Renstra PU Pengairan 2009_2014

Renstra Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014

1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Kekayaan alam atau sumber daya alam negara Indonesia yang

belimpah ruah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Apabila dikelola

dengan baik akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kesejahteraan dan

kehidupan makhluk didunia khususnya manusia. Namun sebaliknya,

apabila pengelolaan atau pengeksploitasian sumber daya alam tersebut

tidak baik atau tidak menjamin keberlanjutannya atau malah pengerusakan

yang tiada terkendali, maka bencana setiap saat akan mengancam kita

semua. Sumber daya air (SDA) sebagai salah satu dari sumber daya alam,

kondisinya di Indonesia saat ini khususnya di Provinsi Jawa Timur,

dihadapkan pada berbagai permasalahan atau tantangan. Tantangan

tersebut adalah semakin terbatasnya ketersediaan air baik kualitas maupun

kuantitas, sedang disisi lain permintaan akan ketersediaan atas SDA

tersebut, dari waktu kewaktu cenderung semakin meningkat. Ditambah

lagi, kecerdasan masyarakat menuju era global cenderung semakin sadar

akan hak dan kewajibannya, terutama dalam kontrol terhadap

penyelenggaraan pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa

sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya

untuk kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air

oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk

mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan

melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya

air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah

dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selanjutnya, pengaturan

tentang SDA diatur dalam Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun

2004. Pengelolaan SDA didefinisikan sebagai upaya merencanakan,

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi


2

SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi

air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan,

sifat, dan fungsi SDA agar senantiasa tersedia dalam kualitas dan kuantitas

yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada

waktu sekarang, maupun yang akan datang. Pendayagunaan SDA

adalah upaya penatagunaan, pennyediaan, penggunaan, pengembangan,

dan pengusahaan SDA secara optimal agar berhasil guna dan berdaya

guna. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah,

menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang

disebabkan oleh daya rusak air.

Pengelolaan SDA di Jawa Timur sebagai bagian dari sistem

pengelolaan SDA Nasional memiliki peran yang sangat besar dan strategis

didalam mendukung penyediaan stok pangan nasional. Ketersediaan SDA

di Provinsi Jawa Timur diperkirakan 700 juta m3 atau dibawah Provinsi

Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun, 30 % stok pangan Nasional berasal

dari Provinsi Jawa Timur, termasuk didalamnya Program Peningkatan

Produksi Beras Nasional (P2BN). Selama ini, pengelolaan SDA berkembang

seiring dengan dinamika perubahan perkembangan global, diantaranya

pergeseran SDA sebagai fungsi sosial yang mempunyai nilai

sosial, bergeser sebagai fungsi sosial yang mempunyai nilai sosial

dan ekonomi. Ditambah lagi adanya reformasi kebijakan pengelolaan

SDA (diawali Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999 yang ditindak lanjuti

dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang SDA) dan otonomi atau

desentralisasi pengelolaan SDA dari pusat ke daerah yang kesemuanya

memberi konsekuensi terhadap pengelolaan SDA yang sampai saat ini

belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Lembaga atau instansi yang berkepentingan dalam menumbuh

kembangkan kegiatan pengelolaan SDA di Provinsi Jawa Timur adalah

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Provinsi Jawa Timur, sebagai

Dinas Teknis yang mempunyai tugas membantu Gubernur didalam

melaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang

Pekerjaan Umum Pengairan. Diantaranya adalah pengelolaan sumber daya

air (SDA) yang menjadi wewenangnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa

Timur. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Timur No. 9 Tahun 2008. Agar pengelolaan SDA dapat memenuhi tuntutan


3

dan harapan masyarakat pemangku kepentingan SDA (stakeholders), maka

pengelolaan SDA yang baik yang diantaranya harus menghasilkan

pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel yang harus terus menerus

diwujudkan diantaranya melalui peningkatan penyediaan air baku melalui

pembangunan tampungan baru dan peningkatan efisiensi pemakaian air

terutama ditingkat jaringan irigasi (JI) melalui peningkatan, rehabilitasi,

perbaikan, dan operasi & pemeliharaan (OP). Demikian juga halnya

tentang pengendalian dan pengelolaan banjir dan kekeringan .

Penyusunan Rencana Strategis Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa

Timur 2009-2014, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) yang secara substansi mempresentasikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. Selain itu juga sebagai instrumen

untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa

Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan

Gubernur Jawa Timur No. 89 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa

Timur No. 126 Tahun 2008.

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan

kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan dan

pengelolaan di bidang sumber daya air pada dasarnya merupakan upaya

membuka dan memperluas akses secara adil kepada seluruh masyarakat

untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat,

bersih, dan produktif. Selain itu, pembangunan dan pengelolaan di

bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan daya rusak

air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Sebagai gambaran umum beberapa permasalahan atau sampai

saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam pengelolaan sumber daya air

di Provinsi Jawa Timur yang akan relevan sebagai dasar berpijak dalam

menyusun Rencana Strategis adalah ketidakseimbangan antara pasokan

dan kebutuhan, meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya

dukung sumber daya air, menurunnya kemampuan penyediaan air,

meningkatnya kebutuhan sumber daya air yang akan memicu potensi

konflik air, kurang optimalnya tingkat layanan atau operasi dan


4

pemeliharaan jaringan irigasi, lemahnya koordinasi dan kelembagaan dan

kerusakan prasarana akibat bencana alam.

Mengingat permasalahan atau kondisi saat ini dan kondisi yang

diharapkan dalam pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana

sumber daya air yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat

luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan

pelayanan ketersediaan air, maka pembangunan dan pengelolaan SDA

disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan

permasalahannya juga perlu didukung dengan suatu perencanaan

program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah

kebijakan pembangunan dan pengelolaan SDA yang tertuang dalam

dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun

Provinsi. Dengan disusunnya perencanaan strategis Dinas PU Pengairan

Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan

pencapaian hasil secara obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan

orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing

kegiatan dalam pembangunan dan pengelolaan SDA.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas PU Pengairan

Provinsi Jawa Timur ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran dan jabaran informasi atas regulasi, kebijakan

dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program

pembangunan oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur 5 (lima)

Tahun mendatang.

2. Memberikan gambaran dan jabaran informasi kondisi dan capaian

pelayanan serta permasalahan dalam pembangunan dan pengelolaan

SDA oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur.

3. Memberikan gambaran rencana strategis pembangunan dan

pengelolaan SDA jangka menengah oleh Dinas PU Pengairan Provinsi

Jawa Timur dalam pencapaian target pelayanan pengelolaan SDA

sampai dengan Tahun 2014.


5

1.3. Landasan Hukum

Perencanaan strategis Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas

dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang

menjadi landasan dan acuan penyusunannya.

Adapun peraturan perundangan yang terkait dengan dokumen

perencanaan pembangunan dan pengelolaan SDA yang menjadi landasan

penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang SDA;

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA;

5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 89 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;


Tugas Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2005 2025;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2009 2014.


6

1.4. Hubungan Renstra Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen-dokumen peraturan dari perencanaan yang menjadi

landasan dan terkait dengan Rencana Strategis Dinas PU Pengairan

Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMNas) Tahun

2009-2014.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2009-2014, diantaranya :

a. Isu-isu Strategis :

1) Pendidikan

2) Kesehatan

3) Tenaga Kerja

4) Lingkungan Hidup

5) Pengembangan Wilayah

b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan :

1) Visi :

Terwujudnya Jawa Timur Makmur dan Berakhlak dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi :

Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD

untuk Rakyat.

3) Tujuan dan Sasaran adalah :

Pembangunan Jawa Timur diarahkan untuk agawe Wong cilik

bisa melu gemuyu.

4) Strategi :

Untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan

daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut dilakukan melalui

empat strategi pokok pembangunan :

a) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat

(poeple centered development), yang mengedepankan

partisipasi rakyat (participatory based development),

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

program pembangunan yang menyangkut hajat hidup

mereka sendiri.


7

b) Keberpihakan kepada masyarakat miskin (pro-poor).

c) Pengarusutamaan gender.

d) Keseimbangan pemerataan pembangunan dan

pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama,

pembangunan agroindustri/ogrobisnis.

c. 9 (Sembilan) Agenda Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.

2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas

penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi

rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan

sosial rakyat.

3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama

melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta

pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama

pertanian dan pedesaan.

4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan

penataan ruang.

5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan

meningkatkan pelayanan publik.

6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya

harmoni sosial.

7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan,

serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan

peran pemuda, serta mengembangkan dan

memasyarakatkan olahraga.

8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum,

dan penghormatan hak asasi manusia.

9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan

rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.


8

d. Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

3. Perluasan Lapangan Kerja

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat

6. Revitalisasi Pertanian

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

8. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas

9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

10. Pembangunan, Pemeliharaan, dan Perbaikan Infrastruktur

11. Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya

Alam dan Penataan Ruang

12. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

13. Peningkatan Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni

Sosial

14. Peningkatan Kualitas dan Peran Perempuan, serta Kesetaraan

Gender

15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga

16. Penghormatan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi

Manusia

17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, serta

Penanggulangan Kriminalitas

18. Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Sosial

Ekonomi Lumpur Lapindo

Rencana Strategis Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014, terkait langsung dengan :

1. Agenda Pembangunan yang ke 3 melalui Prioritas Pembangunan

Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis,

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas dan Pariwisata, Peningkatan

Daya Saing Industri Manufaktur, Pembangunan dan Pemeliharaan

Infrastuktur.


9

2. Agenda Pembangunan ke 4 melalui Prioritas Pembangunan

Pemelihraan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan

Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang.

1.5. Hakekat Permasalahan Pengelolaan Sumber daya air

Ketersediaan sumber daya air, kualitas dan kuantitas, yang cukup

untuk memenuhi kebutuhan, irigasi, domestik maupun industri, yang

cenderung meningkat adalah tuntutan yang harus menjadi perhatian untuk

dipenuhi didalam era reformasi dan globalisasi. Hal yang demikian

merupakan fenomena yang tumbuh kembang di masyarakat. Pada era ini,

semua masyarakat pengguna SDA (masyarakat, badan usaha) sudah mulai

sadar dan berdaya untuk menuntut apa yang menjadi haknya, dan

memaklumi apa yang menjadi kewajibannya. Masyarkat pengguna SDA

semakin terbuka dan mengerti bagaimana mengajukan keluhan, tuntutan

dan aspirasinya baik kepada pemerintah, kepada wakil-wakilnya di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) termasuk didalamnya tentang pengelolaan SDA yang efektif,

efisien dan akuntabel.

Disisi lain, pengelolaan SDA baik penyelenggaraan konservasi

SDA, pendayagunaan SDA, maupun pengendalian daya rusak air

masih belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna

SDA (masyarakat, badan usaha) baik yang menyangkut waktu, ruang,

jumlah maupun mutu (WARUNGJAMU) dari layanan SDA tersebut. Sebagai

contoh, jumlah waduk masih sangat terbatas baik untuk menampung air

dalam rangka penyediaan air maupun untuk pengendali banjir belum

memadai sesuai kebutuhan. Demikian juga dengan efisiensi pelaksanaan

Operasi dan Pemeliharaan (OP) sarana dan prasarana SDA masih belum

menunjukkan hasil yang optimal sesuai dengan tuntutan pelayanan (biaya

OP masih jauh dibawah harga satuan yang layak).

Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat pengguna SDA

masih merasakan perlu peningkatan didalam mengefektifkan,

mengefisienkan apalagi harus lebih akuntabel dalam pengelolaan SDA yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Dari hal tersebut, pemerintah dan

pemerintah daerah khususnya Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

terus berinisiatif untuk mampu menjawab apa yang menjadi harapan,


10

tujuan, dan keinginan masyarakat pengguna SDA. Bahkan masyarakat

pengguna SDA mungkin mengharapkan pemecahan permasalahan

pengelolaan SDA yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan

khususnya mengenai terbatasnya ketersediaan air dan pengendalian banjir

dapat segera teratasi.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka

fokus rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENSTRA-SKPD) Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur Tahun

2009-2014 adalah bagaimana mengoptimalkan pengelolaan sumber daya

air di Provinsi Jawa Timur melalui peningkatkan programprogram

Konservasi SDA, Irigasi, Air Baku, Banjir dan Pantai, dan Program

Kelembagaan SDA, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan air baku

bagi masyarakat Jawa Timur secara merata dan lestari.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangka Daerah (SKPD) yang

selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD

untuk periode 5 (lima) tahunan.

1.6. Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis DPU Pengairan Provinsi Jawa Timur 2009-2014

ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan

2. Gambaran Umum Kondisi Pelayanan

3. Analisa Stratejik

4. Isu-Isu Stratejik

5. Rencana Stratejik

6. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif.

Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.


11

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Dasar Hukum


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;


Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur; dan


Tugas Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.

2.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan :

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas :

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum pengairan.

3. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, maka Dinas Pekerjaan Umum

Pengairan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum pengairan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pekerjaan umum pengairan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.


12

2.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2008

terdiri dari unsur-unsur :

1. KEPALA DINAS

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan

program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

3. BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas

menyusun perencanaan, melaksanakan survey, pendataan, penelitian

dan pengkajian dalam rangka pendayagunaan sumber daya air pada air

permukaan.

4. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Pembangunan dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan pembangunan dan pengembangan dalam rangka

menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan

pengembangan kegiatan perencanaan teknis, pengadaan jasa

konstruksi dan konsultansi serta pelaksanaan pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi sarana sumber daya air pada air

permukaan.

5. BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasi dan

pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan dan

penanggulangan daya rusak air akibat bencana alam banjir dan

kekeringan.

6. BIDANG BINA MANFAAT

Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan melaksanakan kerjasama

pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Air pada air permukaan.


13

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS

a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

(UPT PSDAWS)

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang

teknis operasional pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah

Sungai yakni pengawasan, pengkoordinasian pengelolaan sumber

daya air dan sumber air pada wilayah sungai serta urusan

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas,

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai mempunyai

fungsi :

1) Melaksanakan operasi pelayanan kepada masyarakat di bidang

pengelolaan sumber daya air,

2) Melaksanakan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air,

3) Memelihara sumber-sumber air dan bangunan pengairan,

4) Mengendalikan banjir dan menanggulangi kekeringan,

5) Mengendalikan pencemaran air,

6) Melaksanakan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat,

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b. UPT Depo Peralatan Pengairan

UPT Depo Peralatan Pengairan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis perbengkelan,

pengoperasian, pemeliharaan alat berat, kendaraan dan pompa air,

ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas,

UPT Depo Peralatan Pengairan mempunyai fungsi :

1) Menyiapkan bahan analisa kebutuhan peralatan berat, kendaraan

dan pompa air serta suku cadangnya,

2) Melaksanakan operasi alat berat, kendaraan dan pompa air,

3) Memindah pompa dan mesin penggeraknya pada sumur dalam,

4) Memberi layanan perbengkelan kepada lembaga pemerintah,

swasta atau pada masyarakat,

5) Memelihara alat berat, kendaraan dan pompa air,


14

6) Memberi bantuan peralatan dan alat berat yang sifatnya

temporer kepada Pemerintah Kabupaten / Kota,

7) Melaksanakan urusan ketatausahaan,

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


15

BAB III

ANALISA STRATEJIK

3.1 Lingkungan Stratejik Pengelolaan SDA Saat Ini

Jawa Timur secara geografis berada didaerah paling ujung timur

dari Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 37.478.737 jiwa (Peraturan

Gubernur Jawa Timur No. 38 Tahun 2008 tentang Program

Transisi/Indikatif Provinsi Jawa Timur Tahun 2009). Luas daratan

47.157,72 Km2 dengan luas baku sawah sebesar 913.494 Ha. (Keputusan

Menteri PU No. 390 Tahun 2007). Secara hidrologis dikelompokkan dalam

7 (tujuh) wilayah sungai (WS) yaitu WS Brantas (Strategis Nasional), WS

Bengawan Solo (Lintas Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah), WS Welang

Rejoso (Lintas Kabupaten dan Kota Pasuruan dan Probolinggo), WS

Pekalen Sampean (Lintas Kabupaten Probolinggo, Lumajang dan

Situbondo), WS Baru Bajulmati (Lintas Kabupaten Situbondo dan

Banyuwangi), WS Bondoyudo Bedadung (Lintas Kabupaten Lumajang dan

Jember) dan WS Madura (Lintas Kabupaten Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, dan Sumenep). Masing-masing Wilayah Sungai mempunyai

karakteristik yang berbeda satu sama lain. Pengelolaan SDA kedepan harus

berbasis Wilayah Sungai (UU No. 7 Tahun 2004).

Neraca sumber daya air (NSDA) 2007 menunjukkan bahwa potensi

air dengan jumlah aktiva 59.146,40 juta m3 terdiri dari air permukaan

47.936,51 juta m3 dan air tanah sebesar 11.209,89 juta m3. Pemanfaatan

air dari air yang tersedia dari tampungan buatan, tampungan alam dan

lainnya yang terkelola dari sistem penyediaan air adalah sebesar

19.339,957 juta m3 per tahun dari jumlah kebutuhan sebesar 22.524,660

juta m3 (37,3 %). Pemanfaatan digunakan untuk berbagai keperluan,

diantaranya adalah domestik, pertanian, peternakan, perikanan, industri,

dan maintenance flow. Dengan demikian diperkirakan defisit pelayanan air

sebesar 3.184,703 juta m3 per tahun. Sisa air yang belum dimanfaatkan

adalah sebesar 37.082,29 juta m3 (62,7 %) berupa air hujan yang belum

dapat ditampung dalam waduk-waduk, embung dan lain-lain yang

terbuang kelaut pada saat musim hujan.

Sampai dengan saat ini, kebutuhan air masyarakat di Provinsi

Jawa Timur dipenuhi dari waduk-waduk, air tanah, mata air, sungai dan


16

lain-lain. Prediksi kebutuhan di Jawa Timur Tahun 2014 dengan asumsi

bahwa laju pertumbuhan penduduk 1,08 % sampai 1,5 % adalah

39.645.078 juta jiwa yang membutuhkan air 22.524,660 juta m3 per tahun,

sedangkan saat ini baru terpenuhi hanya sebesar 19.339,957 juta m3 per

tahun, sehingga kurang 3.184,703 juta m3 sampai dengan Tahun 2014

(diharapkan terpenuhi).

Optimalisasi pengelolaan potensi ketersediaan air yang ada dan

efektifitas penggunaannya sangat bergantung pada kondisi infrastruktur

yang sudah ada (bendungan atau waduk, bendung, bendung gerak,

bangunan bagi/sadap, bangunan pelengkap, pengukur debit, saluran air

irigasi, pintu pengambilan, dan lain-lainnya), serta efektif dan efisiennya

operasi (tenaga, peralatan, biaya dan data) dan pemeliharaan (OP)

infrastruktur tersebut. Sebagian besar kondisi infrastruktur tersebut sudah

mengalami degradasi, akibatnya keandalan fungsinya terganggu atau tidak

optimal lagi. Hal tersebut disebabkan karena sudah tuanya umur

bangunan, serta keterbatasan biaya OP yang jauh dari angka kebutuhan

nyata.

Pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan infrastruktur

dasar pengairan terus dilakukan, namun demikian pengelolaan air tidak

semakin mudah bahkan lebih komplek, karena seiring dengan itu pengaruh

lingkungan internal dan eksternal semakin meningkat pula. Lingkungan

internal antara lain, sistem irigasi masih manual dan sangat tergantung

tenaga manusia, keberadaan tenaga/skill di lapangan terbatas, jumlah

pintu pengatur air ratusan bahkan ribuan buah lokasinya tersebar.

Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal antara lain semakin

meningkatnya pemakaian air domestik dan industri yang memicu konflik

kepentingan, dan di sektor pertanian makin sulitnya pengaturan pola

tanam karena sudah adanya peraturan perundangan yang memberi

kebebasan petani untuk memlih komoditi yang dikehendaki, serta perilaku

petani yang cenderung memakai air melimpah. Lebih parah lagi kerusakan

daerah pengaliran atau tangkapan air akibat ulah manusia, banyaknya alih

fungsi lahan untuk berbagai kepentingan, mempercepat terjadinya krisis

air.


17

Selanjutnya, kelembagaan atau organisasi Dinas PU Pengairan

Provinsi Jawa Timur terdiri dari Kepala Dinas, dibantu 4 Bidang (masing-

masing dengan 3 Seksi), dan Sekretariat (dengan 3 Sub bagian), serta 10

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas yang tersebar diwilayah Provinsi. Tugas

pokok dan fungsi dinas telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur

No. 89 Tahun 2008 dan No. 126 Tahun 2008.

Kondisi personil berdasarkan umur, pangkat dan golongan serta

latar belakang pendidikan memang menunjukkan pada usia menjelang

pensiun dan golongan ruang rata-rata diatas golongan III. Kondisi yang

demikian memang merupakan tantangan didalam pengkaderan dan

keseimbangan guna penyelesaian tugas yang maksimal, sehingga hal ini

merupakan ancaman didalam kinerja dinas.

Selanjutnya hal-hal yang perlu dicermati dalam pengelolaan SDA

dimasa datang yang saat ini cenderung menjadi hambatan dalam

pembangunan dan pengelolaan SDA, dapat ditunjukkan dalam uraian

berikut :

1. Pembebasan tanah pembangunan/pengembangan SDA.

2. Sumber dana pembiayaan yang kurang memadai dibandingkan

prioritas penanganan yang harus segera dilakukan.

3. Ketidakseimbangan pasokan/ketersediaan air dibandingkan kebutuhan

yang harus dipenuhi (defisit pelayanan air) di sisi lain potensi

ketersediaan masih melimpah.

4. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung

terhadap sumber daya alam, akibat kondisi sarana dan prasarana SDA

umumnya akibat umur, keterbatasan biaya O&P, keterbatasan tenaga

skill O&P, besarnya angkutan sedimen yang disebabkan alih fungsi

lahan di DAS.

5. Menurunnya kemampuan penyediaan air akibat pembangunan

tampungan yang relatif sedikit.

6. Meningkatnya potensi konflik, akibat pergeseran fungsi air dari nilai

sosial ke sosial ekonomi.

7. Meluasnya abrasi pantai.

8. Penggundulan hutan yang luar biasa di hulu catchment area.


18

3.2 Isu-isu Strategis Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya

Air.

1. Ketidakseimbangan antara Pasokan dan Kebutuhan.

Secara alamiah Jawa Timur menghadapi kendala dalam

memenuhi kebutuhan air, karena distribusi yang tidak merata baik

secara spasial maupun waktu, sehingga air yang dapat disediakan

tidak selalu sesuai kebutuhan baik dalam perspektif jumlah maupun

mutu.

Dari segi spasial, wilayah Jawa Timur yang dihuni sekitar 39 juta

jiwa hanya mempunyai potensi air tawar yang relatif sedikit. Dari segi

distribusi waktu sepanjang Tahun, 80% air tersedia pada musim

hujan yang berdurasi lima bulan, sedangkan 20% sisanya tersedia

pada musim kemarau dengan durasi tujuh bulan.

Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan,

selain memberi manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan

potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir dan tanah longsor.

Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula

menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya, berupa

kekeringan yang berkepanjangan.

Beberapa kejadian bencana alam di Jawa Timur, antara lain,

bencana tanah longsor dan banjir bandang di Kabupaten Jember,

Bondowoso, Situbondo, Jombang, Kediri dan Kabupaten Trenggalek;

Bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik,

Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Bangkalan, dan Sampang akibat

meluapnya sungai-sungai di sekitarnya, bahkan banjir di Bojonegoro,

Tuban, Lamongan dan Gresik berulang setiap Tahun akibat

meluapnya Sungai Bengawan Solo, disertai jebolnya tanggul.

2. Meningkatnya Ancaman terhadap Keberlanjutan Daya

Dukung Sumber Daya Air.

Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan

secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah

Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang

memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju


19

kerusakan daerah tangkapan air.

Hal tersebut ditunjukkan, sampai dengan Tahun 2006, luas lahan

kritis dalam kawasan mencapai 165.619,53 ha, sedangkan lahan kritis

luar kawasan seluas 502.405,68 ha. Hampir setiap Tahun, di musim

kemarau, beberapa kawasan hutan mengalami kebakaran.

Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis

telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak

air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi

cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak

bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan

sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan

kualitas air tanah, intrusi air laut, dan penurunan permukaan tanah.

Kerusakan air tanah sangat sulit dipulihkan, sehingga apabila hal

tersebut terjadi terus-menerus secara pasti akan berujung pada

terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas.

3. Menurunnya Kemampuan Penyediaan Air.

Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah

menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan

dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur

penampung air, seperti waduk dan bendungan makin menurun,

sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan

keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini

diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah

sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun

semakin tajam.

4. Meningkatnya Potensi Konflik Air.

Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan

masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga,

permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat.

Kebutuhan air yang makin meningkat pada satu sisi, dan ketersediaan

yang makin terbatas pada sisi lain, secara pasti akan memperparah

tingkat kelangkaan air. Semakin parahnya kelangkaan berpeluang


20

memicu terjadinya berbagai bentuk konflik air, baik antar kelompok

pengguna, maupun antar wilayah. Konflik air yang tidak terkendali

berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih

luas.

5. Kurang Optimalnya Tingkat Layanan Jaringan Irigasi.

Luas areal sawah beririgasi di Jawa Timur mencapai 913.494

hektare, sekitar 30% jaringan irigasi yang melayani areal tersebut

kurang optimal, disamping karena mengalami kerusakan dalam

berbagai tingkatan, juga belum lengkapnya sistem jaringan,

ketidaktersediaan air, belum tercukupinya dana operasi dan

pemeliharaan yang memadai, ketidaksiapan petani penggarap, atau

terjadinya alih fungsi lahan. Hal yang sama juga terjadi pada jaringan

irigasi rawa.

Upaya perbaikan sudah dilakukan, misalnya pada Tahun 2007,

dilakukan perbaikan jaringan dan bangunan irigasi. Hasilnya adalah

meningkatnya fungsi 78 jaringan irigasi, dan 60 buah bangunan irigasi

untuk mengairi areal irigasi seluas 145.088 hektare. Permasalahan

yang dihadapi adalah kecepatan kerusakan jaringan irigasi yang

disebabkan umur teknis/konstruksi, dan akibat bencana alam,

banyaknya lahan puso akibat kekurangan air, serta kurangnya

personil pengelola operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Selain penurunan keandalan layanan jaringan irigasi, luas sawah

produktif beririgasi juga makin menurun karena alih fungsi lahan

menjadi non-pertanian, terutama untuk perumahan.

6. Lemahnya Koordinasi dan Kelembagaan.

Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat

reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata

kepemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD, dan peran

swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan

peran masyarakat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan swasta

diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkokoh basis

sumber daya.

Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar-instansi dan


21

antar-daerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber

daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan.

Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah

satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber

daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena

masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

7. Kerusakaan Prasarana Akibat Bencana Alam.

Bencana alam yang terjadi bertubi-tubi, dan berulang di berbagai

wilayah Provinsi Jawa Timur, khususnya pada musim penghujan, baik

banjir maupun tanah longsor, mengakibatkan kerusakan pada

prasarana sumber daya air, sehingga menghambat penyediaan air

baku bagi masyarakat. Banjir dan endapan lumpur juga merusak

jaringan irigasi pada daerah-daerah bencana. Endapan lumpur dan

sampah pada sungai-sungai juga mengganggu dan menurunkan

kapasitas aliran air.

3.3 Lingkungan Stratejik Organisasi Yang Diharapkan

Kondisi pelayanan pemenuhan kebutuhanair baku guna

kepentingan pertanian, domestik, dan industri diperkirakan defisit

3.184,703 juta m3 sampai dengan tahun 2014. Pemenuhan sebagian atau

sepenuhnya atas kekurangan tersebut merupakan harapan yang akan

dicapai oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) Tahun

kedepan selama periode 2009-2014. Dengan pemerataan program yang

berkenaan dengan Konservasi, Irigasi Air Baku serta Banjir dan

Pengamanan Pantai harapan pemenuhan kekurangan air di Tahun 2014

bisa terpenuhi.

Secara garis besar kondisi pengelolaan SDA yang diharapkan pada

tahun 2014, dapat dilihat dalam rencana berikut :

1. Ketersediaan dan Pemanfaatan Air

a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga,

permukiman, pertanian, dan industri, dengan prioritas utama


22

untuk kebutuhan pokok masyarakat miskin dan pertanian rakyat

di daerah sulit air.

1) Untuk irigasi dari luasan tanam 225% menjadi 250%

(intensitas tanam).

2) Untuk air baku dari kekurangan sebesar 3.184,703 juta m3

dapat terpenuhi sebesar 25%.

b. Berkurangnya dampak bencana banjir untuk periode ulang

tertentu dan kekeringan, yang ditandai dengan berkurangnya

luas daerah genangan banjir, dan luas lahan sawah beririgasi

yang mengalami kekeringan.

1) Luas genangan banjir dari 28.000 ha berkurang menjadi

22.000 ha, sehingga rata-rata pertahun bisa berkurang

1.200 ha.

2) Luas lahan sawah beririgasi teknis rawan kering dari 42.651

ha berkurang menjadi 22.326 ha, sehingga rata-rata

pertahun dapat mengurangi resiko kekeringan seluas 4.065

ha.

c. Pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya

air, dan ketersediaan air baku bagi masyarakat, yang ditandai

dengan meningkatnya kapasitas tampung air baku,

berkurangnya jumlah jaringan dan bangunan irigasi yang rusak,

meningkatnya perubahan areal sawah tadah hujan atau areal

sawah sederhana menjadi areal irigasi teknis.

1) Meningkatnya fungsi layanan Jaringan Irigasi (JI) secara

optimal dari 70% menjadi 85%.

2) Peningkatan sistem irigasi sederhana dan atau setengah

teknis menjadi irigasi teknis dari 726.373 ha menjadi

720.610 ha.

d. Berlanjutnya pembentukan Gabungan Himpunan Petani Pemakai

Air (GHIPPA).

1) Jumlah HIPPA (tunggal) sebanyak 6.207 buah :

Dari yang belum berbadan hukum 787 buah menjadi

berbadan hukum 1387 buah (30%). (bukan wewenang

Pengairan Provinsi)


23

2) Jumlah GHIPPA sebanyak 732 buah :

a.) Yang berbadan hukum dari 456 buah menjadi 583

buah.

b.) Meningkatnya kualitas/pemberdayaan HIPPA dalam

bidang :

(1) Kelembagaan menjadi berbadan hukum 100%

atau 1387 buah.

(2) Teknis operasi dan pemeliharaan yaitu

tercapainya SDM terampil pada 50% dari jumlah

HIPPA yang telah terbentuk

(3) Keuangan yaitu HIPPA dapat mengelola

keuangan secara mandiri sejumlah 10% dari

jumlah HIPPA yang telah terbentuk.

e. Terkendalinya pemanfaatan air tanah.

1) Meningkatnya fungsi layanan Jaringan Irigasi Air Tanah

(JIAT) secara optimal dari 40% menjadi 60%.

2) Bertambahnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) baru 875

ha.

f. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan

berkelanjutan.

Tersusunnya pola pengelolaan sumber daya air pada 7 WS di

Provinsi Jawa Timur.

g. Terkendalinya potensi konflik air.

Berkurangnya potensi konflik pemanfaatan air melalui

tersusunnya Pola Operasi Alokasi Air (POAA) di 7 Wilayah

Sungai.

h. Terkendalinya/terpantaunya pencemaran air.

Terpantaunya kualitas Air Badan Air (ABA) dan Air Limbah

Industri (ALI) pada 7 WS, melalui penambahan titik pantau dari

384 lokasi menjadi 499 lokasi (kenaikan 30%).

i. Terlindunginya daerah muara pantai dari abrasi air laut, dan

sedimen sungai terutama pada 7 WS.


24

Meningkatnya jumlah muara pantai yang terlindungi sebanyak 14

lokasi.

j. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat.

1) Meningkatnya jumlah pertemuan sosialisasi dan konsultasi

masyarakat dari 2 kegiatan/tahun menjadi 3

kegiatan/Tahun.

2) Terwujudnya jumlah kegiatan partisipatif masyarakat

sebanyak 5 kegiatan/tahun.

3) Terwujudnya jumlah kegiatan CSR (Coorporate Social

Responsibililty) sebanyak 1 kegiatan/Tahun.

k. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerja sama antar instansi.

Terciptanya koordinasi antar instansi dari sedang menjadi lebih

baik yang ditandai dengan terjalinnya kerjasama (MoU) antara

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

l. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan.

Meningkatnya jumlah pembiayaan dari dunia usaha baik melalui

kegiatan CSR atau direct invesment sebanyak 1 kegiatan/tahun.

m. Terselenggaranya sistem koordinasi tata pengaturan air dan

penanganan banjir secara optimal, melalui pembentukan Dewan

Sumber Daya Air tingkat Provinsi dan Tingkat Wilayah Sungai

(WS).

n. Tersedianya data dasar perencanaan pembangunan operasi dan

pemeliharaan sarana prasarana SDA melalui pembangunan

Sistem Informasi Management Pengelolaan Sumber Dya Air

(SIM-PSDA) yang terkoneksi dengan Pemerintah Kab./Kota

dengan Pemerintah Pusat dan bisa diakses oleh masyarakat.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana SDA

a. Meningkatnya fungsi dan kapasitas bangunan sesuai rencana

bangunan, baik untuk penyediaan air baku maupun untuk

mengurangi luapan banjir (debit periode ulang tertentu) serta

kekeringan melalui kegiatan diantaranya pembangunan,

peningkatan, rehabilitasi/perbaikan atau operasi dan pemeliharaan

(OP) sarana dan prasarana SDA


25

b. Bertambahnya tampungan air/penyediaan air untuk terpenuhinya

kebutuhan air pertanian, domestik dan industri melalui

pembangunan baru waduk, embung, bendung dan sebagainya

c. Menurunnya atau tidak adanya alih fungsi lahan pada DAS dan

Daerah Irigasi (DI) melalui kegiatan sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

program sawah permanen ditingkat Kab./Kota.

3. Kondisi Wadah Koordinasi

Berfungsinya Komisi Irigasi (Provinsi/Kab./Kota) Dewan Sumber Daya

Air Provinsi dan Wilayah Sungai untuk mencegah konflik pemakaian

air melalui pembentukan sekretariatnya.

3.4 Analisis Lingkungan Stratejik (ALI, ALE, KAFI, KAFE, ASI, DAN

FKK)

Analisis lingkungan stratejik adalah rumusan tentang tindakan apa

yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada visi dan misi, nilai

(values), norma dan sistem organisasi (Dinas), yang mana akan

menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK), tujuan (goals) dan

sasaran (objectivites) yang selanjutnya akan menjawab apa yang akan

dikerjakan (what) dan kapan pekerjaan itu harus dilaksanakan dan

diselesaikan (when), asumsi-asumsi dan analisis lingkungan strategis akan

menentukan bagaimana cara tindakan dilaksanakan (how). Adapun

tahapan kegiatannya dapat dijelaskan dalam beberapa uraian berikut :

1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

Pada dasarnya ALI adalah melakukan identifikasi terhadap kondisi

internal yang ada dalam organisasi (Dinas). Analisa biasanya tertuju

pada kondisi unsur-unsur manajemen yang dikenal dengan 5 M (Man,

Money, Material, Machine, dan Method), antara lain menyangkut

kelembagaan/struktur organisasi, biaya operasi, efisisensi, efektifitas,

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, peraturan-peraturan

perundangan serta dukungan dana, yang dapat dikelompokkan sebagai


26

kekuatan (strength-S) dan kelemahan (weaknesses-W).

Selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel 3.1

2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)

Pada dasarnya ALE adalah melakukan identifikasi terhadap lingkungan

di luar organisasi (Dinas). Analisa biasanya tertuju pada kondisi

lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi,

geografis dan keamanan. ALE dapat dikelompokkan sebagai peluang

(opportunies-O) dan ancaman (threaths-T). Setelah analisa kondisi

internal dan ekstenal Organisasi dicermati dengan baik, maka

dilanjutkan dengan langkah berikutnya, KAFI dan KAFE. Selanjutnya

dapat dilihat dalam Tabel 3.1

3. Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan

Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

Kesimpulan yang diperoleh dengan melalui pemberian Bobot, Rating,

Scor (Bobot x Rating) terhadap masing-masing komponen S, W, O,

T. Akhirnya diperoleh urutan Prioritas seperti yang ditunjukkan dalam

Tabel 3.2, yang harus dianalisa lebih lanjut, yaitu Analisa stratejik

dengan menentukan Asumsi-Asumsi Strategi (dengan Analisis

SWOT) dan Menetapkan Urutan Asumsi Pilihan Strategi dalam

rangka Menetukan Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK).

4. Asumsi (ASI)

ASI adalah kesimpulan tentang faktor-faktor lingkungan serta

dampaknya terhadap masa depan organisasi (Dinas) selanjutnya akan

berpengaruh pada internal organisasi (Dinas). Dalam kaitannya dengan

penyusunan perencanaan strategik organisasi, asumsi dapat disebut

sebagai asumsi organisasi (Dinas). Berdasarkan hasil analisa lingkungan

strategis internal dan eksternal, dirumuskan asumsi sebagai berikut :

a. Kebutuhan air meningkat seirama dengan bertambahnya jumlah

penduduk dan pertumbuhan industri meningkat.

b. Ekonomi belum pulih, sehingga pada lima tahun mendatang masih

kesulitan.

c. Organisasi pengelola sumber daya air semakin berperan pada masa

mendatang.

d. Peraturan Perundang-Undangan lima tahun mendatang mantap.


27

e. Konflik antar wilayah atau antar pengguna menurun.

f. Data base akan tersusun dengan baik.

g. Para pengguna air mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

5. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

FKK adalah faktor atau kegiatan atau kondisi yang terkait dengan hal-

hal keberhasilan pelaksanaan misi organisasi (Dinas), yang dalam

capaiannya akan menentukan sukses tidaknya organisasi. Faktor kunci

keberhasilan merupakan jembatan antara misi dan tujuan organisasi

dan sekaligus dapat mempertajam arah dan kekuatan dari perencanaan

kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan pencermatan Iingkungan

internal dan ekstemal Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

diperoleh beberapa kekuatan (strength), kelemahan (weakness),

peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang sangat

berpengaruh pada pengelolaan SDA yang efektif, efisien, akuntabel dan

merata serta lestari dapat dilihat dalam Tabel 3.1, Tabel 3.2 dan Tabel

3.3. Dari hasil analisa seperti pada tabel-tabel tersebut, diperoleh

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK) sebagai berikut :

a. FKK 1, mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air

b. FKK 2, menyempurnakan Peraturan Perundangan

c. FKK 3, meningkatkan Daya Resap Air dan Pengamanannya

d. FKK 4, meningkatkan Kemampuan Penyediaan Air

e. FKK 5, meningkatkan Koordinasi Tata Pengaturan Air

f. FKK 6, mengelola Manajemen Data

g. FKK 7,meningkatkan Peran Serta Swasta dan Masyarakat


28

TABEL 3.1 KAFI/IFAS DAN KAFE/EFAS

FAKTOR BOBOT

(%) RATING (1 5)

SCORE (Bobot Rating)

PRIORI TAS

KEKUATAN (Strength) 1. Organisasi mapan 2. Tersedianya SOP Pengelolaan SDA 3. SDM yang berkualitas pengairan

memadai 4. Tersedia wadah koordinasi

20 15 15 5

3 3 2 1

60 45 30 5

I

II* IV

VII

KELEMAHAN (Weaknesses) 1. Data based belum lengkap 2. Pembagian air belum optimal 3. Belum sepenuhnya stake-holder

dilibatkan dlm pengambilan keputusan

4. Keterbatasan dana 5. Keterbatasan tersedianya air

10 5 10

10 10

2 2 2 3 3

20 10 20

30 30

V VI V

IV** IV**

TOTAL = 100 - - -

PELUANG (Opportunity) 1. Tersedianya lokasi Waduk

berpotensi untuk dibangun 2. Adanya UU 8/2005 dan UU 33/2004 3. Peningkatan PAD 4. Kebutuhan air terus menerus

meningkat baik kualitas maupun kuantitas

15

15 15 10

3 3 4 4

45

45 60 40

II*

II* I

III

ANCAMAN (Threats) 1. Pencemaran Air 2. Pengguna air tidak patuh thd

aturan 3. Perusakan daerah tangkapan air 4. Konflik kepentingan antar wilayah

daerah Kabupaten/Kota 5. Konflik kepentingan antar

pengguna

5 5

15 10

10

2 4 2 3 3

10 20

30 30

30

VI V

IV** IV**

IV**

100

CATATAN SKALA NILAI RATING :

a. Kekuatan & Peluang b. Kelemahan & Ancaman 1. Kurang 1. Sangat berpengaruh 2. Cukup 2. Berpengaruh 3. Baik 3. Cukup berpengaruh 4. Sangat Baik 4. Kurang berpengaruh


29

TABEL 3.2 MATRIKS ANALISA SWOT , KAFI DAN KAFE

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN (Strength) [S] : 1. Organisasi mapan 2. Tersedianya SOP Pengelolaan SDA 3. SDM berkualitas pengairan memadai

KELEMAHAN (Weakness) [W] : 1. Keterbatasan dana 2. Data based belum lengkap 3. Stake holder belum sepenuhnya dilibatkan 4. Keterbatasan ketersediaan air

PELUANG (Opportunity) [O] : 1. Peningkatan PAD 2. Tersedianya Potensi untuk membangun

Embung/Waduk 3. Adanya UU 32/2004 dan PP 25/2000 yang

direvisi dengan UU 8/2005 dan UU 33/2004

STRATEGI SO (Kekuatan Vs Peluang)

Meningkatkan kemampuan penyediaan air [S1 O2]

Penyempurnaan Peraturan Perundangan UU di bidang Pengairan [S3 O3]

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air [S2 O2]

STRATEGI WO (Kelemahan Vs Peluang)

Peningkatan peran serta Swasta dan Masyarakat [W3 O1]

Pengelolaan Manajemen data [W2 O1]

Melibatkan Stake Holder dan Customer untuk sadar air [W3 O3]

ANCAMAN (Threats) [T] : 1. Tantangan konflik kepentingan antara

wilayah Daerah Kabupaten/Kota 2. Perusakan daerah tangkapan air 3. Konflik kepentingan antar pengguna

STRATEGI ST (Kekuatan Vs Ancaman)

Peningkatan koordinasi tata pengaturan air [S1 T3]

Mewujudkan azas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian air [S2 T3]

Meningkatkan daya resap didaerah tangkapan air dan pengamannya [S2 T2]

STRATEGI WT (Kelemahan Vs Ancaman)

Memanfaatkan potensi yang ada dengan meningkatkaan effisiensi [W4 T3]


30

TABEL 3.3 MATRIKS ANALISA FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK)

STRATEGI VISI MISI NILAI-NILAI JUMLAH

URUTAN FPK

A b C d e F a B c D e 1. STRATEGI S O

a. Meningkatkan kemampuan penyediaan air b. Penyempurnaan Peraturan UU di bidang SDA c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air

4 4 4

4 4 4

3 4 4

4 4 3

4 3 3

3 3 3

2 3 2

3 3 4

2 3 4

3 4 3

3 3 3

4 2 3

39 40

40

II* I*

I*

2. STRATEGI S T a. Peningkatan koordinasi Tata Pengaturan Air b. Mewujudkan azas kemanfaatan umum,

keseimbangan dan kelestarian lingkungan c. Meningkatkan daya resap di daerah tangkapan air

dan pengamannya

3 3 4

3 2 3

4 3 3

3 3 4

3 2 3

3 2 3

2 3 3

3 3 4

3 3 2

4 2 2

3 2 2

3 2 2

37 30

39

III

VI***

II**

3. STRATEGI W O a. Peningkatan peran serta swasta & masyarakat b. Pengelolaan manajemen data c. Melibatkan stakeholder dan customer untuk sadar air

4 3 2

2 3 2

2 3 2

4 3 3

2 4 2

3 3 2

3 2 2

3 2 3

4 3 3

4 2 3

3 2 2

2 2 2

36 34 30

IV V

VI***

4. STRATEGI W T a. Memanfaatkan potensi yang ada dengan

meningkatkan efisiensi

1

1

3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 18

VII

CATATAN SKALA NILAI RATING : NILAI-NILAI : 1. Kurang a. Kelestarian e. Kecukupan 2. Cukup b. Efektif dan efisien 3. Baik c. Adil 4. Sangat Baik d. Saling Menguntungkan


31

BAB IV

RENCANA STRATEJIK

4.1 Kerangka Pikir Rencana Stratejik

FORMULASI STRATEJIK

Kinerja Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur sudah

menunjukkan kearah pengelolaan SDA yang efektif, efisien dan akuntabel.

Namun penyesuaian dengan paradigma baru, kebijakan publik dan

penyusunan Rencana Stratejik dalam pengelolaan sumber daya air sesuai

dengan UU SDA No. 7 Tahun 2004 masih menunjukkan perlu adanya

peningkatan. Hal yang demikian disebabkan oleh banyak faktor yang

mempengaruhinya. Salah satu diantaranya adalah ketersediaan air yang

ada dan terkelola masih belum memenuhi kebutuhan yang dari waktu ke

waktu makin meningkat.

VISI

MISI

NILAI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI: -KEBIJAKAN -PROGRAM

PENCERMATAN LINGKUNGAN

INTERNAL

PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

KA FI

KA FE

S W O T

F K K

IMPLEMENTASI STRATEJIK

EVALUASI

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

SISTEM PELAKSANAAN, PEMANTAUAN &

PENGAWASAN

LAPORAN PELAKSANAAN

PERTANGGUNG- JAWABAN

PENGUKURAN KINERJA

PELAKSANAN KEGIATAN TAHUNAN

PENGANG- GARAN


32

Indikator tingkat kinerja dalam melaksanakan tugas di bidang

pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan akuntabel dapat

dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini :

1. Dari capaian kinerja atau produktifitas kerja didalam pengelolaan SDA

apakah terus meningkat, apakah tepat waktu, tepat tujuan, tepat

sasaran, apakah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

2. Dari produktifltas kerja, apakah sesuai dengan ketentuan, apakah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, apakah semakin mantap

sesuai dengan kompetensi di bidang pengelolaan SDA.

3. Dari kompetensi kinerja DPU Pengairan Provinsi Jawa Timur apakah

semakin meningkat, sehingga pelayanan dan pengelolaan SDA sesuai

dengan ketersediaan dan permintaan. Apakah keluhan masyarakat

penggguna air makain berkurang.

Hal tersebut di atas dapat dianalisis masalahnya melalul

pendekatan Manajemen Stratejik seperti pencermatan terhadap lingkungan

stratejik baik internal dan eksternal dengan tahapan langkah-langkah

seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Selanjutnaya, dalam

uraian berikut penyusunan Rencana stratejik (RENSTRA) akan dijelaskan

lebih detail.

4.2 Penetapan Visi, Misi Dan Nilai

1. VISI

Visi adalah gambaran atau pandangan masa depan atau cita-cita yang

ingin dicapai oleh Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, sebagai

harapan yang ideal dan memungkinkan untuk diwujudkan. Visi yang

ditetapkan adalah :

Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya air yang menyeluruh,

terpadu dan berwawasan lingkungan untuk mencapai

kesejahteraan rakyat, serta mendukung Persatuan dan

Kesatuan Nasional yang dilaksanakan secara berkeadilan

dengan bertumpu pada peran serta keswadayaan masyarakat.


33

2. MISI

Misi adalah pernyataan komprehensif tentang hal-hal yang hendak

dicapai Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur dalam rangka

mewujudkan visi. Misi yang ditetapkan adalah :

a. Meningkatkan pengelolaan SDA permukaan yang memberikan

keadilan dan keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai

kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan dengan melakukan

konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak.

b. Mendayagunakan sumber daya air secara adil serta memenuhi

persyaratan kualitas dan kuantitas untuk berbagai kebutuhan

masyarakat.

c. Mengendalikan dan mengurangi dampak negatif daya rusak air.

d. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan peran

Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air.

e. Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air yang

terpadu, antar sektor dan antar wilayah. Meningkatkan pengelolaan

sumber daya air permukaan yang memberikan keadilan dan

keselarasan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar

daerah dan antar kepentingan dengan melakukan konservasi SDA,

pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air.

f. Meningkatkan standart pelayanan minimum (SPM) yang dapat

memenuhi persyaratan minimal kelayakan, sehingga dapat

menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat

secara merata dan proporsional.

g. Meningkatkan tata pengaturan yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan.

h. Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dalam

penanggulangan akibat bencana alam banjir, kekeringan dan lain-

lain terutama pada kawasan sumber produksi, pertanian dan

Perkotaan.

3 Nilai-nilai

adalah merupakan prinsip sosial tujuan dan norma yang diterima dan

diperlakukan oleh setiap individu, institusi (Dinas) atau masyarakat.

Nilai nilai yang telah dipilih adalah :


34

a. Kelestarian dan berkesinambungan

b. Efektjf & efisien

c. Adil dan merata

d. Peran serta masyarakat

4.3 Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan.

1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi. Dengan demikian tujuan adalah hasil akhir yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun kedepan. Keberhasilan perumusan tujuan sangat

dipengaruhi beberapa Kriteria diantaranya, akseptabilitas, fleksibilitas,

dapat diukur, motivator, kesesuaiaan dengan rumusan visi dan misi

organisasi dan mudah dipahami. Tujuan yang telah ditetapkan adalah :

Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang efektif,

efisien, akuntabel berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

dengan mewujudkan :

a. Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian, pemukiman, rumah

tangga dan industri secara kuantitas dan kualitas.

b. Mewujudkan sistem pengendalian dan pengurangan dampak daya

rusak air serta melakukan upaya pemulihan kerusakan kualitas

lingkungan.

c. Mewujudkan pengelolaan SDA yang lestari dan berkelanjutan.

d. Melakukan sistem koordinasi antar pemangku kepentingan sehingga

terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pengelolaan SDA.

e. Mewujudkan tata kelola manajemen yang mampu meningkatkan

peran serta masyarkat dan dunia usaha dalam pengelolaan dan

pembiayaan pemanfaatan SDA.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai

atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran yang efektif memiliki kriteria

SMART (Spesific, Measureble, Aggresive but Attainable, Result-oriented,


35

Time Bound). Spesific dimaksudkan bahwa sasaran harus

menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan, memberikan arah dan

tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk

menyusun strategi dan kegiatan yang juga spesific. Measurable

dimaksudkan bahwa sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan

untk memastikan apa yang akan dicapai dan kapan. Aggresive but

Attainable maksudnya bahwa sasaran harus menantang namun tidak

boleh mengandung target yang tidak layak. Result-Oriented artinya

bahwa sasaran harus berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Time

Bound adalah sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif

pendek yang biasanya kurang dari seTahun. Sasaran yang telah

ditetapkan adalah :

a. Terlayaninya kebutuhan air untuk irigasi

b. Tersedianya air baku untuk berbagai keperluan dan berkurangnya

daerah kekeringan

c. Terlayaninya masyarakat terhadap penggunaan air baku untuk

kegiatan domistik dan industri

d. Berkurangnya daerah genangan banjir untuk debit periode ulang

tertentu

e. Terselenggaranya sistem koordinasi tata pengaturan air dan

penanganan banjir secara optimal

f. Tersedianya data dasar perencanaan pembangunan, operasi dan

pemeliharan sarana prasarana SDA

g. Tercapainya peningkatan kualitas SDA

Dengan implementasi sebagai berikut :

a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga,

permukiman, pertanian, dan industri, dengan prioritas utama untuk

kebutuhan pokok masyarakat miskin dan pertanian rakyat di daerah

sulit air.

1) Untuk irigasi dari luasan tanam 225% menjadi 250% (intensitas

tanam).

2) Untuk air baku dari kekurangan sebesar 3.184,703 juta m3 dapat

terpenuhi sebesar 25%.

b. Berkurangnya dampak bencana banjir untuk periode ulang tertentu,

dan kekeringan, yang ditandai dengan berkurangnya luas daerah

genangan banjir, dan luas lahan sawah beririgasi yang mengalami


36

kekeringan.

1) Luas genangan banjir dari 28.000 ha berkurang menjadi 22.000

ha, sehingga rata-rata pertahun bisa berkurang 1.200 ha.

2) Luas lahan sawah beririgasi teknis rawan kering dari 42.651 ha

berkurang menjadi 22.326 ha, sehingga rata-rata pertahun dapat

mengurangi resiko kekeringan seluas 4.065 ha.

c. Pulihnya kondisi sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air,

dan ketersediaan air baku bagi masyarakat, yang ditandai dengan

meningkatnya kapasitas tampung air baku, berkurangnya jumlah

jaringan dan bangunan irigasi yang rusak, meningkatnya perubahan

areal sawah tadah hujan atau areal sawah sederhana menjadi areal

irigasi teknis.

1) Meningkatnya fungsi layanan Jaringan Irigasi (JI) secara optimal

dari 70% menjadi 85%.

2) Peningkatan sistem irigasi sederhana dan atau setengah teknis

menjadi irigasi teknis dari 726.373 ha menjadi 720.610 ha.

d. Berlanjutnya pembentukan Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air

(G-HIPPA).

1) Jumlah HIPPA (tunggal) sebanyak 6.207 buah :

Dari yang belum berbadan hukum 787 buah menjadi berbadan

hukum 1387 buah (30%). (bukan wewenang Pengairan Provinsi)

2) Jumlah GHIPPA sebanyak 732 buah :

a) Yang berbadan hukum dari 456 buah menjadi 583 buah.

b) Meningkatnya kualitas/pemberdayaan HIPPA dalam bidang :

(4) Kelembagaan menjadi berbadan hukum 100% atau

1387 buah.

(5) Teknis operasi dan pemeliharaan yaitu tercapainya SDM

terampil pada 50% dari jumlah HIPPA yang telah

terbentuk

(6) Keuangan yaitu HIPPA dapat mengelola keuangan

secara mandiri sejumlah 10% dari jumlah HIPPA yang

telah terbentuk.

e. Terkendalinya pemanfaatan air tanah.

1) Meningkatnya fungsi layanan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)

secara optimal dari 40% menjadi 60%.

2) Bertambahnya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) baru 875 ha.


37

f. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan

berkelanjutan.

Tersusunnya pola pengelolaan sumber daya air pada 7 WS di

Provinsi Jawa Timur.

g. Terkendalinya potensi konflik air.

Berkurangnya potensi konflik pemanfaatan air melalui tersusunnya

Pola Operasi Alokasi Air (POAA) di 7 Wilayah Sungai.

h. Terkendalinya/terpantaunya pencemaran air.

Terpantaunya kualitas Air Badan Air (ABA) dan Air Limbah Industri

(ALI) pada 7 WS, melalui penambahan titik pantau dari 384 lokasi

menjadi 499 lokasi (kenaikan 30%).

i. Terlindunginya daerah muara pantai dari abrasi air laut, dan

sedimen sungai terutama pada 7 WS.

Meningkatnya jumlah muara pantai yang terlindungi sebanyak 14

lokasi.

j. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat.

1) Meningkatnya jumlah pertemuan sosialisasi dan konsultasi

masyarakat dari 2 kegiatan/Tahun menjadi 3 kegiatan/Tahun.

2) Terwujudnya jumlah kegiatan partisipatif masyarakat sebanyak 5

kegiatan/Tahun.

3) Terwujudnya jumlah kegiatan CSR (Coorporate Social

Responsibililty) sebanyak 1 kegiatan/Tahun.

k. Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerja sama antar instansi.

Terciptanya koordinasi antar instansi dari sedang menjadi lebih baik

yang ditandai dengan terjalinnya kerjasama (MoU) antara

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

l. Terciptanya pola pembiayaan yang berkelanjutan.

Meningkatnya jumlah pembiayaan dari dunia usaha baik melalui

kegiatan CSR atau direct invesment sebanyak 1 kegiatan/Tahun.

m. Terselenggaranya sistem koordinasi tata pengaturan air dan

penanganan banjir secara optimal, melalui pembentukan Dewan

Sumber Daya Air tingka Provinsi dan Tingkat Wilayah Sungai (WS).


38

n. Tersedianya data dasar perencanaan pembangunan operasi dan

pemeliharaan sarana prasarana SDA melalui pembangunan Sistem

Informasi Management Pengelolaan Sumber Daya Air (SIM-PSDA)

yang terkoneksi dengan Pemerintah Kab./ Kota dengan Pemerintah

Pusat dan bisa diakses oleh masyarakat.

3. Strategi

Strategi adalah suatu usaha untuk merealisasikan tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pemilihan strategi adalah

proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam

upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik.

Strategi juga memperhatikan bagaimana organisasi meningkatkan

kinerjanya, dan bagaimana mencapai misinya. Strategi yang telah

ditetapkan seperti pada Tabel 3.3 adalah :

a. Meningkatkan kemampuan penyediaan air

b. Penyempurnaan peraturan perundang-Undangan di bidang

pengairan

c. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air

d. Peningkatan Koordinasi Tata pengaturan air

e. Mewujudkan azas kemanfaatan umum, keseimbangan dan

kelestarian lingkungan

f. Meningkatkan daya resap didaerah tangkapan air dan pengamannya

g. Peningkatkan peran serta swasta dan masyarakat

h. Pengelolaan manajemen data

i. Melibatkan stakeholders dan contemers untuk sadar air

j. Memanfaatkan potensi yang ada dengan meningkatkan efisiensi

4. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dan

pengembangan dan pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudannya. Kebijakan yang

telah ditetapkan adalah :

a. Mempertahankan dan meningkatkan produksi pertanian melalui

optimalisasi lahan dan SDA

b. Menyediakan air baku lainnya untuk berbagai keperluan


39

c. Penataan daerah manfaat sungai

d. Peningkatan koordinasi Tata Pengaturan Air seluruh stakeholder

e. Konservasi dan pelestarian sumber daya air

f. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

g. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

h. Pengendalaian perijinan dan rekomendasi

i. Pelaksanaan peraturan perundangan terkait kewenangan Provinsi

j. Melaksanakan PP. 14/1994 ; PP. 15/1994 dan PP. 16/1994

k. Melaksanakan pengendalian anggaran keuangan secara efektif dan

efisien

Adapun Arah Kebijakan adalah :

1. Mendayagunakan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air

baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah

tangga penduduk miskin, terutama di wilayah rawan defisit air.

2. Pemulihan awal pelayanan sumber daya air yang rusak akibat

bencana alam dilakukan secara darurat, terutama penyediaan air

baku bagi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sumber-

sumber air permukaan, dan pengendalian banjir dengan pendekatan

flood management.

3. Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk

padat yang dihuni masyarakat miskin, dan wilayah strategis.

4. Penanggulangan banjir berulang pada wilayah tertentu dilakukan

melalui perbaikan manajemen air daerah aliran sungai (DAS).

5. Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara

konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara

pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan

demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan

kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang untuk

menciptakan pola pengelolaan sumber daya air yang lebih

berkeadilan.

6. Konservasi sumber-sumber air menggunakan pendekatan vegetatif,

diimbangi upaya lain, antara lain rekayasa keteknikan, yang lebih

bersifat quick yielding.


40

7. Mengedepankan pembangunan tampungan air berskala kecil.

Pembangunan tampungan air berskala besar perlu pertimbangan

lebih hati-hati, karena menghadapi masalah lebih kompleks,

terutama isu sosial dan lingkungan.

8. Meningkatkan konservasi sumber-sumber air ditujukan untuk

melestarikan kuantitas air, dan juga memelihara kualitas air.

9. Meningkatkan upaya konservasi air tanah melalui pengisian kembali

(recharging), pembuatan sumur resapan, atau aplikasi teknologi lain

yang tersedia dan layak.

10. Meningkatkan pelestarian waduk, bendungan, embung dan ranu

(telaga), serta pengamanan daerah aliran sungai untuk melindungi

sumber daya air dan bencana banjir.

11. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan

kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan

irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal

irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan

pemeliharaan.

12. Rehabilitasi dan peningkatan fungsi jaringan diprioritaskan pada

areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya

sudah siap, terutama di daerah lumbung padi.

13. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan dalam seluruh

proses kegiatannya dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dan

petani.

14. Mengendalikan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan

melalui pengembangan berbagai skema insentif kepada petani agar

bersedia mempertahankan lahan sawahnya.

15. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara

pemangku kepentingan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tapi

juga pada tahap pencegahan, serta pemulihan-pasca bencana.

16. Mengamankan pantai-pantai dari abrasi, terutama pada pulau-pulau

kecil, serta pusat kegiatan ekonomi, terutama yang

terkait/terpengaruh oleh muara sungai.


41

17. Mengendalikan pemanfaatan air tanah untuk menjaga kelestarian

lingkungan.

18. Mengembangkan modal sosial pengelolaan sumber daya air melalui

pendekatan budaya, dengan menggali dan merevitalisasi kearifan

lokal (local wisdom).

19. Menata kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui

pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-

masing pemangku kepentingan.

20. Mendorong keterpaduan pengelolaan sumber daya air dalam satu

wilayah sungai antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kab./kota.

5. Program

Program adalah merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mewujutkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi

atau Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan program

erat kaitannya dengan kebijakan yang diambil Dinas PU Pengairan

Provinsi Jawa Timur dan harus sejalan dengan program yang telah

ditetapkan pemerintah. Program yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Prioritas :

1) Program penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Program ini bertujuan meningkatkan penyediaan air baku untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama masyarakat

miskin di pedesaan dan perkotaan, serta industri.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan antara lain

pada:

a) Operasi dan pemeliharaan, serta rehabilitasi saluran

pembawa dan prasarana air baku lainnya.

b) Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

air baku, terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat

kebutuhan air baku tinggi di wilayah penduduk miskin yang

sulit air.

c) Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan

memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-

daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal.


42

d) Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan

kegiatan pengolahan dan distribusi.

e) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk

mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swa-

organisasi dan swa-kelola.

f) Pembentukan mekanisme subsidi silang sebagai alternatif

pembiayaan dalam penyediaan air bersih untuk masyarakat

miskin.

2) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program ini bertujuan mengurangi tingkat risiko dan periode

genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan

abrasi pantai yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan

sarana publik lainnya, sehingga dampak bencana banjir dan

kekeringan dapat dikurangi, serta terlindunginya daerah pantai

dari abrasi air laut, terutama pada pulau-pulau kecil, dan wilayah

strategis serta yang terkait/terpengaruh oleh muara sungai.


pada:

a) Peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan

pengamanan pantai, terutama pada daerah-daerah rawan

bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis,

daerah tertinggal, serta pulau-pulau kecil yang

terkait/terpengaruh oleh muara sungai.

b) Peningkatan pembangunan embung-embung untuk

penampungan air hujan di wilayah rawan banjir, sekaligus

berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi, dan sumber air

bersih.

c) Pengembangan manajemen air Sungai Bengawan Solo di

wilayah kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik,

agar air tak langsung terbuang ke laut, dengan membuat

banyak tampungan baik di sungai maupun di darat yang

bersifat sementara (Retarding Basin) yang sejajar dengan

aliran sungai.

d) Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan alur sungai, prasarana


43

pengendali banjir, dan pengamanan pantai, termasuk tanggul

dan normalisasi sungai.

e) Pengendalian aliran air permukaan (run off) di daerah

tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan

dan penegakkan hukum.

f) Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat setempat

dalam mengendalikan banjir.

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini bertujuan mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi,

rawa, serta jaringan pengairan lainnya untuk meningkatkan

pemenuhan kebutuhan air pertanian, dan pengendalian

pemanfaatan air tanah untuk irigasi.


pada:

a) Pemberdayaan petani pemakai air, terutama dalam

pengelolaan jaringan irigasi.

b) Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi.

c) Rehabilitasi jaringan irigasi, terutama pada daerah penghasil

pangan, dan jaringan rawa.

d) Pengelolaan jaringan irigasi dan rawa, serta jaringan

pengairan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa

Timur.

e) Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah

dikembangkan.

f) Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi.

g) Revitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan

dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian.

b. Program Penunjang :

1) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau, dan Sumber Air Lainnya

Program ini bertujuan meningkatkan keberlanjutan fungsi dan


44

pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan keterpaduan

pengelolaan, serta menjamin kemampuan keterbaharuan dan

keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan

sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta

mengendalikan eksploitasi air tanah.


pada :

a) Penatagunaan sumber daya air.

b) Penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air.

c) Peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk,

danau, embung, serta bangunan penampung air lainnya.

d) Rehabilitasi bangunan tampungan air seperti waduk/embung.

e) Percepatan pembangunan waduk, embung, dan bangunan

penampung air lainnya dalam skala kecil di wilayah rawan

kekeringan.

f) Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk,

danau, embung, dan bangunan penampung air lainnya,

termasuk untuk pengembangan wisata tirta.

g) Pengembangan pembiayaan kompetitif (competitive fund)

untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun

pemerintah daerah.

h) Penggalian dan pengembangan budaya masyarakat dalam

konservasi air.

i) Pengembangan teknologi tepat guna.

2) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini bertujuan mewujudkan kelembagaan yang efektif

sehingga potensi konflik air dapat dikendalikan; dan

meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas koordinasi serta

kerja sama antar-instansi


pada :

a) Penyusunan/penyesuaian Peraturan Perundang-Undangan

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; Sungai; Pengusahaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai; Irigasi; Pembiayaan


45

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai; Perum Jasa

Tirta.

b) Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber

daya air daerah provinsi, maupun kabupaten/kota.

c) Pengembangan dan pembentukan wadah koordinasi

pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi, SWS, dan/atau

kabupaten/kota.

d) Perkuatan UPT PSDAWS pengelolaan sumber daya air.

e) Pembangunan sistem informasi dan pengelolaan data yang

dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat,

aktual, dan mudah diakses.

f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan,

pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air

lainnya.

g) Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan

Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam hal teknis,

organisasi, dan administrasi pengembangan dan pengelolaan

irigasi dan sumber daya air lainnya.

h) Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan

sumber daya air.

6. Kegiatan

Kegiatan adalah merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang

telah ditetapkan berdasarkan program yang telah disusun. Kegiatan ini

didalamnya mencakup kegiatan utama dan kegiatan penunjang.

Kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

a. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya.

1) Pembangunan Waduk, Embung, Check-Dam dan Tampungan

lainnya.

2) Perbaikan Waduk, Embung, Check Dam, dan Tampungan

lainnya.

3) Pengerukan Waduk, Embung, dan Tampungan lainnya.


46

4) Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Check Dam, dan

Tampungan lainnya.

b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

dan Jaringan Sumber daya air Lainnya.

1) Pembangunan Jaringan Irigasi (JI) Permukaan dan JI Pompa Air

Tanah dan Jaringan SDA Lainnya.

2) Peningkatan Jaringan Irigasi (JI) Permukaan dan JI Pompa Air

Tanah dan Jaringan SDA Lainnya.

3) Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi (JI) Permukaan dan JI

Pompa Air Tanah dan Jaringan SDA Lainnya.

4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (JI) Permukaan dan JI

Pompa Air Tanah dan Jaringan SDA Lainnya.

c. Program penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

1) Pembangunan Waduk, Embung, Tampungan lainnya untuk

penyediaan Air Baku.

2) Perbaikan Waduk, Embung penyediaan Air Baku, dan

Tampungan lainnya.

3) Pengerukan Waduk, Embung penyediaan Air Baku dan

Tampungan lainnya.

4) Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung penyediaan Air Baku

dan Tampungan lainnya.

d. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

1) Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir, Tanggaul Tanah,

Tanggul Beton/Pasangan atau Parapet, Konstruksi Penahan

Longsor, dan Penanganan sebelum, sedang, setelah Banjir.

2) Perbaikan Bangunan Pengendali Banjir, Tanggaul Tanah,

Tanggul Beton/Pasangan atau Parapet, Konstruksi Penahan

Longsor.

3) Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Banjir,

Tanggaul Tanah, Tanggul

Documents

Renstra PU Pengairan 2009_2014