Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi ......PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH Alamat Alamat Kode Pos Kode Pos Website Website Email

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Alamat Kode PosWebsite Email

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Alamat : Jalan Juanda No. 85 Palu Kode Pos : 94117 Website : www.pt.palu.go.idEmail : [email protected]



Tahun 2020



Jalan Juanda No. 85 Palu – Sulawesi Tengah

www.pt.palu.go.id [email protected]



Tahun 2020


Sulawesi Tengah


i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga

kami dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Dengan

diselesaikannya laporan ini dapat lebih mempertajam arah

dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan badan

peradilan secara utuh sebagaimana visi dan misi yang akan

dicapai dalam 25 tahun kedepan yaitu “Mewujudkan Badan

Peradilan Yang Agung”.

Untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung adalah menjadi tujuan bagi

setiap pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan di area-area fungsi

teknis dan fungsi penghubung serta fungsi akuntabilitas, sebagai langkah besar untuk

meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan kita. Sehingga

setiap proses pembaharuan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih

baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah berharap agar pembaharuan yang tengah dan terus akan

dilakukan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama stakeholders lembaga

ini dan lembaga-lembaga lainnya.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh

stakeholders Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah yang telah tepat waktu mengirimkan Laporan Tahunan 2020 sebagaimana

arahan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020.

Penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh anggota tim

perumus dan penyusun Laporan Tahunan ini, semoga kerja keras kita menjadi

pemicu bagai semua pihak untuk bergerak mencapai terwujudnya badan peradilan

yang agung.

Demikian laporan tahunan ini disajikan dengan harapan dapat memberikan

manfaat dan informasi yang berguna bagi seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif,

efisien, transparan serta akuntabel.

Palu, Januari 2021 KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.

NIP. 19560505 198303 1004

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------ i

DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------- ii

BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------------------------- 1

A. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1

B. Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------- 5

C. Visi dan Misi ---------------------------------------------------------------------- 13

D. Rencana Strategis -------------------------------------------------------------- 14

BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU ------------------------------------------ 16

A. Keadaan Perkara ----------------------------------------------------------------- 16

a. Keadaan Perkara Tingkat Banding ------------------------------------ 16

b. Keadaan Perkara Tingkat Pertama ----------------------------------- 20

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi -------------------------------------- 28

d. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali (PK) ------------------------ 30

B. Penyelesaian Perkara ---------------------------------------------------------- 31

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus ------------------------------------ 32

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu ------------------------- 32

3. Jumlah Perkara yang Tidak mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi dan PK -------------------------------------------------- 33

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi ----------------- 33

5. Jumlah perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi -------------- 34

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) -------------- 34

1. Posbakum -------------------------------------------------------------------- 34

2. Sidang Keliling --------------------------------------------------------------- 36

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) --------------------- 37

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA ------------------------------------------------------ 30

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan ---- 30

1. Mutasi -------------------------------------------------------------------------- 42

2. Promosi ------------------------------------------------------------------------ 42

3. Pensiun ------------------------------------------------------------------------ 43

4. Diklat (SDM Teknis dan Non Teknis) ---------------------------------- 44

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN

TEKNOLOGI INFORMASI -------------------------------------------------------- 45

A. Pengelolaan Keuangan --------------------------------------------------------- 45

iii

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ---------------------------------------- 49

C. Pengelolaan Teknologi Informasi -------------------------------------------- 56

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK -------------------------------------- 55

1. Akreditasi Penjaminan Mutu ------------------------------------------------- 58

2. Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM ------------------------------- 60

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ---------------------------------- 63

4. Inovasi Pelayanan Publik ---------------------------------------------------- 63

BAB VI PENGAWASAN---------------------------------------------------------------------- 65

A. Internal ------------------------------------------------------------------------------ 65

B. Evaluasi ----------------------------------------------------------------------------- 69

BAB VII PENUTUP ----------------------------------------------------------------------------- 71

A. Kesimpulan ---------------------------------------------------------------------- 71

B. Rekomendasi -------------------------------------------------------------------- 72

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Page 1 Of 72

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Amandemen ke tiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan

tegas menyatakan “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasan negara yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Di

dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman

selanjutnya ditegaskan “Kekuasan kehakiman adalah kekuasan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai vorvost Mahkamah Agung

mempunyai posisi dan peran yang strategis di bidang kekuasan kehakiman karena

tidak hanya membawahi Pengadilan Negeri yang berada diwilayah hukumnya tetapi

juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan

prasarana oleh karena itu tantangan kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

karena dituntut untuk menunjukan kemampuannya mewujudkan organisasi

lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1982 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan

mengadili perkara serta mempunyai wilayah hukum sama dengan wilayah

administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini membawahi 7 (tujuh)

Pengadilan Negeri yang kesemuanya merupakan satuan kerja dalam

melaksanakan tugas peradilan yang diharapkan mampu untuk membangun

kepercayaan publik di daerah ini, dimana pengadilan-pengadilan negeri tersebut

sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Palu, Kelas IA;

2. Pengadilan Negeri Poso, Kelas IB;

3. Pengadilan Negeri Luwuk, Kelas II;

4. Pengadilan Negeri Tolitoli, Kelas II;

5. Pengadilan Negeri Donggala, Kelas II;

6. Pengadilan Negeri Buol, Kelas II;

7. Pengadilan Negeri Parigi, Kelas II.


Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Gambar 1. Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Tugas dan peran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah semakin menantang

ketika kian banyak regulasi dan produk-produk bisnis yang diterbitkan Mahkamah

Agung Republik Indonesia, selain itu ada berbagai dinamika yang secara intensif

berkembang yang harus dihadapi dengan persuasif, antisipatif dan jika perlu

dengan tindakan korektif misalnya Pengadilan Tinggi harus melakukan langkah

konkrit berkaitan dengan upaya dan kebijakan yang lebih serius mengenai

pemberantasan tindakan koruptif sebagaimana dicanangkan dalam Maklumat KMA

Nomor 1/Maklumat/KMA/ IX/2017 tentang Pegawasan dan Pembinaan Hakim

Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Sebagai salah satu lembaga peradilan yang berada dibawah naungan

Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu

perkara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pegadilan Tinggi Sulawesi Tengah

harus dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan dan

wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian suatu

perkara di wilayah hukumnya.

Dalam cetak biru Mahkamah agung RI 2010-2035 selain telah memberikan


arahan untuk pembaharuan fungsi teknis dan manajemen perkara juga telah

menguraikan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan

Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang harus dipedomani oleh seluruh badan

peradilan di Indonesia, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang independen, efektif dan

berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang

sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan

jalannnya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan

transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi yang terpadu.

Dalam mewujudkan usaha-usaha tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah telah melaksanakan beberapa program yaitu :

1. Penyelesaian Perkara

Selama tahun 2020, beberapa upaya percepatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan beberapa peradilan yang ada

dibawahnya terus dilakukan, dengan berpedoman pada Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 sehingga dari tahun ke tahun

mengalami kenaikan proses penyelesaian perkara.

2. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Dengan adanya SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan

beberapa peradilan yang ada dibawahnya telah memiliki website yang dapat

diakses oleh seluruh masyarakat. Selain itu dengan adanya aplikasi SIPP

(Sistem Informasi Penelusuran Perkara) juga merupakan salah satu program


keterbukaan informasi kepaniteraan yang terus dikembangkan oleh Mahkamah

Agung R.I. guna mendukung keterbukaan informasi khususnya pada

penyelesaian perkara di pengadilan.

3. Program Pengembangan Sistem Peradilan yang Akuntabel dan

Transparan

Pada program ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan beberapa peradilan

yang ada dibawahnya telah memiliki Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan

yang berada dibawah tanggung jawab kepaniteraan hukum sehingga terwujud

peradilan yang akuntabel dan transparan.

4. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Salah satu program pemerintah guna meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Gate Integrated

Service), maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan beberapa peradilan

yang ada dibawahnya telah melaksanakan program ini untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang cepat, mudah,

transparan, terukur dan terjangkau.

5. Sosialisasi e-Court kepada para advokad.

Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pelaksana fungsi yudikatif telah

membuat inovasi-inovasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat

pencari keadilan, salah satunya aplikasi e-Court dimana Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah dan beberapa peradilan yang ada dibawahnya telah

melaksanakan program ini. Pada program ini pencari keadilan perorangan

maupun advokad secara online sudah dapat mengakses perhitungan biaya

panjar perkara, Pendaftaran perkara secara elektronik dan terintegrasi dengan

aplikasi SIPP, Panggilan para pihak, Perekaman (input) data/informasi pada

tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, serta pemberitahuan

putusan/penetapan.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah seperti halnya struktur

organisasi semua Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah

diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua

dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung

No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :


K E T U A DR MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.

WAKIL KETUA Dr.HERDI AGUSTEN., SH. M.Hum.

HAKIM TINGGI 1. SARTONO, S.H, M.H.

2. GERCHAT PASARIBU, S.H. M.H. 3. TAMRIN TARIGAN, S.H. M.H. M.M.

4. MATHEUS SAMIAJI, S.H. M.H. 5. DR. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H.

6. TAHSIN, S.H. M.H.

7. TITUS TANDI, S.H. M.H. 8. I WAYAN WIRJANA, S.H., M.H.

9. KASWANTO, .SH.

10. ASBAN PANJAITAN, S.H. M.H. 11. WASPIN SIMBOLON, S.H. M.H.

12. SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum. 13. EDY SUWANTO, S..H., M.Hum.

14. SURANTO, S.H.

15. NELSON JAPASAR MARBUN, S.H., M.Hum. 16. Y. WISNU WICAKSONO, S.H., M.Hum.

17. GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H.,M.Hum. 18. DARWIS MARPAUNG, SH. MH. (AD HOC)

19. MUHTAR, S.H.

Dalam ketentuan Pasal 1 (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 7 tahun 2015

tanggal 7 Oktober 2015 disebutkan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah “Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan”.

KELOMPOK FUNGSIONAL

KEPANITERAAN

1. SARIFA MALOHO, SH. 2. FAJRAH SUNUSI, SH.

3. OKTAVIANUS TOMPODUNG, SH. 4. NANANG SURTIAHADI, SH. 5.

PANITERA MUDA

PERDATA

HODIO P, S.IP, SH.MH.

P A N I T E R A TANWIMAN SYAM, SH.

KABAG UMUM DAN

KEUANGAN

MELKIANUS NG, SE.

PANITERA MUDA

PIDANA

ZAINAL ARIFIN, SH.

PANITERA MUDA

HUKUM

MARIATI, SH. MH.

KASUBAG TATA USAHA

DAN RUMAH TANGGA

NIA SUPIASTUTI, S.Sos.

KASUBAG KEUANGAN

DAN PELAPORAN

SYAIFUL RAMADHAN, SE.

KASUBAG KEPEGAWAIAN

DAN TEK. INFORMASI

ANDI FATMAWATI, S.Sos

Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

: Garis Komando

S E K R E T A R I S Dra. Hj. RAHMA LAHUDE, SH.

KABAG KEPEGAWAIAN

DAN PERENCANAAN

SUNARTO MAIT, S.T., M.H..

PANITERA MUDA

TIPIKOR

ZAINUDDIN, SH.MH

KASUBAG RENCANA

PROGRAM DAN ANGGARAN

MOCH. RAFID, SE.

KELOMPOK FUNGSIONAL

KESEKRETARIATAN

1. RAHMAT S. DOMUT, S.Si

(PRANATA KOMPUTER)


Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata

usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.”

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur

tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.”

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi tersebut,

Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepaniteraan Muda Hukum.

2. Kepaniteraan Muda Pidana.

3. Kepaniteraan Muda Perdata.

4. Kepaniteraan Muda Khusus Tipikor.

Keempat Kepaniteraan tersebut diatas bertanggung jawab kepada Panitera. Selain

itu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keperkaraan dilaksanakan oleh

Panitera Pengganti yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

Selanjutnya dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Kesekretariatan Peradilan adalah

aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan”.

Bagian Kesekretariatan yang dibawahi oleh Sekretaris yang terdiri dari 2 (dua)

Kepala Bagian yaitu : Kabag Perencanaan & Kepegawaian dan Kabag Umum dan

Keuangan yang membawai 4 (empat) Sub. Bagian :

1. Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan.

3. Sub. Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

4. Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran.

Selain itu ada Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer,

Bendahara yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi tiap unsur pada bagan struktur organisasi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Mahakamah Agung

RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila. Tugas pokok badan peradilan termasuk di dalamnya Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang


Peradilan Umum yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat banding. Bahwa

selain tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga dapat

memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi

Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Mengingat luas lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan

oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, maka dalam hal penyelenggaraan

administrasi pengadilan, oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam

administrasi kepaniteraan dan administrasi sekretariat. Hal ini diperkuat dengan

dikeluarkannya Peraturan mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana

untuk administrasi Kepaniteraan dibawahi oleh Panitera dan administrasi

Kesekretariatan dibawahi oleh Sekretaris. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar

tercipta ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi.

Dilingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi

sebagai peradilan tingkat banding yang didukung oleh unit kepaniteraan dan

kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas, sesuai dengan bidangnya yaitu

pelaksanaan tugas pokok badan peradilan dalam hal menerima, memeriksa,

mengadili perkara perdata, perkara pidana. Badan peradilan selain menyangkut

tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas-tugas yang menjadi

tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan

berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan

pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya, dan harus

disimpan di ke paniteraan.

2. Fungsi

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu pelaku kekuasaan

Kehakiman mempunyai fungsi pokok yang terurai dan tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 48 tahun 2009 yaitu menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap

perkara di tingkat pertama serta tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun fungsi pokok Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi

sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan baik menyangkut teknik

yudisial, administrasi pengadilan , administrasi umum, perlengkapan, keuangan,


kepegawaian dan pembangunan.

- Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas

Hakim, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti dan

Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah dan melakukan pengawasan atas bidang-bidang yang ada di

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah serta pengawasan terhadap administrasi

perkara, administrasi umum serta pembangunan.

- Fungsi Mengatur, yakni mengatur lebih lanjut atas hal-hal yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan di wilayahnya, apabila dalam teknis

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur baik dalam undang-undang maupun

peraturan lainnya.

- Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan

dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan

dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa pengadilan. Hal

tersebut akan terwujud bila didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari

pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan dibawahnya.

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan dengan baik, perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya tugas pengadilan secara baik dan benar.

2. Membuat :

a. Perencanaan (planning programming) dan pengorganisasian (organizing).

b. Pelaksanaan (implementation dan executing).

c. Pengawasan (evalution dan controlling).

3. Melaksanakan pembagian tugas antar Ketua dan Wakil serta bekerja sama

dengan baik.

4. Membagi dan menetapkan tugas tanggung jawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/ petugas

yang bersangkutan.

5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan

rutin dan pembangunan.

6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan


dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang- kurangnya sekali

dalam tiga bulan dengan seluruh karyawan.

7. Membuat/ menyusun data tentang putusan-putusan perkara yang penting.

8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang

berlaku.

9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.

10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan, baik bagi para Hakim

maupun suluruh karyawan.

11. Melakukan pembinaan dan pengawasan.

12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk

kepentingan peningkatan jabatan.

13. Menyiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

14. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Kartini,

IKAHI, Koperasi dan PTWP.

15. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum

dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan

keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi

Pemerintah di daerahnya apabila diminta.

16. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan

menanggapinya bila dipandang perlu.

Berdasarkan uraian di atas, maka seluruh unsur pimpinan harus

memperhatikan uraian tugas (job description) masing-masing yang diberikan

kepadanya sebagaimana yang diuraikan berikut :

a. Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi

Secara umum adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin

penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi

perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh

peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

b. Tugas dan Wewenang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Secara terperinci antara lain :

1. Membagi Perkara Pidana.

2. Menandatangani Surat penetapan Penahanan dan perpanjangan

penahanan.


3. Koordinator pengawasan dan pengaduan.

c. Tugas Hakim

1. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang

ditetapkan kepadanya.

2. Pelimpahan tugas atau wewenang Ketua Pengadilan Tinggi lain yang

diatur oleh peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

3. Mewakili Pimpinan sesuai penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi.

d. Tugas Panitera

Tugas Pokok Panitera sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2015 adalah

melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kordinasi, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan

pengelolaan administrasi perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tindak

Pidana Korupsi (Tipikor), pelaksanaan administrasi keuangan dalam program

teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan,

pembinaan teknis kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah dibantu oleh 4 (empat) Panitera Muda yaitu :

1. Panitera Muda Perdata.

2. Panitera Muda Pidana.

3. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

4. Panitera Muda Hukum

e. Tugas Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi

perkara banding di bidang perdata dan tugas lain berdasarkan peraturan yang

berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Perdata

menyelenggarakan fungsi :

i. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara

perdata.

ii. Pelaksanaan registrasi perkara banding.

iii. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada


Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim

dari Ketua Pengadilan Tinggi.

iv. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan

diminutasi.

v. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum

tetap kepada Panitera Muda Hukum.

vi. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

f. Tugas Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara

banding di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Pidana



pidana.



Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Tinggi.


diminutasi.





g. Tugas Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Panitera Muda Tipikor mempuyai tugas melaksanakan administrasi perkara

di bidang Tipikor. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Tipikor

menyelenggarakan fungsi:


Tipikor..



Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim

dari Ketua Pengadilan Tinggi.


diminutasi.






h. Tugas Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara

serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda Hukum


i. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.

ii. Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

iii. Pelasanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;

iv. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

v. Menerima perkara banding yang telah diminutasi.

vi. Menerima perkara banding yang telah berkekuatan hukum tetap

vii. Menerima laporan bulanan, tiga bulanan, enam bulanan dan tahunan dari

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

viii. Menyelenggarakan administrasi informasi dan pengaduan.

ix. Menyelenggarakan administrasi pengambilan sumpah advokat.

x. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-


i. Tugas Panitera Pengganti

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim dalam hal :

1. Menerima berkas perkara dari Ketua Majelis untuk didistribusikan kepada

Hakim anggota.

2. Mengetik putusan dan berita acara persidangan.

3. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, Perdata, Tipikor

yang telah diputus.

4. Tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan dan perundang-


y. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah melaksanakan/menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan yang meliputi penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan

program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata

laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan

surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,


hubungan masyarakat dan perpustakaan, serta penyiapan bahan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian

yaitu : Kabag Perencanaan dan Kabag Umum dan Keuangan serta 4 (empat)

Sub. Bagian : Sub. Bagian Umum, Sub. Bagian Keuangan, Sub. Bagian

Kepegawaian dan Sub. Bagian Perencanaan. Selain itu ada Jabatan Fungsional

Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Bendahara yang bertanggung jawab

langsung kepada Sekretaris.

C. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Agung RI

Visi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI adalah “Terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, yang mencerminkan harapan

terwujudnya Pengadilan modern, independen, bertanggung jawab, kredibel,

menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung RI :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman

dari keempat lingkungan peradilan dan juga sebagai puncak manajemen

administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana bagi seluruh badan-

badan peradilan dibawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah , dalam

melakukan upaya-upaya pembaruan telah melaksanakan Visi dan Misi

organisasinya. sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah telah pula mencanangkan Visi dan Misi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang Agung“ yang

merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan

Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi pencari keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah


4. Meningkat Kredibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan.

D. Rencana Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diperlukan suatu

perencanaan strategis yang baik yang dibuat dan disepakati bersama oleh semua

unsur yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Rencana Strategis ini

dibuat dan disesuaikan dengan kondisi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

untuk kurun waktu selama lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020

– 2024 merupakan gambaran dari kinerja atau kondisi hasil yang ingin dicapai

dalam kurun waktu lima tahun ke depan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan

tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi selama 1 s/d 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu.

Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang,

ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan,

sasaran, kebijakan, dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan

umum, menegakkan keadilan dan mewujudkan hukum dalam praktek tidak hanya

bentuk penegakan hukum (law enforcement) tetapi juga memberikan pembinaan

dan pengawasan serta meningkatkan sarana/prasarana gedung Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah.

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam

rangka mencapai Visi dan Misinya adalah :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Mewujudkan tertib administrasi perkara.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Meningkatkan aksepbilitas putusan Hakim.

5. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan daerah dan pengawasan bidang

yang efektif dan efisien.

6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas putusan

7. Meningkatkan sarana dan prasarana.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu dari

tahun 2020 sampai tahun 2024. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai


Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah

1. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan

akuntabel

2. Peningkatan tertib administrasi perkara ssuai dengan ketentuan Bindalmin

3. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

4. Peningkatan kualitas pengawasan

5. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang dipaparkan diatas, maka

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan Program Kerja yang meliputi

seluruh kegiatan disertai jadwal dan target yang akan dicapai serta disesuaikan

dengan DIPA tahun berjalan,antara lain :

1. Manajemen Pengadilan

2. Administrasi Perkara

3. Administrasi Umum

4. Administrasi Keuangan

5. Kinerja Pelayanan Publik

6. Pelaksanaan Pengandaan Barang dan Jasa

7. TI dan Informasi Publik

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadilan.


BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah Pengadilan Tingkat Banding yang

menerima Perkara Banding dari Pengadilan Negeri yang berada di Wilayah

Hukumnya yaitu : Perkara Pidana, Perkara Perdata dan Perkara Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor). Adapun tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah pada tahun 2020 serta grafik penanganan perkara dalam 3 (tiga)

tahun terakhir adalah sebagai berikut :


Tabel : Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

BULAN PIDANA PIDANA ANAK PIDANA TIPIKOR PERDATA

SISA LALU

MASUK PUTUS SISA SISA LALU



MASUK PUTUS SISA

Januari 15 7 11 11 1 8 - 9 - - - - 13 8 6 15

Pebruari 11 3 9 5 9 3 - 12 - - - - 15 3 5 13

Maret 5 14 3 16 12 4 1 15 - 2 2 - 13 5 7 11

April 16 4 15 5 15 7 14 8 - - - - 11 5 8 8

Mei 5 13 5 13 8 - 4 4 - - - - 8 8 4 12

Juni 13 8 11 10 4 - 4 - - - - - 12 3 5 10

Juli 10 6 6 10 - 1 - 1 - 1 1 - 10 7 7 10

Agustus 10 9 8 11 1 1 - 2 - 1 1 - 10 8 3 15

September 11 27 7 31 2 3 1 4 - 2 2 - 15 4 6 13

Oktober 31 14 21 24 4 - 1 3 - 2 1 1 13 3 9 7

November 24 13 23 14 3 2 3 2 1 3 4 - 7 4 4 7

Desember 14 15 16 13 2 - 2 - - 3 3 - 7 5 4 8

Jumlah 133 135 29 30 14 14 63 68

Sisa Pekara Tahun 2019

15 1 - 13

Perkara Masuk 133 29 14 63

Perkara Putus 135 30 14 68

Sisa Perkara Tahun 2020

13 - - 8

Persentase Penyelesaian Perkara (%)

(135/(15+133))x100% = 91,22 % (30/(1+29))x100% = 100 % (14/(0+14))x100% = 100 % (68/(13+63))x100% = 89,47 %

Persentase Sisa Perkara (%)

(13/(15+133))x100% = 8,78 % (0/(1+29))x100% = 0 % (0/(0+14))x100% = 0 % (8/(13+63))x100% = 10,53 %


Dari tabel rekapitulasi keadaan perkara banding yang masuk ke Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah pada tahun 2020 ini, dapat disimpulkan bahwa persentase

penyelesaian perkara dan perkara sisa tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Perkara Pidana Biasa :

- Persentase perkara yang diselesaikan : 91,22 %

- Persentase sisa perkara : 8,78 %

b. Perkara Perdata :

- Persentase perkara yang diselesaikan : 89,47 %

- Persentase sisa perkara : 10,53 %

c. Perkara Pidana Anak :

- Persentase perkara yang diselesaikan : 100 %

- Persentase sisa perkara : - %

d. Perkara Tindak Pidana Korupsi :

- Persentase perkara yang diselesaikan : 100 %

- Persentase sisa perkara : - %

Keadaan perkara banding yang masuk pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada grafik

dibawah ini :

Grafik Keadaan Perkara Pidana 3 tahun terakhir

Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2018 2019 2020

158

15

141

155

133

148 148

135

815 13

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Sisa


Grafik Keadaan Perkara Tindak Pidana Korupsi 3 tahun terakhir


0

5

10

15

20

25

30

2018 2019 2020

1 1 1

13

9

29

13

9

30

1 10

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Grafik Keadaan Perkara Pidana Anak 3 tahun terakhir


0

5

10

15

20

25

30

2018 2019 2020

1 0 1

28

6

11

29

6

11

0 0 1

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Sisa

Grafik Keadaan Perkara Perdata 3 tahun terakhir


0

20

40

60

80

100

2018 2019 2020

14 11 13

74

88

63

7786

68

11 13 8

Sisa Tahun Lalu

Masuk

Putus

Sisa


2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

a. Pidana Biasa

Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah untuk perkara

pidana biasa telah menerima 2.093 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun

2019 berjumlah 299 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah

2061 perkara dengan sisa perkara berjumlah 392 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Biasa Pada Pengadilan Negeri

Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Grafik Keadaan Perkara Pidana Biasa Pada Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020

0

100

200

300

400

500

600

PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN Donggala PN Buol PN Parigi

109

44 4010

50

0

46

551

392

271

158

390

79

252

538

374

264

162

385

78

260

122

6247

6

55

1

38

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020

NO PENGADILAN

PIDANA BIASA

SISA 2019 MASUK 2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {5} {6}

1 PN Palu 109 551 538 122

2 PN Poso 44 392 374 62

3 PN Luwuk 40 271 264 47

4 PN Tolitoli 10 158 162 6

5 PN Donggala 50 390 385 55

6 PN Buol 0 79 78 1

7 PN Parigi 46 252 260 38

J U M L A H 299 2093 2061 331


b. Pidana Anak

Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Negeri se-Sulawesi Tengah dalam perkara

pidana anak telah menerima 102 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2019

berjumlah 4. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 101 perkara dengan

sisa perkara berjumlah 5 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri


NO. PENGADILAN

PIDANA ANAK

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 0 33 33 0

2 PN Poso 0 17 13 4

3 PN Luwuk 0 2 2 0

4 PN Tolitoli 1 7 8 0

5 PN Donggala 2 29 30 1

6 PN Buol 0 5 5 0

7 PN Parigi 1 9 10 0

J U M L A H 4 102 101 5

Grafik Keadaan Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri


0

5

10

15

20

25

30

35


0 0 01

2

01

33

17

2

7

29

5

9

33

13

2

8

30

5

10

0

4

0 01

0 0

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020


c. Pidana Tipikor

Pada tahun 2020 ini, Pengadilan TIPIKOR Palu dalam perkara pidana Tipikor

telah menerima 39 perkara masuk, dimana sisa perkara tahun 2019 berjumlah 26

perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 61 perkara dengan sisa

perkara berjumlah 4 perkara.

Keadaan Perkara TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri


NO. PENGADILAN

Perkara TIPIKOR

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 26 39 61 4

2 PN Poso 0 0 0 0

3 PN Luwuk 0 0 0 0



6 PN Buol 0 0 0 0

7 PN Parigi 0 0 0 0

J U M L A H 26 39 61 4

Grafik Keadaan Perkara TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri


0

10

20

30

40

50

60

70


26

0 0 0 0 0 0

39

0 0 0 0 0 0

4

0 0 0 0 0 0

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020


d. Pidana Singkat

Pada tahun 2020 ini, tidak ada perkara pidana singkat yang masuk. Sisa perkara

tahun 2019 nihil, Jumlah perkara pidana singkat yang di putus nihil pada Pengadilan

Negeri se-Sulawesi Tengah.

Keadaan Perkara Pidana Singkat pada Pengadilan Negeri


NO. PENGADILAN

PIDANA SINGKAT

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 0 0 0 0

2 PN Poso 0 0 0 0

3 PN Luwuk 0 0 0 0



6 PN Buol 0 0 0 0

7 PN Parigi 0 0 0 0

J U M L A H 0 0 0 0

Grafik Keadaan Perkara Pidana Singkat pada Pengadilan Negeri


0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1


0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020


e. Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas


pidana cepat/ringan/lalu lintas telah menerima 14.896 perkara masuk. Jumlah perkara

putus pada tahun 2020 berjumlah 14.896 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri


NO. PENGADILAN

Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 0 6601 6601 0

2 PN Poso 0 2849 2849 0

3 PN Luwuk 0 2040 2040 0


5 PN Donggala 0 2071 2071 0

6 PN Buol 0 516 516 0

7 PN Parigi 0 3 3 0

J U M L A H 0 14896 14896 0

Grafik Keadaan Perkara Pidana Cepat/Ringan/Lalu Lintas pada Pengadilan Negeri


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

PN Palu PN Poso PN Luwuk PN Tolitoli PN

Donggala

PN Buol PN Parigi

0 0 0 0 0 0 0

6601

2849

2040

816

2071

516

30 0 0 0 0 0 0

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020


a. Perkara Perdata Gugatan


perdata untuk gugatan telah menerima 492 perkara masuk dengan sisa perkara tahun

2019 berjumlah 84 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 420

perkara dan jumlah perkara yang dicabut berjumlah 24 perkara. Sedangkan sisa

perkara di tahun 2020 menjadi 132 perkara.

Keadaan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri


No PENGADILAN

G U G A T A N

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS

2020 DICABUT

2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6} {7}

1 PN Palu 32 124 89 7 60

2 PN Poso 14 130 123 8 13

3 PN Luwuk 18 93 81 7 23

4 PN Tolitoli 5 28 30 0 3

5 PN Donggala 11 39 39 0 11

6 PN Buol 0 12 5 2 5

7 PN Parigi 4 66 53 0 17

J U M L A H 84 492 420 24 132

Grafik Keadaan Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri


0

20

40

60

80

100

120

140


32

1418

511

04

124130

93

28

39

12

6689

123

81

30

39

5

53

7 8 70 0 2 0

Sisa 2019

Masuk 2020

Putus 2020

Dicabut 2020

Sisa 2020


b. Perkara Perdata Permohonan


perdata untuk permohonan telah menerima 363 perkara masuk dengan sisa perkara

tahun 2019 berjumlah 21 perkara. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah

380 perkara. Sedangkan sisa perkara di tahun 2020 menjadi 4 perkara

Keadaan Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri


NO. PENGADILAN

PERDATA PERMOHONAN

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 2 89 89 2

2 PN Poso 0 34 33 1

3 PN Luwuk 18 169 186 1



6 PN Buol 0 9 9 0

7 PN Parigi 1 15 16 0

J U M L A H 21 363 380 4

Grafik Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pada Pengadilan Negeri


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200


2 0

18

0 0 0 1

89

34

169

30

179

15

89

33

186

30

17

9

162 1 1 0 0 0 0

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020


c. Gugatan Perkara PHI

Pada tahun 2020 ini, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Palu dalam gugatan perkara hubungan industrial telah menerima 36 perkara masuk

dengan sisa perkara tahun 2019 berjumlah 11 perkara dan perkara yang dicabut tahun

2020 Nihil. Jumlah perkara putus pada tahun 2020 berjumlah 45 perkara.

Keadaan Gugatan Perkara PHI pada Pengadilan Negeri


NO. PENGADILAN

GUGATAN PERKARA PHI

SISA 2019 MASUK

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 11 36 45 2

2 PN Poso 0 0 0 0

3 PN Luwuk 0 0 0 0



6 PN Buol 0 0 0 0

7 PN Parigi 0 0 0 0

J U M L A H 11 36 45 2

Grafik Keadaan Gugtan Perkara PHI Pada Pengadilan Negeri


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


11

0 0 0 0 0 0

36

0 0 0 0 0 0

45

00 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0

Sisa 2019

Masuk

2020

Putus

2020

Sisa 2020


3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Data perkara pidana dan perdata yang diajukan ke tingkat Kasasi pada tahun

2020 ini adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Kasasi.

Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan ke Tingkat Kasasi


Grafik Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan ke Tingkat Kasasi


0

10

20

30

40

50

60


5 5 4

0

11

13

54

2

15

4

7

3 3

48

1

6

0

3 2

0

11

6

13

4

15

2

6

Sisa 2019

Diajukan

Kasasi

2020

Putus

2020

Sisa 2020

NO PENGADILAN

PERKARA KASASI PIDANA + TIPIKOR

SISA 2019 KASASI

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

PID TPK PID TPK PID TPK PID TPK

1 PN Palu 5 0 27 27 28 20 4 7

2 PN Poso 5 0 2 0 1 0 6 0

3 PN Luwuk 4 0 15 0 6 0 13 0

4 PN Tolitoli 0 0 4 0 0 0 4 0

5 PN Donggala 11 0 7 0 3 0 15 0

6 PN Buol 1 0 3 0 2 0 2 0

7 PN Parigi 3 0 3 0 0 0 6 0

J U M L A H

29 0 61 27 40 20 50 7

29 87 60 57


b. Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Kasasi.

Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan ke Tingkat Kasasi


NO. PENGADILAN

PERKARA PERDATA KASASI

SISA 2019 KASASI

2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 4 20 20 4

2 PN Poso 7 15 0 22

3 PN Luwuk 11 8 7 12



6 PN Buol 3 1 1 3

7 PN Parigi 1 0 1 0

J U M L A H 33 44 29 48

Grafik Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan ke Tingkat Kasasi


0

5

10

15

20

25


4

7

11

0

7

3

1

20

15

8

0 0

1

0

20

0

7

0 0

11

4

22

12

0

7

3

0

Sisa 2019

Diajukan

Kasasi

2020

Putus

2020

Sisa 2020


4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Data perkara pidana dan perdata yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada

tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

a. Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali.

Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)


Grafik Keadaan Perkara Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK)


0

1

2

3

4

5

6

7


1

2

3

0

2

3

0

1

2

4

2

0 0 01

0 0 0 0

2

0

1

4

7

2 2

1

0

Sisa 2019

Diajukan

Kasasi

2020

Putus

2020

Sisa 2020

NO PENGADILAN

PERKARA PK PIDANA + TIPIKOR

SISA 2019 PK 2020 PUTUS 2020 SISA 2020

PID TPK PID TPK PID TPK PID TPK

1 PN Palu 1 3 1 5 1 8 1 0

2 PN Poso 0 0 0 0 0 0 0 0

3 PN Luwuk 1 0 1 0 1 0 1 0

4 PN Tolitoli 0 0 0 0 0 0 0 0

5 PN Donggala 0 0 1 0 1 0 0 0

6 PN Buol 0 0 0 0 0 0 0 0

7 PN Parigi 0 0 0 0 0 0 0 0

J U M L A H 2 3 3 5 3 8 2 0

5 7 11 2


b. Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Peninjauan Kembali.

Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Peninjauan Kembali


NO. PENGADILAN

PERKARA PK PERDATA

SISA 2019 PK 2020 PUTUS 2020 SISA 2020

{1} {2} {3} {4} {5} {6}

1 PN Palu 1 1 1 1

2 PN Poso 2 2 0 4

3 PN Luwuk 3 4 0 7



6 PN Buol 3 0 2 1

7 PN Parigi 0 0 0 0

J U M L A H 11 9 3 17

Grafik Keadaan Perkara Perdata Yang Diajukan Peninjauan Kembali


0

5

10

15

20

25


4

7

11

0

7

3

1

20

15

8

0 01

0

20

0

7

0 0

1 1

4

22

12

0

7

3

0

Sisa 2019

Diajukan

Kasasi

2020

Putus

2020

Sisa 2020

B. Penyelesaian Perkara

Berdasarkan tabel keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah dan Pengadilan Negeri yang dibawahnya pada tahun 2020 seperti yang

tergambar diatas maka bisa dilihat beberapa indikator antara lain :


1. Jumlah Sisa Perkara tahun 2019 yang Diputus tahun 2020

Pada tahun 2020, penyelesaian sisa perkara tahun 2019 pada pengadilan-

pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2019, Yang di Putus Tahun 2020.

NO. PENGADILAN PIDANA

PIDANA TIPIKOR

PIDANA ANAK

PERDATA PERDATA

PHI JUMLAH

Sisa 2019

Putus 2020

Sisa 2019

Putus 2020

Sisa 2019

Putus 2020

Sisa 2019

Putus 2020

Sisa 2019

Putus 2020

Sisa 2019

Putus 2020

1 PT Palu 15 15 1 1 0 0 13 13 0 0 29 29

2 PN Palu 109 109 26 26 0 0 32 32 11 11 178 178

3 PN Poso 44 44 0 0 0 0 14 14 0 0 58 58

4 PN Luwuk 40 40 0 0 0 0 18 18 0 0 58 58

5 PN Tolitoli 9 9 0 0 0 0 5 5 0 0 14 14

6 PN Donggala 50 50 0 0 0 0 2 2 0 0 52 52

7 PN Buol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 PN Parigi 46 46 0 0 0 0 5 5 0 0 51 51

J U M L A H 313 313 27 27 0 0 89 89 11 11 440 440

% Penyelesaian Sisa Perkara Tahun

2019 100% 100% - 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sisa perkara tahun 2019

sebanyak 440 perkara, dan yang diputus oleh Pengadilan Tk.I dan Tk. Banding

tahun 2020 berjumlah 440 perkara. Data diatas menyatakan bahwa penyelesaian

sisa perkara tahun 2019 pada tahun 2020 sebesar 100%.

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pada tahun 2020, jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada pengadilan-

pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

NO PENGADILAN PIDANA PIDANA TIPIKOR

PERDATA PERDATA

PHI JUMLAH

1 PT Palu 149 30 68 0 247

2 PN Palu 538 61 229 45 873

3 PN Poso 374 0 123 0 497

4 PN Luwuk 241 0 89 0 330

5 PN Tolitoli 145 0 84 0 229

6 PN Donggala 335 0 28 0 363

7 PN Buol 599 0 14 0 613

8 PN Parigi 274 0 89 0 363

J U M L A H 2655 91 724 45 3515


3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi,

dan PK

Pada tahun 2020, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum pada

pengadilan-pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

NO PENGADILAN PIDANA PIDANA TIPIKOR

PERDATA PERDATA

PHI JUMLAH

1 PN Palu 465 31 47 7 550

2 PN Poso 347 0 96 0 443

3 PN Luwuk 239 0 94 0 333

4 PN Tolitoli 153 0 86 0 239

5 PN Donggala 350 0 29 0 379

6 PN Buol 582 0 13 0 595

7 PN Parigi 237 0 64 0 301

J U M L A H 2373 31 329 7 2840

Berdasarkan tabel-tabel perkara diatas dimana jumlah perkara yang masuk tahun

2020 berjumlah 3367 perkara (Pidana, Tipikor, Perdata, dan PHI) sedang Jumlah

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK berjumlah

2840 perkara. Dari data tersebut disimpulkan rasio jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum terhadap perkara masuk adalah 84,35 % yang artinya

bahwa kualitas Putusan Pengadilan adalah Baik dan Memenuhi Unsur Keadilan

dimana Penerapan hukum yang diambil telah sesuai dengan undang-undang dan

peraturan yang berlaku.

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi

Pada tahun 2020, jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mekanisme

mediasi pada pengadilan-pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

NO PENGADILAN PERKARA PERDATA YANG

BERHASIL DIMEDIASI KET

{1} {2} {3} {4}

1 PN Palu 0

2 PN Poso 9

3 PN Luwuk 2

4 PN Tolitoli 1

5 PN Donggala 0

6 PN Buol 0

7 PN Parigi 0

J U M L A H 12


5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pada tahun 2020, jumlah perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan melalui

mekanisme diversi pada pengadilan-pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ;

NO PENGADILAN

PERKARA PIDANA ANAK

YANG BERHASIL

MELALUI DIVERSI

KET

{1} {2} {3} {4}

1 PN Palu 0

2 PN Poso 0

3 PN Luwuk 0

4 PN Tolitoli 0

5 PN Donggala 0

6 PN Buol 0

7 PN Parigi 0

J U M L A H 0

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat

cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi

setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap

perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh

kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan

seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan memberikan pelayanan prima

bagi masyarakat/pencari keadilan. Dengan pertimbangan tersebut Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Badan Peradilan Umum dengan Surat Keputusan Nomor 1639/DJU/SK/OT

01.1/9/2015 untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001:2008

diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent,

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar pengawasan dari Badan Pengawasan

Mahkamah Agung, pembangunan Zona Integritas. Adapun beberapa pelayanan


yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah serta peradilan yang

berada diwilayahnya sebagai berikut :

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari

keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini

masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan

advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses

penyelesaian perkara.

Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Peraturan Mahkamah

Agung R.I Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tanggal 30 mei 2015 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah agung R.I Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) Pengadilan

Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mendapat alokasi

anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah keseluruhan anggaran Rp.

192.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.400.000,-.dimana

realisasi penyerapan 100%

NO. PENGADILAN NEGERI

ANGGARAN %

Realisasi PAGU REALISASI

{1} {2} {3} {4} {5}

1 Pengadilan Negeri Palu Rp. 48.000.000,- Rp. 48.000.000,- 100

2 Pengadilan Negeri Poso Rp. 31.200.000,- Rp. 31.200.000,- 100

3 Pengadilan Negeri Luwuk Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,- 100

4 Pengadilan Negeri Tolitoli Rp. 24.000.000,- Rp. 24.000.000,- 100

5 Pengadilan Negeri Donggala Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 100

6 Pengadilan Negeri Buol Rp.24.000.000,- Rp. 24.000.000,- 100

7 Pengadilan Negeri Parigi Rp.19.200.000,- Rp. 19.200.000,- 100

JUMLAH Rp. 192.400.000,- Rp. 192.400.000,- 100


Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaksanaan anggaran Pos Bantuan Hukum

(Posbakum) di Pengadilan Tk.I telah dilaksanakan dengan Baik.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling merupakan sidang di luar gedung pengadilan yang

dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu

tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan

gedung pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2014 Pasal 14 disebutkan bahwa Pengadilan dapat melaksanakan layanan

sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang

tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan

biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Berdasarkan hal ini setiap Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah telah melaksanakan ketentuan tersebut disesuaikan

dengan dana yang tersedia dalam DIPA 03 yaitu Perkara yang diselesaikan

melalui sidang diluar gedung pengadilan. Pada tahun 2020 satker dibawah wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mendapat alokasi anggaran

untuk melakukan sidang keliling sebanyak 3 (tiga) satker dengan jumlah

keseluruhan angaran Rp. 116.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

116.046.000,- yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

NO. PENGADILAN NEGERI

ANGGARAN %

Realisasi PAGU REALISASI

{1} {2} {3} {4} {5}

1 Pengadilan Negeri Palu - - -

2 Pengadilan Negeri Poso Rp. 62.000.000,- Rp. 61.796.000,- 99,67

3 Pengadilan Negeri Luwuk Rp. 23.250.000,- Rp. 23.250.000,- 100

4 Pengadilan Negeri Tolitoli - -

5 Pengadilan Negeri

Donggala - -

6 Pengadilan Negeri Buol Rp. 31.000.000,- Rp. 31.000.000,- 100

7 Pengadilan Negeri Parigi - -

JUMLAH Rp. 116.250.000,- Rp. 116.046.000,- 99,82


Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran Sidang

Keliling di 3 (tiga) satker Pengadilan Tk.I sebesar 99,82% telah dilaksanakan

dengan Baik.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4

disebutkan bahwa ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di

Pengadilan salah satunya adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara, dimana

seluruh biaya untuk pelaksanaannya di bebankan melalui anggaran Mahkamah

Agung RI pada DIPA masing-masing Pengadilan.

Pada tahun 2020 Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah tidak mendaptkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara.

NO. PENGADILAN NEGERI ANGGARAN

% Realisasi PAGU REALISASI

{1} {2} {3} {4} {5}

1 Pengadilan Negeri Palu - - -

2 Pengadilan Negeri Poso - - -

3 Pengadilan Negeri Luwuk - - -

4 Pengadilan Negeri Tolitoli - - -

5 Pengadilan Negeri Donggala

- - -

6 Pengadilan Negeri Buol - - -

7 Pengadilan Negeri Parigi - - -

JUMLAH - - -


BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan.

Sampai dengan akhir tahun 2020 profil sumber daya manusia pada wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang terdiri dari sumber daya manusia

teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Adapun lebih rinci tentang Sumber Daya

Manusia (SDM) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada daftar

tabel berikut :


� Profil Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.

No. Satuan Kerja

Golongan Ruang/ Pangkat

Jumlah

I/c II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

1 Pengadilan Tinggi Palu - - - - 2 7 3 6 9 3 2 1 2 20 55

2 Pengadilan Negeri Palu - - - - 1 4 11 13 16 6 1 6 - - 58

3 Pengadilan Negeri Poso - - - 1 - 2 3 9 4 3 - 1 - - 23

4 Pengadilan Negeri Luwuk - - 2 - - 8 3 8 3 3 - - - - 27

5 Pengadilan Negeri Toli Toli - 1 - - - 8 3 3 5 1 - - - - 21

6 Pengadilan Negeri Donggala - - - 3 - 7 - 10 8 2 - - - - 30

7 Pengadilan Negeri Buol - - - - 1 3 2 6 3 1 - - - - 16

8 Pengadilan Negeri Parigi - - - - - 10 3 4 4 1 1 - - - 23

J U M L A H - 1 2 4 4 49 28 59 52 20 4 8 2 20 249


� Profil Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tenaga Teknis Yudisial

No Satuan Kerja

Jabatan Teknis Total

Jabatan

Teknis Ketua Wakil

Ketua Hakim Panitera Wapan

Panmud

Hukum

Panmud

Perdata

Panmud

Pidana

Panmud

Tipikor

Panmud

PHI

Panitera

Pengganti

Juru Sita

Penggnti Jurusita

Calon

Hakim

1 Pengadilan Tinggi Palu 1 1 20 1 - 1 1 1 1 - 6 - - - 33

2 Pengadilan Negeri Palu 1 1 12 1 - 1 1 1 1 1 10 7 4 - 41

3 Pengadilan Negeri Poso 1 - 4 1 1 1 1 - - 2 2 2 - 15

4 Pengadilan Negeri Luwuk 1 1 8 1 - 1 - 1 - - 5 2 1 - 21

5 Pengadilan Negeri Toli Toli 1 - 7 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 - 14

6 Pengadilan Negeri Donggala 1 1 10 1 - 1 1 1 - - 6 3 - - 25

7 Pengadilan Negeri Buol 1 - 5 1 - 1 1 1 - - 2 - - - 12

8 Pengadilan Negeri Parigi 1 1 6 1 - 1 1 1 - - 2 2 1 - 17

TOTAL JABATAN 8 5 72 8 0 8 7 8 2 1 34 16 9 0 178


� Profil Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan Tenaga Non Teknis

No Satuan Kerja

Jabatan Non Teknis Total

Jabatan

Non

Teknis

Total

Seluruh

Teknis

dan

Non

Teknis

Sekretaris

Kabag

Umum

dan

Keuangan

Kabag

Perenc dan

Kepegawaian

Kasubag

Tata Usaha

dan RT

Kasubag

RenProg dan

Anggaran

KasubagKeu

danPelaporan

Kasubag

Kepegawaian

dan IT

Kasubag

Umum

dan

Keuangan

Kasubag

Perencanan

IT/Pelaporan

Kasubag

Kepegawaian

dan Ortala

Funsional

Arsiparis

Fungsional

Pustakawan

Fungsional

Pranata

Komputer

Fungsional

Bendahara Staff

1 Pengadilan Tinggi Palu 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - 13 21 55

2 Pengadilan Negeri Palu 1 - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 12 17 58

3 Pengadilan Negeri Poso 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 4 8 23

4 Pengadilan Negeri

Luwuk 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 2 6 27

5 Pengadilan Negeri Toli

Toli 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 3 7 21

6 Pengadilan Negeri

Donggala 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 1 5 30

7 Pengadilan Negeri Buol 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - - 4 16

8 Pengadilan Negeri Parigi 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - 2 6 23

TOTAL JABATAN


Dari data-data Sumber Daya Manusia diatas dapat disimpulkan satker-satker

dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masih mengalami

kekurangan pegawai dan membutuhkan penambahan sumber daya manusia bidang

teknis fungsional maupun teknis administrasi guna peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat pencari keadilan.

Adapun nama-nama personil Sumber Daya Manusia (SDM) pada wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Mutasi

Pada tahun 2020 ini, satker-satker pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah mengalami mutasi masuk dan mutasi keluar sesuai dengan

rincian tabel sebagai berikut :

NO SATUAN KERJA

MUTASI MASUK ( Orang )

MUTASI KELUAR ( Orang )

KETERANGAN

1 Pengadilan Tinggi Palu 10 10 -

2 Pengadilan Negeri Palu 12 8 -

3 Pengadilan Negeri Poso 3 7 -

4 Pengadilan Negeri Luwuk 6 4 -

5 Pengadilan Negeri Toli Toli 7 4 -

6 Pengadilan Negeri Donggala 7 2 -

7 Pengadilan Negeri Buol 1 3 -

8 Pengadilan Negeri Parigi 3 8 -

Jumlah 49 46 -

2. Promosi


Sulawesi Tengah beberapa pegawai mengalami promosi baik berupa kenaikan

pangkat maupun jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan rincian tabel

sebagai berikut :


NO SATUAN KERJA

KENAIKAN PANGKAT ( Orang )

JABATAN FUNGSIONAL

( Orang )

JABATAN STRUKTURAL

( Orang )

KET

1 Pengadilan Tinggi Palu 12 4 2 -

2 Pengadilan Negeri Palu 6 13 1 -

3 Pengadilan Negeri Poso 3 1 1 -

4 Pengadilan Negeri Luwuk - 1 - -

5 Pengadilan Negeri Toli Toli - - - -

6 Pengadilan Negeri Donggala 4 - 2 -

7 Pengadilan Negeri Buol 2 1 - -

8 Pengadilan Negeri Parigi 3 6 - -

JUMLAH 30 26 6 -

3. Pensiun


Sulawesi Tengah tidak mengalami pengurangan pegawai akibat pensiun sesuai

dengan rincian tabel sebagai berikut :

NO SATUAN KERJA

PENSIUN

MENINGGAL DUNIA ( Orang )

PENSIUN

BUP ( Orang )

KET

1 Pengadilan Tinggi Palu - 1 -

2 Pengadilan Negeri Palu - 1 -

3 Pengadilan Negeri Poso - - -

4 Pengadilan Negeri Luwuk - 2 -

5 Pengadilan Negeri Toli Toli - 1 -

6 Pengadilan Negeri Donggala - - -

7 Pengadilan Negeri Buol - - -

8 Pengadilan Negeri Parigi - - -

JUMLAH - 5 -


4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

Peningkatan Sumber Daya Manusia dapat dilakukan dengan Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) oleh Mahkamah Agung RI kepada aparat peradilan. Pada

tahun 2020 terdapat beberapa nama pegawai negeri sipil yang mengikuti Diklat

sesuai tabel berikut ;

NO SATUAN KERJA DIKLAT TEKNIS ( Orang )

DIKLAT NON TEKNIS ( Orang )

KETERANGAN

1 Pengadilan Tinggi Palu 15 8 -

2 Pengadilan Negeri Palu 8 6 -

3 Pengadilan Negeri Poso 2 1 -

4 Pengadilan Negeri Luwuk 2 1 -

5 Pengadilan Negeri Toli Toli 7 1 -

6 Pengadilan Negeri Donggala 10 - -

7 Pengadilan Negeri Buol 11 13 -

8 Pengadilan Negeri Parigi 4 2 -

Jumlah 59 32 -


BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,

DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan.

1. Pengelolaan APBN Pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

Pengelolaan APBN pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Satuan Kerja dibawahnya dengan

alokasi anggaran sebesar Rp.67.912.118.000,- dialokasikan untuk Belanja Pegawai,

Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, serta Belanja Modal.

Realisasi atas pelaksanaan Pengelolaan APBN pada DIPA Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan

satuan kerja dibawahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO SATUAN KERJA PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(%)

1 Pengadilan Tinggi Palu 20.537.850.000 20.443.813.430 99,54

2 Pengadilan Negeri Palu 13.904.732.000 13.743.353.357 98,84

3 Pengadilan Negeri Poso 5.405.680.000 5.397.094.056 99,84

4 Pengadilan Negeri Luwuk 4.485.714.000 4.477.918.500 99,83

5 Pengadilan Negeri Toli Toli 3.800.917.000 3.638.034.472 95,71

6 Pengadilan Negeri Donggala 12.579.449.000 12.442.147.006 98,91

7 Pengadilan Negeri Buol 3.078.959.000 3.024.103.103 98,22

8 Pengadilan Negeri Parigi 4.118.817.000 4.062.244.438 98,63

Jumlah 67.912.118.000 67.228.708.362 98,99

Grafik Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

93

94

95

96

97

98

99

100

PT Palu PN Palu PN Poso PN Luwuk PN TolitoliPN Donggala PN Buol PN Parigi

99,54

98,84

99,84 99,83

95,71

98,91

98,2298,63

Realisasi

Anggaran


2. Pengelolaan APBN Pada DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Pengelolaan APBN DIPABadan Peradilan Umum Mahkamah Agung mendapatkan

alokasi anggaran sebesar Rp.1.340.835.000,- digunakan untuk belanja barang non

operasional yang mencakup output Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan

ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu serta Dukungan Penyelesaian

Perkara di Pengadilan.

Realisasi pelaksanaan Pengelolaan APBN DIPA Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan satuan kerja

dibawahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO SATUAN KERJA PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(%)

1 Pengadilan Tinggi Palu 257.540.000 254.903.154 98,98

2 Pengadilan Negeri Palu 390.325.000 349.686.300 89,59

3 Pengadilan Negeri Poso 233.900.000 233.885.875 99,99

4 Pengadilan Negeri Luwuk 76.260.000 74.197.500 97,30

5 Pengadilan Negeri Toli Toli 111.570.000 111.458.240 99,90

6 Pengadilan Negeri Donggala 94.360.000 87.139.850 92,35

7 Pengadilan Negeri Buol 93.360.000 89.976.000 96,38

8 Pengadilan Negeri Parigi 83.520.000 76.308.500 91,37

Jumlah 1.340.835.000 1.277.555.419 95,28

Grafik Realisasi Anggaran APBN DIPA Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

84

86

88

90

92

94

96

98

100

PT Palu PN Palu PN Poso PN

Luwuk

PN

Tolitoli

PN

Donggala

PN Buol PN Parigi

98,98

89,59

99,99 99,9

97,3

92,35

96,38

91,37

Realisasi Anggaran DIPA 03

Realisasi

Anggaran


Target dan Realisasi PNBP Tahun 2020

Target PNBP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan seluruh satuan kerja

dibawahnya yang terdiri dari PNBP Fungsional dan Umum tahun anggaran 2020

adalah sebesar Rp.221.687.000,- Adapun realisasi PNBP sampai dengan tanggal

31 Desember 2020 sebesar Rp.254.787.828,- atau sebesar 114,93% dengan

rincian sebagai berikut :

NO KELOMPOK PNBP TARGET REALISASI %

1 PNBP Fungsional 63.608.000 120.149.150 188,89%

2 PNBP Umum 158.079.000 134.638.678 85,17%

JUMLAH 221.687.000 254.787.828 114,93%

Real

Documents

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi ......PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH Alamat Alamat Kode Pos Kode Pos Website Website Email