpilih periode 2010-2015. RPJMD Kota Mataram 2011-2015 telah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011. Penyusunan RKPD Tahun 2012 ini
juga mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005– 2025;
2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dan 3)
substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah, RKPD memuat (1)
rancangan kerangka ekonomi daerah yang terdiri dari gambaran kondisi ekonomi,
kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, (2) program prioritas
pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
dan pencapaian kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagai penjabaran
dari RPJMD pada tahun yang direncanakan, dan (3) rencana kerja, pendanaan dan
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif
yang bersumber dari APBD, yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana
bersumber dari APBD untuk tahun anggaran yang direncanakan.
RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan. RKPD Kota
Mataram Tahun 2012 merupakan tahapan pelaksanaan RPJMD Kota Mataram 2011-
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
ii
2015. Tahapan RPJMD ini merupakan tahapan yang penting untuk menjamin
konsistensi target dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut:
1. Biaya pendidikan yang relatif masih menjadi beban bagi masyarakat miskin,
adanya ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,
serta belum meratanya daya tampung setiap sekolah.
2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang
berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang
mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk
pemerataan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk usia kerja dengan penyediaan
lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan keperluan pasar
kerja.
4. Rendahnya akses Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) pada
sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya
daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.
5. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih
rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.
6. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum
berkembanngnya pengolahan hasil-hasil perikanan.
7. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta
fungsi jalan.
8. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air
lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran
drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih
terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan
sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai.
9. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya
ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
10. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian ruang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
iii
11. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas
pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.
Permasalahan diatas dilihat dari pendekatan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu (a)
Aspek geografis dan demografi; (b) Aspek kesejahteraan rakyat; (c) Aspek pelayanan
dan (d) Aspek daya saing.
Keseluruhan permasalahan diatas akan ditangani dalam perwujudan implementasi
program-program prioritas yang dipertajam dalam 3 program unggulan Kota Mataram
yaitu program 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong daya
saing daerah, 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, dan 3)
Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Untuk menjawab permasalahan pembangunan diatas, Pemerintah Kota Mataram
memiliki sejumlah peluang pembangunan sebagai berikut: Kota Mataram sebagai Pusat
Kegiatan Nasional (PKN) dan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE),
pelimpahan kewenangan pusat ke daerah dalam pengelolaan sumber-sumber
pendapatan daerah (pajak/retribusi), peluang tersedianya dana-dana pusat dan
provinsi yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan di Kota Mataram,
dan daya tarik investasi di sektor jasa dan perdagangan oleh sektor swasta sebagai
daya dukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Keseluruhan permasalahan dan peluang yang ada dapat mempengaruhi proses dan
pencapaian kinerja pembangunan Kota Mataram, sehingga perlu untuk terus
meningkatkan kualitas pembangunannya dalam rangka pencapaian visi
“Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
iv
DAFTAR ISI
Halaman
PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012
ABSTRAKDAFTAR ISIDAFTAR ISTILAH
BAB I PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG1.2. LANDASAN HUKUM1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA RKPD
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 20102.1. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO
PEMBANGUNAN 2.1.1 INDIKATOR MAKRO EKONOMI
2.1.1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTTO2.1.1.2 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI2.1.1.3 LAJU INFLASI2.1.1.4 TINGKAT PENGANGGURAN
2.1.2 INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN LAINNYA
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2010 DAN REALISASI RPJMD2.2.1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING2.2.2 PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS
POTENSI EKONOMI LOKAL2.2.3 PENINGKATAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PER
2.2.4 AKUNTABILITAS ANGGARAN
2.3. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK RKPD 2012
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN3.1. KONDISI EKONOMI KOTA MATARAM TAHUN 2010 (TAHUN LALU)
DAN TAHUN 2011 (TAHUN BERJALAN)
3.2. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2012
3.3. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2012
-
iivvi
11355
66
77891010
13
13
16
18
21
22
25
25
28
30
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
v
3.4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 20123.4.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2010,
PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011, DAN ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2012
3.4.2 ARAH KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.4.3 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 3.4.4 ARAH KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 20124.1. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN TIGA PROGRAM UNGGULAN KOTA MATARAM4.2.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 20124.2.2 SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 20125.1. URUSAN WAJIB5.2. URUSAN PILIHAN
BAB VI PENUTUP
3333
353638
40
40
44
4445
555586
94
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
vi
DAFTAR ISTILAH
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
vii
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
21. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
22. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
23. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
24. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
27. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Forum SKPD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka
teknis penyusunan, RKPD Kota Mataram Tahun 2012 mengacu pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan
daerah, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, termasuk di
dalamnya gambaran tentang rencana prioritas, isu serta masalah mendesak yang
segera perlu diselesaikan. RKPD disusun dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan pembangunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini merupakan tahapan
kedua RPJMD Kota Mataram 2011-2015. Untuk itu, penyusunan RKPD Kota Mataram
2012 ini mengacu kepada: 1) substansi tahapan RPJPD Kota Mataram Tahun 2005–
2025; 2) substansi tahapan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013
dan 3) substansi tahapan RPJMN Tahun 2010-2014.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
2
Selanjutnya, sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, RKPD mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan jangka
menengah yang bersifat taktis strategis dengan perencanaan penganggaran tahunan
daerah yang bersifat teknis operasional. Sebagai rencana pembangunan tahunan,
RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada
tahun sebelumnya melalui tahapan proses Musyawarah Pembangunan Bermitra
Masyarakat (MPBM), antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan (stakeholders),
tingkat keterdesakan penanganan masalah pembangunan, serta dinamika
perkembangan lingkungan strategis sebagai landasan penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 merupakan
tahapan tahunan pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun Kota Mataram
tahun 2011–2015. RKPD merupakan dokumen yang mencerminkan langkah-langkah
yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram pada tahun 2012 dalam bentuk
program-program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui serangkaian
pelaksanaan forum-forum perencanaan, sebagai berikut:
a. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kelurahan
dilaksanakan pada minggu IV bulan Januari sd. Minggu ke II bulan Februari
2011.
b. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kecamatan
dilaksanakan minggu ke III Bulan Februari 2011.
c. Forum Gabungan SKPD dilaksanakan pada minggu I Bulan Maret 2011.
d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Tingkat Kota
dilaksanakan pada minggu ke II bulan Maret 2011.
e. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun
2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
3
1.2. LANDASAN HUKUM
Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2012 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2009-2013;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-
2029;
22. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota
Mataram;
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-
2025.
25. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2010-2015.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
RKPD Kota Mataram Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan Arah,
Kebijakan Umum dan Prioritas pembangunan daerah. Selain itu RKPD juga sebagai
landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kota Mataram dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berdasarkan program
dan kegiatan, serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan peran, tugas dan
fungsi masing-masing SKPD dalam rangka mewujudkan percepatan proses
perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terarahnya proses
pengembangan ekonomi daerah dan kemampuan masyarakat, serta pencapaian
tujuan pelayanan publik.
Tujuan dari penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan keterpaduan
perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien guna mempertajam
prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan yang dapat mengatasi
permasalahan, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil
yang optimal.
1.4. SISTEMATIKA RKPD
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun
2012 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012
BAB VI PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
6
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2010
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan
Evaluasi mencakup telaahan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah dilaksanakan pada
tahun 2010 (tahun lalu). Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2010 dimaksudkan
untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan
dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2010, yang tercermin dalam pencapaian beberapa
indikator tingkat pencapaian pembangunan.
Pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan sejumlah indikator yang
ditujukan untuk menilai apakah pembangunan telah memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Untuk
itu Pemerintah Kota Mataram terus melakukan kajian hasil-hasil pembangunan dengan
mengevaluasi indikator kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, pendidikan dan
kesehatan. Ketiga indikator ini secara umum telah digunakan untuk menilai kemajuan
pembangunan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.
Sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Mataram 2010-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini memuat
evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2010, serta
evaluasi berjalan terhadap tahapan RPJMD Kota Mataram 2010-2015. Evaluasi ini
nantinya akan menjadi bahan untuk menentukan langkah-langkah dalam penyusunan
kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan kondisi
capaian terkini, dan proyeksi terhadap target capaian pada tahapan-tahapan
selanjutnya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
7
2.1.1 Indikator Makro Ekonomi
2.1.1.1 Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)
PDRB Kota Mataram, pada triwulan IV-2010, PDRB yang dihitung atas dasar harga
(Adh) berlaku mencapai Rp. 1,241 triliun, sedangkan perhitungan Adh konstan
mencapai Rp. 573,9 milyar rupiah.
Tabel 2.1.PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Mataram
Tahun 2008-2010
Lapangan Usaha2008 2009 2010 *)
Rp % Rp % Rp %
1 2 3 4 5 6 7Pertanian 164.891,34 4,55 173.741,72 4,20 47.968,60 3,86
Pertambangan dan Penggalian 1.420,30 0,04 895,85 0,02 202,34 0,02
Industri Pengolahan 366.763,72 10,12 430.190,96 10,39 149.397,72 12,04
Listrik, Gas & Air Bersih 40.374,79 1,11 47.488,46 1,15 9.338,19 0,75
Bangunan 276.117,54 7,62 346.163,59 8,36 115.958,24 9,34
Perdagangan Hotel & Restoran 710.506,66 19,60 825.078,54 19,93 230.381,20 18,56
Pengangkutan & Komunikasi 1.101.329,59 30,39 1.192.868,40 28,81 351.526,18 28,32Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
552.271,19 15,24 634.041,99 15,31 196.878,95 15,86
Jasa-Jasa 410.662,71 11,33 489.883,15 11,83 139.500,75 11,24
Jumlah 3.624.337,84 100 4.140.352,66 100 1.241.152,17 100
*) data pada Triwulan IV tahun 2010.
Sumber: BPS Kota Mataram, 2011
Leading sector perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 dicapai oleh sektor
pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 28,32 persen terhadap
PDRB. Sementara sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 18,56 persen.
Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar adalah sektor keuangan, jasa
perusahaan dan sektor industri pengolahan, masing-masing sebesar 15,86 persen dan
12,04 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi terkecil sebesar 0,02 persen adalah
sektor pertambangan dan penggalian disusul oleh sektor listrik, gas, dan air bersih
0,75 persen.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
8
Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Lapangan Usaha
di Kota Mataram Tahun 2008-2010
Lapangan Usaha
2008 2009 2010 *)
Rp % Rp % Rp %1 2 3 4 5 6 7
Pertanian 85.261,08 4,56 85.619,41 4,22 22.039,95 3,84
Pertambangan & Penggalian 816,40 0,04 473,51 0,02 92,67 0,02
Industri Pengolahan 223.162,45 11,93 248.156,64 12,23 68.424,96 11,92
Listrik, Gas & Air Bersih 14.362,85 0,77 15.512,74 0,76 4.622,51 0,81
Bangunan 159.674,58 8,53 184.583,82 9,09 53.084,84 9,25
Perdagangan Hotel & Restoran 347.069,32 18,55 383.095,82 18,87 111.314,47 19,39
Pengangkutan & Komunikasi 516.306,21 27,59 549.819,28 27,09 164.903,21 28,73
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
307.676,60 16,44 333.532,18 16,43 85.591,57 14,91
Jasa-Jasa 216.870,51 11,59 228.868,58 11,28 63.892,10 11,13
JUMLAH 1.871.200,00 100,00 2.029.661,98 100,00 573.966,28 100.00
*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.
Sumber: BPS Kota Mataram, 2011.
Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada periode 2009-2010 berkisar antara 7-8 %
per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini dalam prakteknya dapat dilihat
dengan meningkatnya pendirian supermarket, pusat perbelanjaan, aktivitas
transportasi dan pembangunan perumahan di segala penjuru wilayah Kota Mataram.
Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram juga mampu meningkatkan geliat kegiatan
pembangunan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkatan yang
relatif tinggi di berbagai bidang termasuk peningkatan jumlah produksi barang dan
jasa di Kota Mataram.
2.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis
pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya
mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan
pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditergetkan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
9
Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit
banyak pasti terpengaruh dengan situasi perekonomian provinsi dan perekonomian
nasional. Perekonomian Kota Mataram pada triwulan IV-2010 tumbuh sebesar 0,10
persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada triwulan IV-2010
mengalami kontraksi atau pertumbuhan negative sebesar -1,54 persen dari
pertumbuhan pada triwulan III-2010.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kuartal (q to q), yakni perbandingan PDRB triwulan
IV-2010 terhadap PDRB triwulan III-2010 mengalami pertumbuhan positif meskipun
relatif kecil yakni sebesar 0,10 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang
cukup besar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kumulatif (c to c) , yaitu PDRB triwulan I sampai
dengan triwulan IV secara komulatif tahun 2010 dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 7,9 persen. Ini berarti Kota
Mataram mengalami peningkatan namun tidak secepat pada tahun 2009 yang
mengalami pertumbuhan 8,47 persen. Secara umum, sektor industri pengangkutan
dan komunikasi, sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang
melambat sebaliknya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel &
restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding
tahun sebelumnya.
2.1.1.3 Laju Inflasi
Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal
ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran
pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Laju inflasi di Kota Mataram mengalami
penurunan dari 13,29% pada tahun 2008 menjadi 3,14% pada tahun 2009, namun
demikian pada tahun 2010, laju inflasi Kota Mataram naik menjadi 7,48%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
10
Tabel 2.3. Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2008-2010
No. Uraian 2008 2009 2010 *)
1 2 3 4 5
1. Pertumbuhan PDRB 7,76% 8,47% 7,9%
2. Laju Inflasi 13,29% 3,14% 11,07%
*) data sangat sementara pada Triwulan IV tahun 2010.
Sumber: BPS Kota Mataram, 2010
2.1.1.4 Tingkat Pengangguran
Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada potensi sumber
daya yang dimiliki daerah. Salah satu indikator yang dipakai dalam menggambarkan
tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang
terserap di lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah akan
menggerakkan perekonomian di suatu daerah tersebut. Apabila hal sebaliknya terjadi,
dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial.
Masalah ketenagakerjaan mengandung dua aspek yaitu penyediaan lapangan
kerja/usaha dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, tingkat
pengangguran terbuka di Kota Mataram sebesar 10,78% pada tahun 2009. Angka ini
mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2008 yang mencapai 11,89%.
Mengingat masih tingginya angka pengangguran, maka harus terus diupayakan
penyediaan lapangan pekerjaan. Bergesernya lapangan pekerjaan penduduk 10 tahun
ke atas dari sektor pertanian ke sektor industri, dan perdagangan, mengindikasikan
bahwa Kota Mataram menuju perekonomian modern.
2.1.2. Indikator Makro Pembangunan Lainnya
Indikator makro untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan suatu daerah
tidak hanya melihat faktor ekonomi makro semata, melainkan diukur juga dengan
aspek pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
11
capaian secara riil terhadap aktivitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh
masyarakat.
Dari sisi IPM data-data tentang capaian Kota Mataram adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Uraian 2009 2010 *)
Rasio Lama Sekolah (RLS) 9.50 tahun 9.50 tahun
Angka Harapan Hidup (AHH) 66.00 tahun 66.6 tahun
Angka Melek Huruf (AMH) 95.50 % 95.50 %
Paritas Daya Beli Rp. 642.170 Rp. 642.170
IPM 72.55 72.99
*) data sementara.
Sumber: BPS Kota Mataram, 2010
Tingkat pencapaian pembangunan suatu daerah dapat diukur pula dari tingkat
pelayanan publik. Pelayanan publik yang umumnya digunakan dalam mengukur
keberhasilan adalah pelayanan dasar, diantaranya pelayanan pendidikan, kesehatan,
dan sarana prasarana perkotaan. Ketiga pelayanan dasar tersebut adalah indikator
yang dapat mewakili pengukuran keberhasilan pelaksanaan suatu program/kegiatan
pembangunan.
Indikator pendukung keberhasilan pembangunan lainnya dapat diketahui dengan
melihat jumlah persentase prevalensi gizi buruk, jumlah penduduk miskin, serta luas
kawasan kumuh, luas jangkauan pelayanan persampahan, kondisi jalan dan cakupan
layanan air bersih yang langsung bersentuhan dengan manfaat yang diterima oleh
masyarakat, sebagaimanan diuraikan dalam tabel berikut ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
12
Tabel 2.5Indikator Makro Pembangunan Lainnya
Uraian 2009 2010*)
Prevalensi Gizi Buruk 0,04% 0,04%
Penduduk Miskin (KK) 37.043 37.043
Luas Kawasan Kumuh 201,50 Ha 201,50 Ha
Luas Jangkauan Pelayanan Persampahan 4.904 ha 4.904 ha
Kondisi Jalan Baik 245,95 km 207,16 km
Cakupan Layanan Air Bersih 60.79 % 68.29%*) data sementara.
Sumber: BPS Kota Mataram, 2010
Pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan pembangunan dibidang lain seperti
bidang kesehatan dan pendidikan tidak akan banyak bermanfaat. Karena itu upaya
pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus juga meningkatkan
indikator di bidang kesehatan dan pendidikan. Kaitan antara indikator di bidang
kesehatan dan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang
timbal balik, disatu pihak penyediaan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan
memerlukan pertumbuhan ekonomi dan di lain pihak status kesehatan dan pendidikan
penduduk menentukan tingkat produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Indikator kesehatan dan pendidikan yang meliputi Angka
Melek Huruf (AMH), Usia Harapan Hidup (AHH), Angka Rata-rata lama sekolah (ALS)
mengalami peningkatan dalam tahun-tahun terakhir ini. Secara keseluruhan dapat
dilihat bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan representasi
kemajuan dibidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan dari
72,55 (tahun 2009) menjadi 72,99 (tahun 2010).
Indikator makro pembangunan daerah menunjukkan tingkatan pencapaian atas hasil
pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya,
sehingga dapat diketahui besaran kemajuan pembangunan di Kota Mataram di bidang
pendidikan, kesehatan, sosial, fisik dan prasarana sarana perkotaan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
13
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 dan Realisasi RPJMD
Berdasarkan pengukuran dan analisis capaian kinerja kegiatan yang telah dilakukan
berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Mataram
dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Mataram secara umum dapat dikatakan
berhasil melaksanakan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik dan lancar, hal ini dapat
dilihat dari capaian kinerja kegiatan pembangunan sebesar 100% dan kinerja
keuangan mencapai 87,26%.
Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk
mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Mataram
dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 613.908.356.328,-
jumlah tersebut telah direalisasi sebesar Rp. 535.677.233.709. Dengan demikian
terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar Rp 78.231.122.619 atau sekitar
13,74 % merupakan dana luncuran pada tahun berikutnya yaitu 2011 Keberhasilan
tersebut juga sangat didukung oleh kinerja seluruh aparatur pemerintah Kota Mataram
dalam mengimplementasikan sistim akuntabilitas kinerja pemerintah dengan baik.
Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Mataram ini tidak terlepas dari
permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun permasalahan
ataupun kendala yang ada dapat diminimalisir dengan baik melalui evaluasi secara
periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar tidak melenceng dari apa
yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Mataram 2006-2010 dan RKPD tahun 2010.
Adapun capaian kinerja masing-masing program unggulan pada tahun anggaran 2010
diuraikan sebagai berikut:
2.2.1 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka peningkatan daya saing
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas peningkatan kualitas SDM
ialah peningkatan kualitas SDM yang bertujuan menghasilkan generasi yang sehat,
terdidik dan berproduktivitas kerja yang tinggi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
14
Permasalahan yang dihadapi program unggulan peningkatan kualitas SDM dalam
rangka mendorong daya saing daerah pada tahun 2010, antara lain:
1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya
ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta
belum meratanya daya tampung setiap sekolah.
2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang
berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang
mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk
pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.
3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan
penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan
keperluan pasar kerja.
Pencapaian sasaran peningkatan kualitas SDM pada tahun 2010 telah dilakukan
melalui:
No Sasaran Evaluasi capaian
1
2
3
Peningkatan Kualitas Sektor Pendidikan.
Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.
Angka Melek Huruf (AMH) : 95,50%Rasio Lama Sekolah (RLS) : 9,50Angka Partisipasi Kasar (APK):- SD/MI/Paket A : 108,98- SMP/MTs/Paket B : 101,66.- SMA/SMK/MA/Paket C: 101,64Angka Partisipasi Murni (APM):- SD/MI/Paket A : 97,50- SMP/MTs/Paket B : 76,64- SMA/SMK/MA/Paket C: 71,79
Angka Harapan Hidup (AHH): 66,6Angka Kematian Ibu (kasus): 7Angka Kematian Bayi (kasus): 29Gizi Buruk (kasus): 41Cakupan layanan Puskesmas: 100%
Partispasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 80%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
15
Dalam bidang pendidikan pada tahun 2010 mengalami kemajuan cukup
menggembirakan dengan pelaksanaan berbagai macam program pembangunan
pendidikan, walaupun terdapat berbagai permasalahan. Kemajuan ini membawa
dampak semakin meningkatnya kualitas proses belajar mengajar di berbagai jenis
dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya berbagai program peningkatan
pelayanan pendidikan telah dapat meningkatkan cakupan layanan hingga menjangkau
daerah pinggiran, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah padat penduduk.
Secara rinci pembangunan pendidikan di Kota Mataram untuk setiap jenis dan jenjang
pendidikan dilihat dari jumlah sekolah dan siswa pada tahun 2010, adalah sebagai
berikut: jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta 156 buah (Siswa 43.156
orang), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta 40 buah (Siswa 18.494
orang), sedangkan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) Negeri dan Swasta 42
buah (Siswa 17.255 orang), Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta 11 buah (Siswa
1.627 orang). Data tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2010
mengalami peningkatan jumlah sekolah dan siswa yang bersekolah dengan indikator
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD: 108,98%, SMP : 101,66%, dan SMA : 101,64%.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota
Mataram, telah pula dilaksanakan berbagai program pembangunan bidang kesehatan
yang diprioritaskan pada pelayanan kesehatan dasar, jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat miskin, Usaha Kesehatan Bermitra Masyarakat (UKBM),
penyuluhan kesehatan, dan penerapan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA).
Hal ini secara signifikan ditunjukkan dengan adaya peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat Kota Mataram menyongsong ”Indonesia Sehat 2015”. Peningkatan
pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan melaksanakan kegiatan
TIM TCC Kota Mataram sebanyak 4 kali, Audit Surveilance ISO 9001:2000, pertemuan
program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan sebanyak 4 kali, pembinaan
manajemen puskesmas 4 kali, peningkatan pelayanan program UKGS puskesmas di
160 SD, Skreening Kesehatan Gigi Kelompok Usia Dini sebanyak 46 kelompok.
Di bidang sosial telah dilaksanakan optimalisasi program Keluarga Berencana (KB)
serta upaya-upaya penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang ditunjukkan dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan
berusaha bagi para PMKS. Di bidang ini pula telah dilakukan pembinaan terhadap panti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
16
sosial dan panti jompo (werdha), pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan eks
penyandang penyakit sosial yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Mataram
melalui pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Penyandang Masalah PMKS,
dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).
Di bidang ketenagakerjaan, telah dilakukan peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui BLK,
hingga tersedianya pencari kerja yang terdidik dan terlatih, pengembangan informasi
bursa tenaga kerja/kesempatan kerja, serta dilakukannya pengawasan, perlindungan
dan penegakan hukum terhadap tenaga kerja dengan melaksanakan pengawasan dan
bimtek keselamatan dan kesehatan kerja yang hasilnya terjadi peningkatan sekitar
40% perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja.
2.2.2 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat berbasis Potensi Ekonomi Lokal
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan berbagai upaya yang bermuara
pada penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas Koperasi, Usaha
Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM), ketersediaan akses permodalan usaha,
peningkatan peluang pemasaran produk UMKM, serta kemandirian koperasi dalam
keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, hal ini dapat menjamin adanya
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat Kota Mataram.
Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain:
1. Rendahnya akses Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro (KUMKM) pada
sumberdaya produktif, permodalan, keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya
daya saing produk, serta rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.
2. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih
rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.
3. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum
berkembanngnya pengolahan hasil-hasil perikanan.
Pencapaian sasaran program unggulan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada tahun
2010, dilakukan melalui:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
17
No Sasaran Evaluasi capaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil untuk memperluas market produk. Sehingga dengan pengembangan market diharapkan pelaku usaha kecil mampu semakin mandiri.
Meningkatnya penguasaan teknologi, manajemen dan ketrampilan industri kecil, menengah dan koperasi untuk mencapai kemandirian usaha IKM di Kota Mataram.
Mengidentifikasi perkembangan IKM di Kota Mataram dan meng-update teknis yang dimiliki masing-masing IKM. Data-data teknis meliputi jumlah produksi, tenaga kerja dan bahan baku.
Tersedia dan terkendalinya kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah dan harga yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Meningkatnya kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah dan koperasi sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar dengan standar serta kualitas yang memadai.
Terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan unit lembaga mikro dan koperasi.
Tersedianya kebutuhan pangan melalui pembenihan dan intensifikasi ketahanan pangan serta meningkatnya keberdayaan masyarakat petani melalui penataan kelembagaan kelompok masyarakat bidang pertanian.
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian ekonomi produktif masyarakat pesisir dan nelayan melalui pendayagunaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat nelayan dalam rangka penciptaan nilai tambah hasil perikanan sehingga mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan.
Jumlah bantuan sebesar Rp. 395 juta untuk 4 koperasi/IKM (bergilir)
Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 4 kali
Penyusunan data IKM sejumlah 2.915 IKM
Pelaksanaan Operasi Pasar sebanyak 4 kali dalam setahun di beberapa pasar
Fasilitasi Pengembangan UKM; penyusunan pemetaan dan penilaian KSP/USP Koperasi, serta bimbingan dan konsultasi terhadap 10 koperasi
Pelatihan manajemen usaha kecil terhadap 60 orang pedagang kecil
Terpenuhinya 90% kebutuhan pangan masyarakat sehingga mampu dijangkau olehmasyarakat
Pemberdayaan 5 kelompok masyarakat pesisir melalui permodalan, pendidikan dan pelatihan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
18
Kegiatan PER dipusatkan pada penanganan terhadap kelemahan dari segi permodalan.
Upaya pemenuhan sarana dan prasarana teknologi tepat guna dibidang pertanian,
sarana dan prasarana dibidang perikanan dan peternakan terus dilakukan. Disamping
itu, juga diupayakan peningkatan ketrampilan diantaranya melalui pelatihan bagi
pelaku KUMKM sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing
di pasaran lokal dan regional, juga diadakan pemberian pelatihan bagi generasi muda
agar mampu mengisi lowongan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Sebagai hasil akhir pelaksanaan program-program di bidang PER ialah terwujudnya
indikator ekonomi daerah yang konsisten. Dilihat dari sisi makro, indikator
pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercermin dari peningkatan PDRB berdasarkan
harga berlaku meningkat dari 3.624.337,84 pada tahun 2008 menjadi 4.140.352,68
pada tahun 2009. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Mataram ini diikuti pula
dengan penurunan tingkat inflasi yaitu pada tahun 2008 sebesar 13% turun menjadi
3,24 pada tahun 2009. Hal ini mencerminkan pembangunan ekonomi di kota Mataram
cukup stabil.
2.2.3 Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam prioritas Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sarana Prasarana Perkotaan pada tahun 2010 ialah tersedianya sarana dan
prasarana perkotaan yang mendukung kegiatan pembangunan di seluruh penjuru Kota
Mataram. Beberapa capaian kinerja yang dicapai ialah penyediaan kuantitas jalan
dengan kualitas yang mantap, pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi,
pembangunan pasar yang representatif untuk mendukung kegiatan ekonomi, dan
terwujudnya bangunan RSM (Rumah Sakit Mataram) serta gedung DPRD Kota
Mataram.
Permasalahan yang dihadapi program unggulan ini pada tahun 2010, antara lain:
1. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta
fungsi jalan.
2. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air
lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
19
drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih
terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan
sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai.
3. Rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan karena terbatasnya
ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan, pemanfaatan
dan pengendalian ruang.
5. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas
pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.
Pencapaian sasaran program unggulan Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur
Perkotaan pada tahun 2010, dilakukan melalui:
No Sasaran Evaluasi Capaian
1.
2.
Peningkatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi
Peningkatan Penataan Kawasan Permukiman dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
1. Jalan kondisi baik sepanjang207,16 km.
2. Luas kawasan kumuh 201,50 Ha3. Luas jangkauan layanan
persampahan 4.904 Ha.
1. Tersedianya prasarana dan utilitas pembangunan Rusunawa.
2. Tersedianya infrastruktur lingkungan permukiman dan perumahan yang memadai pada 50 kelurahan
3. Perbaikan 264 unit rumah yang layak huni bagi masyarakat
4. Peningkatan prasarana jalan lingkungan.
5. Tersedianya sanitasi dasar lingkungan berupa MCK yang dilengkapi dengan septiktank dan SPAL pada 9 lokasi yang dapat menampung pembuangan limbah masyarakat dengan rasio 1 unit : 9 KK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
6. Terpeliharanya bantaran sungai sepanjang 350 meter untuk melindungi pemukiman penduduk di sekitar bantaran sungai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
20
3. Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas-Fasilitas Publik
7. Terlaksananya lanjutan pembangunan konstruksi tanggul pengaman pantai sepanjang 200 meter.
8. Terbangunnya saluran drainaselingkungan sepanjang 900 meter.
9. Terpeliharanya saluran drainase perkotaan sepanjang 750 meter.
10. Pembangunan turap/talud/bronjong sepanjanng 500 meter untuk perkuatan bantaran sungai yang rawan terjadinya longsoran/erosi.
1. Pembangunan Lanjutan 1 unit sarana rekreasi Mataram Water Park.
2. Ketersediaan sistem jaringan perpipaan tersier untuk 6 kelurahan, tower penampung air untuk 2 kecamatan dan sumur bor untuk 2 kelurahan.
3. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan secara rutin selama 1 tahun.
4. Pembangunan lanjutan puskesmas Gegutu tahap V,Puskesmas Mataram tahap II, Puskesmas Karang Pule Tahap III, Puskesmas Pejeruk Tahap II, dan Puskesmas Dasan Agung.
5. Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Selagalas.
6. Pembangunan Polindes Pagutan Tahap II.
7. Pembangunan lanjutan gedung sekolah SMKN 8 Mataram, SMA Hang Tuah Mataram, SMK Trisakti Mataram, SMK Pelayaran Mataram dan SMAN 7 Mataram.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
21
2.2.4 Akuntabilitas Anggaran
Penyusunan APBD Kota Mataram dalam Tahun Anggaran 2010 tetap melaksanakan
sistem anggaran kinerja yang menitikberatkan pada upaya peningkatan hasil kerja
dengan melihat sejauh mana progam kegiatan pada masing-masing satuan kerja dapat
diakomodir dengan titik tekan kegiatan pada aktivitas pejabat struktural.
Dalam penyusunan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010 struktur APBD meliputi
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Selain itu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) melaksanakan 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan
pilihan.
Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 sebesar Rp.
613.908.356.328,- yang didistribusikan pada 43 (SKPD setingkat Badan/Dinas,
Kantor/Bagian), 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan Unit Kerja lingkup Kota Mataram,
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 535.677.233.709,- Selengkapnya data realisasi
anggaran tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.
Tabel 2.4 Realisasi Belanja Daerah
dalam APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2010
No UraianTahun 2010
Anggaran Realisasi %(1) (2) (3) (4) (5)
5 BELANJA 613.908.356.328 535.677.233.709 87,265.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 392.947.539.656 352.727.684.564 89,765.1.1 Belanja Pegawai 352.302.802.374 318.945.658.226 90,535.1.4 Belanja Hibah 14.830.812.849 12.498.551.856 84,475.1.5 Belanja Bantuan Sosial 21.298.382.000 19.164.518.782 89,98
5.1.6Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
400.000.000 0 0
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.158.800.000 2.027.900.000 96,02
5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.956.742.432 46.055.700 2,355.2. BELANJA LANGSUNG 220.960.816.672 182.949.549.145 82,805.2.1 Belanja Pegawai 35.280.744.592 31.508.520.393 89,315.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.975.618.853 68.605.383.319 90,175.2.3 Belanja Modal 109.704.453.227 82.835.645.433 75,51
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
22
Berdasarkan hasil perhitungan akhir anggaran, secara umum kinerja anggaran masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai sangat berhasil, dengan capaian
nilai kinerja anggaran sebesar 87,26%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja kegiatan
Pemerintah Kota Mataram dinyatakan sangat berhasil dalam pengelolaan keuangan
daerah. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja tidak
langsung lebih tinggi 6,69% dibanding belanja langsung.
2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak RKPD 2012
Berdasarkan RPJMD Kota Mataram 2010-2015, isu-isu strategis pembangunan daerah
sebagai berikut:
1. Tingginya potensi bencana alam banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota.
2. Berkembangnya permukiman Padat, Kumuh, dan Miskin (PAKUMIS).
3. Tingginya angka kemiskinan.
4. Lemahnya kualitas SDM dalam mendorong daya saing daerah.
5. Rendahnya kemampuan daerah dan tingginya ketergantungan pada pemerintah
pusat.
6. Lemahnya kualitas dan akses pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan,
perijinan, kebersihan, sanitasi, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.
7. Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.
8. Tingginya kemacetan lalu lintas (pada waktu dan lokasi tertentu).
9. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung daya saing daerah.
10. Terbatasnya media ekspresi dan ruang apresiasi bagi masyarakat.
Dalam kebijakan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2011-2015 disebutkan bahwa sejalan
dengan Visi Kota Mataram yaitu "Terwujudnya Kota Mataram yang Maju,
Religius dan Berbudaya”, maka dirumuskan 3 (tiga) program unggulan yang
diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap keseluruhan
program pembangunan, ketiga program dimaksud adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
23
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing
daerah.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal.
3. Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat
RKPD Kota Mataram Tahun 2012 disusun dengan mengidentifikasi permasalahan yang
dihadapi oleh Kota Mataram, sebagai berikut:
1. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi masyarakat miskin, adanya
ketimpangan akses pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta
Belum meratanya daya tampung setiap sekolah.
2. Rendahnya kesadaran dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat yang
berdampak rendahnya status kesehatan penduduk terutama penduduk kurang
mampu, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat termasuk
pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat kontrasepsi yang diminati.
3. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan
penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan
keperluan pasar kerja.
4. Rendahnya akses KUMKM pada sumberdaya produktif, permodalan,
keterampilan, jaringan pemasaran, lemahnya daya saing produk, serta
rendahnya produktivitas pengelola Koperasi.
5. Lahan pertanian yang semakin sempit dan kualitas SDM petani yang masih
rendah, dan belum berkembangnya pengolahan hasil-hasil pertanian.
6. Rendahnya pendapatan nelayan dan produktivitas tangkapan ikan, serta belum
berkembanngnya pengolahan hasil-hasil perikanan.
7. Masih adanya jalan yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan kelas serta
fungsi jalan.
8. Kurang optimalnya fungsi sarana dan prasarana pengairan dan sumber daya air
lainnya sehingga sering terjadi genangan akibat menurunnya kapasitas saluran
drainase yang disebabkan oleh sedimentasi dan sampah. Disamping itu, masih
terdapat talud sungai dan tanggul pengaman pantai yang mengalami kerusakan
sebagai akibat banjir/genangan, longsoran dan abrasi pantai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
24
9. Rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman karena terbatasnya
ketersediaan prasarana dan sarana dasar lingkungan, dan belum optimalnya
cakupan pelayanan air bersih.
10. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan program antara perencanaan,
pemanfaatan dan pengendalian ruang.
11. Meningkatnya volume produksi sampah dan menurunnya kapasitas
pengangkutan sampah, serta terbatasnya pengelolaan sampah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
25
BAB IIIRANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Mataram Tahun 2010 (Tahun Lalu) dan Tahun 2011 (Tahun Berjalan)
Prospek ekonomi dunia terus membaik dan diperkirakan lebih tinggi dari perkiraan
semula. Kecenderungan ini memperkuat keyakinan bank sentral terhadap prospek
perekonomian Indonesia sehingga diperkirakan mencapai kisaran 6,0%-6,5% pada
tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2011 diperkirakan dapat
mencapai 6,4%, ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan
membaiknya sisi eksternal. Kinerja ekspor masih cukup tinggi sejalan dengan
pemulihan ekonomi global. Optimisme perekonomian nasional pada tahun 2010
dapat tumbuh sebesar 6%. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi pada
triwulan IV yang diperkirakan mencapai 6,1% lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.
Beberapa sektor yang mempengaruhi kenaikan angka pertumbuhan ekonomi adalah
sektor pengangkutan dan komunikasi (1,2%), sektor perdagangan, hotel, dan
restoran (1,5%), dan sektor industri pengolahan (1,2%). (Berita Resmi Statistik No.
14/03/Th.XIV, 1 Maret 2011).
Kota Mataram berhasil memposisikan diri sebagai daerah paling kondusif dan
progresif dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Dilihat dari aspek ekonomi
laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tahun 2010 mencapai 7,93 persen
(angka sementara). Meskipun laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram cukup
tinggi namun Kota Mataram masih dihadapkan pada berbagai persoalan
kependudukan dan sosial. Tugas pemerintah daerah dan seluruh pemangku amanah
pembangunan Kota Mataram adalah mewujudkan agar perkembangan Kota
Mataram ke depan tetap selaras sesuai daya dukung ruang dan kultur
masyarakatnya dan tetap terjalin harmonis (www.bps.go.id).
Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang mencapai 7,93% menunjukkan bahwa
proses pembangunan di Kota Mataram terus menunjukkan konsistensinya dari
tahun ke tahun. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pengangkutan dan
komunikasi sebesar 28,32 persen. Sementara sektor perdagangan memberikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
26
kontribusi sebesar 18,56 persen. Sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup
besar adalah sektor keuangan, jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan,
masing-masing sebesar 15,86 persen dan 12,04 persen.
Laju inflasi Kota Mataram pada tahun 2010 berada pada kisaran 11,4% dan
diperkirakan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi pada tahun berjalan tidak
akan berbeda jauh dengan indikator yang sama pada tahun sebelumnya. Namun
demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Mataram terus
menunjukkan konsistensinya dengan dibukanya pusat-pusat perbelanjaan,
pembangunan properti dan real estate di Kota Mataram sepanjang tahun 2010.
Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2010, akan mengikuti trend
seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju
inflasi Kota Mataram lebih tinggi dibandingkan dengan indikator yang sama pada
tingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Mataram tahun 2012
diprediksi sebesar 7,92% (pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5-6%),
sedangkan laju inflasi Kota Mataram berada pada kisaran 6-7 %.
Indikator lain yang tidak kalah penting ialah indikator di bidang pendidikan dan
kesehatan. Tingkat pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari program pembangunan. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang
lebih baik akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai
pelaku pembangunan. Sebagai contoh, tenaga kerja yang mempunyai tingkat
pendidikan dan kesehatan yang lebih akan menghasilkan produktivitas yang lebih
tinggi dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional.
Indikator pendidikan seperti Tingkat Melek Huruf dan Angka Lama Sekolah tidak
mengalami perubahan antara tahun 2009 dan 2010. Ini antara lain disebabkan oleh
adanya anggapan bahwa tingkat pendidikan dan kemampuan membaca dan
menulis hanya diperlukan bagi kalangan angkatan kerja. Dengan demikian tingkat
buta huruf, yang terkonsentrasi pada usia diatas 45, sulit diturunkan. Namun
demikian melalui penerapan program Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka
Drop Out Nol (ADONO) di Provinsi NTB diharapkan tingkat pendidikan masyarakat
dapat ditingkatkan. Sehingga pada tahun 2009 dan 2010 Tingkat Melek Huruf dan
Angka Lama Sekolah dapat meningkat tajam.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
27
Dilihat dari indikator kesehatan, terjadi peningkatan Usia Harapan Hidup dan
penurunan Angka Kematian Bayi. Indeks Usia Harapan Hidup Usia penduduk Kota
Mataram menunjukkan peningkatan yaitu 65,66 (2010) dibandingkan 64,9 pada
tahun 2009. Angka Kematian Bayi mengalami penurunan 41,58 (2007) menjadi
41,25 pada tahun 2008. Dengan peningkatan pelayanan dan sarana kesehatan pada
tahun 2009 dan 2010, diharapkan kedua indikator ini mengalami peningkatan
signifikan dalam lima tahun ke depan. Selengkapnya data perkembangan Kinerja
Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota dilihat dalam Tabel 3.1 dibawah ini.
Tabel 3.1Perkembangan Indikator Makroekonomi Kota Mataram
No Indikator Makro Pembangunan Tahun2009 2010* 2011**
1. Pertumbuhan PDRB 8,32 % 7,92 % 7,83 %2. Laju Inflasi 10,23 % 10,02 % 3,36 %3. PDRB (Rp)
Menurut harga berlakuMenurut harga konstan
4.047.8402.026.792
4.569.7542.187.248
4.569.7542.187.248
4. PDRB per kapita (Rp)Menurut harga konstanMenurut harga berlaku
5.397.49610.779.720
5.692.74011.893.679
5.692.74011.893.679
5. Jumlah Penduduk (Jiwa) 375.506 402.254 438.4576. Jumlah Penduduk (KK) 105.560 116.116 126.5677. Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 18 % 20 % 19,59 %8. Laju Pertumbuhan Penduduk 1,06 % 1,10 % 1,09 %9. Angka Melek Huruf 92 % 90 % 99,54 %10. Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 66 66,25 66,6411. Angka kematian bayi (1/1000 jiwa) 40,51 40 40,8212. Angka Rata-Rata lama Sekolah (Tahun) 9,5 10 1013. Angka Partisipasi Sekolah (%)
- Usia 7 -12 tahun- Usia 13 – 15 tahun- Usia 16 – 18 tahun
959772
979973
>105.27> 114.19> 116.96
14. Tingkat pengangguran terbuka 10,78 % 10 % 10 %15. IPM (Indeks) 72,5** 72,99 73
* Angka Sementara dari BPS Kota Mataram.** Angka Proyeksi RPJMD Kota Mataram 2010-2015.
Pada tahun berjalan diperkirakan indikator makroekonomi akan mengikuti pola
tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 7-8 %
dengan tekanan pada pengendalian laju inflasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
28
3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012
Terkait dengan semakin terbukanya perdagangan internasional dan masih
tergantungnya Indonesia pada dukungan bahan baku dan barang modal dari luar
negeri serta masih dominannya pembiayaan pusat dalam mendukung pembangunan
Kota Mataram, dapat dinyatakan bahwa tantangan kedepan dalam pembangunan
Kota Mataram sangat besar. Jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian nasional,
maka tantangan dan prospek perekonomian Kota Mataram tahun 2012 sebagai
berikut:
Tantangan
1. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih rentan terhadap gejolak harga
(inflasi).
2. Tingkat pengangguran terbuka terus menurun, namun kategori pengangguran
tersembunyi dan pekerja informal masih relatif tinggi.
3. Arah perkembangan perekonomian Kota Mataram cenderung pada
perdagangan dan jasa.
4. Kota Mataram sebagai pusat kegiatan nasional, berkembangnya industri MICE
5. Tidak sebandingnya kenaikan jumlah penduduk angkatan kerja dengan
penyediaan lapangan kerja dan rendahnya relevansi antara lulusan dan
keperluan pasar kerja.
6. Penciptaan wirausahawan baru untuk menyerap angkatan kerja yang belum
memiliki pekerjaan.
Prospek
1. Posisi geografis Kota Mataram yang terletak pada kawasan segitiga emas
pariwisata yaitu Bali-Toraja-Komodo dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
serta lintas transportasi darat Aceh-Atambua merupakan peluang yang
strategis bagi pengembangan investasi dan Kota Mataram merupakan salah
satu pintu gerbang masuknya wisatawan ke Nusa Tenggara Barat yang
ditunjang oleh prasarana dan sarana kepariwisataan. Hal ini membawa
dampak pada semakin lancarnya pelayanan arus barang dan jasa antar
wilayah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
29
2. Kebijakan Otonomi Daerah; Diterapkannya Undang-Undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2003
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Undang-Undang
No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurus
daerahnya. Luasnya wewenang ini membuka peluang bagi daerah untuk
menetapkan kebijakan-kebijakan dalam segala aspek kehidupan yang
disesuaikan dengan kondisi riil daerah. Dengan demikian kebijakan-kebijakan
tersebut akan dapat diimplementasikan secara nyata. Diberlakukannya
Undang-Undang No. 32 dan 17 tahun 2004 memberi kesempatan yang lebih
luas kepada Kota Mataram untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi
pendapatan sebagai sumber pembiayaan.
3. Meningkatkan kualitas good governance secara nasional. Globalisasi
berdampak sangat luas terhadap semua aspek kehidupan masyarakat
termasuk diantaranya meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance.
Meningkatnya tuntutan terhadap Good Governance ini merupakan peluang
bagi semua komponen kota untuk membenahi diri dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang transparan, profesional, responsif dan akuntabel sehingga
visi pemerintah kota dapat diwujudkan.
4. Hubungan internasional yang bersifat global seperti Asean Free Trade Area
(AFTA), Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade
Organization (WTO) memberi peluang yang besar untuk mendayagunakan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjangkau pasar kerja global. Selain itu,
adanya kepercayaan dunia internasional yang cukup tinggi terhadap tenaga
kerja Indonesia dapat memberi peluang tingginya penyerapan tenaga kerja,
sehingga tingkat pengangguran akan semakin rendah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
30
Tabel 3.2
Kondisi Internal dan Eksternal Ekonomi Daerah Kota Mataram
Kondisi Internal Kondisi Eksternal
Kekuatan(Strength)
Kelemahan (Weakness)
Peluang(Opportunity)
Ancaman (Threat)
1. Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Jasa dan Pendidikan
2. Jumlah Lembaga Keuangan yang relatif banyak
3. Penyangga Daerah Tujuan Wisata NusaTenggara Barat
4. Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan Publik
5. Adanya sentra-sentra industri
1. Kepadatan Penduduk yang tinggi dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Kualitas produk sebagian KUMKMyang kurang kompetitif
3. Sistem Pelayanan Umum belum optimal
4. Potensi PAD belum dikelola secara optimal serta serta keterbatasan SDA.
5. Degradasi lingkungan
1. Era ekonomi terbuka
2. Kewenangan/Otonomi Daerah
3. Tuntutan Penerapan Good Governance
4. Kota Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan MICE
5. Kota Mataram di kelilingi daerah kabupaten yang mempunyai sumber daya alam
1. Globalisasi
2. Urbanisasi yang tak terkendali
3. Kerawanan Sosial
4. Terbatasnya Infrastruktur (Air dan TPA).
5. Dampak perubahan iklim global.
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2012
Pemerintah pusat menetapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan
kesempatan kerja sebagai agenda utama pembangunan, sebagai dampak krisis
finansial global yang terjadi sebelumnya. Karena kemiskinan merupakan
permasalahan yang bersifat multisektor, maka upaya untuk penurunan angka
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dilaksanakan
melalui berbagai program pembangunan secara sektoral dan secara lintas sektor.
Prioritas pembangunan dibidang kemiskinan dan angkatan kerja juga menjadi
perhatian pemerintah Kota Mataram melalui peningkatan kualitas angkatan kerja,
penataan pemukiman kumuh dan penyediaan layanan Jamkesda bagi kalangan
tidak mampu.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
31
Selain itu, pemerintah Kota Mataram juga terus berupaya menyediakan lapangan
kerja yang seluas-luasnya dengan berbagai program di instansi terkait guna
meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peningkatan lapangan kerja.
Terkait dengan RPJPD Kota Mataram tahapan kedua, difokuskan pada
pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh membaiknya fondasi
makreokonomi. Dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia pemerintah
Kota Mataram berupaya terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-
program pengurangan kemiskinan, pemerintah pusat membagi program-program
tersebut menjadi 3 kluster, yaitu kluster pertama berisi program-program yang
memberikan perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan akses masyarakat
miskin kepada kebutuhan dasar; kluster kedua berisi program-program
pemberdayaan bagi masyarakat miskin; dan kluster ketiga adalah program-program
perkuatan usaha mikro dan kecil. Kluster ketiga ini juga berfungsi untuk
meningkatkan kesediaan lapangan kerja bagi generasi muda Kota Mataram.
Sedangkan kluster-kluster lainnya berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusianya.
Pemerintah Kota Mataram, sejalan dengan program nasional diatas, juga telah
melakukan berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan
lapangan kerja. Melalui pemberdayaan ekonomi rakyat diupayakan penciptaan
lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran dapat dikendalikan dan daya beli
masyarakat ditingkatkan. Untuk mempertahankan daya saing KUMKM (Koperasi,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga telah diupayakan peningkatan ketrampilan
SDM usaha kecil dan menengah sehingga mampu menghasilkan produk yang
bersaing. Dengan skema ini diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan
pembangunan yang lebih berkualitas. Dengan demikian pembangunan ekonomi
diarahkan untuk mendukung pemerataan pendapatan masyarakat dan
pengembangan industri dalam negeri.
Program pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui pemberian bantuan
beasiswa dan bimbingan belajar bagi masyarakat tidak mampu, pemberian bantuan
modal usaha dan penataan kembali pemukiman kumuh. Sumber pembiayaan
direncanakan berasal dari swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lain
yang terkait dengan pembangunan Kota Mataram.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
32
Dari sisi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Mataram terus berupaya
meningkatkan kemandirian dalam program pengentasan kemiskinan. Melalui
pembiayaan yang bersumber dari BAZDA, program penataan pemukiman kumuh
dan pemberian beasiswa dan bimbingan belajar bagi kalangan tidak mampu akan
dijadikan sebagai agenda tahunan.
Untuk sektor sarana dan prasarana, pemerintah Kota Mataram terus berusaha
meningkatan penyediaan infrastruktur guna mendukung kelancaran pembangunan
di bidang ekonomi, termasuk diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan
serta peningkatan sarana kesehatan dan pendidikan.
Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Mataram, pada hakikatnya, merupakan
sinkronisasi program pembangunan yang saling terkait erat satu sama lainnya.
Perekonomian berbasis kerakyatan yang ditopang dengan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung merupakan
kebijakan pembangunan yang tak terpisahkan satu sama lainnya.
Keberhasilan dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam Pemberdayaan
Ekonomi Rakyat akan menciptakan ekonomi kerakyatan yang kuat dan kokoh
dalam menopang perkembangan perekonomian regional dan menjaga stabilitas
perekonomian nasional. Demikian juga halnya di bidang sumber daya manusia,
keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia di tingkat kota akan
berpengaruh dalam menopang peningkatan kemampuan sumber daya manusia
untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja di tingkat provinsi dan nasional. Usaha-
usaha dalam peningkatan kualitas dan kuantiítas sarana dan prasarana perkotaan
sudah tentu berhubungan langsung dengan keberhasilan pemerintah dalam
program peningkatan sarana dan prasarana publik terutama untuk meningkatkan
jalur transportasi daerah kabupaten/kota guna meningkatkan hubungan ekonomi
antar daerah.
Kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2012 diarahkan untuk dapat
mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran diatas 8% dan sekaligus
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja baru.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
33
3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2012
Agar pembangunan ekonomi di daerah dapat berlangsung optimal, dukungan
pembiayaan daerah dan penetapan belanja daerah harus tersedia input dan
keluaran yang terukur dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Untuk
itu arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam; arah kebijakan pendapatan
daerah, arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta arah
kebijakan belanja daerah.
3.4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010, Anggaran
Pendapatan Daerah Tahun 2011, dan Arah Kebijakan
Pendapatan Daerah Tahun 2012
Realisasi pendapatan daerah 2010 sebesar Rp. 538.034.325.464 atau sebesar
101,15% dari jumlah anggaran pendapatan daerah 2010 sebesar Rp.
531.936.009.349,-.
Pendapatan Daerah Kota Mataram dalam APBD murni 2011 dianggarkan sebesar
Rp. 554.563.988.545,-. Jumlah tersebut lebih tinggi 3,07% dibandingkan
anggaran Pendapatan Daerah 2010.
Sebagian besar pos-pos pendapatan daerah 2011 mengalami kenaikan dibandingkan
pada realisasi APBD 2010. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen pendapatan
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 328.201.558.000,- pada tahun 2010,
meningkat menjadi Rp. 367.095.372.000,- pada tahun 2011, atau meningkat
sebesar 10,60%.
Pada sisi lain, terjadi penurunan jumlah pendapatan pada komponen Dana Alokasi
Khusus (DAK). Realisasi DAK 2010 sebesar Rp. 49.097.500.000,- atau sebesar
96,20% dari jumlah anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 49.197.500.000,-. Pada tahun
berjalan terjadi penurunan anggaran DAK 2011 sebesar Rp. 25.487.000.000,- atau
berkurang sebesar 48,19%.
Kemandirian pembiayaan daerah yang dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap
komponen pendapatan daerah secara keseluruhan yang terus menerus mengalami
peningkatan. Pada tahun 2010 dan 2011 kontribusi PAD terhadap total Pendapatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
34
Daerah 7,90% dan 9,47%. Komponen PAD pada tahun 2010 dianggarkan sebesar
Rp. 42.022.479.900,- meningkat menjadi Rp. 52.510.557.160,- atau sebesar
19,97% pada tahun 2011.
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Mataram
NoUrut Jenis Pendapatan
Daerah
RealiasasiTahun Lalu
Anggaran Tahun ini
ProyeksiTahun depan
2010 2011 2012 *)(1) (2) (3) (4) (5)4.1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH42.766.391.963 52.510.557.160 53,926,617,160.00
4.1.1 Pajak Daerah 19.454.520.726 30.247.788.000 31,879,598,000.00 4.1.2 Retribusi Daerah 13.064.946.159 14.837.225.000 15,802,019,160.00 4.1.3 Hasil Pengelolaan
kekayaan daerah yg dipisahkan
3.498.891.250 2.600.000.000 2,600,000,000.00
4.1.4 Lain-lain PAD yang sah 6.748.033.828 4.825.544.160 3,645,000,000.00 4.2 DANA
PERIMBANGAN430.646.605.114 425.874.300.425 434.874.300.425
4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak 53.347.547.114 33.291.928.425 33.291.928.4254.2.2 Dana Alokasi Umum 328.201.558.000 367.095.372.000 376.095.372.0004.2.2 Dana Alokasi Khusus 49.097.500.000 25.487.000.000 25.487.000.0004.3 LAIN-LAIN
PENDAPATAN YG SAH
37.006.676.400 76.179.130.960 92.467.161.932
4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya
24.576.182.890 26.179.729.560 39.429.291.435
4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
37.006.676.400 38.467.601.400 38.467.601.400
4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.298.850.000 11.531.800.000 11.531.800.000
4.3.6 Pendapatan Lainnya 1.739.619.097 0 3.038.469.097,-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
538.034.325.464 554.563.988.545 581.268.079.517
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.
Beberapa masalah yang dihadapi dalam peningkatan PAD antara lain:
1. Lemahnya manajemen pendapatan daerah di unit-unit pengelola PAD;
2. Lemahnya penegakan peraturan-peraturan yang ada;
3. Belum akuratnya data dan sistem yang ada sehingga kurang mendukung
perkiraan perhitungan penerimaan pendapatan daerah;
4. Lemahnya koordinasi dalam rangka optimalisasi PAD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
35
Untuk menjaga kesinambungan proses pembangunan diperlukan peningkatan
pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah diarahkan pada upaya
ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi
meliputi penggalian potensi pendapatan asli daerah sedangkan intensifikasi
mencakup peningkatan target potensi pendapatan asli daerah.
Untuk meningkatkan PAD, Kota Mataram menempuh beberapa strategi yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah untuk lebih
profesional dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, khususnya
Pendapatan Daerah;
2. Mengadakan inventarisasi terhadap produk hukum, peraturan daerah yang
terkena rasionalisasi yang baru disesuaikan dengan tingkat kondisi masyarakat
sehingga tidak terjadi ekonomi biaya tinggi;
3. Mempermudah birokrasi dalam pelayanan perijnan usaha (industri dan jasa) dan
memperjelas pembiayaan perijinan secara transparan;
4. Inventarisasi potensi PAD termasuk potensi wajib pajak yang belum terdaftar
sehingga data potensi menjadi akurat dalam rangka intensifikasi pungutan;
5. Pengawasan semakin diintensifkan untuk menghindari adanya kebocoran dan
keterlambatan penyetoran ke kas daerah.
6. Di bidang Penerimaan Bagi Hasil Pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan
ditempuh upaya-upaya untuk mencapai target yang ditetapkan, salah satunya
melalui Gebyar PBB.
7. Penerimaan dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, penentuannya berdasarkan
pedoman dan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.
3.4.2 Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tiga sumber utama pembiayaan APBD Kota Mataram pada tahun 2010 ialah Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, dan Penerimaan Piutang
Daerah. SiLPA tahun 2010 terealisasi sebesar Rp. 62.348.362.455, penerimaan
pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 250.000.000,-, serta realisasi penerimaan
Piutang Daerah sebesar Rp. 18.944.154.180 yang berasal dari piutang pemerintah
Provinsi atas pendapatan bagi hasil pajak.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
36
Untuk tahun 2011, SILPA dianggarkan sebesar Rp. 52.749.464.829,- dengan
penerimaan piutang daerah yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Kedua
penerimaan ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2011 sebesar Rp.
57.749.464.829,-.
Proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2012 direncanakan sebesar Rp.
47.749.464.829.
Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Mataram
No Jenis PembiayaanDaerah
RealiasasiTahun Lalu
Anggaran Tahun ini
ProyeksiTahun depan
2010 2011 2012(1) (2) (3) (4) (5)
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
62.348.362.455 52.749.464.829 42.749.464.829
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 250.000.000 0 03.1.6 Penerimaan Piutang
Daerah18.944.154.180 5.000.000.000 5.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Daerah 81.542.516.636 57.749.464.829 47.749.464.829Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.
3.4.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2012
Arah pengelolaan belanja daerah disinkronkan dengan peningkatan akuntabilitas
kinerja masing-masing SKPD. Dengan demikian dapat diciptakan akuntabilitas
penggunaan anggaran yang baik dan bertanggung jawab. Disamping itu, aspek
efisiensi dengan mengendalikan pengeluaran/belanja daerah yang bijak diperlukan
untuk dapat mengatasi pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersifat
penting atau dibutuhkan dalam menunjang kinerja SKPD.
Agar hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, penetapan skema
kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah harus disesuaikan dengan aspirasi-
aspirasi masyarakat yang tertuang dalam forum MPBM (Musyawarah Pembangunan
Bermitra Masyarakat).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
37
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Mataram
No Jenis PembiayaanDaerah
RealiasasiTahun Lalu
Anggaran Tahun ini
ProyeksiTahun depan
2010 2011 2012(1) (2) (3) (4) (5)2.1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG392.947.539.656 401.420.302.399 411.455.809.959
2.1.1 Belanja Pegawai 352.302.802.374 358.513.956.018 367.476.804.918 2.1.4 Belanja Hibah 14.830.802.374 9.463.251.000 9.699.832.275 2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 21.298.382.000 19.260.565.000 19.742.079.125 2.1.6 Belanja Bagi Hasil
Kepada Prov/Kab dan Pem. Desa
400.000.000 0 -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.158.800.000 2.188.800.000 2.243.520.000
2.1.8 Belanja Tidak terduga 1.956.742.432 11.993.730.381 12.293.573.6412.2 BELANJA LANGSUNG 220.960.816.672 210.893.150.974 216.165.479.748
2.2.1 Belanja Pegawai 35.280.744.592 34.881.506.785 35.753.544.455 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.975.618.853 76.564.161.213 78.478.265.243 2.2.3 Belanja Modal 109.704.453.227 99.447.482.976 101.933.670.050 JUMLAH BELANJA DAERAH 613.908.356.328 612.313.453.374 627.621.289.707
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pegawai merupakan pos belanja
yang paling besar menyerap anggaran APBD murni 2011 Rp. 352.302.802.374,-
(64,25%) diikuti belanja modal yang menyerap Rp. 99.447.482.976,- (16,24%),
belanja barang dan jasa menyerap Rp. 76.564.161.213,- (12,50%) dari total belanja
daerah. Hal yang sama terdapat pada Realisasi Belanja APBD 2010 sebesar Rp.
535.677.233.709,-, belanja pegawai menempati urutan pertama menyerap anggaran
sebesar Rp. 318.945.658.226,- (65,42%) disusul dengan belanja modal sebesar Rp.
82.835.645.433,- (15,46%), dan posisi terakhir pada penyerapan untuk belanja
barang dan jasa sebesar Rp. 68.605.383.319,- (12,81%).
Dapat dilihat bahwa anggaran belanja APBD murni 2011 sebesar Rp.
612.313.453.374,- relatif lebih kecil dari anggaran murni 2010 sebesar Rp.
613.908.356.328,-, dengan demikian pada tahun 2011 terdapat penurunan jumlah
anggaran sebesar Rp. 1.594.902.954,- atau sebesar 0.62%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
38
Pada tahun anggaran 2012, diasumsikan bahwa terdapat kenaikan jumlah anggaran
belanja daerah pada masing-masing komponen belanja sebesar 2,5%. Sehingga
pada tahun 2012, jumlah anggaran belanja daerah menjadi sebesar Rp.
627.621.289.707,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.307.836.334,-.
dari jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2011.
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2012 diarahkan pada:
1. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi
penduduk miskin.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesempatan pendidikan serta kesehatan
bagi keluarga miskin.
3. Optimalisasi pelaksanaan Good Governance.
4. Penataan lingkungan dan permukiman kumuh.
5. Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro.
6. Penataan drainase perkotaan.
7. Peningkatan kualitas sarana transportasi.
8. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan.
9. Penciptaan ruang terbuka hijau.
10. Pengelolaan sampah.
Untuk sasaran, strategi dan program pembangunan Kota Mataram tahun 2012
diuraikan secara detail pada Bab IV, sedangkan rencana program dan kegiatan
prioritas tahun 2012 berdasarkan urusan kewenangan pemerintah daerah diuraikan
pada Bab V.
3.4.4 Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pengeluaran daerah terdiri dari beberapa jenis pembiayaan antara lain: (1)
pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal (investasi), (3) pembayaran
pokok hutang, dan (4) pemberian pinjaman daerah, guna meningkatkan
kemampuan keuangan daerah.
Untuk tahun 2009, pembentukan dana cadangan direalisasikan sebesar Rp.
250.000.000,-, sementara pengeluaran daerah dalam bentuk penyertaan modal
(investasi) direalisasikan sebesar Rp. 650.000.000,- namun pada APBD tahun 2010
dan APBD tahun 2011 tidak terdapat pembentukan dana cadangan serta penyertaan
modal dalam bentuk investasi, demikian pula halnya pada tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
39
Tabel 3.6Realisasi dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kota Mataram
No Jenis PembiayaanDaerah
RealiasasiTahun Lalu
Anggaran Tahun ini
ProyeksiTahun depan
2010 2011 2012(1) (2) (3) (4) (5)3 Pengeluaran Daerah
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
0 0 0
3.2.2 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
0 0 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
0 0 0
Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Mataram, 2011.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
40
BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
4.1. SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PUSAT, PROVINSI NTB DAN KOTA MATARAM
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, prioritas
nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan bahwa sasaran prioritas masing-
masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; dan
11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.
Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2012 diarahkan kepada:
1. Mengatasi kenaikan harga pangan dan energi;
2. Pelaksanaan APBN secara tepat dan efektif;
3. Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik;
4. Penciptaan iklim investasi yang baik;
5. Pengurangan penyimpangan dan korupsi;
6. Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak
lingkungan;
7. Pengikisan dan pencegahan politik uang;
8. Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
41
9. Peningkatan bantuan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Kesiagaan dan kesigapan bencana di Pusat dan Daerah.
Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2012, adalah:
1. Mengatasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah
2. Memberikan perhatian dan intervensi khusus kepada wilayah/daerah/lokasi yang
pecapaian indikator pembangunannya masih belum mencapai target
3. Meningkatkan sinergi, effisiensi dan effektivitas penganggaran program baik dari
Pemerintah Pusat maupun dengan Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sektor
swasta dalam pembangunan di berbagai bidang pembangunan khususnya pada bidang
infra struktur dan pembangunan sosial melalui Public Private Partnership.
Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 adalah:
1. Penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis
pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan; mempercepat
tercapainya pemenuhan sosial dasar masyarakat sesuai dengan target MDG’s.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah; memperlancar aktivitas
perekonomian dan mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ; mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat melalui pemantapan kelembagaan pada lini terdepan (Kec/Kelurahan)
5. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, mengurangi lahan
kritis/menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, meningkatkan daya saing daerah.
Hubungan antara RKPD Kota Mataram 2012 dengan RKPD Provinsi NTB 2012 dan RKP
Nasional tahun 2012 akan ditemukan sejumlah penajaman prioritas disamping
kesamaan-kesamaan dalam prioritas pembangunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
42
Prioritas program pembangunan NTB pada masing-masing bidang, adalah:
I. Bidang Ekonomi:
1. Program PIJAR (Sapi, Jagung, dan Rumput Laut).
2. Program Wirausaha Baru
3. Desa Mandiri Pangan
4. 2000 Koperasi Berkualitas
II. Bidang Tata Ruang dan Prasarana
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Peningkatan Aksesibilitas Angkutan Darat, Laut, dan Udara.
4. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Bersih.
5. Perbaikan Permukiman Kumuh.
6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
7. Penyelematan Sumber Mata Air.
8. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan.
III. Bidang Sosial.
1. Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak (Akino).
2. Penanganan Gizi Buruk.
3. Perbaikan Sanitasi Lingkungan (Basno).
4. Pengentasan Buta Aksara (Absano)
5. Penurunan Angka Drop Out Nol (Adono)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
43
Tabel 4.1.
Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional, Provinsi NTB terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2012
KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITASNasional Provinsi NTB Kota Mataram
(1) (2) (3)Menanggulangi Kemiskinan
Penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.
Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan & kesehatan;mempercepat tercapainya pemenuhan sosial dasar masyarakat sesuai dengan target MDG’s.
1. Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik
Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah;memperlancar aktivitas perekonomian dan mendukung tercapainya ketahanan pangan daerah.
Terjadinya konversi lahan pertanian sehingga kawasan hijau dan catchment area berkurang sehingga terdapat perubahan pada struktur tata ruang dan kualitas lingkungan
Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ; mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemantapan kelembagaan pada lini terdepan (Kec/Kelurahan)
1. Optimalisasi pelaksanaan Good Governance
2. Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.
Penertiban praktek usaha pertambangan dan kehutanan yang ilegal dan merusak lingkungan;
Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, mengurangi lahan kritis/menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
1. Penataan lingkungan dan permukiman kumuh Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro
2. Penataan drainase perkotaan3. Peningkatan kualitas sarana
transportasi4. Peningkatan kualitas
pengelolaan lingkungan5. Penciptaan ruang terbuka
hijau6. Pengelolaan sampah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
44
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012
4.2.1. PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012
Berdasarkan identifikasi isu dan masalah mendesak yang telah diuraikan dalam bab
sebelumnya, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 adalah
sebagai berikut:
Prioritas program pembangunan Kota Mataram Tahun 2012 pada masing-masing
bidang, adalah:
I. Peningkatan Kualitas SDM dalam meningkatkan daya saing daerah :
1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah.
2. Pelayanan Kesehatan berdasarkan Good Governance.
3. Penurunan angka kemiskinan sebesar 3%.
4. Penurunan Prevalensi Gizi Buruk.
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
II. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) berbasis Potensi Ekonomi Lokal :
1. Penciptaan Wirausaha Baru.
2. Pemerataan Pendapatan.
3. Perluasan Lapangan Kerja.
4. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan.
III. Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur Perkotaan dalam rangka Pencapaian
Peningkatan Kualitas SDM dan PER
1. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.
2. Penanganan Genangan.
3. Peningkatan Rumah Layak Huni.
4. Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh.
5. Mitigasi Bencana Alam.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
45
4.2.2. SASARAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2012
Untuk mencapai prioritas program pembangunan Kota Mataram Tahun 2012
pada masing-masing bidang, dilaksanakan melalui penetapan sasaran, strategi, dan
program pembangunan daerah, sebagai berikut:
Tabel 4.2.Penetapan Sasaran, Strategi, dan Program Pembangunan
Kota Mataram Tahun 2012
Sasaran Strategi Program Pembangunan DaerahTerwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek;
1. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan
2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;
1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;
Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian;
1. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yg kondusif
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
Terwujudnya SDM yang berdaya saing;
Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;
1. Pendidikan anak usia dini2. Wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun3. Pendidikan menengah4. Pendidikan non formal5. Pendidikan luar biasa6. Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan7. Pengembangan keragaman budaya
lokal8. Penaataan administrasi
kependudukan9. Peningkatan kualitas penduduk
usia produktif10. Peningkatan kualitas penduduk
usia produktif11. Peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja12. Peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
46
13. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
14. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
15. Pendidikan kedinasan16. Peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur17. Pembinaan dan pengembangan
aparatur18. Peningkatan kapasitas kelurahan19. Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
20. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat
Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;
Reposisi masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam program penanganan kemiskinan;
1. Kerjasama pembangunan2. Perencanaan pembangunan
ekonomi3. Perencanaan sosial dan budaya4. Pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat
Terbinanya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis.
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis
1. Upaya kesehatan masyarakat2. Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat3. Pengembangan lingkungan sehat
Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai aspek;
1. Peningkatan perlindungan perempuan disertai dengan peningkatan peran perempuan;
2. Peningkatan kualitas kehidupan keluarga, perempuan dan anak;
1. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
3. Peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;
Peningkatan iklim usaha bagi sektor-sektor unggulan sebagai faktor penggerak utama perekonomian;
1. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yg kondusif
2. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
Terwujudnya SDM yang berdaya saing;
Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM;
1. Pendidikan anak usia dini2. Wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun3. Pendidikan menengah4. Pendidikan non formal5. Pendidikan luar biasa6. Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
47
7. Pengembangan keragaman budaya lokal
8. Penaataan administrasi kependudukan
9. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif
10. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif
11. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
12. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
13. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
14. Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
15. Pendidikan kedinasan16. Peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur17. Pembinaan dan pengembangan
aparatur18. Peningkatan kapasitas kelurahan19. Peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
20. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat
Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan usaha;
Reposisi masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama dalam program penanganan kemiskinan;
1. Kerjasama pembangunan2. Perencanaan pembangunan
ekonomi3. Perencanaan sosial dan budaya4. Pemberdayaan fakir miskin,
komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang cacat
Terbinanya perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis.
Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup bersih dan sehat di wilayah Pakumis
1. Upaya kesehatan masyarakat2. Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat3. Pengembangan lingkungan sehat
Terwujudnya masyarakat yang sejahtera;
Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
1. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
2. Perencanaan pembangunan ekonomi
3. Perencanaan sosial dan budaya4. Perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana5. Pengembangan transmigrasi6. Peningkatan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
48
7. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
8. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba
9. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
10. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat;
Pemberdayaan klaster-klaster unggulan sebagai penggerak ekonomi lokal
1. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
2. Pengembangan pemasaran pariwisata
3. Pengembangan destinasi pariwisata
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
5. Pengembangan budidayaperikanan
6. Pengembangan perikanan tangkap7. Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan8. Peningkatan dan pengembangan
ekspor9. Penataan struktur dan klaster
industri10. Penataan struktur industri
Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam mengembangkan potensi sektor unggulan daerah;
1. Tergalinya potensi sumber daya ekonomi daerah/ lokal;
2. Tersedianya master plan pengembangan ekonomi daerah/lokal;
1. Perencanaan pembangunan ekonomi
2. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif
3. Peningkatan kesejahteraan petani4. Peningkatan pemasaran hasil
produksi pertanian/perkebunan5. Peningkatan dan pemasaran hasil
produksi peternakan6. Pengembangan pemasaran
pariwisata7. Pengembangan destinasi pariwista8. Pengelolaan keragaman budaya
daerah9. Pengembangan budidaya
perikanan10. Pengembangan perikanan tangkap11. Optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan12. Peningkatan dan pengembangan
ekspor13. Pembinaan PKL dan asongan14. Pembinaan dan pengembangan
industri kecil dan menengah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
49
15. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya sistem dan akses permodalan bagi UMKM
1. Terbinanya usaha ekonomi daerah/lokal;
2. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
4. Pengembangan industri kecil dan menengah
Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas
Tersedianya Standar Pelayanan untuk berinvestasi;
Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil
Tersedianya pedoman untuk berinvestasi;
1. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
2. Penanaman modal
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat
Tersedianya data dan informasi peluang investasi
1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
2. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan
Koordinasi dan sinkronisasi pelayanan sosial dasar;
1. Pendidikan anak usia dini2. Wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun3. Pendidikan menengah4. Pendidikan non formal5. Pendidikan luar biasa6. Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan7. Manajemen pelayanan pendidikan8. Pelibatan masyarakat peduli
pendidikan9. Obat dan perbekalan kesehatan10. Upaya kesehatan masyarakat11. Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular12. Standarisasi pelayanan kesehatan13. Pelayanan kesehatan penduduk
miskin14. Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
15. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
16. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
17. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
18. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
50
19. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Terwujudnya pelayanan publik yang handal
1. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi penanganan Kemiskinan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
2. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi pelayanan publik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat
1. Perencanaan sosial dan budaya2. Perencanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam3. Pendidikan anak usia dini4. Wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun5. Pendidikan menengah6. Pendidikan non formal7. Pendidikan luar biasa8. Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan9. Manajemen pelayanan pendidikan10. Pelibatan masyarakat peduli
pendidikan11. Obat dan perbekalan kesehatan12. Upaya kesehatan masyarakat13. Pengawasan obat dan makanan14. Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat15. Perbaikan gizi masyarakat16. Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular17. Pelayanan kesehatan penduduk
miskin18. Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan 19. Pembangunan dan penataan
lingkungan perumahan20. Lingkungann sehat perumahan21. Pemeliharaan/pengelolaan
pemakaman22. Penataan daerah, organisasi dan
ketatalaksanaan serta PAN1. Tersusunnya Standar
Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
2. Fasilitasi penyusunan standart pelayanan minimal (SPM) dan Standart pelayanan publik (SPP);
3. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
4. Optimalisasi kapasitas aparat dalam melaksanakan dan mengawasi pelayanan publik;
1. Penyusunan SPM dan SPP2. Peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
3. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
5. Standarisasi pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
51
2.1. Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.
5.Regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin;
6.Restrukturisasi unit-unit layanan kesehatan;
7. Inovasi model penyediaan air bersih, persampahan, dan sanitasi yang berbasis masyarakat khususnya bagi kawasan padat, kumuh, dan miskin (PAKUMIS)
8.Regulasi manajemen transportasi dan penyediaan lahan parkir pada fasilitaspublik
1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/posyandu
3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanlainnya
4. Penyediaan dan pengelolaan air baku
5. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
6. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan
7. Lingkungan sehat perumahan8. Pemberdayaan komunitas
perumahan9. Perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar10. Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan11. Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan12. Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan13. Peningkatan pelayanan
perparkiran14. Pengembangan sistem
perhubungan
1.1. Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi, kependudukan dan catatan sipil.
1. Penambahan sarana pelayanan masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, air bersih, persampahan, dan sanitasi;
2.Pengembangan aksesibilitas (jalan baru) sebagai alternative;
3.Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan daya saing daerah
1. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2. Pendidikan menengah3. Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan4. Obat dan perbekalan kesehatan5. Upaya kesehatan masyarakat6. Perbaikan gizi masyarakat7. Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular8. Pelayanan kesehatan penduduk
miskin9. Pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana puskesmas
10. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit lainnya
11. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
12. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
52
13. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
14. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringanlainnya
15. Penyediaan dan pengelolaan air baku
16. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
17. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan
18. Lingkungan sehat perumahan19. Pemberdayaan komunitas
perumahan20. Perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar21. Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan22. Pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan23. Pembangunan jalan dan jembatan24. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan25. Tanggap darurat jalan dan
jembatan26. Pengendalian dan pengamanan
lalu lintas27. Pembangunan jalan dan jembatan28. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan29. Tanggap darurat jalan dan
jembatan30. Pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh31. Pembangunan sarana dan
prasarana perkotaan 1.1. Terwujudnya
pengembangan kawasan resapan air;
1. Optimalisasi Kawasan Resapan Air;
2. Relokasi permukiman korban bencana
1. Penataan dan pemeliharaan kawasan Ruang terbuka Hijau (RTH)
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
4. Penanganan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial
5. Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana
6. Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
53
1.1. Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan;
Optimalisasi saluran drainase;
1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
2. Pembangunan turap/talud/bronjong
3. Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
4. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya
5. Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
6. Pengendalian banjir1.2.Terbentuknya
kelembagaan penanggulangan bencana daerah.
Analisis Kebutuhan Lembaga
Penataan daerah, organisasi dan ketatalaksanaan serta PAN
1.1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan
Rekonstruksi dan rehabilitasi permukiman Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS)
1. Pembangunan dan penataan lingkungan perumahan
2. NUSSP3. Pengembangan perumahan4. PNPM Mandiri5. Pengembangan perumahan6. Lingkungan sehat perumahan7. Pemberdayaan komunitas
perumahan8. NUSSP9. Kerjasama pembangunan10. Perencanaan pengembangan kota-
kota menengah dan besar11. Perencanaan sosial dan budaya
1.2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni
Sosialisasi dan peningkatan kapasitas perilaku hidup bersih dan sehat;
1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2. Pengembangan lingkungan sehat3. Lingkungan sehat perumahan
1.1. Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk sarana olahraga, seni, dan budaya.
1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk media ekspresi &ruang apresiasi;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk ruang ekspresi dan media apresiasi;
3. Inovasi, Kreasi, dan kompetisi budaya;
4. Promosi, investasi dan pemasaran produk-produk industri seni dan budaya
1. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
2. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
3. Pengembangan keragaman budaya lokal
4. Pembinaan dan pemasyarakatan olehraga pelajar dan pemuda
5. Pengelolaan keragaman budaya6. Peningkatan peran serta
kepemudaan7. Pengelolaan keragaman budaya
daerah8. Peningkatan kerjasama
perdagangan internasional
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
54
9. Peningkatan dan pengembangan ekspor
10. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
11. Pengembangan pemasaran priwisata
12. Pengelolaan keragaman budaya daerah
1.2.Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
1.3.Tertatanya kawasan sempadan sungai dan pantai.
1. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan lingkungan pemukiman;
2. Regulasi pemanfaatan ruang
1. NUSSP2. Lingkungan sehat perumahan3. NUSSP4. Prencanaan sosial dan budaya5. Pengembangan lingkungan sehat6. Perencanaan tata ruang7. Pemanfaatan ruang8. Pengendalian pemanfaatan ruang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
55
BAB VRENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram tahun 2012 disusun dengan
mengacu pada aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum Musyawarah
Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tahun 2011 yang selanjutnya hasil MPBM
tersebut diakomodir oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kota Mataram
yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA-SKPD). Selain itu penyusunan RKPD
Kota Mataram Tahun 2012 disusun berdasarkan kewenangan urusan yang dilimpahkan
ke-daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007,
sebagai berikut:
5.1. URUSAN WAJIB
Urusan Wajib merupakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan. Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 18 urusan wajib dan 7
urusan pilihan yang terdiri dari:
5.1.1 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
Tujuan urusan wajib pendidikan adalah meningkatkan kualitas SDM bagi masyarakat
Kota Mataram melalui pelayanan pendidikan yang bermutu, sedangkan sasarannya
adalah:
1) Meningkatkan kualitas pendidikan;
2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik;
3) Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan;
4) Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan;
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun;
3) Program Pendidikan Menengah;
4) Program Pendidikan Non Formal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
56
5) Program Pendidikan Luar Biasa;
6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan;
7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
8) Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal;
9) Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda.
10) Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda.
Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga, dengan target capaian kinerja program sebagai berikut:
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tercapainya APK PAUD
40,19 40,5 125 45 131
1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
MempertahankanAPK dan APM SD
108,9897,50
10998
34.639 109,299
38.103
Mempertahan APK dan APM SMP
101,6676,64
101,9077
10277,3
1 01 17 Program Pendidikan Menengah
Mempertahan APK dan APM SMA/SMK
101,6471,79
101,7872
4.642 10272,4
5.106
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal
Mempertahankan Capaian APK
Rata-rata
90 91 256 93 256
1 01 19 Program Pendidikan Luar Biasa
Mempertahan APK dan APM SLB
95 96 172 97 189
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya persentase guru yg berkualifikasi
S1/D4
74,87 75 759 76 834
1 01 21 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Semua lembaga pendidikan formal
& non formal terakreditasi
80 82 402 85 364
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
57
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 01 23 Program Pengembangan Keragaman Budaya Lokal
Partisipasi siswa dalam pendidikan
seni budaya
50 52 553 55 364
1 01 24 Program Peningkatan dan Pengembangan Peran Serta Pelajar dan Pemuda
Partisipasi pemuda & pelajar dalam kegiatan kepemudaan
25 30 97 35 102
1 01 25 Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pelajar dan pemuda
Meningkatnya peran serta
olahraga pemuda
35 40 448 45 471
5.1.2 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Tujuan urusan wajib kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Kota Mataram. Sedangkan sasarannya adalah:
1) Menurunnya angka kematian ibu maternal;
2) Menurunnya angka kematian bayi;
3) Menurunnya status gizi buruk pada bayi dan balita;
4) Meningkatkan umur harapan hidup 65,8 tahun menjadi 68,5 tahun sesuai rata-
rata harapan hidup nasional;
5) Meningkatnya antisipasi penanggulangan penyakit menular sepert DB, Flu burung
dan lain-lain;
6) Meningkatnya cakupan penduduk miskin yang mendapat jaminan pemeliharaan
kesehatan;
7) Meningkatnya partisipasi masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat;
8) Meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
58
2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya;
8) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
9) Program Manajemen Kesehatan.
Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Kota
Mataram, dengan target capaian prioritas sebagai berikut:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 02 Kesehatan
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya mutu
ketersediaan dan pemerataan obat
di Puskesmas dan jaringannya
95 95,5 1.736 96 1.736
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya
88 89,5 2.125 90 2.337
1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tercapainya Rumah Tangga
Sehat
30 35 236 40 259
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
59
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Menurunnya Persentase Balita
Gizi Buruk
1,3 1 544 0,80 544
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya persentase
Cakupan Jamban Keluarga
80 82 259 83 259
1 02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Minimnya penyebaran
penyakit menular
94 95 1.057 96 1.162
1 02 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Terpenuhinya sarpras
puskesamas
89 90 2.457 91 2.357
1 02 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Pemenuhan sarana dan
prasarana RS
85 86 1.561 87 903
1 02 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Pemenuhan operasionalisasi
RS
95 96 60 97 60
1 02 34 Program Manajemen Kesehatan
Terbangunya sistem informasi
kesehatan
90 98 115 99 100
5.1.3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Tujuan dan sasaran urusan wajib pekerjaan umum adalah:
1) Tersusunnya perencanaan program penanganan jalan dan jembatan yang
terpadu dan selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
60
2) Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3) Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi
kemacetan lalu lintas;
4) Terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat dengan peningkatan cakupan
pelayanan;
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyelenggaraan
pemerintahan;
6) Tersedianya data yang dapat diakses secara cepat, murah dan akurat;
7) Peningkatan pembangunan, perbaikan dan perawatan saluran irigasi;
8) Mengurangi area dan lamanya genangan Banjir.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program pembangunan jalan dan jembatan
2) Program pembangunan turap/talud/bronjong
3) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
5) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
7) Program Pengendalian Banjir
8) Program Pemeliharaan Saluran Drainase
9) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
10) Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi
11) Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan
12) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
13) Program Pengembangan Perumahan
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dengan
capaian prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
61
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 15 Program pembangunan jalan dan jembatan
Mantapnya akses jalan kota
207.163 km
5,5km
2.749 5km
3.023
1 03 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
Berkurangnya kerusakan dan abrasi sungai dan pantai
61% 60% 417 57,50% 458
1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Terpeliharanya kondisi akses
jalan
207.163 km
15.30km
3.903 14.15km
4.293
1 03 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Meningkatnya fungsi jaringan
pengairan
42.56% 46.32% 1.833 50.08% 2.300
1 03 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Meningkatnya konservasi
sumber daya air
79,27% 81,42% 1.091 83,57% 1.110
1 03 27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Meningkatnya cakupan
pelayanan air bersih
3km
4km
1.331 4km
1.000
1 03 28 Program Pengendalian Banjir
Menurunnya persentase luas
daerah genangan
4.94% 4.84% 468 4.75% 514
1 03 31 Program Pemeliharaan Saluran Drainase
Berfungsinya saluran drainase guna mencegah banjir/genangan
39,94% 42,94% 2.466 50,94% 2.712
1 03 32 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Meningkatnya ketersediaan sarana publik
1 unit 1 unit 3.430 1 unit 3.165
1 03 33 Program Pembinaan dan Pengawasan Serta Pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
Tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi
85 iujk 90 iujk 138 90 iujk 138
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
62
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 03 35 Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan Perumahan
Meningkatnya perumahan dan kawasan layak
huni
96,71% 96,75% 1.935 98,78% 2.128
1 03 36 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman
Meningkatnya ketersediaan
Sanitasi
1 unit - - 2 unit 400
1 03 37 Program Pengembangan Perumahan
Berkurangnya back log
perumahan
19.621unit
250unit
550 250unit 605
1 03 38 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Meningkatnya kualitas
infrastruktur perumahan & permukiman
50 kel 50 kel 2.100 50 kel 2.000
1 03 39 Program Infrastruktur Permukiman
Terwujudnya penguatan
kelembagaan penataan
lingkungan
- - - 3 lemb 100
1 03 40 Program Pembinaan Perumahan
Menigkatnya pemahaman
urusan perumahan
- - - 1 keg 50
1 03 41 Program Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
Menigkatnya penataan dan pengendalian perumahan
- - - 1 keg 400
5.1.4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN
Tujuan dan sasaran urusan wajib perumahan adalah :
1) Terpenuhinya kebutuhan perumahan masyarakat khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah;
2) Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
63
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1). Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Kantor Satuan Pemadam Kebakaran,
dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 04 Perumahan
1 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Meningkatnya ketepatan waktu tindak kejadian
kebakaran
100% 100% 411 100% 411
5.1.5. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
Tujuan dan Sasaran urusan wajib penataan ruang adalah
1) Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang;
2) Meningkatnya pemahaman terhadap rencana tata ruang kota serta meningkatnya
kesadaran perijinan terhadap pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku;
3) Meningkatnya kualitas penataan ruang (perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian tata ruang) secara konsekwen dan konsisten;
4) Tersedianya basis data dan informasi yang mendukung kegiatan pembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Perencanaan Tata Ruang;
2) Program Pemanfaatan Tata Ruang;
3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4) Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame;
5) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
64
6) Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman;
Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota dan Dinas
Pertamanan, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 05 Penataan Ruang
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang
Meningkatnya ketersediaan pranata tata
ruang kota dan kawasan-
kawasan khusus kota
20 20 97 20 98
1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang
Meniingkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang kota dan
peruntukan lahan
100 100 222 100 236
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meniingkatnya kesesuaian
pemanfaatan ruang kota peruntukan
lahan
100 100 551 100 606
1 05 18 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame
Meningkatnya keindahan
ruang kota dan pendapatan
daerah
90 90 887 90 887
1 05 19 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU
Meningkatnya luas wilayah kota yang mendapat
penerangan malam hari
90 90 1.960 90 1.892
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
65
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 05 22 Program Pemeliharaan/Pengelolaan Pemakaman
Meningkatnya areal makam yang tertata
90 90 182 90 183
5.1.6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Tujuan dan Sasaran Urusan Wajib perencanaan pembangunan adalah
1) Tersedianya tenaga teknis dalam bidang inventarisasi pengolahan dan analisis
data;
2) Terwujudnya sistem informasi data yang berkualitas;
3) Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap
unit kerja;
4) Terwujudnya kesadaran tentang arti penting koordinasi pada setiap unit kerja;
5) Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;
6) Terwujudnya program-program kerjasama dan kemitraan dalam manajemen
pembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pengembangan Data / Informasi ;
2) Program Kerjasama Pembangunan;
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
4) Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA;
6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan target capaian prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
66
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 15 Program pengembangan data/informasi
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian
pembangunan
85 87 212 90 213
1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat kemantapan kerjasama
pembangunan dengan domain
pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
Pengembangan kemitraan
90 91 318 93 357
1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah
Tingkat partisipasi komponen
masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah
91 92 831 94 694
1 06 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan
program pembangunan
ekonomi
87 89 1.118 92 768
1 06 23 Program perencanaan sosial dan budaya
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan
program pembangunan sosial
budaya
85 86 573 89 823
1 06 24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan
program pembangunan
wilayah dan sumber daya alam
84 84 549 86 649
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
67
5.1.7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
Tujuan dan sasaran urusan wajib perhubungan adalah
1) Tersusunnya perencanaan program penanganan transportasi yang terpadu dan
selaras dengan arah pengembangan dan pertumbuhan kota;
2) Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
3) Meningkatnya pemeliharaan prasarana transportasi;
4) Meningkatnya daya tampung volume dan kapasitas jalan untuk mengurangi
kemacetan kendaraan;
5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan berlalulintas.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
4) Peningkatan Pelayanan Perparkiran
5) Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi
6) Program Pengembangan Sistem Perhubungan
Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan target
capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 07 Perhubungan
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya pelayanan angkutan
publik
95 95 52 95 57
1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Meningkatnya pelayanan angkutan
publik
95 95 484 95 400
1 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan publik
100 100 948 100 948
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
68
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Meningkatkan kenyamanan dan
keamanan lalu lintas
100 100 159 100 159
1 07 21 Peningkatan Pelayanan Perparkiran
Meningkatnya potensi pendapatan daerah
100 100 229 100 229
1 07 22 Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi
Meningkatnya akses informasi publik
95 95 19 95 19
1 07 23 Program Pengembangan Sistem Perhubungan
Meningkatnya cakupan pelayanan transportasi publik
95 95 100 95 100
5.1.8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan dan Sasaran urusan wajib lingkungan hidup adalah
1) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana persampahan;
2) Terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan
lingkungan;
3) Tertanganinya permasalahan lingkungan hidup perkotaan;
4) Berkurannya dampak polusi akibat kegiatan industri, limbah rumah tangga,
limbah kegiatan transportasi;
5) Terselenggaranya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan;
6) Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan transportasi;
7) Tersusunnya data base sistem informasi lingkungan;
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
69
Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup,
Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 08 Lingkungan Hidup
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Dinas Kebersihan)
Meningkatnya cakupan
pelayanan persampahan
50 50 2.984 60 3.282
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (Kantor LH)
Meningkatnya cakupan
pelayanan persampahan
90 90 179 90 179
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Kantor LH)
Berkurangnya pencemaran
dan kerusakan lingkungan
70 70 328 70 241
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (Kantor LH)
Meningkatnya kelestarian
sumber daya alam
70 70 538 70 631
1 08 18 Program Peningkatan Pengendalian Polusi(Kantor LH)
Berkurangnya kadar polutan
60 60 75 60 75
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Pertamanan)
Meningkatnya rasio luas
ruang terbka hijau
90 90 1.917 90 2.108
5.1.9. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Tujuan dan sasaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil adalah :
1) Pemerataan penyebaran penduduk yang tidak merata;
2) Meningkatnya pengelolaan administrasi penataan kependudukan;
3) Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dalam rangka mobilisasi dan
penyebaran penduduk;
4) Terwujudnya pengendalian arus urbanisasi di Kota Mataram.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
70
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rasio Penduduk ber KTP, Rasio
bayi berakte kelahiran
.
88 89 928 90 1.020
5.1.10 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA
Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
adalah:
1) Tercapainya pemahaman konsep kesetaraan dan keadilan gender dikalangan
masyarakat
2) Meningkatkan perlindungan hak-hak anak dan perempuan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
4) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
5) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
71
6) Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam
pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan
7) Program Keluarga Berencana
8) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
9) Program pelayanan kontrasepsi
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Keluarga
Berencana dlaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 11 15 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 11 16 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Meningkatnya komitmen
pemerintah terhadap anggaran responsif
gender
80 82 15 84 16
1 11 17 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Meningkatnya pemahaman tentang pengarusutamaan
hak anak dan pengarusutamaan
gender
75 77 23 79 23
1 11 18 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Meningkatnya Kesadaran
masyarakat terhadp pemberdayaan perempuan,
perempuan dan anak
80 85 23 85 23
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
72
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 11 22 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Meningkatnya pemahaman bagi
PKB dan kader
85 86 72 88 79
1 11 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
Meningkatnya Pemantapan
keterpaduan BKB
87 87 57 89 59
1 11 25 Program pembinaan peran serta masyarakat dan kelompok usaha dalam pelayanan KB dan peningkatan kesejahteraan
Terlaksannya Pembinaan kelompok
UPPKS
90 91 48 92 48
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 15 Program Keluarga Berencana
Pembinaan KB optimal
100 100 283 100 267
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Sosialisasi/konseling 100 100 17 100 17
1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi
Pelayanan kontrasepsi
95 95 29 95 29
5.1.11. URUSAN WAJIB SOSIAL DAN TENAGA KERJA
Tujuan dan Sasaran urusan wajib sosial adalah :
1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin,
penyandang masalah PMKS;
2) Meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial
dan korban bencana;
3) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
secara terpadu dan berkelanjutan;
4) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
73
5) Perlindungan bagi tenaga kerja dan pengembangan lembaga pengerah tenaga
kerja.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program pembinaan anak terlantar
4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
5) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
9) Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri
10) Program Peningkatan Kualitas Penduduk Usia Produktif
11) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
12) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan
13) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Urusan Wajib Sosial dan Tenaga Kerja dlaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 13 Sosial
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tertanganinya Fakir Miskin
9877
98,579
139 98,780
138
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
74
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Mantapnya pelaksanaan KIE
konseling
80 82 74 83 75
1 13 17 Program pembinaan anak terlantar
Tertanganinyajumlah anak
terlantar
80 81 31 82 34
1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Tertanganinya jumlah
penyandang cacat dan trauma
25 27 55 28 56
1 13 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Tertanganinyapanti asuhan/panti
jompo
40 42 18 44 18
1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Terbinanya eks.penyandang
penyakit sosial
80 82 74 84 74
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
TerbinanyaKelembagaan Kesejahteraan
Sosial
75 77 63 78 64
1 13 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Penanganan bencana lebih
optimal
90 91 22 94 22
1 13 23 Program Pemberdayaan Keluarga Muda Mandiri
Meningkatnya Keberdayaan
keluarga mandiri
90 92 32 93 33
1 14 Ketenagakerjaan
1 14 17 Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
Meratanya akses informasi
ketenagakerjaan
90 90 26 90 28
1 14 18 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Pengerah Ketenagakerjaan
Meningkatnya peran/ fungsi
lembaga pengerah tenaga kerja
90 90 79 90 82
1 14 19 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Meningkatnya jumlah tenaga
kerja profesional
90 90 134 90 135
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
75
5.1.12. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Tujuan dan Sasaran urusan wajib koperasi dan pengusaha kecil menengah adalah :
1) Meningkatkan peran Koperasi dan UKM dalam mendukung terwujudnya ekonomi
kerakyatan sebagai basis dalam pertumbuhan perekonomian daerah;
2) Peningkatan modal usaha dan pemberdayaan koperasi dan UKM;
3) Peningkatan promosi dan informasi perekonomian daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif i;
2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dlaksanakan oleh Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Mempertahankan stabilitas iklim
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
kondusif
90 90 170 90 172
1 15 17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
Meningkatnya kuantitas pelaku
UMKM yang kreatif dan inovatif
90 90 62 90 68
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kuantitas koperasi
yang sehat90 90 198 90 200
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
76
5.1.13. URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Tujuan dan Sasaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah :
1) Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik
serta hubungan antara masyarakat dan legislatif;
2) Meningkatnya intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi serta
dalam mengakomodasi aspirasi rakyat;
3) Meningkatnya wawasan kebangsaan generasi muda/pelajar;
4) Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
5) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6) Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat lokal dan peningkatan peran serta masyarakat;
7) Terciptanya hubungan kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam
kerangka perlindungan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2) Program pengembangan wawasan kebangsaan.
3) Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan.
4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
6) Program pendidikan politik masyarakat.
7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dilaksanakan oleh Badan Kesbang Linmas dan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dengan target capaian
prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
77
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1 19 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Menurunnya angka tindak
kriminal
- 60 15 65 16
1 19 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
99 99 123 99 123
1 19 18 Program Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatnya intensitas
koordinasi dan konsolidasi
antar stakeholder perlayanan
publik
99 99 125 99 125
1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Menurunnya konflik antar
suku dan antar lingkungan
99 99 79 99 79
1 19 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Menurunnya angka
pengguna narkoba dan phycotropika
87 87 32 87 32
1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat
Meningkatnya pemahaman
politik masyarakat
99 99 254 99 254
1 19 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Implementasi manajemen
penanggulangan bencana
97 97 251 97 251
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
78
5.1.14. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN.
Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemerintahan umum adalah :
1) Meningkatnya kualitas, efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan di tingkat
kelurahan;
2) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan;
3) Meningkatnya supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasai Manusia dan
kepastian hukum serta rasa keadilan;
4) Meningkatnya Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah,
meningkatnya kualitas aparat penegak hukum dan meningkatnya pelayanan,
bantuan hukum serta budaya tertib hukum guna mendukung kesadaran hukum
masyarakat;
5) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel
serta meningkatnya pengembangan sumber–sumber penerimaan asli daerah;
6) Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama
serta meningkatnya toleransi dan kerukunan hidup intern dan antar umat
beragama.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH.
7) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
9) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
79
10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
11) Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan Serta PAN.
12) Program peningkatan kualitas pelayanan publik.
13) Program Pendidikan Kedinasan.
14) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
15) Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
16) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
17) Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan PER.
18) Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah.
19) Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
20) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan.
21) Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan.
22) Program Pengembangan Sistem Informasi pertanahan.
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan oleh
Inspektorat Kota, Dinas Pendapatan, Sekretariat Daerah, Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, SKPKD, Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat DPRD, dengan target capaian prioritas
adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target
(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 20 Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepeg, dan Persandian
1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Menguatnya kapasitas DPRD
90 95 13.297 95 13.297
1 20 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Meningkatnya Pelayanan kedinasan
KDH/WKDH
90 100 936 100 1.029
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
80
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target
(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah(Bagian Keuangan)
Meningkatnya kapasitas
manajemen pengelola keuangan
90 90 2.165 90 2.165
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (Dipenda)
Optimalisasi PAD 20 20 2.832 10 2.832
1 20 19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan
Meningkatnya kuantitas tenaga
adm. terdidik
90 60 10 60 10
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Optimalisasi sistem pengawasan
90 90 784 90 784
1 20 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Meningkatnya kapasitas
pemeriksa dan aparatur pengawas
90 80 134 80 134
1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Menjalin jejaring yang efektif secara
teknis antar lembaga
pemerintah
90 90 46 90 46
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Menurunnya konflik
kepentingan antar daerah, antara daerah & pusat
serta antar lembaga
90 90 754 90 754
1 20 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Penyelesaian tapal batas wilayah
90 90 481 90 481
1 20 28 Program Penataan Daerah, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta PAN
Kelembagaan daerah
90 90 627 90 627
1 20 23 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Optimalisasi pelayanan publik
90 90 273 90 273
1 20 33 Program Pendidikan Kedinasan
Terlaksananya pendidikan kedinasan
99 99 259 99 259
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
81
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target
(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 20 34 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Meningkatnya kemampuan
aparatur
99 99 974 99 1.010
1 20 35 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan
aparatur
99 99 722 99 732
1 20 36 Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Koordinasi pembangunan lebih efektif
99 99 123 99 123
1 20 37 Program Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha
mikro
90 90 162 90 162
1 20 38 Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah
Pelayanan penanaman modal
meningkat
90 90 283 90 283
1 20 39 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
Sosialisasi dan bantuan Kaling
100 100 10 100 10
1 20 42 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan
Terbinanya gender dan kepemudaan
90 90 30 90 30
1 20 50 Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan keagamaan
Meningkatnya kegiatan sosial dan
keagamaan
90 90 74 90 74
1 20 52 Pengembangan Sistem Informasi pertanahan
Penyelesaian konflik pertanahan
90 90 29 90 29
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
82
5.1.15. URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
Tujuan dan Sasaran urusan wajib ketahanan pangan adalah :
1) Meningkatnya kesejahteraan petani;
2) Meningkatnya penganekaragaman pangan ditengah-tengah masyarakat;
3) Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
4) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP5), dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD(Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 21 Ketahanan Pangan
1 21 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya kesejahteraan
petani
90 92 14 94 14
1 21 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya ketersediaan
pangan di masyarakat
95 96 548 97 548
1 21 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Meningkatnya penerapan
teknologi tepat guna
50 60 45 70 45
1 21 18 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Meningkatnya kemampuan
penyuluh
90 92 167 94 167
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
83
5.1.16. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Tujuan dan Sasaran urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :
1) Meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat dan dalam pemerintahan dan
pembangunan;
2) Meningkatnya peranan dan partisipasi stakeholder dalam pemerintahan dan
pembangunan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat
90 92 113 94 113
1 22 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Meningkatnya Pokmas Pengguna
TTG dan Kelembagaan
Ekonomi Produktif Masyarakat
80 83 20 86 22
1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Meningkatnya partisipasi
masyarakat pembangunan
85 85 26 86 28
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
84
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Meningkatnya kemampuan administrasi
aparatur kelurahan
70 75 6 80 6
1 22 20 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamPembangunan Kota
Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam musyawarah
pembangunan
90 92 429 94 429
1 22 23 Program P2KP (PNPM Mandiri)
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat dlm pembangunan
90 92 65 90 65
5.1.17. URUSAN WAJIB KEARSIPAN
Tujuan dan Sasaran urusan wajib kearsipan adalah :
1) Meningkatnya pengelolaan kearsipan daerah yang baik dalam rangka menunjang
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;
2) Meningkatnya Tenaga Fungsional Arsiparis daerah yang profesional.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program penyelamatan & pelestarian dokumen/arsip;
2) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah, dengan target capaian prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
85
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 24 Kearsipan
1 24 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Meningkatnya penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip
daerah
80 82 245 84 245
1 24 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Meningkatnya rasio ketersediaan
sarana dan prasarana kearsipan
70 70 37 73 37
5.1.18. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tujuan dan Sasaran urusan wajib komunikasi dan informasi adalah :
1) Meningkatnya penyampaian informasi hasil kajian dan terapan IPTEK yang tepat
guna dan berdayaguna;
2) Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan;
3) Terciptanya kemandirian dan kebebasan pers dalam menggali dan
menyampaikan informasi secara lengkap, obyektif dan bertanggungjawab serta
terjalinnya komunikasi antar pelaku pembangunan yang harmonis.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2) Program kerjasama informasi dengan mass media
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Bagian Humas dan
Protokol Setda Kota Mataram, dengan target capaian prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
86
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
1 URUSAN WAJIB
1 25 Komunikasi dan Informatika
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan komunikasi
80 85 196 90 196
1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan komunikasi
80 85 104 90 104
1 25 18 Program kerjasama informasi dengan mass media
Meningkatnya kerjasama
peyebarluasan informasi
90 92 730 94 730
5.2. URUSAN PILIHAN
Urusan Pilihan merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah disesuaikan
dengan karakteristik, kekhasan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan,
Pemerintah Kota Mataram melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yang terdiri dari:
5.2.1. URUSAN PILIHAN PERTANIAN
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pertanian adalah :
1) Meningkatnya daya saing dan terpenuhinya infrastruktur;
2) Meningkatkan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja;
3) Menciptakan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing maupun
domestik.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
87
3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
8) Program Peningkatan Produksi Peternakan.
Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan
Kelautan, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 1 Pertanian
2 1 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Jumlah gapoktan yang mandiri
30 30 30 40 30
2 1 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Pengembangan tanaman
hortikultura
80 90 419 90 419
2 1 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan mutu hasil
olahan pertanian
90 95 211 95 211
2 1 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
Peningkatan kemampuan
petani
90 90 115 90 115
2 1 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Peningkatan kualitas mutu
pertanian
95 95 80 95 80
2 1 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Meningkatnyamutu
peternakan
95 95 122 95 122
2 1 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnyamutu
peternakan
95 95 234 95 234
2 1 24 Program Peningkatan Produksi Peternakan
Meningkatnyamutu
peternakan
95 95 78 95 78
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
88
5.2.2. URUSAN PILIHAN PARIWISATA
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Pariwisata adalah :
1) Meningkatnya aktivitas kepariwisataan dengan mengembangkan pemanfaatan
potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata
alam;
2) Meningkatnya manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas
sumber daya manusia;
3) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pemanfaatan potensi-
potensi wisata secara maksimal baik wisata bahari maupun wisata alam.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata
2) Program pengembangan destinasi pariwisata
3) Program pengembangan Kemitraan
Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 4 Pariwisata
2 4 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
Meningkatnya kunjungan wistatawan
170.000 172.000 196 175.000 215
2 4 16 Program pengembangan destinasi pariwisata
Jumlah obyek wisata 10 10 564 12 564
2 4 17 Program pengembangan Kemitraan
Jumlah mitra yang terbentuk
2 2 123 2 123
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
89
5.2.3. URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah :
1) Meningkatnya pendapatan nelayan dan produktivitas hasil perikanan;
2) Meningkatnya akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas;
3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, bantuan modal usaha, bantuan
teknologi dan pengembangan sumber daya sarana dan prasarana masyarakat
nelayan serta pengembangan pasar ikan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian
sumberdaya kelautan
3) Program pengembangan budidaya perikanan
4) Program pengembangan perikanan tangkap
5) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,
Perikanan dan Kelautan, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 5 Kelautan dan Perikanan
2 5 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
Peningkatan usaha kegiatan
kelompok
50 50 50 60 55
2 5 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan
Terpeliharaanya kelestarian
sumber daya ikan
75 75 416 75 416
2 5 20 Program pengembangan budidaya perikanan
Meningkatnya usaha budidaya perikanan darat
90 90 797 90 797
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
90
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 5 21 Program pengembangan perikanan tangkap
Tersedianya sarana prasarana
90 90 593 90 593
2 5 21 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi perikanan
Optimalnya pemasaran produksi perikanan
90 90 677 90 677
5.2.4. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perdagangan adalah :
1) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa;
2) Meningkatnya pengembangan perdagangan & jasa sebagai lapangan usaha
masyarakat;
3) Memperlancar jalur distribusi barang dan jasa;
4) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM, penguatan permodalan dan
peningkatan askes pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentra-
sentra sesuai dengan kawasan unggulan;
5) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam perluasan jaringan perdagangan
dan jasa serta meningkatnya daya saing produk lokal.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan
2) Program peningkatan perdagangan ekspor
3) Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri
4) Pembina pedagang kaki lima dan asongan
5) Peningkatan kapasita usaha
Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
91
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 6 Perdagangan
2 6 15 Program perlindungan konsumen & pengamanan perdagangan
Terlindunginya konsumen
5 5 98 5 98
2 6 17 Program peningkatan perdagangan ekspor
Jumlah produk dan transaksi ekspor
5 5 90 5 90
2 6 18 Program peningkatan efiisiensi pedagangan dalam negeri
Jumlah ijin diterbitkan
5 5 948 5 975
2 6 19 Pembina pedagang kaki lima dan asongan
Jumlah PKL yang mandiri
20 45 306 50 400
2 6 23 Peningkatan kapasita usaha
Jumlah produk yang dipasarkan
50 50 50 50 50
5.2.5. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Perindustrian adalah :
1) Meningkatnya Pengembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada
ekonomi kerakyatan;
2) Meningkatnya akses permodalan dan ketersediaan bahan baku, ketrampilan
manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil;
3) Meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan sektor industri.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program pengembangan industri kecil dan menengah
2) Program pengembangan dan peningkatan ekspor
3) Program penataan struktur industri
Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan, dengan target capaian prioritas adalah:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
92
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja
Program(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 7 Industri
2 7 15Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Meningkatnya kemampuan SDM
50 50 73 50 80
2 7 16Program pengembangan industri kecil dan menengah
Meningkatnya wirausahawan
baru
50 50 50 50 55
2 7 17 Program pengembangan dan peningkatan ekspor
Meningkatnyajejaring eksportir
- 20 50 20 50
2 7 18 Program penataan struktur industri
Meningkatnyasarpras klaster
8 8 100 8 100
5.2.6. URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI
Tujuan dan Sasaran Urusan Pilihan Transmigrasi adalah :
1) Meningkatnya pencapaian sasaran penyuluhan kepada masyarakat.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program :
1) Program Penempatan Calon Transmigrasi.
Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, dengan target capaian prioritas adalah:
KodeBidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 8 Ketransmigrasian
2 8 18 Program Penempatan Calon Transmigrasi
Meningkatnya minat penduduk
utk bertansmigrasi
- 10 33 10 33
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
93
5.2.7. URUSAN PILIHAN KEBUDAYAAN
Tujuan dan Sasaran kebudayaan adalah : Melestarikan kebudayaan daerah dan
kesenian daerah melalui kegiatan pembinaan budaya lokal, kesenian lokal dan
pengembangan kelembagaan kebudayaan dan kesenian.
1) Program Pengembangan Nilai Budaya
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
dengan target capaian prioritas adalah:
Kode
Bidang Urusan Pemerintahandan Program
Prioritas Pembangunan
IndikatorKinerja Program
(outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun 2010)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2011 2012
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
Target(%)
Rp(dlm
jutaan)
2 URUSAN PILIHAN
2 17 Kebudayaan
2 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Meningkatnya pemahaman dan
pelestarian nilai budaya lokal
80 80 184 80 202
2 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya fasilitasi pengembangan
pariwisata berbasis kearifan budaya lokal
90 90 61 90 67
2 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Meningkatnya jejaring dan kemitraan pariwisata yang berkualitas dan
berkesinambungan
95 95 459 95 459
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Kota Mataram Tahun 2012
94
BAB VIPENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 memuat
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja dan rencana pendanaannya. Sesuai amanat Undang–Undang yang
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar/pedoman
untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2012 ini disusun dengan
koordinasi antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Mataram dan partisipasi seluruh
pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang/MPBM-Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat), yang berfungsi
sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi Rencana
kegiatan penyelerasan program kegiatan yang tercantum dalam Agenda Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan Agenda Nasional.
Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan
tugas–tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk
mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan.
Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dapat
diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan
konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita - cita bangsa Indonesia, khususnya
pencapaian visi “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius, dan
Berbudaya”.
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUH
WALIKOTA MATARAM
PERATURAN WALIKOTA MATARAMNOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA MATARAM TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012.
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota MataramTahun 2012 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015dan rangkuman hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) Kota Mataram Tahun 2011 serta kebijakan pembangunan kota yang disinkronkan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012 yang memuat kebijakan secara terinci dan terukur dimaksudkan sebagai pelaksanaan tujuan pembangunan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri E).
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MATARAM TAHUN 2012
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kota Mataram.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012
adalah rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang strategis karena merupakan komitmen bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai visi dan misi daerah.
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Rencana Program Pembangunan Tahun 2012 yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.
Pasal 3
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAANBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2012BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2012BAB VI PENUTUP
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram Tahun 2012sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.
Ditetapkan di Matarampada tanggal 21 April 2011
WALIKOTA MATARAM,
H. AHYAR ABDUHDiundangkan di MataramPada tanggal 21 April 2011
SEKRETARIS DAERAHKOTA MATARAM
H. LALU MAKMUR SAID
BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR : 10 SERI: E