RENJA DINKESOS 2018 · dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang

ii

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun 2018

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .............................................................................................................. iii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN

PEMUKIMAN CATATAN SIPIL ....................................................................... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu ............................................. 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ................................................................. 20

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ........................... 21

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................... 25

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................. 25

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ..................................................... 28

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 37

LAMPIRAN-LAMPIRAN

iii


DAFTAR TABEL

Hal

1. Tabel 2.1. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Sosial dan

pemukiman dan pencapaian RENSTRA Dinas Sosial dan Pemukiman

Tahun 2013 s/d 2018 ......................................................................... 13

2. Tabel 2.2. Analisis Kinerja Tahun 2016 ............................................................... 20

3. Tabel 2.3 Prioritas Nasional (Nawa Cita) dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi

Papua Tahun 2018 ............................................................................. 24

4. Tabel 2.4 Prioritas Pembangunan, Kebijakan dan SKPD Penaggungjawab ....... 25

5. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua

Tahun 2017 ........................................................................................ 31

6. Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemukiman

Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ..................................... 36

iv


DAFTAR GAMBAR

Hal

1. Gambarl 2.1. Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2013-2018 .................. 22

v


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan

OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu)

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi

pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD

disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif

dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai

APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis

untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program

dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan

oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,

mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan

fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan

persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai

RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

vi


kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan

evaluas kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir

Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya

Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam

menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja OPD Dinas Sosial, Kependudukan dan

Catatan Sipil adalah :

1) Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

7) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;

9) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

10) Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua.

vii


1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016 dan tahun 2017, dan

perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran

Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan

program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2018

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial dan Pemukiman Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan

Sipil Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

2.2 Analisis Kinerja Tahun 2016

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan

Sipil

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Tahun 2018

BAB IV PENUTUP

viii


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, Dinas Sosial dan

Pemukiman Provinsi Papua mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial dan tugas-tugas lainnya yang diberikan

oleh Gubernur. Program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua

Tahun 2016 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2016.

Renja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial

dan Pemukiman selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

B. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan

meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat

(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber

daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini

diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis

indikator yang ditetapkan

C. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua pada tahun 2015 telah melaksanakan 9

Program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Dan 3 program yang

bersifat supporting terhadap program utama. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

24.532.500.000,- (Dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus ribu

Rupiah) untuk pelaksanaan 9 Program dan 25 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut

terealisasi sebesar Rp. 22.216.003.943,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,40%

dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,56%

Adapun rincian capaian kinerja fisik dan keuangan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran

Rp. 3.908.657.500; porporsi realiasasi anggaran sebesar 74,40%

Indikator Programnya adalah Prosentase meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target

sebesar 78,91%

ix


Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator output Jumlah surat yang

disediakan untuk mendukung kelancaran tugas rutin kantor, porporsi capaian

kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah

sebesar 100%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik indikator output

Jumlah beban tagihan yang dibayarkan untuk kelancaran tugas rutin kantor,

Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realiasasi kegiatan dibandingkan target

kegiatan adalah sebesar 100%.

3) Penyediaan jasa kebersihan kantor indikator output jumlah bulan yang

disediakan untuk jasa kebersihan kantor untuk kelancaran tugas rutin kantor,

capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan adalah

sebesar 100%.

4) Penyediaan alat tulis kantor indikator output Jumlah jenis ATK yang disediakan

untuk kelancaran tugas rutin kantor, capaian kegiatan berdasarkan realisasi

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan indikator jumlah cetakan dan

penggandaan yang disediakan untuk kelancaran tugas rutin kantor, capaian

kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan adalah 100%

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor indikator

output jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan untuk

kelancaran tugas rutin kantor, capaian kegiatan berdasarkan realisasi

dibandingkan target kegiatan adalah 100%

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan indikator

output jumlah bacaan dan perundang-undangan yang disediakan untuk


dibandingkan target kegiatan adalah 100%

8) Penyediaan makanan dan minuman indikator output jumlah kegiatan yang

menyediakan makanan dan minuman untuk kelancaran tugas rutin kantor,


100%

9) Rapat koordinasi Dinas Sosial dan Pemukiman dan konsultasi ke luar daerah

indikator output jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan untuk


dibandingkan target kegiatan adalah 42,05%

10) Penyediaan jasa pengamanan indikator output jumlah bulan yang disediakan

untuk tenaga pengamanan untuk kelancaran tugas rutin kantor, capaian

kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan adalah 100%

x


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 883.400.000; porporsi realiasai anggaran sebesar 97,66%

Indikator Programnya adalah prosentase pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur, Porporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target

sebesar 100%


11) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional indikator output

jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin, capaian

kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan adalah 100%.

12) Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor indikator output jumlah gedung

kantor yang dipelihara secara rutin, capaian kegiatan berdasarkan realisasi

dibandingkan target kegiatan adalah 100%.

13) Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor, indikator output jumlah gedung

kantor yang direhabilitasi, capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan

target kegiatan adalah 100%.

3. Program Peningkatan disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.

573.580.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 99,13%. Indikator program

adalah prosentase peningkatan disiplin aparatur. Proporsi capaian program

berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.


14) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, indikator output adalah

jumlah pakaian dinas yang disediakan. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 160.000.000,- Proporsi realisasi anggaran sebesar 62,50%. indikator

program adalah prosentase aparatur yang memenuhi standart

kompetensi/kualifikasi. Porporsi capaian program berdasarkan realisasi

dibandingkan target sebesar 62,50%.


15) Pendidikan dan Pelatihan Formal indikator output jumlah aparatur yang

mengikuti pelatihan formal, capaian kegiatan berdasarkan realisasi

dibandingkan target kegiatan adalah 62.50%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- porporsi realisasi

anggaran sebesar 100% indikator program adalah Prosentase laporan kinerja dan

keuangan yang memenuhi standart. Proporsi capaian program berdasarkan

realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.

xi



16) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,

indikator outputnya adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD yang disusun, capaian kegiatan berdasarkan realisasi


17) Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran, indikator outputnya adalah

jumlah laporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu, capaian


18) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, indikator outputnya adalah

jumlah laporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan tepat waktu, capaian


19) Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD, indikator outputnya adalah

jumlah dokumen Renja, RKA dan Perubahan APBD yang disusun, capaian


6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.

1.482.500.000,- Proporsi realisasi anggaran sebesar 99,65%. Indikator program

adalah Prosentase PMKS yang terlindungi, Proporsi capaian program berdasarkan

realisasi dibandingkan target sebesar 100%.


20) Bantuan lauk pauk kedaruratan, indikator outputnya adalah jumlah korban

bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dengan capaian


21) Perlindungan sosial korban bencana alam/sosial, indikator outputnya adalah

jumlah korban bencana alam/sosial yang terlindungi, dengan capaian kegiatan

berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan adalah 100%.

7. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti dengan anggaran

sebesar Rp. 2.175.500.000,- Proporsi realisasi anggaran sebesar 91,33%,

indikator program adalah terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi

pemerlu pelayanan. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan

target sebesar 100%.


22) Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dalam Panti,

indikator outputnya adalah jumlah lanjut usia terlayaninya di dalam Panti,


100%

23) Bimbingan dan Pelatihan Bagi Penyandang cacat Netra dalam Panti, indikator

outputnya adalah jumlah penyandang cacat netra yang terlayani di dalam panti,

xii


dengan capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan target kegiatan

adalah 100%.

8. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengganggaran

Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 233.862.500,- Proporsi

realisasi anggaran sebesar 99,97%, indikator program adalah prosentase

ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran. Proporsi capaian

program berdasarkan realisasi dibandingkan target adalah sebesar 100%.


24) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, indikator

outputnya adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

yang tersedia, dengan capaian kegiatan berdasarkan realisasi dibandingkan

target kegiatan adalah 100%

9. Program Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar

Rp. 15.000.000.000,- Porporsi realisasi anggaran sebesar 93,09%. Indikator

program adalah meningkatnya sarana dan prasrana perumahan bagi keluarga

miskin. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target

adalah sebesar 100%.


25) Pembangunan perumahan layak huni, indikator outputnya adalah jumlah

rumah layak huni yang dibangun, dengan capaian kegiatan berdasarkan

realisasi dibandingkan target kegiatan adalah 100%.

13


Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN

dan pencapaian RENSTRA DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN Tahun 2013-2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan

(Output)

Target capaian kinerja Program Renstra SKPD

Tahun 2018 (akhir periode

Renstra)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun lalu (2013

s/d 2016)

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun

2018 Catatan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1 Urusan Wajib

1 04 Perumahan

1 04 15 13 Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan rakyat

50 %

1 04 15 13 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Jumlah rumah sederhana yang dibangun

150 unit 65 Unit 65 100 % 0 Unit 65 Unit 43,33 %

1 04 20 13 Program Pengelolaan areal pemakaman

1 04 20 13 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Luas sarana dan prasarana Pemakaman yang dibangun

10 Ha 10 Ha 0 0,00 % 5 Ha 5 Ha 50,00 %

Inventarisasi Kawasan Pemukiman

Terlaksananya inventarisasi kawasan pemukiman

29 Kab 14 Kab 14 48,27 % 0 Kab 14 Kab 48,27 %

…..

14



Program/Kegiatan


(Output)


Tahun 2018 (akhir periode Renstra)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun lalu

(2013 s/d 2016)

Target Program dan



Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2018 Catatan

Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1 13 Sosial

1. 13. 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100 %

1. 13 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang disediakan

5.000 surat 3.000 Surat 3.000 100 % 1.000 Surat 4.000 Surat 80,00%

1 13 1 1 2

Penyediaan Jasa Kumunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Jumlah beban tagihan yang dibayarkan

60 Bulan 36 Bulan 36 100 % 12 Bulan 48 Bulan 80,00%

1 13 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah bulan yang disediakan untuk jasa kebersihan kantor

60 Bulan 48 Bulan 48 100 % 12 Bulan 48 Bulan 80,00%

1. 13. 1. 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis ATK yang disediakan

100 Jenis 60 Jenis 60 100 % 20 Jenis 80 Jenis 80,00%

1. 13. 1. 1 11 Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan

Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan

44.375 eks 26.625 eksm 26.625 100 % 8.875 eksm 35.500 Eksm 80,00%

1. 13. 1. 1 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang disediakan

50 Jenis 30 Jenis 30 100% 10 Jenis 40 Jenis 80,00%

1. 13. 1. 1 15 Penyediaan Bahan Bacahan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

8.835 buku 5.301 Buku 5.301 100% 1.767 Buku 7.068 Buku 80,00%

1. 13. 1. 1 17 Penyediaan Makan dan Minum

Jumlah kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman

480 Keg 288 Keg 288 100% 96 Keg 384 Orang 80,00%

1. 13. 1. 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang di laksanakan

320 Peg 192 Peg 192 100% 79 Peg 64 Peg 80,00%

15



Program/Kegiatan


(Output)




(2013 s/d 2016)

Target Program dan




Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1 13 1 1 19 Penyediaan Jasa pengamanan

Jumlah bulan yang disediakan untuk tenaga pengamanan

60 Bulan 36 Bulan 36 100% 12 Bulan 48 Bulan 80,00%

1. 13 1 2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik

90 %

1 13. 1 2 3 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang di bangun

10 Gedung 3 Gdg 2 66,66 % 3 Gdg 5 Gdg 80,00%

1 13. 1 2 5 Pengadaan kendaraan Dinas/operasionnal

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

30 Unit 7 Unit 7 100 % 0 Unit 7 Unit 23,33%

1 13 1 2 7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor


1 13 1 2 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan yang dipelihara

5 rumah 4 rumah 3 80,00 % 0 Rmh 3 Rmh 60,00%

1 13 1 2 22 Pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

48 gedung 20 Gdg 20 100 % 5 Gdg 25 Gdg 52,08%

1 13 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/opersional yang dipelihara

145 unit 87 Unit 87 100 % 29 Unit 116 Unit 80,00%

1 13 1 2 26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

10 Unit 6 Unit 4 80,00 % 2 Unit 6 Unit 60,00%

1 13. 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara


1 13. 1 5 42 Rehabilitasi sedang/ berat r gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab

15 Gedung 4 Gdg 4 100 % 5 Gdg 9 Gdg 60,00%

16



Program/Kegiatan


(Output)




(2013 s/d 2016)

Target Program dan




Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1 13 1 3 Program Peningkatan disiplin Aparatur

Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

.. kali

1 13 1 3 2 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

702 stell 468 stell 468 100 % 0 Stell 468 Stell 66,67%

1 13 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Prosentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi /kualifikasi pada unit kerjanya

90 %

1 13 1 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal

102 orang 51 orang 51 100 % 17 orang 68 orang 66,67%

1 13 1 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan kinerja dan keuagan SKPD yang memenuhi standar

30 Laporan

1 13 1 6 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

5 laporan 3 Lap 3 100 % 1 Lap 4 Lap 80,00%

1 13 1 6 2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran

Jumlah pelaporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu


1. 13. 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun


1. 13. 1 6 5 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

Jumlah Renja, RKA dan perubahan APBD yang disusun

15 Laporan 9 Lap 9 100 % 3 Lap 12 Lap 80,00%

1 13 1 7

Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1 13 1 7 1

Forum SKPD Pembangunan Kesejahteaan Sosial Se Provinsi Papua

Terlaksananya Forum SKPD Pembangunan Kesejahteaan Sosial di Provinsi Papua

5 Keg 3 Keg 2 66,67 % 1 Keg 3 Keg 60,00%

17



Program/Kegiatan


(Output)




(2013 s/d 2016)

Target Program dan




Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1. 13. 1 15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Prosentase pemerlu pelayanan yang diberdayakan

%

1 13 1 15 6

Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin

Jumlah Petugas pendamping yang dilatih

500 Org 0 Org 0 0,00 % 100 Org 100 Org 20,00 %

1 13 1 15 7 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah Keluarga miskin yang dilatih

500 KK 0 Org 0 0,00 % 100 KK 100 KK 20,00 %

1 13 1 15 8 Sosialisasi PERDASUS KAT

Terseberluasnya PERDASUS tentang KAT di Provinsi Papua

29 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

5 100 % 0 Kab/ Kota

5 Kab/ Kota

17,24 %

1 13 1 15 10 Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah KK miskin yang mendapatkan bantuan

300 KK 120 KK 120 100 % 0 KK 120 KK 40,00 %

1, 13. 1 16 Program Pelayanan dan Rehabilitsi Kesejahteaan Sosial

Terpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan

%

1. 13. 1 16. 12 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Lanjut Usia

Jumlah Lanjut Usia yang dilayani

300 Orang 120 Org 120 100 % 100 Org 240 Org 80,00%

1. 13. 1 16. 13 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Anak

Jumlah Anak yang dilayani

300 Orang 120 Org 120 100 % 0 Org 120 orang 40,00%

1. 13. 1 16. 14 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat

Jumlah Penca yang dilayani


1. 13. 1 16. 15

Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial

Jumlah RTS yang dilayani


18



Program/Kegiatan


(Output)




(2013 s/d 2016)

Target Program dan




Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1. 13. 1 16. 16

Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyalagunaan Narkotika, psikotropika dan zat Adiktif (Napza)

Jumlah Korban NAPZA yang terlayani

300 Orang 120 Org 120 100 % 0 Org 120 Orang 40,00%

1. 13. 22 Pembedayaan Kelembagaan Sosial

Prosentase kelembagaan yang diberdayakan

%

1 13 22 1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Karang Taruna

Jumlah Peserta KT yang dilatih

150 KT 60 KT 60 100 % 0 KT 60 KT 40,00%

1 13 22 2 Penyuluhan Sosial Tersuluhnya program kessos di Provinsi Papua

29 Kab/ Kota

0 Kab/ Kota

0 0,00 % 0 Kab/ Kota

0 Kab/ Kota

0,00%

1 13 22 3 Pembinaan Organisasi, Yayasan dan Panti Sosisal

Jumlah Orsos, yayasan dan Panti yang dibina

300 Orsos/ YYS/ Panti

120 Orsos/ YYS/ Panti

120 100 % 0 ors/ YYS/ Panti

120 Orsos YYS/ Panti

40,00%

1 13 22 4 Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Jumlah TKSK yang dibina

457 TKSK 0 TKSK 0 100 % 150 TKSK 150 TKSK 32,82%

1 13 1 23 Perlindungan dan Jaminan Sosial

Prosentase pemerlu pelayanan yang terlindungi

%

1 13 1 23 1 Sosialisasi Program Keluarga Harapan di Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang mendapat sosialisasi

29 Kab/ Kota

0 Kab /Kota

0 0,00 % 3 Kab/ Kota

3 Kab/ Kota

10,34%

1 13 1 23 2 Perlindungan sosial korban bencana alam/sosial

Jumlah Korban bencana alam/sosial yg terlindungi

150 KK 0 KK 0 0,00 % 50 KK 50 KK 33,33 %

1 13 1 23 3

Pelatihan dan pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah peserta TAGANA yang dilatih

500 Org 60 Org 60 100 % 150 Org 210 Org 42,00 %

1 13 1 24 Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti

1 13 1 24 1 Bimbingan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah

Jumlah remaja putus sekolah yang mendapat bimbingan dan pelatihan

350 Org 140 orang 140 100 % 70 Org 210 Org 60,00 %

19



Program/Kegiatan


(Output)




(2013 s/d 2016)

Target Program dan




Target Realisasi

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6 7 = (6/5) 8 9 = (6+8)* 10= (9/4) 11

1 13 1 24 2 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia Terlantar

Jumlah lanjut usia yang mendaptkan pelayanan sosial

350 Org 140 orang 140 100 % 70 Org 210 Org 60,00 %

1 13 24 3 Bimbingan dan pelatihan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Jumlah WRSE yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan

350 Org 140 orang 140 100 % 70 Org 210 Org 60,00 %

1 13 24 4 Bimbingan dan pelatihan Bagi Cacat Netra

Jumlah Cacat netra yang mendapat bimbingan dan pelatihan

125 Org 50 orang 50 100 % 25 Org 75 Org 60,00 %

1 13 1 25 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesejahteraan Sosial

1 13 1 25 1 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Terlaksananya mornitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

85 % 85 % 85 100 % 85 % 85 % 100 %

1 13 1 25 2 Penyusunan data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersedianya data dan informasi Pelaksanaan program dan Kegitan

10 Lap 4 Lap 4 100 % 2 Lap 6 Lap 60,00 %

20


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2016

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua tahun 2016

digambarkan dengan tingkat capaian indikator kinerja program, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi Papua Tahun

2016. Jumlah program dalam rencana kerja tahun 2016 sebanyak 9 program dengan

jumlah kegiatan sebanyak 25 kegiatan/indicator. Dapat dikemukakan capaian outcome

sasaran strategis tahun 2016 mencapai 61,22 %

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Tahun 2016

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial

untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran,

kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpecilan, serta

korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu,

dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk

meningkatkan harkat dan dan martabat sebagaian warga masyarakat yang menyandang

permasalahan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk

mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan

eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kemampuan aparat teknis bidang

kesejahteraan sosial perlu untuk ditingkatkan, sehingga pembangunan kesejahteraan

sosial yang disusun dalam bentuk program dan kegiatan harus bisa menjawab

permasalahan pembangunan di Provinsi Papua, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh

NO PROGRAM JUMLAH

KEGIATAN CAPAIAN KINERJA

BOBOT (%)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10 78,91 12,57

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 100,00 3,60

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 1 100,00 2,34

4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

1 62,50 0.41

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4 100,00 0,47

6. Program perlindungan dan jaminan sosial 2 100,00 6,04

7. Program pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti

2 100,00 8,87

8. Program peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial

1 100,00 0,95

9. Program pengembangan perumahan 1 100,00 61,14

Capaian Outcome sasaran strategis tahun 2016 berdasarkan capaian 9 program yang terdiri dari 25 indikator kinerja (Jumlah bobot dibagi 25 indikator kinerja)

96,39

21


seluruh orang asli Papua, maka Institusi Dinas Sosial, Kependudukan danCatatan Sipil

Provinsi papua sebagai institusi di Bidang Kesejahteraan Sosial yang membantu Kepala

Daerah harus professional, yang didukung dengan kualitas aparatur, sikap dan mental

aparatur sangatlah menentukan dalam perwujudan good governance.

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Kependudukan dan

Catatan Sipil Provinsi Papua tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk

kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Pusat. Adapun isu-isu penting sebagai berikut :

1. Tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan bidang sosial yang tertuang dalam

dokumen pembangunan jangka panjang, mjangka menengah dan pembangunan

tahunan;

2. Belum bersinerginya pembiayaan program pembangunan bidang sosial dalam

penanganan PMKS di Provinsi Papua;

3. Belum dilaksanakannya secara maksimal PERDASUS tentang Penanganan

Komunitas Adat Terpencil yang sudah ditetapkan di Provinsi Papua;

4. Belum optimalnya kompetensi SDM Pekerja Sosial dalam melaksanakan

pembangunan sosial;

5. Terbatasnya kemampuan SDM bidang sosial di masing-masing program dan

kegiatan;

6. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan bidang sosial masih

berorientasi pada input dan output;

7. Seringnya rotasi dan mutasi tanpa mempertimbangkan keahlian para pelaksana

program pembangunan kesejahteraan sosial

8. Belum tersedianya data by name by adres secara konfrehensif tentang PMKS dan

PSKS di Provinsi Papua.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018

1. Tema RKPD Provinsi Papua

Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2018, disusun dengan memperhatikan

Tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai acuan penetapan dan

kesinambungan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Adapun

Tema RKP 2018 adalah :

“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”

RKPD tahun 2018 merupakan tahapan ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi

Papua dalam rangka mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk

Pembangunan tahun 2018 difokuskan pada “memantapkan agenda Papua mandiri”,

sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD sebagaimana gambar di bawah ini.

22


Gambar 2.1 Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2013-2018

Meletakkan dasar (Agenda Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera): Konsolidasi secara

Internal & eksternal ;Membangun

Rekonsiliasi;Identifikasi masalah;Rekonstruksi

Otsus;Menata Perencanaan;Terobosan Sektor Strategis

Percepatan pembangunan infratruktur dasar terkait pendidikan, kesehatan dan infrastruktur strategis dan kampung termasuk perumahan rakyat dan penyediaan listrik. Penyediaan berbagai perangkat dasar pendorong tumbuhnya Perekonomian Daerah

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis masy adat, dan pencanangan PAPUA INVESTEMENT YEAR 2016

Memantapkan agenda Papua Mandiri dengan tumbuhnya indeks kemandirian fiskal daerah, meningkatnya ketahanan pangan lokal, pertumbuhan PDRB Non Tambang, dan menurunnya kesenjangan antar daerah.

Memastikan pencapaian peningkatan standar kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, skema jaminan kesejahteraan dan memantapkan Papua menjadi kekuatan baru ekonomi kawasan timur Indonesia dan pasifik yg berkelanjutan

2013

2014

2015

2016-2017

2018

Berdasarkan pencapaian pembangunan dalam tahun 2016, perkiraan

pelaksanaan pembangunan tahun 2017, tantangan yang akan dihadapi pada tahun

2018 dan fokus pembangunan tahun 2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi

Papua beserta arah kebijakannya, maka tema RKPD Provinsi Papua tahun 2018

adalah:

“Perluasan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pemantapan Kemandirian Daerah

Yang Berdaya Saing, Merata Dan Berkelanjutan”

Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 menjelaskan beberapa arahan pokok

pembangunan Provinsi Papua yang diharapkan dapat terwujud, yaitu:

1) Pemantapan Kemandirian Daerah diarahkan untuk :

a) Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dengan mengandalkan

kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi lokal;

b) Memantapkan kemandirian melalui pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor

dan sub sektor unggulan lokal dengan peningkatan nilai tambah;

2) Peningkatan Daya Saing, yaitu : peningkatan daya saing yang dicapai melalui

peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi berbasis

komoditas lokal dan penyediaan infrastruktur dasar serta konektivitas transportasi

di 5 (lima) wilayah adat;

3) Pengurangan Kesenjangan antar Wilayahdiakukan dalam upaya melakukan : (a).

Percepatan pemenuhan kebutuhan dasar di wilayah dan kawasan yang lebih

tertinggal; (b). Pengembangan investasi berbasis komoditas lokal di 5 wilayah adat

dan kawasan strategis.

2. Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan agenda

pembangunan nasional, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2015-

2019 melalui 9 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut

Nawa Cita. Selanjutnya tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan yang

digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan,

23


yaitu : (1). Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari : (a) revolusi mental; (b)

pembangunan pendidikan; (c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan

perumahan dan permukiman; (2). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang

terdiri dari : (a). kedaulatan pangan; (b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; (c).

kemaritiman dan kelautan; (d). pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK); (3). Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari :

(a). pemerataan antarkelompok pendapatan; (b). perbatasan negara dan daerah

tertinggal; (c). pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan (d). pengembangan

konektivitas nasional.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan nasional, tema

RKPD Provinsi Papua tahun 2018, dan mempertimbangkan permasalahan, isu

strategis yang telah di bahas pada Bab II, perkembangan aspek pembangunan daerah

baik sektor maupun wilayah, serta fokus arah kebijakan tahun 2018 yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Papua, maka hasil analisis menghasilkan prioritas

pembangunan daerah tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar

2. Peningkatan Kualitas SDM

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan dan

pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan investasi

4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah

5. Pengembangan kawasan khusus pembangunan berbasis kampung

6. Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX

7. Reformasi birokrasi

8. Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan

penanganan bencana

Penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan

daerah adalah :

24


Tabel 2.3 Prioritas Nasional ( Nawa Cita ) dan Prioritas Pembangunan daerah

Provinsi Papua Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita)

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi

segenap bangsa dan memberikan rasa aman

kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar Internasional sehingga bangsa

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama

bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia.

9. Pemenuhan kebutuhan dasar

10. Peningkatan Kualitas SDM

11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis

komoditas unggulan dan pengembangan kawasan

strategis untuk peningkatan investasi

12. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas

wilayah

13. Pengembangan kawasan khusus pembangunan

berbasis kampung

14. Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX

15. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

16. Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan

lingkungan hidup dan penanganan bencana

3. Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Untuk melaksanakan 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2018, maka

perlu ditetapkan beberapa kebijakan untuk memberikan fokus pada setiap prioritas dan

sasaran yang akan dilaksanakan. Kebijakan untuk masing-masing prioritas

pembangunan adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Prioritas Pembangunan, Kebijakan dan SKPD Penaggungjawab

No Prioritas

Daerah/Pembangunan Implementasi Kebijakan SKPD Penanggung Jawab

1 Pemenuhan kebutuhan dasar Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan social

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan dasar

Dinas Kesehatan

RSUD Jayapura

RSUD Abepura

RSJ Abepura

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata bagi masyarakat khususnya orang asli Papua

Dinas Pendidikan

Penyediaan Rumah Layak Huni dan Infrastruktur Dasar kampung

Dinas Perumahan, Permukiman & Pertanahan

Dinas PU dan Penataan Ruang

Dinas ESDM

Dinas Kominfo & Persandian

Dinas Kesehatan

Dinas Pemberdaayan Masyarakat Kampung

Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan yang berbasis

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

25


No Prioritas


sumber daya local dan ketahanan pangan

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Peningkatan sistem distribusi dan logistik yg terjangkau

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 Peningkatan Kualitas SDM Pengembangan Pendidikan Vokasi berbasis Potensi Lokal

Dinas Pendidikan

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian & Perdagangan

Dinas Koperasi & UMKM

Dinas Pariwisata & Ekraf

Peningkatan akses, kualitas dan relevansi Pendidikan

Dinas Pendiudikan

Peningkatan Mutu kesehatan masyarakat

Dinas Kesehatan

RSUD Jayapura

RSUD Abepura

RSJ Abepura

Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan IPTEK

Badan Litbang

Dinas Pendidikan


Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan

Dinas PPA

Mempertahankan dan mengembangkan budaya dan seni Papua

Dinas Kebudayaan

3 Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan investasi

Perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi/rawa

Dinas PU & Penataan Ruang

Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura

Peningkatan Investasi berbasis hilirisasi komoditas lokal papua serta pengendalian dan pengawasan investasi berbasis lahan skala luas

Bappeda

BPTPM


Dinas Perkebunan

Dinas Kehutanan

Dinas ESDM

Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

Dinas Kehutanan

Dinas ESDM

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, pemasaran, distribusi dan dukungan modal usaha



Dinas Perhubungan

Biro Perekonimian & SDA

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal

Dinas Pariwisata & ekonomi Kreatif

Dinas Kebudayaan


Peningkatan kinerja dan pendapatan BUMD

Biro Perekonomian & SDA

Badan Pendapatan Daerah

Optimalisasi lahan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan/ kehutanan, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah





Dinas Perkebunan

Dinas Kehutanan

26


No Prioritas


4 Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah

Percepatan konektivitas transportasi antar moda fokus penuntasan konektivitas kab /distrik/kampung terisolir


Dinas Perhubungan

Penyediaan Infrastruktur Dasar Wilayah (Air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi)


Dinas ESDM


Pengembangan kawasan permukiman Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan


Pengembangan air baku, pengendalian banjir, dan abrasi pantai


5 Pengembangan kawasan khusus pembangunan berbasis kampung

Implementasi PROSPEK Pemberdayaan masyarakat dan desa

Implementasi Gerbangmas di 15 Kab Bappeda

Dinas Pendidikan

Dinas Kesehatan





Dinas Perkebunan

Dinas Kehutanan



Dinas Perhubungan

Dinas PU dan Penataan ruang

Dinas ESDM


6 Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX

Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional

Dinas Olah Raga & Pemuda



Pembinaan atlit muda dan olah raga prestasi


Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

Mendorong partisipasi dan peran aktif Masyarakat dalam menunjang Pelaksanaan PON XX


Dinas Kebudayaan

Dinas Tenaga kerja

Dinas Pariwisata & Ekraf

Penyediaan infrastruktur penunjang venue


Dinas Perhubungan

Dinas ESDM


7 Reformasi birokrasi & tata Kelola Pemerintahan

Penataan Sistem Kepegawaian dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal /Non Formal bagi Aparatur

Badan Kepegawaian Daerah

Badan Pengelolaan SDM

Biro Organisasi


Peningkatan sistem administrasi pengelolaan dan koordinasi Otsus

Bappeda

Biro Otsus

BPKAD

Peningkatan sistem administrasi umum, pemerintahan dan Kehumasan

Biro umum

Biro Humas

Biro Organisasi


Penguatan Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta tata

Bappeda

BPKAD

Badan Pendapatan Daerah

27


No Prioritas


kelola Asset

Biro Layanan Pengadaan


Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya

Dinas Sosial Dukcapil

Badan Kesbangpol

Biro Kesra

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Biro Hukum

Badan Kesbangpol

Satpol PP

Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal

Biro Hukum

Biro Organisasi

Inspektorat

Penataan Batas wilayah, kerjasama pembangunan dan kerjasama pembangunan

Bappeda

Biro Tata Pemerintahan

Biro Perbatasan

8 Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana

Implementasi RAD GRK Bappeda


Dinas Kehutanan

Dinas Perkabunan


Dinas ESDM


Dinas Perhubungan

Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan

DPLH

Bappeda

Dinas Kesehatan

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Dinas Sosial Dukcapil

Penguatan Perencanaan dan kelembagaan tata ruang provinsi dan Kab/kota

Bappeda



Biro Hukum

Pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan sanksi

Bappeda



Dinas Kehutanan

28


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemukiman

Berdasarkan Visi dan Misi Misi Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Papua, maka tujuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemukiman

dari penjabaran misi, adalah :

Misi I : Mengembangan Sistim Tata Kelola dan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Tujuan :

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yanng Profesionalisme dan Akuntabilitas

Sasaran :

1) Meningkatkan Profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disiplin

Aparatur

2) Meningkatkan Kualitas perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan

Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman

Misi II : Mengembangkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi,

perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan yang terencana, terpadu dan

berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara Kesejahteraan Sosial

dalam Lingkup lokal dan global.

Tujuan :

Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk rehabilitasi Sosial,

Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk perlindungan dan jaminan

Sosial; Meningkatkan sistim pelayanan Sosial dalam bentuk pemberdayaan

sosial,

Sasaran :

1) Terwujudnya sistim pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi sosial bagi

Anak, Lanjut Unsia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban

Penyalahgunaan NAPZA;

2) Terwujudnya Sistem Pelayanan Sosial dalam bentuk perlindungan dan

jaminan Sosial bagi KTK / PM dan Korban Bencana Sosial / Alam;

3) Terwujutnya Sistem Pelayanan Sosial dalam bentuk Pemberdayaan Sosial

bagi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil,( KAT ) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

Misi III : Mengembangkan Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan Pemangku kepentingan

(Stake Holder) dan Organisasi Terkait, secara Nasional, Regional dan

Internasional;

Tujuan :

29


Meningkatkan Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan pemangku kepentingan

(Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional, Nasional, dan

Internasional;

1) Meningkatkatnya Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan Pemangku

Kepentingan (Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional,

Nasional dan Internasional;

Misi IV : Mewujudkan system administrasi kependudukan yang berkelanjutan;

Tujuan :

Ketersediaan dan keakuratan data penduduk

Sasaran :

1) Ketersediaan Ketersediaan aparatur kependudukan yang professional.

2) Ketersediaan Ketersediaan data pendudukan yang akurat.

30


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua Tahun

2017

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Misi 1 Mengembangan Sistim Tata Kelola dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesionalisme dan Akuntabilitas

1) Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur

a) Proporsi aparatur yang Profesional, akuntabel dan disiplin

b) Tingkat Prestasi Kerja dan disiplin Aparatur

2) Meningkatkan Kualitas perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman

a) Jumlah dokumen perencanaan dan Tingkat Ketersediaan data hasil Pelaksanaan Program

Misi 2 Mengembangkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Serta Pemberdayaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan Kebutuhan penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam lingkup Lokal dan Global

Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi Sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yang terencana sesuai dengan kebutuhan penyelenggara kesejahteraan sosial dalam lingkup local dan global

1) Terwujudnya sistim pelayanan Sosial dalam bentuk Rehabilitasi Sosial bagi Anak, Lanjut Usia, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan Napza

a) Jumlah Anak yang Mendapat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

b) Jumlah Lanjut Usia yang mendapat perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

c) Jumlah Penyandang Cacat yang mendapat perlindungan dan Rehabilitasi sosial

d) Jumlah Tuna Sosial yang mendapat Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

e) Jumlah Korban Penyalagunaan yang mendapa perlindungan dan Rehabilitasi Sosial

Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam Bentuk Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial;

1) Terwujudnya Sistem Pelayanan Sosial dalam bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi KTK/PM Bencana Sosial / Alam

a) Jumalah KTK /PM yang mendapat Perlindungan dan jaminan sosial

b) Jumlah Korban Bencana Alam / Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial

Meningkatkan Sistim Pelayanan Sosial dalam Bentuk Pemberdayaan sosial;

1) Terwujudnya sistim pelayanan Sosial dalam bentuk Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a) Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang berdaya Sosial.

31


Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Misi 3 Mengembangkan Jejaring Kerja dan Sinergitas dengan Pemangku Kepentingan (Stake Holder) dan Organisasi Terkait, secara Nasional, Regional dan Internasional

Meningkatkan Jejaring Kerja dan sinergitas dengan pemangku kepentingan ((Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional, Nasional, dan Internasional;

1) Meningkatnya Jejaring Kerja dan sinergitas dengan pemangku kepentingan (Stake Holder) dan Organisasi Terkait secara Regional, Nasional dan Internasional;

a) Menguatnhya Peran Organisasi, Yayasan dan Panti Sosial dalam mendukung penyelegaraan Kesejahteraan Sosial;

Misi 4 Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman serta Perumahan Rakyat yang Layak Huni

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Pemukiman dan Perumahan Rakyak yang Layak Huni

1) Ketersediaan Kawasan Pemukiman yang tertata dengan baik

a) Tingkat ketersediaan kawasan pemukiman yang ditata

2) Ketersediaan Perumahan Rakyat yang Layak Huni

a) Tingkat ketersediaan Perumahan Rakyak yang Layak Huni.

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi

Papua Tahun 2017

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan

program dan kegiatan OPD, pada tahun 2017 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan

Sipil Provinsi Papua menyelenggarakan 2 (dua) urusan wajib, yaitu urusan Sosial dan

urusan Kependudukan yang meliputi 14 Program dan 41 kegiatan dengan total anggaran

untuk tahun 2017 sebesar Rp. 23.532.500.000,-

Program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 disusun sebagai

upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

Secara umum program dan kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Papua Tahun 2017 adalah Sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Kegitan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyedaan barang cetak dan pengadaan

6. Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

32


10. Penyediaan jasa pengamanan

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pembangunan gedung kantoran

2. Pengadaa kendaraan dinas/operasional

3. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan

5. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan formal

6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun

4. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD

33


7) Program Singkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan

Sosial

Kegiatan :

1. Forum SKPD Pembangunan Kesejahteraan Sosial se Provinsi Papua

8) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir

miskin;

2. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

3. Sosialisasi peraturan daerah khusus tentang KAT

9) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan :

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Anak

3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

5. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyalagunaan Narkotika psikotropika dan

zat adikti (NAPZA)

10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas kemampuan Karang Taruna

2. Pembinaan Organisasi, Yayasan dan Panti Sosial

3. Peningkatan kapasitas kemampuan Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan

(TKSK)

4. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

5. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan sosial

11) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan :

1. Perlindungan sosial bagi korban benacana alam/sosial

2. Bantuan lauk pauk kedaruratan;

3. Sosialisasi pelaksanaan program keluarga harapan;

4. Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

12) Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti

Kegiatan :

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Remaja

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar

34


3. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

(WRSE)

4. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Cacat Netra

13) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan

Sosial

Kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2. Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

14) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

1. Pengembangan data base kependudukan

2. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

3. Sosialisasi kebijakan kependudukan

35


Tabel 3.2.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemukiman Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil 69,723,750,000 59,784,550,000

1.04 Urusan wajib Perumahan

1.04.1 Perumahan 10,000,000,000 -

1.04.1.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Terwujudnya areal pemakaman yang tertata

100 % 10,000,000,000 -

1.04.1.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Luas sarana dan prasarana yang dibangun

Kota Jayapura

5 Ha 10,000,000,000 OTSUS - - -

1.06 Urusan Wajib Sosial 59,723,750,000 59,784,550,000

1.06.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani

100 % 4,493,750,000 4,554,550,000

1.06.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang disediakan Provinsi Papua

1,000 surat 50,000,000 DAU 1,000 surat 55,000,000

1.06.1.2 Penyediaan Jasa Kumunikasi, Sumberdaya air dan listrik

Jumlah bulan penggunaan air/ listrik, telepon dan faximile

Provinsi Papua

12 Bulan 650,000,000 DAU 12 Bulan 655,000,000

1.06.1.3 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perelngkapan kantor yang diperbaiki

Provinsi Papua

60 Unit 100,000,000 DAU 60 Unit 105,000,000

1.06.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang harus dilengkapi dokumen pajak

Provinsi Papua

30 Unit 50,000,000 DAU 30 Unit 55,000,000

1.06.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga cleaning service Provinsi Papua

15 Org 450,000,000 DAU

15 Org 455,000,000

1.06.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK yang disediakan Provinsi Papua

20 Jenis 250,000,000 DAU

20 Jenis 255,000,000

1.06.1.11 Penyedian Barang Cetakan dan Pengadaan

Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan

Provinsi Papua

8,875 Eks 250,000,000 DAU

8,875 Eks 255,000,000

1.06.1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan Kantror

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan

Provinsi Papua

10 Jenis 100,000,000 DAU 10 Jenis 105,000,000

1.06.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan yagn disediakan

Provinsi Papua

30 Unit 100,000,000 DAU 30 Unit 105,000,000

36


Kode


Program/Kegiatan



Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.06.1.15 Penyediaan Bahan Bacahan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Provinsi Papua

1,767 buku 50,000,000 DAU 1,767 buku 55,000,000

1.06.1.17 Penyediaan Makan dan Minum Jumlah kegiatan yang menyediakan makanan dan minuman

Provinsi Papua

96 Keg 250,000,000 DAU 96 Keg 250,000,000

1.06.1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan

Provinsi Papua

48 Peg 1,716,750,000 DAU 48 Peg 1,716,750,000

1.06.1.19 Penyediaan Jasa pengamanan Jumlah tenaga penagamanan Provinsi Papua

15 Org 477,000,000 DAU 15 Org 487,800,000

1.06.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik 90 % 1,200,000,000

1,200,000,000

1.06.2.3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang di bangun Provinsi Papua

1 gedung 250,000,000 DAU 1 Gedung 250,000,000

1.06.2.5 Pengadaan kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Provinsi Papua

- unit - DAU - unit -

1.06.2.7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Jumlah unit internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor

Provinsi Papua

20 unit 100,000,000 DAU 20 unit 100,000,000

1.06.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

Provinsi Papua

3 unit 150,000,000 DAU 3 unit 150,000,000

1.06.2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan yang dipelihara Provinsi Papua

- unit - DAU - unit -

1.06.2.22 Pemeliharaan/rutin berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Provinsi Papua

12 Unit 90,000,000 DAU 12 Unit 90,000,000

1.06.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Provinsi Papua

35 unit 360,000,000 DAU 35 unit 360,000,000

1.06.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

Provinsi Papua

- Unit - DAU - Unit -

1.06.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

Provinsi Papua

2 Unit 250,000,000 DAU 2 Unit 250,000,000

1.06.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang direhab Provinsi Papua

- Gedung - DAU - Gedung -

37


Kode


Program/Kegiatan



Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.06.2 Program Peningkatan disiplin Aparatur

Jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakian dinas … Kali 1,500,000,000 1,500,000,000

1.06.3.2 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian Korpri yang diadakan Provinsi Papua

243 Pasang 500,000,000 DAU

243 Pasang 500,000,000

1.06.3.4 Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah pakaian dinas yang diadakan Provinsi Papua

243 Pasang 500,000,000 DAU 243 Pasang 500,000,000

1.06.3.5 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus yang diadakan Provinsi Papua

243 Pasang 500,000,000 DAU 243 Pasang 500,000,000

1.06.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Prosentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya

90 % 950,000,000 950,000,000

1.06.5.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal

Provinsi Papua

17 Orang 650,000,000 DAU 17 Orang 650,000,000

1.06.5.2 Sosialiasasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Provinsi Papua

300 Orang 300,000,000 DAU

300 Orang 300,000,000

1.06.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan kinerja dan keuangan SKPD yang memenuhi standar

6 Lap 160,000,000 160,000,000

1.06.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

Provinsi Papua

1 Lap 30,000,000 DAU 1 Lap 30,000,000

1.06.6.2 Penyusunan Laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran yang diselesaikan tepat waktu

Provinsi Papua

1 Lap 15,000,000 DAU 1 Lap 15,000,000

1.06.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun

Provinsi Papua

1 Lap 30,000,000 DAU 1 Lap 30,000,000

1.06.6.5 Penyusunan Renja RKA dan Perubahan APBD

Jumlah RENJA, RKA dan Perubahan APBD yang disusun

Provinsi Papua

3 Lap 85,000,000 DAU 1 Lap 85,000,000

1.06.7 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang terpadu di Provinsi Papua

29 Kab/ Kota

500,000,000 500,000,000

38


Kode


Program/Kegiatan



Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.06.7.1 Rapat Koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Pro Papua

Terlaksananya koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial se-Provinsi Papua

Provinsi Papua

29 Kab/ Kota

500,000,000 DAU 29 Kab/ Kota

500,000,000

1.06.15 Program Pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya

Diberdayakannya FM, KAT dan PMKS lainnya

90 % 34,670,000,000

34,670,000,000

1.06.15.2 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Jumlah petugas pendamping KAT yang dilatih Provinsi

Papua 30 Org 300,000,000 DAU 30 Org 300,000,000

1.06.15.5 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan usaha

Provinsi Papua

130 KK 2,500,000,000 DAU 130 KK 2,500,000,000

1.06.15.22 Penanggulangan kemiskinan Jumlah fakir miskin yang diberdayakan Provinsi Papua

110 Orang 22,500,000,000 DAU 110 Orang 22,500,000,000

1.06.15.7 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Jumlah KAT yang diberdayakan Provinsi Papua

130 KK 9,370,000,000 DAU 130 KK 9,370,000,000

1.06 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitsi Kesejahteaan Sosial

Meningkatnya kberfungsian sosial bagi Pemerlu pelayanan

90 % 3,300,000,000 3,300,000,000

1.06.16.12 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia yang mendapatkan pelayanan

Provinsi Papua

200 Orang 750,000,000 DAU 200 Orang 750,000,000

1.06.16.13 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Anak

Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial

Provinsi Papua

300 Orang 750,000,000 DAU 300 Orang 750,000,000

1.06.16.14 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Cacat

Jumlah penyandang cacat yang mendapat pelayanan

Provinsi Papua

500 Orang 1,500,000,000 DAU 500 Orang 1,500,000,000

1.06.16.15 Pelayanan dan Rehabilitasi sosial Penyandang Tuna Sosial

Jumlah penyandang Tuna Sosial yang mendapat pelayanan

Provinsi Papua

- Orang - DAU - Orang -

1.06.16.16 Sosialisasi penyalahgunaan NAPZA Jumlah peserta yang mengikutisosialisasi Provinsi Papua

50 Org 300,000,000 DAU

50 Org 300,000,000

1.06- 22 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Diberdayakan lembaga sosial masyarakat

90 % 600,000,000 600,000,000

1.06- 22.5 Peningkatan Kapasitas Karang Taruna di Kabupaten/Kota

Jumlah anggota karang taruna yang dilatih

Provinsi Papua

30 Org 150,000,000 DAU 30 Org 150,000,000

39


Kode


Program/Kegiatan



Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.06- 22.6 Bimbingan sosial dasar bagi Pekarja Sosial Masyarakat (PSM) Kab/Kota

Jumlah PSM yang dilatih Provinsi Papua

100 Orang 150,000,000 DAU 100 Orang 150,000,000

1.06- 22.7 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Jumlah TKSK yang dilatih Provinsi Papua

100 Orsos 300,000,000 DAU 100 Orsos 300,000,000

1.06- 22.8 Bimbingan pemantapan Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Orsos

Jumlah LKS yang dilatih Provinsi Papua

50 Orsos 150,000,000 DAU 50 Orsos 150,000,000

1.06- 22.9 Sosialisasi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Provinsi Papua

150 Orsos 300,000,000 DAU 150 Orsos 300,000,000

1.06 - 23 Perlindungan dan Jaminan Sosial Terpenuhi kebutuhan dasar PMKS Provinsi Papua

% 3,250,000,000 3,250,000,000

1.06 – 23.4 Pelatihan dan pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Jumlah TAGANA yang dilatih Provinsi Papua

100 Orang 900,000,000 DAU 100 Orang 900,000,000

1.06 – 23.6 Perlindungan sosial Korban bencana alam

Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Provinsi Papua

110 Org 1,250,000,000 DAU 110 Org 1,250,000,000

1.06 – 23.12 Bantuan kedaruratan logistik bencana alam dan sosial

Jumlah bantuan logistik bencana yang disediakan

Provinsi Papua

5 Jenis 500,000,000 DAU 5 Jenis 500,000,000

1.06 – 23.13 Kajian Program Keluarga Harapan (PKH) di 29 Kab/Kota

Jumlah dokumen yang dihasilkan Provinsi Papua

1 dok 100,000,000 DAU 1 dok 100,000,000

1.06 – 23.14 Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) di 29 Kab/Kota

Jumlah kab/kota yang mendapatkan penguatan

Provinsi Papua

19 Kab/ Kota

500,000,000 DAU 19 Kab/ Kota

500,000,000

1.06 - 24 Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Berbasis Panti

Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial anak dan remaja, lanjut usia dan WRSE di dalam panti

90 % 6,000,000,000

6,000,000,000

1.06 – 24.1 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi remaja putus sekolah

Jumlah anak dan remaja putus sekolah yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial

Provinsi Papua

60 Orang 1,700,000,000 OTSUS 60 Orang 1,700,000,000

1.06 – 24.2 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia Terlantar

Jumlah lanjut usia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial

Provinsi Papua


40


Kode


Program/Kegiatan



Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.06 – 24.3 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial

Provinsi Papua


1.06 – 24.4 Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra

Jumlah cacat netra yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial

Provinsi Papua


1.06 - 25 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya perencanaan kesejahteraan sosial

100 % 650,000,000 650,000,000

1.06 – 25.1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Tersusunnya laporan pelaksanaan program

Provinsi Papua

29 Kab/ Kota

650,000,000 DAU 29 Kab/ Kota

650,000,000

1.06 – 25.2 Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan Program

Tersedianya Dokumen Data dan Informasi pelaksanaan program

Provinsi Papua

- Lap - DAU - Lap -

2.06 - 15 Penataan Adiministrasi Kependudukan

Tertatanya administrasi kependudukan 100 % 1,850,000,000 1,850,000,000

2.06 – 15.36 Penambahan dan pengembangan program pendataan penduduk orang asli papua

Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan

Provinsi Papua

1 Dok 300,000,000 DAK 1 Dok 300,000,000

2.06 – 15.37 Pelaksanaan, sosialisasi dan pengawasan penyelenggaraan pencacatan sipildi wilayah Provinsi

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, sosialisasi dan pengawasan Provinsi

Papua 50 Org 300,000,000 DAK 50 Org 300,000,000

2.06 – 15.39 Monitoring dan evaluasi penyerasian kepbijakan kependudukan kab/kota

Jumlah dokumen pelaporan yang dihasilkan

Provinsi Papua

1 Dok 500,000,000 DAK 1 Dok 500,000,000

2.06 – 15.40 Pengembangan sistim administrasi Kependudukan (SIAK)

Jumlah perangkat/alat yang dikembangkan

Provinsi Papua

2 Unit 500,000,000 DAK 2 Unit 500,000,000

2.06 – 15.11 Sosialisasi penerapan kebijakan kependudukan

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Provinsi Papua

100 Org 550,000,000 DAK 100 Org 550,000,000

41


Kode


Program/Kegiatan



Catatan Penting



Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2.06 - 16 Pembinaan Kependudukan Tertatanya administrasi kependudukan 100 % 600,000,000 600,000,000

2.06 – 16.34 Sosialiasasi adminduk bagi masyarakat perbatasan/daerah tertenu

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Provinsi Papua

50 Org 300,000,000 DAK 50 Org 300,000,000

2.06 – 15.37 Pelatihan Administrasi Data Base (ADB) Kependudukan bagi Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Provinsi Papua

50 Org 300,000,000 DAK 50 Org 300,000,000

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA,

Dr. RIBKA HALUK, S.Sos. MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710110 199610 2 001

42


BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemukiman tahun 2018 merupakan acuan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemukiman tahun 2018, sebagai

penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2018

dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan

tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Sosial,

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua dengan mendasar pada kerangka

regulasi yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Papua ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan

yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan

akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan

pada penyusunan Renja Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua

selanjutnya.

Jayapura, 18 April 2017

KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA,

Dr. RIBKA HALUK, S.Sos, MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19710110 199610 2 001

Documents

RENJA DINKESOS 2018 · dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang