REVIU RENCANA STRATEGIS (REVIU RENSTRA) 2019 - 2023REVIU RENCANA STRATEGIS (REVIU RENSTRA) 2019 - 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Komplek Perkantoran Pemkab

REVIU RENCANA STRATEGIS

(REVIU RENSTRA)

2019 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Gedung No. 31 Sekojo

Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690120 Fax. (0711) 7690120 Kode Pos. 30753

Website : dlh.banyuasinkab.go.id, email : [email protected]

REVIU RENCANA STRATEGIS 2019-2023


KABUPATEN BANYUASIN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Reviu

Rencana Strategis (Renstra) 2019 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin dapat diselesaikan.

Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin 2018 - 2023 yang memuat Visi, Misi dan

Program Pembangunan Kabupaten Banyuasin dimana terdapat penambahan

kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan

melalui Dana Bagi Hasil dan Reboisasi (DBH DR) untuk Program Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Reviu Rencana Strategis 2019 –

2023 disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan

kegiatan Lingkungan Hidup guna menentukan rencana, program dan kegiatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran agar dapat berjalan sesuai dengan Visi dan

Misi Bupati Banyuasin, selain itu diharapkan juga dapat menjawab permasalahan-

permasalahan dalam lingkup sektor Lingkungan Hidup di kabupaten Banyuasin

dan lebih khusus permasalahan-permasalahan mengenai Pencemaran

Lingkungan, Kerusakan Lingkungan dan juga Izin Lingkungan bagi pelaku usaha.

Kami menyadari penyusunan ini belum memenuhi harapan akan rencana

strategis yang sebenarnya, namun kami telah berupaya secara maksimal untuk

menyusun sesuai dengan pedoman yang ada. Untuk itu sumbang saran perbaikan

kiranya dapat menyempurnakan Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023 Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dimasa mendatang.

Semoga Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuasin dapat berguna dan bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Pangkalan Balai, 31 Oktober 2019 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN,

Ir. H. IZROMAITA, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19680620 199303 1 004



KABUPATEN BANYUASIN

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Reviu Rencana Strategis 2019 – 2023

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin akan saya laksanakan untuk

pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin,

serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten

Banyuasin Tahun 2018-2023.

Pangkalan Balai, 31 Oktober 2019 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANYUASIN,

Ir. H. IZROMAITA, M.Si PEMBINA TINGKAT I NIP. 19680620 199303 1 004



KABUPATEN BANYUASIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SK RENSTRA PERANGKAT DAERAH

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 5

1.4 Sistemastika Penulisan ...................................................... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan

Hidup ................................................................................. 10

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .............................. 32

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ....................... 34

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup.......... .......................................... 41

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .................................. 42

3.2 Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............... 45

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banyuasin .............................................. 47

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

pada RPJMD ...................................................................... 48

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis ............................................. 59

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangat Daerah........................ 61

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .................... 61

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................................ 62

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan OPD ................................................. 63

6.2 Rencana Kerja Anggaran Program / Kegiatan Dana

Bagi Hasil Reboisasi Tahun 2019 ........................................ 68

6.3 Pendanaan Program / Kegiatan .......................................... 68



KABUPATEN BANYUASIN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN ............. 70

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................ 70

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) .............................................. 71

7.3 Cascading .......................................................................... 73

BAB VIII PENUTUP .................................................................................. 75

LAMPIRAN

SK BUPATI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

STRATEGIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN TAHUN

2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2018 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN 2018 – 2023

SURAT PERNYATAAN

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN

DBH DR TA 2020



KABUPATEN BANYUASIN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ... 32

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional ............................ 32

Tabel 2.2 Data Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan ....................................................... 32

Tabel 2.3 Rekapitulasi Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin Sampai Dengan Tahun 2018 ................................. 34

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2014 – 2018 ................................................................. 35

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin ..................... 40

Tabel 2.6 Tantangan dan Peluang Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 ............................. 41

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ........... 43

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH ........................................ 46

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Dan Kehutanan dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ........... 47

Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS Beserta Faktor Penghambat

Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya......................... 55

Tabel 3.5 Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L ......................... 59

Tabel 3.6 Implikasi RTRW dan KLHS ...................................................... 60

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Perangkat Daerah ................................................................... 61

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Indikator Yang Berkaitan

Dengan Kesekretariatan .......................................................... 61

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ................................ 62

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 – 2023 ................... 69

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2018 – 2023 ................................................................. 69



KABUPATEN BANYUASIN

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD disusun

sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib

dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat

daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuasin sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuasin

Tahun 2014-2018 akan berakhir. Sejalan dengan telah terpilihnya Bupati dan

Wakil Bupati Banyuasin periode Tahun 2018-2023 maka akan dilakukan proses

penyusunan RPJMD sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah, dengan

mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin

merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan sebagai penjabaran Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 Tanggal 15 April 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuasin Periode 2018 – 2023 dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah

Lingkungan Hidup.

Mekanisme penyusunan Rencana Strategis( (Renstra) Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Banyuasin diawali dengan persiapan penyusunan rancangan

awal, penyusunan ancangan Renstra, Forum Perangkat Daerah/Lintas,

penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra. Untuk Tahapan proses

penyusunan Rencana Stategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJPN

RPJPD Provinsi

RPJMN

RPJMD Provinsi RKPD Provinsi. KUA PPAS APBD

RENJA-PD RKA-PD DPA-PD RENSTRA- PD



KABUPATEN BANYUASIN

2

Bersamaan dengan itu, Perangkat Daerah juga harus memulai melakukan

proses penyusunan Renstra PD untuk periode tahun 2018-2023, yang

memperhatikan penjabaran visi dan misi serta tupoksi tiap perangkat daerah.

Proses penyusunan Renstra PD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4846);


Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4851);

7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah



KABUPATEN BANYUASIN

3

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun

1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;


Pengelolaan Kualitas Udara;


Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;


Rencana Kerja Pemerintah;


Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03

Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau (MIH);

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;

24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang

Program Adipura;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan kedua dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten /Kota;



KABUPATEN BANYUASIN

4

27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk

teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota;

28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;


Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan,

Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;


Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun;

32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata

Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang

Kehutanan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD;

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan

tahun 2005-2025;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin;

38. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

40. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan

Air Limbah ke Air atau Sumber Air;

41. Peraturan Daerah Kabupaten banyuasin Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun

2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26);



KABUPATEN BANYUASIN

5


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

43. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2016 Nomor 182);

44. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor

63).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuasin untuk menyempurnakan dalam mengatur arah

perkembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun yang diketahui dan diharapkan dapat direspon oleh semua

pemangku kepentingan. Renstra ini akan dapat berdaya guna apabila disertai

dengan komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi dengan

baik dengan pendekatan top down maupun bottom up.

Renstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan,

merupakan pedoman dan panduan bagi seluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Dengan telah disusunnya Renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan

pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin harus lebih terencana dan

terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Renstra 2018 –

2023 juga berfungsi sebagai evaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah

dilaksanakan, serta sebagai bahan perbaikan pada renstra mendatang.

2. Tujuan

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan

daerah di bidang Lingkungan Hidup;

b. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan;

c. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Banyuasin;

d. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan

aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;

e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang

telah direncanakan;

f. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi,

efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan

pada prinsip-prinsip good governance;

g. Melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah serta program Dinas Lingkungan

Hidup untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun;



KABUPATEN BANYUASIN

6

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2023 terdiri dari 8 bab dengan

sistematika penyajian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi

Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra

K/L. Renstra Provinsi dan dengan Renja PD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting

yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Lingkungan

Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu

diatasi melalui Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas

Lingkungan Hidup, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, serta

uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas

Lingkungan Hidup. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Lingkungan

HIdup ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana Dinas Lingkungan Hidup (Proses, Prosedur, Mekanisme)

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup



KABUPATEN BANYUASIN

7

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup

berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya,

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Subbab ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan,

sebagai wujud tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat

daerah. Tantangan dan peluang dapat diperoleh dari hasil analisis terhadap

Renstra K/L, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provonsi Sumatera Selatan,

hasil telaah RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup

Subbab ini berisi tentang permasalahan pelayanan Dinas LIngkungan Hidup

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam

dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Subbab ini memuat tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait

dengan visi, misi, serta program Bupati dan wakil Bupati terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas

Lingkungan Hidup dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sumatera Selatan

Bagian ini menjelaskan faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan

Dinas LIngkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH

ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Provinsi Sumatera Selatan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi

pelayanan DLH ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

Apabila DLH tidak berkorelasi dengan kebijakan dalam RTRW dan hasil

KLHS, maka pada bagian ini diberi penjelasan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direviu kembali faktor-faktor dari pelayanan DLH yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan DLH ditinjau dari:

a. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

c. Sasaran jangka menengah dari Renstra Provinsi Sumatera Selatan;

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah



KABUPATEN BANYUASIN

8

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya

dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan

isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian dibagian ini diperoleh

informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui

Renstra Dinas LIngkungan Hidup

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran harus disertai dengan indikator kinerja

serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan. Cara merumuskan tujuan dan

sasaran sebagai berikut.

a. Tujuan PD

Tujuan PD merupakan penyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh

setiap PD dalam satu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan

realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan

menangani isu strategis setiap PD. Tujuan PD harus dapat menggambarkan

fungsi pelayanan sesuai tupoksi setiap OPD. Perumusan tujuan dapat

dilakukan dengan membalikkan penyataan isu, permasalahan, dan peluang

menjadi kalimat positif yang ringkas. Pernyataan tujuan merupakan kalimat

aktif, dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan arah keinginan/preferensi

dan satu kata benda yang menjelaskan obyek yang menjadi menjadi fokus

perhatian. Dalam menentukan tujuan harus disertai dengan indikator kinerja

yang terukur dan target selama lima tahun kedepan. Pernyataan tujuan

dijabarkan dalam 1 (satu) atau lebih sasaran PD.

b. Sasaran PD

Sasaran PD merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. sarkan pada tugas dan fungsi PD

atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap PD. Pernyataan

sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, dan disusun dengan diawali

dengan kata seperti meningkatnya atau menurunnya. Hal penting yang perlu

diperhatikan bahwa sasaran PD yang ditetapkan merupakan sasaran pada

level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term

outcome atau outcome untuk jangka menengah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang

menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai. Sedangkan

kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih

agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan

dan sasaran akan dicapai. Dalam merumuskan strategi dapat dilakukan melalui

metode analisis SWOT. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional,



KABUPATEN BANYUASIN

9

yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PD yang menjadi tugas dan

fungsi PD. Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi

kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi

agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan

untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi

Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan harus

selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja

Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran

yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan

indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat

daerah yang merujuk pada indikator program pada BAB VI.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah - kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak slanjut.

LAMPIRAN



KABUPATEN BANYUASIN

10

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Banyuasin mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur

lalu lintas antar provinsi sekaligus mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan untuk

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya

saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin adalah perangkat daerah yang

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah yang struktur organisasi dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas

Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun

2016. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin merupakan penggabungan

dari Badan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan

Pemakaman Kabupaten Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah.

2.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin merupakan Dinas

yang dibentuk dari penggabungan dua perangkat daerah, antara Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Banyuasin dengan Dinas Kebersihan

Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kabupaten Banyuasin, berdasarkan pada:


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai tugas pokok yaitu

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup.

Adapun Fungsinya adalah :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum,

perlengkapan, kepegawaian, keuangan, program dan administrasi

ketatausahaan lainnya;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang meliputi

pengkajian lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian, penataan

Hukum Lingkungan Hidup serta pembinaan pengendalian lingkungan hidup;

3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup;



KABUPATEN BANYUASIN

11

4. Pelaksanaan pengawasan pencegahan, penanggulangan pencemaran,

kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

5. Pelaksanaan proses izin lingkungan sebagai syarat terbitnya izin usaha dan

atau kegiatan.

Selanjutnya penjabaran tugas dan fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup

diuraikan ke dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 182 Tahun 2016, yaitu:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sesuai kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi :

a. Pimpinan dan perumusan kebijakan kegiatan kesekretariatan dan bidang

Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Hidup, dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

b. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah

Pusat;

c. Pengkoordinasian dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana

dan program, pemantauan, analisis, serta evaluasi perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

d. Pemfasilitasi dan pembinaan instansi pemerintah, badan usaha dan

masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. Pembina dan pengembangan upaya perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, lingkup kabupaten pada semua pemangku kepentingan;

f. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan

tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Sekretariat melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum,

perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian,

hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan

fungsi bidang – bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusun program kerja sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;

b. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan

penyusunan Produk Hukum Daerah;

d. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;

e. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan

inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;

f. Pelaksanaan kebijakan program lingkungan hidup;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program lingkungan

hidup;

h. Penyelenggaraan administrasi keuangan;



KABUPATEN BANYUASIN

12

i. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

j. Penyelenggaraan kepustakaan internal;

k. Penyelenggaraan pengendalian internal;

l. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam

rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas:

a. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;

b. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan

lingkup kerjanya;

c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

ketatalaksanaan;

e. Melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah

tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan

protokol, surat menyurat, telex, faxcimile, telegram, radio

telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;

f. Melaksanakan dan mengelola administrasi barang;

g. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan proses pengangkatan,

penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan

pensiun pegawai;

h. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Nominatif

Pegawai;

i. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kegiatan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan, melaksanakan

tugas:



lingkup kerjanya;

c. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program dan

pelaporan;

d. Mendata urusan lingkungan hidup;

e. Menyiapkan kebijakan program urusan lingkungan hidup;

f. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi-seksi unit

Dinas Lingkungan Hidup;

g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (RENSTRA);

h. Menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

i. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana

Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);



KABUPATEN BANYUASIN

13

j. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);

k. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKjIP);

l. Menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah

dilaksanakan pada dinas lingkungan hidup;

m. Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak lanjut

hasil pengawasan;

n. Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan

laporan hasil pemeriksaan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil

pemeriksaan ke SIM HP;

o. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan aset;

b. Menyampaikan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) /Kerangka

Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;

c. Memantau pelaksanaan anggaran rutin;

d. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;

e. Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian

dan penerimaan negara bukan pajak;

f. Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah Membayar

(SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar,

buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya;

g. Memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang akan

disampaikan ke atasan;

h. Melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan barang;

i. Melaksanakan pengusulan penghapusan barang;

j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan

lingkungan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi lingkungan dan

pengkajian dampak lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan tugas:

a. Penginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;

b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH);

c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan



KABUPATEN BANYUASIN

14

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM);

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

f. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis dayadukung dan

dayatampung lingkungan;

g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto

(PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,mekanisme

insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

h. Pengsinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;

j. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;

k. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;

l. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

m. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;

n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

o. Pemfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

p. Pemfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS);

q. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

r. Pngembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman

hayati

s. Pengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit

Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);

t. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

u. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

v. Pelaksanaan proses izin lingkungan;

w. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

x. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil

emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

y. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;

z. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;

aa. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

bb. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;

cc. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;

dd. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

ee. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman



KABUPATEN BANYUASIN

15

hayati;

ff. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

gg. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana

pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan

kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kabupaten;

hh. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

ii. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam;

jj. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

pengelolaan daerah penyangga hutan;

kk. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan

kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;

ll. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam

dan sekitar kawasan hutan;

mm. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) dalam pemanfaatan Sumber Daya Hayati (SDH) di kawasan

hutan;

nn. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan hutan;

oo. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan

ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten;

pp. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan

jasa lingkungan di kawasan hutan;

qq. Penyiapan bahan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;

rr. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan


ss. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam

dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

tt. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi di

sekitar kawasan hutan;

uu. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di

dalam dan sekitar kawasan hutan;

vv. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga

hutan;

ww. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

melaksanakan tugas:




KABUPATEN BANYUASIN

16


lingkup kerjanya;

c. Menginventarisasikan data dan informasi sumberdaya alam;

d. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH);

e. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM);

f. Memantau dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

g. Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

h. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup;

i. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik

Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,

mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);

j. Mensinkronisasikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

k. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;

l. Menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;

m. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

n. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

o. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

p. Mengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

q. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

r. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS);

s. Memantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

t. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati;

u. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

3.2 Seksi Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin



KABUPATEN BANYUASIN

17

lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan

Hidup);

d. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);

e. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan

(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

f. Melaksanakan proses izin lingkungan;

g. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

h. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan

profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);




bidang tugasnya.

3.3 Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan

tugas:



lingkup kerjanya;

c. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;

d. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;

e. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

f. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;

g. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;

h. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan,dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

i. Memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman

hayati;

j. Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

k. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana

pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana

pengelolaan kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kabupaten;

l. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan

dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

m. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam;

n. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis

pengelolaan daerah penyangga hutan;

o. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan


p. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di

dalam dan sekitar kawasan hutan;



KABUPATEN BANYUASIN

18

q. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) dalam pemanfaatan Sumber Daya Hayati (SDH) di

kawasan hutan;

r. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan

hutan;

s. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi,

pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten;

t. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan

pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan;

u. Menyiapkan bahan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;

v. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama

dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;

w. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta

alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

x. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa

konservasi di sekitar kawasan hutan;

y. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat

di dalam dan sekitar kawasan hutan;

z. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah

penyangga hutan;

aa. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan kebersihan jalan, trotoar

dan fasilitas umum lainnya, sampah dan tinja serta Pengelolaan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) dan Tinja dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun (B3) serta proses penerbitan rekomendasi perizinan penanganan

dan pengakutan sampah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh

pihak lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;

b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk

setiap kurun waktu tertentu;

c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;

d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu

diurai oleh proses alam;

f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;

g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;

h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;



KABUPATEN BANYUASIN

19

i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;

j. Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

k. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;

l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;

m. Penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

sampah;

n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping;

o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah;

q. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dan kemitraan dengan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan,

perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu

daerah Kabupaten;

y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah

Kabupaten;

z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan,


aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan alat

angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) medis;



KABUPATEN BANYUASIN

20

ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3);

ff. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4.1 Seksi Pengurangan Sampah, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;

d. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;

e. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;

f. Membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

g. Membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu

diurai oleh proses alam;

h. Membina pendaur ulangan sampah;

i. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;

j. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan

produk;

k. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

4.2 Seksi Penanganan Sampah, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;

d. Mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;

e. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;

f. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan

sampah;

g. Menetapkan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir

(TPA) sampah;

h. Mengawas terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping;

i. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;

j. Memberi kompensasi dampak negatip kegiatan pemrosesan akhir

sampah;



KABUPATEN BANYUASIN

21

k. Melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten lain dankemitraan dengan

badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan

sampah;

l. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

m. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan

sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh

swasta;

n. Melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah

dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

o. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasankinerja

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

q. Melaksanakan kegiatan pengolahan limbah cair, tinja dan lumpur;

r. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

4.3 Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), (pengajuan, perpanjangan,


d. Melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten;

e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara

limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah

Kabupaten;

f. Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (pengajuan, perpanjangan,


g. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

h. Melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam

satu daerah Kabupaten;

i. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

j. Melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) medis; memantauan dan pengawasan terhadap

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);



KABUPATEN BANYUASIN

22




tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

melaksanakan tugas pembinaan guna terwujudnya upaya konservasi sumber

daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,

pemantauan kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan.


a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;

b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;

c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;

d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

e. Penentuan baku mutu lingkungan;

f. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium

lingkungan);

g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;

h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi

dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian

peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat;

l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi

dan non institusi;

m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi;

n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber

pencemar institusi dan non institusi;

o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;

p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;

q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta

penghentian) kerusakan lingkungan;

r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan;

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5.1. Seksi Pemantauan Lingkungan, melaksanakan tugas:




KABUPATEN BANYUASIN

23


lingkup kerjanya;

c. Melaksanakan pemantauan kualitas air;

d. Melaksanakan pemantauan kualitas udara;

e. Melaksanakan pemantauan kualitas tanah;

f. Melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;

g. Menentukan baku mutu lingkungan;

h. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan

(laboratorium lingkungan);




tugasnya.

5.2. Seksi Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;

d. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non

institusi;

e. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,

rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

f. Menentukan baku mutu sumber pencemar;

g. Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan

pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan

hidup kepada masyarakat;

h. Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi

dan non institusi;

i. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non

institusi; dan

j. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

sumber pencemar institusi dan non institusi;



l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasanya sesuai dengan

tugasnya.

5.3. Seksi Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;



KABUPATEN BANYUASIN

24

d. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;

e. Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian

serta penghentian) kerusakan lingkungan;

f. Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan

restorasi) kerusakan lingkungan;

g. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

6. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian

sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta pembinaan

terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi.


a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak

sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;

f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

g. Sosialisasi tata cara pengaduan;

h. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas

usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan


i. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

j. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

l. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan

hidup daerah;

m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum

lingkungan;

n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan


o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,



KABUPATEN BANYUASIN

25

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait

dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

r. Pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak

Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan


s. Penetapan tanah adat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum

Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat

(MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

t. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);

u. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

v. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungandan

Pengelolaan Lingkungan Hidup;

w. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

x. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PPLH);

y. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum

Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

z. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama

Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

aa. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama


tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH);

bb. Pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan

hidup;

cc. Pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan

hidup;

dd. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

ee. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;

ff. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan

hidup;

gg. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan;



KABUPATEN BANYUASIN

26

hh. Penyiapan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup;

ii. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;

jj. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan

hidup;

kk. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;

ll. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

mm. Pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan

Nasional;

nn. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

6.1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan

tugas:



lingkup kerjanya;

c. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;

d. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatanyang

tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup;

e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;

f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;

h. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;

i. Mensosialisasikan tata cara pengaduan;

j. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat

atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup;




tugasnya.

6.2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan

yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;



KABUPATEN BANYUASIN

27

d. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

e. Melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi

penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan;

f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas

lingkungan hidup daerah;

g. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;

h. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan


i. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

j. Menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara

terpadu;




tugasnya.

6.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:



lingkup kerjanya;

c. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA)

terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. Mengindentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan

keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal

atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

e. Menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat

Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

f. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat

(MHA);

g. Membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA);

h. Menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA),

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan


i. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Petugas

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);



KABUPATEN BANYUASIN

28

j. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan

pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas

Lingkungan Hidup (PPLH);

k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait

Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);

l. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama


tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);

m. Menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan

kerjasama Masyrakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup

(PPLH);

n. Mengembangkan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup;

o. Mengembangkan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup;

p. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan

hidup;

q. Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;

r. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli

lingkungan hidup;

s. Melaksanakan identifikasi kebutuhan pendidikan pelatihan dan

penyuluhan;

t. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan lingkungan hidup;

u. Mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;

v. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan

hidup;

w. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;

x. Membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;

y. Mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan

nasional;

z. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan


melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup adalah

merupakan bagian dari perangkat daerah yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan

pemerintahan atau penunjang urusan pemerintah yang diselenggarakan.

Sedangkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah

sebagai berikut :

1. UPTD. Laboratorium Lingkungan terdiri dari :



KABUPATEN BANYUASIN

29

1.1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) melaksanakan tugas kegiatan

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang

pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan

SOP Laboratorium Lingkungan. Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD.

Laboratorium Lingkungan;

b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;

c. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

UPTD Laboratorium Lingkungan;

d. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan


e. Menyelenggarakan pengkajian monitoring dan evaluasi program kerja


f. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan

pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah

laboratorium;

g. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja;

h. Melaksanakan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan

contoh uji parameter kualitas lingkungan;

i. Melaksanakan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas

lingkungan;

j. Menandatangani Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan bertanggung jawab

penuh terhadap hasil yang tertera pada Sertifikat Hasil Uji (SHU);

k. Melaksanakan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian

parameter kualitas lingkungan;

l. Melaksanakan validasi klaim ketidakpastian pengujian;

m. Melaksanakan peraawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium

lingkungan;

n. Menjaga komitmen manajemen mutu sesuai registrasi sertifikasi

akreditasi;

o. Melaksanakan dokumentasi system menajemen mutu laborarotium;

p. Melaksanakan penanganan pengaduan hasil pengujian;

q. Melaksanakan pekerjaan pembuatan model simulasi pengendalian

pencemaran lingkungan;

r. Memberikan layanan informasi kualitas lingkungan hidup tingkat tapak;

s. Melaksanakan inventarisasi sumber – sumber emisi / efluen didaerah

tapak;

t. Membantu melaksanakan pengawasan terhadap industry dengan

mengambil sampel dan data – data lain;

u. Melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengarahan

pelaksaan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan;

v. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan atau unit kerja

lain;



KABUPATEN BANYUASIN

30

w. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di

lingkungan UPTD Laboratorium Lingkungan;

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha melaksanakan tugas :

a. Menyusun program kerja UPTD Laboratorium Lingkungan;

b. Mengelola kearsipan UPTD Laboratorium Lingkungan;

c. Mengelola keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan;

d. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan UPTD Laboratorium

Lingkungan;

e. Mengelola barang UPTD Laboratorium Lingkungan;

f. Mengelola data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem

informasi UPTD Laboratorium Lingkungan;

g. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggarab (DPA) sesuai dengan

lingkup kerjanya;

h. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh

kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pengujian laboratorium

beserta dokumen terkait;

i. Mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen – dokumen yang

berhubungan dengan Laborarorium Lingkungan dalam jangka waktu

tertentu;

j. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan


k. Menyiapkan, memelihara dan mendistribusikan laporan hasil pengujian

laboratorium ke pelanggan serta bagian dokumentasi dan informasi;

l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Tata

Usaha;

m. Melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. UPTD. Persampahan terdiri dari :

2.1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan tugas pelayanan

pengelolaan kebersihan di wilayah kecamatan dalam Kabupaten

Banyuasin. Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun dan mengusulkan rencana dan program kerja UPTD

Persampahan;

b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;

c. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

UPTD Persampahan;

d. Menyelenggarakan pengkajian pe

Documents

REVIU RENCANA STRATEGIS (REVIU RENSTRA) 2019 - 2023REVIU RENCANA STRATEGIS (REVIU RENSTRA) 2019 - 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Komplek Perkantoran Pemkab