RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-pertanian.pdf · renja opd dinas pertanian 2018 3 daftar isi kata pengantar

RENJA OPD DINAS PERTANIAN 2018 1

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA MATARAM

TAHUN 2018

MATARAM 2017


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan

karuniaNya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian, Kelautan dan

Perikanan Kota Mataram Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja OPD ini disusun sebagai implementasi dari amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 137 bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah

menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Rencana Kerja

ini sebagai gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2018 serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan

kegiatan tersebut yang nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pengukuran kinerja

OPD.

Disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu

sangat diharapkan adanya masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun

guna perbaikan Rencana Kerja di masa yang akan datang dan kepada semua pihak

yang telah membantu mulai dari persiapan bahan sampai selesainya penyusunan

Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat.

Mataram, 2017 Kepala Dinas Pertanian

Kota Mataram,

Ir. H. Mutawalli, MM NIP. 19620521989031023


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 2

1.3. Maksud dan Tujuan.................................................................................................... 2

1.4. Sistimatika Penulisan................................................................................................. 3

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD .............................................................................................................. 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.......................................................................... 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD......................... 13

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.......................................................... 15

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................. 31

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.............................................. 39

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.............................................................. 39

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD............................................................................. 71

3.3. Program dan Kegiatan.................................................................................................. 73

IV. PENUTUP....................................................................................................................... 85



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif

penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada

masa yang akan datang. Rencana Kerja (Renja) sebagai bagian dari

suatu proses perencanaan diperlukan guna memberikan gambaran

tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan serta capaian target

yang diinginkan sebagai tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan

program kegiatan yang direncanakan.

Dinas Pertanian Kota Mataram sebagai salah satu Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkup Pemerintah Kota Mataram

juga dituntut untuk menyusun suatu Rencana Kerja (Renja) Organisasi

Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Pertanian tahun 2018 ini disusun dengan maksud menyediakan

dokumen rencana kerja Dinas Pertanian Kota Mataram untuk periode 1

(satu) tahun ke depan. Rencana Kerja OPD ini merupakan implementasi

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram.

Selanjutnya karena berfungsi sebagai salah satu dokumen

perencanaan OPD yang merangkum rencana program kegiatan, maka

proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Mataram ini

juga tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi serta

mempertimbangkan hasil-hasil Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) Kota Mataram sebagai bagian dari aspirasi

masyarakat dalam menentukan program pembangunan yang diinginkan.

Dengan adanya saling keterkaitan dari semua rangkaian proses

perencanaan tersebut diharapkan adanya suatu sinergi program

kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran

(RKA) OPD sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan


dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Mataram tahun 2018

mendatang sebagai muara akhir dari suatu proses perencanan Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi

penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas

Pertanian Kota Mataram tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang –undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional;

2. Undang–undang nomor 32 Th 2004 tentang pemerintahan daerah;

3. Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

tahapan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Mataram Nomor 17/PERT/2008 tentang rincian

tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Mataram;

7. Peraturan Walikota Mataram Nomor 55 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Pertanian Kota Mataram;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja OPD tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian tahun 2018 yang

selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Anggaran dan

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram tahun 2018.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program kegiatan

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Mataram yang


sejalan, selaras, seimbang antara program pemerintah pusat, daerah dan

OPD .

Selanjutnya fungsi Rencana Kerja OPD ini adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional dan

memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan OPD;

2. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder di bidang pertanian dalam

merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam

program dan kegiatan tahun 2018

3. Menyatukan tujuan kegiatan semua bidang dalam rangka pencapaian

visi dan misi Dinas Pertanian Kota Mataram;

4. Memberikan arah dan pedoman bagi semua bidang di lingkungan

Dinas Pertanian Kota Mataram dalam menyusun RKA OPD;

5. Instrumen bagi pemerintahan daerah untuk mengukur target kinerja

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan OPD Dinas

Pertanian Kota Mataram;

6. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan mengenai pengertian, proses

penyusunan,kedudukan dan keterkaitan antara dokumen

Rencana Kerja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya,

landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan,serta

sistematika dokumen Rencana Kerja OPD.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, memuat

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian

Renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap


rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, memuat hal-hal

sebagai berikut :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

3. Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup, memuat penegasan (catatan penting) dalam

menerapkan Renja OPD, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta

rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh OPD dan

pelaku pembangunan lainnya.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra OPD

Sesuai dengan Renja Dinas Pertanian Kota Mataram Tahun 2016

yang pada saat itu masih berbentuk sebagai Dinas Pertanian Kelautan

dan Perikanan Kota Mataram dimana total anggaran Belanja Langsung

adalah sebesar Rp. 10.973.924.309,- yang bersumber dari APBD II dan

DAK, Selanjutnya sesuai hasil kajian tim analisis kebutuhan anggaran

maka jumlah anggaran yang dapat terakomodir dalam DPA SKPD

sebesar Rp. 8.224.382.284,- (97,60%), yang terdiri dari dari 16 program

dan 54 kegiatan.

Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2017 setelah terbentuknya

OPD baru jumlah angaran Belanja Langsung yang diusulkan dari APBD

II dan DAK adalah sebesar Rp. 5.293.803.610,- dan yang terealisasi

dalam DPA SKPD adalah sebesar Rp. 6.119.264.610,- dengan 12

program dan 52 kegiatan

Untuk lebih rinci realisasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2016

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi program kegiatan OPD tahun anggaran 2016

NO.

URAIAN URUSAN/

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN

REALISASI TINGKAT CAPAIAN

KEUANGAN FISIK

(Rp.) (Rp.) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7

A. URUSAN PERTANIAN

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggung jawabkan


1 2 3 4 5 6 7

1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan komunikasi, sumberdaya listrik dan air

96,824,000 96,689,438 99.86 100

1.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis peralatan kantor

14,300,000 14,300,000 100.00 100

1.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

31,565,000 24,627,897 78.02 100

1.4 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK kebutuhan kantor

38,923,950 38,923,000 100.00 100

1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

25,500,000 25,500,000 100.00 100

1.6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik

11,035,000 11,033,500 99.99

1.7 Penyediaan peralatan dan perleng kapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

5,000,000 5,000,000 100.00 100

1.8 Penyediaan bahan bacaaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundang undangan

3,540,000 3,525,000 99.58 100

1.9 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat

6,000,000 6,000,000 100.00 100

1.10 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan luar daerah dlm rangka koordinasi dan konsultasi

94,480,016 91,084,416 96.41 100

1.11 Penyusunan dokumen perencanaan

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD

10,000,000 10,000,000 100.00 100

1.12 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

Tertatanya administrasi kepegawaian

13,913,722 13,913,000 99.99 100


1 2 3 4 5 6 7

1.13 Penyediaan administrasi keuangan

Tersedianya dana pembayaran jasa pejabat pengelola keuangan dan PTT

676,650,000 672,875,000 99.44 100

2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur memadai

2.1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

47,090,000 47,090,000 100.00 100

2.2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

8,200,000 8,200,000 100.00 100

2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

- - - 100

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

103,179,000 103,162,400 99.98 100

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya sistem pelaporaa capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun

4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas

3,500,000 3,500,000 100.00 100

4.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

9,625,000 9,625,000 100.00 100

4.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

7,475,000 7,475,000 100.00 100

4.4 Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4,000,000 3,999,900 100.00 100


5 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan sumberdaya pertanian dan pertambangan

5.1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Terlaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis

10,675,000 10,375,000 97.19 100

5.2 Pengembangan agribisnis hortikultura

Terlaksananya pengembangan agribisinis hortikultura

66,309,000 65,841,000 99.29 100

6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Terpenuhinya ketersediaan pangan masyarakat

6.1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Terlaksananya kegiatan pertemuan UP3HP dan penyediaan sarana usaha pengolahan hasil

79,078,011 78,624,511 99.43 100

6.2 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan

900,000,000 874,872,000 97.21 100

6.3 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

21,720,000 21,720,000 100.00 100

6.4 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

52,980,000 52,980,000 100.00 100

6.5 Pengelolaan lahan dan air

Terlaksananya pengadaan prasarana dasar jaringan irigasi tingkat usaha tani

3,622,977,000 3,461,825,260 95.55 100

6.6 SL-PHT bagi petugas dan petani

Terlaksananya SL-PHT bagi petugas dan petani

39,150,000 38,550,000 98.47 100


6.7 Pengendalian/pengawasan pupuk dan pestisida

Terlaksananya transformasi informasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian

63,350,000 59,286,364 93.59 100

6.8 Penyusunan Data Statistik Pertanian

Terlaksananya penyusunan data pertanian bulanan. Triwulan dan tahunan

14,488,000 14,488,000 100.00 100

7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebun an

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian

7.1 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah

154,512,500 153,962,500 99.64 100

7.2 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat

Terlaksananya pemantauan harga pasar produk pertanian

5,040,000 5,040,000 100.00 100

7.3 Pelatihan dan pengembangan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan

Teraksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian

31,225,000 31,225,000 100.00 100

7.4 Temu Usaha Agribisnis

Terlaksananya temu usaha agribisnis bagi petani dan pelaku usaha

13,405,511 13,405,511 100.00 70

8 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun an Tepat Guna

Terserapnya penerapan tehnologi pertanian/ perkebunan

8.1 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Tercapainya penyerapan tehnologi pengolahann lahan pertanian/perkebunan dgn baik dan sempurna

136,700,000 136,135,000 99.59


8.2 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan operasional penggunaan alsintan

36,000,000 29,600,000 82.22 100

9 Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

Terkendalinya penyakit hewan dan bahan asal hewan

Pendataan Masalah Peternakan

Terlaksanya pendataan masalah peternakan

13,550,000 13,550,000 100.00 100

9.1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Terlaksananya pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak

36,244,700 31,753,084 87.61 100

9.2 Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

23,350,000 17,383,000 74.45 100

9.3 Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Terlaksananya pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan

170,800,000 169,339,800 99.15 100

9.4 Revitalisasi Higiene Sanitasi Lingkungan Usaha Peternakan

Terciptanya higienitas lingkungan usaha peternakan

- - - -

10 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya produksi hasil peternakan

10.1 Pembibitan dan Perawatan Ternak

Terlaksananya pembibitan dan perwatan ternak

46,250,000 37,350,000 80.76

10.2 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Terdistribusinya bibit ternak kepada masyarakat

35,000,000 35,000,000 100.00 100

10.3 Pengembangan Pakan Ternak

Terlaksananya pengembangan pakan ternak

18,195,000 18,020,000 99.04 100


Pengembangan Taman Pembibitan Ternak

Terlaksananya pengembangan taman pembibitan ternak

69,750,000 69,750,000 100.00 100

11 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

11.1 Pembangunan Pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat

Terlaksananya pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil peternakan masyarakat

1,147,588,000 1,143,008,000 99.60

1 2 3 4 5 7

11.2 Revitalisasi Pelayanan Rumah Potong dan Pasar hewan

Meningkatnya pelayanan rumah potong hewan dan pasar hewan

1,190,155,000 1,178,837,250 99.05 100

B. URUSAN PERIKANAN

1 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

1.1 Pengawasan Keamanan laut

Terlaksananya Pengawasan Laut Teritorial Kota Mataram

6,954,900 5,854,900 84.18

1.2 Penyediaan sarana Pengawasan

Terlaksanaya pengawasan yang optmal

1.3 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan

Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan

2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Berkembangnya usaha budidaya perikanan

2.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

1,610,000,200 1,500,898,900 93.22


2.2 Pengembangan Budidaya ikan air tawar

Meningkatnya Mutu Para Petani Ikan

27,750,000 27,750,000 100.00 80

2.3 Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan SDM Perikanan

3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tersedianya produksi perikanan

3.1 Pengadaan Prasarana Alat tangkap dan pengolahan Ikan

Meningkatnya hasil penangkapan ikan dan pengolahan ikan

766,638,000 761,761,900 99.36

4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan masyarakat

4.1 Lomba Gemar Makan Ikan

Termotifasinya Masyarakat Untuk Mengkonsumsi Ikan

124,845,000 124,795,000 99.96

Partisipasi Dalam Indonesia Fihseries Expo

Terlaksananya partisipasi dalam Indonesia Fihseries Expo

30,833,100 30,833,100 100.00 100

4.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan Yang Memadai

455,120,000 453,200,000 99.58 100

5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan

Terlaksananya penyuluhan perikanan

5.1 Penyediaan Sarana Penyuluhan Perikanan

Lancarnya proses penyuluhan melalui penyediaan fasilitas penyuluhan

137,997,000 130,630,000 94.66 100

12,369,431,614

11,994,168,631

96.97

100


Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pencapaian kinerja dari

masing-masing program kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Mataram

secara keseluruhan pencapaian realisasi keuangannya sebesar 96,97 %

dengan pencapaian realisasi fisik sebesar 100%.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan OPD

Dinas Pertanian Kota Mataram sebagai salah satu OPD teknis di

Pemerintah Kota Mataram mempunyai peranan yang sangat strategis

dalam rangka mendukung program pembangunan secara nasional

khususnya di bidang pertanian. Oleh karena itu analisis terhadap

kinerja pelayanan yang telah dan akan dilakukan menjadi sangat penting

guna mendapatkan gambaran terhadap target kinerja pelayanan OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan

pembangunan bidang pertanian adalah :

1. Alih fungsi lahan yang semakin tinggi setiap tahunnya yang

berdampak pada luas lahan pertanian dan perikanan budidaya yang

semakin berkurang.

2. Ketersediaan saprodi pertanian seperti benih, pupuk dan obat-obatan

yang terbatas beberapa tahun belakangan ini.

3. Pengembangan kawasan berdasarkan daerah yang dicanangkan oleh

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, dimana di Kota Mataram

termasuk dalam pengembangan kawasan metro yang difokuskan

pada pengembangan tanaman hortikultura.

4. Berkembangnya penyakit hewan yang berbahaya terhadap manusia

dan menjadi permasalahan nasional seperti penyakit flu burung, flu

babi dan rabies.

5. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) pertanian baik petani

maupun penyuluh dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.


6. Kurangnya modal usaha petani dalam mengaplikasikan inovasi usaha

disebabkan oleh terbatasnya pihak perbankan/lembaga keuangan

dalam memberikan bantuan modal/kredit.

7. Mulai turunnya minat masyarakat berusaha/bekerja di bidang

pertanian

Dalam upaya menangkap peluang dan menyelesaikan isu yang

berkembang di masyarakat tersebut, Dinas Pertanian Kota Mataram

dihadapkan kepada berbagai kendala dan masalah mendesak yang

memerlukan solusi tepat secara komprehensif dan terintegrasi. Beberapa

masalah mendesak yang memerlukan perhatian dan penanganan yang

bersifat segera antara lain :

1. Tingkat kemiskinan tinggi dan kualitas SDM petani relatif masih

rendah

2. Terbatasnya sarana dan prasarana baik utama maupun penunjang

di bidang pertanian dan peternakan dimana masih ada masyarakat

petani yang masih menggunakan tenaga hewan dan manusia dalam

proses produksi (on farm).

3. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan lahan

pekarangan sebagai cara alternatif pemenuhan kebutuhan pangan

dan juga untuk meningkatkan pendapatan dan kejahteraan

masyarakat untuk menyikapi luas lahan pertanian yang semakin

berkurang.

4. Rendahnya populasi dan kualitas ternak yang disebabkan karena

beberapa hal utama yaitu pola pemeliharaan yang tradisional,

penanganan dan pencegahan kesehatan ternak, mutu genetik yang

masih rendah, pemanfaatan potensi ternak yang belum optimal

serta adanya kematian ternak akibat penyakit hewan serta kualitas

dan kuantitas SDM yang terbatas.

5. Kurangnya data dan informasi potensi sumberdaya pertanian dan

peternakan terutama menyangkut informasi tentang besarnya

potensi sumberdaya.

6. Rendahnya investasi dalam bidang pertanian dan peternakan dan

belum berjalannya pola kemitraan antara pengusaha dengan petani.


7. Sistem penyuluhan yang belum berjalan secara optimal yang

berimbas pada SDM petani.

8. Tingginya alih fugsi lahan yang terjadi di Kota Mataram karena

belum adanya RTRW yang jelas mengenai peruntukan suatu lahan.

2.4. Review terdahap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD usulan program/kegiatan yang

direncanakan terdiri dari dari 16 program dan 54 kegiatan dengan total

rencana anggaran sebesar Rp. 11.215.922.500,- dan setelah melalui

proses analisis kebutuhan Tim Pembahas Anggaran Daerah (TPAD),

jumlah anggaran yang akhirnya dapat terakomodir dalam DPA OPD

Dinas Pertanian Kota Mataram tahun 2017 adalah sebesar Rp.

5.293.803.610,- dengan 12 program dan 64 kegiatan.

Analisis kebutuhan dilakukan dengan maksud untuk lebih

memantapkan program/kegiatan yang direncanakan OPD disesuaikan

dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah sehingga

diharapkan adanya efisiensi dan efektivitas anggaran.

Dilihat dari rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan,

terdapat beberapa program kegiatan baru yang sebelumnya tidak

terdapat pada rancangan awal RKPD, hal ini terjadi oleh karena adanya

tambahan usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan

antara lain kelompok masyarakat, selain itu juga karena adanya

penyesuaian beberapa program/kegiatan dalam rangka efektivitas

pelaksanaannya.

Untuk lebih jelasnya perbandingan rancangan awal RKPD dan

hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2 berikut :


Halaman table 2


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang direncanakan dilakukan

melalui tahapan proses yang melibatkan para pemangku kepentingan

baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinngi

maupun SKPD-SKPD. Proses tersebut dimulai dari kegiatan Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) mulai dari tingkat

kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Selanjutnya hasil dari MPBM

tersebut yang dibawa sebagai bahan usulan ke tingkat Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi guna

mensinkronisasikan usulan program/kegiatan yang telah disusun di

tingkat kota.

Disamping itu usulan program dan kegiatan tersebut juga

memperhatikan isu-isu penting dalam rangka penyelengaraan tugas

pokok dan fungsi SKPD, sehingga ke depan diharapkan isu-isu tersebut

dapat tertangani dengan baik.

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepetingan

tahun 2018 lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut :


Halaman Tabel 3


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM GAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Pertanian merupakan bagian integral dari

Pembangunan Nasional, karenanya Visi dan Misi Pembangunan

Pertanian Kota Mataram dirumuskan dalam kerangka pencapaian Visi

dan Misi Pembangunan Pertanian secara nasional. Visi dan Misi Dinas

Pertanian Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Visi : Prima dalam pelayanan, mendorong terwujudnya pertanian yang

tangguh, maju, efisien dan ramah lingkungan dalam rangka

mendukung kedaulatan/ketahanan pangan serta meningkatnya

kesejahteraan petani.

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan/ketahanan pangan daerah.

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahterann masyarakat/petani.

3. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

4. Mempertahankan konservasi lahan pertanian.

5. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan manusia dalam

rangka mewujudkan pertanian yang berwawasan agribisnis.

6. Menyelenggarakan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha yang produktif.

7. Peningkatan atau penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah

(PAD)

Dinas Pertanian Kota Mataram dibentuk melalui Peraturan Daerah

Kota Mataram Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota

Mataram Kota Mataram, dimana Dinas merupakan unsur pelaksana

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas

Pertanian dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan


Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas

Pertanian Kota Mataram menyelenggrakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tu gas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut serta agar

tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, maka dalam menyusun suatu

kegiatan didasarkan pada Peraturan Walikota Mataram Nomor 55 Tahun

2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota

Mataram sebagai berikut :

DINAS PERTANIAN dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

1). Sekretariat

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2). Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Seksi Produksi Tanaman Pangan

b. Seksi Produksi Holtikultura

c. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

3). Bidang Peternakan

a. Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan

b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

c. Seksi Pakan Ternak


4). Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air

b. Seksi Sarana Produksi Pertanian

c. Seksi Pembiayaan, Pengolahan dan Pemasaran

5). Bidang Penyuluhan

a. Seksi Kelembagaan

b. Seksi Ketenagaan

c. Seksi Penyelenggaraan

6). Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)

a. UPTD Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan

b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

7). Kelompok Jabatan Fungsional


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA MATARAM

= Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

Sub Bagian

Perencanaan

Sub Bagian

Keuangan

Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

BIDANG PETERNAKAN

Seksi Pembibitan dan

Budidaya Peternakan

Seksi Kesehatan Hewan dan

Kesmavet

Seksi Pakan Ternak

Seksi Pembiayaan,

Pengolahan dan Pemasaran

BIDANG

PENYULUHAN

Seksi Kelembagaan

Seksi Ketenagaan

Seksi Penyelenggaraan

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

PERTANIAN

Seksi Sarana Produksi dan

Teknologi

Seksi Pengelolaan Lahan

dan Air

UPTD

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

Seksi Produksi Tanaman

Pangan

Seksi Produksi Holtikultura

Seksi Perbenihan dan

Perlindungan Tanaman

i.

Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,

merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang pertanian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas

mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan

program kerja Dinas;

b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian

berpedoman pada ketentuan peraturan

perundangundangan;

c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;

d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta bimbingan dibidang pertanian;

e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

pelaksanaan tugas Dinas dengan Perangkat Daerah dan

instansi terkait.

f. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi

Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat

dan/atau swasta;

g. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta

rekomendasi teknis dibidang pertanian;

h. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup

Dinas;

i. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;

j. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap

UPTD;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pertanian;

l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

i.

(1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan

organisasi dalam lingkungan Dinas. (2) Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan

Program Kerja Dinas;

c. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran,

keuangan dan perlengkapan dan ketatausahaan Dinas yang

meliputi urusan perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi,

ganti rugi, tindak lanjut LHP, perlengkapan, rumah tangga,

kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan

masyarakat;

d. pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh

Unit Kerja lingkup Dinas;

e. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana

administrasi umum;

f. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal

dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup

Dinas;

g. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis

penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan,

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

h. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas

Dinas;

i. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem

informasi manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku;

j. pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat

Daerah dan/ atau Instansi terkait;

i.

k. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian

dan perlengkapan;

l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas kesekretariatan;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan

(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan

pelaksanaan dan mempersiapkan: a. penyusunan perencanaan

dan program kerja tahunan Dinas; b. penyusunan bahan

kebijakan teknis perencanaan; c. menyusun

pertanggungjawaban, urusan perencanaan Dinas; dan d.

pembinaan administrasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan di lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian

Perencanaan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang

perencanaan;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra)

dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja

lingkup Dinas;

c. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) lingkup Dinas;

d. penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan

perundangundangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur

Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;

f. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang

perencanaan lingkup Dinas;

g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

h. pelaksanaan penerapan dan pengembangan sistem

informasi manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku;

i.

i. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan dan program kerja tahunan Dinas;

j. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan;

k. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;

l. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan

Dinas.penyiapan bahan penyusunan rencana program

dinas;

Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan

pelaksanaan dan mempersiapkan: a. penyusunan bahan

kebijakan teknis pengelolaan administrasi keuangan rutin,

urusan pembukuan; b. menyusun pertanggungjawaban,

urusan perbendaharaan anggaran belanja Dinas; dan c.

pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi

pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan

Program Kerja lingkup Dinas rencana dan program kerja;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang

keuangan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang

keuangan lingkup Dinas;

d. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

keuangan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

e. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan keuangan

dan program kerja tahunan Dinas;

f. menyiapkan bahan kebijakan teknis keuangan;

g. pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan

pembukuan;

h. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan

anggaran belanja Dinas;

i. pembinaan administrasi keuangan pembangunan di

lingkungan Dinas;

j. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan

Dinas.

i.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok

mengendalikan pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan,

rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi

umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program

Kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan

administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan

perlengkapan;

c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi

penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga,

protokol dan perlengkapan;

d. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian

dan kebutuhan perlengkapan;

e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan

pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai

peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi

kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan

perundangundangan;

g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan

PNS lingkup Dinas;

h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan

Barang;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Sub Bagian;

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan


Bidang Pertanian

(1) Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh

kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang tanaman pangan

i.

dan hortikultura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang

Pertanian mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan

kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

b. penyusunan perencanaan tanaman pangan dan

hortikultura;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tanaman

pangan, produksi hortikultura, perbenihan dan

perlindungan tanaman;

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman

pangan, produksi hortikultura, perbenihan dan


e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

dan kriteria penyelenggaraan di bidang tanaman pangan,

produksi hortikultura, perbenihan dan perlindungan

tanaman;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

di bidang tanaman pangan, produksi hortikultura,

perbenihan dan perlindungan tanaman;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi

padi dan palawija, produksi hortikultura dan tanaman hias

dan perlindungan tanaman;

h. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)

dan Program Kerja Seksi dibawahnya;

i. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan

Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka

keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai

dengan bidang tugasnya;

j. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa

data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan

penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan

program/kegiatan;

i.

l. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap

permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;

m. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan

bidang tugasnya berdasarkan peraturan

perundangundangan;

n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Bidang;

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan


Seksi Produksi Tanaman Pangan

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang

dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian

pelaksanaan seluruh kegiatan produksi tanaman pangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi

Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja

sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan perencanaa

b. kegiatan budidaya tanaman pangan;

c. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi

terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi

pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data

sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan

penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;

e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,

norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan

lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya


g. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai

dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

i.

h. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai


perundang-undangan;

i. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap

permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada

atasan;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas Seksi;

k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Produksi Hortikultura

(1) Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang

dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan

perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian

pelaksanaan seluruh kegiatan produksi holtikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi

Produksi Hortikultura dan Tanaman Hias mempunyai fungsi:




b. kegiatan produksi holtikultura;











perundang-undangan;




i.



perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman

(1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu

kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan

penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan

pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perbenihan

dan perlindungan tanaman.


Perbenihan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:



sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan perencanaan kegiatan perbenihan dan












perundang-undangan;

i.






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





Bidang Peternakan

(1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang peternakan

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;


Peternakan mempunyai fungsi:



b. Penyusunan perencanaan di bidang peternakan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi

peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner dan pakan ternak;

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi




dan kriteria penyelenggaraan di bidang produksi



i.


di bidang produksi peternakan, kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner dan pakan ternak;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi
















program/kegiatan;





perundangundangan;





Seksi Pembibitan dan Budidaya Peternakan

(1) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang. yang mempunyai tugas pokok membantu



pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pembibitan

dan budidaya peternakan;

i.


Produksi Peternakan mempunyai fungsi:




b. kegiatan pembibitan dan budidaya peternakan;











perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok

membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan

i.

mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan,

pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh

kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat

veteriner.


Kesehatan Hewan dan Kesmavet mempunyai fungsi:




b. pelaksanaan perencanaan kegiatan kesehatan hewan dan

kesehatan masyarakat veteriner;











perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





i.

Seksi Pakan Ternak

(1) Seksi Pakan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang Peternakan, yang mempunyai tugas pokok




kegiatan pakan ternak.


Pakan Ternak mempunyai fungsi:




b. pelaksanaan perencanaan kegiatan pakan ternak;











perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undang;



atasan;



i.


atasan sesuai dengan bidang tugasnyapenyiapan bahan

pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

serta bimbingan teknis di bidang pakan ternak;

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

(1) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan

seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang sarana

dan prasarana pertanian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.


Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan penetapan program kerja dan penetapan


b. Penyusunan perencanaan sarana dan prasarana pertanian;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengelolaan lahan dan air, sarana produksi pertanian,

pengolahan hasil, pengembangan usaha dan pemasaran;

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan lahan dan air, sarana produksi pertanian

pengolahan hasil, pengembangan usaha dan pemasaran;


dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan lahan

dan air, sarana produksi pertanian dan pengolahan hasil,

pengembangan usaha dan pemasaran;


di bidang pengelolaan lahan dan air, sarana produksi

pertanian dan pengolahan hasil, pengembangan usaha dan

pemasaran;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan

lahan dan air, sarana produksi pertanian pengolahan hasil,

pengembangan usaha dan pemasaran;






i.









program/kegiatan;





perundangundangan;





Seksi Pengelolaan Lahan dan Air

(1) Seksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu



pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan

lahan dan air.


Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen



b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai


perundang-undangan;

d. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi


i.



e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data



f. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman,



perundang-undangan;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian



h. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sesuai


perundang-undangan;

i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai


perundang-undangan;

j. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap


atasan;

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan


l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh


Seksi Sarana Produksi Pertanian

(1) Seksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu



pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan sarana

produksi pertanian.


Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:




i.

b. pelaksanaan kegiatan sarana produksi pertanian;



perundang-undangan;











perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





Seksi Pembiayaan, Pengolahan dan Pemasaran

(1) Seksi Pembiayaan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok


i.



kegiatan pembiayaan, pengolahan dan pemasaran.


Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai fungsi:




b. pelaksanaan kegiatan pembiayaan, pengolahan dan

pemasaran;



perundang-undangan;











perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;



i.



Bidang Penyuluhan

(1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan..

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum

dalam ayat (1), Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:



b. Penyusunan perencanaan di bidang penyuluhan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang



dan kriteria penyelenggaraan di bidang kelembagaan,

ketenagaan dan penyelenggaraan;


di bidang kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang















program/kegiatan;

i.





perundangundangan;




sesuai dengan bidang tugasnya..

Seksi Kelembagaan

(1) Seksi Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala

bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan


pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan kelembagaan.


dalam ayat (1), Kepala Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen



b. pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan;



perundang-undangan;











perundang-undangan;

i.






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





Seksi Ketenagaan

(1) Seksi Seksi Ketenagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi


Kepala Bidang Penyuluhan, yang mempunyai tugas pokok




kegiatan ketenagaan.


dalam ayat (1), Kepala Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi:




b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagaan;



perundang-undangan;





i.







perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;




atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Penyelenggaraan

(1) Seksi Seksi Penyelenggaraan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Bidang Penyuluhan, yang mempunyai tugas

pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan



kegiatan penyelenggaraan.


dalam ayat (1), Kepala Seksi Penyelenggaraan mempunyai

fungsi:




b. pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan;

i.



perundang-undangan;











perundang-undangan;






perundang-undangan;



perundang-undangan;



atasan;





3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Ada dua hal penting yang perlu menjadi acuan pembangunan

pertanian yaitu :

1. Mengembangkan perekonomian daerah yang berorientasi pada

pengembangan tehnologi dengan membangun keunggulan

i.

kompetitif produk-produk unggulan daerah sumberdaya alam

dan sumberdaya manusia yang dimiliki.

2. Mengembangkan sistim pertanian perkotaan dengan

mempertahankan potensi lahan yang sempit dalam rangka

menjamin tersedianya bahan pangan dan peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat/petani.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan pertanian tersebut

diatas, maka tujuan pembangunan pertanian Kota Mataram periode

5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatkan pelayanan secara optimal kepada masyarakat

khususnya petani/peternak.

2. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, para staf

agar lebih profesional.

3. Meningkatkan kemampuan kelompoktani dan kelembagaan

pertanian sebagai pusat belajar dan berusaha.

4. Mengembangkan penerapan tehnologi dalam kegiatan pertanian.

5. Meningkatkan pendapatan dan tarap hidup masyarakat melalui

usaha agribis.

6. Meningkatkan pemanfaatan fungsi lahan dengan pengembangan

komoditas unggulan.

7. Tersedianya komoditas pertanian bagi penyediaan pangan dan

pemenuhan gizi.

8. Tersedianya bahan baku industri pengolahan hasil.

9. Meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan antar pulau.

10. Tersedianya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi atau

kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan

agribisnis.

11. Terciptanya pertanian ramah lingkungan yang berwawasan

agribisnis.

12. Meningkatkan pola usahatani produktif dengan teknologi lokal

spesifik.

13. Terciptanya keamanan dan kenyamanan kerja.

14. Meningkatkan produktivitas kerja.

15. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menggali

sumber-sumber PAD baru.

Tujuan Pembangunan pertanian tersebut akan dicapai melalui

sasaran, yaitu :

i.

1. Meningkatnya pelayanan secara optimal kepada masyarakat

khususnya petani/peternak.

2. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan, para staf

agar lebih profesional.

3. Meningkatnya kemampuan kelompoktani dan kelembagaan

pertanian lainnya sebagai pusat belajar dan berusaha.

4. Meningkatnya pendapatan dan tarap hidup melalui agibisnis.

5. Meningkatnya pemanfaatan fungsi lahan dengan pengembangan

komoditas unggulan.

6. Tersedianya komoditas pertanian bagi penyediaan pangan dan

pemenuhan gizi.

7. Tersedianya bahan baku industri pengolahan hasil.

8. Meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan antar pulau.

9. Tersedianya lapangan kerja dengan produktivitas tinggi atau

kesempatan berusaha yang efisien melalui pengembangan

agribisnis.

10. Terciptanya pertanian ramah lingkungan yang berwawasan

agribisnis.

11. Meningkatnya pola usahatani produktif dengan teknologi lokal

spesifik.

12. Terjaganya keamanan dan kenyamanan kerja.

13. Meningkatnya produktivitas kerja.

14. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dan investasi swasta

dalam pengembangan agribisnis dan memajukan prekonomian di

pedesaan.

15. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor

pertanian.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Indikator Kinerja Utama

Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu dan

mempertimbangkan berbagai hal antara lain bagaimana

mendukung pencapaian visi dan misi Walikota, pendayagunaan

potensi ekonomi daerah serta pemberdayaan ekonomi rakyat

dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota Mataram

yaitu:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama

i.

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan

1 2 3 4

A. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air

Sarana komunikasi, sumberdaya listri dan air yang tersedia

Sumber dana : APBD II

2. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional yang tersedia


3. Tersedianya alat tulis kantor ATK yang tersedia


1 2 3 4

4.

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan (karcis, nota dinas)dan fotocopy yang tersedia


5. Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor

Komponen instalasi listrik yang tersedia


6.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia


7. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

Bahan bacaaan surat kabar dan majalah yang tersedia


8. Tersedianya makanan dan minuman rapat

Makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat yang tersedia


9. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Perjalanan luar daerah dlm rangka koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan


10. Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang dilaksanakan


11. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian

Administrasi kepegawaian yang dikelola


12. Tersedianya administrasi keuangan di lingkup dinas

Dana pembayaran jasa pejabat pengelola keuangan dan PTT yang tersedia


II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

Pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan


i.

2. Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan


3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan


4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang dilaksanakan


5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor yang dilaksanakan


1 2 3 4

III.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas yang dilaksanakan


2.

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran yang dilaksanakan


3. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan


4. Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaksanakan


IV.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Terlaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis

Pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis yang dilaksanakan


2. Terlaksananya pengembangan agribisinis hortikultura

Pengembangan agribisinis hortikultura yang dilaksanakan

Sumber dana : APBD II dan TP

3. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok tani

Pembinaan dan pendampingan kelompok tani yang dilaksanakan


4. Terlaksananya pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin

Pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin yang dilaksanakan


V.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)

1 Terlaksananya pertemuan UP3HP dan penyediaan sarana usaha pengolahan hasil

Pertemuan UP3HP dan penyediaan sarana usaha pengolahan hasil yang dilaksanakan


2. Tersedianya benih unggul yang bermutu

Benih unggul bermutu yang tersedia

Sumber dana : APBD II dan DAK

i.

3. Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

Peningkatan produksi padi dan palawija melalui intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dilaksanakan


1 2 3 4

4. Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian yang dicapai

Sumber dana : APBD II dan TP

5. Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana jaringan irigasi tingkat usaha tani

Prasarana dasar jaringan irigasi tingkat usaha tani yang dikelola dan dimanfaatkan


6. Terlaksananya pengendalian OPT pangan dan hortikultura

Pengendalian OPT pangan dan hortilkultura yang optimal


7. Terlaksananya SL-PHT bagi petugas dan petani

Kegiatan SL-PHT bagi petugas dan petani yang dilaksanakan


8. Terlaksananya pengendalian/pengawasan pupuk dan pestisida

Pengendalian/pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan


9. Terlaksananya alih transformasi informasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian

Transformasi informasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian yang dilaksanakan


10. Terlaksananya pelatihan statistik pertanian (SP)

Pelatihan statistik pertanian (SP) yang dilaksanakan


11. Terlaksananya pengembangan pertanian organik

Pertanian organik yang dikembangkan


12. Terlaksananya penyusunan data statistik pertanian

Penyusunan data statistik pertanian yang dilaksanakan


13. Terlaksananya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan kelompok tani

Perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan kelompok tani yang diberdayakan


VI.


1 Terlaksananya pameran produk hasil pertanian ( Expo)

Produksi hasil-hasil pertanian yang dipromosikan


2. Terlaksananya pemantauan harga pasar produk pertanian

Harga pasar produk pertanian yang dipantau


3. Teraksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian dan ASPARTAN

Pelatihan pengolahan hasil pertanian dan ASPARTAN yang dilaksanakan


4. Terlaksananya temu usaha agribisnis bagi petani dan pelaku usaha

Temu usaha agribisnis bagi petani dan pelaku usaha yang dilaksanakan


5. Terlaksananya Mataram Agriculture Expo

Mataram Agriculture Expo yang dilaksanakan


1 2 3 4

i.

VII.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang diadakan


2. Terlaksananya bimbingan operasional penggunaan alsintan

Bimbingan operasional penggunaan alsintan yang dilaksanakan


VIII.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1. Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang meningkat


2. Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan yang dilaksanakan


IX.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1

Terlaksananya pendataan masalah ternak

Pendataan masalah ternak yang dilaksanakan


2. Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak yang dilaksanakan


3. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

Kesehatan masyarakat veteriner yang dibina dan diawasi


4. Terlaksananya pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan

Pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan yang dilaksanakan


5. Terlaksananya Revitalisasi Higiene Sanitasi di lingkungan usaha peternakan

Revitalisasi higiene sanitasi lingkungan usaha peternakan yang dilaksanakan


X.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1 Terlaksananya pembangunan sarana pembibitan ternak

Pembangunan sarana pembibitan ternak yang dilaksanakan


1 2 3 4

2. Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat yang dilaksanakan


3. Terlaksananya pembinaan kepada kelompok tani ternak

Pembinaan kepada kelompok tani ternak yang dilaksanakan


4. Terlaksananya pengembangan pakan ternak

Pakan ternak yang dikembangkan Sumber dana : APBD II

5. Pengembangan Taman Pembibitan Ternak

Pengembangan taman pembibitan ternak yang dilaksanakan


i.

XI.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 Tesedianya pusat penampungan produksi hasil petenakan

Penampungan produksi hasil peternakan masyarakat yang dibangun


2. Terlaksananya penyuluhan distribusi pemasaran ternak

Penyuluhan distribusi pemasaran ternak yang dilaksanakan


3. Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak yang memadai

Sarana dan prasarana pembibitan ternak yang terpelihara


4 Terlaksananya revitalisasi pelayanan rumah potong dan pasar hewan

Pelayanan rumah potong dan pasar hewan yang direvitalisasi


XII.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

1 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Sarana dan prasarana teknologi pertanian yang diadakan


XIII.

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1 Terlaksananya pelatihan penerapan tehnologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam

Pelatihan penerapan tehnologi

pertanian/ perkebunan modern

bercocok tanam yang dilaksanakan


2. Terlaksananya transformasi dan penerapan tehnologi tepat guna

Transformasi dan penerapan

tehnologi tepat guna yang

dilaksanakan


\

2. Rencana Kinerja Tahun 2018

Untuk mendukung misi pembangunan daerah yang

bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan

secara efektif dan efisien, disusun rencana Kinerja Tahun 2018

sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

A. URUSAN PILIHAN PERTANIAN

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

i.

1 Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air

Sarana komunikasi, sumberdaya listri dan air yang tersedia

90%

2. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

85%

3. Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional yang tersedia

100%

4. Tersedianya alat tulis kantor ATK yang tersedia 100%

5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan (karcis, nota dinas)dan fotocopy yang tersedia

100%

6. Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor

Komponen instalasi listrik yang tersedia

90%

7. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

100%

8. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan

Bahan bacaaan surat kabar dan majalah yang tersedia

100%

9. Tersedianya makanan dan minuman rapat

Makanan dan minuman untuk tamu dan kegiatan rapat yang tersedia

90%

10. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Perjalanan luar daerah dlm rangka koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

100%

1 2 3 4

11.

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD yang dilaksanakan

100%

12. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian

Administrasi kepegawaian yang dikelola

100%

13. Tersedianya administrasi keuangan di lingkup dinas

Dana pembayaran jasa pejabat pengelola keuangan dan PTT yang tersedia

100%

II.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan

100%

2. Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

Pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

100%

3. Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan

100%

4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilaksanakan

100%

i.

5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas yang dilaksanakan

85%

III.

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas yang dilaksanakan

100%

2. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan laporan keuangan semesteran yang dilaksanakan

100%

3. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang dilaksanakan

100%

4. Terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaksanakan

100%

1 2 3 4

IV.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Terlaksananya pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis

Pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis yang dilaksanakan

80%

2. Terlaksananya pengembangan agribisinis hortikultura

Pengembangan agribisinis hortikultura yang dilaksanakan

100%

3. Terlaksananya pembinaan dan pendampingan kelompok tani

Pembinaan dan pendampingan kelompok tani yang dilaksanakan

100%

4. Terlaksananya pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin

Pemberdayaan dan pendampingan keluarga tani miskin/Gakin yang dilaksanakan

100%

V.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)

1 Terlaksananya pertemuan UP3HP dan penyediaan sarana usaha pengolahan hasil

Pertemuan UP3HP dan penyediaan sarana usaha pengolahan hasil yang dilaksanakan

100%

2. Tersedianya benih unggul yang bermutu

Benih unggul bermutu yang tersedia

100%

3. Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija

Peningkatan produksi padi dan palawija melalui intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dilaksanakan

95%

4. Tercapainya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian yang dicapai

80%

i.

5. Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana jaringan irigasi tingkat usaha tani

Prasarana dasar jaringan irigasi tingkat usaha tani yang dikelola dan dimanfaatkan

95%

6. Terlaksananya pengendalian OPT pangan dan hortikultura

Pengendalian OPT pangan dan hortilkultura yang optimal

90%

7. Terlaksananya SL-PHT bagi petugas dan petani

Kegiatan SL-PHT bagi petugas dan petani yang dilaksanakan

80%

8. Terlaksananya pengendalian/pengawasan pupuk dan pestisida

Pengendalian/pengawasan pupuk dan pestisida yang dilaksanakan

90%

1 2 3 4

9.

Terlaksananya alih transformasi informasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian

Transformasi informasi dan teknologi pengolahan hasil pertanian yang dilaksanakan

95%

10. Terlaksananya pelatihan statistik pertanian (SP)

Pelatihan statistik pertanian (SP) yang dilaksanakan

100%

11. Terlaksananya pengembangan pertanian organik

Pertanian organik yang dikembangkan

100%

12. Terlaksananya penyusunan data statistik pertanian

Penyusunan data statistik pertanian yang dilaksanakan

100%

13. Terlaksananya pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan kelompok tani

Perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan kelompok tani yang diberdayakan

90%

VI.


1

Terlaksananya pameran produk hasil pertanian ( Expo)

Produksi hasil-hasil pertanian yang dipromosikan

90%

2. Terlaksananya pemantauan harga pasar produk pertanian

Harga pasar produk pertanian yang dipantau

90%

3. Teraksananya pelatihan pengolahan hasil pertanian dan ASPARTAN

Pelatihan pengolahan hasil pertanian dan ASPARTAN yang dilaksanakan

90%

4. Terlaksananya temu usaha agribisnis bagi petani dan pelaku usaha

Temu usaha agribisnis bagi petani dan pelaku usaha yang dilaksanakan

100%

5. Terlaksananya Mataram Agriculture Expo

Mataram Agriculture Expo yang dilaksanakan

95%

VII.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna yang diadakan

95%

2. Terlaksananya bimbingan operasional penggunaan alsintan

Bimbingan operasional penggunaan alsintan yang dilaksanakan

100%

i.

VIII.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1 2 3 4

1.

Terlaksananya peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yang meningkat

100%

2. Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan yang dilaksanakan

100%

IX.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Terlaksananya pendataan masalah ternak

Pendataan masalah ternak yang dilaksanakan

95%

2. Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak yang dilaksanakan

90%

3. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner

Kesehatan masyarakat veteriner yang dibina dan diawasi

100%

4. Terlaksananya pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan

Pelayanan di Pusat Kesehatan Hewan yang dilaksanakan

100%

5. Terlaksananya Revitalisasi Higiene Sanitasi di lingkungan usaha peternakan

Revitalisasi higiene sanitasi lingkungan usaha peternakan yang dilaksanakan

100%

X.

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1

Terlaksananya pembangunan sarana pembibitan ternak

Pembangunan sarana pembibitan ternak yang dilaksanakan

100%

2. Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat yang dilaksanakan

100%

3. Terlaksananya pembinaan kepada kelompok tani ternak

Pembinaan kepada kelompok tani ternak yang dilaksanakan

100%

4. Terlaksananya pengembangan pakan ternak

Pakan ternak yang dikembangkan 100%

5. Pengembangan Taman Pembibitan Ternak

Pengembangan taman pembibitan ternak yang dilaksanakan

90%

XI.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

1 Tesedianya pusat penampungan produksi hasil petenakan

Penampungan produksi hasil peternakan masyarakat yang dibangun

100%

1 2 3 4

2. Terlaksananya penyuluhan distribusi pemasaran ternak

Penyuluhan distribusi pemasaran ternak yang dilaksanakan

100%

i.

3. Tersedianya sarana dan prasarana pembibitan ternak yang memadai

Sarana dan prasarana pembibitan ternak yang terpelihara

80%

4 Terlaksananya revitalisasi pelayanan rumah potong dan pasar hewan

Pelayanan rumah potong dan pasar hewan yang direvitalisasi

90%

XII.

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

1

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Sarana dan prasarana teknologi pertanian yang diadakan

1 00%

XIII.

Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Pertanian/ Perkebunan Lapangan

1 Terlaksananya pelatihan penerapan tehnologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam

Pelatihan penerapan tehnologi

pertanian/ perkebunan modern

bercocok tanam yang

dilaksanakan

100%

2. Terlaksananya transformasi dan penerapan tehnologi tepat guna

Transformasi dan penerapan

tehnologi tepat guna yang

dilaksanakan

100%

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Pertanian Kota Mataram akan

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik. Rencana Kerja ini adalah

upaya untuk memberikan gambaran tentang program dan

kegiatan Dinas Pertanian Kota Mataram yang akan dilaksanakan

i.

pada Tahun 2018 sebagai iplementasi dari tugas pokok dan fungsi

tersebut.

Disadari bahwa penyampaian Rencana Kerja ini masih

terlalu umum, mengingat penyajian data dan beberapa indikator

masih belum dapat dipertajam sesuai dengan harapan tetapi

paling tidak akan dapat memberikan gambaran awal tentang

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun

anggaran 2018.

Mengingat Rencana Kerja ini masih belum sempurna, maka

dirasakan perlu pembinaan dan masukan dari instansi yang

berkompeten untuk penyempurnaan dalam penyusunan Rencana

Kerja berikutnya.

Documents

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/renja-dinas-pertanian.pdf · renja opd dinas pertanian 2018 3 daftar isi kata pengantar