REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANMN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI

NOMOR KEP. 06 ID.V1/04/2011 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN UNGKUNGAN NASIONAL

DEPUfI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI,

Menimbang a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di Indonesia, diperlukan pelibatan berbagai sektor dengan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber. telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.39/M-PPN/HK/03/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi;

b. dalam rangka mendukung kerja Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional;

c. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor . 32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

- 2 -

Menetapkan

PERTAMA

4. Undanz-Undanz Nomor 32 Tahun 2004 tentanz Pemerintahan Daerah (Lembaran Nezara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Nezara Indonesia Nomor 4437) sebazaimana telah beberapa kali diubah terakhir denzan Undanz-Undanz Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentanz Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentanz Badan Perencanaan Pembanzunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentanz Pembentukan dan Orzanisasi Kementerian Nezara;

8. Peraturan Menteri Nezara Perencanaan Pembanzunan NasionaIlKepala Badan Perencanaan Pembanzunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentanz Pedoman Penyusunan Rencana Anzzaran dan Biaya (RAB) Keziatan di Kementerian Nezara Perencanaan Pembanzunan NasionaIlBadan Perencanaan Pembanzunan Nasional sebazaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denzan Peraturan Menteri Perencanaan Pembanzunan NasionaIlKepala Badan Perencanaan Pembanzunan Nasional Nomor 2 Tahun 2011;

9. Peraturan Mentel;' Nezara Perencanaan Pembanzunan NasionaIlKepala Badan Perencanaan Pembanzunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentanz Orzanisasi dan Tata Kerja Kementerian Nezara Perencanaan Pembanzunan NasionaIlBadan Perencanaan Pembanzunan Nasional;

10. Keputusan Menteri Perencanaan Pembanzunan NasionaIlKepala Badan Perencanaan Pembanzunan Nasional Nomor KEP.39/M.PPN/HK/03/2011 tentanz Pembentukan Tim Penzarah Pembanzunan Air Minum dan Sanitasi;

MEMlITUSKAN :

KEPlITUSAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBANGUNA."l AIR MINUM DAN PENYEHATAN UNGKUNGAN NASIONAL.

Membentuk Kelompok Kerja Pembanzunan Air Minum dan Penyehatan Linzkunzan Nasional, untuk selanjutrtya disebut Pokja AMPL Nasional denzan susunan keanzzotaan sebazaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.. .

- 3 ­

KEDUA

KETIGA

Pokja AMPL Nasional bertugas:

a. menyiapkan rumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan air minum dan sanitasi;

b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembanzunan air minum dan sanitasi;

c. menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Millenium Development Goals bidang air minum dan sanitasi tujuan 7 target 10 : "Menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada tahun 2015", Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pennukiman (PPSP), serta Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STEM);

d. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri;

e. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Pengarah;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pokja AMPL Nasional dibagi dalam 7 (tujuh) Bidang yang terdiri atas:

a. Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan, yang tugasnya mencakup aspek-aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bersih dan sehat, meliputi advokasi penyusunan stratezi dan sosialisasi melalui berbagai media untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;

b. Bidang Teknis Air Minum, yang tugasnya mencakup aspek-aspek teknis pembanzunan sarana dan prasarana air minum, meliputi pengawasan terhadap desain dan kelayakan teknis sarana dan prasarana air minum serta kesesuaiannya dengan peraturan dan standar yang berIaku;

c. Bidang Teknis Sanitasi, yang tugasnya mencakup aspek-aspek teknis pembangunan sarana dan prasarana sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase), meliputi pengawasan terhadap desain dan kelayakan teknis sarana dan prasarana sanitasi serta kesesuaiannya dengan peraturan dan standar yang berlaku;

d. Bidang Koordinasi dan Kemitraan Kelembagaan, yang tugasnya mencakup aspek-aspek pengaturan kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pembanzunan air minum dan sanitasi serta membanzun kemitraan dengan pihak lain yang terkait untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja;

e. Bidang Pemberdayaan dan Kerjasama Masyarakat, yang tugasnya mencakup aspek-aspek pemberdayaan, pelibatan, dan kerjasama masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi;

f. Bidang ...

- 4 ­

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

f. Bidang Pendanaan, yang tugasnya mencakup aspek-aspek pendanaan pembanzunan air minum dan sanitasi dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri, meliputi optimalisasi sumber dana yang tersedia, mengembangkan strategi pendanaan, dan mencari sumber dana altematif seperti peluang investasi oleh swasta;

g. Bidang Pemantauan dan Evaluasi, yang tugasnya mencakup pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan air minum dan sanitasi, meliputi penzukuran kinerja dan penentuan parameter penzukuran pembangunan air minum dan sanitasi.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pokja AMPL Nasional dibebankan pada Anzzaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Nomor KEP.06/D.VI/10/2010 ten tang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanzzal ditetapkan dan berlaku surut sejak 6 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta pada tanzzal 01 April 2011

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI,

..------­DEDY SUPRIADI PRIATNA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Pekerjaan Umum; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Dalam Negeri; 6. Menteri Lingkungan Hidup; 7. Menteri Perumahan Rakyat; 8. Direktorat Jenderal Anzzaran, Kementerian Keuangan; 9. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 10. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas; 11. Inspektur Utama, Bappenas; 12. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas; 13. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas; 14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUfUSAN DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI NOMOR KEP. 06 ID.VI/04/2011 TANGGAL tJl APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA

PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN NASIONAL

Ketua 1 Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Ketua 2 Direktur Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Bidang Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan

Ketua 1 Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Ketua 2 Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPNIBappenas.

Sekretaris Kepala Sub Direktorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.

Anggota 1. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;

4. Kepala Bidang Media Massa dan Opini Publik, Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Kesehatan.

Bidang Teknis Air Minum

Ketua 1 Direktur Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketua 2 .. ,

- 2 -

Ketua 2 Kepala Badan Penyediaan Air Pekerjaan Umum.

Pendukung Pengembangan Sistem Minum (BPP-SPAM), Kementerian

Sekretaris Kepala Sub Direktorat Air Minum dan Air Limbah, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidanz Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Angzota 1. Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

2. Kepala Sub Direktorat Wilayah II, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

4. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Rumah Susun dan Rumah Tapak, Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat;

5. Kepala Bidang Fasilitasi Penyediaan Asisten Deputi Penyediaan Prasarana Deputi Bidang Pengembangan Kawasan.

Prasarana, Kawasan,

Bidanz Teknis Sanitasi

Ketua 1 Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketua 2 Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup.

Sekretaris Kepala Sub Direktorat Persampahan dan Drainase, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.

Angzota 1. Kepala Sub Direktorat Air Limbah, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pennukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; ·

2. Kepala Sub Direktorat Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pennukiman, Direktorat JenderaI Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala ....

- 3 ­

3. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

4. KepaJa Sub Direktorat Pengamanan Limbah Udara dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan;

5. Kepala Bidang Pembatasan Timbulan Sampah, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah, Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup;

6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Asisten Deputi Fasilitasi Standarisasi Perumahan Formal, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Peru mahan Rakyat.

Bidang Koordinasi dan Kemitraan Lembaga

Ketua 1 Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Ketua 2 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat.

Sekretaris Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Kawasan, Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Anggota 1. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Perumahan, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Sub Direktorat Program dan Anggaran, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

3. Kepala Sub Direktorat Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Direktorat Penataan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

4. Kepala Bidang Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

5. Kepala ....

- 4 ­

5. Kepala Bidanz Industri Prasarana dan Jasa, Asisten Deputi Penzendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, Deputi Bidanz Penzendalian Pencemaran Linzkunzan, Kementerian Linzkunzan Hidup;

6. Kepala Bidanz Pertanahan dan Prasarana, Sarana Utilitas, Asisten Deputi Sumber Daya Swadaya, Deputi Bidanz Perumahan Swadaya, Kementerian Perumahan Rakyat.

Bidanz Pemberdayaan dan Keljasama Masyarakat

Ketua 1 Direktur Sumber Daya Alam Teknolozi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Nezeri.

Ketua 2 Asisten Deputi Penzendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa, Deputi Bidanz Penzendalian Pencemaran Linzkunzan, Kementerian Linzkunzan Hidup.

Sekretaris Kepala Sub Direktorat Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan, Direktorat Sumberdaya Alam dan Teknolozi Tepat Guna Perdesaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Nezeri.

Anzzota 1. Kepala Sub Direktorat Penzaturan dan Pembinaan Kelembazaan, Direktorat Penzembanzan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

2. Kepala Sub Direktorat Penzaturan dan Pembinaan Kelembazaan, Direktorat Penzembanzan Penyehatan Linzkunzan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Bidanz Daur Ulanz dan Pemanfaatan Sampah, Kantor Asisten Deputi Penzelolaan Sampah, Deputi Penzelolaan B3, Limbah B3, dan Sampah, Kementerian Linzkunzan Hidup.

Bidanz Pendanaan

Ketua 1 Direktur Pendaratan Daerah dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Keuanzan Daerah, Kementerian Dalam Nezeri;

Ketua 2 ....

- 5 -

Ketua 2 Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Obligasi Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Angzota 1. Kepala Sub Direktorat Analisis dan Formulasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Pengembangan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

4. Kepala Sub Direktorat Investasi, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

5. Kepala Bidang Analisa Keuangan, Investasi, dan Promosi, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;

6. Kepala Sub Direktorat Pinjaman Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;

7. Kepala Sub Direktorat Hibah Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;

8. Kepala Sub Direktorat Dana Alokasi Khusus (OAK), Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Ketua 1 Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketua 2 ....

- 6 -

Ketua Z

Sekretaris

Ansgota

Kepala Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim, dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian.

Kepala Sub Direktorat Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Kepala Sub Direktorat Alokasi Pendanaan Kementerian, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

Z. Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

3. Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum;

4. Kepala Sub Direktorat Kesehatan dan Perumahan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Sosial, Deputi Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA SELAKU KETUA TIM PENGARAH PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN SANITASI,

DEDYSUPruADIPRIATNA