prev
next
out of 40

Permen ESDM 05 2012

  • Upload
    mgatru

  • View
    90

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    1/40

    TENTANG

    MENTERI EHERGI DAN SUMBER DAVA MINERALREPUBLIK INDONESIA

    PERATURANMENTERIENERGI DANSUMBER DAYA MINERALREPUBLIKINDONESIA

    NOMOR : 05 TAHUN2012

    TATACARAPENETAPANDANPENAWARANWILAYAHKERJAMINYAKDANGASBUMI NONKONVENSIONAL

    DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESAMENTERIENERGI DANSUMBER DAYA MINERALREPUBLIKINDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional merupakansalah satu sumber daya alam yang strategis yang cukuppotensial untuk memasok kebutuhan energi nasional, sehinggadalam rangka diversifikasi energi, Minyak dan Gas Bumi NonKonvensional perlu dikembangkan secara optimal;

    ,

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dua kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan danPenawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi NonKonvesional; "

    4. Peraturan ...

    Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang Minyak danGas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4152);

    2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang KegiatanUsaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RepublikIndonesia T'ahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telahdua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor55 Tahun2009 (Lembaran Negara "Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5047);

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    2/40

    - 2 -

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang BadanPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang BiayaOperasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan PajakPenghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173);

    3. Wilayah ...

    6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18Oktober 2011;5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Pedoman dan

    Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang TidakDimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sarna DalarnRangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Burni;6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 552);

    MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURANMENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERALTENTANGTATACARAPENETAPANDAN PENAWARANWILAYAH

    KERJA MINYAKDANGASBUMINONKONVENSIONAL.

    BABIKETENTUANUMUM

    Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :1. Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yang selanjutnyadisebut Migas Non Konvensional adalah Minyak dan GasBumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya

    Minyak dan Gas Bumi dengan permeabilitas yang rendah(low penneability) an tara lain Shale Oil, Shale Gas, Tight SandGas, Gas Metana Batubara, dan Methane-Hydrate, denganmenggunakan teknologi tertentu seperti fracturing.

    2. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yangselanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas Non Konvensionaladalah daerah tertentu di dalam Wilayah HukumPertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi danEksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    3/40

    12. Lelang ...

    - 3 -

    3. Wilayah Terbuka Minyak dan Gas Bumi Non Konvensionalyang selanjutnya disebut Wilayah Terbuka Migas NonKonvensional adalah bagian dari Wilayah HukumPertarnbangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagaiWilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi NonKonvensional.4. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional

    Available yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja Migas NonKonvensional Available adalah Wilayah Kerja yang pernahditawarkan pada LelangWilayah Kerja Minyak dan Gas BumiNon Konvensional atau Penawaran Langsung Wilayah KerjaMinyak dan Gas Burni Non Konvensional yang tidak adapemenangnya.5. Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnyadisebut Wilayah Kerja Migas adalah daerah tertentu di dalamWilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk

    pelaksanaaan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan GasBumi.6. Wilayah Kerja Gas Metana Batubara adalah daerah terten tudi dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untukpelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Gas MetanaBatubara.7. Kontraktor Minyak dan Gas Burni yang selanjutnya disebutKontraktor Migas adalah Badan Usaha atau Bentuk UsahaTetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan

    eksploitasi minyak dan gas burni pada suatu Wilayah KerjaMinyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sarnadengan Badan Pelaksana.8. Kontraktor Gas Metana Batubara adalah Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk rnelakukaneksplorasi dan eksploitasi Gas Metana Batubara pada suatuWilayah Kerja Gas Metana Batubara berdasarkan KontrakKerja Sarna dengan Badan Pelaksana.9. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untukmelakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidangMinyak dan Gas Bumi.10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukumyang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-rnenerusdan didirikan sesuai dengan peraturan perundang- undanganyang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.11. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan

    berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang melakukan kegiatan di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturanperundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    4/40

    20. Eksploitasi ...

    - 4 -

    12. Lelang Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangselanjutnya disebut Lelang Reguler Wilayah Kerja adalahmekanisme lelang Penawaran Wilayah Kerja Migas NonKonvensional yang wilayahnya disiapkan oleh DirektoratJenderal.

    13. Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensionalyang selanjutnya disebut Penawaran Langsung Wilayah Kerjaadalah mekanisme le1ang Penawaran Wilayah Kerja Migasnon konvensional yang wilayahnya diusulkan oleh BadanUsaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas, atauKontraktor Gas Metana Batubara,14. Studi Bersama (Joint Study) Migas Non Konvensional yangselanjutnya disebut Studi Bersama adalah kegiatan yangdilakukan bersama antara Badan Usaha, Bentuk UsahaTetap, Kontraktor Minyak dan Gas Bumi atau Kontraktor

    Gas Metana Batubara dengan Direktorat Jenderal dalamrangka Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas NonKonvensional untuk melakukan inventarisasi, pengolahandan evaluasi Data.15. Dokumen Lelang (Bid Document) adalah dokumen yang berisiinformasi mengenai Lelang Reguler Wilayah Kerja atauPenawaran Langsung Wilayah Kerja.16. Dokumen Partisipasi (Participating Document) adalahdokumen yang diajukan oleh Badan Usaha atau Bentuk

    Usaha Tetap untuk rnengikuti Lelang Wilayah Kerja MigasNon Konvensional atau Penawaran Langsung Wilayah KerjaMigas Non Konvensional sesuai persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Lelang (Bid Document).17. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasibaik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar(analog), media magnetik, dokumen, perconto batuan, fluida,dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survei Urnurn,Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Non Konvensional.18. Kontrak Kerja Sarna adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentukkontrak kerja sarna lain dalam kegiatan Eksplorasi danEksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnyadipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.19. Eksplorasi Minyak dan Gas Burni Non Konverisional yangselanjutnya disebut Eksplorasi Migas Non Konvensionaladalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasimengenai kondisi geologi untuk menemukan danmernperoleh perkiraan cadangan Migas Non Konvensional diWilayah Kerja Migas Non Konvensional.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    5/40

    BABII ...

    - 5 -20. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional yangselanjutnya disebut Eksploitasi Migas Non Konvensionaladalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untukmenghasilkan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional dariWilayah Kerja Migas Non Konvensional yang ditentukan,yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur,pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, danpengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Migas NonKonvensional di lapangan, serta kegiatan lain yangmendukungnya.21. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.22. Kementerian adalah Kementerian yang bidang tugas dankewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan GasBumi.23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidangtugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyakdan Gas Burni.24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dantanggung jawabnya di bidang Minyak dari Gas Bumi.25. Pf Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan(Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA)menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).26. Tim Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi NonKonvensional yang selanjutnya disebut Tim PenawaranWilayah Kerja adalah Tim yang bertugas untuk memberikanpertimbangan dalam rangka penyiapan dan pelaksanaanPenawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi NonKonvensional.27. Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja adalah bagian dad TimPenawaran Wilayah Kerja yang bertugas untuk melakukan

    penilaian, evaluasi dan lelang Wilayah Kerja Minyak dan GasBumi Non Konvensional melalui mekanisme Lelang RegulerWilayah Kerja.28. Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja adalah bagian dariTim Penawaran Wilayah Kerja yang bertugas untukmelakukan penilaian, evaluasi dan le1ang Wilayah KerjaMinyak dan Gas Burni Non Konvensional melalui PenawaranLangsung Wilayah Kerja.

    --------------------------

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    6/40

    (2) Penyiapan ...

    -6-

    BABIIPENGUASAANDANPENGUSAHMNMINYAKDANGASBUMINONKONVENSIONAL

    Pasa12(1) Migas Non Konvensional sebagai sumber daya alam strategistak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah HukurnPertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yangdikuasai oleh negara.(2) Penguasaan Migas Non Konvensional oleh negarasebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diselenggarakan olehPemerintah sebagai Pernegang Kuasa Pertambangan.

    Pasa13(1) Pengusahaan Migas Non Konvensional tunduk dan berlakuketentuan peraturan perundang-undangan di bidangKegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,(2) Pembinaan dan pengawasan serta penatausahaanpengusahaan Migas Non Konvensional dipusatkan padaDirektorat Jenderal.

    Pasa14(1) Pengusahaan Migas Non Konvensional rneliputi kegiatanEksplorasi Migas Non Konvensional dan Eksploitasi MigasNon Konvensional.(2) Pengusahaan Migas Non Konvensional dilaksanakan olehBadan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan KontrakKerja Sarna dengan Badan Pelaksana.(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sarnapengusahaan Migas non konvensional dilakukan oleh BadanPelaksana.

    Pasa15(1) Menteri rnenetapkan kebijakan penyiapan, penetapan danpenawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensionalberdasarkan pertimbangan teknis, ekonorni, tingkat risiko,efisiensi, dan berasaskan keterbukaan, keadilan,akuntabilitas, dan persaingan usaha yang wajar.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    7/40

    - 7 -(2) Penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja MigasNon Konvensional sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh Direktur Jenderal denganrnernperhatikan pertirnbangan dari Badan Pelaksana.

    (3) Direktur Jenderal dalarn penyiapan, penetapan danpenawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, wajibrnernanfaatkan Data yang berada pada Kernenterian.

    Pasa16(1) Menteri rnenetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok

    (terms and conditions) Kontrak Kerja Sarna Migas NonKonvensional berdasarkan pertirnbangan teknis dankeekonornian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangbersangkutan.(2) Kontrak Kerja Sarna Migas Non Konvensional sebagairnanadirnaksud pada ayat (1) wajib rnernuat paling sedikitketentuan-ketentuan pokok yaitu :

    a. penerirnaan negara;b. Wilayah Kerja dan pengernbaliannya;c. kewajiban pengeluaran dana;d. perpindahan kepernilikan hasil produksi;e. jangka waktu kontrak dan kondisi perpanjangan kontrak;f. penyelesaian perselisihan;g. kewajiban pernasokan untuk pernenuhan kebutuhandalarn negeri;h. berakhirnya kontrak;1. kewajiban pasca operasi pertarnbangan;j. keselarnatan dan kesehatan kerja;k. pengelolaan lingkungan hidup;1. pengalihan hak dan kewajiban;rn. pelaporan yang diperlukan;n. rencana pengernbangan lapangan;o. pengutarnaan pernanfaatan barang dan jasa dalarn negeri;p. pengernbangan rnasyarakat sekitarnya dan jarninan hak-hak rnasyarakat adat; danq. pengutarnaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

    (3) Dalam hal Kontrak Kerja Sarna Migas Non Konvensionalberbentuk Kontrak Bagi Hasil, wajib rnencanturnkanketentuan rnengenai pengernbalian biaya operasi.

    BAB III ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    8/40

    PasaI9 ...

    -8-

    BABIIIPENYIAPANWILAYAHKERJA

    Bagian KesatuUmum

    Pasa17(1) Pengusahaan Migas Non Konvensional dilakukan di WilayahTerbuka Migas Non Konvensional.(2) Pengusahaan Migas Non Konvensional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas maksimumWilayah Kerja Migas Non Konvensional, untuk:

    a. wilayah yang berada di daratan (onshore) sebesar 3.000km2 (tiga ribu kilo meter persegi); danb. wilayah yang berada di lepas pantai (offshore) sebesar4.500 km2 (empat ribu lima ratus kilo meter persegi).

    Pasa18(1) Dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis darihasil Studi Bersama, dalam satu usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama pada:

    a. Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas MetanaBatubara; atau

    b. Wilayah Kerja Terbuka Migas Non Konvensional,dapat ditetapkan menjadi beberapa Wilayah Kerja Migas NonKonvensional.

    (2) Beberapa Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangberasal dari satu Wilayah Ketja Migas atau Wilayah KerjaGas Metana Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dapat diberikan hak pengusahaannya kepadaKontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubarapelaksana Studi Bersama dengan tetap mendapatkan hakuntuk melakukan perubahan penawaran (right to match) atasWilayah Kerja Migas Non Konvensional dimaksud.(3) Beberapa Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangberasal dari satu Wilayah Kerja Terbuka Migas NonKonvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdapat diberikan hak pengusahaannya kepada Badan Usahaatau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Studi Bersama dengantetap mendapatkan hak untuk melakukan perubahanpenawaran (right to match} atas Wilayah Kerja Migas NonKonvensional dimaksud.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    9/40

    -9-

    Pasa19Migas Non Konvensional yang terdapat di Wilayah Terbuka MigasNon Konvensional, dapat diusulkan untuk diusahakan olehBadan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, dengan mengajukanuaulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama kepada Direktur -Jenderal dengan menyertakankoordinat longitude dan latitude WGS 1984 dan luas Wilayah yangdiusulkan.

    Pasal 10(1) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara dapatmengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama kepada Direktur .Jenderal di WilayahKerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubara yang

    bersangkutan untuk mengusahakan Migas Non Konvensional.(2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah KerjaMigas melalui Studi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hanya dapat diajukan oleh Kontraktor Migas terhadappotensi Migas Non Konvensional yang terdapat di dalamWilayah Kerja Migas yang tidak tumpang tindih denganWilayah Kerja Gas Metana Batubara,(3) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja pada Wilayah KerjaGas Metana Batubara melalui Studi Bersama sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan oleh KontraktorGas Metana Batubara terhadap potensi Migas NonKonvensional yang terdapat di dalam Wilayah Kerja GasMetana Batubara yang tidak tumpang tindih dengan WilayahKerja Minyak dan Gas Bumi.(4) Dalam hal usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja berasaldari Wilayah Kerja yang tumpang tindih antara Wilayah KerjaMigas dengan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, KontraktorMigas mendapatkan prioritas mengajukan usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama.(5) Apabila Kontraktor Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),tidak berminat mengajukan Penawaran Langsung Wilayah

    Kerja, Kontraktor Wilayah Kerja Gas Metana Batubara dapatmengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerja.(6) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5),dapat mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama secara berkonsorsium dengankepemilikan hak dan kewajiban Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara paling sedikit sebesar 51 %

    (lima puluh satu persen).(7 ) Kontraktor ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    10/40

    - 10 -

    (7) Kontraktor Migas dan Kontraktor Gas Metana Batubara dapatmengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama pada wilayah tumpang tindihsebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara berkonsorsiumdengan kepemilikan hak dan kewajiban Kontraktor Migaspaling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen).

    Pasal 11(1) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 10 terdapat pelamparan potensi Migas NonKonvensional keluar Wilayah Kerja Migas atau Wilayah KerjaGas Metana Batubara, Kontraktor Migas atau Kontraktor GasMetana Batubara dapat mengajukan usulan perluasan wilayahStudi Bersama.

    (2) Usulan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdiajukan sepanjang:a. wilayah yang diusulkan berada pada Wilayah Terbuka MigasNon Konvensional; danb. wilayah yang diusulkan adalah wilayah yang secarakeekonomian darr/ atau keteknikan tidak dapat dijadikansebagai 1 (satu) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangterpisah.

    (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan perluasanwilayah Studi Bersama pada wilayah yang sama, usulan dariKontraktor yang mengusulkan pertama kali akan dicatat secararesmi sebagai usulan perluasan yang akan diproses terlebihdahulu dalam rangka persetujuan atau penolakannya.

    Pasal 12(1) Terhadap Kontrak Kerja Sarna yang ditandatangani olehKontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubarasetelah adanya usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha

    Tetap yang telah memenuhi persyaratan dan tercatat secararesmi, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas MetanaBatubara tidak mendapatkan hak kesempatan pertamauntuk mengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama.(2) Dalam hal usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama oleh Badan Usahaatau Bentuk UsahaTetap tidak mendapatkan persetujuan, tidak diselesaikanpelaksanaannya, atau tidak ditindaklanjuti dengan prosesPenawaran Langsung Wilayah Kerja, Kontraktor Migas atau

    Kontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mendapatkan hak kesempatan pertama untukmengajukan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melaluiStudi Bersama.

    (3)Dalam ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    11/40

    (2)Berdasarkan ...

    - 11 -(3) Dalam hal usulan Penawaran Langsung Wilayah KerjamelaluiStudi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditindaklanjuti dengan proses Lelang Penawaran LangsungWilayah Kerja dan tidak terdapat pemenang dalam prosesLelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut, WilayahKerja yang bersangkutan menjadi Wilayah Kerja Migas NonKonvensional Available.

    Pasal 13(1) Dalam hal Pemerintah akan mengembangkan pengusahaanMigas Non Konvensional di Wilayah Kerja Migas atau WilayahKerja Gas Metana Batubara, Direktur Jenderalmemberitahukan rencana pengembangan pengusahaan MigasNon Konvensional kepada Kontraktor Migas atau KontraktorGas Metana Batubara.(2) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yangberminat mengusahakan Migas Non Konvensional di WilayahKerja Migas atau Wilayah Kerja Gas Metana Batubarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukanusulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama dengan melampirkan persyaratan permohonanPenawaran Langsung Wilayah Kerja, paling lama 60 (enampuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanyasurat pemberitahuan dari Direktur Jenderal.

    (3) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yangtidak mengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama dalam jangka waktu 60 (enam puluh)hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2),kesempatan pertama Kontraktor Migas atau Kontraktor GasMetana Batubara dinyatakan tidak berlaku.(4) Kontraktor Migas yang tidak mengajukan usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak kesempatanpertama Kontraktor Migas dinyatakan tidak berlakuselanjutnya Direktur Jenderal menawarkan melalui Lelang

    Reguler Wilayah Kerja.

    Pasal 14(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukanusulan pengusahaan Migas Non Konvensional denganPenawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersamakepada Direktur Jenderal di Wilayah Kerja Migas dan/ atauWilayah Kerja Gas Metana Batubara.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    12/40

    - 12 -

    Pasal 16 '"

    (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Direktur Jenderal memberitahukan kepada Kontraktor Migasdanj'atau Kontraktor Gas Metana Batubara mengenairencana pengusahaan Migas Non Konvensional untukmendapatkan klarifikasi dari Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara mengenai minatmengusahakan Migas Non Konvensional.

    (3) Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubarayang tidak mengajukan usulan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak kesempatanpertama Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas MetanaBatubara dinyatakan tidak berlaku.

    Bagian KeduaPenyiapan Wilayah KerjaDalam Rangka Lelang Reguler Wilayah KerjaPasal 15

    (1) Direktur Jenderal menyiapkan Wilayah Kerja Migas NonKonvensional yang akan ditawarkan kepada Badan Usahaatau Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari Wilayah TerbukaMigas Non Konvensional.(2) Wilayah Terbuka Migas Non Konvensional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berasal dari antara lain:

    a. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai WilayahKerja Migas Non Konvensional;b. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangdisisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;c. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berakhirKontrak Kerja Samanya;d. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang belum

    dikembangkan dan/ atau sedang atau pernahdiproduksikan yang disisihkan atas usul Kontraktor;e. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang belumdikembangkan danj atau pernah diproduksikan yangdisisihkan berdasarkan permintaan Menteri;f. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available;g. Wilayah Kerja Migas atau Wilayah Kerja Gas MetanaBatubara.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    13/40

    - 13 -Pasal16

    (1) Penyiapan Wilayah Kerja Migassebagaimana dimaksud dalam PasalDirektorat J enderal melalui evaluasipengolahan Data.

    Non Konvensional15, dilakukan olehteknis, ekonomi dan

    (2) Untuk pelaksanaan evaluasi teknis , ekonomi, dan pengolahanData sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderaldapat menunjuk pihak lain yang memiliki kemampuan dankeahlian.(3) Berdasarkan hasil evaluasi teknis, ekonomi dan pengolahanData sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderalmenyusun:

    a. batas-batas Wilayah KerjaMigas Non Konvensional denganrnenggunakan sistem gridding;b. prosedur, tata cara, dan persyaratan pelaksanaanPenawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional;c. bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak KerjaSarna Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional.

    (4) Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri mengenaiusulan penetapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensionalyang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap sesuai hasil evaluasi teknis, ekonomi danpengolahan Data.

    Bagian KetigaPenyiapan Wilayah Kerja Dalam RangkaPenawaran Langsung Wilayah KerjaPasal17

    (1) Penyiapan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional 'dilakukanoleh Direktorat Jenderal berdasarkan usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersama oleh BadanUsaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas, atauKontraktor Gas Metana Batubara sebagairnana dimaksuddalarn Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

    (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama hanya dapat diajukan terhadap Wilayah TerbukaMigas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2) yang belum dicadangkan untuk Lelang RegulerWilayah Kerja Migas Non Konvensional oleh DirektoratJenderal atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

    (3)Usulan '"

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    14/40

    - 14 -

    (3) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama terhadap WilayahTerbuka Migas Non Konvensionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b,huruf c, huruf d, dan huruf e hanya dapat dilakukan setelahdikeluarkannya persetujuan secara tertulis mengenaipenyisihan atau pengakhiran oleh Menteri,(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Temp dapat mengusulkanPenawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersamapada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Availablesebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf fkepada Direktur Jenderal, sepanjang belum dicadangkankembali dalam rangka Lelang Reguler Wilayah Kerja.(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengusulkanPenawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersamapada Wilayah Kerja Migas dan Wilayah Kerja Gas Metana

    Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)huruf g kepada Direktur Jenderal.Pasal 18

    Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama terhadap bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d danhuruf e hanya dapat diajukan oleh Badan Usaha.Pasal 19

    (1) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10,Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 wajib .disarnpaikan secaratertulis kepada Direktur Jenderal dengan paling sedikitmelampirkan persyaratan :a. batas-batas wilayah yang diusulkan sesuai dengan kodegrid dan dengan luas maksimum untuk:

    1. wilayah yang berada di daratan (onshore) sebesar 5.000km2 (lima ribu kilometer persegi; dan2. wilayah yang berada di lepas pantai (offshore) sebesar6.500 km2 (enam ribu lima ratus kilo meter persegi);

    b. laporan singkat geologi potensi Migas Non Konvensionalyang meliputi antara lain sejarah ringkas kegiatanEksplorasi Migas Non Konvensional, ketersediaan danakses data yang mewakili daerah yang diusulkan, geologiregional, sistem reservoir, dan konsep Eksplorasi MigasNonKonvensional;c. dalam hal Penawaran Langsung Wilayah Kerja rnelaluiStudi Bersama diusulkan terhadap bagian Wilayah Kerja

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf ddan huruf e wajib dilengkapi dengan perkiraan cadangan,perkiraan produksi, rencana pemroduksian lapangan, dankajian keekonomian lapangan;

    d. profil ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    15/40

    - 15 -d. profil Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, KontraktorMigas atau Kontraktor Gas Metana Batubara meliputiantara lain:

    1. kegiatan bidang usaha Badan Usaha, Bentuk UsahaTetap, Kontraktor Migas, atau Kontraktor Gas MetanaBatubara yang bersangkutan;2. mempunyai sumber daya manusia yang berpengalamandi bidang Migas NonKonvensional;

    3. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagiBadan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migasatau Kontraktor Gas Metana Batubara yang telahberdiri lebih dari 3 (tiga) tahun; danj atau4. laporan keuangan perusahaan induknya yang telahdiaudit oleh akuntan publik bagi Badan UsahajBentuk

    Usaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan;atau5. bagi Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, KontraktorMigas atau Kontraktor Gas Metana Batubara baru,wajib menyampaikan surat keterangan dari bank yangberstatus Badan Usaha Milik Negara atau bank utama

    (Prime Bank) yang berkedudukan di Jakarta, yangmenerangkan bahwa Badan Usaha, Bentuk UsahaTetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas MetanaBatubara memiliki kemampuan pendanaan untukmembiayai Studi Bersama.e. pernyataan kesanggupan penyerahan jaminanpelaksanaan Studi Bersama;f. rencana kerja pelaksanaan Studi Bersama dan tatawaktunya.

    (2)Dalam '"

    (2) Dalam hal persyaratan dinyatakan tidak lengkap, usulantersebut dikernbalikan kepada Badan Usaha, Bentuk UsahaTetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas MetanaBatubara dan tidak dicatat sebagai usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja.(3) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara yang telah melengkapipersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatsebagai pengusul Penawaran Langsung Wilayah Kerja sejakditerimanya surat usulan oleh Direktorat Jenderal.

    Pasa120(1) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap

    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukanevaluasi oleh TimPenawaran Langsung Wilayah Kerja.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    16/40

    Pasal 22 ...

    - 16 -

    (2) Dalam rangka evaluasi dan klarifikasi terhadap datasebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), BadanUsaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara yang mengajukan usulanPenawaran Langsung Wilayah Kerja melalui Studi Bersamawajib melakukan presentasi dihadapan Tim PenawaranLangsung Wilayah Kerja.

    (3) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara yang mengajukan usulanPenawaran Langsung Wilayah Kerja, setelah melakukanpresentasi wajib menyampaikan komitmen Studi Bersama,tata waktu Studi Bersama, dan hal-hal lainnya yang wajibdipenuhi sebagaimana direkomendasikan oleh TimPenawaran Langsung Wilayah Kerja dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggaldilakukannya presentasi.(4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara yang tidak menyampaikanseluruh dokumen dalam jangka waktu 14 (empat beIas) harikalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakanmengundurkan diri dan usulan Penawaran Langsung WilayahKerja melalui Studi Bersama yang telah disampaikandinyatakan tidak berlaku,

    Pasal21(1) Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melakukan evaluasiterhadap pemenuhan dokumen-dokurnen sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan menyampaikanlaporan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Jenderal.(2) Berdasarkan laporan hasil evaluasi Tim Penawaran LangsungWilayah Kerja, Direktur Jenderal menyetujui atau menolakusulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melalui StudiBersama.(3) Dalam hal Direktur .Jenderal menyetujui usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migasatau Kontraktor Gas Metana Batubara wajib melaksanakanStudi Bersama pada wilayah yang diusulkan.(4) Studi Bersama diberikan dalam jangka waktu paling lama 8(delapan) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali palinglama 4 (empat) bulan.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    17/40

    (3)Badan ...

    - 17 -Pasa122

    Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dan baik sertadapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam pelaksanaanStudi Bersama, Direktorat Jenderal dapat menyertakanLembaga/Jnstitusi Pendidikan Tinggi Indonesia yang memilikikemampuan dan keahlian dan/ atau Data.

    Pasa123Seluruh biaya dan risiko yang diperlukan dalam pelaksanaanStudi Bersama menjadi beban dan tanggung jawab Badan Usaha,Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor GasMetana Batubara pelaksana Studi Bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan tidak dapat dibebankansebagai biaya operasi dalam Kontrak Kerja Sarna.

    Pasal24(1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama,wajib menjaga kerahasiaan Data yang digunakan dandihasilkan dalam Studi Bersama sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara yang melakukan StudiBersama di Wilayah Kerja Migas dan/ atau Wilayah Kerja GasMetana Batubara dapat menggunakan Data yang tersediadengan izin Direktur J enderal.

    Pasal25(1) Selama jangka waktu pelaksanaan Studi Bersarna, BadanUsaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dilarang

    melakukan konsorsium atau mengalihkan ataumemindahtangankan persetujuan Penawaran LangsungWilayah Kerja kepada Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap,Kontraktor Migasatau Kontraktor Gas Metana Batubara lain.(2) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (3) wajib menyerahkan jaminanpelaksanaan dari bank yang berstatus Badan Usaha MilikNegara atau bank utama (prime bank) yang berkedudukan diJakarta sebesar US$ 1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika

    Serikat) untuk jangka waktu selama berlakunya StudiBersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) harikalender sejak persetujuan Penawaran Langsung melaluiStudi Bersama diterbitkan.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    18/40

    - 18 -(3) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), yang tidakdapat menyelesaikan Studi Bersama karena :

    a. mengundurkan diri; ataub. tidak dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalampersetujuan Studi Bersama,surat persetujuan Penawaran Langsung melalui StudiBersama yang telah diterbitkan, dicabut dan dinyatakantidak berlaku dan Direktur Jenderal berhak mencairkanjaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagaiPenerimaan Negara Bukan Pajak.

    Pasal 27 ...

    (4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) wajibmelaporkan perkembangan pelaksanaan Studi Bersamakepada Direktorat Jenderal secara berkala atau setiap saatapabila diperlukan.

    (5) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara yang telah mendapatkanpersetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja melaluiStudi Bersama tidak dapat mengusulkan PenawaranLangsung Wilayah Kerja terhadap wilayah baru lain sampaidengan diselesaikannya Studi Bersama tersebut.

    Pasa126(1) Dalam hal Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, KontraktorMigas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yangmengajukan usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerjamelalui Studi Bersama merupakan konsorsium, dan apabilapada saat pelaksanaan studi bersama salah satu dari anggotakonsorsium mengundurkan diri, maka anggota konsorsiumyang lain dapat melanjutkan pelaksanaan Studi Bersamanya.(2) Untuk Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas

    atau Kontraktor Gas Metana Batubara yang mengundurkandiri dari anggota konsorsium, wajib menyarnpaikan suratpernyataan pengunduran diri dan pelepasan haknya kepadaanggota konsorsium lainnya.(3) Untuk melanjutkan Studi Bersama, anggota konsorsium yanglain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibmenyampaikan kepada Direktorat Jenderal antara lain:

    a. surat pernyataan dari anggota konsorsium yangmengundurkan diri; danb. surat pernyataan kesanggupan untuk melanjutkanpelaksanaan Studi Bersama.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    19/40

    (5)Badan ...

    - 19 -Pasal27

    (1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamayang telah mendapat persetujuan Penawaran LangsungWilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(3) wajib melaksanakan perolehan Data darr/ ataumeningkatkan mutu Data melalui survei geologi, geofisikadarr/ atau geokimia di wilayah yang diusulkan sesuai dengankomitmen yang diajukan.

    (2) Perolehan Data dilaksanakan sendiri oleh Badan Usaha,Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor GasMetana Batubara pelaksana Studi Bersama atau diperolehdari kegiatan Survei Umum yang dilakukan oleh pihak lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal28Badan Usaha pelaksana Studi Bersama di wilayah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf e, wajibmelaksanakan kegiatan yang meliputi an tara lain evaluasicadangan, memperkirakan tingkat laju produksi dan rencanapengernbanganlapangan.

    Pasa129(1) Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerja melaksanakanevaluasi yang meliputi aspek teknis dan ekonomi atas hasilStudi Bersama yang dilakukan oleh Badan Usaha, BentukUsaha Tetap, Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas MetanaBatubara pelaksana Studi Bersama.(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Direktur Jenderal mengusulkan wilayah Studi Bersarnakepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah KerjaMigas Non Konvensional.(3) Luas wilayah Studi Bersama yang dapat diusulkan kepadaMenteri untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Migas NonKonvensional, tidak melebihi luasan sebagairnana ditentukandalam Pasal 7 ayat (2).(4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)diberikan hakuntuk melakukan perubahan penawaran (right to match),apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lainPeserta Penawaran Langsung yang mengajukan penawaranlebih tinggi.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    20/40

    - 20 -(5) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamayang tidak memenangkan Penawaran Langsung, wajibmenyerahkan seluruh Data yang diperolehnya kepadaDirektorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari

    kalender setelah pemenang Penawaran Langsung WilayahKerja tersebut diumumkan.

    Pasa130(1) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama dilakukan olehkonsorsium dan hasil Studi Bersamanya ditindaklanjutidengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja, apabilasalah satu dari anggota konsorsium mengundurkan diri,anggota konsorsium lain yang memasukkan Dokumen

    Partisipasi (Participating Document) tetap mempunyai hakuntuk melakukan perubahan penawaran (right to match).(2) Dalam hal pelaksanaan Studi Bersama dilakukan olehkonsorsium dan hasil Studi Bersamanya ditindaklanjutidengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja, apabilaterdapat lebih dari 1 (satu) Dokumen Partisipasi (Participating

    Document) yang diajukan oleh anggota konsorsium sebagaipeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja, hak untukmelakukan perubahan penawaran (right to match) dinyatakantidak berlaku.

    Pasa131(1) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamayang telah selesai melaksanakan Studi Bersama dapatmembentuk konsorsium atau mengikutsertakan pihak laindalam keanggotaan konsorsium untuk mengikuti prosesPenawaran Langsung Wilayah Kerja dan wajib memiliki

    interest paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sampaidengan penandatanganan Kontrak Kerja Sarna.

    (2) Perjanjian konsorsium atau perjanjian keikutsertaan pihaklain sebagai anggota konsorsium sebagaimana dimaksudpada ayat (1), wajib disampaikan paling lambat pada saatpenyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document).(3) Perjanjian konsorsium atau perjanjian keikutsertaan pihaklain sebagai anggota konsorsium sebagaimana dimaksudpada ayat (2), tidak dapat dibatalkan sampai denganditandatanganinya Kontrak Kerja Sama.

    (4)Badan ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    21/40

    - 21 -(4) Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara pelaksana Studi Bersamayang membentuk konsorsium atau mengikutsertakan pihaklain dalam keanggotaan konsorsium, yang tidak dapatmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

    hak untuk melakukan perubahan penawaran (right to match)yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(4)dinyatakan tidak berlaku.

    Pasal32Sejak diterbitkannya persetujuan Penawaran Langsung WilayahKerja sampai dengan proses Penawaran Langsung Wilayah Kerja,pemegang saham mayoritas Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap,Kontraktor Migas atau Kontraktor Gas Metana Batubara yangmengalihkan saham dan/ atau melakukan tindakan lain, yangberakibat pada berubahnya pengendali utama pada BadanUeaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontraktor Migas atau KontraktorGas Metana Batubara pelaksana Studi Bersama, hak untukmelakukan perubahan penawaran (right to match) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (4)dinyatakan tidak berlaku.

    BABIVPENETAPANWILAYAHKERJAMINYAKDANGASBUMINONKONVENSIONAL

    Pasa133Menteri menetapkan Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangakan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetapberdasarkan usulan Direktur Jenderal terhadap :a. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ayat (4);b. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud

    dalam Pasal 29 ayat (2).

    Pasa134(1) Sebelum ditetapkannya Wilayah Kerja Migas NonKonvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

    Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayahadministrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akanditawarkan.(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan

    memperoleh informasi mengenai penawaran wilayah-wilayahtertentu yang dianggap potensial mengandung sumber dayaMigas Non Konvensional menjadi Wilayah Kerja Migas NonKonvensional.(3) Pelaksanaan '"

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    22/40

    (3)Dalam ...

    - 22 -

    (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

    BABVPENAWARANWILAYAHKERJA

    Bagian KesatuUmumPasal35

    (1) Penawaran Wilayah Kerja Migas 'Non Konvensionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan olehDirektur Jenderal melalui :a. Lelang Reguler Wilayah Kerja; dan/ ataub. Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

    (2) Dalam pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja Migas NonKonvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur.Jenderal membentuk Tim Penawaran Wilayah Kerja yangterdiri dad Tim Lelang Reguler Wilayah Kerja dan TimPenawaran Langsung Wilayah Kerja.(3) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2), mempunyai tugas meliputi memberikanpertimbangan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak KerjaSarna Migas Non Konvensional kepada Menteri sertamenyiapkan prosedur Lelang Reguler Wilayah Kerja danPenawaran Langsung Wilayah Kerja.(4) Tim Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud padaayat (2) terdiri atas wakil dari unit-unit di lingkunganKementerian dan Badan Pelaksana, yang memilikikompetensi di bidang teknis, ekonomi, dan hukum ataubidang lain sesuai kebutuhan, instansi terkait serta ahli dadperguruan tinggi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

    Pasal36(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan penawaran WilayahKerja Migas Non Konvensional melalui Lelang RegulerWilayah Kerja dan Penawaran Langsung Wilayah Kerja dapatdilakukan promosi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.(2) Dalam rangka penawaran Wilayah Kerja Migas Non

    Konvensional melalui Lelang Reguler Wilayah Kerja danPenawaran Langsung Wilayah Kerja, Direktorat Jenderalmelaksanakan pengumuman secara langsung dan Zataumelalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    23/40

    (2)Dokumen ...

    - 23 -

    (3) Dalam pelaksanaan promosi dan pengumuman Wilayah KerjaMigas Non Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain yangmemiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

    Bagian KeduaTata Cara Lelang Reguler Wilayah Kerja danPenawaran Langsung Wilayah KerjaPasal37

    (1) Lelang Reguler Wilayah Kerja dilakukan terhadap :a. wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 huruf a; danJataub. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available.

    (2) Terhadap Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas NonKonvensional Available sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, berlaku bentuk dan ketentuan-ketentuan pokokKontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan sebelumnya,kecuali ditetapkan lain oleh Menteri.

    Pasa138(1) Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensionaldilakukan terhadap :

    a. Wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimanadimaksud pada Pasal 33 huruf b; danJ ataub. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Availablesebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4).

    (2) Terhadap Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas NonKonvensional Available sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, berlaku bentuk dan ketentuan-ketentuan pokokKontrak Kerja Sama yang telah ditetapkan oleh Menteriberdasarkan hasil evaluasi Studi Bersama.

    Pasal39(1) Untuk pelaksanaan Penawaran Wilayah Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, Direktur Jenderalmenyiapkan dan menerbitkan Dokumen Lelang (Bid

    Document) untuk setiap Wilayah Kerja Migas NonKonvensional yang akan ditawarkan.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    24/40

    - 24 -

    c. cadangan dan perkiraanKonvensional; dand. konsep Kontrak Kerja Sama.

    produksi Migas Non

    (2) Dokumen Le1ang(Bid Document) sebagaimana dimaksud padaayat (1)paling sedikit memuat:a. tata cara le1ang;b. informasi geologi dan potensi Migas Non Konvensional

    (geological synopsis);

    Pasa140(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon pesertaPenawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional wajib

    membeli Dokumen Lelang (Bid Document) sesuai denganWilayah Kerja Migas Non Konvensional yang diminati.(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah membeliDokumen Lelang (Bid Document) sebagaimana dimaksud padaayat (1)dicatat oleh Direktorat Jenderal sebagai calon PesertaLelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja.(3) Dalam hal calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atauPeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja membentukkonsorsium, masing-rnasing anggota konsorsium wajibmembeli Dokumen Le1ang(Bid Document).

    Pasa141Dalam hal calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atauPeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) akan meneruskankeikutsertaannya sebagai Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerjaatau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja, wajibmenyerahkan kepada Tim Penawaran Wilayah Kerja, DokumenPartisipasi (Participating Document) yang terdiri dari:a. formulir aplikasi yang telah diisi secara lengkap dan benardan ditandatangani oleh Direksi atau yang diberikan kuasaoleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yangbersangkutan;b. rencana kerja dan anggaran untuk 6 (enam) tahun masaEksplorasi, yang meliputi komitmen 3 (tiga) tahun pertamamasa Eksplorasi (firm commitment) dan komitmen 3 (tiga)tahun kedua masa Eksplorasi;

    c. komitmen ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    25/40

    - 25 -c. komitmen survei seismik dan/ atau rencana lokasi pernboransumur eksplorasi Migas Non Konvensional berdasarkan hasilevaluasi geologi dan geofisika, dan justifikasi teknis

    (engineering) yang diaplikasikan dalam suatu laporan teknisdan montage yang meliputi sekurang-kurangnya sistemreservoir dan potensi sumberdaya dan/ atau cadanganhidrokarbon yang dilakukan dengan kaidah keteknikan yangbaik berdasarkan Data yang sesuai dan mendukung denganrnenyebutkan sumber dan melarnpirkan bukti perolehannya;

    d. kernampuan keuangan untuk membiayai rencana kerjakomitmen 3 (tiga) tahun pertarna masa Eksplorasi (firmcommitment) dan kewajiban keuangan lainnya berdasarkanKontrak Kerja Sarna yang ditunjukkan dengan:1. Untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, yang telahberdiri lebih dad 3 (tiga) tahun:

    a} laporan keuangan tahunan (annual financialstatements) untuk 3 (tiga) tahun terakhir Badan Usahaatau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan yangtelah diaudit oleh akuntan publik; dan

    b) Laporan keuangan perusahaan induknya yang telahdiaudit oIeh akuntan publik bagi Badan Usahe./BentukUsaha Tetap yang berlaku sebagai anak perusahaan;atauc) surat keterangan dari bank yang berstatus BadanUsaha Milik Negara atau bank utarna (Prime Bank)yang berkedudukan di Jakarta, yang menerangkan

    bahwa calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja ataupeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja memilikikemampuan pendanaan untuk membiayai rencanakerja komitmen pasti (firm commitment) 3 [tiga) tahunpertarna masa Eksplorasi dan kewajiban keuanganIainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sarna;2. Untuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telahberdiri kurang dari 3 tahun:

    a) laporan keuangan sejak pendirian Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap yang bersangkutan yang telahdiaudit oleh akuntan publik;b) laporan keuangan perusahaan induknya yang telahdiaudit oleh akuntan publik bagi Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap yang berlaku sebagai anakperusahaan: atauc) surat keterangan dari bank yang berstatus BadanUsaha Milik Negara (BUMN)atau bank utama (Prime

    Bank) yang berkedudukan di Jakarta, yangmenerangkan bahwa calon peserta Lelang RegulerWilayah Kerja atau peserta Penawaran LangsungWilayah Kerja memiliki kernampuan pendanaan untukmembiayai rencana kerja komitmen pasti (finncommitment) 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasidan kewajiban keuangan lainnya berdasarkan KontrakKerja Sarna;

    e. surat ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    26/40

    - 26 -

    e. surat pernyataan kesanggupan calon peserta Lelang RegulerWilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung WilayahKerja rnernbayar bonus-bonus secara langsung yang tidakdapat dibebankan sebagai biaya operasi Kontrak Kerja Sarnadi Indonesia;

    f. surat pernyataan adanya kesepakatan atau perjanjianpernbentukan konsorsiurn dan penunjukan operator yangbersifat rnengikat dan tidak dapat dibatalkan sarnpai denganKontrak Kerja Sarna ditandatangani apabila dinyatakansebagai pernenang untuk calon peserta Lelang RegulerWilayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung WilayahKerja yang rnernbentuk konsorsiurn;g. surat pernyataan yang rnenyatakan Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap calon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja ataupeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja rnenerirna dan

    sanggup rnenandatangani dan rnelaksanakan Kontrak KerjaSarna sebagairnana dirnaksud dalam Dokurnen Lelang (BidDocument), apabila dinyatakan sebagai pemenang;

    h. salinan bukti pernbelian Dokurnen Lelang (Bid Document);1. salinan akte pendirian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapcalon peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau pesertaPenawaran Langsung Wilayah Kerja baik yang bertindaksendiri atau konsorsiurn yang disahkan oleh Notaris /Pejabatyang berwenang;J. surat dukungan finansial dari perusahaan induk yang

    menyatakan bahwa perusahaan induk mendukung ataspelaksanaan komitmen bagi Badan Usaha atau Bentuk UsahaTetap yang berlaku sebagai anak perusahaan;k. asli surat Jarninan Penawaran;1. surat pernyataan dari calon peserta Lelang Reguler WilayahKerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja untuktunduk pada hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja atauPenawaran Langsung Wilayah Kerja yang diumumkanPernerintah;m. kelengkapan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan

    dalam Dokumen Lelang (Bid Document).

    Pasal 42(1) Penyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document)sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 41 dibuat rangkap 2(dua) dan dimasukkan dalam media tertutup dan disegelserta wajib diserahkan oleh calon Peserta Lelang RegulerWilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung Wilayah

    Kerja kepada Tim Penawaran Wilayah Kerja pada waktu,tempat dan alamat yang telah ditetapkan dalam DokumenLelang (Bid Document).

    (2)Jangka ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    27/40

    (2)Dalam ..,

    - 27 -

    (2) Jangka waktu penyerahan Dokumen Partisipasi (ParticipatingDocument) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk:a. Lelang Reguler Wilayah Kerja paling lambat 120 (seratusdua puluh) hari kalender sejak tanggal pengumumanLelang Reguler Wilayah Kerja;b. Penawaran Langsung Wilayah Kerja paling lambat 45(empat puluh lima) hari kalender sejak tanggalpengumuman Penawaran Langsung Wilayah Kerja.

    (3) Berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomi dan dalamrangka keberhasilan penawaran Wilayah Kerja Migas NonKonvensional, Direktur Jenderal dapat mengusulkanperpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (2)kepada Menteri.(4) Calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta

    Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah menyerahkanDokumen Partisipasi (Participating Document) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan tanda terima dariDirektorat Jenderal sebagai bukti penerimaan yang sah dandicatat sebagai Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atauPeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja.(5) Calon Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau PesertaPenawaran Langsung Wilayah Kerja yang tidak menyerahkanDokumen Partisipasi (Participating Document) ataumenyerahkan Dokumen Partisipasi (Participating Document)

    tetapi tidak mengikuti ketentuan batas waktu, tempat danalamat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinyatakan batal sebagai Peserta Lelang RegulerWilayah Kerja atau Peserta Penawaran Langsung WilayahKerja.

    Pasal 43Dokumen Partisipasi (Participating Document) yang telahdiserahkan Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau PesertaPenawaran Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 menjadi dokumen milik negara yang bersifatrahasia dan hanya dapat dibuka kepada pihak lain untukkeperluan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

    Pasal44(I) Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi

    (Participating Document) pada pelaksanaan Lelang RegulerWilayah Kerja dilakukan oleh Tim Lelang Reguler WilayahKerja yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) oranganggota.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    28/40

    - 28 -(2) Dalam hal Dokumen Partisipasi (Participating Document)setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan tidaklengkap, Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja dinyatakangugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.

    (1) Pembukaan dan pemeriksaan Dokumen(Participating Document) pada pelaksanaanLangsung Wilayah Kerja dilakukan oleh TimLangsung Wilayah Kerja yang dihadiri olehkurangnya 5 (lima)orang anggota.

    PartisipasiPenawaranPenawaransekurang-

    (3) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi(Participating Document) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dibuat dalam. berita acara dan ditandatangani oleh anggotaTim Lelang Reguler Wilayah Kerja yang hadir.

    Pasal45(1) Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (Participating

    Document) pada pelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerjadilakukan oleh Tim Lelang Reguler dan wajib dihadiri olehsekurang-kurangnya separuh ditambah 1 (satu) dari jumlahanggota Tim Le1angReguler Wilayah Kerja.

    (2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud padaayat (1) didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadapkomitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firmcommitment), penilaian keuangan dan penilaian kinerjaPeserta Lelang Reguler Wilayah Kerja.

    Pasal46

    (2) Dalam hal Dokumen Partisipasi (Participating Document)setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan tidaklengkap, Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerjadinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut.(3) Hasil pembukaan dan pemeriksaan Dokumen Partisipasi

    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam beritaacara dan ditandatangani oleh anggota Tim PenawaranLangsung Wilayah Kerja yang hadir.

    Pasal47(1) Penilaian akhir atas Dokumen Partisipasi (Participating

    Document) pada pelaksanaan Penawaran Langsung WilayahKerja dilakukan oleh Tim Penawaran Langsung Wilayah Kerjadan wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuhditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tim PenawaranLangsung Wilayah Kerja.

    (2)Pelaksanaan ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    29/40

    - 29 -(2) Pelaksanaan penilaian akhir sebagaimana dimaksud padaayat (1) didasarkan atas kriteria penilaian teknis terhadapkomitmen 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi (firm

    commitment), penilaian keuangan dan penilaian kinerjaPeserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja.(3) Penilaian akhir terhadap pelaksanaan Penawaran LangsungWilayah Kerja pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensionalyang berasal dari bagian Wilayah Kerja Migas NonKonvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)huruf d dan huruf e dilakukan berdasarkan atas kriteriapenilaian teknis, penilaian keuangan dan besaran biayaproduksi dan Zatau penilaian kinerja Badan Usaha.

    Bagian KetigaPenawaran Langsung Wilayah Kerjaoleh PTPertamina (Persero)

    Pasa148(1) PT Pertamina (Persero) dapat mengusulkan PenawaranLangsung Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal terhadap:

    a. wilayah yang belum pernah ditetapkan sebagai WilayahKerja Migas Non Konvensional;b. bagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yangdisisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sarna;c. Wilayah Kerja Migas Non Konvensional yang berakhirKontrak Kerja Samanya;d. Wilayah Kerja MigasPTPertamina [Persero).

    (2) Usulan Penawaran Langsung Wilayah Kerja oleh PTPertarnina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat disetujui sepanjang saham PI' Pertamina (Persero)100%(seratus persen) dimiliki oleh Negara.

    Pasa149Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usulan PenawaranLangsung Wilayah Kerja, penetapan Wilayah Kerja Migas NonKonvensional melalui Studi Bersama, penyiapan Dokumen Lelang(Bid Document), dan Penyerahan Dokumen Partisipasi(Participating Document) untuk PT Pertamina (Persero), mengikutiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17, sampai denganPasal 24, Pasa! 27, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, Pasal39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), ayat (4), ayat (5), danPasal 43.

    Pasa150 ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    30/40

    (2)Masa ...

    - 30 -

    Pasal 50Setelah diterimanya Dokumen Partisipasi (Participating Document)dari PT Pertamina (Persero), Tim Penawaran Langsung WilayahKerja melakukan pembukaan dan pemeriksaan DokumenPartisipasi (Participating Document) sesuai dengan ketentuan Pasal46 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

    Pasa151(1) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penawaran LangsungWilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50,Direktur Jenderal menyetujui atau menolak PenawaranLangsung PT Pertamina (Persero).(2) Dalam hal penawaran PT Pertamina (Persero) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria penilaianteknis terhadap komitrnen 3 (tiga) tahun pertarna rnasaEksplorasi (finn commitment), penilaian keuangan danpenilaian kinerja, Direktur Jenderal rnengusulkan kepadaMenteri untuk rnenetapkan PT Pertarnina (Persero) sebagaipelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional danEksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah KerjaMigas Non Konvensional dirnaksud.

    Pasa152PT Pertarnina (Persero) yang telah ditetapkan sebagaipelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional danEksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah KerjaMigas Non Konvensional sebagairnana dimaksud dalarn Pasal51 ayat (2), dilarang mengalihkan saharnnya selarna jangkawaktu Kontrak Kerja Sarna.

    BABVIJAMINANPENAWARANDANJAMINANPELAKSANAAN

    Pasal53(1) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran

    Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal41 dan Pasal 42 ayat (4) wajib menyerahkan jaminanpenawaran yang besarnya 100% (seratus persen) dari nilaipenawaran bonus tanda tangan (signature bonus) pada saatpenyerahan Dokumen Partisipasi (Participating Document).

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    31/40

    - 31 -(2) Masa berlaku jarninan penawaran sebagairnana dirnaksudpada ayat (1) adalah adalah 6 (enam) bulan sejak saatpenyerahan Dokurnen Partisipasi (Participating Document) dandapat diperpanjang sesuai keperluan terkait dengan prosespelaksanaan Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Penawaran

    Langsung Wilayah Kerja.(3) Jarninan penawaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),berupa jarninan dari bank yang berstatus Badan Usaha MilikNegara atau bank utarna (Prime Bank) yang berkedudukan diJakarta, yang rnenyatakan kesanggupan Bank tersebut untukrnenjarnin dan rnenyediakan pendanaan yang besarnya 100%(seratus persen) dari nilai penawaran bonus tanda tangan

    (signature bonus) dari Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerjaatau Peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja.(4) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta Penawaran

    Langsung Wilayah Kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)apabila rnengundurkan diri, atau dinyatakan sebagaipemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja atau PenawaranLangsung Wilayah Kerja tidak bersedia rnenandatanganiKontrak Kerja Sarna, dianggap batal sebagai pemenangLelang Lelang Reguler Wilayah Kerja atau PenawaranLangsung Wilayah Kerja dan Direktur Jenderal berhakrnencairkan Jaminan Penawaran dan wajib disetor ke KasNegara sebagai Penerirnaan Negara Bukan Pajak.(5) Apabila Kontraktor Migas Non Konvensional tidak rnernbayarbonus tanda tangan (signature bonus) sarnpai dengan 30 (tigapuluh) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak KerjaSarna, maka Direktur Jenderal berhak mencairkan JarninanPenawaran dan wajib disetor ke Kas Negara sebagaiPenerirnaan Negara Bukan Pajak.

    Pasa154(1) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal42 ayat (4), wajib rnenyerahkan jarninan pelaksanaan yang

    besarnya:a. 10%(sepuluh persen) dari total kornitrnen pasti EksplorasiMigas Non Konvensional pada 3 (tiga) tahun pertarna masaEksplorasi atau paling sedikit US$ 1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu Dolar Arnerika Serikat) untuk wilayahsebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 15 ayat (2) huruf a,huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g; ataub. 10% (sepuluh persen) dari jumlah ' anggaran seluruhkornitmen rencana kerja 2 (dua) tahun pertarna rnasaeksploitasi atau paling sedikit US$ 1.000.000,00 (satu jutaDolar Arnerika Serikat) mana yang lebih besar, untuk

    wjlayah sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 15 ayat (2)huruf d dan huruf e.(2)Jarninan ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    32/40

    - 32 -

    (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal paling lambatpada saat penandatanganan Kontrak Kerja Sama.(3) Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a adalah 3 (tiga) tahun setelah KontrakKerja Sarna ditandatangani dan untuk Jaminan Pelaksanaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua)tahun sejak Kontrak Kerja Sama ditandatangani.(4) Nilai jaminan pelaksanaan dapat dikurangi secara bertahapsesuai dengan program kerja tahunan berdasarkanpemberitahuan oleh Badan Pelaksana kepada DirekturJenderal.(5) Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau Peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja yang telah menandatangani Kontrak

    Kerja Sama yang tidak dapat memenuhi kewajibannyamelaksanakan kornitmen 3 (tiga) tahun pertama masaEksplorasi (finn commitment) atau komitmen 2 (dua) tahunpertama masa Eksploitasi dan kewajiban keuangan lainnyaberdasarkan Kontrak Kerja Sama, maka berdasarkanpemberitahuan dan Badan Pelaksana, Direktur Jenderalmencairkan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan wajib disetor ke Kas Negara sebagaiPenerimaan Negara Bukan Pajak.

    Pasal55Ketentuan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 54 berlaku juga untuk PT Pertamina (Persero) yangbermaksud mengusahakan Migas Non Konvensional sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 52.

    BABVIIKRITERIAPENILAIANLELANGREGULERWILAYAHKERJADAN

    PENAWARANLANGSUNGWILAYAHKERJAPasa156

    (1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta Lelang RegulerWUayah Kerja atau peserta Penawaran Langsung WilayahKerja dari Wilayah Kerja Migas Non Konvensionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a,huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g dilakukan berdasarkan :a. penilaian teknis terhadap komitmen 3 (tiga) tahun pertamamasa Eksplorasi (finn commitment);b. penilaian keuangan; danc. penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

    (2)Penilaian '"

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    33/40

    - 33 -(2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

    a, meliputi:a. komitmen survei seismik; danb. pemboran sumur eksplorasi dan rencana lokasinya yangdidasarkan atas hasil evaluasi geologi dan geofisika dan

    justifikasi teknis yang dilakukan dengan kaidahketeknikan yang baik berdasarkan Data yang sesuai danmendukung dimana seluruh data dan informasi tersebutdisajikan dalam suatu montage yang meliputi sekurang-kurangnya sistem reservoir dan potensi sumberdayadan/ atau cadangan hidrokarbon termasuk kewajaranpembiayaannya.(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf adan ayat (2) adalah merupakan penilaian utama dalampenentuan peringkat berdasarkan penawaran yang rasionaldan dapat dilaksanakan.(4) Penilaian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dilakukan terhadap:

    a. besaran bonus tanda tangan (signature bonus); danb. kemampuan keuangan untuk melaksanakan rencanakerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama masaEksplorasi (firm commitment) dan kewajiban keuanganlainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sama yangditunjukkan dalam laporan keuangan tahunan (annual

    financial statements) untuk 3 (tiga) tahun terakhir BadanUsaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan danlaporan keuangan perusahaan induknya yang telahdiaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan daribank yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau bankutama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta, yangmenerangkan bahwa peserta Lelang Reguler Wilayah Kerjaatau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja memilikikemampuan pendanaan untuk membiayai seluruhrencana kerja komitmen pasti 3 (tiga) tahun pertama rnasaEksplorasi (firm commitment) dan kewajiban keuanganlainnya berdasarkan Kontrak Kerja Sarna;

    c. anggaran biaya kornitrnen pasti 3 (tiga) tahun pertarnarnasa Eksplorasi (firm commitment).

    (5) Penilaian keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (4)adalah merupakan penilaian kedua dalarn penentuanperingkat.(6) Penilaian kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetapsebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukanterhadap:

    a. pengalarnan di bidang perrninyakan; danb. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia untuk perusahaan yang pernahberoperasi di Indonesia.

    (7)Penilaian ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    34/40

    - 34 -

    (8)Penilaian '"

    (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6)adalahmerupakan penilaian ketiga dalam penentuan peringkat.

    Pasa157(1) Pelaksanaan penilaian akhir terhadap peserta Lelang RegulerWilayah Kerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja padabagian Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf edilakukan berdasarkan:

    a. penilaian teknis;b. penilaian keuangan;c. besaran biaya produksi; dand. penilaian kinerja Badan Usaha.

    (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf adilakukan terhadap rencana kerja untuk 2 (dua) tahunpertama komitmen (firm commitment) yang didukung olehevaluasi sistem reservoir, justifikasi teknis dan analisaekonomi berdasarkan arus kas pengembangan lapangan yangdidasarkan pada kaidah keteknikan yang baik dan benar.(3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalahmerupakan penilaian utama dalarn penentuan peringkatberdasarkan penawaran yang rasional dan dapatdilaksanakan.(4) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, dilakukan terhadap.

    a. besaran bonus tanda tangan (signature bonus); danb. kemampuan keuangan untuk mendukung rencanapengembangan lapangan yang ditunjukkan dalam laporankeuangan tahunan (annual financial statements) yangterdiri dari neraca dan laporan laba-rugi perusahaan yangtelah diaudit oleh akuntan publik.

    (5) Penilaian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)adalah merupakan penilaian kedua dalam penentuanperingkat.

    (6) Besaran biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dinyatakan dalam satuan US$/barrel untuk MinyakBumi Non Konvensional dan /atau US$/ribu standar kakikubik (MSCF)untuk Gas Bumi Non Konvensional.(7) Penilaian besaran biaya produksi sebagaimana dimaksudpada ayat (6) adalah merupakan penilaian ketiga dalampenentuan peringkat,

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    35/40

    Pasa160 ...

    - 35 -

    (8) Penilaian kinerja Badan Usaha sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d, meliputi :a. pengalaman di bidang perminyakan; danb. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yangberlaku di Indonesia.

    (9) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalahmerupakan penilaian keempat dalam penentuan peringkat.

    Pasa158Dalam hal hanya terdapat satu peserta Lelang Reguler WilayahKerja atau peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja, makaterhadap Peserta Lelang Reguler Wilayah Kerja atau pesertaPenawaran Langsung Wilayah Kerja tersebut tidak serta mertaditetapkan sebagai calon pemenang pada Lelang Reguler WilayahKerja atau Penawaran Langsung Wilayah Kerja apabila tidakmemenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal56 atau Pasal 57.

    BABVInPENETAPANPELAKSANAKEGIATANEKSPLORASIDAN

    EKSPLOITASIPADAWILAYAHKERJAMIGASNONKONVENSIONALBagian KesatuPenetapan Pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja

    Pasal59(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dokumen Partisipasi

    (Participating Document) sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 dan penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal45 dan Pasal 56 atau Pasal 57, Tim Lelang Reguler WilayahKerja menyampaikan urutan peringkat calon pemenangLelang Reguler Wilayah Kerja kepada Direktur Jenderal.

    (2) Berdasarkan urutan peringkat calon pemenang LelangReguler Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri untukmenetapkan pemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    36/40

    - 36 -

    Pasal 60( 1 ) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 59 ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan

    pemberitahuan secara tertulis kepada pemenang LelangReguler Wilayah Kerja sebagai pelaksana kegiatan EksplorasiMigas Non Konvensional dan Eksploitasi Migas NonKonvensional pada Wilayah Kerja Migas Non Konvensional.(2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang Reguler wajibmenyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruhkomitmen dalam Dokumen Partisipasi (Participating

    Document) termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sarnakepada Direktur Jenderal.(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang LelangReguler Wilayah Kerja tidak menyampaikan suratkesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderalmengusulkan kepada Menteri peserta Lelang Reguler WilayahKerja urutan peringkat berikutnya untuk ditetapkan sebagaipemenang Lelang Reguler Wilayah Kerja,(4) Apabila tidak terdapat pemenang Lelang Reguler Wilayah

    Kerja urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat(3), Wilayah Kerja Migas Non Konvensional terse but menjadiWilayah Kerja Migas Non Konvensional Available.

    Bagian KeduaPenetapan Pemenang Penawaran Langsung Wilayah KerjaPasal61

    (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluhlima) hari kalender sejak pengumuman Penawaran LangsungWilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)huruf b tidak terdapat Badan Usaha atau Bentuk UsahaTetap lain yang menyatakan minatnya terhadap WilayahKerja Migas Non Konvensional tersebut, Tim PenawaranLangsung Wilayah Kerja melakukan penilaian akhirsebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 56 atauPasal 57 atas penawaran yang diajukan peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sesuaiDokumen Partisipasi (Participating Document) yangdisampaikan.

    (2) Berdasarkan ...

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    37/40

    - 37-

    (2) Berdasarkan hasil penilaian akhir Tim Penawaran LangsungWilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DirekturJenderal dapat menyetujui atau menolak usulan pesertaPenawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana StudiBersama.

    (4) Apabila ...

    (3) Dalam hal hasil penilaian akhir Tim Penawaran LangsungWilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telahmemenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 atau Pasal 57, Direktur Jenderal mengusulkankepada Menteri untuk menetapkan peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagaipelaksana kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional danEksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah KerjaMigasNon Konvensional.

    Pasa162(1) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) harikalender sejak pengumuman Penawaran Langsung WilayahKerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) hurufb, apabila terdapat Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetaplain yang menyatakan minatnya terhadap Wilayah KerjaMigas Non Konvensional tersebut, Tim Penawaran LangsungWilayah Kerja melakukan penilaian akhir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 56 atau Pasal 57 atas

    penawaran yang diajukan masing-masing peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja sesuai Dokumen Partisipasi(Participating Document) yang disampaikan.

    (2) Dalam hal hasil penilaian akhir terhadap DokumenPartisipasi (Participating Document) yang disampaikan pesertaPenawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana StudiBersama, lebih rendah dari peserta Penawaran LangsungWilayah Kerja lain yang berminat terhadap Wilayah KerjaMigas Non Konvensional tersebut, peserta PenawaranLangsung Wilayah Kerja pelaksana Studi Bersama dapatmenggunakan hak perubahan penawaran (right to match)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) denganketentuan sekurang-kurangnya menyamai penawarantertinggi untuk komitmen teknis dan kornitmen keuangan.(3) Apabila peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerjapelaksana Studi Bersama bersedia untuk melakukanperubahan penawaran (right to match) sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepadaMenteri untuk menetapkan peserta Penawaran LangsungWilayah Kerja pelaksana Studi Bersama sebagai pemenangPenawaran Langsung Wilayah Kerja untuk melaksanakan

    kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensional dan EksploitasiMigas Non Konvensional pada Wilayah Kerja Migas NonKonvensional.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    38/40

    Pasa164 ...

    - 38 -(4) Apabila peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerjapelaksana Studi Bersama tidak bersedia untuk melakukanperubahan penawaran (right to match)sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Direktur Jenderal mengusulkan kepadaMenteri untuk menetapkan peserta Penawaran LangsungWilayah Kerja lain yang memiliki nilai tertinggi sebagaipemenang Penawaran Langsung Wilayah Kerja untukmelaksanakan kegiatan Eksplorasi Migas Non Konvensionaldan Eksploitasi Migas Non Konvensional pada Wilayah KerjaMigas Non Konvensional.(5) Dalam hal pelaksana Studi Bersama telah selesai melakukanStudi Bersama pada suatu Wilayah Kerja Migas NonKonvensional tertentu tidak mengikuti Penawaran LangsungWilayah Kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteriini, hak untuk mendapatkan wilayah Migas Non Konvensionaltersebut rnelalui hak melakukan perubahan penawaran (right

    to match) untuk penyamaan penawaran tertinggi menjadibatal demi hukum.

    Pasal63(1) Berdasarkan penetapan Menteri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62, Direktur Jenderal menyampaikanpemberitahuan secara tertulis kepada pemenang PenawaranLangsung Wilayah Kerja.(2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) harikalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemenang Penawaran LangsungWilayah Kerja wajib menyampaikan surat kesanggupanuntuk memenuhi seluruh komitmen dalam DokumenPartisipasi (Participating Document) termasuk persetujuankonsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal.(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan

    sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemenang PenawaranLangsung Wilayah Kerja tidak menyampaikan suratkesanggupan atau mengundurkan diri, Direktur Jenderalmengusulkan kepada Menteri peserta Penawaran LangsungWilayah Kerja peringkat berikutnya sebagai pemenangPenawaran Langsung WilayahKerja,(4) Apabila tidak terdapat pemenang Penawaran LangsungWilayah Kerja urutan berikutnya sebagaimana dimaksudpada ayat (3),Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tersebutmenjadi Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Available.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    39/40

    BABX ...

    - 39 -

    Pasa164Hak yang dimiliki peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerjapelaksana Studi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62ayat (2)dinyatakan tidak berlaku apabila :a. dinyatakan gugur sebagai peserta Penawaran LangsungWilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5);b. peserta Penawaran Langsung Wilayah Kerja pelaksana StudiBersama ditetapkan sebagai pemenang namun tidakmenyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruhkomitmen dalam Dokumen Partisipasi (Participating Document)termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Samasebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2).

    BABIXKETENTUANLAIN-LAIN

    Pasal65Kontraktor yang melakukan pengusahaan Migas NonKonvensional dalam melakukan kegiatannya dapat memanfaatkandata dan informasi yang dikuasai oleh Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

    Pasal66(1) Kontraktor yang melakukan pengusahaan Migas NonKonvensional dapat menggunakan sarana dan fasilitas untukkegiatan operasional yang dimiliki oleh Kontraktor Migas atauKontraktor Gas Metana Batubara dengan tetapmempertimbangkan efisiensi, keselamatan, dan kelancaranpelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.(2) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilakukan untuk kegiatan yang terkaitlangsung dengan pengusahaan Migas Non Konvensionaldengan prinsip pembebanan biaya operasi secaraproporsional dan tidak ditujukan untuk memperolehkeuntungan darr/ atau laba.(3) Penggunaan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuandad Badan Pelaksana.

  • 5/13/2018 Permen ESDM 05 2012

    40/40

    - 40 -

    BABXKETENTUANPENUTUP

    Pasa167Terhadap pengusahaan Migas Non Konvensional untuk jenis GasMetana Batubara wajib mengikuti ketentuan Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tentangPengusahaan Gas Metana Batu bara.

    Pasa168Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

    Ditetapkan di Jakartapada tanggal 31 Januari 2012MENTERI ENERGI DANSUMBER DAYA MINERALREPUBLIK INDONESIA,

    ttd.JERO WACIK

    Diundangkan di Jakartapada tanggal 31 .Januari 2012MENTERI HUKUM DANHAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

    ttd.AMIRSYAMSUDIN

    BERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2012 NOMOR 129


Permen ESDM 26 2009

Permen ESDM 26 2009

Documents
Permen ESDM 01 2015

Permen ESDM 01 2015

Documents
Permen ESDM 14 2012

Permen ESDM 14 2012

Documents
Permen ESDM 18 / 2014

Permen ESDM 18 / 2014

Documents
Permen ESDM 19 2014

Permen ESDM 19 2014

Documents
Permen ESDM 36 2014

Permen ESDM 36 2014

Documents
Permen esdm 39 2014

Permen esdm 39 2014

Documents
Permen ESDM 07 2014

Permen ESDM 07 2014

Documents
Permen ESDM 22 2009

Permen ESDM 22 2009

Documents
Permen ESDM 15 2014

Permen ESDM 15 2014

Documents
Permen ESDM-27-2014

Permen ESDM-27-2014

Documents
Permen ESDM 12 2014

Permen ESDM 12 2014

Documents
Permen esdm 33 2009

Permen esdm 33 2009

Business
Permen ESDM 07 2012

Permen ESDM 07 2012

Documents
Permen ESDM 32 2013

Permen ESDM 32 2013

Documents
Permen ESDM 05 Tahun 2015

Permen ESDM 05 Tahun 2015

Documents
Permen ESDM 05 Tahun 2016

Permen ESDM 05 Tahun 2016

Government & Nonprofit
Permen ESDM 09 2014

Permen ESDM 09 2014

Documents
Permen ESDM 13 2009

Permen ESDM 13 2009

Documents
Permen ESDM 31 2014

Permen ESDM 31 2014

Documents
Permen ESDM 01 2010

Permen ESDM 01 2010

Documents
Permen ESDM 09 2013

Permen ESDM 09 2013

Documents
Permen ESDM 28 2013

Permen ESDM 28 2013

Documents
PERMEN ESDM

PERMEN ESDM

Documents
Permen ESDM 04 2012

Permen ESDM 04 2012

Documents
Permen ESDM 22 2014

Permen ESDM 22 2014

Documents
Permen ESDM 21 2014

Permen ESDM 21 2014

Documents
Permen ESDM 05 2015

Permen ESDM 05 2015

Documents
Permen ESDM 05 2014.pdf

Permen ESDM 05 2014.pdf

Documents
Permen ESDM 05 2014 Tentang Akreditasi Dan Sertifikasi

Permen ESDM 05 2014 Tentang Akreditasi Dan Sertifikasi

Documents