RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 2019esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/105/2019/97935a9d2cc... · 2019. 8. 15. · 01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

RENJA

2019

BPKAD

(Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah)

KOTA PALEMBANG

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

RENJA-BPKAD KOTA PALEMBANG – 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengharuskan setiap daerah untuk

menyusun Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah ( RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daearah (RKPD)

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap

SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan

RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, maka

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagai Satuan

Kerja Perangkat Daerah, menyusun Rencana Kerja Tahun 2018, yang merupakan

dokumen Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang yang berjangka waktu 1 (satu)

tahun,sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan program kegiatan dan upaya dalam

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada

dasarnya disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Kota

Palembang yang baru setelah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang baru.


Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Palembang yang baru, Badan

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palembang untuk sementara waktu

tetap memakai visi yang lama yakni :

“ TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL

SERTA TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN

BERWIBAWA ”

Visi ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, sebagai unsur pelaksana urusan

daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berdasarkan

kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja ) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kota Besar dalam lingkungan provinsi (Himpunan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera

Republik Indonesia Nomor 3851);


3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4410);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);


10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032

20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2013 –

2018;

21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.

22. Peraturan Walikota Palembang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2018 adalah memberikan arah sekaligus

pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD sebagaimana ditetapkan

dalam Renstra BPKAD Kota Palembang secara berkesinambungan.


Tujuan (goals) adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu perencanaan

(2013- 2018). Dengan adanya tujuan ini akan memberikan arah yang lebih jelas

untuk mencapai sasaran yang dituju. Adapun Tujuan Penyusunan Renja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

2. Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis, transparan dan akuntabel sebagai pendukung tata kelola

pemerintahan yang baik.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut

ini:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

RENJA-BPKAD KOTA PALEMBANG - 2019 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang Tahun 2017 dan target program dan kegiatan Tahun 2018

serta review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 yang menjadi salah satu

indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2019. Hasil kajian evaluasi ini menjadi

dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan

penjabaran dan rencana strategis (Renstra SKPD) sebagai dokumen jangka

menengah.

Kualitas penyusunan Renja SKPD akan sangat menentukan kualitas

rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran

tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD

tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian

Renstra SKPD adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan SKPD

dalam melaksanakan program dan kegiatan serta mengidentifikasikan realisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, beserta hambatan

dan permasalahan yang dihadapi.


Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja BPKAD Kota Palembang dan pencapaian

Renstra SKPD s/d tahun 2016 serta proyeksi tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel

2.1.


TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2016

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG

No Urusan/Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)

dan Kegiatan (Output)

Target Capaian Kerja Renstra Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d Tahun Berjalan

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Target Program dan Kegiatan Renja

SKPD Tahun 2017

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 =( 5+7+9)

11 = (10/4)

1.20.10 URUSAN WAJIB OTDA, PEMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pemenuhan administrasi perkantoran

2,172 627 745 748 2,120 97,61

01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai 1400 materai 400 materai 500 materai 500 materai 100 500 materai 1400 100

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening 12 Rekening 4 Rekening 4 Rekening 4 Rekening 100 4 Rekening 12 100

01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Orang 36 orang 12 orang 12 orang 12 orang 100 12 orang 36 100

01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK 115 STNK 28 unit 39 unit 39 unit 100 48 STNK 115 100


01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah Orang 84 orang 23 orang 20 orang 20 orang 100 20 orang 63 75

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jenis 3 otsorching 1 otsorching 1 otsorching 1 otsorching

100 1 otsorching 3 100

01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Jenis 21 Jenis 7 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 100 6 Jenis 21 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis 120 JENIS 40 jenis 40 jenis 40 jenis 100 40 JENIS 120 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis 81 JENIS 20 jenis 27 jenis 27 jenis 100 27 JENIS 74 91.36

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis 40 JENIS 20 jenis 10 jenis 10 jenis 100 10 JENIS 40 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis 47 JENIS 14 jenis 20 jenis 20 jenis 100 13 JENIS 47 100

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan

6 Bahan Bacaan 2 Bahan Bacaan 2 Bahan Bacaan

2 Bahan Bacaan

100 2 Bahan Bacaan

6 100

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah pelaksanaan

36 pelaksanaan 12 pelaksanaan 12 pelaksanaan 12 pelaksanaan

100 12 pelaksanaan

36 100

01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlahpelaksanaan 36 pelaksanaan 12 pelaksanaan 12 pelaksanaan 12 pelaksanaan

100 12 pelaksanaan

36 100

01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasidi dalam daerah

Jumlahpelaksanaan 36 pelaksanaan 12 pelaksanaan - - - - - - - 12 33,33


01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Jumlah orang 99 orang 20 orang 38 orang 38 orang 100 41 orang 99 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

177 43 51.00 57 151 85.31

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan

6 Kendaraan 2 Kendaraan 2 Kendaraan 1 Kendaraan

50 -

-

3 50.00

02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

165 Kendaraan 39 Kendaraan 48 Kendaraan 48 Kendaraan

100 55 Kendaraan

142 86.06

02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Gedung

3 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 1 gedung 3 100

02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung

3 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100 1 gedung 3 100

03 Program Disiplin Aparatur

Tingkat disiplin aparatur

652 88 336.00 228 652 100

03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Setel 390 Setel 98 Setel 114 Setel 114 Setel 100 130 Setel 342 87.69

03.05 Pengadaan Pakaian Khusus

Jumlah Setel 390 Setel 98 Setel - - - - - 130 Setel 228 58.46

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

33 11 11 11 33 100

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan

12 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 100 4 Laporan 12 100


06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah Laporan

3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100 1 laporan 3 100

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan


06.06 Penyusunan Laporan Triwulan Jumlah Laporan


06.07 Penyusunan RKA SKPD

Jumlah Dokumen

6 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen 6 100

15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya yang baik

699 225 230 230 685 98.00

Persentase Aset yang teregistrasi secara fisik maupun non fisik

15.01 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah Dokumen

3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 100

15.02 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku

3 buku 1 buku 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 100

15.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Jumlah Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen - - - - - - Dokumen 1 33.33

15.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Jumlah Raperda 6 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 100 2 Raperda 6 100

15.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Raperda 6 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 2 Raperda 100 2 Raperda 6 100

15.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Raperda

3 Raperda 1 Raperda 1 Raperda 1 Raperda 100 1 Raperda 3 100


15.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Jumlah Dokumen


15.17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Jumlah Dokumen

3 Dokumen -

Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 66.67

15.18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah Dokumen

3 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 33.33

15.19 Intensifikasi dan Ekstentifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Jumlah dokumen

3 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 2 66.67

15.20 Peningkatan Manajemen Administrasi Hutang/Pinjaman Daerah

3 Dokumen - - - - - - - - - - -

15.21 Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah Jumlah Dokumen

3 Dokumen - - - - - - - - - - -

15.22 Pembinaan administrasi TP-TGR Jumlah Laporan

3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 3 100

15.23 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen kebijakan

3 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 3 100

15.28 Penyusunan,Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Retribusi Daerah

Jumlah dokumen


15.31 Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD

Jumlah Raperda/ Raperwako

6 Raperda/Raperwako

2 Raperda/Raperwako

2 Raperda/Raperwako

2 Raperda/Raperwa

ko

100 2 Raperda/Raperwak

o

6 100

15.34 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah OPD

156 OPD 52 sistem 52 sistem 52 sistem 100 52 sistem 156 100

15.37 Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD

Jumlah Dokumen 12 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 4 laporan 12 100

15.41 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang

Jumlah Laporan

6 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100 2 laporan 6 100

15.43 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran

Jumlah SKPD 156 SKPD 52 SKPD 52 SKPD 52 SKPD 100 52 SKPD 156 100


15.44 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan

Jumlah OPD 156 OPD 52 OPD 52 OPD 52 OPD 100 52 OPD 156 100

15.45 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan

Jumlah OPD 156 OPD 52 OPD 52 OPD 52 OPD 100 52 OPD 156 100

15.48 Rekonsiliasi dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Palembang

Jumlah Dokumen

3 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 66.67

15.49 Asistensi, pencatatan dan pelaporan sistem informasi manajemen aset daerah pemerintah kota palembang

Jumlah Dokumen

3 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 66.67

15.50 Peningkatan penialaian aset pemerintah kota palembang

Jumlah Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 2 66.67


Dari tabel 2.1. diatas, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan

dengan jumlah target capaian kerja renstra 2018 yaitu 2,172 pada realisasi capaian

program dan kegiatan s/d Tahun 2018adalah 1.694 dengan persentase Tingkat

Capaian Realisasi Target Renstra adalah 97,01 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 (empat) kegiatan

dengan jumlah target capaian renstra 2018 yaitu 177 pada realisasi capaian program

dan kegiatan s/d Tahun 2018 adalah 151 dengan persentase Tingkat Capaian

Realisasi Target Renstra adalah 85.31%.

3. Program Disiplin Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan jumlah target capaian

renstra 2018 yaitu 780 pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun

2018adalah 570 dengan persentase Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra adalah

100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan jumlah target capaian renstra 2018

yaitu 33 pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2018 adalah 33

dengan persentase Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra adalah 100%.

5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari

18 (delapan belas) kegiatan dengan jumlah target capaian renstra 2018 yaitu 699

pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2018 adalah 685 dengan

persentase Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra adalah 98,00%.


Tabel 2.1.1.

Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Palembang Tahun 2017

Kode Program dan Kegiatan Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) %

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 67.947.047.764,80 62.492.950.166,55 91,97

5.2 BELANJA LANGSUNG 20.129.012.291,54 15.721.400.692,00 78,10

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.049.621.490 4.752.443.492 78,56

01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.900.000 2.157.000 55,31

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

831.712.249 509.681.319 61,28

01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

248.415.000 181.425.000 73,03

01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

48.000.000 11.500.950 23,96

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 606.012.000 562.932.000 92,89

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 493.608.490,54 490.998.496 99,47

01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 220.000.000 217.981.560 99,08

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350.333.000 267.538.450 76,37

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 448.000.000 368.298.595 82,21

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

50.000.000 15.550.500 31,10

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.150.549.500 798.927.237 69,44

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

16.800.000 12.785.000 76,10

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 252.000.000 242.001.075 96,03

01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

623.291.250 499.416.310 80,13

01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

5.000.000 1.400.000 28,00

01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 702.000.000 569.850.000 81,18

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2.289.416.000 1.459.559.939 63,75

02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 217.720.000 217.720.000 100

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

898.824.000 464.072.939 51,63

02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

137.452.000 81.437.000 59,25

02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.035.420.000 696.330.000 67,25

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 224.000.000 224.000.000 100,00

03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

56.000.000 56.000.000 100,00

03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 168.000.000 168.000.000 100,00


06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

268.600.000 223.270.600 83,12

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

91.015.000 79.279.400 87,11

06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 42.675.000 41.675.000 97,66

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 69.580.000 56.421.400 81,09

06.06 Penyusunan Laporan Triwulan 38.250.000 31.933.400 83,49

06.07 Penyusunan RKA SKPD 27.080.000 13.961.400 51,56

17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

11.297.374.802 9.062.126.661 80,21

17.01 Penyusunan analisa standar belanja 44.905.000 44.455.000 99,00

17.02 Penyusunan standar satuan harga 163.150.000 148.440.500 90,98

17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

75.690.000 49.534.000 65,44

17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

308.430.000 299.688.250 97,17

17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

310.370.000 292.286.125 94,17

17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

592.282.600 540.950.564 91,33

17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 3.783.503.002 2.340.700.671 61,87

17.20 Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS 80.250.000 52.345.500 65,23

17.22 Pembinaan administrasi TP-TGR 174.675.000 160.040.000 91,62

17.23 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

44.030.000 32.079.000 72,86

17.28 Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi Daerah

145.604.000 94.953.000 65,21

17.31 Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD

23.734.600 15.380.000 64,80

17.34 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

174.960.000 120.505.000 68,88

17.37 Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD

126.400.000 113.462.500 89,76

17.41 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang

246.672.700 242.073.230 98,14

17.43 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran

1.957.225.500 1.785.123.121 91,21

17.44 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan

1.461.709.600 1.424.870.200 97,48

17.45 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan

1.583.782.800 1.305.240.000 82,41


TOTAL ANGGARAN 88.076.060.056,34 78.214.350.858,55 88,80

Dari Tabel 2.1.1. diatas dapat dilihat jumlah anggaran BPKAD Kota Palembang Tahun

2017 sebesar Rp. 126.604.287.693,20 terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar

Rp. 67.947.047.764,80 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.623.342.193,20. Untuk

realisasi belanja Tidak Langsung Rp. 91.290.727.608,94 dan Realisasi Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 15.742.293.048,- dengan Total Persentase realisasi anggaran

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yaitu 84,54%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan

unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah, yang diberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan

otonomi daerah, desentralisasi, dan dekosentrasi.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan Peraturan

Walikota Palembang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang. Yang mana tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan


Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang mempunyai Kedudukan Tugas dan

Fungsi sesuai :

Pasal 2 Ayat (1) dan (2) :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Urusan

Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dipimpin oleh

seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2 Ayat (3) :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu

Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah dan Tugas Pembantuan.

Pasal 2 Ayat (4) :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4),

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis:

b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.


Stuktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang, struktur organisasi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

3. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan membawahi :

a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran

b. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran

c. Sub Bidang Perbendaharaaan dan Pengelolaan Kas Daerah

4. Bidang Akuntansi membawahi :

a. Sub Bidang Akutansi dan Administrasi Belanja Pegawai

b. Sub Bidang Akuntansi dan Pendapatan

c. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan

5. Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset, membawahi :

a. Sub Bidang Penatausahaan Aset

b. Sub Bidang Standarisasi dan Penilaian Aset

c. Sub Bidang Mutasi Aset

6. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :

a. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset


c. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS FUNGSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALEMBANG

Pada Tahun 2018, Sumber Daya Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang memiliki sumber daya manusia sebanyak 121 (seratus dua

puluh satu) orang, terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) PNS dan 38 (tiga puluh delapan)

Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang diklasifikasikan berdasarkan golongan,

jabatan dan pendidikan sebagaimana pada tabel berikut :

a. Berdasarkan Golongan :


Berdasarkan Golongan Jumlah Pegawai

I 1

II 10

III 66

IV 6

P3K 38

TOTAL 121

b. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan Jumlah Pegawai

II b 1

III a 1

III b 4

IV a 15

Staf PNS 62

P3K 38

TOTAL 121

c. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan PNS P3K

S3 1 -

S2 23 1


S1 / DIV 42 19

D III 7 8

SMA 11 10

SMP - -

SD - -

TOTAL 83 38

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang, tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang

berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam

penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan peurmusan kebijakan penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD, antara lain :

1. Pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya didukung sistem karir dan

prestasi kerja;

2. Masih terdapat kesenjangan antar latar belakang pendidikan, keahlian, kecakapan

dengan tugas/pekerjaan yang dihadapi;

3. Keterbatasan dana diklat teknis pada SKPD;

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


Untuk Review rancangan awal RKPD Tahun 2017pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini :


TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA PALEMBANG

NO PROGRAM/KEGIATAN

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11

URUSAN WAJIB OTDA, PEMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.1.20.10.01 1.20.1.20.10.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 6,049,621,489.54

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 4,752,443,492.00

1.20.1.20.10.01.01 1.20.1.20.10.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Palembang Jumlah materai 300 3,900,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Palembang Jumlah materai 300 2,157,000

1.20.1.20.10.01.02

1.20.1.20.10.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Palembang Jumlah Rekening

3 831,712,249 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Palembang Jumlah Rekening

3 509,681,319


1.20.1.20.10.01.03

1.20.1.20.10.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Palembang Jumlah Orang/bln

12 248,415,000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Palembang Jumlah Orang/bln

12 181,425,000

1.20.1.20.10.01.06

1.20.1.20.10.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Palembang Jumlah STNK 39 48,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Palembang Jumlah STNK 39 11,500,950

1.20.1.20.10.01.07

1.20.1.20.10.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Palembang Jumlah orang/bulan

20 606,012,000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Palembang Jumlah orang/bulan

20 562,932,000

1.20.1.20.10.01.08

1.20.1.20.10.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Palembang Jumlah Jenis 1 493,608,490.54 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Palembang Jumlah Jenis 1 490,998,496

1.20.1.20.10.01.09

1.20.1.20.10.01.09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Palembang Jumlah Jenis 8 220,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


1.20.1.20.10.01.10

1.20.1.20.10.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Palembang Jumlah Jenis 40 350,333,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Palembang Jumlah Jenis 40 267,538,450


1.20.1.20.10.01.11

1.20.1.20.10.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Palembang Jumlah Jenis 27 448,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1.20.1.20.10.01.12

1.20.1.20.10.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Palembang Jumlah Jenis 10 50,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


1.20.1.20.10.01.13

1.20.1.20.10.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Palembang Jumlah Jenis 20 1,150,549,500 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.20.1.20.10.01.15

1.20.1.20.10.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Palembang Jumlah bahan bacaan

2 16,800,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Palembang Jumlah bahan bacaan

2 12,785,000

1.20.1.20.10.01.17

1.20.1.20.10.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Palembang Jumlah bulan 30 252,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Palembang Jumlah bulan 30 242,001,075

1.20.1.20.10.01.18

1.20.1.20.10.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Luar Daerah Jumlah pelaksanaan

25 623,291,250 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Palembang Jumlah bulan 25 499,416,310


1.20.1.20.10.01.19

1.20.1.20.10.01.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Palembang Jumlah pelaksanaan

5 5,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

5 1,400,000

1.20.1.20.10.01.20

1.20.1.20.10.01.20

Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Palembang Jumlah orang 20 702,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Palembang Jumlah orang 20 569,850,000

1.20.1.20.10.02

1.20.1.20.10.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 2,289,416,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 1,459,559,939

1.20.1.20.10.02.05 1.20.1.20.10.02.05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Palembang Jumlah unit 2 217,720,000 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Palembang Jumlah unit 2 217,720,000

1.20.1.20.10.02.24

1.20.1.20.10.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Palembang Jumlah Kendaraan

39 898,824,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Palembang Jumlah Kendaraan

39 464,072,939

1.20.1.20.10.02.26

1.20.1.20.10.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Palembang Jumlah Gedung 1 137,452,000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Palembang Jumlah Gedung

1 81,437,000

1.20.1.20.10.02.42

1.20.1.20.10.02.24


Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Palembang Jumlah gedung 1 1,035,420,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Palembang Jumlah gedung 1 696,330,000

1.20.1.20.10.03 1.20.1.20.10.03

Program Disiplin Aparatur Peningkatan

Disiplin Aparatur

100 224,000,000 Program Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur

100 224,000,000

1.20.1.20.10.03.02 1.20.1.20.10.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Palembang Jumlah Setel 112 56,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Palembang Jumlah Setel 112 56,000,000

1.20.1.20.10.03.05

1.20.1.20.10.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Palembang Jumlah Setel 224 168,000,000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Setel 224 168,000,000

1.20.1.20.10.06 1.20.1.20.10.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tertib Administrasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 268,600,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tertib Administrasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 223,270,600

1.20.1.20.10.06.01

1.20.1.20.10.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Palembang Jumlah Laporan 4 91,015,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Palembang Jumlah Laporan

4 79,279,400

1.20.1.20.10.06.02

1.20.1.20.10.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


1 42,675,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran


1 41,675,000


1.20.1.20.10.06.04

1.20.1.20.10.06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Palembang Jumlah Laporan 1 69,580,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


1 56,421,400

1.20.1.20.10.06.06

1.20.1.20.10.06.06

Penyusunan Laporan Triwulan Palembang Jumlah Laporan 3 38,250,000 Penyusunan Laporan Triwulan Palembang Jumlah Laporan

3 31,933,400

1.20.1.20.10.06.07 1.20.1.20.10.06.07

Penyusunan RKA SKPD Palembang Jumlah Dokumen

2 27,080,000 Penyusunan RKA SKPD Palembang Jumlah Dokumen

2 13,961,400

1.20.1.20.10.17 1.20.1.20.10.17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 2. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tepat Waktu

100 11,297,374,802 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 2. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tepat Waktu

100 9,062,126,661

1.20.1.20.10.17.01

1.20.1.20.10.17.01

Penyusunan analisa standar belanja

Palembang Jumlah Dokumen

1 44,905,000 Penyusunan analisa standar belanja


1 44,455,000

1.20.1.20.10.17.02

1.20.1.20.10.17.02


Penyusunan standar satuan hargaa


1 163,150,000 Penyusunan standar satuan hargaa


1 148,440,500

1.20.1.20.10.17.04

1.20.1.20.10.17.04

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah


1 75,690,000 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah


1 49,534,000

1.20.1.20.10.17.06

1.20.1.20.10.17.06

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Palembang Jumlah Raperda

2 308,430,000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD


2 299,688,250

1.20.1.20.10.17.08

1.20.1.20.10.17.08

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD


2 310,370,000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD


2 292,286,125

1.20.1.20.10.17.10

1.20.1.20.10.17.10

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD


1 592,282,600 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD


1 540,950,564

1.20.1.20.10.17.16

1.20.1.20.10.17.16

Peningkatan manajemen aset/barang daerah


1 3,783,503,002 Peningkatan manajemen aset/barang daerah


1 2,340,700,671

1.20.1.20.10.17.20

1.20.1.20.10.17.20


Peningkatan manajemen administrasi gaji PNS

Palembang jumlah dokumen

1 80,250,000 Peningkatan manajemen administrasi gaji PNS

Palembang jumlah dokumen

1 52,345,500

1.20.1.20.10.17.22

1.20.1.20.10.17.22

Penyusunan Laporan Kerugian dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah (TP-TGR dan TPKD)

Palembang Jumlah laporan 4 174,675,000 Penyusunan Laporan Kerugian dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah (TP-TGR dan TPKD)

Palembang Jumlah laporan 4 160,040,000

1.20.1.20.10.17.23

1.20.1.20.10.17.23

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah


1 44,030,000 Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah


1 32,079,000

1.20.1.20.10.17.28

1.20.1.20.10.17.28

Penyusunan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah

Palembang Jumlah dokumen

1 145,604,000 Penyusunan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah

Palembang Jumlah dokumen

1 94,953,000

1.20.1.20.10.17.31

1.20.1.20.10.17.31

Asistensi penyusunan raperda dan raperwako APBD

Palembang Jumlah Raperda/Raperwako

2 23,734,600 Asistensi penyusunan raperda dan raperwako APBD

Palembang Jumlah Raperda/Raperwako

2 15,380,000

1.20.1.20.10.17.34

1.20.1.20.10.17.34

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Palembang jumlah Sistem 1 174,960,000 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Palembang jumlah Sistem 1 120,505,000


1.20.1.20.10.17.37

1.20.1.20.10.17.37

Pengawasan dan rekonsiliasi data laporan SPJ-SKPD

Palembang jumlah Laporan 4 126,400,000 Pengawasan dan rekonsiliasi data laporan SPJ-SKPD

Palembang jumlah Laporan 4 113,462,500

1.20.1.20.10.17.41

1.20.1.20.10.17.41

Penyusunan laporan semesteran dan prognosis pemerintah kota palembang

Palembang jumlah laporan 4 246,672,700 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis pemerintah kota palembang

Palembang jumlah laporan 4 242,073,230

1.20.1.20.10.17.43

1.20.1.20.10.17.43

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran

Palembang Jumlah SKPD 50 1,957,225,500 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran

Palembang Jumlah SKPD 50 1,785,123,121

1.20.1.20.10.17.44

1.20.1.20.10.17.44

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan

Palembang Jumlah SKPD 50 1,461,709,600 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang perbendaharaan


1.20.1.20.10.17.45

1.20.1.20.10.17.45

Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan

Palembang Jumlah SKPD 50 1,583,782,800 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan


20,129,012,291.54 15,721,400,692


dari tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2017 diatas, dapat dilihat dari

hasil rancangan awal RKPD terhadap Hasil analisis kebutuhan Tahun 2017 adalah target

yang telah ditetapkan tercapai namun adanya sisa anggaran mengingat akan adanya

efisiensi anggaran kegiatan yang mana efisiensi tersebut sangat membantu dalam

penghematan belanja APBD Kota Palembang.


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2019 yakni “Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan Berkualitas. Adapun prioritas pembangunan nasional Tahun 2019

yaitu :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan

kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif;

4. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Kota Palembang

sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Palembang dalam hal

merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota

Palembang, agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam

mensinergikan kebijakan pegelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kota

Palembang dengan kebijakan nasional antara lain ;


Faktor – Faktor Kekuatan :

1. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih

memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan

penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa

dikembangkan.

3. Adanya website sebagai media informasi publik

4. Tersedianya peraturan yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan aset

daerah yang menjadi pijakan atau dasar dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi.

5. Pengalaman empiris dari sumberdaya manusia dibidang, pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang cukup lama sehingga dapat menunjang pelaksanaan kerja dengan

baik.

6. Kewenangan dan Tanggungjawab yang jelas dan sudah di tetapkan.

7. Penggunaan Sistem Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset

daerah.

8. Jumlah SDM secara struktural dan fungsional umum dengan rata-rata berpendidikan

sarjana yang terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang dioptimalkan mampu

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

9. Sarana dan prasarana yang dimiliki pada saat ini diharapkan dapat menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


10. Pengelolaan keuangan dan aset daerah organisasi secara otonomi diharapkan dapat

memfasilitasi tugas pokok dan fungsi sebagaimana volume kebutuhan dan waktu

yang ditentukan.

11. Kondisi kerja yang kondusif diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi.

12. Manajemen kerja sudah terbangun antar unit-unit kerja dan pola komunikasi yang

lancar secara horisontal maupun vertikal.

Faktor - Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang

berkesinambungan.

2. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif

efisien dan akuntabel.

3. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.

4. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset daerah.

5. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

7. Perundang-undangan yang senantiasa berubah dalam waktu yang relatif singkat dan

juga antara perundangan yang satu dan yang lainnya kadang berbenturan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang Kota Palembang Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian


visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Kota Palembang

sebagaimana ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Palembang 2013-2018 yakni “TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN

YANG PROFESIONAL DAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH YANG AKUNTABEL SERTA TRANSPARAN GUNA MENUJU

PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA”.

Pengertian visi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional;

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan

fungsi pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi pelayanan, maka

profesionalisme aparatur sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh

kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan

dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.

b. Terwujudnya sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan

transparan;

Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel

merupakan bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi capaian

kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta

memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki,


maka untuk mencapainya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang, merumuskan 2 (dua) Misi yakni sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan di dukung

oleh sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai sumber daya

aparatur yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

dimana untuk mencapai suatu pelayanan prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang

memiliki intergritas, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Hal ini mengandung makna bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terlaksana

sesuai dengan azas umum Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku.

Untuk mancapai hal tesebut diatas, tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan

Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam jangka waktu 1 (satu) s/d

5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program.

Penetapan tujuan strategis ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan

Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan mempertimbangkan segenap

sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan perumusan tujuan strategis ini juga

diharapkan dapat memungkinkan untuk melakukan pengukuran sejauh mana visi dan misi


telah tercapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan

Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang.

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2019, maka diperlukan rumusan

program/ kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan ada beberapa

pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan

perencanaan pembangunan;

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan

ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang

Tahun 2013-2018;

4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas

pelaksanaan program/kegiatan;

5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;

6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.


Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2019, merupakan program/ kegiatan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kota Palembang, dalam

kerangka perumusan penyusunan dokumen Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palembang serta penyusunan perencanaan anggaran (budgeting);

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada BPKAD Kota Palembang tahun

2019 adalah sebanyak 6 (enam) program yang terdiri 5 (lima) Program rutin dan

1 (satu) buah Program tupoksi;

3. Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan pada BPKAD Kota Palembang tahun

2019 adalah sebanyak 52 kegiatan yang terdiri dari 28 kegiatan rutin, 24

kegiatan tupoksi;

4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun

2018 secara total sebesar Rp. 100.691.640.979,- yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung sebesar Rp. 81.242.527.700,- dan Belanja Langsung sebesar

Rp. 19.449.113.279,-

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2019 yang disertari dengan indikator

kegiatan serta sumber pendanaan segaimana terlihat pada tabel 3.1. dan 3.2. di

bawah ini ;


Tabel 3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kode

Rek

Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah

1 Laporan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palembang tepat waktu

Tepat Waktu 17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

11.357.436.485

2 Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Aset Daerah

WTP 01 Penyusunan analisa standar

belanja

85,605,000

3 Penyampaian RAPBD ke DPRD Tepat Waktu

02 Penyusunan Standar Satuan

Harga

171.695.000

4 Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran ke DPRD Tepat Waktu

04 Penyusunan sistem dan

prosedu pengelolaan

keuangan daerah

87.540.000

06 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

APBD

252.833.000

08 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

perubahan APBD

248.100.000

10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

424.561.000

16 Peningkatan Manajemen

aset/barang daerah

1.022.635.000

17 Peningkatan manajemen

investasi daerah

479.260.000

18 Revaluasi/appraisal

aset/barang daerah

222.925.000

19 Revaluasi/appraisal

aset/barang daerah

138.470.000

21 Peningkatan administrasi

hutang/pinjaman daerah

177.800.000

22 Penyusunan Laporan

Kerugian dan Tindak Lanjut

Kerugian Daerah (TP-TGR

dan TPKD)

168.035.000


23 Penyusunan kebijakan

pengelolaan keuangan

daerah

35.350.500

28 Penyusunan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah

100.304.000

31 Asistensi penyusunan

raperda dan raperwako

APBD

14.820.000

34 Evaluasi dan

Pengembangan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

169.950.000

41 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis pemerintah kota palembang

103.560.000

43 Pembinaan pengelolaan

keuangan daerah bidang

anggaran

2.356.021.600

45 Pembinaan pengelolaan

keuangan daerah bidang

Akuntansi dan Pelaporan

1.732.265.000

46 Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Bidang

Penatausahaan dan

Penilaian Aset

682.200.000

47 Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Bidang

Pengamanan dan

Pemanfaatan Aset

762.000.000

48 Rekonsiliasi dan monitoring

aset pemerintah kota

palembang

131.806.250

49 Asistensi, pencatatan dan

pelaporan sistem informasi

manajemen aset daerah

pemerintah kota palembang

321.015.000

50 Peningkatan penilaian aset

pemerintah kota palembang

117.150.000


RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2019

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 (Rancangan Akhir)

KOTA PALEMBANG

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4 04 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100.691.640.979 104.576.527.700

4 04 5 1 Belanja Tidak Langsung 81.242.527.700

81.242.527.700

4 04 5 2 Belanja Langsung 19.449.113.279

23.334.000.000

4 04 1 Non Urusan

-

4 04 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6.301.992.000 7.051.000.000

4 04 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jumlah Materai 1200 materai 22.200.000 Pendapatan Daerah

1200 materai 24,000,000

4 04 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SKPD jumlah rekening/bulan 4 rekening 766.560.000 Pendapatan Daerah

4 rekening 806,000,000

4 04 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD jumlah orang/bulan 20 orang 327.060.000 Pendapatan Daerah

20 orang 350,000,000

4 04 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

SKPD jumlah unit kendaraan perbulan

58 unit 84.500.000 Pendapatan Daerah

58 unit 90,000,000


4 04 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

SKPD Jumlah orang perbulan 24 orang 687.372.000 Pendapatan Daerah

24 orang 740,000,000

4 04 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD jumlah jenis 31 jenis 316.400.000 Pendapatan Daerah

31 jenis 350,000,000

4 04 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

SKPD jumlah jenis 6 jenis 285.000.000 Pendapatan Daerah

6 jenis 310,000,000

4 04 1 10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD jumlah jenis 104 jenis 274.000.000 Pendapatan Daerah

104 jenis 300,000,000

4 04 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


35 jenis 340,000,000

4 04 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


14 jenis 39,000,000

4 04 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD jumlah unit 200 unit 1.380.000.000 Pendapatan Daerah

200 unit 1,760,000,000

4 04 1 15 Penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan

SKPD jumlah eksemplar 3.465 eksemplar 19.800.000 Pendapatan Daerah

3.465 eksemplar 22,000,000

4 04 1 17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD jumlah bulan 12 bulan 285.000.000 Pendapatan Daerah

12 bulan 320,000,000

4 04 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SKPD jumlah bulan 12 bulan 708.000.000 Pendapatan Daerah

12 bulan 744,000,000

4 04 1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

SKPD jumlah bulan 25 orang 5.000.000 Pendapatan Daerah

25 orang 6.000.000

4 04 1 20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

SKPD jumlah orang 42 orang 799.500.000 Pendapatan Daerah

42 orang 850,000,000

4 04 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.069.429.929 1.903.000.000

4 04 2 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

SKPD SKPDJumlah unit kendaraan Dinas/Operasional

2 unit 268,000,000 Pendapatan Daerah

2 unit -

4 04 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SKPD jumlah unit kendaraan dinas/operasional

58 unit 954.150.000 Pendapatan Daerah

58 unit 1,003,000,000

4 04 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

SKPD jumlah gedung 1 gedung 164.000.000 Pendapatan Daerah

1 gedung 180,000,000

4 04 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SKPD jumlah gedung 1 gedung 683.279.929 Pendapatan Daerah

1 gedung 720,000,000


4 04 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

255.500.000 272.000.000

4 04 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

SKPD jumlah setel 130 Setel 86.500.000 Pendapatan Daerah

130 Setel 92,000,000

4 04 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

SKPD jumlah setel 130 Setel 169.000.000 Pendapatan Daerah

130 Setel 180,000,000

4 04 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

457.500.000

500.000.000

4 04 5 4 Pemutakhiran Administrasi Aparatur SKPD Jumlah Orang 5 orang 20.000.000

5 orang 30.000.000

4 04 5 5 Pendidikan dan pelatihan informal SKPD jumlah orang 140 orang 437.500.000 Pendapatan Daerah

140 orang 470,000,000

4 04 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

358.790.000

404.000.000

4 04 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SKPD jumlah dokumen 7 dokumen 247.950.000 Pendapatan Daerah

7 dokumen 280,000,000

4 04 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

SKPD jumlah laporan 1 laporan 14.810.000 Pendapatan Daerah

1 laporan 17,000,000

4 04 6 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

SKPD jumlah laporan 1 laporan 15.210.000 Pendapatan Daerah

1 laporan 17,000,000

4 04 6 6 Penyusunan lapran triwulan SKPD jumlah laporan triwulan 3 laporan 48.020.000 Pendapatan Daerah

3 laporan 52,000,000

4 04 6 7 Penyusunan RKA SKPD SKPD jumlah dokumen RKA-SKPD

2 Dokumen 23.200.000 Pendapatan Daerah

2 Dokumen 26,000,000

4 04 6 11 Penyusunan standar operasional pelayanan (SOP)

SKPD Jumlah Dokumen SOP 1 Dokumen 9.600.000 Pendapatan Daerah

1 Dokumen 12,000,000

4 04

4 04 Keuangan

4 04 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

10.005.901.350 13.204.000.000


4 04 15 1 Penyusunan analisa standar belanja SKPD jumlah buku standar belanja jumlah orang tim penyusun standar belanja

150 buku 23 orang

85,605,000 Pendapatan Daerah

150 buku 23 orang

87,000,000

4 04 15 2 Penyusunan standar satuan harga SKPD Jumlah orang Tim Penyusun Standar Harga Jumlah buku Standar Satuan Harga

37 orang 300 buku

171.695.000 Pendapatan Daerah

37 orang 300 buku

190,000,000

4 04 15 4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

SKPD Jumlah buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah orang tim penyusun

120 buku 25 orang


120 buku 25 orang

89,000,000

4 04 15 6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

SKPD jumlah buku perda APBD Jumlah orang Tim Penyusun Perda APBD

1.200 BUKU 32 ORANG


1.200 BUKU 32 ORANG

290.000.000

4 04 15 8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

SKPD jumlah buku Perda jumlah buku perwako jumlah orang tim penyusun perda perubahan APBD

90 buku 270 buku

33 ORANG


90 buku 270 buku

33 ORANG

280,000,000


4 04 15 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

SKPD jumlah buku perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jumlah orang yang melaksanakan perjalanann dinas Jumlah orang tim penyusun perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

415 buku 15 orang 26 orang


415 buku 15 orang 26 orang

470,000,000


4 04 15 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

SKPD jumlah cetakan buku jumlah orang tim fasum pasos, inventarisasi aset, survey mutasi aset, jumlah orang peserta bimtek penatausahaan aset jumlah orang peserta bimtek rkbmd pengadaan dan rkbmd pemeliharaan jumlah orang peserta bimtek penatausahaan pengguna, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu jumlah lokasi konsultasi dan study banding perjalanan dinas luar daerah

1.900 buku 17 orang 20 orang 20 orang 20 orang 4 lokasi

1.022.635.000 Pendapatan Daerah

1.900 buku 17 orang 20 orang 20 orang 20 orang 4 lokasi

2,860,000,000


4 04 15 17 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

SKPD jumlah orang tenaga ahli satgas pengamanan BMD dan Pengawasan dan pengamanan BMD Jumlah cetakan buku pengamanan aset jumlahh orang tim pelaksanaan sertikat tanah pemkot jumlah lokasi perjalanan dinas luar daerah jumlah orang tim pembuatan dan pengukuran peta

100 orang 281 buku 29 orang 1 lokasi

29 orang


100 orang 281 buku 29 orang 1 lokasi 29 orang

530,000,000


4 04 15 18 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

SKPD jumlah orang tim bongkaran gedung dan penjualan kendaraan dinas jumlah orang tim kajian penghapusan BMD, Pemindahtanganan BMD, Penghapusan aset, jumlah lokasi pembelajaran penghapusan gedung dan pemindahtanganan BMD jumlah tenaga ahli penghapusan aset

13 orang 48 orang 2 lokasi 3 orang


13 orang 48 orang 2 lokasi 3 orang

250,000,000


4 04 15 19 Intensifikasi dan Ekstentfikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

SKPD jumlah orang tim kajian pemanfaatan BMD, Pemanfaatan BMD, Asistensi Optimalisasi Pemanfaatan BMD dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan BMD jumlah lokasi pembelajaran pemanfaatan tanah dibawah pemerintah dan pembelajaran lelang BSG/ BSG BMD jumlah orang tenaga ahli asistensi optimalisasi pemanfaatan BMD jumlah peserta bimtek

64 Orang 2 loksai 3 orang

180 peserta


64 Orang 2 loksai 3 orang

180 peserta

160,000,000

4 04 15 21 Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah

SKPD jumlah lokasi perjalanan dinas luar daerah jumlah cetakan jumlah orang tim entry data SIKD

1 lokasi 1.600 buku 40 orang


1 lokasi 1.600 buku 40 orang

180,000,000


4 04 15 22 Penyusunan Laporan Kerugian dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah (TP-TGR dan TPKD)

SKPD jumlah orang dan bulan tim majelis tp-tgr dan tim majelis tpkd jumlah laporan

35 orang 12 12


35 orang 12 12

190,000,000

4 04 15 23 Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

SKPD jumlah orang penyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerh jumlah buku jumlah orang peserta rapat

24 orang 48 buku

120 orang


24 orang 48 buku

120 orang

40,000,000

4 04 15 28 Penyusunan penetapan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dan retribusi daerah

SKPD jumlah orang tim penyusun jumlah buku jumlah lokasi perjalanan dinas luar daerah

43 orang 20 buku 2 lokasi


43 orang 20 buku 2 lokasi

120,000,000

4 04 15 31 Asistensi penyusunan raperda dan raperwako APBD

SKPD jumlah orang tenaga ahli jumlah dokumen raperda/raperwali Jumlah orang tim penyusun raperda/raperwali

8 orang 1 dokumen 13 orang


8 orang 1 dokumen 13 orang

18,000,000

4 04 15 34 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

SKPD jumlah opd yang akan dievaluasi jumlah dokumen jumlah orang tim evaluasi SIKD

52 OPD 1 dokumen 10 orang


52 OPD 1 dokumen 10 orang

190,000,000


4 04 15 41 Penyusunan laporan semesteran dan prognosis pemerintah kota palembang

SKPD jumlah laporan jumlah orang tim penyusun laporan Jumlah cetakan buku

2 laporan 31 orang 40 buku


2 laporan 31 orang 40 buku

120,000,000

4 04 15 43 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang anggaran Dan Perbendaharaan

SKPD jumlah orang tenaga ahli / narasumber jumlah cetakan Jumlah orang tim pembinaan pengelolaan keuangan jumlah lokasi perjalanan dinas luar daerah jumlah peserta bimtek


104 peserta



104 peserta

2,800,000,000

4 04 15 45 Pembinaan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan

SKPD Jumlah orang tim pembinaan pengelolaan keuangan jumlah peserta bimtek jumlah cetakan buku jumlah orang tenaga ahli/narasumber jumlah lokasi perjalanan dinas luar daerah

45 orang 104 peserta

80 buku 15 orang 1 lokasi


45 orang 104 peserta

80 buku 15 orang 1 lokasi

2,110,000,000


4 04 15 46 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Penatausahaan dan Penilaian Aset

SKPD jumlah laporan jumlah orang tim pembinaan pengelolaan keuangan

12 laporan 21 orang


12 laporan 21 orang

760,000,000

4 04 15 47 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset

SKPD Jumlah orang Tim pembinaan pengelolaan keuangan bidang aset Jumlah laporan pembinaan

20 orang 12 laporan


20 orang 12 laporan

840,000,000

4 04 15 48 Rekonsiliasi dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Palembang

SKPD Jumlah orang tim rekonsiliasi aset Jumlah orang tim monitoring aset jumlah cetakan buku

35 orang 36 orang 200 buku


35 orang 36 orang 200 buku

150,000,000


36 15 49 Asistensi, Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Aset Pemerintah Kota Palemabang

SKPD Jumlah orang tim satgas simda BMD Jumlah cetak buku satgas simda BMD Jumlah orang tim pra laporan awal tahun Jumlah cetak buku tim pra laporan awal tahun jumlah orang tim penyusun laporan akhir tahun Jumlah cetak buku tim penyusun laporan akhir tahun jumlah orang tim penyusun laporan barang semester Jumlah cetak buku laporan barang semester jumlah lokasi perjalanan dinas luar daerah jumlah peserta bimtek simda bmd jumlah orang tenaga ahli/narasumber

24 orang 100 buku 23 orang 100 buku 23 orang 100 buku 25 orang 200 buku 1 lokasi

200 orang 16 orang


24 orang 100 buku 23 orang 100 buku 23 orang 100 buku 25 orang 200 buku 1 lokasi

200 orang 16 orang

360,000,000


36 15 50 Peningkatan Penilaian Aset Pemerintah Kota Palembang

SKPD Jumlah orang tim penilaian aset jumlah cetakan buku jumlah peserta bimtek jumlah orang tenaga ahli

37 orang 150 laporan

60 orang 6 orang


37 orang 150 laporan

60 orang 6 orang

130,000,000


BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait, dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan

pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD)

dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan

Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan

mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang Tahun 2019, yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai

acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD. Renja BPKD Kota

Palembang juga berfungsi memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran oleh para pimpinan dan seluruh

staf BPKAD Kota Palembang, juga sebagai sarana untuk peningkatan kinerja kearah

yang lebih baik di masa datang.

Sebagai penutup kami mengharapkan keberhasilan pelaksanaan Renja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang tahun 2018, tidak terlepas dari

peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Kota Palembang dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kota Palembang.

Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Documents

RENJA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 2019esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/105/2019/97935a9d2cc... · 2019. 8. 15. · 01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke