Ringkasan - Ditjen Cipta Karyaciptakarya.pu.go.id/ppkeu/file/Per_Jend_Perb_66-PB-05-new.pdf · Kuitansi UP ditandatangani setuju dan lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran (lampiran

1

Ringkasan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Nomor : 66/PB/2005 3. Tentang : Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN 4. Ditetapkan : 28 - 12 - 2005 5. Diberlakukan : 28 – 12 - 2005 6. Status : berjalan 7. Keterangan Penggantian dari : a. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2005

tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN tanggal 9 Mei 2005 dan

b. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-24/PB/2005 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2005

I. Pokok-Pokok Isi

1. Umum 2. Pejabat Pengguna Anggaran 3. Pengajauan SPP 4. Penerbitan SPM 5. Penerbitan SP2D 6. Pelaporan Realisasi Anggaran 7. Lain-lain

II. Peraturan Terkait 1. UU No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara 5. PP RI No. 22 tahun 1997 tentang Jenis Penyetoran PNBP 6. PP RI o. 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyusunan PNBP 7. PP RI No. 1 tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan

Laporan Realisasi PNBP 8. PP RI No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (BLU) 9. PP RI No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2

10. PP RI No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

11. Permen Keu No. 96/PMK.06/2005 tentant Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi DIPA tahun Anggaran 2006

12. Permen Keu No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN

13. Permen Keu No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar 14. SE Men PU No. 05/SE/M/2005 Perihal Mekanisme Pembayaran Dalam

Pelaksanaan APBN Dilingkungan Dep. PU III. Ringkasan

Uraian Peraturan Terkait 1. Umum

1.1 Jenis Pembayaran 1.1.1 Pembayaran Melalui Uang Persedian

(UP) 1.1.1.1Pengertian UP Uang Persedian (UP) adalah uang muka

kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving) diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

(Pasal 1 angka 14)

Kepmen Keu No. 134/PMK.06/2005 pasal 1 angka 9 SE Men PU No-05/SE/M/ 2005 angka romawi III, huruf a

1.1.1.2 Penggunaan UP Untuk Pembayaran Jenis Belanja 5211 : Belanja barang operasional 5212 : Belanja barang non operasional 5221 : Belanja jasa 5231 : Belanja Pemeliharaan 5241 : Belanja Perjalanan 5811 : Belanja lain-lain (Pasal 7 ayat (7))

SE Men PU No. 05/SE/M/ 2006 angka romawi III.1 huruf a

1.1.1.3 Pengelola UP Bendahara pengeluaran adalah

pengelola UP (Pasal 6 ayat (1))

3

1.1.1.4 Pemegang Uang Muka (PUM) Untuk membantu pengelolaan UP,

kepala Satker dapat menunjuk PUM yang bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran

(Pasal 6 ayat (2))

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III.1 huruf a

1.1.1.5 Tanggung Jawab UP Penggunaan UP menjadi tanggung

jawab Bendahara Pengeluaran (Pasal 7 ayat (3))

1.1.1.6 Pengisian Kembali UP Bendahara Pengeluaran mengisi

kembali UP setelah UP digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA

(Pasal 7 ayat (4))

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III.1 huruf a

1.1.1.7 Sisa UP akhir tahun Sisa UP disetor kembali ke Rekening Kas

Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember

(Pasal 7 ayat (6))

1.1.1.8Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran

Tidak boleh melebihi Rp. 100 juta kepada satu rekanan kecuali untuk pembiayaan honor

(Pasal 7 ayat (12))

Kepmen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 11 ayat (2)

1.1.2 Pembayaran Langsung (LS) 1.1.2.1 Pengertian Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran Langsung adalah

pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak/rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan ole PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah

1.1.2.2 Penggunaan LS a. Pembayaran Belanja Pegawai (gaji/

SE Men PU No.05/SE/M/

4

lembur/honor/vakasi) (pasal 4 angka 5) b. Pembayaran Pengadaan Barang dan

Jasa (Pasal 4 angka 64) c. Pembayaran Biaya Langganan Daya

dan Jasa (logistik, telepon, air) (pasal 4 angka 6b)

d. Pembayaran Pengadaan Tanah, kecuali tidak dimungkin melalui LS dapat dibayar dengan UP/TUP (pasal 4 angka 4)

2006 angka romawi III.2 angka 1, 2, 3

1.2 Penyimpanan Lampiran SPP Asli Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang

disimpan oleh PA/Kuasa PA (pasal 10)

Kepmen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 11 ayat (5)

1.3 Pembukuan tanda bukti pembayaran Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan pada Satker (pasal 16 ayat (7))

1.4 Pembayaran berasal dari dana PHLN Pembayaran kegiatan dari dana PHLN

dilaksanakan sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan yang berlaku dalam pelaksanaan PHLN (pasal 18 ayat (1))

Kepmen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 15

1.5 Tanda tangan pada kuitansi UP Kuitansi UP ditandatangani setuju dan lunas

bayar oleh Bendahara Pengeluaran (lampiran 3)

2. Pejabat Pengguna Anggaran (BAB II)

2.1 Pejabat Pengguna Anggaran 2.1.1 Pengguna Anggaran (PA) Menteri/Pimpinan Lembaga adalah

Pengguna Anggaran (PA)

a. UU No.1/2004 pasal 4

ayat (1) b. Kepmen PU No.192/

KPTS/M/2006 c. Perdirjen Perbend No.

66/PB/2006 pasal 4 ayat (1)

2.1.2 Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA)

5

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA pada setiap awal tahun anggaran (pasal 2 ayat (1))

a. UU No.1/2004 pasal 4 ayat (2) huruf b

b. Kepmen PU No.192/ KPTS/M/2006

c. Perdirjen Perbend No. 66/PB/2006 pasal 4 ayat (2) huruf a

2.1.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PK) Pejabat yang diberi kewenangan untuk

melakukan tindakan yang mengakibat kan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan (pasal 2 ayat (2) huruf a)


ayat (2) huruf e b. Kepmen PU No.192/


66/PB/2006 pasal 4 ayat (2) huruf c

2.1.4 Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Pejabat yang diberi kewenangan untuk

menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM (pasal 2 ayat (2) huruf b)


ayat (2) huruf f b. Kepmen PU No.192/


66/PB/2006 pasal 4 ayat (2) huruf d

2.1.5 Bendahara Pengeluaran Untuk melaksanakan tugas kebendahara

an dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja (pasal 2 ayat (2) huruf c)




66/PB/2006 pasal 4 ayat (2) huruf f

2.2 Kewenangan penunjukan pejabat pengguna anggaran

2.2.1 Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Kuasa PA untuk Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan pada setiap awal tahun anggaran (pasal 2 ayat (1))


ayat (2) huruf b b. Kepmen PU No.192/


66/PB/2006 pasal 4

6

ayat (2)

2.2.2 Pendelegasian Kewenangan Penunjukan Pejabat

2.2.2.1Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengelegasikan kewenangan kepada Kuasa PU untuk menunjuk :

a. Pejabat Pembuat Komitmen b. Pejabat Penguji dan Penandatangan

SPM c. Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat (2))




66/PB/2006 pasal 4 ayat (2)

d. SE Men PU No.5/SE/M/ 2006 angka romawi II huruf e

2.2.2.2Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur sebagai pelaksana dikonsentrasi untuk menunjuk :

a. Pejabata Pembuat Komitmen b. Pejabat Penguji dan

Penandatanganan SPM c. Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat 3))

UU No.1/2004 pasal 5 dan pasal 10

2.2.2.3Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangan kepada Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas pembantuan untuk menunjuk :

a. Pejabata Pembuat Komitmen b. Pejabat Penguji dan Penanda

tanganan SPM c. Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat 4))

UU No.1/2004 pasal 5 dan pasal 10

2.3 Perangkapan Jabatan 2.3.1 Larangan Perangkapan Jabatan 2.3.1.1Pejabat Pembuat Komitmen tidak

boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran (pasal 2 ayat (5))

Permen Keu No.134/ PMK.06/2006 pasal 4 ayat (3)

2.3.1.2Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Permen Keu No.134/

7

Penguji dan Pendantanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh saling merangkap (pasal 2 ayat (6))

PMK.06/2006 pasal 4 ayat (3)

2.3.2 Perangkapan Jabatan Diperbolehkan 2.3.2.1Dalam hal pejabat/pegawai pada

satker tidak memungkinkan pemisahan fungsi, maka pejabat-pejabat Kuasa PA dapat merangkap jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, atau Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (pasal 2 ayat (7))

2.3.3 Surat Keputusan Para Pejabat 2.3.3.1Tembusan Surat Keputusan para

Pejabat Satker disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN (pasal 2 ayat (8))


3. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3.1 Kelengkapan Persyaratan SPP 3.1.1 SPP – UP (Uang Persediaan) Surat Pernyataan Kuasa PA/pejabat

yang ditunjuk menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS (langsung)

(pasal 4 angka 1)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 1 huruf a

3.1.2 SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) a. Rincian rencana penggunaan dana

TUP dari Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk

b. Surat Pernyataan dari Kuasa PA/ pejabat yang ditunjuk bahwa :

1) Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan sejak tanggal SP2D

2) Sisa Dana TUP disetor ke Rekening Kas Negara

3) Tidak untuk membiayai

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 2

8

pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung

c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir (Pasal 4 huruf 2)

3.1.3 SPP-GUP (Ganti Uang Persediaan) a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Belanja (SPTB) c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah

dilegalisir oleh Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk (pasal 4 huruf 3)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 3

3.1.4 SPP Pengadaan Tanah 3.1.4.1 Ketentuan Umum - Pembayaran pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS)

- Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS dapat dilakukan melalui UP/TUP

(pasal 4 angka 4)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 1 huruf b

3.1.4.2SPP-LS (Pembayaran Langsung)-Tanah a. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah

(PPT) untuk tanah dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar di kabupaten/kota

b. Foto copy bukti kepemilikan tanah c. Kuitansi d. SPPT PPB tahun transaksi e. Surat persetujuan harga f. Pernyataan penjual bahwa tanah

tersebut tidak dalam sengketa dan tiadk dalam agunan

g. Pelepasan/Penyerahan hak atas tanah /akte jual beli dihadapan PPAT

h. SSP PPh final atas pelepasan hak i. Surat pelepasan hak adat (bila

diperlukan)


9

(pasal 4 angka 4 huruf a)

3.1.4.3 SPP-UP/TUP – Untuk Tanah a. Daftar nominatif pemilik tanah yang

ditandatangani kuasa PA, untuk pengadaan tanah dengan luas kurang dari 1 (satu) hektar

b. Daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditanda tangani Kuasa PA dan diketahui Panitia Pengadaan Tanah (PPT) untuk pengadaan tanah dengan luas lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan PPT

c. Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UP/TUP harus lebih dulu mendapat izin dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen APBN/Kanwil Ditjen PBN, sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/TUP sesuai ketentuan berlaku

(pasal 4 angka 4 huruf b)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 1 huruf b

3.1.5 SPM-LS (Pembayaran Langsung) 3.1.5.1SPP-LS untuk Belanja Pegawai (gaji,

lembur, honor/vakasi) a. Pembayaran gaji induk/gaji susulan/

kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas

- Daftar gaji induk/gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/ tewas

- Surat keputusan (CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat, Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala)

- Surat Pernyataan (Pelantikan, Masih Menduduki Jabatan, Melaksanakan Tugas)

- Daftar Keluarga (KP4)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf c angka 1

10

- Foto copy Akte Kelahiran - SKPP - Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas - Surat Keterangan Masih Sekolah/

Kuliah - Surat Pindah - Surat Kematian - SSP PPh Pasal 21 Kelengkapan tersebut diatas

digunakan sesuai peruntukannya (pasal 4 angka 5 huruf a)

b. Pembayaran Lembur, dilengkapi : - Daftar pembayaran perhitungan

lembur (ditandatangani Kuasa PA/ pejabat ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran)

- Surat Perintah Kerja (SPK) Lembur - Daftar Hadir Kerja - Daftar Hadir Lembur - SSP PPh Pasal 21 (Pasal 4 angka 5 huruf b) c. Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi - Surat Keputusan (SK) Pemberian

Honor/Vakasi - Daftar Perhitungan Honor/vakasi/

ditandatangani Kuasa PA/Pejabat ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran)

- SSP PPh Pasal 21 (pasal 4 angka 5 huruf c)

3.1.5.2 SPP-LS Non Belanja Pegawai a.Pembayaran Pengadaan Barang dan

Jasa - Kontrak/SPK (tercantum No.

Rekening Rekanan) - Surat Pernyataan Kuasa PA tentang

penetapan rekanan - Berita Acara (BA) Penyelesaian

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III angka 2 huruf a

11

Pekerjaan - Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran - Kuitansi (disetujui kuasa PA/

pejabat ditunjuk) - Faktur pajak dan SSP (ditanda

tangani wajib pajak) - Jaminan Bank - Dokumen lain yang dipersyaratkan

kontrak yang dananya sebagian/ seluruhnya dari pinjaman/hibah luar negeri

- Ringkasan kontrak (pasal 4 angka 6 huruf a) b. Pembayaran Biaya Langganan Daya

dan Jasa (listrik, telepon, air) - Bukti tagihan - No. Rekening Pihak Ketiga (PLN,

Telkom, PDAM) Dalam hal pembayaran langsung (LS)

belum dapat dilakukan, dapat dilakukan dengan UP

(pasal 4 angka 6 huruf b) c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas - Daftar nominatif pejabat yang akan

melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan disahkan pejabat berwenang di KPPN

- Pembyaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas

(pasal 4 angka 6 huruf c)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 2 huruf b SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 2 huruf c

3.1.6 SPP Untuk PNBP 3.1.6.1Ketentuan Umum

SE Men PU No.05/SE/M/

12

UP/TUP PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya

(pasal 4 angka 7 huruf a)

2006 angka romawi III 2 huruf d

3.1.6.2 Besaran UP a. 20% dari pagu dana PNBP pada DIPA b. Maksimal UP sebesar RP. 500 juta (pasal 4 angka 7 huruf b)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf d

3.1.6.3Lampiran SPP-PNBP Daftar Realisasi Pendapatan dan

Penggunaan Dana PNBP tahun anggaran sebelumnya


3.1.6.4 SPP-TUP PNBP TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan

dapat diajukan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP) apabila UP tidak mencukupi


3.1.6.5 Maksimal Pencairan (MP) dana PNBP MP = maksimum pencairan dana PNBP PPP = proporsi pagu pengeluaran

terhadap pendapatan JS = jumlah setoran JPS = jumlah pencairan dana sebelum

nya s/d SPM terakhir diterbit kan


SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf d

4. Penerbitan SPM 4.1 Mekanisme Penerbitan SPM 4.1.1 Penerimaan dan pengujian SPP - Pemeriksaan kelengkapan SPP oleh

petugas penerima SPP - Pengisian check list kelengkapan SPD - Pencatatan dalam Buku Pengawasan

Penerimaan SPP - Pembuatan/penandatanganan tanda

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 2.1

DIP = (PPP x JS) – JPS

13

terima SPP - Penyampaian SPP ke penerbit SPM (pasal 5 angka 1)

4.1.2 Pengujian SPP oleh Pejabat Penerbit SPM

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung SPP

- Pemeriksaan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA

- Pemeriksaan kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja dicapai dengan indikator keluaran

– Pemeriksaan kebenaran hak tagih yang menyangkut :

Pihak yang menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, no. Rekening, nama bank, NPWP)

Nilai tagihan (kesesuaian/ kelayakannya dengan prestasi kerja dicapai sesuai spesifikasi teknis tercantum dalam kontrak

Jadwal waktu pembayaran - Pemeriksaan pencapaian tujuan/

sasaran kegiatan sesuai indikator keluaran tercantum dalam DIPA atau spesifikasi teknis dalam kontrak


4.1.3 Penerbitan SPM 4.1.3.1 SPM-UP/TUP/GUP/LS SPM diterbitkan dalam rangkap 3 - lembar ke satu dan kedua : untuk

KPPN - lembar ketiga : sebagai pertinggal di

Satker (pasal 5 angka 3)


4.1.3.2 SPM-UP a. PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP

berdasarkan DIPA atas permintaan Bendahara Pengeluaran yang

14

dibebankan pada MAK transit (pasal 7 ayat (1)) b. Pemegang Uang Muka (PUM) Pengajuan SPM-UP bendahara yang

dibantu oleh beberapa PUM, dilampiri daftar rician jumlah yang dikelola oleh masing-masing PUM

(pasal 7 ayat (5)) c. Klasifikasi Belanja dengan UP - UP dapat diberikan untuk pengelua

ran-pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja : 5211, 5212, 5213, 5241 dan 5811

(pasal 7 ayat (7) huruf a) - Pengecualian

Pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Dirjen Perbendaharaan

Pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetap kan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan setempat

(pasal 7 ayat (7) huruf b) d. Besaran UP UP dapat diberikan setinggi-tingginya - ½ pagu DIPA menurut klasifikasi

yang diijinkan diberikan UP, maksimal Rp. 50 juta, untuk pagu s/d Rp. 900 juta

- 1/18 pagu DIPA menurut klasifikasi yang diijinkan diberikan UP, maksimal Rp. 100 juta untuk pagu diatas Rp. 900 juta s/d 2,4 milyar

- 1/24 pagu DIPA menurut klasifikasi yang diijinkan diberikan UP, maksimal Rp. 200 juta untuk pagu

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 1 huruf a SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 1 huruf a

15

diatas Rp. 2,4 milyar (pasal 7 ayat (7) huruf c) e. Perubahan besaran UP Perubahan besaran UP ditetapkan

oleh Dirjen Perbendaharaan (pasal 7 ayat (7) huruf d) f. Pengisian kembali UP Dapat diberikan bila dana UP telah

digunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP diterima

(pasal 7 ayat (7) huruf e) g. Kode kegiatan SPM UP - Rupiah Murni : 0000.0000.825111 - PLN : 9999.9999.825112 - PNBP : 0000.0000.825113 (pasal 7 ayat (10)) h. Penggantian UP Penggantian UP diajukan ke KPPN

dengan SPM-GUP (pasal 7 ayat (11))

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 1 huruf a

4.1.3.3SPM-TUP (Tambahan Uang Persediaan) a. Pengajuan TUP (Tambahan Uang

Persediaan) TUP dapat diajukan bila Satker/SKS

memerlukan dana melebihi sisa dana UP tersedia

(pasal 7 ayat (7) huruf f) b. Besaran TUP - TUP sebesar Rp. 200 juta untuk

klasifikasi belanja diperbolehkan diberi UP, diberikan oleh Kepala KPPN

- TUP diatas Rp. 200 juta untuk klasifikasi belanja diperbolehkan diberi UP, harus mendapat dispensasi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

(pasal 7 ayat (7) huruf g)


16

c. Persyaratan TUP - Kebutuhan mendesak/tidak dapat

ditunda - Digunakan paling lama 1 (satu)

bulan sejak tanggal SP2D - Sisa dana TUP tidak habis diguna-

kan dalam 1 (satu) bulan disetor ke Rekening Kas Negara

- Bila tidak disetor, satker tidak diberi TUP sepanjang sisa tahun anggaran

- Pengecualian diputuskan oleh kepala Kanwil Ditjen Perbendahara an atas usul Kepala KPPN

(pasal 7 ayat (8) d. Lampiran TUP - Rincian Rencana Penggunaan Dana

Kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang diminta kan TUP

- Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir

- Surat Pernyataan bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS

(pasal 7 ayat (9)) e. Kode Kegiatan TUP - Rupiah Murni : 0000.0000.825111 - PLN : 9999.9999.82512 - PNBP : 0000.0000.82513 (pasal 7 ayat (10))

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf a angka 2

4.1.3.4 SPM-GUP (Ganti Uang Persediaan) a. Penggantian UP Penggantian UP diajukan ke KPPN

dengan SPM-GUP (pasal 7 ayat (11)) b. Lampiran/kelengkapan SPM-GUP - Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 10 ayat (3) SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2

17

(SPTB) - Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)

yang dilegalisir Kuasa PA/pejabat yang ditunjuk

(pasal 7 ayat (11)) c. SPM-GUP bagi PUM - Bendahara pengeluaran dapat

membagi UP kepada beberapa UP - SPM-GUP bagi PUM yang realisasi

penggunaan UP nya sekurang-kurangnya 75% dapat dilakukan tanpa menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai 75%

(pasal 6 ayat (3))

huruf b angka 4 SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 1 huruf a Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 11 ayat (7)

5. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5.1 Prosedur Penerbitan SP2D 5.1.1 Penyampaian SPM ke KPPN 5.1.1.1PA/Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk

menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket penerimaan SPM pada KPPN melalui Kantor Pos, kecuali bagi satker yang masih menerbitkan SPM secara manual tida perlu ADK (pasal 8 angka 1)


5.1.1.2 SPM Gaji Induk sudah diterima paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran (pasal 8 angka 2)

5.1.1.3 Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM

- Memeriksa kelengkapan SPM - Mengisi check list kelengkapan SPM - Mencatat Daftar Pengawas Penyelesai

an SPM - Meneruskan check list ke Seksi

Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut (pasal 8 angka 3)

18

5.1.2 Lampiran SPM 5.1.2.1SPM-LS Belanja Pegawai a. Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan

gaji/lembur/honor dan vakasi ditandatangani kuasa PA/pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran

b. Surat-surat Keputusan Kepegawaian (bila terjadi perubahan pada daftar gaji)

c. Surat Keputusan Pemberian Honor/ Vakasi dan SPK lembur

d. Surat Setoran Pajak (SSP) (pasal 9 angka 2 huruf a)

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 angka 4 huruf b butir 1

5.1.2.2 SPM-LS Non Belanja Pegawai - Resume Kontrak/SPK atas Daftar

Nominatif Perjalanan Dinas - SPTB - Faktur Pajak dan SSP (pasal 9 angka 2 huruf b)


5.1.2.3 SPM-TUP - Rincian Rencana Penggunaan Dana - Surat Dispensasi Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200 juta

- Surat Pernyataan dari Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk yang menyata kan

Dana TUP digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D

Sisa dana TUP disetor ke Rekening Kas Negara

Tidak untuk membiayai pengelua-ran yang seharusnya dibayar secara langsung



19

5.1.2.4 SPM-GUP - SPTB - Faktur Pajak dan SSP (pasal 9 angka 2 huruf d)


5.1.3 Pengujian SPM oleh KPPN 5.1.3.1Jenis pengujian SPM Pengujian SPM oleh KPPN meliputi

pengujian substantif dan formal (pasal 11 ayat (1))

SE Men PU No.05/SE/M/ 2006 angka romawi III 2 huruf c

5.1.3.2 Pengujian Substantif - Menguji kebenaran perhitungan

tagihan tercantum dalam SPM - Menguji ketersediaan dana pada

kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut

- Menguji kelengkapan dokumentasi dasar penagihan

Ringkasan Kontrak/SPK Surat keputusan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

- Menguji SPTB - Menguji Faktur Pajak dan SSP nya (pasal 11 ayat (2))


5.1.3.3 Pengujian Formal - Mencocokkan tanda tangan pejabat

penandatangan SPM dengan spesimen tanda tangan

- Memeriksa cara penulisan/pengisian/ jumlah uang dalam angka dan huruf

- Memeriksa kebenaran penulisan (tidak boleh ada cacat)

(pasal 11 ayat (3))


5.1.4 Keputusan Hasil Pengujian SPM 5.1.4.1 Penerbitan SP2D Penerbitan SP2D bilamana SPM

memenuhi persyaratan untuk diterbit-kan SP2D (pasal 12 ayat (1) huruf a)


20

5.1.4.2 Pengembalian SPM - Bila SPM tida memenuhi syarat (pasal 12 ayat (1) huruf b)


5.1.5 Pengaturan Pengembalian SPM 5.1.5.1 SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk Dikembalikan paling lambat 3 (tiga)

hari kerja setelah SPM diterima (pasal 12 ayat (2) huruf a)

Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 12 ayat (3) huruf c dan d

5.1.5.2 SPM UP/TUP/GUP/LS Dikembalikan paling lambat 1 (satu)

hari kerja setelah SPM diterima (pasal 12 ayat (2) huruf b)

Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 12 ayat (3) huruf a dan d

5.1.6 Penerbitan SP2D 5.1.6.1Batas Waktu Penerbitan SP2D oleh

KPPN a. SP2D Gaji Induk Paling lambat 5 (lima) hari kerja

sebelum awal bulan pembayaran gaji (pasal 13 ayat (2) huruf a) b. SP2D Non Gaji Paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah SPM diterima dengan lengkap (pasal 13 ayat (2) huruf b) c. SP2D UP/TUP/GUP/LS Paling lambat 1 (satu) hari kerja

setelah diterimanya SPM secara lengkap

(pasal 12 ayat (2) huruf c)

Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 12 ayat (3) huruf b Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 12 ayat (3) huruf c Permen Keu No.134/ PMK.06/2005 pasal 12 ayat (3) huruf a

5.1.6.2Cara Penerbitan SP2D oleh KPPN a. Penandatangan SP2D SP2D ditandatangani oleh Seksi

Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum

(pasal 12 ayat (3) huruf a) b. Penerbitan SP2D - SP2D diterbitkan dalam rangkap 3

(tiga) - Dibubuhi stempel timbul Seksi Bank


21

/Giro Pos/Bendum - Disampaikan kepada :

Lembar 1 : ke Bank Operasional Lembar 2 : ke Penerbit SPM

dilampiri SPM yang telah dibubuhi cap, telah diterbitkan SP2D tanggal..... nomor......

Lembar 3 : pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi) dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukung

(pasal 13 ayat (3) huruf b)

5.1.7 Daftar Penguji untuk Pengantar SP2D 5.1.7.1Pembuatan Daftar Penguji - Ditandatangani Kepala Seksi-Bank/

Giro Pos/Seksi Bendum, diketahui kepala KPPN dan dibubuhi stempel timbul kepala KPPN

- Dibuat rangkap 3 (tiga) Lembar ke 1 dan ke 2 dilampiri

asli SP2D dikirimkan melalui petugas kurir KPPN ke BI/Bank Operasional/Sentral Giro

Lembar ke 2 ditandatangani oleh BI/Bank Operasional/Sentral Giro dikembalikan ke KPPN melalui petugas kuris yang sama

Lembar ke 3 : pertinggal di KPPN (pasal 14)

6. Pelaporan Realisasi Anggaran 6.1 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBN 6.1.1 Jenis Laporan a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Laporan Arus Kas c. Neraca d. Catatan atas Laporan Keuangan (pasal 15)

a. PP RI No. 24 tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

b. UU No.1/2004 pasal 55

22

6.1.2 Penyusunan Laporan a. Kepala Kantor/Satker selaku Unit

Akuntansi Pengguna Anngaran (UAKPA)

b. Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara

(pasal 15 huruf a, b, c)

a. PP RI No. 24 tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

b. UU No.1/2004 pasal 55 ayat (2)

6.1.3 Kewajiban Penyusunan Laporan 6.1.3.1Kepala Kantor/Satker selaku UAKPA - Wajib membuat

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Arsip Data Komputer (ADK)

- Laporan disampaikan ke : Menteri/Pimpinan Lembaga

secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPAN) dan

KPPN setempat

6.1.3.2 Kepala KPPN selaku Kuasa BUN : - Wajib membuat Laporan Kas Posisi

(LKP) harian dan mingguan - Disampaikan ke :

Dirjen Perbendaharaan up Direktur Pengelolaan Kas Negara

- Tembusan ke : Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan (Pasal 15 huruf b)

a. UU No.1/2004 pasal 55 ayat (2) huruf c

6.1.3.3 Kepala KPPN selaku BUN - Wajib membuat lapora bulanan

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Neraca

- Disampaikan ke Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

untuk diproses

23

- Diteruskan ke Dirjen Perbendaharaan u.p Direktur Informasi dan AKuntansi

(pasal 15 huruf c)

6.2 Laporan Realisasi APBN lainnya Laporan yang menyangkut realisasi APBN

lainnya sepanjang belum dicabut dan masih diperlukan tetap dilaksanakan

(pasal 1 huruf d)

7. Lain-lain 7.1 Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas/UDW/+) - Dibebankan pada MAK uang duka wafat/

tewas - Tanpa memperhatikan pagu dana tersedia

pada MAK berkenan (pasal 16 ayat (1)

7.2 SKPP pegawai pindah - Diterbitkan oleh Kepala Satker - Dalam rangkap 4 (emapat) - Disampaikan ke KPPN - Disahkan Kepala Seksi Perbendaharaan - Surat Pengantar ditandatangani Kepala

KPPN - Distribusi laporan : a. Lembar ke 1 dan ke 3

Dikembalikan ke Satker, selanjutnya Lembar ke 1 diteruskan ke pegawai

yang bersangkutan Lembar ke 3 ke Satker yang baru

b. Lembar ke 2 : dikirim oleh KPPN asal ke KPN/Kantor Pembayar berikutnya

c. Lembar ke 4 : arsip KPPN asa (pasal 16 ayat (4)

7.3 SKPP Pegawai Pensiun - Diterbitkan dalam rangkap 6 (enam)

Lembar ke 1 dan ke 2 : ke PT. Taspen (Perserso)/PT. ASABRI (Persero)

Lembar ke 3 : pegawai yang bersangkutan

24

Lembar ke 4 : ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mewilayahkan PT. Taspen/PT. ASABRI pembayar pensiun

Lembar ke 5 : arsip Bendahara Pengeluaran

Lembar ke 6 : arsip KPPN (pasal 16 ayat (5)

7.4 Kewajiban Bendahara Pengeluaran - Wajib membuat pembukuan seluruh

transaksi keuangan yang dilaksanakan pada satker

(pasal 16 ayat (6)

7.5 Pembuat Daftar Gaji (PDG) - Penujukkan PDG Tiap awal tahun anggaran kuasa PA

menunjuk PDG - Tugas PDG Membuat dan menatausahakan daftar gaji

dan lembur satker (pasal 16 ayat (7))

7.6 Dana PHLN Pembayaran kegiatan berasal dari dana PHLN

dilaksanakan sesuai peraturan Dirjen Perbendaharaan yang berlaku dalam pelaksanaan PHLN

(pasal 18 ayat (1))

7.7 Peraturan yang digantikan Dengan berlakunya Peraturan Dirjen

Perbendaharaan ini - Peraturan Dirjen Perbendaharaan tanggal 9

Mei 2005 No. PER-02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN dan

- Peraturan Dirjen Perbendaharaan tanggal 1 September 2005 No. PER-24/PB/2005 tentang perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-02/PB/2005 dan

- Semua peraturan yang mengatur mekanisme

25

pembayaran dalam pelaksanaan APBN yang ditetapkan Dirjen Anggaran dan Dirjen Perbendaharaan

Yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku (pasal 18 ayat (2))

Documents

Ringkasan - Ditjen Cipta Karyaciptakarya.pu.go.id/ppkeu/file/Per_Jend_Perb_66-PB-05-new.pdf · Kuitansi UP ditandatangani setuju dan lunas bayar oleh Bendahara Pengeluaran (lampiran