Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan …...RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 1 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020

Pemerintah Kota Palembang

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 1

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Palembang

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PALEMBANG

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya,

penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika yang telah

ditetapkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalilan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 disusun agar pelaksanaan

Program dan Kegiatan SKPD, lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam

rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Kota Palembang Tahun 2018-2023. Renja ini merupakan acuan dalam mengusulkan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja, sehingga

setiap program dan kegiatan dapat diukur secara berkesinambungan.

Semoga Penyusunan RENJA Tahun 2020 ini dapat memberikan berbagai informasi

yang diperlukan dan kami menyadari bahwa Penyusunan RENJA ini masih jauh dari

sempurna baik dalam penyajian maupun substansi materi yang ada. Oleh karena itu kami

mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan penyusunan RENJA

ditahun mendatang

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah bersama-sama membantu dan mendukung

dalam penyusunan dokumen ini.

Palembang, Maret 2019

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

Dr. Ir. Anaheryana, MT Pembina Utama Muda

NIP. 196109261993032002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... I

DAFTAR ISI .................................................................................... II

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang……………………………………. 1

1.2. Landasan Hukum ................................................ 3

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………. 5

1.4 Sistematika Penyusunan ……………………… 6

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Koperasi dan UKM …………….............................. 7

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM …………. 9

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Dan Capaian Renstra OPD ………………………… 11

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan OPD …………………. 21

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi OPD ………………………………….. 23

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD …… 26

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Prioritas Pembangunan

Kota Palembang ………………… ……………… 28

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ……………….. 33

3.3 Program dan Kegiatan …………………………… 36

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………….. 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………. 42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kota Palembang ini merupakan dokumen

Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan

berpedoman kepada Rencana Strategis ( RENSTRA)-OPD dan mengacu

kepada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sesuai

dengan tugas dan fungsi nya.

Dalam Pelaksanaan nya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Palembang sebagai salah satu unsur Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang mempunyai Tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang

Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, yang mempunyai fungsi

merumuskan dan pelaksaaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dalam

menggerakan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan

produktivitas, dan kesejahteraan rakyat dalam rangka kehidupan masyarakat

yang berkelanjutan.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020

untuk program dan kegiatan yang akan disusun juga disesuaikan pada visi dan



misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Untuk hal tersebut diatas perlu

adanya perbaikan dalam beberapa peningkatan program dan kegiatan antara

lain pada program usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses

usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada sumber daya produktif,

kompetensi, dan produktifitas usahanya, melakukan pendampingan dan

pelatihan pada anggota dan pengurus koperasi dan para pelaku usaha kecil

menengah dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang telah

menetapkan program teknis yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun

kedepan antara lain :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

3. Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah,

RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program

pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai

berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan



dalam Rencana Strategis (Renstra ) OPD sesuai arahan dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja

yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja

Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kota Palembang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan Keuangan

Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo UU

Nomor 12 Tahun 2008.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025.



7. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri atas

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.



15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota

Palembang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini disusun dengan maksud

sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota

Palembang dalam melaksanakan perencanaan, kebijakan dan program kegiatan

tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan Dinas

Koperasi dan UKM Kota PalembangTahun 2020;

2. Menjabarkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang Tahun

2020 yang dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja

keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju;

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi rencana

pembangunan tahun 2020.



1.4 Sistematika penyusunan

Sistematika penulisan Penyusunan RENJA 2020 Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil menengah Kota palembang sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah

nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan perencanaan

pembangunan daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM 2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang menangani

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar di bidang Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang,

serta Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang, maka Tugas

Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Palembang sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang adalah

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

b. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Kota Palembang adalah

sebagai berikut

a. Perumus kebijakan teknis

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umun



d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas

dan fungsinya

c. Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah

Kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

• Sub Bagian Keuangan

• Sub Bagian Perencana dan Pelaporan

3. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

• Seksi Kelembagaan

• Seksi Penyuluhan

• Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

• Seksi Penilaian kesehatan koperasi

• Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha koperasi

• Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

• Seksi Fasilitasi Usaha koperasi

• Seksi Peningkatan SDM Koperasi

• Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Koperasi



6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu:

• Seksi Fasilitasi Usaha mikro

• Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro

• Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

7. Bidang Pembinaan Koperasi, membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

• Seksi Kelembagaan

• Seksi Pengembangan Jaringan Usaha

• Seksi Fasilitasi dan Kemitraan

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KOTA PALEMBANG

Sumber daya aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota

Palembang sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah 38 orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 14 orang pegawai non-PNSD. Kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota

Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan esselon,

dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.1. Jumlah PNS dan Non-PNSD pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Palembang, menurut tingkat pendidikan per Desember 2018

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Esselon per Desember 2018

No. SUB SKPD

JUMLAH TINGKAT PENDIDIKAN

PNS NON PNS

SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3

1.

Kepala Dinas 1 - - - - - - - 1

2. Sekretariat 15 9 1 1 4 1 14 3 -

3. Bidang Kelembagaan Koperasi

6 2 - - - - 4 4 -

4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

5 1 - - - 3 3 -

5.

Bidang Pemberdayaan Koperasi

5 2 - - 1 - 4 2 -

6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro

8 3 - - 2 - 3 6 -

JUMLAH 40 17 1 1 7 1 28 18 1

NO. SUB SKPD JUMLAH PANGKAT / GOLONGAN ESELON

I II III IV IV III II

1. Kepala Dinas 1 1 1

2. Sekretariat 15 2 12 1 3 1

3. Bidang Kelembagaan Koperasi 6 3 3 3 1


5 4 1 2 1

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 3 2 3 1

6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro 8 5 3 3 1

JUMLAH 40 2 27 11 14 5 1



Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan jabatan

struktural pada DinasKoperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang per Desember Tahun 2018

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA OPD

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Palembang tahun 2018 menjadi salah satu indikator

dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang tahun

2020. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan

penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis

(Renstra SKPD) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas

rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran

NO. SUB SKPD JUMLAH

ADUM/DIKLAT SPAMA/DIKLAT SPAMEN/

PIM IV PIM III DIKLAT PIM

II

1. Kepala Dinas 1 - - 1

2. Sekretariat 15 3 1 -

3. Bidang Kelembagaan Koperasi

6 3 1 -


5 3 - -

5. Bidang Pemberdayaan Koperasi 5 3 1 -

6. Bidang Pemberdayaan Usaha mikro

8 3 1 -

JUMLAH 40 15 4 1



tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja

OPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD.

Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang berdasarkan Program dan kegiatan pada tahun

2018 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang ditampilkan

pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Program, Kegiatan, Jumlah Anggaran

dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2018 pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

Program Kegiatan Jumlah

Anggaran (Rp) Realisasi

(Rp) Persentase

(%)

1 2 3 4 5

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

135.000.000 102.741.654 76.10

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 19.620.000 18.270.000 93.12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

10.500.000 7.323.150 69.74

Penyediaan jasa administrasi keuangan 128.000.000 95.530.000 74.63

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30.000.000 29.985.000 99.95

Penyediaan alat tulis kantor 100.058.400 100.056.500 100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000 99.825.000 99.83

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

19.800.000 19.800.000 100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

183.750.000 81.450.000 44.33



Penyediaan peralatan rumah tangga

18.465.000 18.445.000 99.89

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

16.530.000 14.704.985 88.96

Penyediaan makan dan minuman

66.000.000 65.125.000 98.67

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

404.451.143 403.989.323 99.89

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

384.800.000

379.800.000 98.70

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

30.000.000 29.686.000 98.95

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional

204.193.600 203.967.795 100

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

30.250.000 29.957.000 100

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

35.700.000 30.890.000 94

Penyusunan pelaporan keuangan semester

14.264.000 14.144.000 100

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

10.000.000 10.000.000 100

Penyusunan RKA SKPD 20.000.000 19.980.000 100

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

58.500.000

58.354.900 100

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

38.372.000 38.372.000 100

Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

49.100.000 41.190.000 83.89



Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

591.178.000 575.322.024 97.32

Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

44.645.200 44.645.200 100

Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian

86.175.000 85.207.500 98.88

Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi

1.706.331.400 1.670.734.600 97.91

JUMLAH 4.535.683.743,22 4.288.774.131 94.56

Tabel 2.5

REALSASI ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 BERDASARKAN SASARAN

No Sasaran Program Anggaran Realisasi

Rp %

1 Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 1.616.974.543,22 Rp. 1.437.045.612,00 88,87%


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Rp 234.193.600 Rp. 233.653.795 99,76%


Program Peningkatan Disiplin aparatur Rp 30.250.000 Rp. 30.167.500 99,72%


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Rp 79.964.000 Rp. 74.081.000 92,64%

5 Meningkatnya Pertumbuhan UKM

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang kondusif

Rp 58.500.000 Rp. 58.354.900 99,75%

6 Meningkatnya Omzet UKM

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Rp 38.372.000 Rp. 38.372.000 100%

7 Meningkatnya Omzet UKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Rp 640.278.000 Rp. 616.512.024 96,28%

8

Meningkatnya Permodalan Koperasi, Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Rp 1.837.151.600 Rp. 1.800.587.300 98%

TOTAL DANA Rp 4.535.683.743,22 Rp. 4.288.774.131,00 94,56%



Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Mutu Koperasi” dengan indikator sasaran:

a. persentase koperasi sehat dengan target 15% dan realisasi 38.89%

sehingga capaian kinerja nya 648,17%. Pada Tahun 2017 capaian kinerja

indikator sasaran ini 0%, tidak dapat terealisasi dikarenakan tidak ada

anggaran untuk melaksanakannya.

b. Persentase koperasi aktif target 4% dan realisasi 11,15% sehingga capaian

kinerja nya mencapai 278,75%. Pada tahun 2018 jumlah koperasi koperasi

aktif di Kota Palembang sebanyak 797 unit dan pelaksanaan RAT sebanyak

108 unit. Dibandingkan dengan tahun 2017 pelaksanaan RAT terdapat

menurun, namun karena target hanya 2% maka target tersebut dapat dicapai

dengan baik sekali.

Pada tahun 2017 target indikator kinerja ini sebesar 2% dan terealisasi

sebesar 10,95%.

Dalam mencapai target kinerja sasaran ini ada beberapa yang

dilaksanakan antara lain kegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan

program pembangunan koperasi, dimana dalam kegiatan ini dilaksanakan

bimbingan teknis penilaian kesehatan koperasi yang diikuti sebanyak 50 orang

peserta. Dengan kegiatan ini diharapkan para pengurus atau pengelola

koperasi dapat melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan laporan rutin

tahunan dengan tepat waktu. Selain itu untuk mencapai target sasaran ini juga

dilaksanakan kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.



2. Sasaran “Meningkatnya Permodalan Koperasi dengan indikator Persentase

koperasi yang modalnya meningkat dengan target tahun 2018 sebesar 10%.

Pada Sasaran ini realisasi tahun 2018 terjadi penurunan pada nilai modal

koperasi, sehingga realisasi dapat dilaksanakan sebesar 94,76%. Tetapi

dengan turunnya modal koperasi tahun 2018 masih bisa mencapai realisasi

target yang ditetapkan karena target tahun 2018 hanya sebesar 10%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada ssasaran ini adalah Program

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan

Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi dan Peningkatan Jaringan

Kerjasama Antar Lembaga. Pada kegiatan ini dilaksanakan Pameran Hari

Koperasi Nasional Expo ke 71 di Kota Tangerang Selatan dan Pameran

Roadshow Smes’co Malang City Expo di Kota Malang. Kegiatan ini dengan

mengikutsertakan gerakan koperasi yang diwakili oleh koperasi dengan

menampilkan berbagai produk unggulan koperasi dan UKM Pameran dalam

Promosi Smes’co Indonesia mengikutsertan 3 (tiga) koperasi yang mempunyai

produk-produk unggulan di Kota Palembang dengan pencapaian Omset

penjualan pada pameran ini sebesar +- Rp. 7.500.000. Dalam kegiatan

Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga dilaksanakan Fasilitasi Temu

Usaha Permodalan antar Koperasi Aktif dana atau Lembaga

Keuangan/Perbankan yang dihadiri 100 (serratus) orang peserta dengan tujuan

memfasilitasi pertemuan antara koperasi primer dengan pengambil kebijakan,

lembaga keuangan/perbankan dan Koperasi Sekunder, untuk mendapatkan



solusi cara mengatasi masalah permodalan koperasi dan memberikan peluang

dalam meningkatkan permodalan bagi koperasi.

3. Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi” dengan indikator persentase

pertumbuhan koperasi di Kota Palembang tahun 2018 dengan target 4%,

realisasi pertumbuhan 2.23% dan capaian kinerja sebesar 55,75%. Pada tahun

2018 jumlah koperasi di Kota Palembang sebanyak 968 unit dan tahun 2017

terdapat 1087 unit koperasi. Di tahun 2018 terjadi penurunan pada unit koperasi

dikarenakan adanya pembubaran pada koperasi yang tidak aktif lagi. Oleh

karena itu pertumbuhan koperasi untuk tahun 2018 tidak terlalu besar sehingga

target belum bisa terpehuhi 100%. Untuk Tahun 2017 target sebesar 2% dan

dapat terealisasi sebesar 0,64% dengan capaian kinerja sebesar 32%. Jadi

dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan realisasi kinerja pada

pertumbuhan koperasi di Kota Palembang.

4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi” dengan indikator Jumlah SDM

koperasi yang memiliki sertifikasi dengan target 25 orang dan realisasi sebesar

0% sehingga capaian realisasi 0%. Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan

tidak ada anggaran untuk melaksanakan sertifikasi bagi anggota tersebut. Untuk

pelaksanaan sertifikasi anggota koperasi dibutuhkan anggaran yang cukup

besar.

Dalam pelaksanaan kegiatan meningkatkan kualitas SDM koperasi yang hanya

berupa pelatihan dan pendampingan saja masih bisa dilaksanakan. program

dan kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan



Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi melalui Bimbingan Teknis Perpajakan

Koperasi yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang dari pengurus koperasi

di Kota Palembang. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan

pengetahuan pengurus dan bendahara/pengelolaan keuangan koperasi dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan koperasi. mengetahui proses

pembuatan laporan keuangan koperasi mulai dari mencatat jurnal sampai

membuat neraca dan laporan rugi laba dengan benar.

5. Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan UKM” dengan indikator persentase

pertumbuhan UKM dengan target 2% dengan realisasi 1,37% dan capaian

kinerja 68,5%. Pada Tahun 2017 terdapat target sebesar 1,5% dengan realisasi

1,39%. Jumlah UKM di Kota Palembang tahun 2018 mencapai 37.101 UKM, dan

tahun 2017 terdapat sebanyak 36.601 UKM sehingga tahun 2018 ini hanya

mengalami kenaikan 500 UKM.

6. Sasaran “Meningkatnya Omzet UKM” dengan indikator persentase peningkatan

omzet UKM target tahun 2018 sebesar 20% dengan realisasi 1,93% dengan

capaian kinerja sebesar 68,50%. Dibandingkan dengan tahun 2017 peningkatan

omzet di tahun 2018 tidak terlalu besar, tetapi masih ada peningkatan walaupun

belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 omzet UMKM

sebesar Rp. 28.157.650.000.000 dan tahun 2017 omzet UMKM sebesar Rp.

27.624.520.000.000. Program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun

2018 untuk mendukung sasaran ini adalah Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang Kondusif dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM

melalui bimbingan teknis Makanan Olahan sebagai sarana promosi yang



berdaya jual dan meningkatkan daya saing produk. Dalam pelatihan ini akan

diberikan bimbingan tentang pengetahuan pentingnya dalam membuat produk

yang dapat memberikan inovasi dan motivasi dalam meningkatkan produk

sehingga dapat meningkatkan pendapatan UKM. Selanjutnya melalui program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah dengan kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaaan

dilaksanakan bimbingan teknis produksi dan kemasan. Dalam kegiatan ini

peserta akan mempelajari tentang pengetahuan umum mengenai kemasan

yang meliputi jenis dan pemilihan bahan kemasan, apa saja yang wajib ada

dalam kemasan, desain kemasan, pengenalan mesin kemasan, teknologi

kemasan dan praktek pengemasan produk. Selain itu didukung Program

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM dengan kegiatan

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah. Dimana

kegiatan ini merupakan kegiatan partisipasi keikutsertaan Pemerintah Kota

Palembang pada pameran yang dilaksanakan baik tingkat Provinsi Sumatera

Selatan, Tingkat Kota Palembang maupun Tingkat Nasional. Manfaat yang

dapat diambil dari kegiatan ini yaitu dapat mempelajari keberhasilan kota-kota

lain dan produk-produk daerah lain yang akan menjadi inspirasi dalam

membangun Kota Palembang serta pengembangan produk-produk unggulan

Kota Palembang. Pameran yang diikuti antara lain Sriwijaya Expo, Indonesia

City Expo, Palembang Expo, Palembang Fair, dan Batam Inafact. Pada

pameran Indonesia Expo di Kota Tarakan, pemerintah Kota Palembang

mendapatkan nominasi Juara III stand terbaik.



7. Sasaran “ Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur” dengan

indikator :

a. Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran target 100% dan

realisasi 98,41%, capaian kinerja program ini sebesar 98,41%. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan 14 (empat belas)

kegiatan. Semua kegiatan dalam program ini merupakan kegiatan belanja

rutin pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang.

b. Persentase ketersediaan sarana dan prasara aparatur target 100% dan

realisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan dengan 2 (dua)

kegiatan yaitu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

c. Persentase aparatur yang disiplin target 100% dan realisasi 100% dengan

realisasi sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100%. Program

Peningkatan Disiplin Aparatur dilaksanakan dengan kegiatan pengadaan

pakaian dinas beserta perlengkapannya.

d. Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu target

100% dan realisasi 100%. Capaian kinerja 100%. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan

dengan 4 (empat) kegiatan yaitu kegiatan penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan

semesteran dan Akhir Tahun, dan penyusunan RKA SKPD.



2.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota

Palembang dalam mendukung visi dan misi Kota Palembang pada sasaran

strategis 5 yang merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018, yaitu ”Meningkatkan

ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat” dan juga untuk

mencapai tujuan: ”Mengembangkan usaha ekonomi rakyat” dengan tiga

indikator kinerja sasaran mencapai rata-rata indikator kinerja sebesar

81,65%. Pengukuran sasaran berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PALEMBANG TAHUN 2013-2018

No Indikator kinerja

Realisasi Tahun 2018

2014 2015 2016 2017 Target Realisasi % capaian

1 Persentase

koperasi aktif 75,58% 75,72% 75,83% 75,98% 75,46% 82,33% 109,10%

2

Persentase usaha mikro dan kecil

aktif

87,18% 85% 91,3% 84,89% 96% 85,07% 88,61%

3

Rasio UMK yang

menjadi usaha menengah

55,1% 15% 17,46% 15,11% 28% 14,93% 53,32%

Capaian indikator kinerja sasaran ini dapat di uraian sebagai berikut:

1. Persentase Koperasi

Pembinaan Koperasi di Kota Palembang dapat diukur dari target

persentase koperasi aktif sebesar 75,46% terealisasi sebesar 82,33% atau lebih



dari 76% dari target Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2018, sehingga

indikator kinerja sasaran ini tercapai 109,10%. Capaian ini naik 8,41% dari Tahun

2017.

2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Aktif

Pemerintah Kota Palembang berhasil membina Usaha Mikro dan Kecil di

Kota Palembang Pada Tahun 2018, hal ini terlihat dari Capaian Indikator kinerja

sasaran persentase usaha mikro dan kecil aktif yang tercapai sebesar 88,61%.

Indikator Kinerja ini terealisasi 85,07% atau kurang lebih 85% dari target 96%.

Capaian ini naik 0.18% dari tahun 2017.

3. Rasio UMK yang menjadi Usaha Menengah

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota Palembang menargetkan UMK yang

menjadi usaha menengah sebesar 28% dan terealisasi 14,93% dengan capaian

53,32%. Capaian ini turun 0,61% dari capaian Tahun 2017. Perkembangan

capaian ketiga Indikator Kinerja Sasaran ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 PERKEMBANGAN CAPAIAN KETIGA INDIKATOR KINERJA SASARAN

No Indikator Kinerja Capaian (%)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Persentase koperasi aktif 100,40 100,52 75,72 100,69 109,33

2 Persentase usaha mikro dan kecil aktif

100,21 95,51 85 88,43 88,61

3 Rasio UMK yang menjadi usaha menengah

250,45 62,5 89,36 53,96 53,32



2.5. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Untuk dapat lebih menfokuskan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Koperasi

Menengah Kota palembang dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan

efisien perlu memperhatikan faktor faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan

dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi

melihat situasi dan kondisi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:

1. Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan dibidang kewirausahaan,

keterampilan teknis dan teknis majerial untuk menumbuh kembangkan jiwa dan

semangat kewirausahaan bagi UMKM;

2. Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha UMKM

mengenai promosi produk UMKM dengan Memfasilitasi keikutsertaan KUMKM

dalam pameran baik di Kota Palembang maupun diluar Kota Palembang

sebagai sarana promosi produk-produk KUMKM dari Kota Palembang;

3. Terlaksananya pelatihan Bimtek dan Informasi yang terkait dengan

pengembangan UKM yang berpotensi untuk dikembangkan;

4. Terlaksananya kegiatan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi bagi anggota

dan pengurus Koperasi sehingga koperasi dapat melaksanakan kewajiban

dalam menyampaikan laporan rutin tahunan dengan tepat waktu dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi

Aktif dana atau Lembaga Keuangan/Perbankan dengan memfasilitasi

pertemuan antara koperasi primer dengan pengambil kebijakan, lembaga



keuangan/perbankan dan Koperasi Sekunder, untuk mendapatkan solusi cara

mengatasi masalah permodalan koperasi dan memberikan peluang dalam

meningkatkan permodalan bagi koperasi.

Solusi/Upaya yang telah dilakukan:

1. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis atau pelatihan terhadap pengelolaan

Koperasi;

2. Penguatan kelembagaan dan usaha bagi SDM pengelola atau pengurus

koperasi dan UKM;

3. Maksimalkan tenaga pendamping koperasi dan UKM;

4. Memperbanyak pelatihan SDM pelaku UKM dan memfasilitasi bantuan

permodalan dengan pihak ketiga (Perbankan maupun Pengusaha Besar) untuk

para UKM aktif;

5. Memberikan pelatihan para pelaku UKM mengenai manajemen pemasaran

produk , pelatihan pemasaran produk dengan teknologi seperti internet atau

yang dikenal dengan system online.

6. Peran serta Pemerintah dalam memberikan fasilitas-falitas penujang

pertumbuhan UKM semakin ditingkatkan (seperti membantu pendanaan secara

langsung yaitu kredit tanpa bunga dan agunan, mengikut sertakan pelaku UKM

binaan dalam acara pameran yang diadakan oleh pemerintah dll).

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapin dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

sebagai berikut :



1. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

pembinaan dan pelayanan sehingga sumber data masih minim

2. Rendahnya SDM pengurus dan pengawas koperasi dalam hal manageme

keuangan dan pemasaran

3. Pengurus koperasi bukan sebagai pekerjaan utama, sehingga koperasi tidak

bisa berkembang secara maksimal

4. Rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi dan terbatasnya modal

koperasi

5. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dan pelaku usaha

lainnya dalam rangka peningkatan daya saing koperasi dan UKM

6. Dalam pembinaan koperasi dan UKM banyak kendala berupa pengurus dan

pelaku usaha tidak mau merubahan pola atau kebiasaan agar selalu terus

berinovasi dan kreatifitas

Berdasarkan kinerja pelayanan, dapat diidentifikasi tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan

tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan

teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang

Koperasi dan UKM .

2.6. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pembangunan Kota Palembang sebagaimana Rancangan awal RKPD

disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2018 merupakan rangkaian



tahapan pencapaian Visi Kota Palembang dalam kurun waktu tahun 2018—2023

yaitu :

1. Tahapan Konsolidasi, Tahun 2019;

2. Tahapan Percepatan Infrastruktur, Tahun Tahun 2020;

3. Tahapan Percepatan Pembangunan, Tahun 2021;

4. Tahapan Pemantapan Pembangunan, tahun 2022;

5. Tahapan Pengembangan, tahun 2023.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang merupakan unsur pelaksana

urusan daerah di bidang koperasi dan UKM berdasarkan kewenangan yang dimiliki

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang

melalui Sekretaris Daerah.

Dari uraian tersebut tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sangat

kompleks dan membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional disamping

sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah pada

tahun 2018 anggaran yang dialokasi untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota

Palembang Kota Palembang sebesar Rp. 4.535.683.743,22

Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan ketepatan

program/kegiatan yang disusun pada tahun 2018 harus benar dilaksanakan. Secara

rinci analisas kebutuhan terhadap Rancangan Awal RKPD 2018 tersaji pada Tabel

terlampir.



Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran

dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 telah

sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika

perekonomian makro daerah yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi

maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah

ditetapkan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG

Dalam merumuskan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Palembang perlu memperhatikan arah rencana strategis

Kementerian/Lembaga ataupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang demi terwujudnya

perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mengacu kepada

Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.

Pencapaian visi Presiden dalam periode 2015-2019 oleh Kementerian

Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi

Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan tersebut diharapkan dapat

membangun dan memperkuat Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang

mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil

kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antarwilayah.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi

berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan

kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan

keterpaduan”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut upaya upaya yang dilakukan

adalah :



1. Peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik

produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran di dalam dan luar negeri;

2. Peningkatan kemandirian Koperasi melalui penguatan jati dirinya;

3. Peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan system pendukung

Koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan

teknologi dan informasi, intermediasi pasar, dan kemitraan;

4. Penguatan Koperasi dalam pemanfaatan sumber daya likal di berbagai sektor

perekonomian dan lapisan social dan ekonomi masyarakat;

5. Penguatan kaderisasi koperasi terutama di kalangan generasi muda

dan kelompok produktif lainnya;

6. Peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan

peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan,

kepastian dan perlindungan usaha; dan

7. Peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang

didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Dalam hal ini pemberdayaan koperasi dan UKM berkaitan langsung dengan

kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat indonesia.

Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan

dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan koperasi dan ukm yang dominan

sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subjek vital dalam pembangunan

khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan

penyerapan tenaga kerja serta yang paling penting menekan angka pengangguran.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, kementerian koperasi



dan ukm telah menetapkan 5 ( lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan

koperasi dan UKM yang akan ditempuh dalam priode 5 tahun mendatang

1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UKM

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan koperasi dan

UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif didukung peningkatan peran

lembaga lembaga swasta dan masyarakat, menyediakan regulasi / kebijakan

nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan koperasi dan UKM

serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha

Koperasi

2. Peningkatan akses kepada sumber daya produktif

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses koperasi dan UKM

kepoada sumber daya produktif tertuma berkaitan dengan jangkauan dan

jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan usaha koperasi dan UKM, khususnya melalui KUR bsebagai

bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurun

kan tingkat kemiskina, sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan

dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi

koperasi dan UKM

3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UKM

Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UKM

yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang dapat bersaing dipasar domestik

dan manca negara



4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UKM

Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas

koperasi dan UKM yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang

memiliki komopetensi yang tinggi dan wisausaha handal serta meningkatkan

wirausaha baru yang

didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem, dilaksanakan

juga revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian

dan UKM

5. Penguatan kelembagaan koperasi

Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang

sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas koperasi serta meningkatkan peran

koperasi dalam menfasilitasi perkembangan usaha anggotadan peningkatan

kesejahteraan anggota.

Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) membuat langkah langkah

untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Palembang yaitu : “PALEMBANG

EMAS DARUSSALAM 2023”

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang lima tahun

mendatang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,

berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis

Teknologi dan Informasi;



2. Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih,

berwibawa dan professional;

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan

regional, nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan

menjamin rasa aman untuk berinvestasi;

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif serta berdaya saing tinggi;

5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event

olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sangat ditekankan

pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan./

Pelibatan masyarakat ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang sebagai perangkat daerah yang

mempunyai tugas membantu Walikota dalam menjalankan fungsi Melaksanakan

urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan

ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan petunjuk

pelaksanaannya. Dari kelima misi RPJMD Kota Palembang, Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kota Paelmbang secara khusus menunjang tercapainya

misi 2 yaitu Mewujudkan masyarakat yang religious, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih,

berwibawa dan professional dan misi ke 4 yaitu Mewujudkan ekonomi kerakyatan

yang inovatif serta berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya nilai-nilai

pri kehidupan umat beragama dan budaya yang mengayomi semua elemen



masyarakat dan berkembangnya ekonomi daerah yang berbasis inovasi dan daya

kreasi yang digerakkan oleh masyarakat (community centered).

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Sehubungan dengan visi, misi dan sasaran diatas Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Kota Palembang mendukung dengan tujuan Mewujudkan

pelayanan prima dan mewujudkan koperasi dan UKM yang berdaya saing dalam

rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran terpenuhinya tingkat

kepuasan masyarakat atas layanan Perangkat Daerah dan terwujudnya koperasi

yang sehat dan UKM yang inovativ dan mandiri.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Palembang berfungsi untuk menentukan arah kerja Dinas

Koperasi dan UKM Kota Palembang lima tahun ke depan. Setiap langkah kerja yang

dilakukan harus mempedomi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang dengan Visi Misi Walikota Palembang

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan

strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke dalam arah kebijakan.

Strategi dana arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus

VISI PALEMBANG EMAS DARUSSALAM TAHUN 2023

MISI ke-4

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta

berdaya saing tinggi

.

MISI ke- 2

Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika,

melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.

Tujuan

Mewujudkan Pelayanan Prima

Tujuan

Mewujudkan Koperasi dan UKM berkualitas Yang berdaya saing

dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan

Sasaran

Terpenuhi Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Layanan PD

Sasaran

Terwujudnya koperasi yang sehat dan UKM yang inovativ dan mandiri



diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan lima tahun ke depan.

Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah Kota Palembang Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan

kebijakan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan

NO Tujuan/Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Mewujudkan Pelayanan Prima

Terpenuhinya Tingkat

Kepuasan Masyarakat

Atas Pelayanan Perangkat

Daerah

Membangun dan

mengembangkan sistem dan

mekanisme pelayananan

SKPD

1. Meningkatkan

kemampuan/ kompetensi

aparatur SKPD dalam

pelayanan

2 Mewujudkan Koperasi dan UKM yang berkualitas dan berdaya saing dalam rangka

meningkatkan ekonomi kerakyatan

Terwujudnya koperasi

yang sehat dan UKM yang

inovatif dan mandiri

1. Pengembangan dan

Peningkatan

Kemandirian Koperasi

dan UMKM melalui

upaya penyehatan

kelembagaan dan

peningkatan kapasitas

manajemen

2. Mengembangkan pola

kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil dan

menengah

1. Mendorong,

mengembangkan dan

membantu pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan

perkoperasian dan

UMKM

2. Peningkatan dan

perluasan jaringan

kerjasama bagi koperasi

3. Tersedianya dukungan

permodalan dan promosi

dari pemerintah dan

swasta bagi

pengembangan koperasi



3. Melakukan pembinaan

dan pengawasan

terhadap kesehatan

koperasi

4. Melakukan

pemeriksaan

kepatuhan koperasi

terhadap peraturan

yang berlaku

5. Peningkatan peran

koperasi dan UKM

dalam perekonomian

kerakyatan

6. Memperluas akses

permodalan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Koperasi dan

UKM Kota Palembang Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan

rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja

Kota Palembang Tahun 2020 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar

dalam penyusunannya antara lain :

1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan di

bidang koperasi dan UKM;



3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan

ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang

Tahun 2018—2023 .

4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas

pelaksanaan program/kegiatan;

5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah

6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja)

Koperasi dan UKM Kota Palembang Kota Palembang Tahun 2020 adalah sebagai

berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota

Palembang Tahun 2020 merupakan program/ kegiatan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen

perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palembang serta penyusunan

perencanaan anggaran.

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 9

Program dan 42 kegiatan yang diusulkan.

3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung dalam pelaksanaan

Program/Kegiatan Rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang



Tahun 2020 sebesar Rp.6.960.951.410 yang bersumber dari dana APBD Kota

Palembang.

Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota

Palembang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan rencana strategis

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang adalah sebagai

berikut :

No Program Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyedian jasa komunikasi,air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f. Penyediaan alat tulis kantor

g. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

h. Penyediaan komponen alat listrik.penerangan bangunan kantor

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j. Penyediaan peralatan rumah tangga

k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang undang

l. Penyedian makan dan minuman

m. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

n. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap



2 Program peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Senam beserta perlengkapannya

c. Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Informal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan semester

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

e. Penyusunan RKA SKPD

f. Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP)

6 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Kondusif

a. Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

b. Perencanaan, Koordinasi dan pengembangan UKM

c. Fasilitasi Pengembangan UKM

7 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

b. Pelatihan manajemen pengelolahan Koperasi/KUD

c. Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis



d. Sosialisasi HKI pda UKM

8 Program pengembangan sistem pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Penyelenggaraan promosi produk UMKM

b. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

9 Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi

a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi

b. Sosialisasi prinsip prinsip pemahaman Koperasi

c. Pembinaan Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

d. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi

e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang merupakan

unsur pelaksana urusan daerah di bidang koperasi dan UKM menjalankan urusan

wajib bukan pelayanan dasar berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang

melalui Sekretaris Daerah.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Kota Palembang dituangkan pada lampiran Perumusan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas

Koperasi dan UKM Kota Palembang (Tabel terlampir).



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota

Palembang Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang 2018-2023 dalam

menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Palembang serta target dan Sasaran

Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan

yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk

mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Palembang Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang

merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD

lingkup Pemerintah Kota Palembang maupun dengan OPD yang membidangi

fungsi lain.

Palembang, Maret 2019

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang

Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT Pembina Utama Muda

NIP. 196109261993032002



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat

Ketersediaan

Layanan

administrasi

70% 2.019.646.410 73%

Penyediaan jasa surat menyurat SKPD KotaJumlah materai

dalam penyediaan

jasa surat menyurat

330 lembar 2.145.000 Pendapatan Daerah 360 lembar 2.359.500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

SKPD Jumlah rekening

bayaran dalam

penyediaan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

12 rekening 156.000.000 Pendapatan Daerah 12 rekening 171.600.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah kendaraan

dalam penyediaan

jasa dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

22 kendaraan 19.200.000 - 23 kendaraan 23.171.500

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah orang dalam

penyediaan jasa

administrasi

keuangan

31 orang 171.800.000 Pendapatan Daerah 31 orang 188.980.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah peralatan

pemeliharaan dalam

penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja/kantor

12 bulan 33.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 36.300.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021(Rancangan Awal)

KOTA PALEMBANG

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

(N+1)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode

Rencana Tahun 2020 (N)

Catatan Penting

(1)

Non Urusan

-

0.00..001.1

0.00..001.2

0.00..001.6

0.00..001.7

0.00..001.9

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Orang dalam

penyediaan ATK

62 Orang 88.392.000 Pendapatan Daerah 64 Orang 128.320.500

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah Jenis barang

dalam penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

12 Jenis 76.763.500 Pendapatan Daerah 12 Jenis 84.439.850

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

SKPD Jumlah Jenis barang

dalam penyediaan

komponen, instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

17 jenis 24.420.000 Pendapatan Daerah 17 jenis 26.862.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Jumlah Jenis Barang

dalam Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor


Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD Jumlah jenis barang

dalam penyediaan

peralatan rumah

tangga


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

SKPD Jumlah Jenis Surat

Kabar/Majalah

dalam Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan


Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah dalam

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan 94.800.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 104.280.000

0.00..001.10

0.00..001.11

0.00..001.12

0.00..001.13

0.00..001.14

0.00..001.15

0.00..001.17

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

15 Kali 426.360.000 Pendapatan Daerah 18 Kali 468.996.000

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap SKPD Jumlah Orang dalam

penyediaan tenaga

pegawai tidak tetap


0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tingkat

Kelengkapan

sarana dan

prasarana aparatur

75% 566.945.000 78%

pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan

dalam pengadaan

kendaraan

dinas/operasional

3 kendaraan 44.000.000 Pendapatan Daerah 4 kendaraan 348.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Unit Gedung

Dalam

Pemeliharaan Rutin

/ berkala gedung

kantor

1 Unit Gedung 30.000.000 Pendapatan Daerah 1 Unit Gedung 30.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


dalam pemeliharaan

rutin berkala

kendaraan dinas /

operasional


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD Jumlah Gedung

Kantor Rehabilitasi

Sedang / Berat


0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat

kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

82% 145.700.000 85%

0.00..001.18

0.00..001.20

0.00..002.5

0.00..002.22

0.00..002.24

0.00..002.42

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD Jumlah Pengadaan

Pakaian dinas PDH

beserta

perlengkapannya

62 stel 55.800.000 Pendapatan Daerah 64 stel 61.380.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD Jumlah Pengadaan

Pakaian khusus hari-

hari tertentu


Senam Kesegaran Jasmani SKPD Jumlah Pengadaan

Senam Kesegaran

Jasmani


0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase

aparatur yang

memenuhi standar

kompetensi

20% 100.000.000 25%

Pendidikan dan pelatihan informal Kota Jumlah pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan informal

62 orang 100.000.000 - 64 orang 150.000.000

0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tersusun tepat

waktu

80% 94.802.000 80%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

SKPD Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

4 Laporan 29.520.000 Pendapatan Daerah 4 Laporan 32.472.000

Penyususunan laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan

dalam penyusunan

keuangan

semesteran


0.00..003.7

0.00..005.5

0.00..006.1

0.00..006.2

0.00..003.2

0.00..003.5

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran


penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan

Keuangan Akhir

Tahun dan Kertas

Kerja


Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen

dalam penyusunan

RKA/SKPD

2 laporan 21.360.000 Pendapatan Daerah 2 laporan 23.500.000

Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) SKPD Jumlah dokumen

dalam penyusunan

standar operasional

pelayanan (SOP)

1 Dokumen 6.050.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 18.549.300

11

11 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif

Cakupan kegiatan

pada program

penciptaan iklim

usaha kecil

menegah yang

kondusif

2 kegiatan 358.760.000 2 kegiatan

Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kota Jumlah laporan

dalam pendataan

UKM pada

penyusunan

kebijakan tentang

UKM


Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha

Kecil Menengah

Kota Jumlah laporan

dalam kegiatan

koordinasi dengan

instansi, BUMN,

BUMD dan swasta


0.00..006.4

0.00..006.7

0.00..006.11

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

0.00..006.3

.11..015.1

.11..015.6

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kota - Jumlah UKM yang

ikut UKM Award

- Jumlah UKM yang

ikut latihan kerja

tata boga

30 UKM

60 UKM

250.660.000 Pendapatan Daerah 30 UKM

65 UKM

275.000.000

11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Cakupan kegiatan

pada program

pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan

kompetitif usaha

kecil menengah


Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan

bisnis

Kota Jumlah UKM yang

mengikuti Bimtek

teknologi dan bisnis

40 UKM 27.075.000 Pendapatan Daerah 40 UKM 30.000.000

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kota - Jumlah UKM yang

ikut Bimtek

kemasan

- Jumlah UKM yang

ikut Bimtek

Kewirausahaan

- Jumlah UKM yang

ikut Bimtek souvenir

30 UKM

30 UKM

30 UKM

309.075.000 Pendapatan Daerah 32 UKM

32 UKM

32 UKM

339.982.500

.11..015.8

.11..016.1

.11..016.6

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota - Jumlah orang

dalam bimtek

pembuatan

pelaporan keuangan

koperasi

- Jumlah orang

dalam pelatihan

managemen SDM

koperasi berbasis

kompetensi bagi

juru buku koperasi

40 orang

40 0rang

110.580.000 Pendapatan Daerah 30 orang

0 0rang

130.067.000

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota Jumlah orang dalam

kegiatan bimtek

usaha ritel koperasi

dan kunjungan ke

lapangan


Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Kota Jumlah UKM yang

ikut Haki (HAk

Kekayaan

Intelektual)


11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Cakupan kegiatan

pada

pengembangan

sistem pendukung

usaha bagi usaha

mikro kecil

menengah

2 kegiatan 1.297.520.000 2 kegiatan

.11..016.7

.11..016.7

.11..016.8

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan

Kota - jumlah orang

dalam sosialisasi

dukungan informasi

penyediaan

permodalan bagi

koperasi

- jumlah orang

dalam sosialisasi

dukungan informasi

dalam penyediaan

permodalan bagi

UKM

50 orang

30 orang


50 orang

95.000.000

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil

Menengah


ikut promosi dalam

penyelenggaraan

promosi produk

UMKM( Pameran

Palembang Expo,

Pameran Indonesia

City Expo, Pameran

South Sumatera

Expo, Pameran

Dharma wanita,

Pameran Surabaya

Expo, Pameran

Revolusi Mental,

Pameran Bali Expo,

Pameran TEI Expo) )

35 UKM 1.210.320.000 Pendapatan Daerah 35 UKM 1.331.000.000

11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

cakupan kegiatan

pada program

peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi


.11..017.1

.11..017.9

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Kota - Jumlah Orang yang

mengikuti bimtek

penilaian kesehatan

koperasi

- Jumlah orang yang

mengikuti rapat

koordinasi koperasi

sekota palembang

- Jumlah koperasi

yang dilakukan

penilaian kesehatan

koperasi

- Jumlah orang yang

mengikuti bimtek

pemisahan neraca

- Jumlah orang yang

ikut dalam pelatihan

sistem pengendalian

intern bagi

pengawas koperasi

- Jumlah koperasi

yang dievaluasi

dalam

pendampingan dan

fasilitasi melalui

satuan tugas

koperasi bagi

koperasi se Kota

Palembang

120 Orang

75 orang

115 koperasi

120 orang

100 orang

50 koperasi

456.430.000 Pendapatan Daerah 120 Orang

50 orang

125 koperasi

120 orang

120 orang

60 koperasi

502.073.000.11..018.1

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kota - Jumlah orang yang

ikut dalam

sosialisasi

kepatuhan koperasi

dalam penerapan

peraturan

perundang-

undangan dalam

meningkatkan

kepatuhan koperasi

- Jumlah orang

dalam kegiatan

sosialisasi prinsip

prinsip pemahaman

koperasi melalui

sosialisasi fasilitasi

izin usaha simpan

pinjam koperasi dan

kantor cabang

koperasi

- Jumlah orang yang

ikut dalam

penyuluhan

perkoperasian bagi

siswa SMA,SMK dan

mahasiswa

200 orang

75 orang

75 orang


0 orang

0 orang

306.000.000

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi

berprestasi

Kota jumlah koperasi

yang dibina dan

diperiksa dalam

pemeriksaan dan

pengendalian teknis

koperasi dalam

rangka peningkatan

koperasi sesuai

peraturan

100 koperasi 67.000.000 Pendapatan Daerah 100 koperasi 115.706.250

.11..018.4

.11..018.5

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi

Kota - jumlah koperasi

yang mengikuti

kegiatan

HARKOPNAS

- jumlah koperasi

yang mengikuti

kegiatan SMESCO

- Jumlah koperasi

yang mengikuti

kegiatan pameran

produk unggulan

- jumlah orang

dalam fasilitasi

temu usaha bisnis

antar koperasi aktif

dan atau distributor

1 koperasi

2 koperasi

2 koperasi

100 orang

760.620.000 Pendapatan Daerah 1 koperasi

2 koperasi

2 koperasi

0 orang

1.094.711.200

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi


dalam kegiatan

monitoring, evaluasi,

dan pelaporan yang

memiliki NIK


6.960.951.410 8.417.381.601

Pembina Utama Muda

Nip. 196109261993032002

KEPALA DINAS KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH

KOTA PALEMBANG

Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT

TOTAL

.11..018.6

.11..018.9

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/


Target Capaian

Kinerja


Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat

Ketersediaan

Layanan

administrasi

67% 2.019.646.410 70%

Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jumlah materai

dalam penyediaan

jasa surat menyurat

330 lembar 2.145.000 Pendapatan Daerah 360 lembar 2.359.500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

SKPD Jumlah rekening

bayaran dalam

penyediaan jasa

komunikasi sumber

daya air dan listrik

12 rekening 156.000.000 Pendapatan Daerah 12 rekening 171.600.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional


dalam penyediaan

jasa dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

22 kendaraan 19.200.000 - 23 kendaraan 23.171.500

Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah orang dalam

penyediaan jasa

administrasi

keuangan


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah peralatan

pemeliharaan dalam

penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja/kantor

12 bulan 33.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 36.300.000

Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah Orang dalam

penyediaan ATK


0.00.2.11.01.001.7

0.00.2.11.01.001.9

0.00.2.11.01.001.10

Non Urusan

-

0.00.2.11.01.001.1

0.00.2.11.01.001.2

0.00.2.11.01.001.6

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 (Rancangan Akhir)

KOTA PALEMBANG




Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Kode


Catatan Penting

(1)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah Jenis barang

dalam penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

SKPD Jumlah Jenis barang

dalam penyediaan

komponen, instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Jumlah Jenis Barang

dalam Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Penyediaan peralatan rumah tangga SKPD Jumlah jenis barang

dalam penyediaan

peralatan rumah

tangga


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

SKPD Jumlah Jenis Surat

Kabar/Majalah

dalam Penyediaan

Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan


Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah dalam

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

12 Bulan 94.800.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 104.280.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

15 Kali 426.360.000 Pendapatan Daerah 18 Kali 468.996.000

Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap SKPD Jumlah Orang dalam

penyediaan tenaga

pegawai tidak tetap


0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat

Kelengkapan

sarana dan

prasarana aparatur

75% 566.945.000 75%

0.00.2.11.01.001.20

0.00.2.11.01.001.13

0.00.2.11.01.001.14

0.00.2.11.01.001.15

0.00.2.11.01.001.17

0.00.2.11.01.001.18

0.00.2.11.01.001.11

0.00.2.11.01.001.12

pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan

dalam pengadaan

kendaraan

dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah Unit Gedung

Dalam Pemeliharaan

Rutin / berkala

gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


dalam pemeliharaan

rutin berkala

kendaraan dinas /

operasional


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD Jumlah Gedung

Kantor Rehabilitasi

Sedang / Berat


0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat

kedisiplinan

aparatur dalam

kehadiran dan

penggunaan atribut

pegawai

82% 145.700.000 82%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD Jumlah Pengadaan

Pakaian dinas PDH

beserta

perlengkapannya


Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD Jumlah Pengadaan

Pakaian khusus hari-

hari tertentu


Senam Kesegaran Jasmani SKPD Jumlah Pengadaan

Senam Kesegaran

Jasmani


0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase

aparatur yang

memenuhi standar

kompetensi

0% 100.000.000 20%

Pendidikan dan pelatihan informal Kota Jumlah pegawai

yang mengikuti

pendidikan dan

pelatihan informal

62 orang 100.000.000 - 64 orang 150.000.000

0.00.2.11.01.003.7

0.00.2.11.01.005.5

0.00.2.11.01.002.22

0.00.2.11.01.002.24

0.00.2.11.01.002.42

0.00.2.11.01.003.2

0.00.2.11.01.003.5

0.00.2.11.01.002.5

0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase

Laporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan yang

tersusun tepat

waktu

80% 94.802.000 80%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

SKPD Jumlah Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD


Penyususunan laporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan

dalam penyusunan

keuangan

semesteran


Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD Jumlah Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran


penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah Laporan

Keuangan Akhir

Tahun dan Kertas

Kerja


Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah Dokumen

dalam penyusunan

RKA/SKPD


Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP) SKPD Jumlah dokumen

dalam penyusunan

standar operasional

pelayanan (SOP)

1 Dokumen 6.050.000 Pendapatan Daerah 1 Dokumen 18.549.300

4

4 11

4 11 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif

Cakupan kegiatan

pada program

penciptaan iklim

usaha kecil

menegah yang

kondusif


Penyusunan kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kota Jumlah laporan

dalam pendataan

UKM pada

penyusunan

kebijakan tentang

UKM

2 Laporan 57.500.000 Pendapatan Daerah 2 Laporan 63.520.0002.11.2.11.01.015.1

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

0.00.2.11.01.006.1

0.00.2.11.01.006.2

0.00.2.11.01.006.3

0.00.2.11.01.006.4

0.00.2.11.01.006.7

0.00.2.11.01.006.11

Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha

Kecil Menengah

Kota Jumlah laporan

dalam kegiatan

koordinasi dengan

instansi, BUMN,

BUMD dan swasta


Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kota - Jumlah UKM yang

ikut UKM Award


- Jumlah UKM yang

ikut latihan kerja

tata boga

60 UKM 65 UKM

4 11 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Cakupan kegiatan

pada program

pengembangan

kewirausahaan dan

keunggulan

kompetitif usaha

kecil menengah


Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Kota Jumlah UKM yang

mengikuti Bimtek

teknologi dan bisnis


Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kota - Jumlah UKM yang

ikut Bimtek

kemasan


- Jumlah UKM yang

ikut Bimtek

Kewirausahaan

30 UKM 32 UKM

- Jumlah UKM yang

ikut Bimtek souvenir

30 UKM 32 UKM

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota - Jumlah orang

dalam bimtek

pembuatan

pelaporan keuangan

koperasi


- Jumlah orang

dalam pelatihan

managemen SDM

koperasi berbasis

kompetensi bagi juru

buku koperasi

40 0rang 0 0rang

2.11.2.11.01.016.7

2.11.2.11.01.015.6

2.11.2.11.01.015.8

2.11.2.11.01.016.1

2.11.2.11.01.016.6

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Kota Jumlah orang dalam

kegiatan bimtek

usaha ritel koperasi

dan kunjungan ke

lapangan


Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Kota Jumlah UKM yang

ikut Haki (HAk

Kekayaan

Intelektual)


4 11 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Cakupan kegiatan

pada

pengembangan

sistem pendukung

usaha bagi usaha

mikro kecil

menengah


Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Kota - jumlah orang

dalam sosialisasi

dukungan informasi

penyediaan

permodalan bagi

koperasi


- jumlah orang

dalam sosialisasi

dukungan informasi

dalam penyediaan

permodalan bagi

UKM

30 orang 50 orang

2.11.2.11.01.016.7

2.11.2.11.01.016.8

2.11.2.11.01.017.1

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil

Menengah


ikut promosi dalam

penyelenggaraan

promosi produk

UMKM( Pameran

Palembang Expo,

Pameran Indonesia

City Expo, Pameran

South Sumatera

Expo, Pameran

Dharma wanita,

Pameran Surabaya

Expo, Pameran

Revolusi Mental,

Pameran Bali Expo,

Pameran TEI Expo) )

35 UKM 1.210.320.000 Pendapatan Daerah 35 UKM 1.331.000.000

4 11 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

cakupan kegiatan

pada program

peningkatan

kualitas

kelembagaan

koperasi


Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Kota - Jumlah Orang yang

mengikuti bimtek

penilaian kesehatan

koperasi


- Jumlah orang yang

mengikuti rapat

koordinasi koperasi

sekota palembang

75 orang 50 orang

- Jumlah koperasi

yang dilakukan

penilaian kesehatan

koperasi

115 koperasi 125 koperasi

- Jumlah orang yang

mengikuti bimtek

pemisahan neraca

120 orang 120 orang

2.11.2.11.01.018.1

2.11.2.11.01.017.9

- Jumlah orang yang

ikut dalam pelatihan

sistem pengendalian

intern bagi

pengawas koperasi

100 orang 120 orang

- Jumlah koperasi

yang dievaluasi

dalam

pendampingan dan

fasilitasi melalui

satuan tugas

koperasi bagi

koperasi se Kota

Palembang


Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kota - Jumlah orang yang

ikut dalam

sosialisasi

kepatuhan koperasi

dalam penerapan

peraturan

perundang-

undangan dalam

meningkatkan

kepatuhan koperasi


- Jumlah orang

dalam kegiatan

sosialisasi prinsip

prinsip pemahaman

koperasi melalui

sosialisasi fasilitasi

izin usaha simpan

pinjam koperasi dan

kantor cabang

koperasi

75 orang 0 orang

- Jumlah orang yang

ikut dalam

penyuluhan

perkoperasian bagi

siswa SMA,SMK dan

mahasiswa

75 orang 0 orang

2.11.2.11.01.018.4

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi

berprestasi


yang dibina dan

diperiksa dalam

pemeriksaan dan

pengendalian teknis

koperasi dalam

rangka peningkatan

koperasi sesuai

peraturan


Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi

Kota - jumlah koperasi

yang mengikuti

kegiatan

HARKOPNAS

1 koperasi 760.620.000 Pendapatan Daerah 1 koperasi 1.094.711.200

- jumlah koperasi

yang mengikuti

kegiatan SMESCO


- Jumlah koperasi

yang mengikuti

kegiatan pameran

produk unggulan


- jumlah orang

dalam fasilitasi temu

usaha bisnis antar

koperasi aktif dan

atau distributor

100 orang 0 orang

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Peningkatan

Kualitas Kelembagaan Koperasi


dalam kegiatan

monitoring, evaluasi,

dan pelaporan yang

memiliki NIK


6.960.951.410 8.417.381.601

2.11.2.11.01.018.5

2.11.2.11.01.018.6

2.11.2.11.01.018.9

Pembina Utama Muda

Nip. 196109261993032002

TOTAL

KEPALA DINAS KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH

KOTA PALEMBANG

Dr. Ir. Hj. Anaheryana, MT

Documents

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Koperasi dan …...RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG 2020 1 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020