Ringkasan PerMen ESDM RI No: 38 Tahun 2014

SINGKATAN: IUP= Izin Usaha Pertambangan IUPK= Izin Usaha Pertambangan Khusus IUJP= Izin Usaha Jasa Pertambangan K3 Pertambangan= Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan KAIT= Kepala Inspektut Tambang KK= Kontrak Karya KO pertambangan= Keselamatan Operasi Pertambangan KTT= Kepala Teknik Tambang PJO= Penanggung Jawab Operasional PKP2B= Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara SKT= Surat Keterangan Terdaftar SMKP Minerba= Sistem Manajemen Keseleamatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Perusahaan yang wajib menerapkan SMKP Minerba, yaitu:a. Perusahaan Pertambangan pemegang IUP; IUPK; IUP Operasi Produksi Khusus Untuk pengolahan dan/atau Pemurnian; KK; dan PKP2B juga wajib memiliki KTTb. Perusahaan Jasa Pertambangan pemegang IUJP dan SKT juga wajib memiliki PJO

SMKP Minerba meliputi elemen-elemen sebagai berikut:1. Kebijakkan1.1. Penyusunan kebijakkanPerusahaan sekurang-kurangnya harus:a. Melakukan tinjauan awal kondisi keselamatan pertambangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko2. Perbandingan penerapan keselamatan pertambangan dengan perusahaan lain yang lebih baik.3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan pertambangan5. Penilaian efesiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen keselamatan pertambangan secara terus menerus.c. Memperhatikan masukkan dari pekerja atau serikat pekerja tambang.1.2. Isi kebijakkanIsi kebijakkan sekurang-kurangnya harus memuat:a. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaanb. Komitmen dan tekat melaksanakan kebijakkanc. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan secara menyeluruh yang bersifat umum/operasional, termasuk sifat dan skala resiko keselamtan pertambangand. Komitmen K3 yang sekurang-kurangnya meliputi: K3 SMK3 Peningkatan keberlanjutan kinerja K3 pertambangan dalam upaya untuk mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja, dan kejadiaan berbahaya

e. Komitmen KO Pertambangan yang sekurang-kurangnya meliputi: Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana, intalasi, dan peralatan pertambangan Pengamanan instalasi, kelayakkan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan Kompetensi tenaga teknik, evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan, dan peningkatan berkelanjutan kinerja KO pertambangan untuk mencegah kerusakkan aset, terhentinya produksi, dan menciptakan kegiatan yang aman, efisien, dan produktif.f. Komitmen untuk mendorong keterlibatan pekerja tambang dan serikat pekerja tambang.g. Komitmen perusahaan mematuhi ketentuan peraturan UU dan yang terkait di bidang keselamatan pertambangan.1.3. Penetapan kebijakkanPenetapan kebijakkan harus:a. Disahkan oleh pimpinan perusahaan tertinggib. Tertulis, tertanggal, dan ditandatanganic. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran Keselamatan Pertambangand. Terdokumentasi dan terpelihara dengan baike. Bersifat dinamis1.4. Komunikasi kebijakkan1.5. Tinjauan kebijakkan2. Perencanaan2.1. Penelaahan awalEvaluasi kebijakkan keselamatan pertambangan yang ada.2.2. Manajemen resikoProses manajemen resiko meliputi:2.2.1. Komunikasi dan konsultasi resiko2.2.2. Penetapan konteks resiko2.2.3. Identifikasi bahaya dan penilaian resiko2.2.4. Pengendalian resiko2.2.5. Pemantauan dan peninjauan2.3. Identifikasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait2.4. Penetapan tujuan, sasaran, dan program2.5. Rencana kerja dan anggaran Keselamatan Pertambangan

3. Organisasi dan personel3.1. Penyusun dan penetapan struktur organisasi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang3.2. Penunjukan KTT, Kepala tambang bawah tanah, dan/atau kepala kapal keruk untuk perusahaan pertambangan3.3. Penunjukkan PJO untuk perusahaan jasa pertambangan3.4. Pembentukkan dan penetapan bagian K3 pertambangan dan bagian KO pertambangan3.5. Penunjukkan pengawas operasional dan pengawas teknik3.6. Penunjukkan tenaga teknik khusus pertambangan3.7. Pembentukkan dan penetapan Komite Keselamatan Pertambangan3.8. Penunjukkan Tim Tanggap Darurat3.9. Seleksi dan penetapan personal3.10. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kopetensi kerja3.11. Penyusunan, penetapan, dan penerapan komunikasi keselamatan pertambangan3.12. Pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan3.13. Menyusun, menerapkan, dan pendokumentasian partisipasi, konsultasi, motivasi, dan kesadaran penerapan SMKP Minerba

4. Implementasi4.1. Pelaksanaan pengelolaan operasional4.2. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan kerja4.3. Pelaksanaan pengelolaan Kesehatan Kerja4.4. Pelaksanaan pengelolaan KO Pertambangan4.5. Pengelolaan bahan peledak dan peledakkan4.6. Penetapan sistem perancangan dan rekayasa4.7. Penetapan sistem pembelian4.8. Pemantauan dan pengelolaan perusahaan jasa pertambangan4.9. Pengelolaan keadaan darurat4.10. Penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan4.11. Pelaksanaan kegiatan diluar pekerjaan

5. Evaluasi dan tidak lanjut5.1. Pemantauan dan pengukuran kinerja5.2. Inspeksi dan pelaksanaan keselamatan pertambangan5.3. Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait5.4. Penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja5.5. Evaluasi pengelolaan administrasi keselamatan pertambangan5.6. Audit internal penerapan SMKP Minerba5.7. Tidak lanjut ketidaksesuaian

6. Dokumentasi6.1. Penyusunan manual SMKP Minerba6.2. Pengendalian Dokumen6.3. Pengendalian Rekaman6.4. Penetapan jenis dokumen dan rekaman

7. Tinjauan manajemenMerupakan keputusan dan tindakan dalam rangka meningkatkan efektifitas penerapan SMKP Minerba serta meningkatkan kinerja Keselamatan Pertambangan.