RENCANA STRATEJIK 2015 - inspektorat.minutkab.go.idinspektorat.minutkab.go.id/files/renstra/Renstra_Inspektorat_Minut... · Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara Dengan

RENCANA STRATEJIK (RENSTRA)

2011 -2015

2011 -2015

[RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2015]

INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

Rencana Stratejik Inspektorat Kab. Minut Tahun 2011-2012 ii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua berkat, hikmat, akal budi,

kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkanNya kepada kita semua sehingga

kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten

Minahasa Utara Tahun 2011 – 2015 sebagai data dan informasi yang dikeluarkan oleh

Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan

baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan selama 2011 – 2015.

Kita sadari saat ini bahwa data dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk dijadikan

bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan suatu institusi/organisasi dan keterkaitannya

dalam mencapai apa yang diharapkan kedepannya. Oleh karena itu diharapkan Dokumen

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaran kepemerintahan

di Kabupaten Mianahasa Utara.

Rencana Strategis ini merupakan seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang

akan dilakukan selama Tahun 2011 – 2015 baik itu program utama maupun program

tambahan/penunjang demi terciptanya suatu kepemerintahan Kabupaten Minahasa Utara yang

baik dan bersih (good and clean governance).

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di

perbaiki, namun dengan bekerja keras dalam melaksanakan setiap apa yang telah ditetapkan

menjadi suatu harapan kita semua.

Kiranya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2011 – 2015 ini

dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi

pembangunan Kabupaten Minahasa Utara 5 Tahun kedepan.

Airmadidi, Januari 2011

Inspektur

Kabupaten Minahasa Utara,

Dra. MAREYKE A. DENGAH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19550607198503204

Rencana Stratejik Inspektorat Kab. Minut Tahun 2011-2012 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1

1.1. LATAR BELAKANG................................................................................... 1

1.2. LANDASAN HUKUM................................................................................. 1

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................ 2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN....................................................................... 2

BAB II GAMBARAN UMUM......................................................................................... 2

2.1 . TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI......................................... 2

2.2. SUMBER DAYA....................................................................................... 4

2.3. KINERJA PELAYANAN.............................................................................. 4

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN........................ 5

BAB III ISU-ISU STRATEGIS....................................................................................... 6

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN.......................................................................................... 6

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS........................................................... 6

3.3. TELAAHAN VISI MISI KABUPATEN MINAHASA UTARA DENGAN

INSPEKTORAT....................................................................................... 6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN....................... 7

4.1. VISI DAN MISI....................................................................................... 7

4.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS......................................................... 8

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN..................................................................... 8

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.............................. 9

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN...................................................................... 9

5.2. INDIKATOR KINERJA.............................................................................. 11

5.3. PENDANAAN INDIKATIF................................................................. ........ 12

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD.......................................................................... ....... 14

BAB VII PENUTUP....................................................................................... ....... 16

DAFTAR LAMPIRAN

RENCANA STRATEGI TAHUN 2010 - 2015

I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n M i n a h a s a U t a r a

Hal. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam berbagai aspek pelaksanaan kegiatan kepemerintahanan saat ini, sangat diperlukan adanya peran pengawasan demi terwujudnya suatu birokrasi pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Inspektorat selaku unsur pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki amanat tugas dan tanggungjawab yang cukup strategis dalam mencapai hal dimaksud. Guna mencapai suatu kinerja pengawasan yang maksimal, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara harus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme apratur pengawas. Untuk itulah Inspektorat selaku Instansi Pengawas di Daerah bertugas membantu Pemerintah Daerah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari berbagai aspek baik tugas Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan demi tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara. Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam pelaksanaan tugasnya guna mencapai apa yang telah ditetapkan harus mengacu pada Rencana Strategi karena Renstra merupakan pedoman dari pada Inspektorat yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan serta Kebijakan selama 5 Tahun kedepan. Renstra disusun melaluti tahapan – tahapan melihat dan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga dapat merumuskan kebijakan – kebijakan yang dapat diambil dalam upaya membantu Kepala Daerah mencapai tujuan yang telah di tetapkan pada RPJMD, dimana Renstra Inspektorat merupakan bagian dari rangkaian Renstra Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 6. UU RI Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di

Propinsi Sulawesi Utara. 7. UU RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004. 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 10. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 12. Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 700/2218/SEK tanggal 21 Desember 2005

perihal : Pemantapan Fungsi Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 21 Juli

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 29

September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 30 September 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

16. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.



Hal. 2

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renstra ini adalah sebagai bentuk pedoman dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dengan memuat langkah – langkah/program strategi yang akan dilaksanakan sehubungan membantu mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan menyiapkan kebijakan dalam bidang pengawasan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selama periode 5 tahun kedepan.

2. Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah memberi arah kemana Institusi pengawasan ini akan dibawa selama periode 5 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara ini dalam bentuk bab yang menguraikan Visi, Misi, Sasaran, Tujuan dan Program/kegiatan. Adapun sistematikanya sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 . Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Tugas dan

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.3. Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara Dengan Inspektorat

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

4.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, maka Inspektorat merupakan Pelaksana Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini sebagai bentuk tindak lanjut amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tugas dan fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara. Inspektorat Kabupaten



Hal. 3

Minahasa Utara mempunyai 3 (tiga) sasaran pengawasan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah diatas yaitu: Pengawasan Bidang Pemerintahan, Pengawasan Bidang Pembangunan dan Pengawasan Bidang Kemasyarakatan. Pada prinsipnya tugas dan fungsi Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian kepada Sekretaris Daerah.

- Tugas :

Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

- Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas diatas, Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Membuat perencanaan pengawasan.

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara memliki Struktur Organisasi sesuai Perda

Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat, dimana dipimpin oleh seorang

Inspektur dan didukung oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi :

a. Sub bagian perencanaan b. Sub bagian evaluasi dan pelaporan c. Sub bagian administrasi dan umum

2. Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,

mebawahi :

a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan

b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan

c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan

3. Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,

mebawahi:




4. Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,

mebawahi:




5. Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu,

mebawahi:






Hal. 4

No

Jabatan Eselon Jumlah Atasan

Langsung Terisi

1 Inspektur II a 1

Sekretaris Daerah

1

2 Sekretaris III a 1 Inspektur 1

3 Insepktur Pembantu Wilayah

III a 4 Inspektur 4

4 Kepala Sub Bagian

IV a 3 Sekretaris 1

5 Kepala Seksi Was

IV a - Irbanwil -

Untuk Seksi – seksi dibawah Inspektur Pembantu Wilayah sudah dihilangkan dan sudah mengangkat 6 orang pada Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah sambil menunggu perubahan.

2.2. Sumber Daya

1. Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dalam perkembangannya terus menjadi salah

satu Instansi vital dalam mengawal penyelenggaran pemerintahan daerah bagi

terciptanya suatu pemerintahan yang sesuai bersih dan bebas KKN. Tapi hal itu tentunya

harus didukung dengan sumber daya aparatur yang memadai baik secara kuantitas

maupun kualitas sampai mencapai kondisi yang ideal. Keadaan aparatur/PNS saat ini dan

kebutuhannya kedepan dapat dilihat pada table berikut:

No. Jabatan/ Pangkat/

Pendidikan

Kondisi Kebutuhan Tambahan

Jml Ket.

Strukt

ur

Yang

Ada Akun

- tansi

Teknik

Sipil/Arsitek

Hu-

kum

Perta-

nian/ Perika

nan Kelaut

an

Ilmu

Sosial

Kese-

hatan/Dokter

/apoteker/ke

smas

SMU

1. 2.

3.

Esselon II Esselon III

Esselon IV

1 5

-

1 5

-

Definitive Definitive

ditiadakan

Jumlah 21 6 - - - - - - -

1.

2.

Pelaksana Gol. III

Gol. II

9

3

Jumlah - 30 - - - - - - -

1.

2.

3. 4.

Sarjana (S2)

Sarjana (S1)

Sarmud (DIII) Non Sarjana

2

22

2 4

-

4

3 -

-

4

- -

-

2

- -

-

2

-

-

2

- -

-

2

1 -

-

-

- 2

2

38

4 6

Auditor

Staff Pelaksana

Jumlah - 30 4 1 2 2 2 2 2 50

Jumlah pegawai yang proporsional sampai dengan 2015 sebanyak 50 personil.

2. Aset/Inventaris

Guna mewujudnyatakan tugas-tugas pengawasan, maka Inspektorat didukung dengan

sarana dan prasarana berupa peralatan kantor, perlengkapan kantor, kendaraan

operasional roda 4, kendaraan operasional roda 2 dan barang lainnya yang menunjang

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan walaupun dari segi kecukupan belum memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan



Hal. 5

Selama 5 tahun periode sebelumnya yaitu 2006 - 2010, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara (pada awalnya bernama Badan Pengawas) telah menjalankan tugas dan fungsi sehubungan dengan bidang pengawasan dengan hasil kinerja dari program dan kegiatan utama pengawasan sebagai berikut : a) Pelaksanaan Pengawasan Internal melalui pemeriksaan reguler.

Kegiatan ini dilakukan 2 kali dalam setahun yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Melakukan pemeriksaan reguler di semua dinas, badan kantor dan Perusahaan Daerah se Kabupaten Minahasa Utara. Demikian juga yang dilakukan di kecamatan dan desa/kelurahan.

b) Penanganan pengaduan masyarakat Kegiatan ini untuk merespon partisipasi masyarakat dengan memberikan informasi pengaduan baik secara langsung maupun via media elektronik dan cetak. Atas informasi masyarakat dilakukan pemeriksaan khusus (pemsus). Selang tahun 2006 – 2010 ada sekitar 40 kasus dan pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus.

c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK maupun Pengawas Internal. Kegiatan monitoring ini dilakukan sekitar 2 kali dalam setahun. Tujuannya untuk memantau sudah sejauhmana proses tindak lanjut terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK dan Pengawas Internal.

d) Kegiatan Tindak Lanjut Temuan oleh TP-TGR Kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dilakukan oleh majelis TPTGR. Kegiatan sidang majelis dilakukan 6 – 7 kali dalam setahun. Majelis ini lebih fokus untuk memantau tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK.

e) Pelaksanaan koordinasi pengawasan melalui kegiatan KORMONEV Program ini telah terbentuk Organisasi KORMONEV sejak tahun 2009 yang telah didukung dengan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati. Organisasi ini melibatkan aparatur penegak hukum seperti unsur Kejaksaan dan unsur Kepolisian, unsur Perguruan Tinggi, dan Unsur Pengusaha. Tujuan utama organisasi ini untuk melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2009 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Dalam upaya mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang ditetapkan, haruslah kita memperhitungkan setiap tantangan maupun peluang yang akan ada didepan. Untuk telah di inventarisir tantangan dan peluang dari bidang pengawasan, yaitu :

a. Tantangan : - Objek dan ruang lingkup pengawasan yang semakin banyak/luas. - Pandangan objek pengawasan terhadap Institusi pengawasan maupun aparatur

pengawasan yang kurang responsive. - Kepercayaan Kepala Daerah baru terpilih merupakan suatu tugas berat yang harus

diwujudkan. - Penyertaan aparatur pengawas dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan yang

tidak bias sekaligus untuk semua aparat pengawas.

a. Peluang : - Adanya perhatian besar pemerintah pusat sehubungan dengan pengawasan. - Adanya komitmen dari kepala daerah baru terpilih memberikan suatu kepercayaan

kepada Inspektorat untuk memainkan peran dalam upaya meraih opini WTP dari BPK. - Terus diperbaikinya peraturan – peraturan menyangkut pengawasan sebagai bagian

dari pada penguatan – penguatan Institusi dan peran pengawasan. - Adanya perubahan paradigma kearah yang lebih baik dalam pengalokasian anggaran

kebutuhan Inspektorat karena ditunjang dengan peraturan.



Hal. 6

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti : - Masih tingginya/banyaknya jumlah temuan auditor eksternal. - Kurangnya perhatian SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan pengawas

eksternal maupun internal. - Masih banyaknya pengaduan dari masyarakat. - Masih minimnya jumlah aparatur pengawas dibandingkan dengan ruang lingkup

pengawasan (luas wilayah, jumlah unit kerja, banyaknya program dan kegiatan yang ada).

- Masih kurangnya kemampuan (kompetensi) tentang pengawasan dari jumlah aparat yang ada (karena adanya perubahan – perubahan aturan yang harus terus diikuti perkembangannya dan adanya tambahan pegawai baru)

- Masih kurangya penguatan-penguatan terhadap Inspektorat - Masih adanya aparat pengawasan yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan kode

etik pengawasan. - Masih adanya unit kerja / objek pemeriksaan yang kurang responsive dengan

pengawasan. - Masih lemahnya koordinasi dengan aparat pengawas lainnya. - Masih terbatasnya anggaran yang tersedia dibanding kebutuhannya. - Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Operasional dan Prosedure

(SOP).

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian

Capaian/

Kondisi Saat

Ini

Standar yg

Digunakan

Faktor yang

mempengaruhi

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Internal Eksternal

Pelaksanaan Pengawasan

dan pembinaan

belum optimal

Belum adanya penetapan

Standar

Operasional dan Prosedur

(SOP)

Penetapan SOP harus

dibuat.

Prilaku dan Cara Kerja

SDM yang

ada.

Kebutuhan informasi oleh

pimpinan

yang belum dilaksanakan

secara cepat dan tepat

Koordinasi Koordinasi

masih lemah

Koordinasi

harus

dilakukan secara reguler

Waktu yang

ditetapkan

sering berubah.

Kurangnya

perhatian dari

SKPD tentang peran

pengawasan

Pemantauan (monitoring) &

Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi

belum berjalan

secara optimal

Pemantauan (monitoring)

dan evaluasi

harus dilakukan

reguler.

Jadwal yang ada seringkali

tidak

dilaksanakan

SKPD sering menunda-

nunda waktu

(tidak responsif)



Hal. 7

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, berupa : - Perlunya pengawasan yang lebih komprehensif - Perlunya penambahan jumlah aparatur pengawas - Perlunya peningkatan kompetensi aparatur pengawas - Perlunya memberikan pembinaan khusus kepada aparat pengawasan - Perlunya penguatan-penguatan berupa komitmen pimpinan terhadap peran Inspektorat - Perlunya memberikan pemahaman lebih lanjut kepada setiap SKPD tentang arti

pengawasan dan keberadaan Institusi pengawasan internal - Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan aparat pengawas internal lainnya dan eksternal - Perlunya ketersediaan dana/anggaran secara cukup sesuai kebutuhan.

3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara.

Telaahan isu strategis antara Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dengan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tabel berikut :

No. Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong 1 2 3 4 5

- Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Handal

1. Rasio aparatur pengawasan belum sebanding dengan ruang lingkup pengawasan

2. Kemampuan teknis pengawasan aparatur pengawas masih rendah

- Proses penempatan Pegawai baru tidak sesuai formasi - Alokasi anggaran

APBD rendah

Kebijakan Pengawasan Kebijakan Pengawasan

- Membangun Infrastruktur yang Memadai

Ketersediaan sarana pendukung belum memadai

Alokasi anggaran APBD rendah

Dukungan DPRD

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Dalam upaya menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara telah merumuskan dan menetapkan VISI yaitu:

Guna pencapaian VISI tersebut maka ditetapkan MISI sebagai berikut : Misi : 1. Meningkatkan Peranan Pengawasan secara Profesional dalam Manajemen

Pemerintahan Daerah sehingga tercipta Sistem Birokrasi Pemerintahan yang berwibawa dan terlepas dari praktek KKN.

" Terwujudnya pengawasan yang handal dalam menciptakan

pemerintahan daerah yang berwibawa, demokratis dan bebas KKN"



Hal. 8

2. Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antar aparatur pengawasan internal dengan penegak hukum serta memberdayakan pengawasan masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara telah dirumuskan sebagaimana pada tabel 4.1 berikut :

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No. Tujuan Sasaran

1 2 3

Tujuan Misi I

1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan

1.1.1. Keikutsertaan aparat dilingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara pada Diklat/Bimtek Pengawasan.

1.2 Terlaksananya pemeriksaan/pengawasan yang komprehensif, berkesinambungan dan tidak tumpang tindih.

1.2.1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan reguler di semua unit kerja tingkat kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan.

1.3 Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan.

1.3.1.Mempercepat penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan hasil pemeriksaan.

1.4 Membantu pemerintah daerah (Bupati) dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang seusai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

1.2.1. Menilai kesesuaian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan SAP.

Tujuan Misi 2

2.1 Melaksanakan pengawasan dengan menjalin koordinasi bersama aparatur penegak hukum dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi..

2.1.1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.2 Memberikan ruang yang luas kepada publik/masyarakat untuk melakukan pengawasan.

2.2.1. Menindaklanjuti kasus/pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat media cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa utara.

4.3. Strategi, Kebijakan dan Program

Adapun strategi dan kebijakan sehubungan dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

Table 4.2 Strategi, Kebijakan dan Program Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Strategi Arah Kebijakan Program

1 2 3

Meningkatkan kuantitas keikutsertaan pada Bimtek / Diklat Pengawasan.

Mewujudkan Peningkatan kualitas aparatur pengawasan yang ada.

- Program pelayanan administrasi perkantoran - Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Hal. 9

Menunjang pelaksanaan tugas dengan dukungan Sumber daya yang ada.

Mendorong bagi aparatur pengawasan untuk menghasilkan kinerja yang baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Disiplin Aparatur Pengawasan

a. Penyusunan perencanaan pengawasan yang terukur dan terarah.

Menciptakan Sistem pengawasan yang tidak tumpang tindih.

- Program pelayanan administrasi perkantoran - Program Peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

b. Meningkatkan sinergitas dengan aparatur pengawasan lainnya ataupun penegak hukum.

Menciptakan koordinasi pengawasan yang baik.

c. Memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan

Menindaklanjuti secara cepat dan tepat setiap Informasi pengawasan dari masyarakat.

Memberikan peluang yang luas kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Peningkatan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Menciptakan sistem informasi pengawasan yang handal berbasis teknologi informasi

Terwujudnya sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2011 – 2015, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara menggagendakan rencana program dan kegiatan yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - ketersediaan benda benda pos berupa meterai

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik - ketersediaan kebutuhan telepon, air dan listrik

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - ketersediaan pegawai yang mengelola administrasi yang berkaitan dengan keuangan

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - ketersediaan petugas kebersihan gedung dan halaman kantor

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - tersedianya jasa service AC, Komputer dan Printer

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor - tersedianya kebutuhan ATK

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - penggandaan Laporan-laporan, data dan dokumen administrasi lainnya.

h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - tersedianya peralatan-peralatan listrik



Hal. 10

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan - tersedianya surat kabar (koran) dan buku-buku peraturan.

j. Penyediaan Makanan dan Minuman - tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat.

k. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengawasan tingkat regional dan nasional.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor - tersedianya pengamanan jendela kantor (tralis) - tersedianya gedung perpustakaan, arsip dan gudang

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional - tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 7 unit - tersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 unit

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa alat-alat studio, peralatan dapur, wireless - terbangunnya pagar halaman kantor, kanopi - penataan halaman kantor dan pembuatan taman, dll.

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - tersedianya kebutuhan komputer, printer, tabung pemadam, UPS/Stabilizer dll.

e. Pengadaan Meubelair - tersedianya kebutuhan meja kerja, meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, alamari, rak-rak

f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - pemeliharaan berupa pengecatan, perbaikan dll.

g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional - tersedianya kebutuhan bahan bakar kendaraan, service dan spareparts serta perizinan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - tersediaanya kebutuhan pakaian dinas pegawai berupa Keki dan Hansip.

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu - tersedianya kebutuhan pakaian olahraga dan bentenan/batik, pakaian sipil dll.

4. Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala - pelaksanaan pemeriksaan reguler/rutin - pelaksanaan evaluasi lakip - pendampingan BPK

b. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah - menindaklanjuti kasus/pengaduan di tingkat kabupaten

c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH - pelaksanaan reviu laporan keuangan pemda

d. Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya - menindaklanjuti kasus dan pengaduan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

e. Inventarisasi Temuan Pengawasan - pelaksanaan inventarisasi semua temuan-temuan berupa perekapan, cetak dan gandakan

f. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - pelaksanaan kegiatan TPTGR - pelaksanaan kegiatan gelar pengawasan

g. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

- pelaksanaan kegiatan KORMONEV

h. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - pelaksanaan monitoring tindaklanjut temuan-temuan

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - pelaksanaan pelatihan kantor sendiri - mengikuti bimtek/diklat di dalam dan luar daerah



Hal. 11

b. Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja - mengikuti bimtek pengawasan di dalam dan luar daerah.

6. Program Optmalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik - pembuatan website Inspektorat - penyediaan sarana jaringan internet

5.2. Indikator Kinerja

Untuk mengukur pencapaian kinerja yang ditetapkan maka setiap program ditetapkan target pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Indikator Kinerja dan Pencapaian Program Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara

Tahun 2011 - 2015

NO Program/Indikator Satuan Target Capaian Setiap Tahun

2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Ketersediaan Benda Pos Buah 275 275 275 300 300

2 Ketersediaan Jasa Listrik, Air dan Telpon Bulan 12 12 12 12 12

3 Tersedianya Petugas Administrasi Keuangan setiap tahun orang/bln 60 60 60 60 60

4 Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor orang/bln 12 24 24 24 24

5 Terlaksananya Perbaikan Peralatan kerja kali/unit 5 4 6 7 7

6 Tersedianya Kebutuhan ATK setiap tahun bulan 12 12 12 12 12

7 Tersedianya Kebutuhan penggandaan setiap tahun bulan 12 12 12 12 12

8 Terlealisasinya penerangan gedung kantor Bulan 12 12 12 12 12

9 Tersedianya kebutuhan bacaan Bulan 12 12 12 12 12

10 Tersedianya makan dan minum orang 300 300 500 500 500

11 Keikutsertaan pada Rapat Koordinasi Orang 6 6 11 12 12

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 Tersedianya Gedung Perpustakaan & aula Unit - - 1 - -

2 Tersedianya Kendaraan Operasional Unit 1 3 3 2 2

3 Tersedianya Kebutuhan perlengkapan gedung kantor % 20 15 25 5 5

4 Tersedianya Kebutuhan perlalatan gedung kantor % 15 15 15 15 10

5 Tersedianya Kebutuhan meubelair kantor % 30 15 5 10 10

6 Terlaksanana Pemeliharaan gedung kantor Kali 0 0 1 0 1

7 Terlaksanana Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Unit 3 6 9 11 13

C Program Peningkatan Disipin Aparatur

1 Terlaksananya disiplin berpakaian Orang 32 32 35 40 40

2 Tersedianya Pakaian Khusus Orang 32 32 35 40 40



Hal. 12

D Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Terlaksananya pengawasan yang berkesinambungan (pemeriksan reguler ) di: -SKPD -Kecamatan

Kali Kali

2 2

2 2

4 3

4 3

4 3

2 Meningkatnya penerapan SPIP & pelaksanaan Reviu

Kali Laporan

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 Tersedianya data inventarisasi temuan dalam bentuk rekapitulasi % 10 - 25 25 25

4 Peningkatan Jumlah Tindak Lanjut temuan dari : Inspektorat (400 rekomendasi) BPK (200 rekomendasi)

Rekom Rekom

50 30

50 30

100 40

100 50

100 50

Persentasi penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rug temuan hasil pemeriksaan : Inspektorat (50%) BPK (80%)

% %

10 15

10 15

10 15

10 15

10 20

5 Terlaksananya kegiatan Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi Kali 4 4 5 5 5

6 Persentasi jumlah kasus/pengaduan yang ditangani di tingkat pemda/SKPD dan Kecamatan/desa terhadap kasus/pengaduan yang ada % 80 80 80 80 80

E Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 Meningkatnya pengetahuan aparatur pengawasan Org/ Keg 4 4 4 4 4

2 Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang tekhnis pengawasan Org/ Keg 4 4 4 4 4

F Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Tersedianya Sarana Informasipengawasan berbasis teknologi Pengadaan jaringan Webiste Set - - 1 - -

5.3. Pendanaan Indikatif

Dalam upaya mencapai setiap program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan harus didukung dengan ketersediaan dana. Untuk itu telah disusun prakiraan biaya sebagai pagu pendanaan indikatif sebagiamana pada tabel 5.2. berikut :

Tabel 5.2

Perogram/ Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara

Tahun 2011 – 2015

NO Program/Kegiatan Dana Indikatif (dalam ribuan rupiah)

2011 2012 2013 2014 2015 1 2 4 5 6 7 8

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

261.958

267.415

325.000

369.000

374.000



Hal. 13

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.295

3.250

3.500 4.000

4.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

14.700

20.400

25.000 30.000

30.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

22.680

35.700

40.000 40.000

40.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12.350

20.000

25.000 30.000

30.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

10.800

7.750

9.500 15.000

15.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

36.923

32.000

35.000 40.000

40.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

31.000

25.377

25.000 30.000

30.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

21.000

17.700

15.000

20.000

20.000

9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

6.210

4.608

12.000 15.000

15.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman

9.150

9.000

15.000 20.000

25.000

11 Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

93.850

91.630

120.000 125.000

125.000

B Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

338.605 415.371

1.000.000

1.495.000 750.000

1 Pengadaan Gedung Kantor -

- 80.000 800.000 -

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

20.000 183.606

410.000 400.000 400.000

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

172.405 121.065

350.000 100.000

100.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

88.500 53.000

50.000 100.000

100.000

5 Pengadaan Meubelair 30.500 30.500

20.000 25.000 50.000

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor - -

50.000 - 30.000

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

27.200 27.200

40.000 70.000 70.000

C Program Peningkatan

Disipin Aparatur

28.000 28.000 70.000 80.000 80.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

12.700 12.700

35.000 40.000 40.000

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu

15.300 15.300

35.000 40.000 40.000

D Program Peningkatan

Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1.447.125 1.172.130

1.645.000 1.780.000 1.815.000

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

598.750 805.000

950.000 1.000.000 1.000.000

2 Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah 20.700 25.250 35.000 40.000 40.000

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

306.250

74.400

60.000 70.000 70.000

4 Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya 17.400 34.800

35.000 40.000 40.000

5 Inventarisasi Temuan Pengawasan 18.000 0 15.000 15.000 15.000

6 Tindak Lanjut Hasil Temuan 158.730 300.000



Hal. 14

Pengawasan 301.275 250.000 300.000

7 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 203.000 102.500

200.000 215.000

250.000

8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

19.850

31.500

100.000 100.000

100.000

E Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan 76.235

119.050

220.000 220.000

220.000 1 Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 35.345

66.920

100.000 100.000

100.000

2 Pelatihan Tekhnis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja 40.890

52.130

120.000 120.000

120.000

F Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi 0 0 200.000

15.000

15.000

1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 0

0 200.000

15.000

15.000

Jumlah Pendanaan

Indikatif

2.151.922 2.001.966

3.460.000 3.959.000

3.254.000

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Periode 2010 - 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara tentunya mengacu pada RPJM-N 2010 -2014. Dalam bidang pengawasan, Sasaran Srtatejik mengacu pada RPJMD 2011 – 2015. Sasaran stratejik dan indikator kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun kedepan sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, penjabarannya sebagaimana dilihat pada table 6.1.

Tabel 6.1

Penjabaran Sasaran Stratejik dan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara

NO Sasaran Stratejik Indikator Kinerja Pencapaian Sasaran

2011 2012 2013 2014 2015 1 Keikutsertaan aparat

dilingkungan

Inspektorat

Kabupaten

Minahasa Utara

pada Diklat/Bimtek

Pengawasan.

Jumlah aparatur

pengawasan yang

mengikuti diklat/bimtek

pengawasan.

8 Pegawai

8 Pegawai

8 Pegawai

8 Pegawai

8 Pegawai

2 Meningkatkan

kualitas pemeriksaan

reguler di semua unit

kerja tingkat

kabupaten,

kecamatan serta

desa dan kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan

pemeriksaan rutin/reguler

di :

SKPD

Kecamatan

2 kali

2 kali

2 kali 2 kali

4 kali 3 kali

4 kali 3 kali

4 kali 3 kali



Hal. 15

3 Mempercepat

penyelesaian tindak

lanjut temuan-

temuan hasil

pemeriksaan.

¤ Bertambahnya jumlah

tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan :

-Inspektorat (400

rekomendasi)

-BPK-RI (200

rekomendasi)

¤ Persentasi penyele-

saian jumlah tindaklanjut

ganti rugi temuan hasil

pemeriksaan :

- Inspektorat 50%

- BPK-RI 80%

50 rekom

30

rekom

10%

15%

50 rekom

30

rekom

10%

15%

100 rekom

40

rekom

10%

15%

100 rekom

50

rekom

10%

15%

100 rekom

50

rekom

10%

20%

4 Menilai kesesuaian

penyajian laporan

keuangan

pemerintah daerah

dengan SAP.

Terlaksananya kegiatan

reviu atas laporan

keuangan pemerintah

daerah setiap tahunnya

dengan menghasilkan

Laporan Hasil Reviu.

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

1 kali / 1 LHR

5 Pelaksanaan

kegiatan koordinasi,

monitoring dan

evaluasi percepatan

pemberantasan

tindak pidana

korupsi.

Terlaksananya kegiatan

koordinasi monitroring

dan evaluasi.

4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali

6 Menindaklanjuti kasus dan pengaduan atas pengawasan masyarakat baik lewat meida cetak atau menyurat langsung ke Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat.

80% 80% 80% 80% 80%



Hal. 16

BAB VII PENUTUP

Rencana Stratejik ini disusun sebagai bentuk pedoman pelaksanaan dan tolok ukur menilai

pencapaian pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan selama 5 tahun periode RPJMD 2011 – 2015.

Dimana setiap tahun dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Tahunan. Dengan harapan setiap

strategi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan guna mencapai Visi dan Misi Instritusi

teristimewa dapat membantu pencapaian Visi dan Misi Kabupeten Minahasa Utara.

Airmadidi, Februari 2013

Inspektur

FRITS F. SIGAR, SH.,MM Pembina Utama Muda

NIP. 195501161979111004

INSPEKTUR KABUPATEN MINAHASA UTARA

Dra. MAREYKE A. DENGAH, MSi PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19550607 198503 2 004

Target Target Target

SPM IKK Indikator

Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 - 40 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg - - - 1,00 1,00 - - -

2Pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler di :

SKPD - 16 kali 2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 kali 1 kali - - - 1,00 0,50 - - -

Kecamatan - 13 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali - - - 1,00 1,00 - - -

3Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan

hasil pemeriksaan :

-Inspektorat (400 Rekomendasi) - 400 Rekom 50 Rekom 50 Rekom 100 Rekom 100 Rekom 100 Rekom 10 20 - - - 0,20 0,40 - - -

-BPK-RI (200 rekomendasi) - 200 Rekom 30 Rekom 30 Rekom 40 Rekom 50 Rekom 50 Rekom 10 50 - - - 0,33 0,50 - - -

4

- Inspektorat 50% - 50% 10% 10% 10% 10% 10% 2% 2% - - - 0,20 0,20 - - -

- BPK-RI 80% - 80% 15% 15% 15% 15% 20% 10% 10% - - - 0,67 0,67 - - -

5 - 5 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / 1 kali / - - - 1,00 1,00 - - -

- 5 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR 1 LHR - - - 1,00 1,00 - - -

6 - 23 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 4 kali - - - 1,25 1,00 - - -

7Tertanganinya kasus dan pengaduan

masyarakat. - 80% 80% 80% 80% 80% 80% 100% 100% - - - 1,00 1,00 - - -

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Minahasa Utara

No Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 51 2 3 43

Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut

ganti rugi temuan hasil pemeriksaan :

Terlaksananya kegiatan reviu atas laporan

keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya

dengan menghasilkan Laporan Hasil Reviu.

Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring

dan evaluasi

4 534 5 1 2

Jumlah aparatur Pengawasan yang mengikuti

diklat/bimtek pengawasan.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH 3.933.814.651 4.618.174.803 - - - 3.726.550.555 4.369.248.575 - - - 94,73 94,61

Belanja Tidak Langsung 1.743.792.651 1.968.174.803 - - - 1.586.677.510 1.839.942.099 - - - 90,99 93,48

-Belanja Pegawai 1.743.792.651 1.968.174.803 1.586.677.510 1.839.942.099 90,99 93,48

Belanja Langsung 2.190.022.000 2.650.000.000 - - - 2.139.873.045 2.529.306.476 - - - 97,71 95,45

-Belanja Pegawai 671.655.000 279.700.000 641.375.000 208.500.000 95,49 74,54

-Belanja Barang dan Jasa 1.185.962.500 1.263.918.400 1.166.093.545 1.225.734.476 98,32 96,98

-Belanja Modal 332.404.500 1.106.381.600 332.404.500 1.095.072.000 100,00 98,98

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat


Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata - rata Pertumbuhan

17

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

BELANJA DAERAH 3.933.814.651 4.618.174.803 - - - 3.726.550.555 4.369.248.575 - - - 94,73 94,61 17,40 17,25

Belanja Tidak Langsung 1.743.792.651 1.968.174.803 - - - 1.586.677.510 1.839.942.099 - - - 90,99 93,48 12,87 15,96

-Belanja Pegawai 1.743.792.651 1.968.174.803 1.586.677.510 1.839.942.099 90,99 93,48 12,87 15,96

Belanja Langsung 2.190.022.000 2.650.000.000 - - - 2.139.873.045 2.529.306.476 - - - 97,71 95,45 21,00 18,20

-Belanja Pegawai 671.655.000 279.700.000 641.375.000 208.500.000 95,49 74,54 (58,36) (67,49)

-Belanja Barang dan Jasa 1.185.962.500 1.263.918.400 1.166.093.545 1.225.734.476 98,32 96,98 6,57 5,11

-Belanja Modal 332.404.500 1.106.381.600 332.404.500 1.095.072.000 100,00 98,98 232,84 229,44

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat


Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata - rata Pertumbuhan

8.551.989.454 4.275.994.727 8,00

3.711.967.454 1.855.983.727 6,04

3.711.967.454 1.855.983.727 6,04

4.840.022.000 2.420.011.000 9,50

951.355.000 475.677.500 (41,20)

2.449.880.900 1.224.940.450 3,18

1.438.786.100 719.393.050 53,79

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN 1 2 3 4 51 2 3 3 4 5 6 7 8 91 Jumlah aparatur yang bertambah

kompetensinya.

2 Jumlah SKPD yang di periksa secara

komprehensif dan frekuensi

pemeriksaan.

3 Jumlah/persentasi temuan hasil

pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

4 Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah tersaji sesuai dengan SAP.

5 Melakukan koordinasi.

Terlaksananya

pemeriksaan 4 kali

di SKPD dan 3 Kali

di Kecamatan

Meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme aparatur

pengawasan

Keikutsertaan aparat dilingkungan

Inspektorat Kabupaten Minahasa

Utara pada Diklat/Bimtek

Pengawasan.

Jumlah aparatur Pengawasan yang

mengikuti diklat/bimtek

pengawasan.

8 Pegawai

mengikuti

Diklat/Bimtek

Pengawasan

8 Pegawai

mengikuti

Diklat/Bimtek

Pengawasan

8 Pegawai

mengikuti

Diklat/Bimtek

Pengawasan

8 Pegawai

mengikuti

Diklat/Bimtek

Pengawasan

8 Pegawai

mengikuti

Diklat/Bimtek

Pengawasan

Terlaksananya

pemeriksaan 4 kali

di SKPD dan 3 Kali

di Kecamatan

Terlaksananya penyelesaian tindak

lanjut temuan-temuan hasil

pemeriksaan.

Persentasi Penyelesaian jumlah

tindak lanjut ganti rugi temuan

hasil pemeriksaan Inspektorat

sebesar 50% dan BPK-RI sebesar

80%

Jumlah tindak

lanjut nilai

kerugian temuan

hasil pemeriksaan

Inspektorat

sebesar 10% dan

BPK-Ri sebesar

15%

Jumlah tindak

lanjut nilai

kerugian temuan

hasil pemeriksaan

Inspektorat

sebesar 10% dan

BPK-Ri sebesar

15%

Terlaksananya

kegiatan

KORMONEV

sebanyak 5 kali

Terlaksananya

kegiatan

KORMONEV

sebanyak 5 kali

Terlaksananya

kegiatan

KORMONEV

sebanyak 5 kali

Jumlah tindak

lanjut nilai

kerugian temuan

hasil pemeriksaan

Inspektorat

sebesar 10% dan

BPK-Ri sebesar

15%

Jumlah tindak

lanjut nilai

kerugian temuan

hasil pemeriksaan

Inspektorat

sebesar 10% dan

BPK-Ri sebesar

15%

Jumlah tindak

lanjut nilai

kerugian temuan

hasil pemeriksaan

Inspektorat

sebesar 10% dan

BPK-Ri sebesar

20%

Melaksanakan pengawasan

dengan menjalin koordinasi

bersama aparatur penegak hukum

dalam upaya pencegahan

terjadinya tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan kegiatan koordinasi,

monitoring dan evaluasi percepatan

pemberantasan tindak pidana korupsi

Terlaksananya kegiatan koordinasi

monitroring dan evaluasi

Terlaksananya

kegiatan

KORMONEV

sebanyak 4 kali

Terlaksananya

kegiatan

KORMONEV

sebanyak 4 kali

Melaksanakan 1

kali kegiatan atas

Reviu Laporan

Keuangan Pemkab

Minut dengan

menghasilkan 1

buah Laporan

Hasil Reviu (LHR)

Melaksanakan 1

kali kegiatan atas

Reviu Laporan

Keuangan Pemkab

Minut dengan

menghasilkan 1

buah Laporan

Hasil Reviu (LHR)

Melaksanakan 1

kali kegiatan atas

Reviu Laporan

Keuangan Pemkab

Minut dengan

menghasilkan 1

buah Laporan

Hasil Reviu (LHR)

Membantu pemerintah daerah

(Bupati) dalam mewujudkan

Laporan Keuangan yang seusai

dengan Standar Akuntasi

Pemerintahan (SAP) .

Menilai kesesuaian penyajian laporan

keuangan pemerintah daerah dengan

SAP dan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Terlaksananya kegiatan reviu atas

laporan keuangan pemerintah

daerah setiap tahunnya dengan

menghasilkan Laporan Hasil Reviu.

Melaksanakan 1

kali kegiatan atas

Reviu Laporan

Keuangan Pemkab

Minut dengan

menghasilkan 1

buah Laporan

Hasil Reviu (LHR)

Melaksanakan 1

kali kegiatan atas

Reviu Laporan

Keuangan Pemkab

Minut dengan

menghasilkan 1

buah Laporan

Hasil Reviu (LHR)

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

Jumlah tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan Inspektorat sebanyak

400 rekomendasi dan BPK-RI

sebanyak 200 rekomendasi

Jumlah temuan

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

sebanyak 50

rekomendasi dan

temuan BPK-RI

sebanyak 30

rekomendasi

Jumlah temuan

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

sebanyak 50

rekomendasi dan

temuan BPK-RI

sebanyak 30

rekomendasi

Jumlah temuan

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

sebanyak 100

rekomendasi dan

temuan BPK-RI

sebanyak 40

rekomendasi

Jumlah temuan

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

sebanyak 100

rekomendasi dan

temuan BPK-RI

sebanyak 50

rekomendasi

Jumlah temuan

Inspektorat yang

ditindaklanjuti

sebanyak 100

rekomendasi dan

temuan BPK-RI

sebanyak 50

rekomendasi

Meningkatnya penyelesaian tindak

lanjut temuan-temuan hasil

pemeriksaan.

Terlaksananya

pemeriksaan/pengawasan yang

komprehensif, berkesinambungan

dan tidak tumpang tindih

Meningkatnya kualitas pemeriksaan

reguler di semua unit kerja tingkat

kabupaten, kecamatan serta desa dan

kelurahan.

Jumlah pelaksanaan pemeriksaan

rutin/reguler di SKPD dan

Kecamatan

Terlaksananya

pemeriksaan 2 kali

di SKPD dan 2 Kali

di Kecamatan

Terlaksananya

pemeriksaan 2 kali

di SKPD dan 2 Kali

di Kecamatan

Terlaksananya

pemeriksaan 4 kali

di SKPD dan 3 Kali

di Kecamatan

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN 1 2 3 4 51 2 3 3 4 5 6 7 8 9

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

6 Jumlah kasus dan pengaduan yang

disampaikan masyarakat.

Memberikan ruang yang luas

kepada publik/masyarakat untuk

melakukan pengawasan.

Menindaklanjuti kasus dan

pengaduan atas pengawasan

masyarakat baik lewat media cetak

atau menyurat langsung ke

Pemerintah Kabupaten Minahasa

utara.

Tertanganinya kasus dan

pengaduan masyarakat.

Ditindaklanjutinya

dengan

pemeriksaan

kasus/pengaduan

yang masuk

minimal 80% dari

yang masuk

selama setahun

Ditindaklanjutinya

dengan

pemeriksaan

kasus/pengaduan

yang masuk

minimal 80% dari

yang masuk

selama setahun

Ditindaklanjutinya

dengan

pemeriksaan

kasus/pengaduan

yang masuk

minimal 80% dari

yang masuk

selama setahun

Ditindaklanjutinya

dengan

pemeriksaan

kasus/pengaduan

yang masuk

minimal 80% dari

yang masuk

selama setahun

Ditindaklanjutinya

dengan

pemeriksaan

kasus/pengaduan

yang masuk

minimal 80% dari

yang masuk

selama setahun

Cakupan SatuanTarget Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.20.05.01Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran261.958 267.415 327.000 374.000 384.000 1.614.373

1.20.05.01.01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Ketersediaan Benda

Pos 300 buah 275 3.295 275 3.250 275 3.500 300 4.000 300 4.000 1425 18.045 Inspektorat Inspektorat


Komunikasi, Sumber

Daya Air, dan Listrik

Ketersediaan Jasa

Listrik, Air dan

Telpon 12 bulan 12 14.700 12 20.400 12 25.000 12 30.000 12 30.000 60 120.100

Inspektorat Inspektorat


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Opersional

Tersedianya Ijin

kendaraan dan

Perpanjangan STNK

2 unit 1 1 3 2.000 3 5.000 5 10.000 13 17.000


1.20.05.01.07

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Tersedianya Petugas

Administrasi

Keuangan setiap

tahun60 orang/bln 60 22.680 60 35.700 60 40.000 60 40.000 60 40.000 300 178.380


1.20.05.01.08

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya Petugas

Kebersihan Kantor

12 orang/bln 12 12.350 24 20.000 24 25.000 24 30.000 24 30.000 108 117.350



Perbaikan Peralatan

Kerja

Terlaksananya

Perbaikan Peralatan

kerja 4 kali/unit 5 10.800 4 7.750 6 9.500 7 15.000 7 15.000 29 58.050


1.20.05.01.10Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya

Kebutuhan ATK

setiap tahun 12 bulan 12 36.923 12 32.000 12 35.000 12 40.000 12 40.000 60 183.923 Inspektorat Inspektorat

1.20.05.01.11Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya

Kebutuhan

penggandaan setiap

tahun 12 bulan 12 31.000 12 25.377 12 25.000 12 30.000 12 30.000 60 141.377


1.20.05.01.12 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Terlealisasinya

pengerangan

gedung kantor

12 bulan 12 21.000 12 17.700 12 12.000 12 15.000 12 15.000 60 80.700


1.20.05.01.15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang -

Undangan

Tersedianya

kebutuhan bacaan

12 bulan 12 6.210 12 4.608 12 15.000 12 20.000 12 20.000 60 65.818


1.20.05.01.17Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya makan

dan minum

300 orang 300 9.150 300 9.000 500 15.000 500 20.000 500 25.000 2100 78.150


1.20.05.01.18 Rapat Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Keikutsertaan pada

Rapat Koordinasi

4 orang 6 93.850 6 91.630 11 120.000 12 125.000 12 125.000 47 555.480

InspektoratDalam dan

Luar Daerah

1.20.05.02Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur 338.605 415.371 1.000.000 1.495.000 750.000 3.998.976

1.20.05.02.03

Pembangunan

Gedung Kantor

Tersedianya Gedung

Perpustakaan,

gudangbelum ada - - 80.000 800.000 - 880.000

Kondisi Kinerja pd akhir

peroide Renstra SKPD

Unit Kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

Lokasi2011 2012 2013 2014 2015

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM INSPEKTORAT

KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2011-2015

Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Kode Program/

KegiatanProgram

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

& kegiatan(Output)

Data Kinerja 2010Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

1.20.05.02.05 Pengadaan

Kendaraan Dinas/

Operasional

tersedianya

Kendaraan

Operasional 2 unit 1 20.000 3 183.606 3 410.000 2 400.000 2 400.000 11 1.413.606


1.20.05.02.07Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya

Kebutuhan

perlengkapan

gedung kantor 30 % 20 172.405 15 121.065 25 350.000 5 100.000 5 100.000 70 843.470


1.20.05.02.09

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya

Kebutuhan

perlalatan gedung

kantor 30 % 15 88.500 15 53.000 15 50.000 15 100.000 10 100.000 70 391.500


1.20.05.02.10

Pengadaan Meubelair

Tersedianya

Kebutuhan

meubelair kantor30 % 30 30.500 15 30.500 5 20.000 10 25.000 10 50.000 70 156.000


1.20.05.02.22 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung

Kantor

Terlaksanana

Pemeliharaan

gedung kantor 0 kali 0 - 0 - 1 50.000 0 - 1 30.000 2 80.000


1.20.05.02.24Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Terlaksananya

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional2 unit 3 27.200 6 27.200 9 40.000 11 70.000 13 70.000 42 234.400


1.20.05.03 Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur 28.000 28.000 70.000 80.000 80.000 286.000

1.20.05.03.02 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

Terlaksananya

disiplin berpakaian

30 orang 32 12.700 32 12.700 35 35.000 40 40.000 40 40.000 179 140.400


1.20.05.03.05 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari - hari

Tertentu

Tersedianya Pakaian

Khusus

30 orang 32 15.300 32 15.300 35 35.000 40 40.000 40 40.000 179 145.600


Terlaksananya

pemeriksaan/pengawasan

yang komprehensif,

berkesinambungan dan tidak

tumpang tindih.

Meningkatkan kualitas

pemeriksaan reguler

di semua unit kerja

tingkat kabupaten,

kecamatan serta desa

dan kelurahan.

Pelaksanaan

pemeriksaan

rutin/reguler di

: SKPD dan

Kecamatan

1.20.05.20

Program

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH1.485.225 1.232.180 1.645.000 1.780.000 1.815.000 7.957.405

1.20.05.20.01

Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala

Terlaksananya

pengawasan yang

berkesinambungan

2 kali 2 598.750 2 805.000 4 950.000 4 1.000.000 4 1.000.000 16 4.353.750

InspektoratSKPD Se Kab.

Minut

Membantu Pemerintah

Daerah dalam mewujudkan

Laporan Keuangan yang

sesuai dengan SAP

Menilai kesesuain

penyajian Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah dengan SAP

Pelaksanaan

Reviu LKPD

1.20.05.20.03 Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Meningkatnya

penerapan SPIP dan

pelasanaan Reviuw

3 kali 1 306.250 1 74.400 1 60.000 1 70.000 1 70.000 5 580.650


Minut

1.20.05.20.05

Inventarisasi Temuan

Pengawasan

Tersedianya data

inventarisasi

temuan dalam

bentuk rekapitulasi

85 % 10 18.000 - 25 15.000 25 15.000 25 15.000 85 63.000


Terlaksananya penyelesaian

Tindak Lanjut temuan -

temuan hasil pemeriksan

Mempercepat

Penyelesaian tindak

lanjut temuan-temuan

hasil pemeriksaan.

1.20.05.20.06

Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan

Peningkatan Jumlah

Tindak Lanjut

temuan/penyelesaia

nRekom 80 301.275 80 158.730 140 250.000 150 300.000 150 300.000 600 1.310.005


Minut

Menjalin koordinasi bersama

aparatur penegak hukum

dalam upaya upaya

pencegahan terjadinya

tindak pidana korupsi.

melaksnakan

koordinasi,

monitoring, evaluasi

percepatan

pemberantasan tindak

pidana korupsi.

1.20.05.20.07

Koordinasi

Pengawasan Yang

Lebih Komprehensif

Meningkatnya

Koordinasi

Pengawasan

30 orang/kali 4 203.000 4 102.500 5 200.000 5 215.000 5 250.000 23 970.500

Inspektorat Kab. Minut

1.20.05.20.08Evaluasi Berkala

Temuan Hasil

Pengawasan

Monitoring

tindaklanjut temuan

hasil pemeriksaan4 kali 1 19.850 2 31.500 6 100.000 6 100.000 6 100.000 21 351.350


Minut

Memberikan ruang yang luas

kepada publik/masyarkaat

Menindaklanjuti

kasus/pengaduan atas

pengawasan

masyarakat baik lewat

media cetak atau

menyurat langsung

kepada Pemda Minut.

Jumlah

pengaduan

masyarakat dan

jumlah yang

diindaklanjuti

1.20.05.20.02

Penanganan Kasus

Pengaduan

Dilingkungan

Pemerintah Daerah

Persentasi Jumlah

Kasus yang

ditangani di tingkat

pemda/SKPD

% 80 20.700 80 25.250 80 35.000 80 40.000 80 40.000 80 160.950

InspektoratWilayah Kab.

Minut

1.20.05.20.04Penanganan Kasus

Pada Wilayah

Pemerintahan

Dibawahnya

Persentasi jumlah

Kasus yang

ditangani di tingkat

kecamatan/desa/kel

urahan% 80 17.400 80 34.800 80 35.000 80 40.000 80 40.000 80 167.200

InspektoratWilayah Kab.

Minut

Meningkatkan Kompetensi

dan profesionalsime

aparatur pengawasan.

Keikutsertaan aparat

dilingkungan

Inspektorat

Kabupaten Minahasa

Utara pada

Diklat/Bimtek

Pengawasan.

Jumlah

Aparatur

pengawasan

yang mengikuti

diklat/bimtek

pengawasan.

1.20.05.21Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan 76.235 119.050 220.000 220.000 220.000 855.285

1.20.05.21.01 Pelatihan

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

Meningkatnya

pengetahuan

aparatur

pengawasan

10 OK 4 35.345 4 66.920 4 100.000 4 100.000 4 100.000 20 402.265

InspektoratDalam

Daerah

1.20.05.21.02Pelatihan Tekhnis

Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas

Kinerja

Meningkatnya

pengetahuan

aparatur tentang

tekhnis pengawasan10 OK 4 40.890 4 52.130 4 120.000 4 120.000 4 120.000 20 453.020

Inspektorat

Luar dan

Dalam

Daerah

Terwujudnya sistem

informasi pengawasan

yang cepat, akurat dan

akuntabel.

Tersedianya

sistem

informasi

pengawasan

berbasis

teknologi

1.20.05.23Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi Informasi- - 200.000 15.000 15.000 230.000

1.20.05.23.01

Penyusunan Sistim

Informasi Terhadap

Layanan Publik

Tersedianya Sarana

Informasipengawasa

n berbasis teknologi

(Webiste

Inspektorat)

- Set 0 - 0 - 1 200.000 0 15.000 0 15.000 1 230.000


JUMLAH PENDANAAN INDIKATIF URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM INSPEKTORAT 2.190.022 2.062.016 3.462.000 3.964.000 3.264.000 14.942.038

Kondisi Kinerja Kondisi Kinerja

Pada Awal pada akhir

Periode RPJMD periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 2 4 5 6 7 8 9

1 20 Peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 8 peg 40 peg

2 Pelaksanaan pemeriksaan rutin/reguler di :

SKPD 10 kali 2 kali 2 kali 4 kali 4 kali 4 kali 16 kali

Kecamatan 10 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 13 kali

3 Bertambahnya jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan :

-Inspektorat (400 Rekomendasi) 70 Rekom 50 Rekom 50 Rekom 100 Rekom 100 Rekom 100 Rekom 400 Rekom

-BPK-RI (200 rekomendasi) 30 Rekom 30 Rekom 30 Rekom 40 Rekom 50 Rekom 50 Rekom 200 Rekom

4

- Inspektorat 50% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 50%

- BPK-RI 80% 10% 15% 15% 15% 15% 20% 80%

5 5 kali 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali 5 kali 23 kali

6 Tertanganinya kasus dan pengaduan masyarakat. 60% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Terlaksananya kegiatan koordinasi monitroring dan evaluasi

Jumlah aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek

pengawasan.

Persentasi Penyelesaian jumlah tindak lanjut ganti rugi temuan

hasil pemeriksaan :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Target Capaian Setiap Tahun

Documents

RENCANA STRATEJIK 2015 - inspektorat.minutkab.go.idinspektorat.minutkab.go.id/files/renstra/Renstra_Inspektorat_Minut... · Telaahan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Utara Dengan