RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha ...old.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/RESUME HASIL VLK PT... · Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

PPrroovviinnssii SSuummaatteerraa UUttaarraa

1


PADA IUPHHK-HT PT. SINAR BELANTARA INDAH (PT. SBI) KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN,

PROVINSI SUMATERA UTARA

(1) Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTFIKASI

b. Nomor Akreditasi : -

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika Lt. 1 B-11

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/

E-mail

: Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor VLK)

2) Dyah Ratna Probowati S.Hut (Auditor VLK)

3) Dwi Jatmiko S.Hut (Auditor VLK)

(2) Identitas Pemegang Izin

a. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

: IUPHHK-HT PT. Sinar Belantara Indah

(PT. SBI)

b. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

194/Kpts-II/1997, tanggal 4 April 1997, tentang

Pemberian IUPHHK-HTI Transmigrasi, pada areal

seluas ± 6.200 Hektar dan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Penetapan Tata Batas Nomor :

170/Menhut-II/2010, tanggal 1 April 2010, dengan

luas ± 5.197,36 Hektar.

c. Lokasi : Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera

Utara

d. Alamat Kantor dan Telpon : Perumahan Pantai Indah Sutra Blok C No. 1, Jalan

Tj. Datuk Ujung Pekanbaru, POS 28143

Telp. 0761-849189,

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/




2

e. Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama Ir. Bambang Soepijanto, MM

- Komisaris -

d. Dewan Direksi

- Direktur Utama : Muller Tampubolon, SE MM

- Direktur Produksi : Ir. H.M. Rusyadi

- Direktur Keuangan : Susanti Intan Kesuma, SE

(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1 Mobilisasi Tim Senin, 10 Maret 2014 Mobilisasi Tim Auditor Jakarta - Medan

2 Mobilisasi Tim Selasa, 11 Maret 2014 Mobilisasi Tim Auditor Medan –

Labuhanbatu Selatan

3 Verifikasi Dokumen Selasa, 11 Maret 2014 Bertujuan untuk memperoleh data dan

informasi berbagai aspek :

- Memperoleh data dan informasi aspek

produksi :

- Dokumen pelaksanaan PAK (batas

petak dan blok) seperti : laporan

PAK, BA PAK, dll.

- Dokumen PUHH

- Dokumen jenis dan kondisi peralatan

- Dokumen perizinan penggunaan alat

- Memperoleh data dan informasi

pelaksaaan RKL dan RPL terdiri dari

aspek fisik :

- Dokumen pelaksanaan pemantauan

erosi

- Dokumen penanaman pada areal

eks TPK, TPn, tanah kosong,

kanan-kiri jalan.

- BA pemasangan papan peringatan,

menara api, dll.

- Dokumen pengelolaan limbah


Sosial :

- Dokumen insentif masyarakat

- Dokumen K3

- Dokumen kecelakaan kerja

- Dokumen ketenaga kerjaan

4

Konsultasi Publik Rabu, 12 Maret 2014

(Pukul 10.00 WIB s/d Selesai)

Bagan Batu

- Bertujuan untuk menggali informasi

dan data tentang persepsi masyarakat

atas keberadaan PT. SBI

- Jumlah peserta kurang lebih 50

peserta.

- Tempat : Bagan Batu, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, Provinsi

Sumatera Utara.

- Output yang dihasilkan meliputi :




3


- Data atau informasi presepsi

masyarakat tentang UM PT. SBI,

- Berita Acara Konsultasi Publik.

5 Opening Meeting

(Pertemuan

Pembukaan)

Rabu, 12 Maret 2014

(Pukul 15.00 WIB s/d Selesai)

Bagan Batu

- Penyampaian rencana teknis verifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenaga

pendamping

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi

per hari, jenis aspek dan lokasi yang

akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim

di lapangan, dll.

- Output : (1) Berita Acara Opening

Meeting, (2) Notulensi Opening

Meeting.

6 Verifikasi Dokumen Rabu, 12 Maret 2014

Bagan Batu

Bertujuan untuk memperoleh data dan



produksi :



PAK, BA PAK, dll.

- Dokumen PUHH





aspek fisik :


erosi



kanan-kiri jalan.


menara api, dll.



Sosial :


- Dokumen K3



7 Verifikasi Lapangan Kamis, 13 Maret 2014

Areal Kerja PT. SBI


informasi serta bukti fisik pelaksanaan

kegiatan berbagai aspek :

- Memperoleh data dan informasi lapang

aspek produksi :

- Bukti lapang pelaksanaan PAK

(batas petak dan blok)

- Bukti lapang identitas KBK untuk

PUHH

- Bukti lapang ketersediaan peralatan

produksi ( jenis dan kondisi

peralatan)




4




aspek fisik :

- Bukti fisk ketersediaan lokasi dan

sarana perlengkapan pelaksanaan

pemantauan erosi

- Bukti fisik ketersediaan tegakan

hasil penanaman areal eks TPK,

TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan.

- Bukti fisik lapang keberadaan

menara api, dll.

- Bukti lapang pengelolaan limbah


aspek Sosial :

- Bukti lapang ketersediaan bantuan/

insentif masyarakat.

8 Mobilisasi Tim Kamis, 13 Maret 2014

Mobilisasi Tim Auditor Bagan Batu -

Medan

9 Verifikasi Dokumen Jumat, 14 Maret 2014

Medan




produksi :



PAK, BA PAK, dll.

- Dokumen PUHH





aspek fisik :


erosi



kanan-kiri jalan.


menara api, dll.



Sosial :


- Dokumen K3



10 Closing Meeting

(Pertemuan

Penutup)

Jumat, 14 Maret 2014

(Pukul 10 : 00 WIB s/d Selesai)

Medan

- Paparan sementara hasil audit

lapangan dan klarifikasi keberadaan

dokumen yang belum tersedia dan

diperlukan untuk mendukung audit

- Notulensi Closing Meeting

- BA Closing Meeting

- Tally sheet hasil audit lapangan

11 Mobilisasi Tim Sabtu, 15 Maret 2014 Mobilisasi Tim Auditor Medan -Jakarta




5

(4) Resume Hasil Penilaian

No. Kriteria/Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegang izin

mampu

menunjukkan

keabsahan Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK).

a. Dokumen Surat

Keterangan Hak

Pengusahaan Hutan

(SK IUPHHK-HT)

Memenuhi - PT. SBI sudah memiliki dokumen

legal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri

(IUPHHK-HTI) melalui :

- Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 194/Kpts-II/1997 tanggal 4

April 1997 tentang Pemberian Hak

Penguasahaan Hutan Tanaman

Industri Pola Transmigrasi Atas

Areal Hutan Seluas ± 6.200 Ha

(Enam Ribu Dua Ratus) Hektar di

Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Utara Kepada PT. Sinar Belantara

Indah


Nomor SK. 170/Menhut-II/2010

tanggal 1 April 2010 tentang

Penetapan Batas Areal Kerja Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri Pola Transmigrasi (HPHTI-

Trans) PT. Sinar Belantara Indah

seluas 5.197,36 Ha

b. Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

(IIUPHHK)

Memenuhi - PT. SBI telah memenuhi kewajiban

terhadap Iuran HPH berdasarkan

Surat Perintah Pembayaran Iuran

IUPHHK pada Hutan Tanaman,

Nomor 267/IV-PPHH/1996 tanggal 29

Januari 1996 atas nama PT SBI,

sebesar Rp 8.060.000,- (Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk areal

seluas ±6.200 Ha di Provinsi

Sumatera Utara.

- Transfer pembayaran SPP IIUPHHK-

HT dilakukan melalui Bank Exim Balai

Kota No. 8 Medan atas nama

Bendaharawan Umum Negara Nomor

: 508.000.014, sejumlah

Rp 8.060.000,- (Delapan Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai Surat

Perintah Pembayaran (SPP)

2 K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat

yang berwenang

2.1.1 RKUPHHK/ RPKH

dan Rencana Kerja

Tahunan (RKT/

Bagan Kerja/RTT)

disahkan oleh yang

berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan

Kerja/RTT beserta

lampirannya yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang,

meliputi :

- Dokumen RKUPHHK/

RPKH & lampirannya

yang disusun

berdasarkan

IHMB/risalah hutan

dan dilaksanakan

oleh Ganis PHPL

Timber Cruising dan/

Memenuhi - PT. SBI telah memiliki dokumen

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada HTI meliputi :


Nomor SK.27/VI-BUHT/2013

tanggal 11 April 2013 tentang

Persetujuan Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Hutan Tanaman Industri

(RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu

10 (sepuluh) tahun periode tahun

2013 – 2022 an. PT. Sinar Belantara

Indah di Provinsi Sumatera Utara

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor :




6


atau Canhut

- Dokumen RKT/RTT

yang disusun

berdasarkan

RKU/RPKH dan

disahkan oleh

pejabat yang

berwenang atau yang

disahkan secara self approval

- Peta rencana

penataan areal kerja

yang dibuat oleh

Ganis PHPL Canhut

522.21/3189 tanggal 22 April 2013

tentang Pengesahan Rencana Kerja

Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Tanaman Industri (RKT

UPHHK-HTI) tahun 2013 an. PT.

Sinar Belantara Indah Provinsi

Sumatera Utara.

b. Peta areal yang

tidak boleh ditebang

pada RKT/Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementasi di

lapangan

Memenuhi - Dari hasil penelusuran Peta

RKUPHHK-HT dan Peta RKT tahun

2013 diketahui bahwa : terdapat

alokasi kawasan/areal yang tidak

boleh ditebang yang meliputi :

Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai (Sungai Sengawe) dan tegakan benih

- Hasil cross check atau verifikasi

lapangan terhadap areal sempadan

Sungai Daun, menunjukkan bahwa

pada areal tersebut telah dilakukan

identifikasi berupa pemasangan papan

nama (koordinat 01o 30’ 62,5” LS dan

100o 23’ 68,1” BT) dan pada areal

tersebut (di sisi kanan dan kiri sungai)

tidak ditemukan kegiatan

penebangan.

c. Penandaan lokasi blok

tebangan/ blok

RKT/petak RTT yang

jelas di peta dan

terbukti di lapangan

Memenuhi - Dari hasil penelusuran Peta

RKUPHHK-HT, dan Peta RKT tahun

2013 terkait dengan penandaan batas

yang jelas pada petak dan blok RKT

diketahui bahwa PT. SBI telah

melaksanakan penandaan batas pada

lokasi tebangan/efektif untuk produksi

yaitu :

- Dalam Peta RKUPHHK-HT untuk

lokasi produksi :

- Tanaman Pokok

(Akasia/Eukaliptus) diberi tanda

Blok warna kuning,

- Tanaman Pokok Karet diberi

tanda blok Kuning bergaris,

- Tanaman Unggulan diberi tanda

TU berwarna biru,

- Tanaman Kehidupan diberi tanda

TK berwarna Hijau.

- Pembagian Blok Usulan RKT diberi

tanda angka Romawi I, II, III dst.

- Dalam Peta RKT tahun 2013

terdapat penandaan areal tebangan

yaitu :

- Tanaman Pokok Eukaliptus diberi

tanda warna Kuning bergaris

dengan stempel Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara,

- Sadapan Karet berwarna Hijau

- Dari hasil verifikasi lapang diketahui

bahwa PT. SBI telah melaksanakan




7


kegiatan penandaan lokasi Blok dan

petak Tebangan yakni :

- Tanda atau identitas blok, berupa

papan nama Putih Bergaris Tepi

Hijau, dengan bertuliskan “Blok RKT

2013 “ (posisi koordinat 01o30’17,5”

LS dan 101o54’16,10” BT)

- Tanda atau identitas petak, berupa

papan nama Putih, dengan

bertuliskan “K.001“ (posisi koordinat

01o 30’ 58,3” LS dan 100o 23’00,9”

BT) dan “K.115” (posisi koordinat

01o 28’52,8” LS dan 100o21’54,8”

BT)

3 K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin

hutan mempunyai

rencana kerja yang

sah sesuai dengan

peraturan yang

berlaku.

a. Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa

dalam proses) dengan

lampiran-lampirannya


RKUPHHK-HTI Jangka 10 tahun

periode 2013 – 2022, yang telah

disetujui dan ditandatangani oleh

Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman

Dirjen BUK an Menteri Kehutanan

dengan Nomor SK.27/VI-BUHT/2013

tanggal 11 April 2013, beserta

lampiran antara lain :

- Peta skala 1 : 50.000

- Penataan Areal dan Pengaturan

Penebangan;

- Analisa Finansial Pemanfaatan

Hutan IUPHHK PT Sinar Belantara

Indah;

- Rencana Pengelolaan Lingkungan

IUPHHK-HTI PT. SBI;

- Rencana Pemantauan Lingkungan

IUPHHK-HTi PT. SBI;

- Peta Kawasan Hutan, Peta

Penutupan Lahan, Peta Kelas

Lereng, Peta Geologi, Peta Tanah,

Peta Iklim, Peta Hidrologi, dan Peta

RKUPHHK-HTI PT. SBI.

- Dokumen tersebut telah mengacu

pada Permenhut Nomor 62/Menhut-

II/2008.

b. Kesesuaian lokasi dan

volume pemanfaatan

kayu hutan alam pada

areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk

pembangunan hutan

tanaman industri.

Tidak

Diverifikasi

- PT SBI tidak melakukan Pemanfaatan

kayu hutan alam, tetapi seluruhnya

sudah berupa hutan tanaman,

sehingga verifier ini tidak

diberlakukan.

2.2.2. Seluruh peralatan

yang dipergunakan

dalam kegiatan

pemanenan telah

memiliki izin

penggunaan

peralatan dan

dapat dibuktikan

kesesuaian fisik di

lapangan (tidak

berlaku untuk

Pemegang Hak

Pengelolaan)

Izin peralatan dan mutasi

Memenuhi - PT. SBI telah memiliki izin pemasukan

dan penggunaan alat sesuai dengan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :

P. 53/Menhut-II/2009, yang

menyatakan bahwa Usaha

Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang

diberikan kepada pemegang izin, telah

termasuk dan berlaku sebagai Izin

Pemasukan dan Penggunaan Alat ke

dalam kawasan hutan pada areal

kerjanya dalam rangka pelaksanaan

kegiatan izin.

- Daftar jenis perlatan yang diijinkan




8


untuk dimasukkan dan digunakan

dalam kegiatan IUPHHK pada Hutan

Tanaman PT. SBI adalah sebagai

berikut :

- Skidder sebanyak 2 unit;

- Buldozer sebanyak 2 unit;

- Excavator sebanyak 5 unit;

- Harvester sebanyak 1 unit;

- Wheel loader sebanyak 1 unit;

- Logging Truck sebanyak 22 unit;

- Truck Engkel sebanyak 2 unit;

- Backhoe Loader sebanyak 1 unit;

- Motor Grader sebanyak 1 unit;

- Compactor sebanyak 1 unit.

4 K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayu bulat

yang ditebang/

dipanen atau yang

dipanen/

dimanfaatkan telah

di-LHPkan

Dokumen LHP yang telah

disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

Memenuhi - PT. SBI telah membuat laporan hasil

pemanenan (LHP) dan disahkan oleh

petugas berwenang. Informasi fisik

kayu pada laporan tersebut sesuai

dan dapat ditemukan di lapangan.

- Seluruh LHP-KBK dibuat oleh petugas

pembuat LHP yang sah atas nama

Muchinin (GANIS PHPL-PKB -00225-

02/PKB-R/II/2013, No. Reg.

026/02/0230/SBI/MCN/ LHP-KB/KBK),

sesuai Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 522.21/5297/2013, tanggal

1 Juli 2013 dan juga telah disyahkan

oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil

Penebangan/Produksi (P2LHP) Dinas

Kehutanan dan Perkebunan

Kabupaten Labuhan Batu Selatan,

yakni atas nama Rupinta Tarigan

(NIP. 19640625 199803 1002, No.

Sertifikat/SIM PPKBRI 00292-02/WAS-

PKB-R/II/2013, No. Reg.

023/02/0230/ P2LHP-SBI/ KB),

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : Kpts.522.21/3992, tanggal

20 Mei 2013.

3.1.2. Seluruh kayu yang

diangkut keluar

areal izin dilindungi

dengan surat

keterangan sahnya

hasil hutan.

Surat keterangan sahnya

kayu bulat (SKSKB) dan

lampirannya dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK)

ke TPK Antara dan dari

TPK Antara ke industri

primer hasil hutan dan

atau pedagang kayu bulat

Memenuhi - PT. SBI telah memiliki dokumen legal

untuk pemindahan Kayu dari TPK

hutan ke TPK Antara serta ke tujuan

akhir pengiriman kayu. Dari hasil

verifikasi diketahui bahwa rute angkut

kayu :

- (TPn) – POS TUK

- POS TUK - Industri primer hasil

hutan kayu

- Dokumen yang menyertai pergerakan

kayu di dalam areal (TPn-POS TUK)

dilengkapi :

- Dokumen Pemuatan (Loading

Ticket),




9


- Bon Pengantar Barang - Dokumen Perjalanan (Trip Ticket),

- Sedangkan dari POS TUK menuju

lokasi industri pengolahan dilengkapi

dengan Dokumen FA-KB dan

lampirannya (Daftar Kayu Bulat Kecil/DKBK).

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat

(KB) dari

pemegang

IUPHHK-HA/

IUPHHK-HT/

IUPHHK-RE/Peme

gang Hak

Pengelolaan

a. Tanda-tanda PUHH

/barcode pada kayu

dari Pemegang izin

IUPHHK-HA, IUPHHK-

HA, IUPHHK RE bisa

dilacak balak.

Memenuhi - Dari hasil telaah dokumen tata usaha

kayu (TUK) diketahui bahwa sistem

penandaan atau identitas yang telah

diimplementasikan oleh IUPHHK-HTI

PT. SBI terhadap log kayu bulat kecil

setelah keluar dari areal IUPHHK-HTI

adalah berupa : ((1) Nomor LHP/nomor tumpukan dan (2) Volume (m3). Tanda PUHH yang

tertera pada tumpukan kayu bulat

kecil tersebut dapat dilacak secara

dokumentasi dari : Buku Ukur, Dokumen LHP, Dokumen FA-KB

(Kayu Bulat Kecil). - Dokumen buku ukur tersebut dibuat

dan diketahui oleh petugas yang

berwenang, yakni petugas penerbit

FA-KB, An. Iswansyah (00224-

02/PKB-R/II/2013, Nomor Reg.

139/02/0207/FA-KB-Isy/KB). Dalam

dokumen buku ukur memuat

informasi tentang : (a) Petak tebang/compartment (K.112) , (b) Blok Tebangan (RKT 2013), (c) Lokasi TPn (Bagan Toreh), (d) Nama Perusahaan, (e) Nama Pengawas (GANISPHPL PKB PT. SBI), (f) Nomor tumpukan, (g) Kelompok Jenis HHK (Acacia) dan (h) Volume (m3).

- Uji petik terhadap tanda-tanda penata

usahaan hasil hutan (PUHH) atau

identitas tumpukan log kayu bulat

kecil di lapangan pada TPn Hutan-1

sampai dengan TPn Hutan-9

(Compartment/petak K.112) (posisi koordinat 01o29’12,5” LS dan 100o21’69,3” BT), menunjukkan

bahwa terdapat kesesuaian dengan

dokumen buku ukur.

b. Identitas kayu yang

diterapkan secara

konsisten oleh

pemegang izin.

Memenuhi - Sistem identitas kayu yang

diimplementasikan PT. SBI mengacu

pada peraturan Menteri Kehutanan

no. P. 8/Menhut-II/2009 tentang

perubahan kedua Atas Peraturan

Menteri Kehutanan no. P.55/Menhut-

II/2006 tentang “Penatausahaan Hasil

Hutan Yang Berasal Dari Hutan

Negara”.

- Selain itu Permenhut tersebut juga

digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan dokumen SOP Tata

Usaha Kayu. Identitas tersebut dapat

dilacak dari buku ukur dan dokumen LHP serta dokumen SPP PSDH.




10



mampu membukti

kan adanya

catatan angkutan

kayu ke luar TPK

Arsip SKSKB dan dilampiri

Daftar Hasil Hutan untuk

hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya

untuk hutan tanaman

Memenuhi - Kayu yang diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) ke POS TUK

dan POS TUK ke industri primer hasil

hutan dan atau pedagang kayu bulat

telah dibuatkan atau dilengkapi

dengan dokumen FA-KB beserta

lampirannya, yakni : nomor faktur, Penerbit FA-KB (nama, no. Register, tanggal penerbitan dan lokasi penerbitan), nomor rekapitulasi DKBK, informasi tentang identitas alat angkut, kelompok jenis kayu maupun sortimen, volume.

- PT. SBI mampu membuktikan

kelengkapan dan keabsahan dokumen

FA-KB yang dibuat dan disyahkan oleh

petugas atau pejabat yang

berwenang, yakni petugas penerbit

FA-KB An. Iswansyah (00224-02/PKB-

R/II/2013, Nomor Reg.

139/02/0207/FA-KB-Isy/KB), sesuai

Surat Keputusan Kepala Balai

Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi Wilayah II Medan, Nomor :

SK.307/BPPHP II-2/2013, tanggal 27

Mei 2013.

5 K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu


menunjukkan bukti

pelunasan Dana

Reboisasi (DR) dan

Provisi Sumber

Daya Hutan

(PSDH)

a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran)

Dana Reboissi (DR)

dan/atau PSDH telah

diterbitkan


Surat Perintah Pembayaran Provisi

Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH)

untuk kayu bulat kecil berdasarkan

perhitungan volume/tonase dari

dokumen Laporan Hasil Penebangan

(LHP).

- Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

tersebut diterbitkan oleh Pejabat

Penagih dari Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan (Tahun 2013/2014, Atas nama H. Girhamuddin Hrp, SH, NIP. 19590201 198103 1 011).

b. Bukti Setor DR dan/

atau PSDH

Memenuhi - Dari hasil penelusuran dan telaah

dokumen pemenuhan kewajiban

pembayaran terhadap Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH) diketahui bahwa

PT. SBI telah memenuhi kewajiban

membayar dana PSDH sampai dengan

bulan Februari 2014 yang ditunjukan

dengan tersedianya bukti setor

- Hasil cross check kesesuaian antara

jumlah kewajiban yang harus dibayar

yang tertulis pada dokumen SPP

PSDH dan Bukti Setor yakni pada :

- SPP PSDH (Nomor 070114, 23 Januari 2014) dengan jumlah PSDH Rp. 1.548.680,00, diketahui sesuai

dengan jumlah yang tertera pada

bukti setor pelunasan PSDH dari

Bank Mandiri.

- SPP PSDH (Nomor 160214, 13 Februari 2014) dengan jumlah




11


PSDH Rp. 3.660.580,00, diketahui

sesuai dengan jumlah yang tertera

pada bukti setor pelunasan PSDH

dari Bank Mandiri

c. Kesesuaian tarif

PSDH dan DR atas

kayu hutan alam

(termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untuk pem-

bangunan hutan

tanaman) dan

kesesuain tarif PSDH

untuk kayu hutan

tanaman

Memenuhi - Berdasarkan paparan hasil pada

verifier 3.2.12. diketahui bahwa PT.

SBI telah memenuhi kewajiban

membayar PSDH sesuai tarif PSDH

yang telah ditetapkan. Hal tersebut

dibuktikan dengan adanya kesesuaian

antara SPP yang telah diterbitkan oleh

Pejabat Penagih dari Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten

Labuhanbatu Selatan (Tahun 2013/2014, Atas nama H. Girhamuddin Hrp, SH, NIP. 19590201 198103 1 011). Bukti setor

pembayaran PSDH dikeluarkan oleh

Bank Mandiri untuk Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (102-000-420-4001).

6 K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau


yang mengirim

kayu bulat antar

pulau memiliki

pengakuan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT)

Dokumen PKAPT

Tidak

Diverifikasi

- Tujuan akhir pengangkutan log kayu

bulat kecil PT. SBI masih dalam satu

pulau atau tidak melakukan

pengiriman kayu bulat kecil antar

pulau.

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat yang

menggunakan

kapal harus kapal

yang berbendera

Indonesia dan

memiliki izin yang

sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

Tidak

Diverifikasi

- Aktifitas angkutan hasil hutan kayu

bulat kecil PT. SBI dari POS TUK ke

Industri tidak menggunakan kapal,

melainkan truk (akses jalan darat)

7 K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam

dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL

Memenuhi - PT. SBI telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri dari tiga buku yakni : (1) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), (2) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan (3) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) An. PT. SBI telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan oleh Menteri Muda Kehutanan Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat, melalui SK No. 03/Menmudhut-II/2000 tanggal 5 September 2000.

- Dokumen tersebut disusun oleh PT. Mursin Say yang beralamat di Jl. Kramat VI No. 48 Jakarta 10430. Adapun ketua tim penyusun adalah Ir. Yuddi Agustiar (ahli Biologi) yang telah bersertifikat AMDAL A dan B.




12



memiliki laporan

pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukkan

penerapan tindakan

untuk mengatasi

dampak lingkungan

dan menyediakan

manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi - PT. SBI telah memiliki dokumen

Dokumen RKL dan RPL. Dokumen

tersebut telah disusun berdasarkan

hasil implementasi Dokumen AMDAL

PT. SBI.

- Sasaran utama kegiatan Pengelolaan

dan Pemantauaan Lingkungan

meliputi : komponen fisik kimia,

biologi, dan sosial budaya :

- Iklim;

- Topografi dan kelerengan;

- Geologi dan Erosi tanah;

- Potensi air dan pemanfaatannya;

- Komponen biologi;

- Hama dan penyakit;

- Sosial ekonomi budaya :

- Sikap/persepsi masyarakat

terhadap perusahaan.

- Pendidikan masyarakat.

- Kesehatan masyarakat.

b. Bukti pelaksanaan

pengelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan

sosial

Memenuhi - Bukti pelaksanaan kegiatan

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan, berupa telah tersedianya

Standard Operational Prosedure (SOP) terkait dengan kegiatan Pengelolaan

dan Pemantauan Lingkungan.

- Sedangkan bukti implementasi RKL

dan RPL dari hasil cross check antara

lain :

- Bidang Peningkatan Infrastruktur

(Pembangunan/pemeliharaan

sarana dan prasarana);

- Bidang Pendidikan (Bantuan bea

siswa, honor guru, peralatan,

fasilitas sekolah dan peralatan

kesehatan di puskesmas);

- Bidang Keagamaan, Sosial, dan

Lingkungan (Bantuan fasilitas,

perbaikan mesjid, gereja,

perayaan hari besar agama dan

nasional);

- Bidang Kemitraan, Pertanian dan

Perikanan (Bantuan pemeliharaan

tanaman karet warga Trans,

pengurusan izin usaha mitra

kerja).

8 K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur dan

Implementasi K3

a. Implementasi prosedur

K3

Memenuhi - PT. SBI telah memiliki SOP K3 dan

sebagian besar sudah dijalankan/

diimplementasikan sesuai dengan

ketentuan yang terdapat dalam

prosedur.

- Beberapa SOP terkait K3 yang

tersedia antara lain:

- SOP Strategi Penanggulangan

Kebakaran Hutan,

- SOP terkait Peralatan K3.




13


b. Ketersediaan peralatan

K3

Memenuhi - Telah tersedia peralatan K3 pada

IUPHHK HTI PT. SBI dan telah

didistribusikan ke setiap bagian, jenis

peralatan kerja yang tersedia :

- Perlengkapan personel : Helm, safety shoes, hand gloves, mask, glasses, flashlight, headlamp

- Peralatan manual : parang, pompa gendong, cangkul, sekop, kapak, garu, dan APAR

- Peralatan semi mekanis : mesin sprayer, robin, chainsaw

- Perlengkapan pompa : selang hisap, selang staflo, plastic water tank, water tank 600 lt, jet pump

- Peralatan mekanis : colt diesel, mobil 4 WD

- Peralatan pendukung : ember, corong minyak, jerigen minyak, kompas, karung goni, telepon ceria, GPS, clino, kotak P3K.

- Terdapat Bukti distribusi APD dan

peralatan kerja kepada karyawan

antara lain :

- Berita Acara Serah Terima Peralatan

Keselamatan Kerja Sektor Bagan

Toreh pada hari Kamis tanggal 19

September 2013; - Berita Acara Serah Terima Peralatan


Toreh pada hari Sabtu tanggal 28

September 2013 - Berita Acara Serah Terima Peralatan


Toreh pada hari Rabu tanggal 08

Mei 2013

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi - Laporan Kejadian Kecelakaan PT. Sinar Belantara Indah Tahun 2013. Dalam laporan kecelakaan tersebut dijelaskan mulai dari jumlah total karyawan yang bekerja, jumlah total jam kerja, serta jumlah kecelakaan pada masing-masing bidang/departemen terkait (harvesting; plantation; planning; common service; FCHSE; water management; nursery; project)

- Beberapa upaya yang dilakukan dalam menekan terjadinya kecelakaan : - Penggunaan APD, - Pemasangan Rambu - Melakukan investigasi setiap terjadi

kecelakaan kerja.

9 K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

Memenuhi - Terdapat pernyataan tertulis No.

002/SBI-Dir/SP/I/2013 yang

ditandatangani oleh Direktur Utama

PT. SBI pada tanggal 2 Januari 2013,

tentang kebijakan pekerja atau buruh

membentuk dan mengembangkan

serikat pekerja/serikat buruh yang

bebas, terbuka, mandiri, demokratis

dan bertanggungjawab.




14


5.2.2 Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB)

atau Peraturan

Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Memenuhi - PT. SBI telah memiliki Peraturan

Perusahaan tahun 2011 – 2013 yang

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kota Pekanbaru No.

KPTS.Naker/C.3/568/129/SK/10/2011

pada tanggal 6 Oktober 2011;

- Sedangkan dokumen Peraturan

Perusahaan PT. SBI tahun 2014

sedang dalam proses pengesahan

oleh Dinas Ketenagakerjaan dan

Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut dibuktikan dengan

adanya surat Permohonan

Pengesahan Peraturan Perusahaan

PT. Sinar Belantara Indah,

No.001/SBI/Dir-U/I/2014 pada

tanggal 2 Januari 2014.

5.2.3 Perusahaan tidak

mempekerjakan

anak di bawah

umur

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi - PT. SBI tidak memperkerjakan pekerja

di bawah umur (kurang dari 18

tahun), hal tersebut didukung dengan

Surat Pernyataan No. 003/SBI-

Dir/SK/I/2013 yang menyatakan

bahwa dalam rangka pelaksanaan

kegiatan IUPHHK-HT PT. SBI tidak

mempekerjakan karyawan yang masih

dibawah umur. Surat Keterangan

tersebut ditandatangani oleh Direktur

Utama pada tanggal 2 Januari 2013.

Bogor, Maret 2014

LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

Ttd

Ir. A k h m a d D i r e k t u r

Documents

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha ...old.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/RESUME HASIL VLK PT... · Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan