Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi ... fileakuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran tahun 2016

Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016

Pengadilan Tinggi Palembang

Jl. Jend. Sudirman KM: 3,5 Palembang

Telp: (0711) 311666, 352900

Fax: (0711) 311666

Website: www.ptpalembang.go.id

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung”

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | ii

Kata Pengantar

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel serta

untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Reviu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2016.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2016 merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas

penggunaan anggaran tahun 2016. Laporan Kinerja Tahun 2016 ini telah membandingkan antara

Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta Capaian Kinerja.

Secara umum target kinerja Pengadilan Tinggi Palembang telah berhasil dicapai dengan

baik. Capaian Kinerja yang diperoleh pada tahun 2016 tidak terlepas dari dukungan seluruh

Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang baik bidang teknis maupun non teknis.

Melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada masa mendatang dapat lebih ditingkatkan

baik perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan perencanaan kinerja

Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, April 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

H. CHAIDIR, SH., MH. HAKIM UTAMA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | iii

Ringkasan Eksekutif

Di dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palembang mengacu kepada Tujuan,

Sasaran Strategis dan Target Kerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Tinggi Palembang telah

menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis. Keenam Sasaran Strategis tersebut diukur dengan 9

indikator kinerja dan 19 target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja tahun 2016 terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan

dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu :

a. Sasaran peningkatan penyelesaian perkara

b. Sasaran peningkatan tertib administrasi perkara

c. Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

d. Sasaran peningkatan kualitas pengawasan.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebesar

94,85%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel :

1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Penyelesaian perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 95% 91,9% 96,7%

b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan 95% 88,3% 92,9%

c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan 95% 100% 105%

d. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% 100% 100%

e. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 100% 100% 100%

f. Persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan 100% 100% 100%

g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 3 bulan 96% 99% 103%

h. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka


i. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka


Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 100,62%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | iv

2. Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Tertib Administrasi Perkara


a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang

disampaikan secara lengkap 100% 100% 100%

b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi

Perkara 100%

3. Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: i. Kasasi

95% 54,4% 57,2%

ii. Peninjauan Kembali 95% 77,3% 81,3%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Akseptabilitas

Putusan Hakim 69,25%

4. Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan


Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus (Sesuai SK KMA No: 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan)

95% 95% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan 100%

5. Sasaran Strategis 5 : Peningkatan Kualitas Pengawasan


a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 95% 100% 105,2%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Kualitas

Pengawasan 102,6%

6. Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia


a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 100% 100% 100%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial 100% 92,8% 92,8%

c. Persentase tingkat kelulusan eksaminasi calon hakim tingkat

banding 100% 100% 100%

d. Persentase tingkat kelulusan fit and proper test calon panitera

pengganti 100% 93,75% 93,75%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara 96,64%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK ix

DAFTAR BAGAN x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi 2

C. Struktur Organisasi 3

D. Aspek Strategis Organisasi 11

E. Sistematika Penyajian 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 14

1. Pernyataan Visi 14

2. Pernyataan Misi 15

3. Tujuan dan Sasaran Strategis 17

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok 20

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 28

B. Analisis Capaian Kinerja 30

C. Realisasi Anggaran 47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | vi

BAB IV PENUTUP

Penutup 52

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi 57

2. Indikator Kinerja Utama 59

3. Rencana Kinerja Tahun 2016 65

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 67

5. Matriks Reviu Renstra 2015-2019 71

6. Pengukuran Kinerja 77

7. Pernyataan Telah Direviu 80

8. Check List Reviu 82

9. SK Tim Reviu LKjIP Tahun 2016 84

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan 1

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 17

Tabel 2.2 Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran Strategis dan IKU 21

Tabel 2.3 Tabel Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang 23

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palembang 26

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja 2016 29

Tabel 3.2 Capaian Sasaran 1 Peningkatan Penyelesaian Perkara 31

Tabel 3.3 Persentase Perkara yang Diselesaikan 32

Tabel 3.4 Jumlah Perkara Masuk Tahun 2016 33

Tabel 3.5 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan 33

Tabel 3.6 Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 3 Bulan 34

Tabel 3.7 Capaian Sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara 35

Tabel 3.8 Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding yang Disampaikan Secara Lengkap 36

Tabel 3.9 Persentase Berkas Perkara yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis 37

Tabel 3.10 Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim 37

Tabel 3.11 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 38

Tabel 3.12 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK 39

Tabel 3.13 Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan 39

Tabel 3.14 Persentase Amar Putusan Perkara yang Dapat Diakses Secara Online dalam Maksimal 1

Hari Kerja Sejak Diputus Tahun 2014 - 2016 40

Tabel 3.15 Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan 41

Tabel 3.16 Penanganan Pengaduan Tahun 2014 - 2016 41

Tabel 3.17 Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti 42

Tabel 3.18 Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 43

Tabel 3.19 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial 43

Tabel 3.20 Diklat Teknis Yudisial yang Diikuti Se-Wil Hukum PT Palembang 2015–2016 44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | viii

Tabel 3.21 Persentase Pegawai yang Lulus Teknis Yudisial 45

Tabel 3.22 Diklat Teknis Yudisial yang Diikuti Se-Wil Hukum PT Palembang Tahun 2016 45

Tabel 3.23 Persentase Tingkat Kelulusan Eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding 46

Tabel 3.24 Persentase Tingkat Kelulusan Fit and Proper Test Calon Panitera Pengganti 46

Tabel 3.25 Fit and Proper Test dlm Rangka Promosi Jabatan yang Pernah Diikuti Se-Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Palembang 46

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi 47

Tabel 3.27 Realisasi Belanja Pegawai DIPA 01 48

Tabel 3.28 Realisasi Belanja Barang DIPA 01 49

Tabel 3.29 Realisasi Belanja Modal DIPA 01 49

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Dirjen Badilum Tahun 2016 50

Tabel 3.31 Rincian DIPA 03 Badan Peradilan Umum 50

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016 51

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | ix

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi DIPA 01 48

Grafik 3.2 Realisasi Anggaran DIPA 03 50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | x

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisai Pengadilan Tinggi Palembang 4

Bagan 2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang 16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang 2016 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1964 tanggal 08 September 1964 yang meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam

daerah-daerah tingkat I Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Pada Tahun 1980 terbit Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi

Tanjung Karang dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Pada Tahun 1982

terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang pembentukan

Pengadilan Tinggi Jambi dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Pada

Tahun 2004 dibentuk pula pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004.

Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung

membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri yaitu :

Tabel 1.1 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan

No Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

1. Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA

Khusus Wilayah Kota Palembang

2. Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB Wilayah Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi

Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara

3. Pengadilan Negeri Kayuagung Wilayah Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan

Ilir

4. Pengadilan Negeri Sekayu Wilayah Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin

5. Pengadilan Negeri Muaraenim Wilayah Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten

Penukal Abad Komering Ilir

6. Pengadilan Negeri Baturaja

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

7. Pengadilan Negeri Lahat Wilayah Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat

Lawang

8. Pengadilan Negeri Prabumulih Wilayah Prabumulih

9. Pengadilan Negeri Pagaralam Wilayah Pagaralam

Pengadilan Tinggi Palembang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa

berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip


peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama Tahun 2016, maka Pengadilan Tinggi Palembang

perlu untuk merevisi Laporan Linerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Palembang selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan

peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 yang menyatakan :

❖ Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di

tingkat banding (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

❖ Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat 2

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum yang telah diubah pertama

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49

Tahun 2009).

❖ Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

❖ Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang

(Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 kedua dengan Undang-

Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Palembang mempunyai memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Tinggi

2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis

yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan

kepegawaian

3. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku

hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap


jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum

4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi

pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta

5. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi

peradilan.

C. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan dan Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.


Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang tergambar di bawah ini :


Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas, Pengadilan Tinggi Palembang dipimpin

oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi

mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan terdapat

jabatan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua

membawahi dua bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat empat

bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda

Tipikor, dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural adalah Sekretaris terdapat dua

Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian dan Kepala Bagian Umum &

Keuangan. Untuk Kepala Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai dua Kepala Sub

Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program & Anggaran dan Kepala Sub Bagian

Kepegawaian & Teknologi Informasi. Sedangkan Kepala Bagian Umum dan Keuangan

mempunyai dua Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga dan Kepala

Sub Bagian Keuangan & Pelaporan. Masing-masing Kepala Sub Bagian mempunyai staf,

sedangkan Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang sesuai struktur organisasi

Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Tinggi

a. Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi pada

Pengadilan

b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di peradilan tingkat

banding dan peradilan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan

c. Menunjuk hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang

hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan

d. Menyerahkan pelaksana administrasi perkara kepada Panitera Pengadilan, Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1986 pasal 53

e. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera,

sekretaris

f. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan

menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

g. Dalam melaksanakan pengawasan Ketua Pengadilan dapat memberi petunjuk, teguran

dan peringatan yang dipandang perlu

h. Membagikan berkas perkara dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada majelis Hakim untuk dilaksanakan.


2. Wakil Ketua

a. Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan

b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya

c. Sebagai koordinator pengawasan.

3. Majelis Hakim

Bertugas memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam

hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para

pihak dan saksi. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam

persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana

tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan.

4. Panitera

Dalam melaksanakan tugas pokok, Panitera Pengadilan Tinggi Palembang menyelenggarakan

fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian

dukungan di bidang teknis

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana

d. Pelaksanaan pengelolaan perkara tipikor

e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi

perkara

f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan

administrasi kepaniteraan

g. Pembinaan teknis kepaniteraan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan.

5. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran

b. Pelaksanaan urusan kepegawaian

c. Pelaksanaan urusan keuangan

d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik


f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan

kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. Panitera Muda Perdata

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara gugatan dan

permohonan

c. Pelaksanaan registrasi perkara banding

d. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan

e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan Tinggi

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan

Tinggi

g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi

h. Pelaksanaan penerimaan salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel

A kepada Pengadilan Pengaju

i. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

j. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

Panitera Muda Hukum

k. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan

l. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Muda Pidana

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara banding

b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara pidana

c. Pelaksanaan registrasi perkara banding

d. Pelaksanaan registrasi perkara pidana


e. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penujukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan Tinggi

f. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis

Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi

g. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan

h. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah putus dan diminutasi

i. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel

A kepada Pengadilan Pengaju

j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

panitera muda hukum

l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8. Panitera Muda Tipikor

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Panitera Muda Tipikor mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelahaan kelengkapan berkas perkara tipikor

b. Pelaksanaan registrasi perkara tipikor

c. Pelaksanaan distribusi perkara tipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim dari Ketua Pengadilan

Tinggi

d. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara

e. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi

f. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara Bundel

A kepada Pengadilan pengaju

g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap

h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke

panitera muda hukum

i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh panitera.


9. Panitera Muda Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokonya Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara

b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara

c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara

d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara

e. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara

f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan

transparansi perkara

g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran

b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan

pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan

pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kerja pegawai, administrasi jabatan

fungsional dan pengurusan askes/BPJS dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan

kepegawaian

c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelahaan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata

laksana

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai

tugas :

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan

b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta

perlengkapan dan perpustakaan

c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengeleloaan

barang milik negara serta pelaporan keuangan


e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran,

pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan

laporan.

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata

laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi

serta penyusunan laporan.

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan

penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan,

perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan,

perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negera dan pelaporan

keuangan serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. Panitera Pengganti

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, panitera pengganti menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan

b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan

c. Pelaksanaan penyusunan berita acara sidang

d. Pelaksanaan penyatuan berkas secara kronologis/berurutan

e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara di putus dan

diminutasi.

f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah di minutasi kepada panitera muda

sesuai dengan jenis perkara, untuk di teruskan kepada panitera Muda Hukum.


D. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Palembang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang peradilan untuk mendukung keberhasilan

pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Berikut ini aspek

strategis pengadilan Tinggi Palembang :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Manajemen penanganan perkara berorientasi pada peningkatan pemberian pelayanan hukum

yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi

badan peradilan. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan tugas dan

fungsinya di Pengadilan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu :

a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung

SIPP merupakan layanan informasi berbasis teknologi yang didalamnya terdapat

pencatatan informasi perkara yang lengkap. Dengan SIPP pimpinan pengadilan dapat

melakukan monitoring performance pengadilan maupun stafnya (misalnya kinerja hakim dalam

menangani perkara). SIPP ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan

perkara dan tertib administrasi. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan

peraturan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang

pedoman informasi di Pengadilan.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Nomor 559/DJU/HK 00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi

Penanganan Perkara di Peradilan Umum.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi

Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.

b. Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS)

Untuk menunjang efektifitas peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016

tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System), aplikasi SIWAS menjadi

instrumen dalam memberi keleluasaan bagi siapa saja untuk menyampaikan pengaduan

melalui aplikasi online yang terkoneksi langsung dengan Badan Pengawasan Mahkamah

Agung. Model pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan kapan saja dan dimana

saja. Untuk menyampaikan pengaduan si pengadu tidak harus mencantumkan identitasnya

secara jelas jika hal itu dipandang akan merugikan pihak yang mengadukan, karena Badan


Pengawasan Mahkamah Agung RI akan menilai dari isi dan materi pengaduannya bukan

dari siapa yang menyampaikan pengaduan itu. Dengan sistem pengaduan ini Mahkamah

Agung membuka diri bagi keterlibatan publik secara luas untuk turut mengawasi kinerja

para aparaturnya. Dukungan dan peran serta masyarakat khususnya para pencari keadilan

dalam mendukung proses peradilan yang jujur dan bersih ikut mempengaruhi kesuksesan

dari sistem pengawasan ini.

Dengan adanya sistem pengawasan ini akan menjadi prevention system bagi seluruh aparatur

pengadilan dari segala tindak penyimpangan karena tujuan akhir dari dibentuknya sistem

SIWAS ini adalah terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara

sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat

mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat,

transparan dan akuntabel.

Hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan meningkatkan kualitas kinerja sumber

daya aparatur Pengadilan Tinggi Palembang sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas putusan

- Mempercepat penyelesaian perkara

- Menguasai SOP sesuai bidang masing-masing

- Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja

- Dukungan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas

dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non

teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia di bidang teknis peradilan,

Mahkamah Agung menetapkan kebijakan-kebijakan dengan melakukan diklat bagi aparatur

pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dengan

mengadakan diklat terkait untuk administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain

itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit dan proper test untuk

pola karir promosi jabatan.


E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palembang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2016. Capaian Kinerja Tahun 2016 diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2016

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian Kinerja (Tapkin) sendiri

merupakan penjabaran Renstra Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana

Kinerja Tahun 2016 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja sebagai

masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek

strategis organisasi serta struktur organisasi.

BAB II: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Rencana

Strategis dan Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2016.

BAB III: Akuntabilitas kinerja, menyajikan catatan kinerja organisasi untuk setiap Pernyataan

Kinerja, SasaranStrategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan menguraikan realisasi

anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: Penutup, menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.


Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) menyebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun

Rencana Strategis untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti Undang-Undang tersebut,

Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 yang merupakan

Perencanaan Jangka Menengah Mahkamah Agung yang memuat visi, misi, tujuan, strategis,

kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Mahkamah

Agung periode lima tahun. Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung telah berdasarkan

pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Penugasan

RPJMN 2015-2019 terhadap Mahkamah Agung tercakup pada Program Peningkatan Penegakan

Hukum yang berkeadilan dan Mahkamah Agung melakukan langkah konkrit, berkaitan dengan

kebijakan Presiden (Nawacita) antara lain reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas

korupsi, bermartabat dan terpercaya.

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Pengadilan Tinggi Palembang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-

2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019. Rencana Strategis

adalah dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Palembang untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Perencanaan

strategis berupa visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan melalui pelaksanaan

program secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015-2019 yang disahkan oleh Ketua

Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan Visi

Pengadilan Tinggi Palembang yaitu:

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”

Pernyataan visi ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan di

lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Selatan dan

membawahi Pengadilan Negeri di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.


Makna Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,

keluhuran. Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai lembaga peradilan

yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dalam memutus perkara.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan Pengadilan Tinggi Palembang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Rumusan

misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan

b. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada

masyarakat

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

d. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku


Bagan 2.1. Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Palembang

VISI: “Mewujudkan Pengadilan Tinggi

Palembang Yang Agung”

MISI:

1. Mewujudkan peradilan yg

sederhana, cepat, biaya ringan

dan transparan.

2. Meningkatkan sumber daya

aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada

masyarakat

3. Meningkatkan pengawasan dan

pembinaan yang efektif & efisien

4. Meningktakan tertib

administrasi dan manajemen

peradilan yg efektif & efisien

5. Mengupayakan tersedianya

sarana & prasarana peradilan

sesuai dgn ketentuan yg berlaku

TUJUAN:

▪ Terwujudnya peradilan

yang memenuhi rasa

keadilan bagi pencari

keadilan

▪ Setiap pencari keadilan

dapat menjangkau badan

peradilan.

▪ Mewujudkan aparatur

peradilan yang

berintegritas &

akuntabel


3. Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai

dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun

tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang seperti termuat dalam Rencana

Strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel.

SASARAN STRATEGIS merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis

Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi

Palembang pada tahun 2015 sampai dengan 2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan tertib administrasi perkara

3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

5. Peningkatan kualitas pengawasan

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

INDIKATOR KINERJA UTAMA diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Palembang telah menetapkan

indikator kinerja dan indikator kinerja tersebut telah direview untuk mempertajam sasaran

strategis.

Hubungan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1: Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Penjelasan Indikator

Kinerja Utama

1 Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan


a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara pidana yang diminutasi dengan jumlah perkara pidana yang diregister (sisa perkara ditambah jumlah perkara yang masuk)

b. Persentase perkara perdata yang

Perbandingan antara perkara perdata yang diminutasi


diselesaikan dengan jumlah perkara perdata yang diregister (sisa perkara ditambah jumlah perkara yang masuk)

c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan

Perbandingan antara perkara tipikor yang diminutasi dengan jumlah perkara tipikor yang diregister (sisa perkara ditambah jumlah perkara yang masuk)

d. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan

e. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan

f. Persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan

Perbandingan antara sisa perkara tipikor yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara tipikor yang harus diselesaikan

g. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Perbandingan perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara pidana yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)

h. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Perbandingan perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara perdata yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)

i. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Perbandingan perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara tipikor yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)


2. Peningkatan tertib administrasi perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas perkara yang diajukan banding

b. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

3. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: i. Kasasi ii. Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus dikurangi yang mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali 100%

2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau peradilan

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus (Sesuai SK KMA No: 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Perbandingan amar putusan perkara pidana, perdata, tipikor yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara pidana, perdata, tipikor

3 Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel

1. Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan jumlah temuan yang dilaporkan

2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh sertifikat diklat teknis dengan jumlah SDM teknis yang mengikuti diklat

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

Perbandingan antara SDM non teknis yang diajukan


teknis non yudisial untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa, auditor dengan jumlah SDM non teknis yang mengikuti diklat

c. Persentase tingkat kelulusan eksaminasi calon hakim tingkat banding

Perbandingan antara jumlah hakim yang lulus eksaminasi calon hakim tingkat banding dengan jumlah hakim yang mengikuti eksaminasi calon hakim tingkat banding

d. Persentase tingkat kelulusan fit and proper test calon panitera pengganti

Perbandingan antara jumlah pegawai yang lulus fit and proper test calon panitera pengganti dengan jumlah pegawai yang diusulkan mengikuti fit and proper test calon panitera pengganti

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

PROGRAM UTAMA merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan.

KEGIATAN POKOK adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Palembang, perlu ditetapkan

berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi

dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi

Palembang mengacu pada Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran stategis:

a. Peningkatan penyelesaian perkara

b. Peningkatan tertib administrasi perkara

c. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung


Kegiatan pokoknya berupa pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan

Administrasi. Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan kualitas pengawasan

b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Hubungan antara Program, Kegiatan, Sasaran dan indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 2.2: Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

PROGRAM

UTAMA

KEGIATAN

POKOK

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

a. Peningkatan

penyelesaian perkara

a. Persentase perkara pidana yg

diselesaikan

b. Persentase perkara perdata yg

diselesaikan

c. Persentase perkara tipikor yg

diselesaikan

d. Persentase sisa perkara pidana yg

diselesaikan

e. Persentase sisa perkara perdata yg

diselesaikan

f. Persentase sisa perkara tipikor yg

diselesaikan

g. Persentase perkara pidana yg

diselesaikan dlm jangka waktu

maksimal 3 bulan

h. Persentase perkara perdata yg


maksimal 3 bulan

i. Persentase perkara tipikor yg


maksimal 3 bulan

b. Peningkatan tertib

administrasi perkara

a. Persentase berkas perkara yg

diajukan banding yg disampaikan

secara lengkap

b. Persentase berkas perkara yg

diregister dan siap didistribusikan

ke Majelis

c. Peningkatan

akseptabilitas

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

i. Kasasi


putusan Hakim ii. Peninjauan Kembali

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

a. Peningkatan kualitas

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yg ditindaklanjuti

b. Peningkatan kualitas

SDM

a. Persentase pegawai yang lulus

diklat teknis yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus

diklat teknis non yudisial

c. Persentase tingkat kelulusan

eksaminasi calon hakim tingkat

banding

d. Persentase tingkat kelulusan fit and

proper test calon panitera pengganti

c. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan

Persentase amar putusan perkara yang

dapat diakses secara on line dalam

maksimal 1 hari kerja sejak diputus

(Sesuai SK KMA No: 1-

144/KMA/SK/I/ 2011 tanggal 5

Januari 2011 tentang Pedoman

Pelayanan Informasi di Pengadilan)


Tabel 2.3: Tabel Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palembang

VISI : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”

MISI :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No

Tujuan

Sasaran

Target

Kebijakan

Program

Target

Uraian Indikator

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudnya

peradilan yang

memenuhi rasa

keadilan bagi

pencari keadilan

Peningkatan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase perkara

pidana yang diselesaikan

b. Persentase perkara

perdata yang

diselesaikan

c. Persentase perkara

tipikor yang diselesaikan

d. Persentase sisa perkara


e. Persentase sisa perkara

perdata yang

diselesaikan

95%

95%

95%

100%

100%

95%

95%

95%

100%

100%

95%

95%

95%

100%

100%

95%

95%

95%

100%

100%

97%

97%

97%

100%

100%

Peningkatan

penyelesaian

putusan perkara

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

a. Penyelesaian perkara

pidana

b. Penyelesaian perkara

perdata

c. Penyelesaian perkara

tipikor

d. Penyelesaian sisa

perkara pidana

e. Penyelesaian sisa

perkara perdata


f. Persentase sisa perkara


g. Persentase perkara


dalam jangka waktu

maksimal 3 bulan

h. Persentase perkara

perdata yang

diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal

3 bulan

i. Persentase perkara


dalam jangka waktu

maksimal 3 bulan

100%

95%

95%

95%

100%

96%

96%

96%

100%

97%

96%

96%

100%

98%

96%

96%

100%

99%

99%

99%

f. Penyelesaian sisa

perkara tipikor

g. Penyelesaian perkara

pidana dalam jangka

waktu maksimal 3

bulan

h. Penyelesaian perkara

perdata dalam jangka

waktu maksimal 3

bulan

i. Penyelesaian perkara

tipikor dalam jangka

waktu maksimal 3

bulan

Peningkatan

Tertib

Administrasi

Perkara

a. Persentase berkas

perkara yang diajukan

banding yang

disampaikan secara

lengkap

b. Persentase berkas

perkara yang diregister

dan siap didistribusikan

ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan

akseptabilitas

Persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya

hukum :

85%

95%

95%

95%

95%


putusan Hakim i. Kasasi

ii. Peninjauan Kembali

80 % 95% 95% 95% 95%

2 Setiap pencari

keadilan dapat

menjangkau

peradilan

Peningkatan

aksesbilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

Amar putusan perkara yang

dapat di akses secara online

dalam maksimal 1 hari kerja

saat di putus

- 95% 95% 97% 99% Pengembangan

sistem informasi

- peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan

- dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI

1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu satu hari sejak perkara putus

2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola data

3 Mewujudkan

aparatur

peradilan yang

berintegritas dan

akuntabel

Peningkatan

kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal


90%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan

kwalitas

pengawasan


1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas

2. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan external secara berkualitas

Peningkatan

kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang

lulus diklat teknis

yudisial

b. Persentase pegawai yang

lulus diklat teknis non

yudisial

c. Persentase tingkat

kelulusan calon hakim

tingkat banding

d. Persentase tingkat

kelulusan fit and proper

test calon panitera

pengganti

100%

100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan

kualitas SDM



1. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek teknis

2. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan bimtek non teknis

3. Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi


B. Perjanjian Kinerja 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Perjanjian

kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2016 disajikan pada

tabel dibawah ini:

Tabel 2.4: Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palembang

NO SASARAN INDIKATOR TARGET


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Pidana

- Perdata

- Tipikor

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Pidana

- Perdata

- Tipikor

c. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

- Pidana

- Perdata

- Tipikor

100% 100% 100%

95% 95% 95%

96% 96% 96%

2. Peningkatan

akseptabilitas putusan

hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum :

a. Kasasi

b. Peninjauan Kembali

95%

95%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan

banding yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke majelis

c. Rasio Majelis hakim terhadap Perkara

100%

100%

100%

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

Peradilan (acces to justice)

Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat

dipublikasikan

100%

5. Peningkatan kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal


95%

100%


6. Peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia

a. Persentase pegawai yang lulus diklat tehnis

yudisial

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non tehnis

yudisial

c. Persentase hakim yang lulus eksaminsasi

putusan

100%

100%

100%

Kegiatan Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp 21.038.543.000,-

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp 71.063.000,-


Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran

yang telah dialokasikan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2016 merupakan pencapaian atas

target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2015 – 2019.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja. Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel hasil pengukuran

kinerja berikut ini. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun

2016 secara umum Pengadilan Tinggi Palembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target

indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian di sisi lain masih

terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja, sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai

targetnya.

CAPAIAN = REALISASI

X 100%

TARGET


Tabel 3.1: Hasil Pengukuran Kinerja 2016

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAR

GET

Reali

sasi

Capai

an

1 Peningkatan

penyelesaian

perkara

a. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan 95% 91,9% 96,7%


diselesaikan 95% 88,3% 92,9%

c. Persentase perkara tipikor yang

diselesaikan 95% 100% 105%

d. Persentase sisa perkara pidana yang


e. Persentase sisa perkara perdata yang


f. Persentase sisa perkara tipikor yang


g. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 3 bulan

96% 99% 103%

h. Persentase perkara perdata yang


maksimal 3 bulan 96% 100% 104%

i. Persentase perkara tipikor yang


maksimal 3 bulan 96% 100% 104%


2 Peningkatan Tertib

Administrasi

Perkara

a. Persentase berkas perkara yang

diajukan banding yang disampaikan

secara lengkap

100% 100% 100%

b. Persentase berkas perkara yang

diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis 100% 100% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi

Perkara 100%

3 Peningkatan

Akseptabilitas

Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

i. Kasasi 95% 54,4% 57,2%

ii. Peninjauan Kembali 95% 77,3% 81,3%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan

Hakim 69,25%

4 Peningkatan

Aksesibilitas

Masyarakat

Terhadap Peradilan

Persentase amar putusan perkara yang

dapat diakses secara on line dalam maksimal

1 hari kerja sejak diputus (Sesuai SK KMA

No: 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tanggal 5

95% 95% 100%


(Acces to Justice) Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan)

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat

terhadap Peradilan (Acces to Justice) 100%

5 Peningkatan

Kualitas

Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti 95% 100% 105,2%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yg ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan 102,6%

6 Peningkatan

Kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat

teknis yudisial 100% 100% 100%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

teknis non yudisial 100% 92,8% 92,8%

c. Persentase tingkat kelulusan

eksaminasi calon hakim tingkat

banding

100% 100% 100%

d. Persentase tingkat kelulusan fit and

proper test calon panitera pengganti 100% 93,75% 93,75%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Kualitas SDM 96,64%

*) capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan

perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Analisis hasil capaian kinerja Pengadilan

Tinggi Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1 : PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase perkara pidana yang diselesaikan

2. Persentase perkara perdata yang diselesaikan

3. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan

4. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan

5. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan

6. Persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan

7. Persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

8. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

9. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan


Tabel 3.2: Capaian Sasaran 1 Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama

Realisasi Target

2016

Capaian

2014 2015 2016 2014 2015 2016

a. Persentase perkara pidana yang

diselesaikan


diselesaikan

c. Persentase perkara tipikor yang

diselesaikan

d. Persentase sisa perkara pidana yang

diselesaikan

e. Persentase sisa perkara perdata yang

diselesaikan

f. Persentase sisa perkara tipikor yang

diselesaikan

g. Persentase perkara pidana yang


maksimal 3 bulan

h. Persentase perkara perdata yang


maksimal 3 bulan

i. Persentase perkara tipikor yang


maksimal 3 bulan

90,2%

80,6%

85%

100%

100%

100%

89,7%

89,5%

99,4%

95,9%

89,6%

100%

100%

100%

100%

99%

95%

100%

91,9%

88,3%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

96%

96%

96%

94,9%

84,8%

89,5%

100%

100%

100%

94,4%

94,2%

99,4%

100%

94%

105%

100%

100%

100%

103%

104%

104%

96,7%

92,9%

105%

100%

100%

100%

103%

104%

104%

Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 95,2% 100,8% 100,62%

Catatan : Tahun 2016 IKU Pengadilan Tinggi Palembang direviu

Sasaran strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran utama dalam

Rencana Strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Palembang dengan mengukur tingkat

penyelesaian perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara.

Sasaran ini menggunakan 9 Indikator Kinerja Utama. Data pada Tabel 3.2 diatas

menunjukkan bahwa Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 sebesar

100,62%. Nilai capaian tahun 2016 hampir sama dengan capaian tahun 2015 dan meningkat

dibandingkan tahun 2014.


Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palembang masih terus

berupaya untuk melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga dapat

mempertahankan Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara.

Analisis Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

a. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN

(PIDANA, PERDATA DAN TIPIKOR)

Tabel 3.3: Persentase Perkara yang Diselesaikan

Jenis Perkara

Ta

hun

Keadaan Perkara

Realisasi Target Capaian

Sisa

Perkara

Tahun

Sebelu

mnya

Perkara

Masuk

Jumlah

perkara

yang harus

Diselesaik

an

Jumlah

perkara yang

telah

diselesaikan

Sisa

Akhir

1. Pidana

2. Perdata

3. Tipikor

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

10

21

7

27

33

15

2

3

0

204

150

203

143

112

122

18

11

6

214

171

210

170

145

137

20

14

6

193

164

193

137

130

121

17

14

6

21

7

17

33

15

16

3

0

0

90,2%

95,9%

91,9%

80,6%

89,6%

88,3%

85%

100%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

94,9%

100%

96,7%

84,8%

94%

92,9%

89,5%

105%

105%

*Sisa Perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan *Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Ukuran realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara

perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (sisa perkara ditambah jumlah

perkara yang masuk). Data pada tabel 3.3 diatas menunjukkan perbandingan capaian persentase

penyelesaian perkara pidana, perdata maupun tipikor dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Pada tahun 2016, capaian penyelesaian perkara pidana sebesar 96,7% dan perkara perdata sebesar

92,9%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan capaian

penyelesaian perkara tipikor sebesar 105% sama dengan capaian tahun 2015. Adapun alasan yang

menyebabkan capaian penyelesaian perkara pidana belum mencapai target adalah disebabkan

adanya jumlah perkara yang masuk di akhir tahun 2016 sebanyak 17 perkara.

Tabel 3.4 dibawah ini menunjukkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016, mulai

bulan Januari sampai dengan Desember. Pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah total perkara-


perkara pidana, perdata dan tipikor yang masuk pada akhir tahun bulan Oktober, November, dan

Desember sebanyak 78 perkara, dan dari jumlah tersebut tidak dapat selesai dan menjadi sisa

tunggakan perkara di tahun berikutnya sebanyak 33 perkara. Mengacu pada Surat Edaran Ketua

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan dimana penyelesaian perkara

pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Maka wajar pada

umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November, dan Desember belum bisa putus

pada akhir tahun berjalan dan menjadi tunggakan perkara di tahun berikutnya.

Tabel 3.4: Jumlah Perkara Masuk Tahun 2016

Jenis

Perkara

Jumlah Perkara Masuk Tahun 2016 Jml

Perkara

Masuk

(Okt -

Des)

Sisa

Perkara

Masuk

Tahun

2016

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Pidana 13 14 10 20 33 12 10 16 27 18 17 17 52 17

Perdata 10 9 15 20 4 11 2 14 12 10 8 7 25 16

Tipikor 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0

Total 23 23 26 41 37 24 12 31 40 29 25 24 78 33

b. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Tabel 3.5. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Jenis

Perkara Tahun

Sisa Perkara yang

Harus Diselesaikan

Tahun Sebeleumnya

Sisa Perkara

yang

Diselesaikan

*Realisasi Target Capaian

Pidana 2013 27 27 100% 100% 100%

2014 10 10 100% 100% 100%

2015 21 21 100% 100% 100%

2016 7 7 100% 100% 100%

Perdata 2013 35 35 100% 100% 100%

2014 27 27 100% 100% 100%

2015 33 33 100% 100% 100%

2016 15 15 100% 100% 100%

Tipikor 2013 1 1 100% 100% 100%

2014 2 2 100% 100% 100%

2015 3 3 100% 100% 100%

2016 0 0 100% 100% 100%

*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)


Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan adalah

perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

(tahun sebelumnya). Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya disebabkan karena perkara yang

masuk pada akhir tahun, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Pada tabel 3.5

diatas menunjukkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 22

perkara, dengan rincian: pidana 7 perkara, perdata 15 perkara dan tipikor tidak ada sisa perkara.

Seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan tahun 2016. Tabel 3.5 juga menunjukkan data

sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, bahwa capaian penyelesaian sisa perkara selalu

mencapai target 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang terhadap sisa

perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

c. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG

DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 3 BULAN

Tabel 3.6: Persentase Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Maksimal 3 bulan

Tahun Perkara

Jumlah

Perkara

yang Telah

Diselesaikan

Perkara yang

Telah

Diselesaikan

Dlm Jangka

Waktu Lebih

dari 3 Bulan

Perkara yang

Telah

Diselesaikan

dalam Jangka

Waktu Maksimal

3 Bulan

*Realis

asi Target Capaian

2015

Pidana 164 1 163 99% 95% 104%

Perdata 130 - 130 100% 95% 105%

Tipikor 14 - 14 100% 95% 105%

2016

Pidana 193 1 192 99% 96% 103%

Perdata 121 - 121 100% 96% 104%

Tipikor 6 - 6 100% 96% 104%

*Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan jumlah perkara yang

telah diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3

bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa

perkara).

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara pada

tahun 2014 Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 2 tentang Penyelesaian


Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan

yang mengatur penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Banding maksimal menjadi 3 (tiga)

bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Berdasarkan pada tabel 3.6 diatas, capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam

waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2016 mencapai 103% perkara pidana, 104% perkara

perdata, 104% perkara tipikor. Hal ini menunjukkan Pengadilan Tinggi Palembang telah

melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung dengan maksimal.

SASARAN 2 : PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

Tabel 3.7: Capaian Sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara

Indikator Kinerja

Realisasi

2013 2014 2015 2016

a. Persentase berkas perkara yang diajukan

banding yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara 100% 100% 100% 100%

Sasaran strategis peningkatan tertib administrasi perkara dimaksudkan untuk

menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan

pelayanan peradilan kepada masyarakat dengan mengukur tertib administrasi berkas yang diajukan

banding secara lengkap, diregister dan didistribusikan ke majelis. Data pada tabel 3.7 diatas

menunjukkan capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara pada tahun 2016

mencapai 100%.


Analisis Sasaran 2: Peningkatan Tertib Administrasi Perkara adalah sebagai berikut :

a. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN

BANDING YANG DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP.

Tabel 3.8: Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding yang Diajukan Secara Lengkap

Tahun

Jumlah Berkas

Perkara yang

Diajukan Banding

Jumlah Berkas

yang Disampaikan

Lengkap

Jumlah Berkas

yang

Disampaikan

Tidak Lengkap


2016 331 331 - 100% 100% 100%

2015 273 273 - 100% 100% 100%

2014 365 365 - 100% 100% 100%

*Perbandingan jumlah berkas yang disampaikan lengkap dengan jumlah berkas yang diajukan banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan

disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding

yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas perkara yang diajukan

banding. Sesuai pada tabel 3.8 diatas, selama tahun 2016 berkas perkara yang diajukan banding di

Pengadilan Tinggi Palembang sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) berkas perkara (pidana,

perdata, dan tipikor). Setelah ditelaah seluruh berkas yang masuk tersebut disampaikan secara

lengkap. Dengan demikian realisasi dan capaian berkas perkara yang diajukan banding dan

diterima di Pengadilan Tinggi Palembang secara lengkap tahun 2016 dapat mencapai target 100%

dan capaian tersebut sama dengan tahun 2014 dan 2015.

Capaian tersebut diperoleh karena berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan

Negeri telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang harus

dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat

mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding. Hal ini menunjukkan efektifitas

pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang dalam hal tertib administrasi

perkara.

b. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIREGISTER

DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE MAJELIS


Tabel 3.9: Persentase Berkas Perkara yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis

Tahun Jumlah Berkas yang

Diterima di Kepaniteraan

Jumlah Berkas yang

Diregister dan Siap

Didistribusikan ke Majelis


2016 331 331 100% 100% 100%

2015 273 273 100% 100% 100%

2014 365 365 100% 100% 100%

*Perbandingan jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis dengan jumlah berkas yang diterima di kepaniteraan

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima di kepaniteraan dengan berkas perkara

yang didistribusikan ke majelis. Berdasarkan tabel 3.9 diatas capaian target persentase berkas

perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis pada tahun 2016 mencapai target 100%.

Kondisi ini tercapai karena seluruh berkas perkara yang masuk pada tahun 2016 yaitu sejumlah

331 berkas (pidana, perdata, dan tipikor) seluruhnya sudah diregister dan didistribusikan ke

Majelis.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis pada tahun 2016 sama dengan capaian pada tahun 2014 dan 2015. Hal ini menunjukkan

bahwa administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Palembang telah berjalan

sebagaimana semestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat

diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara dan semua

berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM

INDIKATOR KINERJA :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 3.10: Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja Capaian Tahun

2014 2015 2016

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:

i. Kasasi


45%

107%

45,7%

83%

57,2%

81,3%

Capaian Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan

Hakim 76% 64,3% 69,2%

Sasaran strategis peningkatan akseptabilitas putusan hakim dimaksudkan untuk

menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan pelayanan hukum


kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim.

Sesuai pada tabel 3.10 diatas, secara umum capaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan

hakim pada tahun 2016 mencapai 69,2%. Hal ini menunjukkan pelayanan hukum yang diberikan

kepada masyarakat meningkat.

Analisis Sasaran 3: Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN

UPAYA HUKUM KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Tabel 3.11: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun Pekara Banding

yang Putus

Perkara yang

Mengajukan Kasai

Perkara yang

Tidak

Mengajukan

Kasasi


2014 347 214 133 38,3% 85% 45%

2015 308 188 120 38,9% 85% 45,7%

2016 320 146 174 54,4% 95% 57,2%

*Perbandingan perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak mengajukan

upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding (pidana, perdata dan tipikor) yang sudah

putus. Sesuai pada tabel 3.11 diatas, pada tahun 2016 realisasi persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 54,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencari

keadilan pada Pengadilan Tinggi Palembang yang dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi

Palembang sebesar 54,4% dan sisanya 45,6% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya

mengajukan upaya hukum Kasasi. Artinya putusan banding oleh Hakim Tingkat Banding belum

seluruhnya dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa. Namun demikian realisasi persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya dan memperoleh capaian 57,2%.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun belum seluruhnya putusan tingkat banding

dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, namun terdapat peningkatan penerimaan

masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2016.


Tabel 3.12: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun Pekara Kasasi

yang Putus

Perkara yang

Mengajukan PK

Perkara yang

Tidak

Mengajukan PK


2014 127 18 109 85,8% 80% 107%

2015 123 26 97 78,9% 95% 83%

2016 66 15 51 77,3% 95% 81,3%

*perbandingan perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali dengan perkara Kasasi yang sudah diputus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

PK adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang tidak mengajukan

upaya hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata dan tipikor) yang sudah putus.

Berdasarkan pada tabel 3.12 diatas, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum PK pada tahun 2016 sebesar 77,3%. Realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang

ditetapkan sebesar 95%.

Data ini menunjukkan bahwa upaya salah satu pihak berperkara untuk mengajukan

Peninjauan Kembali semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh putusan Kasasi tersebut belum

dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara atau sekedar upaya untuk menunda

eksekusi.

SASARAN 4 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP

PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)

INDIKATOR KINERJA :

• Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam maksimal 1 hari kerja

sejak diputus.

Tabel 3.13: Capaian Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan


2014 2015 2016

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara

online dalam maksimal 1 hari kerja sejak putus 100% 105% 100%

Sasaran strategis peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dimaksudkan

untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Palembang dalam

memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang

sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi, yang salah satunya penyelesaian perkara

dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Palembang.


Berdasarkan pada tabel 3.13 diatas rata-rata capaian sasaran peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap pengadilan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan setiap tahunnya

Pengadilan Tinggi Palembang telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan

mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Analisis Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE AMAR PUTUSAN PERKARA YANG

DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM MAKSIMAL 1 HARI KERJA SEJAK

DIPUTUS

Tabel 3.14: Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses

secara online dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus Tahun 2014 – 2016

Tahun

Jumlah Perkara yang

Telah diselesaikan

Jumlah Perkara yang

dipublikasikan dan dapat dilihat

di website Pengadilan Tinggi

Palembang

*Realisasi

%

Target Capaian

2014

2015

2016

347

308

320

347

308

305

100%

100%

95%

95%

95%

95%

105%

105%

100%

*perbandingan jumlah perkara yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang telah selesai

Ukuran realisasi persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam

maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah perbandingan amar putusan perkara pidana, perdata,

tipikor yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara pidana, perdata dan tipikor yang telah

diselesaikan. Dari tabel 3.14 diatas menunjukkan pada tahun 2016 persentase perkara yang dapat

dipublikasikan mencapai target 95%. Jumlah perkara yang putus pada tahun 2016 dan sudah

dapat diakses secara online dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 305 perkara

(pidana, perdata, dan tipikor). Seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan di

website Pengadilan Tinggi Palembang melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran

Perkara). Pengadilan Tinggi Palembang juga mempublikasikan putusan perkara melalui Direktori

Putusan Mahkamah Agung RI.

Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat

dipublikasikan pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan

Tinggi Palembang terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi

peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.


SASARAN 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.15: Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan


2014 2015 2016

a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang

Ditindaklanjuti

111%

100%

118%

100%

105,2%

100%

Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan 105,5% 109% 102,6%

Sasaran strategis peningkatan kualitas pengawasan dimaksudkan untuk menggambarkan

upaya Pengadilan Tinggi Palembang untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan bagi seluruh

lapisan masyarakat. Tabel 3.15 diatas menunjukkan capaian sasaran Peningkatan Kualitas

Pengawasan dari tahun ke tahun rata-rata 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan

Tinggi Palembang untuk menjaga terwujudnya pelayanan peradilan yang memberikan rasa

keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Analisis Sasaran 5: Peningkatan Kualitas Pengawasan

A. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG

DITINDAKLANJUTI

Tabel 3.16. Penanganan Pengaduan Tahun 2014-2016

Tahun

Jumlah

Pengad

uan

Pengaduan sudah selesai

ditindaklanjuti Pengaduan

Belum Selesai

Ditindaklanju

ti

*Realisasi Target Capaian Tidak

Layak

Proses

Layak

Proses

Jumlah

Pengaduan

Sudah Selesai

Ditindaklanjuti

2014

2015

2016

7

13

10

-

-

7

7

13

3

7

14

10

1

-

-

100%

107%

100%

90%

90%

95%

111%

118%

105,2%

*perbandingan jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan

(teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Tabel 3.16 diatas

menunjukkan data jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2016


sejumlah 10 pengaduan. Jumlah pengaduan tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap

pengadilan.

Sejalan dengan penurunan jumlah pengaduan yang masuk, pada tahun 2016 realisasi

persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalan 100% dan capaian diperoleh sebesar

105,2%. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang dalam

meningkatkan kualitas pengawasan untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan dan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

B. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI

Tabel 3.17: Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun 2016

2014 2015 Target Realisasi Capaian

Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan eksternal dengan jumlah

temuan yang dilaporkan. Persentase temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai target

sebesar 100%, karena seluruh temuan pada tahun 2016 telah ditindaklanjuti.

Adapun hasil temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 yaitu temuan dalam

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap 9 Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan

Tinggi Palembang. Hasil temuan tersebut berupa :

- Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berupa Majelis Hakim tidak teliti dalam

menjalankan tugasnya memutus perkara karena putusan yang dibacakan atau diucapkan dalam

persidangan berbeda dengan putusan yang tertulis.

- Pelanggaran Disiplin PNS berupa kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi di bidang

perkara pidana yaitu menghilangkan berkas bundel

SASARAN 6 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

INDIKATOR KINERJA :


b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial




Tabel 3.18: Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Capaian

2015 2016

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial 100% 100%

b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial 100% 92,8%

c. Persentase tingkat kelulusan eksaminasi calon Hakim Tingkat

Banding - 100%

d. Persentase tingkat kelulusan fit and proper test calon Panitera

Pengganti - 93,75%

Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 100% 96,64%

Sasaran Peningkatan efektifitas kualitas sumber daya manusia dimaksud untuk

menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Palembang untuk meningkatkan kapabilitas dan

manajemen sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam

menyelenggarakan peradilan.

Analisis Sasaran 6: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

a. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT

TEKNIS YUDISIAL

Tabel 3.19 Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Tahun

Jumlah Pegawai yang

Dikirim Mengikuti

Diklat Teknis Yudisial

Jumlah Pegawai yang

Lulus Diklat Teknis

Yudisial


2016 65 65 100% 100% 100%

2015 1 1 100% 100% 100%

*persentase perbandingan jumlah pegawai yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan

jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Berdasarkan tabel 3.19 diatas, realiasi

persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial pada tahun 2016 adalah 100%.

Berikut ini data diklat teknis yudisial yang diikuti.


Tabel 3.20: Diklat Teknis Yudisial yang Diikuti Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015-2016

Tahun No Nama Diklat

Jumlah Peserta

yang dikirim

mengikuti

Diklat

Jumlah

Peserta yang

lulus Diklat

2016 1 Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum 7 7

2 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor) Angkatan XVII Tahun 2016 1 1

3

Pelatihan Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP

(Case Tracking System / CTS) versi 3.1.1 untuk Empat

Lingkungan Peradilan di Wilayah Palembang

19 19

4

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan

Pidana Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh

Indonesia

1 1

5 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 6 6

6 Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Bagi

Ketua Pengadilan Negeri 3 3

7 Diklat SPPA Kerjasama dengan Kemenkumham RI

Angkatan V 1 1

8

Diklat Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Lingkungan Hidup Angkatan II Kerjasama dengan UNDP

REDD +

2 2

9 Pelatihan untuk Pelatih Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung

RI 2 2

10 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim dalam

Perkara Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 1 1

11 Diklat SPPT Kerjasama dengan Kemenkumham RI 2 2

12 Pelatihan Sertifikasi Mediator Difasilitasi oleh Impartial

Mediator Network (IMN) 2 2

13 Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) bagi Penegak Hukum Seluruh Indonesia 8 8

14

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Dalam Perkara

Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Lingkungan

Peradilan Umum Seluruh Indonesia

2 2

15 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Dalam

Perkara Akses Perempuan Terhadap Keadilan 3 3

16

Diklat Jamuan Ilmiah tentang Rule of Law / Rechasstaat

Peluang dan Tantangan dalam Penegakam Hukum dan

Keadilan di Indonesia bagi Para Ketua Pengadilan Negeri di

beberapa Wilayah di Indonesia

2 2

17 Diklat Kegiatan Penyempurnaan Klasifikasi Perkara Pidana 1 1

18

Pelatihan Sensitifitas Gender dalam Upaya Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Untuk Aparat

Penegak Hukum (APH)

2 2

Jumlah Tahun 2016 65 65


2015 1 Pembekalan SIPP/CTS bagi Panitera 1 1


b. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PEGAWAI YANG LULUS DIKLAT TEKNIS

NON YUDISIAL

Tabel 3.21: Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial

Tahun

Jumlah Pegawai yang

Dikirim Mengikuti Diklat

Teknis Non Yudisial

Jumlah Pegawai yang

Lulus Diklat Teknis

Non Yudisial


2016 14 13 92,8% 100% 92,8%

2015 8 8 100% 100% 100%

*persentase perbandingan jumlah peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta yang dikirim mengikuti diklat

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial

dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Berdasarkan tabel 3.21

diatas realisasi persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial pada tahun 2016 mencapai

92,8% karena seluruh peserta di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang yang dikirim ada

yang tidak lulus mengikuti diklat teknis non yudisial. Hal ini disebabkan peserta yang mengikuti

diklat tersebut mengundurkan diri. Berikut ini data jumlah peserta di Wilayah Hukum Pengadilan

Tinggi Palembang yang mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial.

Tabel 3.22: Diklat Teknis Non Yudisial yang Diikuti Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015 - 2016

Tahun No Nama Diklat

Jumlah Peserta

yang dikirim

mengikuti

Diklat

Jumlah

Peserta yang

lulus Diklat

2016 1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan

XLIX s.d LV Tahun 2016 4 4

2 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II Angkatan

LI s/d LIII Tahun 2016 3 3

3 Kepemimpinan Tingkat III Angkatan VII Tahun 2016 2 2

4 Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Tahun 2016 1 1

5 Diklat Kuasa Penggunan Anggaran Angkatan VII dan VIII

Tahun Anggaran 2016 1 1

6 Diklat Kepemimpinan Tingkat II Pada Pusdiklat Manajemen

dan Kepemimpinan MA-RI Tahun 2016 1 -

7 Diklat Teknis Perencana Tahun 2016 1 1

8 Diklat Pimpinan/Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat

Pertama 1 1



2015 1

2

Diklat Akuntansi Berbasis Akrual

Diklat Akuntansi Berbasis Akrual Wilayah Sumatera Selatan

& Jambi

1

7

1

7


c. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN EKSAMINASI

CALON HAKIM TINGKAT BANDING

Tabel 3.23: Persentase Tingkat Kelulusan Eksaminasi Calon Hakim Tingkat Banding

Tahun Jumlah Hakim yang Ikut

Eksaminasi

Jumlah Hakim yang

Tak Lulus Eksaminasi Realisasi Target Capaian

2016 9 9 100% 100% 100%

2015 0 0 0 100% 100%

2014 0 0 0 100% 100%

2013 4 4 100% 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase tingkat kelulusan eksaminasi calon hakim

tingkat banding pada Tahun 2016 sebesar 100%.

d. INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE TINGKAT KELULUSAN FIT AND

PROPER TEST CALON PANITERA PENGGANTI

Tabel 3.24: Persentase Tingkat Kelulusan Fit and Proper Test Calon Panitera Pengganti

Tahun Jumlah Pegawai yang

Ikut Fit and Proper Test

Jumlah Pegawai yang

Lulus Fit and Proper Test Realisasi Target Capaian

2016 16 15 93,75% 100% 93,75%

2015 0 0 0 100% 0%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase tingkat kelulusan fit and proper test calon

Panitera Pengganti pada Tahun 2016 sebesar 93,75%.Berikut ini data tingkat kelulusan fit and

proper test calon panitera pengganti:

Tabel 3.25: Fit and Proper Test Dalam Rangka Promosi Jabatan yang Pernah Diikuti Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang

Tahun Promosi Jabatan Jumlah Peserta

yang mengikuti

Jumlah Peserta

yang lulus

2016

Fit and Proper Test Panitera di Lingkungan Badan

Peradilan Umum

Fit and Proper Test Untuk Usulan Calon Panitera

Pengganti

2

14

1

14

Jumlah 16 15

2015 Fit and Proper Test Untuk Usulan Calon Panitera

Pengganti 0 0


C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2016 Pengadilan Tinggi Palembang mendapatkan total alokasi anggaran

sebesar Rp 21.109.606.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus

Enam Ribu Rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :

1. DIPA (01) Badan Urusan Adminstrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 21.038.543.000 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Puluh

Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi Belanja Pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja

pegawai. Jumlah belanja pegawai tahun 2016 sebesar Rp. 18.958.510.000,- (Delapan

Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu

Rupiah)

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai

dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan

perjalanan. Jumlah belanja barang tahun 2016 sebesar Rp. 1.487.033.000,- (Satu Miliar

Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)

c. Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal

yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Jumlah belanja modal tahun

2016 sebesar Rp. 593.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah)

Tabel 3.26: Realisasi Anggaran Belanja

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2016

Jenis Belanja Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp) Capaian

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

18.958.510.000

1.487.033.000

593.000.000

18.693.691.543

1.398.325.394

588.672.764

264.818.457

88.707.606

4.327.236

98.61%

94.03%

99.27%


Grafik 3.1: Realisasi DIPA (01)

Tabel 3.27: Realisasi Belanja Pegawai DIPA (01)

No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp)

Realisasi/Pelaksanaan

Rp %

1 Belanja Gaji Pokok PNS 4.527.411.000 4.494.579.760 99.27

2 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.000 (327.761) (642.67)

3 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 322.878.000 319.587.284 98.98

4 Belanja Tunj. Anak PNS 76.420.000 74.609.144 97.633

5 Belanja Tunj. Struktural PNS 71.680.000 59.600.000 83.15

6 Belanja Tunj. Fungsional PNS 10.021.800.000 9.984.600.000 99.63

7 Belanja Tunj. PPh PNS 2.032.303.000 1.952.869.856 96.09

8 Belanja Tunj. Beras PNS 197.211.000 185.250.360 93.94

9 Belanja Uang Makan PNS 633.600.000 631.050.000 99.60

10 Belanja Tunj. Umum PNS 70.716.000 61.170.000 86.50

11 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 50.000.000 0 0

12 Belanja Tunj. Hakim Ad Hoc 900.000.000 891.860.900 99.10

13 Belanja Uang Lembur 54.440.000 38.842.000 71.35

TOTAL 18.958.510.000 18.693.691.543 98.61

Rp0

Rp2,000,000,000

Rp4,000,000,000

Rp6,000,000,000

Rp8,000,000,000

Rp10,000,000,000

Rp12,000,000,000

Rp14,000,000,000

Rp16,000,000,000

Rp18,000,000,000

Rp20,000,000,000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

PAGU

REALISASI

SISA


Tabel 3.28: Realisasi Belanja Barang DIPA (01)

No Jenis Belanja Pagu DIPA (Rp) Realisasi/Pelaksanaan

Rp %

Belanja Barang Operasional

1 Belanja Keperluan Perkantoran 340.800.000 333.422.637 97.84

2 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 38.468.000 32.615.040 84.78

3 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 68.640.000 68.640.000 100

4 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.500.000 3.960.000 88

5 Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

111.740.000 108.741.758 97.32

6 Belanja Langganan Listrik 216.000.000 198.386.557 91.85

7 Belanja Langganan Telepon 7.000.000 5.783.014 82.61

8 Belanja Langganan Air 18.000.000 13.560.660 75.34

9 Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya 12.000.000 11.856.975 98.81

10 Belanja Pemeliharaan Gedung &

Bangunan

82.773.000 82.731.791 99.95

11 Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin 250.600.000 215.802.750 86.11

Belanja Barang Non Operasional

12 Belanja Bahan 9.188.000 9.166.108 99.76

13 Belanja Honor Output Kegiatan 9.000.000 7.500.000 83.33

14 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.008.000 0 0

15 Belanja Sewa 1.000.000 0 0

16 Belanja Perjalanan Biasa 281.648.000 273.769.025 97.20

17 Belanja Barang Operasional Lainnya 34.668.000 32.389.079 93.43

TOTAL 336.512.000 322.824.212 94.03

Tabel 3.29: Realisasi Belanja Modal DIPA (01)


Rp %

1 Belanja Modal Peralatan & Mesin 93.000.000 91.105.000 97.96

2 Belanja Modal Gedung & Bangunan 500.000.000 497.567.764 99.51

TOTAL 593.000.000 588.672.764 99.27

2. DIPA (03) Dirjen Badan peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 71.063.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu

Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk

menunjang kegiatan operasional persidangan pengadilan.


Tabel 3.30: Realisasi Anggaran Belanja

DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2016

Jenis Belanja Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp) Capaian

Belanja Barang

71.063.000

63.916.950

7.146.050

89.94%

Grafik 3.2: Realisasi Anggaran DIPA (03)

Tabel 3.31: Rincian DIPA (03) Badan Peradilan Umum


Rp %

Dukungan Penyelesaian Perkara di Tkt. Pertama dan Banding yg Diselesaikan Tepat Waktu

1 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 8.720.000 2.507.450 28.76

2 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang

Konsumsi 48.753.000 48.517.000 99.52

3 Belanja Perjalanan Biasa 13.440.000 12.892.500 95.93

4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150.000 0 0

TOTAL 71.063.000 63.916.950 89.94

REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja

yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Rp71,063,000Rp63,916,950

Rp7,146,050

Belanja Barang

PAGU

REALISASI

SISA


DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum digunakan untuk melaksanakan 1 (satu)

program kerja yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 3.32: Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2016

No Program PAGU (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Capaian

(%)

1 Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

20.445.543.000 20.092.016.937 353.526.063 98.27

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

593.000.000 588.672.764 4.327.236 99.27

3 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum 71.063.000 63.916.950 7.146.050 89.94


















REVIEW RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TAHUN 2015 – 2019

VISI : “MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”

MISI : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

1. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 3. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

No

Tujuan

Sasaran Target

Kebijakan

Program

Target Uraian Indikator

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudnya peradilan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan

Peningkatan Penyelesaian Perkara


b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan




f. Persentase sisa perkara

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

97%

97%

97%

Peningkatan penyelesaian putusan perkara

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

a. Penyelesaian perkara pidana

b. Penyelesaian perkara perdata

c. Penyelesaian perkara tipikor

d. Penyelesaian sisa perkara pidana






100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

100%

96%

96%

100%

100%

100%

97%

96%

100%

100%

100%

98%

96%

100%

100%

100%

99%

99%

e. Penyelesaian sisa perkara perdata

f. Penyelesaian sisa perkara tipikor

g. Penyelesaian perkara pidana dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

h. Penyelesaian perkara perdata dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

i. Penyelesaian perkara tipikor dalam jangka waktu maksimal 3 bulan


95%

96%

96%

96%

99%

Peningkatan Tertib Administrasi Perkara



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan akseptabilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

85% 95% 95% 95% 95%


putusan Hakim i. Kasasi


80 %

95%

95%

95%

95%

2 Setiap pencari keadilan dapat menjangkau peradilan

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan

Amar putusan perkara yang dapat di akses secara online dalam maksimal 1 hari kerja saat di putus

- 95% 95% 97% 99% Pengembangan sistem informasi



1. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu satu hari sejak perkara putus

2. Penyediaan sarana dan prasarana pengelola data

3 Mewujudkan aparatur peradilan yang berintegritas dan akuntabel

Peningkatan kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

90%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Peningkatan kwalitas pengawasan


1. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas

2. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan external secara berkualitas

Peningkatan a. Persentase pegawai yang 100% 100% 100% 100% 100% Peningkatan - peningkatan sarana dan prasarana

1. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat


kualitas SDM lulus diklat teknis yudisial


c. Persentase tingkat kelulusan calon hakim tingkat banding


100%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

kualitas SDM aparatur peradilan - dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI

dan bimtek teknis 2. Mengusulkan pegawai

untuk mengikuti diklat dan bimtek non teknis

3. Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi



NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TAR

GET

Reali

sasi

Capai

an

1 Peningkatan penyelesaian perkara

a. Persentase perkara pidana yang diselesaikan 95% 91,9% 96,7%

b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan 95% 88,3% 92,9%

c. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan 95% 100% 105%

d. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan 100% 100% 100%

e. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan 100% 100% 100%

f. Persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan 100% 100% 100%


96% 99% 103%


96% 100% 104%


96% 100% 104%


2 Peningkatan Tertib Administrasi Perkara


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara 100%

3 Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: i. Kasasi

95% 54,4% 57,2%

ii. Peninjauan Kembali 95% 77,3% 81,3% Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim 69,25%

4 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara on line dalam maksimal 1 hari kerja sejak diputus (Sesuai SK KMA No: 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan)

95% 95% 100%


Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan (Acces to Justice) 100%

5 Peningkatan Kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 95% 100% 105,2%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yg ditindaklanjuti 100% 100% 100%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan 102,6%

6 Peningkatan Kualitas SDM


100% 100% 100%


100% 92,8% 92,8%


100% 100% 100%


100% 93,75% 93,75%

Rata-rata capaian sasaran Peningkatan Kualitas SDM 96,64%

*capaian = Realisasi dibagi target dikali seratus persen



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palembang

untuk Tahun Anggaran 2016 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Pengadilan Tinggi Palembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan

secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, April 2017

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

H. CHAIDIR, SH., MH. NIP. 19510806 197304 1 001



No Pernyataan Check List I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung

informasi badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

√ √ √ √

√ √

II Mekanisme Penyusunan

1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah

diyakini keandalannya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja

terkait 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya

√

√

√

√ √

√

√ III Subtansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana

strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan

yang memadai 4. Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dalam LKj telah

sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja

5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan

6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √





BAB IV

PENUTUP

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Pengadilan Tinggi Palembang menyusun dan

menyajikan Laporan Kinerja atas capaian kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran

yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2016 merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang. Tujuan

pelaporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, juga sekaligus sebagai upaya perbaikan bagi Pengadilan Tinggi

Palembang untuk meningkatkan kinerja.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dapat

disimpulkan :

1. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2015-2019 memiliki sasaran program

beserta Indikator Kinerja Utama dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap

pencapaian sasaran program. Pengadilan Tinggi Palembang memiliki 3 program yaitu :

a. Program peningkatan manajemen peradilan umum

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

2. Sasaran strategi Pengadilan Tinggi Palembang dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah

peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan tertib administarsi perkara, peningkatan

akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,

peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Melalui sasaran strategi dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang

telah menetapkan Indikator Kinerja yaitu :


b. Persentase perkara perdata yang diselesaikan




f. Persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan





j. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

k. Persentase berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

l. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK

m. Persentase amar putusan perkara yang dapat diakses secara online maksimal 1 hari kerja

saat diputus

n. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

o. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

p. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

q. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

r. Persentase tingkat kelulusan calon hakim tingkat banding

s. Persentase tingkat kelulusan fit & proper test calon Panitera Pengganti.

Dari enam sasaran strategis yang dijabarkan dalam 3 (tiga) program yang dilengkapi

dengan 19 indikator kinerja realisasi capaian kinerja tahun 2016 yang telah mencapai target 100%.

Capaian kinerja dari enam sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 dengan 9 Indikator Kinerja Utama

Capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2016 adalah sebesar

100,62%.


Capaian sasaran Peningkatan Tertib Administrasi perkara pada tahun 2016 sebesar

100%.


Capaian sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim tahun 2016 adalah

69,25%.


Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan tahun 2016

adalah 100%.


Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan tahun 2016 adalah 102,6%.


Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia tahun 2016 adalah

96,64%.


Adapun penggunaan sumber daya keuangan, secara umum digunakan secara efisien dan

efektif. Penyerapan anggaran perprogram tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung sebesar 98,27%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar 99,27%

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar 89,94%.

Untuk mengatasi perbaikan dan pengukuran kinerja, Pengadilan Tinggi Palembang

memerlukan penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang

dibutuhkan dan penambahan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara

transparan mengenai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang dan secara internal

laporan kinerja ini dapat menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja.

Documents

Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi ... fileakuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang atas penggunaan anggaran tahun 2016