Pada Acara : Pelaksanaan Program di Ekosistem Terpadu Rimba

(Wilayah Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat)Jakarta, 29 Juli 2011

DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PROSES REGULASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN/KOTA (PERDA RTRWK)

Dr. H. Sjofjan Bakar, MScDirektur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

Disampaikan oleh :

Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional, untuk mewujudkan strukturdan pola ruang nasional di Pulau Sumatera perluditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di

Pulau Sumatera agar dapat menjamin keterpaduanpembangunan lintas wilayah dan lintas sektor.

Sebagai salah satu upaya penyelamatan Pulau Sumateradari degradasi lingkungan diperlukan Rencana TataRuang (RTR) Pulau Sumatera dengan pendekatankeberlanjutan ekosistem dan keseimbangan ekologis.

Penyusunan RTR Pulau Sumatera yang Berbasis Ekosistemtersebut merupakan upaya untuk menyelamatkanekosistem di Pulau Sumatera guna mewujudkanpembangunan berkelanjutan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah di Sumatera telahmenyepakati penataan ruang berbasis ekosistem

sebagai model bagi penerapan model Road Map 2020 yangdikenal dengan nama Kawasan Ekosistem Terpadu Rimba

yang terdiri dari sebagian wilayah Provinsi Riau, Jambi danSumatera Barat.

Saat ini, status Raperda RTRWP di 3 (tiga) Provinsidimaksud masih dalam tahap roses penyusunan dan telahdlakukan pembahasan dalam forum BKPRN namun ke-3provinsi dimaksud masih dalam proses penyelesaianusulan perubahan kawasan hutan.

Ada beberapa kabupaten/kota yang telah menetapkanPerda RTRW Kabupaten/Kota di 3 (tiga) provinsi dimaksud Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan.

…Lanjutan

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Penjelasan Umum Nomor 9 tentang Pembinaan danPengawasan).“Pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah(Raperda), yaitu terhadap rancangan peraturan daerah yangmengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD dan RUTR,sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahuludievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsidan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten/Kota”

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Pasal18).

PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal42).

Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata CaraEvaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

UU NO. 32 TAHUN 2004

Penataan ruang bersifat

konkuren urusan wajib

yang menjadi urusan

bersama antara

Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah

Kab/Kota didalam

perencanaan, pemanfaatan,

dan pengawasan tata

ruang, sesuai kewenangan

masing-masing.

UU NO. 26 TAHUN 2007

Penataan ruang bersifat

komplementaris (Pasal 14 – 27)

Penataan Ruang Nasional

Penataan Ruang Provinsi

Penataan Ruang Kab/Kota

mengacu

mengacu

mele

ngkapi

PERLINDUNGAN HUKUM memberikan aspek

legalitas bagi pelaksanaan pembangunan di

Daerah.

RUJUKAN PENYELESAIAN MASALAH

meminimalkan konflik antar kegiatan.

PELAYANAN PUBLIK mendorong terjadinya

efisiensi kegiatan yang lebih tinggi.

A. TUJUAN

B. SASARAN

Terwujudnya pemanfaatan ruang Daerah yang aman,

nyaman, produktif dan berkelanjutan.

JENISFUNGSI ADMINISTRATIF

DAN KEGIATAN KAWASAN

JANGKA

WAKTU

(TAHUN)

LEGALISASI

RENCANA

UMUM TATA

RUANG

RTRW PROVINSI 20 TAHUN PERDA PROVINSI

RTRW KABUPATEN/KOTA 20 TAHUN PERDA

KABUPATEN/KOTA

RENCANA

RINCI TATA

RUANG

RTR KAWASAN STRATEGIS

PROVINSI

RTR KAWASAN STRATEGIS

KABUPATEN/KOTA

RDTR KABUPATEN/KOTA

20 TAHUN

20 TAHUN

20 TAHUN

PERDA PROVINSI

PERDA

KABUPATEN/KOTA

PERDA

KABUPATEN/KOTA

RTRWN

RTRWP

RTRW KAB.

RTRW KOTA

RDTR

Secara komplementer dan berjenjang, sistem NASIONAL yang termuat dalam RTRWN serta

rencana rincinya (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional) harus

tercantum dalam Rencana Tata Ruang lainnya yang ada di bawahnya, yaitu RTRWP, RTRW

Kabupaten dan RTRW Kota hingga ke RDTR.

Keterpaduan Rencana Tata Ruang

RTR KSN

ILLUSTRASI PENGATURAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI KAWASAN EKOSISTEM TERPADU RIMBA

Pemerintah Provinsi

(Riau, Jambi, dan

Sumatera Barat)

Arahan

Pemanfaatan RuangACUAN

Kabupaten/

Kota

Yang telah menetapkan

Perda Kab. Pesisir

Selatan (No. 7/2011)

RTRW

PROVINSI

RTRW

NASIONAL

RTRW

KAB/KOTA

RTRW

PROVINSI

YANG

BERBATASAN

SINKRON

HARMONISASI

SINERGI

PADUSERASI

SASARAN KESEPAKATAN BERSAMA DALAM PENATAAN RUANG DAERAH

RTRW

PROVINSI

YANG

BERBATASAN

RTRW

KAB/KOTA

YANG

BERBATASAN

HARMONISASI PADUSERASI

RTRW

KAB/KOTA

YANG

BERBATASAN

Hierarki RTRW (administratif)

Kerjasama

Kerjasama

PARTISIPASIKOORDINASI dan

KONSULTASI

Penyusunan Konsultasi Pembahasan DPRD

Penetapan

PerdaEvaluasi

Draft RTRW Persetujuan Substansi Persetujuan Bersama

Persetujuan Penetapan

Konsultasi sinkronisasi dan/atau

harmonisasi atas substansi teknis Raperdauntuk disesuaikan dengan RTRWN, RTRPulau/Kepulauan dan RTRW Provinsi.

Evaluasi sinkronisasi dan/atau

harmonisasi atas raperda agar tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentinganumum, dan perda lainnya.

PROSES PENETAPAN RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH

(Permendagri 28 Tahun 2008)

RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR

KONSULTASI

MENDAGRI

Dikoordinasi oleh

BKPRN

Dihasilkan

DiselenggarakanDilakukan

Berkoordinasi

dengan BKPRN

Persetujuan

Substansi

Teknis

Surat Permintaan

Evaluasi dari

Gubernur

PENYUSUNAN

INSTANSI PUSAT

YANG MEMBIDANGI

URUSAN TATA RUANG

- Permendagri;

- Permenkimpraswil/PU;

- Permen Kelautan danPerikanan;

-Dll.

Substansi Teknis

INSTANSI PUSAT

YANG MEMBIDANGI

URUSAN TATA RUANG

GUBERNUR

Menetapkan

Raperda

menjadi Perda

EVALUASI

Raperda RTRWP

Konsultasi

Evaluasi

RAPERDA YANG TELAH

DISETUJUI DPRD

DIAJUKAN OLEH

BUPATI/WALIKOTA

KONSULTASI

Atas Dasar Surat Rekomendasi

Dikoordinasi oleh BKPRN

PENYUSUNAN, KONSULTASI DAN EVALUASI RAPERDA RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

Dihasilkan Persetujuan

Substansi

Teknis

PENYUSUNAN

-Permendagri;

-Permenkimpraswil/PU;

-Permen Kelautan danPerikanan;

-Dll.

Substansi Teknis

GUBERNUR C.q.

BKPRD Provinsi

Surat Reko-

mendasi

Dihasilkan

INSTANSI

PUSAT YANG

MEMBIDANGI

URUSAN TATA

RUANG

MENDAGRI

DiselenggarakanDilakukan

Dapat Melibatkan

Surat

Permintaan

Evaluasi dari

Bupati/

Walikota

GUBERNUR

Hasil :

Dilaporkan

Bupati/Walikota

Menetapkan Raperda

menjadi Perda

INSTANSI

PUSAT YANG

MEMBIDANGI

URUSAN TATA

RUANG

EVALUASI

Raperda RTRWK/K

Konsultasi

Evaluasi

INDIKATOR EVALUASI RANCANGAN PERDA TATA RUANG PROVINSI DAN KAB/KOTA (Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 28/2008 Tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah)

TAHAPAN INDIKATORRAPERDA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI KAB/KOTA

INPUT TERSEDIANYA RAPERDA BESERTA

LAMPIRANNYA

Rancangan perda beserta dokumen rencana danalbum peta

Rancangan perda beserta dokumenrencana dan album peta

PROSES TERPENUHINYA PROSEDUR

PENYUSUNAN RAPERDA BESERTA

LAMPIRANNYA

Berita Acara (B.A) rapat konsultasi denganinstansi pusat yang membidangi urusan tataruang;

Persetujuan bersama dengan DPRD Provinsi atasRaperda beserta lampirannya;

B.A konsultasi publik; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah

Provinsi yang berbatasan; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah daerah

Kab/Kota dalam wilayah Provinsi.

B.A rapat konsultasi dengan instansi pusatyang membidangi urusan tata ruang

Persetujuan bersama dengan DPRDKab/Kota atas Raperda besertalampirannya ;

B.A konsultasi publik; B.A rapat konsultasi dengan pemerintah

daerah Provinsi; B.A rapat koordinasi dengan pemerintah

daerah Kab/Kota yang berbatasan.

OUTPUT TERWUJUDNYA SINKRONISASI

DAN HARMONISASI

DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,

RTRWP YG BERBATASAN, DAN RTRWK/K

DALAM WIL PROVINSI

Surat persetujuan atas substansi teknis dariinstansi pusat yang membidangi urusan tataruang;

Surat kesepakatan dengan pemerintah daerahProvinsi yang berbatasan;

Surat kesepakatan dengan pemerintah daerahKab/Kota;

Matrik tindak lanjut usulan perbaikan dalamproses persetujuan teknis.

-

TERWUJUDNYA SINKRONISASI

DAN HARMONISASI

DENGAN RTRWN, RTR PULAU KEP,

RTRWP DAN RTRWK/K YANG

BERBATASAN

- Surat persetujuan atas substansi teknisdari instansi pusat yang membidangiurusan tata ruang;

Surat rekomendasi dari Gubernur; Surat kesepakatan dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota yang berbatasan; Matrik tindak lanjut usulan perbaikan

dalam proses persetujuan teknis.

PERATURAN PELAKSANAAN KLHS DI DAERAH

SEB MENDAGRI DAN MENLH NO. 660/5113/SJ DAN

NO. 04/MENLH/12/2010 TENTANG PELAKSANAAN KLHS

DALAM RTRW DAN RPJMD DI DAERAH

ALTERNATIF PENYUSUNAN KLHS PENYUSUNAN RTRW

FORMAT LAPORAN KLHS RAPERDA RTRW

1. Dalam rangka memberikan dorongan kepada daerah, untuk

mewujudkan ruang Sumatera yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan, Kemdagri akan mendorong Gubernur se-

Sumatera untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Forum

Gubernur se-Sumatera.

2. Rencana tata ruang yang sudah ditetapkan harus menjadi

instrumen penyusunan program-program pembangunan serta

alat kendali dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan

ruang.

3. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pelaksanaan konsultasiRaperda Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dalam forumBKPRD Provinsi, guna memberikan rekomendasi kepadaKabupaten/Kota sebelum dilakukan pembahasan di BKPRN.

4. Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri terkait BKPRNberkewajiban melakukan pembinaan fungsi dan peran BKPRDdalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

SEKIAN DAN TERIMA KASIHWASSALAMU’ALAIKUM WR WB