REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) - …dinaspangan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Renja-2017.pdf · Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya

i I1 Review RENJA Dinas Pangan Aceh, 2017

DINAS PANGAN ACEH

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2017

REVIEW


KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman

merata dan terjangkau (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Untuk

memantapkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan penyuluhan di daerah maka dibentuk

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun

2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga

Daerah Pemerintah Aceh.

Berkaitan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh berubah menjadi Dinas Pangan

Aceh berdasarkan Pergub Aceh Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan yang memiliki tugas dan fungsi

memantapkan ketahanan pangan.

Untuk mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Aceh, maka Dinas Pangan Aceh

mereview Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Aceh dengan implementasi kegiatannya melalui : 1) Peningkatan Ketahanan Pangan; 2)

Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 3) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Demikian Review Rencana Kerja ( RENJA ) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Aceh tahun 2017 menjadi Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pangan Aceh tahun 2017 yang

merupakan 2 dokumen yang tidak terpisahkan dan dikeluarkan untuk menjadi pedoman

penyusunan program, kegiatan dan anggaran.

Banda Aceh, 23 Januari 2017

Kepala

Dinas Pangan Aceh

Ir. LUKMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19591231 198609 1 005


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ………………………………………………………. 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………. 5

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………….. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015 dan Capaian Renstra

SKPA (Tabel terlampir) ……………….……………………………………. 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir) ………………….… 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA………….... 7

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA………………… …………. 12

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel ….……. 12

terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional ………………………………. 13

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ……………………………………. 16

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir) ……………………………….. 16

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………….….. 20

LAMPIRAN


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya

disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA), adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai

dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, Renja Dinas Pangan Aceh

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPA merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).

2. Renja merupakan acuan SKPA untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017

3. Renja SKPA merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan

Kerja Perangkat Aceh pada tahun 2017 ini merupakan tahun kelima pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPA dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Aceh, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPA harus mengikuti tata

cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam ........... Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Qanun

Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

Tahun 2012-2017 dan Renstra SKPA sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangan masing-masing SKPA yaitu:


1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan

mengacu RKPA tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum

dalam Misi RPJMA pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPA selaras dengan program dan kegiatan

yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil

(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan

yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Visi Dinas Pangan Aceh tahun 2012 – 2017 yaitu "

Terwujudnya Kemandirian Pangan Aceh ". Maka untuk mendukung terlaksananya

Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan, Dinas Pangan Aceh mensinergiskan seluruh

kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk

menjawab tantangan dan peluang pembangunan pelayanan di sektor Ketahanan

Pangan di Aceh yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pangan Aceh.

Untuk dapat mewujudkan Sasaran dan Tujuan Dinas Pangan Aceh, maka perlu

disusun Rencana Kerja Tahun 2017 SKPA. Renja SKPA yang telah tercantum dalam

KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan

Anggaran SKPA

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja

(Renja) Dinas Pangan Aceh yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kabupaten/Kota;


17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh

(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 1, Tambahaan Lembaraan Daerah

Aceh Nomor 11;

18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan

Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus

(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 No. 12, Tambahaan Lembaraan Daerah

Aceh Nomor 12;

19. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017.

20. Rencana Strstegis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh

Tahun 2012 – 2017.

21. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Aceh Nomor 87);

22. Pergub Aceh Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Aceh Tahun

2017 adalah untuk mendukung perencanaan sesuai dengan Visi, Misi, Sasaran dan

Tujuan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Pangan Aceh yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) 2012 – 2017 yang didasari pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012 - 2017. Sedangkan tujuannya

adalah agar rencana Program dan Kegiatan SKPA dapat dialokasikannya anggaran

pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-

PPAS) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2017 Dinas Pangan Aceh adalah sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015 dan Capaian

Renstra SKPA (Tabel terlampir)

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPA (Tabel terlampir)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA (Tabel terlampir)

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel

terlampir)

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel terlampir)

BAB IV PENUTUP



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPA

Dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan penyuluhan di masa yang

akan datang perlu dilakukan evaluasi program dan kegiatan dari Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Aceh berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan.

Untuk itu hasil evaluasi tersebut akan dilakukan upaya perbaikan pada tahun

selanjutnya.

Pada tahun anggaran 2015 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh

memperoleh alokasi anggaran Sebesar Rp. 53.662.603.650,- (setelah disahkannya

APBA Perubahan), Dana ini sudah termasuk Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH)

Migas (baik TDBH Migas Aceh maupun TDBH Migas Kab/Kota) dan Otsus Provinsi

dengan rincian sebagai berikut :

a. Reguler Propinsi sebesar Rp. 36.282.539.150,-

b. Otsus Propinsi sebesar Rp. 7.052.826.000,-

c. Migas Propinsi sebesar Rp. 8.821.737.500,-

d. Migas Kab/Kota sebesar Rp. 1.505.501.000,-.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 secara umum telah

dikelola dengan baik dan ada yang perlu ditingkatkan lebih lanjut di tahun mendatang.

Hal ini dapat dilihat pada prosentase realisasi fisik dan keuangan yang hampir

mencapai 100 %. Realisasi fisik sebesar 98,61 % yang berarti program dan Kegiatan

hampir seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sedangkan realisasi

keuangan sebesar 94,67 %. Yang berarti bahwa dana yang dialokasikan sudah

digunakan seefektif dan seefesien mungkin untuk melaksanakan program dan

kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh

Badan Ketahanan pangan dan penyuluhan Aceh.


Tabel 2.1.1 Realisasi Fisik dan keuangan Tahun 2015 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN ACEH REALISASI No. Belanja / Kegiatan ANGGARAN FISIK KEUANGAN (Rp) % Rp %

BADAN KETAHANAN PANGAN

DAN PENYULUHAN ACEH 53,662,603,650 98.61 50,802,360,330 94.67 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,669,457,772 95.00 11,913,797,205 94.04 Belanja Pegawai 12,669,457,772 95.00 11,913,797,205 94.04 II BELANJA LANGSUNG 40,993,145,878 99.72 38,888,563,125 94.87

A Program Pelayanan Administrasi Kantor 1,959,505,000 98.57 1,689,336,311 86.21

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27,400,000

100.00 24,995,000 91.22

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 412,000,000

100.00 319,522,510 77.55

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 35,1400,000 90.00 18,257,900 51.96

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor 77,000,000

100.00 76,964,000 99.95

5

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 34,575,000

100.00 33,356,000 96.47

6

Penyediaan Komponem Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor 15,000,000

100.00 14,990,000 99.93

7

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang 19,990,000

100.00 19,111,500 95.61

8

Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

490,800,000 90.00 349,568,401 71.22

9

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 847,600,000 97.00 832,571,000 98.23

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,556,188,228 99.34 3,414,868,900 96.03

1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 803,948,228

100.00 801,463,880 99.69

2

Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

701,200,000 1.537.240.000

100,00 100.00

689.265.000 1.515,062,000

98.30 98.56

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan dinas/ Operasional 471,800,000 95.00 371,573,020 78.76

4 5

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 42,700,000

100.00 37,505,000 89.30

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

179,257,650

100

179,257,650

100.00 1 Pengadaan PakaianDinas 179,257,650 100 179,257,650


beserta kelengkapannya 100.00 D

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2,855,610,000 100.00 2,756,284,023 96.53

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2,855,610,000 100.00 2,756,284,023 96.52

E

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 15,013,486,500 99.58 13,997,623,851 93.23

1

Penanganan Daerah Rawan Pangan 1,981,250,000 100.00 1.946,588,700 98.25

2

Pengembangan Desa Mandiri Pangan 2,033,130,000 100.00 1,977,858,100 97.28

3

Peningkatan mutu dan Keamanan Pangan 391,525,000 100.00 262,066,700 66.93

4

Laboratorium Uji Keamanan Pangan 1,663,655,500 96.50 1,523,112,250 91.55

5 Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan 488,480,000 70.00 426,297,159 87,27

6

Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi Aneka Ragam Pengolahan Pangan 5,294,046,000 100.00 4,841,894,900 91.46

Lokal di Tingkat Rumah Tangga

7

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 3,161,400,000 100.00 3,019,806,042 95.52

F

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 5,256,175,000 100.00 5,122,778,500 97.46

Kegiatan Penyuluhan Penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan 5,256,175,000 100.00 5,122,778,500 97.46

Tepat Guna G

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan 4,003,212,500 100.0 3,870,801,000 96.69

Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh 4,003,212,500 100.00 3,870,801,000 96.69

H

Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan 6,979,711,00 100.0 6,831,508,990 97.88

Rapat-rapat/Koordinasi Penyuluhan 484,580,000 100.00 398,957,300 82.33

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 6,495,131,000 100.00 6,432,551,690 99.04

I

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,190,000,000 100.00 1,026,103,900 86.23

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 1,190,000,000 100.00 1,026,103,900 86.23

Pada tahun 2015 Pemerintah Aceh melalui Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Aceh secara keseluruhan melaksanakan 9 (sembilan) Program dengan


28 Kegiatan, namun secara teknis/spesifik terdapat 6 Program dengan 14 Kegiatan

Utama dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Sistem

Penyuluhan di Aceh. Dari sejumlah kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai

berikut :

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Kegiatan Utama melalui Program ini adala berupa PELATIHAN PETANI DAN

PELAKU AGRIBISNIS, yang dalam pelaksanaannya telah dialokasikan sesuai

dengan target Kinerja Tahun 2015 yaitu dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM

Petani dan Pelaku Agribisnis melalui: Pelatihan Usaha Agribisnis dan Pelatihan

Manajerial Kelompok Tani bagi 1.200 orang peserta se Provinsi Aceh, dan sampai

dengan 31 Desember 2015 telah terealisasi seluruhnya (100 %) yang terbagi dalam

40 angkatan. Selain itu melalui kegiatan ini juga telah dilaksanakan serangkaian

kegiatan lainnya yaitu: Lomba Asah Terampil sebanyak 24 kali yang selenggarakan di

Provinsi dan Kab/Kota, Rembug KTNA Aceh 1 kali (30 orang peserta); Rembug

Madya KTNA Nasional 1 kali (30 orang peserta); Rembug Peripurna KTNA dan Ekspo

KTNA Nasional di Provinsi Jawa Tengah dan Rapat Koordinasi Persiapan Penas

Petani Nelayan XV Tingkat Provinsi 2 kali. Adapun rincian dari uraian kegiatannya

sbb.

No Uraian Kegiatan Target 1

Tahun Realisasi Lokasi Ket

1. Lomba Asah Terampil Petani Aceh (LAT-PA) Tk. Provinsi 1 Kali 1 Kali Provinsi

2. Lomba Asah Terampil Petani Aceh (LAT-PA) Tk. Kab/Kota 23 Kali 23 Kali 23 Kab/Kota

3. Pelatihan Usaha Agribisnis 20 Akt 20 Akt 18 Kab/Kota 600 Orang

4. Pelatihan Manajerial Kelompok Tani 20 Akt 20 Akt 18 Kab/Kota 600 Orang

5. Rembug KTNA Aceh 1 Kali 1 Kali Provinsi 30 Orang

6. Rembug Madya KTNA Nasional 1 Kali 1 Kali Provinsi 50 Orang

7. Rembug Paripurna KTNA dan Expo KTNA Nasional 1 Paket 1 Paket Jawa Tengah

8. Rapat Koordinasi Persiapan Penas XV Tahun 2017 3 kali 2 Kali Provinsi


PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN / PERKEBUNAN)

Kegiatan Utama melalui program ini meliputi:

1. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN; dalam pelaksanaan kegiatan ini

telah terealisasi berupa Penanganan Rawan Pangan Transien sebanyak 50

kelompok/desa di 6 kab/kota dan Penangannan Rawan Pangan Kronis 15

kelompok/desa di 7 kab/kota, hal ini sesuai dengan sasaran kinerja BKPLuh Aceh

Tahun 2015 yaitu tertanganinya Daerah Rawan Pangan (transient dan kronis) di 65

desa. Adapun rincian hasil pelaksanaan kegiatannya sbb.

No. Uraian Kegiatan Target

1 Tahun Realisasi Lokasi Kegiatan

1. Penanganann Rawan Pangan Transien 50 Klp 50 Klp 6 Kabupaten/Kota

4 Klp 4 Klp Subulussalam

6 Klp 6 Klp Aceh Barat

8 Klp 8 Klp Nagan Raya

7 Klp 7 Klp Aceh Selatan

8 klp 8 Klp Nagan Raya

17 klp 17 Klp Aceh Tengah

2. Penannganan Rawan Pangan Kronis 15 Klp 15 Klp 7 Kabupaten/Kota

1 Klp 1 Klp Kota Langsa

4 Klp 4 Klp Pidie

1 Klp 1 Klp Simeulue

3 klp 3 Klp Aceh Timur

2 klp 2 Klp Kota Lhouksemawe

2 klp 2 Klp Aceh Barat

2 Klp 2 Klp Singkil

2. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN; melalui kegiatan ini telah

dilakukan Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dengan masing-

masing kawasan merupakan 1 kelompok binaan yang masing-masing kelompok


meliputi 5 desa, yaitu untuk tahap pesiapan 5 kawasan atau 25 desa binaan

tersebar di 5 kabupaten, dan tahap pengembangan juga 5 kawasan / 5 kelompok

berlokasi di 3 kabupaten, Untuk lebih rinci kegiatan sebagai berikut:

NO. Uraian Kegiatan Target

1 Tahun Realisasi Lokasi Kegiatan

1. Kawasan Mandiri Pangan Tahap

Persiapan 5 kwsn 5 Kwsn 5 Kabupaten

1 Kwsn 1 Kwsn Aceh Barat Daya

1 Kwsn 1 Kwsn Aceh Barat

1 Kwsn 1 Kwsn Nagan Raya

1 Kwsn 1 Kwsn Aceh Tamiang

1 kwsn 1 Kwsn Aceh Tengah

2. Kawasan Mandiri Pangan Tahap

Pengembangan 5 Kwsn 5 Kwsn 3 Kabupaten

1 Kwsn 1 Kwsn Aceh Besar

2 Kwsn 2 Kwsn Aceh Singkil

2 Kwsn 2 Kwsn Simeulue

3. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN; alokasi kegiatan berupa

Inspeksi Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan harapan terawasinya

produk pangan masyarakat terutama dari residu pestisida diberbagai daerah

sebagaimana yang telah ditargetkan pada sasaran kinerja Tahun 2015 meliputi 18

wilayan kabupten/kota. Namun demikian sesuai dengan alokasi kegiatan yang

tertampung dalam DPA/DPPA TA. 2015 hanya terdapat 15 kabupaten/kota, dan

capaian realisasi juga telah dilaksanakan di 15 kabupaten/kota dengan jumlah

komoditi sampel yang diuji 11 jenis komoditas, penjelasan rinci hasil uji

kandungan residu pestisida sebagai berikut.


No. KABUPATEN/ KOTA KOMODITI Ket. Hasil Pengujian

1 Sabang Cabai Merah Baik/masih dlm batas toleransi

Tomat Baik/masih dlm batas toleransi

2 Pidie Wortel Baik/masih dlm batas toleransi

Terong Baik/masih dlm batas toleransi

3 Bireuen Kentang Baik/masih dlm batas toleransi

Terong Belanda Baik/masih dlm batas toleransi

4 Lhokseumawe Kentang Baik/masih dlm batas toleransi

Terong Baik/masih dlm batas toleransi

5 Langsa Tomat Baik/masih dlm batas toleransi

Wortel Baik/masih dlm batas toleransi

6 Aceh Tamiang Bawang Merah Baik/masih dlm batas toleransi

Kentang Baik/masih dlm batas toleransi

7 Aceh Tengah Terong Belanda Baik/masih dlm batas toleransi

Wortel Baik/masih dlm batas toleransi

8 Bener Meriah Bawang Merah Baik/masih dlm batas toleransi

Cabai Baik/masih dlm batas toleransi

9 Gayo Lues Bawang Merah Baik/masih dlm batas toleransi


10 Aceh Jaya Pisang Berangan Baik/masih dlm batas toleransi

Mentimun Baik/masih dlm batas toleransi

11 Aceh Barat Melon Baik/masih dlm batas toleransi


12 Nagan Raya Terong Baik/masih dlm batas toleransi

Mentimun Baik/masih dlm batas toleransi

13 Aceh Selatan Bawang Merah Baik/masih dlm batas toleransi


14 Aceh Singkil Kentang Baik/masih dlm batas toleransi

Bawang Merah Baik/masih dlm batas toleransi

15 Aceh Tenggara Gambas Baik/masih dlm batas toleransi

Terong Belanda Baik/masih dlm batas toleransi

4. LABORATORIUM UJI KEAMANAN PANGAN, Adapun Fokus kegiatan

laboratorium uji Keamanan Pangan, program peningkatan ketahanan pangan

(pertanian/perkebunan) tahun 2015 adalah terfasilitasinya kegiatan pengujian

laboratorium keamanan pangan. Kegiatan yang dilakukan adalah penguatan


kapasitas laboratorium dalam pelaksanaan tugas operasionalnya yang mengacu

pada persyaratan kompetensi laboratorium uji sesuai SNI ISO/IEC 17025, menuju

proses Akreditasi. Adapun rangkaian kegiatan tersebut meliputi: (1) Penataan

sistem Manajemen Mutu ; (2) Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi petugas,

(3) Penambahan peralatan laboratorium dan sarana Penunjang serta (4);

Pengambilan sampel untuk pengujian residu pestisida pada bahan pangan segar.

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No

Uraian Kegiatan Target 1 Thn

Realisasi Keterangan

1 Penataan Manajemen Mutu - Pelaksanaan Audit Awal

(Gap Analisis Penguatan Laboratorium

- Bimtek Penyusunan

Dokumen Mutu Sesuai ISO/IEC 17025

- Kalibrasi Peralatan Lab.

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt

Data informasi awal kondisi laboratorium serta rekomendasi untuk bahan masukan dlam proses akreditasi Laboratorium

Telah disusun dokumen mutu: 1. Panduan Mutu Laboratorium 2. Prosedur Kerja Laboratorium 3. Intruksi Kerja (IK) Lab. 4. Formulir-formulir Lab.

Peralatan di kalibrasi: 2 bh timbangan analitik, 1 bh Oven, 2 bh Centrifius, 1 bh evaporator, 2 bh Thermohydrograph, 7 bh Termometer air raksa, 2 bh Termohygromter, 1 bh thermometer digital, 44 bh labu volumetrik, 25 bh pipet, 5 bh gelas ukur dan 1 bh Dispenser Fortuna Optifix solven 1 bh

2 Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi petugas - Pelatihan Pemahaman

dan Penerapan ISO/IEC 17025

- Pelatihan Validasi Metoda Uji, Uji Profesiensi dan Uji Banding Antar Lab. ISO/IEC 17025

- Pelatihan Manajerial Laboratorium

- Pelatihan Teknis Laboratorium

- Pelatihan PPC

- Magang Petugas

1 Pkt

1 Pkt

3 org

5 org 1 org

2 org

1 Pkt

1 Pkt

3 org

3 org 1 org

2. org

Terlatih 19 org Petugas UPTB Lab/Staf Bidang Konsumsi Pangan

Terlatih 16 orang Petugas UPTB Lab.

3 orang mengikuti Latihan Managerial di RC Chem Bandung

2 Orang Pelatihan teknis di RC Chem Bandung dan 1 Orang di Jogyakarta

1. Orang pelatihan PPC di Jogyakarta

2. Orang petugas mengikuti Magang di Lab Pengujian Mutu di Cibubur Jakarta :

3

Pengadaan Peralatan dan Sarana Penunjang Laboratorium - Pengadaan Peralatan

Laboratorium

- Pengadaan Reagensia

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 unit lemari asam, 1 unit elmasonik, 1 unit lemari pengering, 1 unit Autoclave, 3 bh jarum ose platina, 34 bh Scott Botle, 1 bh rotary pipet, 6 pak kelengkapan soxhlet dan sejumlah peralatan gelas.

Bahan kimia untuk Pengujian Laboratorium

4 Pengambilan Sampel untuk Pengujian Residu Pestisida

1 Keg 1 Keg Telah dilakukan uji coba pengujian 65 sampel residu pestisida pd pangan segar


5. KOORDINASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN ; dalam pelaksanaannya

telah dilakukan sejumlah kegiatan berupa pertemuan, pembinaan serta penilaian

mulai dari pelaksanaan di kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga di tingkat pusat.

Dalam penyelenggaraannya kegiatan ini dikoordinasikan Dewan Ketahanan

Pangan (DKP) baik DKP kabupaten/kota maupun provinsi, dengan cakupan

wilayah pembinaan maupun penilaian kabupaten/kota se Provinsi Aceh. Adapun

rincian realisasi pelaksanaan dalam kegiatan ini sbb.

No Uraian Kegiatan Target Realisasi Lokasi

1 2 3.

Pertemuan Koordinasi DKP Koordinasi Pembinaan DKPProvinsi ke Kab/Kota Penilaian/ pemberian penghargaan APN 2015

1 Kali 1 Kali Banda Aceh

1 keg 1 keg 10 Kab/Kota

1 keg 1 Keg 17 Kab/Kota

Dari hasil penilaian dan pemberiaan penghargaan Adhykarya Pangan

Nusantara (APN) Tahun 2015 telah terpilih peserta untuk berhak mengikuti seleksi

Tingkat Nasional, dalam hal ini diraih oleh peserta sebagai berikut.

No Katagori peserta Peraih APN Asal Penghargaan

1

3.

Pelopor Ketahanan Pangan Tahun 2015

Pelaku Ketahanan Pangan Tahun 2015.

Zulkifli, A.Md.

Kab. Aceh Utara

Tingkat Nasional

UD. Zaintisa

Kab. Simeulue

Tingkat Nasional

6. DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI MODERENISASI ANEKA RAGAM

PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DI TINGKAT RUMAH TANGGA;

pada pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan yaitu :

a. Pelaksanaan Lomba Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan

Hari Pangan Nusantara (HPS) meliputi :

- Pelaksanaan Lomba Kabupaten / Kota

Pelaksanaan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman

(B2SA) berbasis Sumber daya Lokal hasil ditargetkan di 23 kabupaten/kota


dan realisasinya 23 kabupaten/kota pelaksanaan mulai dari bulan April s/d Mei

2015.

- Pelaksanaan Lomba Tingkat Provinsi


(B2SA) berbasis Sumber daya Lokal yang ditargetkan 23 kabupaten/kota

namun yang mengikuti hanya 20 kabupaten/kota pada tanggal 12 Agustus

2015 di kota Sabang antara lain : Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie

Jaya, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh

Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan

Raya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan

Simeulue, sedangkan tiga kabupaten yang tidak ikut Lomba B2SA Tahun

2015 Kabupaten Pidie, Aceh Jaya dan Gayo Lues. Adapun yang menjadi

juara Lomba B2SA Tingkat Provinsi Tahun 2015 adalah peserta dari Kota

Sabang.

- Pelaksanaan Lomba Tingkat Nasional dan Hari Pangan Sedunia (HPS)


(B2SA) berbasis Sumber daya Lokal dan HPS yang dilaksanakan pada

tanggal 17 s/d 20 Oktober 2015 di Jakabaring Sport City, Palembang

(Sumatera Selatan) yang mengambil tema “Pemberdayaan Petani Sebagai

Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan” dan untuk Pameran Hari

Pangan Sedunia (HPS) yang ke XXXV Provinsi Aceh pada acara puncak

dihadiri oleh Ibu Gubernur dan didampingi oleh .......... Kepala Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh serta Instansi terkait lainnya.

b. Pelaksanaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

- Pelaksanaan kebun bibit (desa 2014)

Pelaksanaan kebun bibit (desa 2014) kegiatan Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL) adalah 25 KWT pada 8 kabupaten/kota (Aceh Besar, Sabang,

Bireun, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Selatan dan Aceh

Singkil), adapun realisasinya adalah 18 KWT pada 6 kabupaten/kota

sedangkan kabupaten Bener Meriah (3 KWT) dan Kota Sabang (4 KWT) tidak

terealisasi karena permasalahan dalam intern kelompok.


- Pemberdayaan Desa KRPL Tahap Penumbuhan (desa 2015)

Pelaksanaan pemberdayaan Desa KRPL Tahap Penumbuhan (desa 2015)

kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah 50 KWT pada 12

kabupaten/kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Bireun, Lhokseumawe,

Aceh Utara, Langsa, Bener Meriah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam

dan Pidie). Sedangkan realisasinya adalah 47 KWT pada 11 kabupaten/kota,

1 (satu) kabupaten Pidie tidak melakukan proses administrasi pencairan

keuangan.

- Evaluasi Pelaksanaan KRPL Tahun 2014-2015

Pelaksanaan evaluasi kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang

diikutioleh 23 kabupaten/kota dan petugas provinsi. Untuk kegiatan evaluasi

KRPL 2014 jumlah 18 KWT dan 2015 dengan jumlah 47 KWT dan hasil dari

evaluasi pelaksanaan KRPL masih dijumpai kendala dan hambatan

pelaksanaan di lapangan, terutama anggota kelompok mengutamakan

pekerjaan inti (petani dan pekebun).

- Pembangunan Dapur Pangan Aceh

Pelaksanaan pembangunan Dapur Pangan Aceh ditargetkan 1 (satu) unit dan

realisasinya 1 (satu) unit. Rincian target dan realisasi pelaksanaan kegiatan

diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

No. Uraian Kegiatan Target Realisasi Lokasi

1 2 3 4 5

1 Kebun Bibit KRPL (Desa 2014) 25 Desa 18 Desa 8 Kab/Kota

1 Desa 1 Desa Kabupaten

Aceh Tamiang


Bireun


Aceh Selatan

3 Desa 3 Desa Kota

Lhokseumawe


Aceh Singkil

4 Desa 4 Desa Kabupaten Aceh Besar


Bener Meriah

4 Desa 0 Desa Kota Sabang


2 Pemberdayaan Desa KRPL

Tahap Penumbuhan (Desa 2015) 50 Desa 47 Desa 12 Kab/Kota

4 Desa 4 Desa Kota

Banda Aceh


Aceh Besar

2 Desa 2 Desa Kota Sabang


Bireun

4 Desa 4 Desa Kota

Lhokseumawe


Aceh Utara

4 Desa 4 Desa Kota Langsa


Bener Meriah

5 Desa 5 Desa

Kabupaten

Aceh Barat

5 Desa

5 Desa

Kabupaten

Aceh Selatan

4 Desa

4 Desa

Kota

Subulussalam


Pidie

3 Penyelenggaraan Lomba Cipta

Menu B2SA dan HPS

- Tingkat Kabupaten/Kota 23 Kab/Kota 23 Kab /

Kota 23 Kabupaten /Kota

- Tingkat Provinsi 1 Kali 1 Kali Provinsi

- Tingkat Nasional 1 Keg 1 Keg Sumatera Selatan

- Penyelenggaraan Hari Pangan

Sedunia (HPS) 1 Keg 1 Keg

Sumatera Selatan

4 Pengadaan Meubelair Dapur

Pangan Aceh 1 Paket 1 Paket Provinsi

5 Pembangunan Dapur Pangan Aceh 1 Paket 1 Paket Provinsi


7. PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) ;

melalui kegiatan ini telah dilakukan Pembinaan LDPM Tahap Penumbuhan 5

gapoktan di 5 kabupaten, Pembinaan LDPM Tahap Pengembangan 5 gapoktan

di 5 kabupaten. Adapun rincian kegiatannya sbb :

Selain kegiatan pembinaan diatas melalui kegiatan ini juga telah direalisasikan

pengembangan dan pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 20

No Uraian Kegiatan Target 1 Tahun Realisasi Lokasi

1. Pembinaan LDPM Tahap Penumbuhan 5 gapoktan 5 Klp 5 Kabupaten

1 gapoktan 1 klp Aceh Besar

1 gapoktan 1 klp Pidie Jaya

1 gapoktan 1 klp Aceh Timur

1 gapoktan 1 klp Aceh Tamiang

1 gapoktan 1 klp Bireuen

2. Pembinaan LDPM Tahap Pengembangan 5 gapoktan 4 Klp 5 Kab/Kota

1 gapoktan 1 klp Aceh Besar

1 gapoktan 1 klp Aceh Barat

1 gapoktan 1 klp Aceh Timur

1 gapoktan - klp Aceh Tenggara

1 gapoktan 1 klp Aceh Tamiang

No. Uraian Kegiatan

Target 1 Tahun

Realisasi

Lokasi

3. Pengembangan Lumbung Pangan 20 Klp 20 Klp 6 Kabupaten

2 klp 2 klp Pidie

3 Klp 2 Klp Aceh Selatan

2 Klp 2 Klp Aceh Utara

2 Klp 2 Klp Aceh Besar

8 Klp 8 Klp Bireuen

3 Klp 3 Klp Aceh Tamiang

4. Pengadaan Cadangan Pangan Beras 100 Ton 105,62

Ton Provinsi


lumbung Pangan yang berlokasi di 6 (enam) kabupaten/kota serta pengadaan

Cadangan Pangan Tahun 2015 sebanyak 105.62 ton beras, uraianlebih rinci sebagai

berikut.

Khusus untuk Penyediaan Cadangan Pangan Beras tahun 2015 sesuai dengan

perkembangan sampai dengan posiisi per 31 Desember 2015 tersedia sebanyak

192,55 Ton (96,28 %) dari jumlah stok semestinya yang ditetapkan dalam Setandar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Namun sesuai dengan

sasaran kinerja yang ditargetkan untuk Tahun 2015 yaitu 100 Ton beras, maka

realisasi tahun ini telah melebihi 5,62 Ton . Adapun perkembangan cadangan

pangan Pemerintah Aceh Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

No Stok Awal Tahun 2015 Pengadaan Tahun 2015 Salur ke Masyarakat Stok Per 31 Des 2015

1.

165,17 Ton 105,62 Ton 78,24 Ton 192,55 Ton

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

Kegiatan Utama yang direalisasikan yaitu PENYULUHAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA, melalui kegiatan ini telah

dilakukan Pembuatan Demplot Pekarangan BPP pada 267 BPP di 23

kabupaten/kota, Demplot Bawang Merah pada Jambore Nasional di Kabupaten Pidie

sebanyak 4 Unit, Model Pengembangan Hortikultura di bantaran sungai Krueng Aceh

kabupaten Aceh Besar 1 Paket, Demplot Pengembangan Ternak Kambing pada

BPP (Migas Kabupaten Aceh Utara) 22 Unit, Promosi dan Sosialisasi Penyuluhan

melalui Radio sebanyak 10 stasiun radio, Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan di BPP

sebanyak 267 BPP, Rakor Persiapan PENAS Tk. Provinsi 1 kali, Rapat Koordinasi

Persiapan PENAS XV Tahun 2017 3 kali, Sewa Mobil Operasional Tim Sekretariat

PENAS 2 Bulan, Grand Design Kegiatan PENAS XV dan Studi Banding dalam

rangka Persiapan PENAS XV 2017 ke Kalimantan Timur 1 Paket. Adapun rincian

dari uraian kegiatan sbb:



Tahun Realisasi Lokasi

1. Demplot Teknologi Pertanian pada Lahan Pekarangan BPP 267 Unit 267 Unit 23 Kab/Kota

2. Demplot Bawang Merah pada Jambore Nasional di Kab. Pidie 4 Unit 4 Unit Kab. Pidie

3. Model Pengembangan Hortikultura di Bantaran Sungai Krueng Aceh Kab. Aceh Besar. 1 Paket 1 Paket Kab. A Besar

4. Demplot Pengembangan Ternak Kambing pada BPP (Migas

Kab. Aceh Utara) 22 Unit 22 Unit Kab. A. Utara

5. Promosi dan Sosialisasi Penyuluhan melalui Radio 10 radio 10 radio Prov/Kab/Kota

6. Fasilitas Kegiatan Penyuluhan di BPP 267 BPP 267 BPP Kab/Kota

7. Rakor Persiapan Penas Tk. Provinsi 1 Paket 1 Paket Provinsi

8. Rapat Koordinasi Persiapan Penas XV Tahun 2017 3 kali 2 Kali Provinsi

9. Sewa Mobil Operasional Tim Sekretariat Penas 2 Bln 2 Bln Provinsi

10. Grand Design Kegiatan Penas XV 1 Paket 1 Paket Provinsi

11. Studi Banding dalam rangka Persiapan Penas XV 2017 1 Paket 1 Paket Kaltim

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN

Kegiatan Utama yang direalisasikan adalah berupa PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN BAGI PENYULUH. Sesuai dengan target Sasaran Kinerja Tahun

2015 dalam upaya meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Tenaga Penyuluh

Tahun 2015 yaitu sebanyak 1.200 orang, maka melalui kegiatan ini telah

direalisasikan sejumlah Diklat Teknis dan Non teknis bagi 1.200 orang Penyuluh

Pertanian dimaksud yang terbagi dalam 40 Angkatan, yaitu masing-masing untuk

Diklat Teknis bagi 720 orang peserta (24 Angkatan) dan Diklat Non Teknis 480

orang peserta (16 Angkatan), yang dilaksanakan di UPTB Balai Diklat Pertanian

(BDP) Saree Aceh. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut.

No Uraian Kegiatan Target

1 Tahun Realisasi Keterangan

1 Diklat Teknis Agribisnis Tanaman Pgn & Hortikultur 6 Akt 6 Akt Terlatihnya 180 orang

Penyuluh

2 Diklat Pembekalan Pendamping Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 4 Akt 4 Akt

Terlatihnya 120 orang Penyuluh

3 Diklat Pembekalan Pendamping Swakarsa Kawasan Mandiri Pangan 2 Akt 2 Akt


4 Diklat Teknis Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian 4 Akt 4 Akt



5 Diklat Dasar Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 10 Akt 10 Akt


6 Diklat TeknisPengendalian Hama Terpadu 4 Akt 4 Akt Terlatihnya 120 orang

Penyuluh

7 Di4klat Teknis Penyuluh Berbasis Syariah 10 Akt 10 Akt Terlatihnya 300 orang

Penyuluh

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN

Kegiatan Utama yang direalisasikan adalah berupa

1. RAPAT-RAPAT KOORDINASI PENYULUHAN; melalui kegiatan ini telah

dilakukan sejumlah agenda pertemuan/rapat baik yang bersifat teknis maupun non

teknis yang dilaksanakan di Provinsi dengan melibatkan peserta 23

kabupaten/kota serta Penyuluh Provinsi, dengan uraian dan volume realisasi

kegiatan sbb.


Tahun Realisasi Lokasi Ket.

1. Temu Teknis Penyuluhan 1 Keg. 1 Keg. BDP Saree

2. Workshop Pengembangan Database Penyuluhan 1 Keg. 1 Keg.

BDP

Saree

3. Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan 1 Keg. 1 Keg. BDP Saree

4. Rembuk Penyuluh Provinsi dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 2 kali 2 Kali Provinsi

2. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRA SARANA PENYULUHAN; melalui

kegiatan ini telah dilaksanakan sejumlah pekerjaan ditingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota seperti Promosi/Penyebaran Informasi Penyuluhan 1 paket,

Pembuatan Saung tani 20 unit di 10 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara,

Pengadaan Medium Bus Operasional Diklat Pertanian Saree 2 unit, Pengadaan

Kenderaan Operasional Penyuluh Roda 2 sebanyak 150 unit yang dibagikan

kepada penyuluh di 23 kabupaten/kota, Pengadaan Mobileur dan Kelengkapan

Kerja Gedung Balai Pelatihan Petani BPP Kota Bakti kabupaten Pidie,


pembangunan Pagar UPTB Balai Diklat Pertanian Saree 1 Paket, dengan uraian

dan volume realisasi kegiatan sebagai berikut :


Tahun Realisasi Lokasi

1. Promosi/Penyebaran Informasi Penyuluhan 1 Paket 1 Paket Provinsi

2. Pembuatan Saung Tani 20 Unit 20 Unit Aceh Utara

3.

Pengadaan Medium Bus Operasional Diklat Pertanian

Saree 2 Unit 2 Unit BDP Saree

4. Pengadaan Kenderaan Operasional Penyuluh Roda 2 150 Unit 150 Unit Prov/Kab/Kota

5. Pengadaan Mobiler dan Kelengkapan Kerja Gedung Pelatihan Petani BPP Kota Bakti, Kabupaten Pidie 1 Paket 1 Paket Kab. Pidie

6. Pengadaan Perlengkapan dan Mobileur BPP 16 BPP 16 BPP Kab/Kota

7. Aplikasi Database Penyuluh 1 Paket - Provinsi

8. Pembangunan Pagar UPTB. Balai Diklat Pertanian Saree 1 Paket 1 Paket Provinsi

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Kegiatan utama Program ini adalah PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KETAHANAN PANGAN, telah dilakukan sejumlah pekerjaan yang dilaksanakan baik

ditingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi seperti; Pertemuan Koordinasi

Teknis Perencanaan Tingkat Provinsi 1 kali; Pertemuan Penyusunan Program

Kegiatan Tahun 2016 dan Evaluasi Semester I Tahun 2015 diselenggarakan di

Provinsi; Workshop Pemantapan Rencana Kegiatan Tahun 2016 dan Evaluasi Akhir

(semester II Tahun 2015) di Kabupaten Nagan Raya, Disamping itu juga telah

dilaksanakan Pemutakhiran dan Pengumpulan Data dan Informasi Ketahanan Pangan

di 21 kabupaten/kota; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di 21 kabupaten/kota, serta

Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan 1 keg. ke 21 kabupaten/kota

dengan rincian kegiatan sebagai berikut.

No Uraian Kegiatan Target

1 Tahun Realisasi Lokasi

1. Pertemuan Koordinasi Tehnis Perencanaan I Kali 1 Kali Saree Aceh Besar

2. Penyusunan Program Kegiatan Tahun 2015 serta 1 Kali 1 Kali Saree Aceh Besar


Evaluasi Semester I Tahun 2014

3. Wokshop Pemantapan Perencanaan Tahun 2015

dan Evaluasi Akhir 2014 1 Kali 1 Kali Nagan Raya

4. Pengumpulan Data Informasi KP dan Penyuluhan 1 Keg 1 Keg 21 Kab/Kota

5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 2014 1 Keg 1 Keg 21 Kab/Kota

6. Pengendalian dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg 1 Keg 21 Kab/Kota

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diembankan oleh Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Aceh, maka analisis kinerja pelayanan Satuan Kerja

Pemerintah Aceh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dalam

melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan

koordinasi, perumusan kebijakan pengimbangan penyediaan, distribusi dan

penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan dan gizi serta fasilitasi

partisipasi masyarakat dan pelaksanaan sistem penyuluhan.

Kewenangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh bila dilihat dari

3 aspek ketahanan pangan dan sistem penyuluhan pada tahun 2015 merupakan

tahun tentangan bagi masyarakat khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan

yang ditandai adanya bencana gempa, longsor, banjir dan kekeringan, sehingga

berimplikasi pada menurunnya ketersediaan ketahanan pangan. Namun kondisi atau

kejadian tersebut, masih dapat diimbangi dengan penyediaan pangan tidak terganggu,

sehingga kebutuhan pangan masyarakat masih dapat dipenuhi dari produksi dalam

daerah maupun luar daerah. Hal ini menunjukan, bahwa kinerja untuk subsistem

ketersediaan pangan masih dapat diandalkan. Untuk system penyuluhan telah

dilakukan pelatihan bagi penyuluh dalam meningkatan pengetahuan dan ketrampilan

dalam menunjang keberhasilan penyuluhan. Dan secara program dan kegiatan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan realisasi capaian dapat dilihat

pada lampiran 2.2.


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Sejalan degan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, yaitu:

“Aceh yang Bermartabat Sejahtera Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan

Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki.”

Dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih periode

2012 - 2017 yang berkaitan dengan sektor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan,

antara lain yaitu:

1. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah;

2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan;

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Visi dan Program Prioritas Kepala Daerah, maka terdapat isu-isu

penting pada sektor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Aceh yang perlu

mendapatkan perhatian dan dukungan semua pihak terkait, karena dapat mendukung

terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Aceh. Seiring dengan

perubahan paradigma yang begitu cepat sehingga dituntut lebih tanggap perubahan

tersebut. Untuk itu pelaksana atau penyelenggara tugas dan fungsi Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Aceh harus mampu menyingkapi lebih cepat sehingga dapat

mewujudkan ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai dengan isu-isu yang

berkembang baik secara nasional maupun daerah. Isu yang berkembang saat ini

antara lain:

1. Lemahnya kapasitas dan petani dan penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar

berorentasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya

diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan

akselibritas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang

diperlukan bagi pengembangan usaha tani dan usaha pertanian. Disisi lain,


kelembagaan usaha yang ada dipedesaan, sepertinya koperasi belum dapat

sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani / kelompok tani sebagai wadah

pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti

kelompok tani, gabungan kelompok tani, perhimpunan petani pemakai air dan

subak diharapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari

kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis

dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah

pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam

koperasi yang ada di pedesaan.

2. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik

Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras, sebagaimana

digambarkan pada tahun 2015 tingkat konsumsi beras sebesar 102,2

kg/kapita/tahun. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan

beras untuk konsumsi masyarakat akan semakin bertambah dan apabila keadaan

ini terus berlangsung serta tidak ada upaya diversifiksasi pangan, maka akan

membebani masyarakat dan negara serta mengacam ketahanan pangan

nasional. Belum optimalnya upaya diversifikasi pangan, disebabkan antara lain

belum berkembangnya pangan lokal berbasis teknologi pengolahan pangan, pola

konsumsi pangan masyarakat serta belum optimalnya dukungan dari program

sektor lain dalam percepatan diversifikasi pangan.

3. Laboratorium Keamanan Pangan Segar belum optimal

Banyak makanan beredar sekarang dalam masyarakat jenis pangan segar diduga

terjadi pencemaran dari bahan kimia berbahaya, sehingga untuk mengantisipasi

hal tersebut perlunya pengujian dan perlunya peralatan yang memandai pada

laboratorium keamanan pangan segar.

4. Meningkatnya daerah rawan pangan

Kondisi Provinsi Aceh yang terletak pada posisi katulistiwa sehingga dikatagorikan

merupakan daerah rawan akan bencana gempa bumi, Tsunami, longsor dan Aceh

juga rawan terhadap bencana banjir/kemarau, maka akan menyebabkan


kerusakan akan lahan pertanian serta menyebabkan kekurangan pangan pada

daerah yang terjadi bencana. Untuk itu kemungkinan terjadi rawan pangan akan

terjadi pada daerah yang dikatagorikan rawan pangan sesuai dengan peta rawan

pangan, maka untuk mengantisipasi hal tersebut perlu penanggulangan pada

daerah rawan pangan tersebut.

5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan belum optimal

Desa Mandiri Pangan adalah desa / kelurahan yang masyarakatnya mempunyai

kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui

pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem

konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara

berkelanjutan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan) untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki atau dikuasainya secara optimal dalam

mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat.

6. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) belum optimal

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan–LDPM)

merupakan pemberdayaan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha

distribusi pangan dan unit pengelola cadangan pangan, antara lain dalam hal : (a)

mengembangkan sarana penyimpanan (gudang) sendiri, (b) menyediakan

cadangan pangan (gabah / beras dan / atau pangan pokok lokal spesifik lainnya)

minimal bagi kebutuhan anggotanya disaat menghadapi musim paceklik, dan (c)

menjaga stabilitasi harga gabah / beras dan / atau jagung disaat panen raya

melalui kegiatan pembelian-penjualan. Dan mengembangkan usaha ekonomi di

wilayah melalui peningkatan usaha pembelian dan penjualan gabah / beras dan /

atau jagung ; dan juga meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya

melalui kegiatan; penyimpanan / pengolahan / pengemasan dan memperluas

jejaring kerja sama distribusi / pemasaran yang saling menguntungkan.

7. Diversifikasi pangan melalui moderisasi aneka ragam pengelolahan pangan lokal

di tingkat rumah tangga


Meningkatkan partisipasi masyarakat atau kelompok wanita tani dalam

memanfaatkan lahan kawasan (kecamatan, dusun, desa) dalam menghasilkan

pangan yang berbasis sumber daya lokal dan kelompok wanita tani juga mampu

sebagai penyedia sumber pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan

dengan menghasilkan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk

konsumsi keluarga dan mampu menghasilkan produk olahannya sebagai sumber

karbohidrat non beras dan non terigu.

Tujuan dari diversifikasi adalah meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas

masyarakat dan anak usai dini dalam penganekaragaman konsumsi pangan.

Fasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi,

seimbang dan aman.

8. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Peningkatan mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama

antara pemerintah dan produsen bahan pangan. Keterlibatan tersebut sangat

berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sistem mutu dan keamanan

pangan. Jumlah produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu pangan.

Produk pangan umumnya dibuat menggunakan bahan tambahan pangan yang

dilarang atau melebihi batas penggunaan: merupakan pangan yang tercemar

bahan kimia atau mikroba; pangan yang sudah kadaluwarsa; pangan tidak

memenuhi standard mutu dan komposisi serta makanan impor yang tidak sesuai

persyaratan. Dari sejumlah pangan yang dihasilkan banyak menggunakan bahan

kimia sehingga cukup menghawatirkan.

9. Perencanaan pembangunan ketahanan pangan

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengembangan

ketersedian pangan dan penanganan rawan pangan, sistem distribusi pangan,

stabilitas harga pangan dan konsumsi pangan yang merupakan masalah belum

optimal dilaksanakan, hal ini perlu dilaksanakan baik sesuai Permendagri maupun

Permentan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Standard Pelayanan

Minimal (SPM) maupun yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh.


10. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis perlu ditingkatkan

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis perlu ditingkatkan, bahwa petani itu sendiri

sebenarnya merupakan bagian dari sistem agribisnis, petani dengan usaha

taninya berada di sektor primer.

Dalam sistem agribisnis tersebut, tampak jelas bahwa posisi petani sangat

strategis, namun kenapa justru kemampuan menawarkan relatif rendah dan nilai

tambah usahanya paling kecil. Partisipasi dan kontribusi petani terhadap agribisnis

sangat besar, terlebih untuk komoditi pangan. Lemahnya posisi terutama

disebakban pemilikan modal yang kecil, penggunaan teknologi yang rendah,

pemilikan lahan yang sempit, produk yang cepat rusak, ancaman iklim seperti

banjir dan kekeringan, gangguan hama dan penyakit tanaman, serta akses yang

sangat kecil terhadap sumberdana dan informasi. Semua hal itu merupakan ciri

umum sebagian besar petani yang berada di Aceh.

11. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Penerapan teknologi pertanian tepat guna terus berkembang secara bertahap dan

teknologi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penerapan teknologi tepat guna pada masyarakat sudah sangat mendesak untuk

dilakukan guna peningkatan produksi baik kualitatif maupun kuantitatif.

Pemerintah harus memperhatikan faktor lain seperti skill, kemampuan serta

keahlian.

12. Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh

Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh sangat diperlukan, penyuluh merupakan

sebagai ujung tombak dalam meningkatkan ketrampilan petani. Namun saat ini

penyuluh di lapangan masih kurang mendapat bimbingan terhadap berbagai

teknologi tepat guna sebagai upaya peningkatan produksi pertanian. Pendidikan

dan pelatihan bagi penyuluh masih sangat memprihatinkan, karena dalam upaya

meningkatkan pendidikan bagi penyuluh masih dibatasi oleh anggaran yang masih

minim, sedangkan penyuluh yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan

banyak beralih fungsi ke struktural. Untuk itu agar Pemerintah Aceh dan


Pemerintah Pusat dapat memperhatikan pendidikan dan pelatihan lebih intensif

kepada penyuluh dan melengkapi berbagai sarana pendukung.

13. Koordinasi penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana

Koordinasi penyuluhan dan pengembangan sarana dan prasarana sangat penting

untuk dilaksanakan sebagai upaya dalam memfasilitasi dan melakukan

pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan

kehutanan. Koordinasi penyuluhan merupakan pemantapan dalam upaya

mensinkronkan penyelenggaraan penyuluhan baik di Provinsi maupun di

Kabupaten / Kota. Dalam pemantapan penyelenggaraan koordinasi penyuluhan

perlu didukung oleh sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Dalam memantapkan ketahanan pangan dan penyuluhan Aceh rancangan

program dan kegiatan yang diusulkan atau diajukan merupakan program dan kegiatan

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh

dengan mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan dan merupakan salah satu

rancangan dalam memantapkan ketahanan pangan dan penyuluhan di daerah, baik

yang prioritas maupun non prioritas. Untuk lebih jelasnya rancangan program dan

kegiatan dapat dilihat pada lampiran 2.4.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dasar usulan Program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan program

prioritas dan non prioritas dan dilakukan penelahaan usulan program dan kegiatan

masyarakat yang mendukung pemantapan ketahanan pangan dan penyuluhan dalam

Renstra SKPA dan RPJMA Tahun 2012 – 2017 sehingga mampu memberikan

lapangan kerja bagi masyarakat khusus petani dan mampu menyediakan pangan

yang cukup bagi masyarakat dalam kecukupan pangan di tingkat rumah tangga.

Di samping itu program dan kegiatan Badan Katahanan Pangan dan Penyuluhan

Aceh lainnya yang juga sangat mendukung dalam pemantapan ketahanan pangan

dan sistem penyuluhan dapat dilihat pada lampiran 2.5.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan penalahaan terhadap kebijakan nasional dalam pelaksanaan pencapaian

RPJM (2015-2019) ditujukan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan

menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan

berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas.

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sedangkan arah kebijakan Nasional lima tahun (2015-2019) diarahkan untuk

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pertanian Tahun 2015 – 2019 masih

dalam tahap proses penyusunan, namun bila dilihat pada Renstra Kementan yang lalu

maka diversifikasi pangan merupakan satu strategi untuk mencapai ketahanan


pangan. Upaya peningkatan diversifikasi pangan adalah melalui percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi yang

beragam, bergizi seimbang dan aman.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dengan memperhatikan

Renstra Kementerian Pertanian, maka program dan kegiatan sesuai renstra tersebut

lebih difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan yaitu : (1) Pengembangan

ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan; (2) Pengembangan

sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; dan (3) Pengembangan

penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar.

Sedangkan untuk pemantapan penyuluhan lebih diarahkan pada pengembangan

sumberdaya pertanian dan kelembagaan petani yaitu ; (1) pemantapan sistem

pelatihan pertanian; (2) pemantapan sistem penyuluhan pertanian; dan (3)

Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian

Kebijakan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk memberi arah dalam

pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran, agar

pembangunan yang dilaksanakan secara cepat dapat menyelesaikan berbagai

permasalahan pembangunan daerah. Selain itu, pembangunan diharapkan dapat

berkesinambungan dan menciptakan kemandirian masyarakat dan pemerintah

daerah.

Mekanisme pelaksanaan pembangunan sedapat mungkin melibatkan peran

masyarakat berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Demikian juga

peran pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memfasilitasi

pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan

sumber daya manusia yang didukung oleh penyediaan akses modal dan akses pasar.

Salah satu arah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Aceh dalam

mewujudkan Misi Pemerintahan Aceh (2012-2017) adalah : Memantapkan Ketahanan

Pangan dan Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian. Sedangkan kebijakan

berkaitan dengan ketahanan pangan dan penyuluhan tidak sepenuhnya wewenang

berada pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh, melainkan sebagian


besar kebijakan strategis tersebut berada dalam kewenangan di luar Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Namun melalui Dewan Ketahanan Pangan dalam hal ini tingkat provinsi diketuai

langsung oleh gubernur dan dibantu oleh tim ahli pokja sebagai pemberi masukan

dalam pemantapan ketahanan pangan dan penyuluhan serta instansi terkait akan

melakukan beberapa kebijakan sebagai upaya untuk mencapai misi pada Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dengan langkahnya adalah sebagai berikut

:

1. Kebijakan dalam peningkatan ketersediaan dan pencegahan kerawanan pangan,

ditujukan untuk : (1) pengembangan kapasitas produksi pangan bertumpu pada

sumberdaya lokal; (2) peningkatan efisiensi usaha pangan; (3) peningkatan

optimalisasi lahan; (4) kebijakan insentif produksi; (5) pemantapan cadangan

pangan untuk antisipasi penyediaan pangan; (6) peningkatan cadangan pangan

bertumpu produksi dalam negeri; (7) pengembangan cadangan pangan

masyarakat; (8) pencegahan kerawanan pangan; (9) penanggulangan kerawanan

pangan.

2. Kebijakan dalam peningkatan distribusi pangan, diarahkan untuk : (1)

meningkatkan kualitas pelayanan informasi distribusi, harga dan akses pangan;

(2) mengoptimalkan sinergi antar instansi terkait dalam perumusan dan

implementasi kegiatan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan; dan (3)

memberdayakan kelembagaan masyarakat dibidang distribusi, stabilisasi harga

dan akses pangan dan; Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM).

3. Kebijakan dalam peningkatan konsumsi dan keamanan pangan, ditujukan untuk :

(1) Peningkatan konsumsi energi sesuai AKG (1.896 Kkal/kap/hari); .... (2)

Peningkatan konsumsi protein sesuai AKP (94,8 gr/kap/hari); (3) Konsumsi pangan

menuju Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 80; (4) Peningkatan

keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal;

(5) Pengembangan teknologi pengolahan dan produk olahan pangan lokal; (6)

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman; (7) Peningkatan keamanan produk pangan segar; (8)


Peningkatan kemitraan dengan pemangku kepentingan (swasta, LSM, perguruan

tinggi).

4. Kebijakan dalam pelaksanaan manajemen pembangunan yang bersih, peduli,

transparan, dan bebas KKN ditujukan untuk : (1) meningkatkan kesejahteraan

pegawai disertai dengan penerapan reward dan punishemen; (2) peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap upaya pemantapan ketahanan pangan; (3)

peningkatan pelayanan dokumentasi, kearsipan, manajemen ketahanan pangan;

(4) penyelarasan pembangunan ketahanan pangan antar sektor, dan wilayah; (5)

melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan anggaran; (6) peningkatan

keterbukaan dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan

ketahanan pangan; (7) penyusunan kebijakan dan manajemen pembangunan

ketahanan pangan; (8) penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP);

(9) perumusan kebijakan yang mengatur dan mendorong penerapan produk

hukum yang berpihak petani; (10) pengembangan sistem dan mekanisme kerja

yang aktif, efisien dan akuntabel dan (11) peningkatan evaluasi, pengawasan dan

pengendalian, manajemen pembangunan ketahanan pangan.

5. Kebijakan dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian

diarahkan untuk : (1) peningkatan kompetensi dan moral SDM aparatur pertanian

dan; (2) peningkatan kemampuan keterampilan pengelola keuangan dan

perlengkapan.

6. Kebijakan dalam meningkatkan akses pangan masyarakat di daerah rawan

pangan kronis diarahkan untuk: (1) penyelenggaraan pendidikan pertanian bagi

petani, dan (2) penanganan daerah rawan pangan kronis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Tujuan dan sasaran disusunnya Rencana Kerja (RENJA) SKPA disusun berdasarkan

Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh 2012 – 2017 yaitu

“Terwujudnya Kemandirian Pangan Aceh dan Sistem Penyuluhan Yang Handal”.


Visi tersebut diwujudkan melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPA

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh melalui 8 (delapan) Misi yang

dilaksanakan dalam kurung waktu dari tahun 2012 – 2017 sebagai berikut :

1. Melaksanakan birokrasi pelayanan yang professional, bersih dan memiliki

integritas kerja yang tinggi;

2. Memantapkan ketersedian dan cadangan pangan yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan sistem distribusi dan akses pangan untuk mengantisipasi

terjadinya gejolak harga dan keberdayaan dan kemandirian masyarakat/petani

untuk membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal;

4. Meningkatkan mutu konsumsi yang berbasis Beragam, Bergizi, Seimbang dan

Aman (B2SA), melalui diversifikasi pangan yang berbasis bahan baku pangan

lokal dan kewaspadaan pangan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan

pangan, meningkatkan pengembangan mutu dan keamanan pangan

masyarakat;

5. Meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan petani dalam

pelaksanaan penyuluhan dan melaksanakan Pekan Nasional Kelompok Tani

Nelayan Andalan (KTNA) ke XV yang akan dilaksanakan di provinsi Aceh pada

tahun 2017;

6. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

sesuai kearifan lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan masyarakat;

7. Mengembangkan sistem pelatihan managemen, kepeminpinan, kewirausahaan

dan teknis agribisnis yang handal;

8. Mengembangkan program dan informasi penyuluhan pertanian, pangan segar

dan harga produk pertanian.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan wujud dari tujuan dan sasaran yang

dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif.

Dalam rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Aceh yaitu : 3 (tiga) program umum dan 6 (enam) Program


Spesifik/program wajib Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) Badan ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Aceh.

3.3.1 Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan ketahanan pangan

dan penyelenggaraan penyuluhan telah ditetapkan berbagai Program sebagai berikut :

A. Program Umum SKPA

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menunjang

kelancaran administrasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk

memfasilitasi sarana dan prasarana kebutuhan dalam rangka menjalankan tugas

dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dalam upaya

mendorong terciptanya lingkungan kerja yang memadai.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk peningkatan disiplin

aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Aceh dalam upaya mendorong terciptanya disiplin kerja.

B. Program Spesifikasi SKPA/Program Urusan Wajib

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan diarahkan untuk memfasilitasi

pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan umumnya khususnya

keluarga petani miskin yang merupakan kelompok terbesar dalam komposisi

penduduk miskin serta memfasilitasi upaya peningkatan koordinasi.


2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi diarahkan untuk memantapkan

perencanaan Ketahanan Pangan sebagai bahan kebijakan Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Aceh dalam upaya memantapkan ketahanan pangan

ke depan.

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani diarahkan untuk memfasilitasi

peningkatan kemampuan petani dalam memproduksi pangan sebagai pelaku

subsistem ketersediaan sekaligus konsumen pangan.

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/Perkebunan bertujuan

untuk mendorong peningkatan dan percepatan produksi pangan

masyarakat/petani di daerah yaitu terdiri dari kegiatan penyuluhan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan adalah

merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petugas/penyuluh

di dalam upaya meningkatkan produktifitas petani untuk menghasilkan pangan di

daerah yang kegiatannya terdiri dari pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh.

6. Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan

Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan adalah merupakan

upaya mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan melalui fasilitasi prasarana

dan sarana penyuluhan dan memperkuat programa penyuluhan dalam rangka

mendorong penguatan kelembagaan penyuluhan di lapangan.

i. Kegiatan Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA)

Kegiatan Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas.


4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

8. Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah

9. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

10. Pembangunan Gedung Kantor

11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

12. Pengadaan Mebeleur

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas Operasional

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kantor

16. Pengadaan Pakaian Dinas & Beserta Perlengkapan

17. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

18. Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontak Tani Nelayan

19. Penanganan Daerah Rawan pangan

20. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

21. Peningkatan mutu dan keamanan pangan

22. Laboratorium Uji Keamanan Pangan

23. Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan

24. Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi Aneka Ragam Pengelohan Pangan

Lokal di Tingkat Rumah Tangga

25. Pengembangan Lembaga Usaha Distribusi Pangan Masyarakat (LUDPM)

26. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

27. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyuluh

28. Rapat-Rapat Koordinasi Penyuluhan

29. Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan

30. Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tahun

Anggaran 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tahun 2012 –2017 dalam menunjang

tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Aceh serta Target dan Sasaran Pembangunan

yang dioperasionalkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

(RPJMA 2012 – 2017).

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh dalam menjabarkan Renja

yang menjadi dasar dalam penyusunan usulan rencana kerja program dan kegiatan

adalah Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh Tahun 2012 – 2017

dan untuk program dan kegiatan akan direncanakan anggarannya bersumber dari

APBA/APBN Tahun Anggaran 2017. Untuk penjabaran anggaran 2016 terlebih dahulu

dilakukan evaluasi pada tahun 2015 untuk dilihat sejauhmana tingkat capaian kinerja

yang telah dilakukan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Aceh Tahun Anggaran 2017, maka penetapan prioritas pembangunan

yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih

terkoodinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama Satuan

Kerja Pemerintah Aceh lingkup Pemerintah Aceh maupun dengan satuan Kerja

Pemerintah Aceh yang membidangi fungsi lain.

Documents

REVIEW RENCANA KERJA (RENJA) - …dinaspangan.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Renja-2017.pdf · Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Aceh, yang selanjutnya